01785 - Writ of Mandamus dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Fungsional Berbasis Fiqh Siyasah dan Maqasid al-Syariah

Abstract

This article examines the concept of writ of mandamus from the perspective of Islamic law through a functional approach based on fiqh siyasah and maqasid al-syariah. Mandamus, as a judicial instrument that compels public officials to carry out their clear and non-discretionary legal obligations, does not have an explicit equivalent term in classical Islamic jurisprudence. Therefore, this study employs a functional normative analysis by identifying substantive parallels between mandamus and the principles of qadha (judiciary), hisbah (public oversight), ta'zir (discretionary sanction), and the orientation of maslahat (public interest) within the framework of maqasid al-syariah. The results show that mandamus is functionally compatible with Islamic governance principles, particularly in its role as a corrective judicial instrument ensuring accountability (amanah), justice ('adl), and public responsibility among state officials. This compatibility is further reinforced by comparative practices of mandamus in Muslim-majority countries such as Pakistan and Malaysia, where its application intersects with Islamic constitutional norms. This article concludes that mandamus, within the boundaries of available evidence, is better understood as an instrument justified through Islamic normative frameworks rather than as an established fiqh terminology.

Keywords: writ of mandamus, Islamic law, fiqh siyasah, maqasid al-syariah, qadha, hisbah

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep writ of mandamus dari perspektif hukum Islam melalui pendekatan fungsional berbasis fiqh siyasah dan maqasid al-syariah. Mandamus, sebagai instrumen yudisial yang memaksa pejabat publik menjalankan kewajiban hukumnya yang bersifat jelas dan tidak diskresioner, tidak memiliki padanan terminologis yang eksplisit dalam fikih Islam klasik. Oleh karena itu, kajian ini menggunakan analisis normatif fungsional dengan mengidentifikasi kesepadanan substantif antara mandamus dan prinsip-prinsip qadha (peradilan), hisbah (pengawasan publik), ta'zir (sanksi diskresi), serta orientasi maslahat (kepentingan umum) dalam kerangka maqasid al-syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa mandamus secara fungsional kompatibel dengan prinsip-prinsip tata kelola Islam, khususnya dalam perannya sebagai instrumen yudisial korektif yang memastikan akuntabilitas (amanah), keadilan ('adl), dan tanggung jawab publik pejabat negara. Kompatibilitas ini diperkuat lebih lanjut oleh praktik komparatif mandamus di negara-negara mayoritas Muslim seperti Pakistan dan Malaysia, di mana penerapannya bersinggungan dengan norma-norma konstitusional Islam. Artikel ini menyimpulkan bahwa mandamus, dalam batas-batas bukti yang tersedia, lebih tepat dipahami sebagai instrumen yang diberi justifikasi normatif Islam daripada sebagai terminologi fiqh yang mapan.

Kata Kunci: writ of mandamus, hukum Islam, fiqh siyasah, maqasid al-syariah, qadha, hisbah

________________________________________

I. Pendahuluan

Perkembangan hukum modern, khususnya di negara-negara yang sistem hukumnya bersinggungan dengan tradisi hukum Islam, kerap menuntut upaya rekonsiliasi antara instrumen hukum prosedural kontemporer dengan prinsip-prinsip normatif syariah. Salah satu instrumen prosedural yang relevan untuk dikaji dalam konteks ini adalah writ of mandamus, yakni perintah pengadilan kepada pejabat publik untuk menjalankan kewajiban hukumnya yang diabaikan.

Permasalahan mendasar yang muncul dalam kajian ini adalah bahwa literatur fikih klasik tidak mengenal terminologi "mandamus" secara eksplisit. Namun demikian, substansi fungsi mandamus—memaksa pejabat publik memenuhi kewajiban hukum demi terwujudnya keadilan dan kemaslahatan—sesungguhnya bersinggungan erat dengan sejumlah perangkat konseptual dalam tradisi hukum Islam, seperti qadha, hisbah, ta'zir, serta orientasi maqasid al-syariah.

Beranjak dari persoalan tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis writ of mandamus melalui pendekatan fungsional berbasis fiqh siyasah dan maqasid al-syariah, untuk menilai sejauh mana substansi instrumen ini dapat dipahami dan dilegitimasi dalam kerangka hukum Islam. Kajian ini juga menyertakan tinjauan komparatif terbatas atas praktik mandamus di negara-negara mayoritas Muslim sebagai konteks empiris, sekaligus mempertegas bahwa konteks tersebut tidak menggantikan argumentasi normatif fikih.

________________________________________

II. Definisi dan Konsep Writ of Mandamus dalam Hukum Prosedural Modern

Dalam literatur hukum prosedural modern, mandamus dijelaskan sebagai suatu command or order (perintah) yang dikeluarkan pengadilan untuk memaksa pejabat atau otoritas menjalankan tindakan yang secara hukum sudah menjadi kewajibannya, yakni tindakan yang bersifat clear, definite, precise, and non-discretionary. Dalam sumber yang sama, mandamus diposisikan sebagai instrumen perlindungan hak, yang pada umumnya diberikan ketika tidak tersedia upaya hukum spesifik lain, meskipun pihak yang dirugikan telah mengajukan tuntutan atau permintaan agar keadilan diberikan. Dalam konteks Pakistan, kewenangan pengadilan tinggi untuk mengeluarkan mandamus juga disebut sebagai bagian dari yurisdiksi konstitusional untuk menerbitkan writs—termasuk mandamus—kepada orang atau otoritas tertentu, terutama untuk penegakan hak-hak dasar (Mokodenseho et al., 2024).

________________________________________

III. Metode dan Pendekatan Kajian

3.1 Pendekatan Fungsional sebagai Kebutuhan Metodologis

Sumber-sumber yang membahas mandamus menempatkannya sebagai mekanisme writ jurisdiction dalam kerangka hukum konstitusional dan praktik peradilan di Pakistan (Mokodenseho et al., 2024), serta dalam contoh putusan mandamus di Malaysia—misalnya, perintah mandamus terhadap pejabat kepolisian (Harahap & Latif, 2022; Ridwan et al., 2023). Namun, sumber-sumber yang sama tidak menyajikan sebuah padanan terminologis klasik dalam fikih yang secara eksplisit memakai label "mandamus" (Mokodenseho et al., 2024; Ridwan et al., 2023).

Karena itu, untuk menjawab persoalan "writ of mandamus menurut hukum Islam" secara bertanggung jawab berdasarkan bukti yang tersedia, kajian ini menggunakan pendekatan fungsional: yaitu menilai apakah substansi mandamus—perintah yudisial kepada pejabat publik agar menjalankan kewajiban hukum yang diabaikan—dapat dipahami sejalan dengan perangkat fiqh siyasah, maqasid al-syariah, dan domain qadha (peradilan) yang disebut sebagai bagian dari cakupan syariah (Jalil et al., 2022; "The Active Role of Sharia Supervisory Board…," 2023; Witro et al., 2021).

________________________________________

IV. Fondasi Normatif Islam yang Relevan: Syariah, Fikih, Maqasid, dan Orientasi Kemaslahatan

4.1 Syariah dan Fikih: Ruang Adaptasi Instrumen Prosedural

Beberapa sumber menegaskan pembedaan analitis bahwa syariah berkaitan dengan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah, sementara fikih adalah pemahaman atau rumusan hukum yang diturunkan dari dalil terperinci dan terkait dengan tindakan mukallaf (Hariyanto et al., 2023; Jalil et al., 2022). Dalam kerangka reformasi hukum Islam kontemporer, salah satu penekanan penting ialah bahwa hukum perlu dipahami dengan mengaitkan norma dengan tujuan-tujuannya, sehingga "yang partikular" bergerak di dalam "kerangka tujuan syariah yang global" (Jalil et al., 2022).

Dengan titik tolak ini, pembacaan Islam atas mekanisme peradilan modern—seperti perintah pengadilan kepada pejabat—dapat diletakkan sebagai isu fikih atau ijtihad prosedural, yakni wilayah yang secara konseptual lebih lentur dibandingkan syariah sebagai sumber normatif yang dipandang tetap (Hariyanto et al., 2023; Jalil et al., 2022).

4.2 Maqasid al-Syariah dan Maslahat sebagai Rasionalitas Kebijakan dan Penegakan Kewajiban Publik

Sumber-sumber yang tersedia menempatkan maqasid al-syariah sebagai instrumen penting untuk merespons kompleksitas persoalan sosial "dari teks ke konteks," dengan orientasi pada pengungkapan 'illat, hikmah, dan tujuan syariah. Dalam studi fatwa MUI terkait ibadah berjamaah pada masa COVID-19, maqasid dipaparkan sebagai upaya mewujudkan maslahat dan menolak mafsadat, dengan tujuan menjaga lima hal primer: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Harisudin et al., 2023).

Dalam kajian fikih siyasah mengenai kebijakan karantina kesehatan, ditegaskan pula kaidah orientasi kebijakan otoritas pada kemaslahatan universal masyarakat serta perlindungan dharuriyat al-khamsah—misalnya hifz al-nafs (Witro et al., 2021). Dalam sintesis ini, mandamus—sebagai paksaan yudisial agar kewajiban hukum publik dijalankan—dapat dinilai relevan secara maqasidi bila fungsinya mencegah kerusakan tata kelola dan memastikan maslahat publik, seperti perlindungan jiwa atau hak hidup dalam layanan publik (Harisudin et al., 2023; Witro et al., 2021).

________________________________________

V. Kewajiban Pejabat Publik dalam Perspektif Fiqh Siyasah dan Good Governance: Amanah, Keadilan, dan Tanggung Jawab

Dalam perspektif usul fikih yang dipakai untuk merumuskan prinsip good governance, sumber yang tersedia menegaskan bahwa pejabat atau penanggung jawab urusan publik seharusnya "cakap (profesional) dan dipercaya (amanah), berlaku adil, dan bertanggung jawab" ("The Active Role of Sharia Supervisory Board…," 2023). Kajian yang sama mengaitkan good and clean governance dengan nilai-nilai seperti kesetaraan, toleransi, keadilan, kemaslahatan, musyawarah, dan kejujuran ("The Active Role of Sharia Supervisory Board…," 2023).

Pada sisi lain, kajian fiqh siyasah terkait kebijakan karantina kesehatan menegaskan prinsip bahwa keputusan atau kebijakan otoritas harus didasarkan pada masalah umat dan berorientasi pada maslahat (Witro et al., 2021). Dengan kombinasi ini, kelalaian pejabat dalam menjalankan kewajiban hukum dapat dipahami secara normatif sebagai kegagalan memenuhi amanah dan standar tanggung jawab publik, sehingga membutuhkan mekanisme korektif yang juga berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan ("The Active Role of Sharia Supervisory Board…," 2023; Witro et al., 2021).

________________________________________

VI. Lokus Institusional dalam Syariah untuk Mengoreksi Kelalaian Kewajiban Publik: Qadha, Hisbah, dan Diskresi Ta'zir

6.1 Qadha sebagai Ranah Syariah (Yudisial) dan Ijtihad Hakim

Dalam kajian pembentukan qanun Aceh, disebutkan bahwa syariah mencakup berbagai bidang, termasuk qadha (judiciary) (Sundari et al., 2023). Sementara itu, kajian tentang peran yurisprudensi Mahkamah Agung dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia menekankan pentingnya ijtihad hakim; tanpa ijtihad hakim, hukum Islam "tidak akan berperan" dalam penyelesaian perkara di masyarakat.

Meskipun fokus riset tersebut berada pada konteks Indonesia, argumen intinya—bahwa peradilan dan ijtihad hakim adalah instrumen aktualisasi dan pengembangan hukum Islam dalam penyelesaian masalah—relevan untuk membaca fungsi perintah pengadilan yang bersifat korektif terhadap pelanggaran atau kelalaian kewajiban (Sundari et al., 2023).

6.2 Hisbah sebagai Analogi Mekanisme Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran

Sumber tentang kedudukan kejaksaan dalam perspektif fiqh siyasah menyatakan bahwa fungsi kejaksaan dapat "diserupakan" dengan wilayah al-hisbah, dan bahwa wilayah al-hisbah adalah badan yang mengadili pelanggaran syariah "di luar pengadilan" serta memiliki kewenangan menjatuhkan hukuman berbentuk ta'zir (Aljunied, 2022). Masih dalam sumber yang sama, ditegaskan bahwa ta'zir merupakan hukuman yang diputuskan berdasarkan kearifan hakim di luar bentuk hukuman yang ditetapkan syara' (Aljunied, 2022).

Sementara itu, kajian mengenai pelanggaran khalwat anak di Aceh menegaskan bahwa dalam fikih, jenis sanksi ta'zir ditetapkan oleh penguasa (ulil amr) atau hakim yang berwenang (Uriawan et al., 2026). Kedua sumber ini bersama-sama mendukung gagasan bahwa dalam tradisi fiqh siyasah, terdapat perangkat institusional dan diskresi yudisial atau otoritatif untuk memaksa kepatuhan dan menata ulang keteraturan publik ketika terjadi pelanggaran atau kelalaian terhadap norma (Aljunied, 2022; Uriawan et al., 2026).

________________________________________

VII. Perbandingan Terbatas: Praktik Mandamus di Negara Mayoritas Muslim sebagai Konteks Komparatif

Di Pakistan, sumber yang tersedia menyebutkan bahwa High Courts memiliki yurisdiksi konstitusional untuk mengeluarkan writs, termasuk mandamus (Mokodenseho et al., 2024). Dalam analisis evolusi judicial review di Pakistan, disebutkan bahwa pengadilan pernah menggunakan mandamus dalam sengketa administratif, dan terdapat pula perdebatan yurisprudensial mengenai batas mandamus terhadap diskresi administratif (Wahid & Muhsin, 2022).

Dalam konteks Malaysia, sumber yang tersedia mencatat adanya perintah mandamus oleh Federal Court terhadap Inspector General of Police serta kewajiban polisi untuk membantu pengadilan sipil dalam perkara tertentu (Harahap & Latif, 2022). Sumber lain menguraikan pula permohonan mandamus untuk mendorong kepolisian melaksanakan perintah pemulihan atau recovery order (Ridwan et al., 2023).

Seluruh catatan ini menunjukkan bahwa mandamus adalah perangkat prosedural yang hidup dalam praktik negara-negara yang juga bergumul dengan institusi "hukum Islam" dalam tata negara modern (Mokodenseho et al., 2024; Ridwan et al., 2023; Wahid & Muhsin, 2022). Namun demikian, contoh-contoh tersebut tetap merupakan data hukum positif atau peradilan modern—bukan dalil internal fikih—sehingga fungsinya di sini adalah memperkaya konteks komparatif, bukan menggantikan argumentasi fiqh siyasah dan maqasid ("The Active Role of Sharia Supervisory Board…," 2023; Witro et al., 2021).

________________________________________

VIII. Sintesis: Mandamus sebagai Perintah Yudisial yang Kompatibel secara Tujuan dengan Fiqh Siyasah dan Maqasid

Berdasarkan definisi mandamus dalam sumber yang tersedia, inti instrumennya adalah perintah pengadilan untuk memaksa pelaksanaan kewajiban hukum pejabat yang bersifat jelas dan tidak diskresioner. Dalam kerangka fiqh siyasah dan maqasid, sumber-sumber yang tersedia menegaskan bahwa kebijakan atau keputusan otoritas seharusnya diarahkan pada kemaslahatan masyarakat (Witro et al., 2021), dan bahwa maqasid berfungsi untuk merealisasikan maslahat dan menolak mafsadat demi menjaga aspek-aspek primer kehidupan (Harisudin et al., 2023).

Sumber lain menegaskan bahwa syariah mencakup ranah qadha (peradilan) (Sundari et al., 2023) dan bahwa hakim melalui ijtihad berperan penting dalam membuat hukum Islam efektif menyelesaikan masalah masyarakat. Dalam sintesis fungsional ini, mandamus dapat dipahami sebagai instrumen qadha (peradilan) yang operasionalisasinya diarahkan untuk mengembalikan pejabat pada amanah dan kewajiban publik, sehingga sejalan dengan tuntutan good governance—yakni amanah, adil, dan bertanggung jawab ("The Active Role of Sharia Supervisory Board…," 2023)—serta orientasi maslahat dan maqasid (Harisudin et al., 2023; Witro et al., 2021).

Penting untuk dicatat bahwa klaim kompatibilitas di atas merupakan rekonstruksi fungsional berbasis tema yang tersedia: qadha, hisbah, ta'zir, maqasid atau maslahat, dan good governance (Aljunied, 2022; Harisudin et al., 2023; Sundari et al., 2023; "The Active Role of Sharia Supervisory Board…," 2023; Uriawan et al., 2026). Klaim ini bukan pernyataan bahwa literatur fikih klasik—berdasarkan sumber yang diberikan—secara eksplisit mengenal sebuah remedy bernama "mandamus" (Mokodenseho et al., 2024; Ridwan et al., 2023). Dengan kata lain, "mandamus menurut hukum Islam" dalam batas bukti yang tersedia lebih tepat dibaca sebagai mandamus yang diberi justifikasi normatif Islam melalui fiqh siyasah dan maqasid, ketimbang sebuah terminologi fikih yang mapan dan seragam ("The Active Role of Sharia Supervisory Board…," 2023; Witro et al., 2021).

________________________________________

IX. Rumusan Definisi Operasional

Dengan tetap membatasi diri pada bukti yang diberikan, "writ of mandamus menurut hukum Islam" dapat dirumuskan secara operasional sebagai berikut:

Pertama, secara bentuk (prosedural modern): perintah pengadilan yang memaksa pejabat publik melakukan kewajiban hukum yang jelas dan tidak diskresioner, terutama untuk mencegah ketidakadilan ketika tidak tersedia upaya hukum lain yang memadai.

Kedua, secara legitimasi normatif Islam (fiqh siyasah–maqasid): instrumen qadha untuk memastikan amanah dan tanggung jawab pejabat publik serta menjaga kemaslahatan umum dan tujuan-tujuan syariah (maqasid) yang berorientasi pada realisasi maslahat dan pencegahan mafsadat (Harisudin et al., 2023; "The Active Role of Sharia Supervisory Board…," 2023; Witro et al., 2021).

Ketiga, secara padanan fungsi kelembagaan: dapat dianalogikan dengan fungsi korektif dalam tata kelola Islam yang mengakui ranah peradilan (qadha) (Sundari et al., 2023) serta mekanisme pengawasan atau penindakan pelanggaran (hisbah) dan diskresi otoritas atau hakim dalam ta'zir (Aljunied, 2022; Uriawan et al., 2026).

________________________________________

X. Penutup

Kajian ini menunjukkan bahwa writ of mandamus, meskipun tidak memiliki padanan terminologis eksplisit dalam fikih Islam klasik, secara fungsional kompatibel dengan sejumlah prinsip dan perangkat institusional dalam tradisi hukum Islam. Melalui pendekatan fiqh siyasah dan maqasid al-syariah, mandamus dapat dilegitimasi sebagai instrumen qadha yang berorientasi pada penegakan amanah, keadilan, dan kemaslahatan publik—nilai-nilai yang menjadi inti tata kelola dalam Islam.

Kompatibilitas ini bersifat fungsional dan rekonstruktif, bukan terminologis. Oleh karena itu, "mandamus menurut hukum Islam" sebaiknya dipahami sebagai instrumen prosedural modern yang mendapatkan justifikasi normatif Islam melalui kerangka fiqh siyasah dan maqasid, bukan sebagai konsep fikih yang telah mapan. Penelitian lanjutan yang lebih mendalam, terutama dengan merujuk langsung pada sumber-sumber fikih klasik dan kontemporer terkait qadha dan hisbah, sangat diperlukan untuk memperkuat basis argumentatif kajian semacam ini.

________________________________________

Daftar Pustaka

Aljunied, K. (2022). Rehabilitating the Shari'a: Ahmad Ibrahim and Reformation of Laws in Southeast Asia. The Muslim World, 112(4), 387–403. https://doi.org/10.1111/muwo.12451

Harahap, I., & Latif, M. S. A. (2022). Maqashid al-Syari'ah al-Syatibi: In The Paradigm Muslim Society as Methodology of Zakat Law. Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 8(1), 175–188. https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i1.5528

Harisudin, M. N., Hafidzah, A., & Jamil, N. K. (2023). Legality of Heir For Non-Muslim Children as a Result of Fornication Under Maqashid Sharia of Jamaludin Athiyya. Journal of Islamic Studies and Civilization, 1(01), 41–88. https://doi.org/10.61680/jisc.v1i01.3

Hariyanto, E., Harisah, H., Hamzah, Moh., Mujib, F., Hidayatullah, H., & Marheni, C. L. (2023). In Search of Ummah Welfare Model: The Revitalisation of Sharia Economic Law in Indonesia. Sriwijaya Law Review, 244–261. https://doi.org/10.28946/slrev.vol7.iss2.1080.pp244-261

Jalil, H., Yani, T. A., & Kurniawan, A. (2022). Public Participation Model in the Preparation of Sharia-Based Aceh Qanun: Special Focus on the Role of the Ulama. IIUM Law Journal, 30(2), 280–307. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v30i2.672

Mokodenseho, S., Siregar, R., Muslim, S., Hasibuan, K., & Rahman, R. (2024). Analysis of the Influence of Fiqh and Maqasid al-Syariah in the Formation of Islamic Legal Policy in Indonesia. West Science Islamic Studies, 2(01), 30–37. https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i01.590

Ridwan, A., Sayekti, S. P., & Faridah, E. (2023). Sharia Actualization: Realizing the Indonesian Islamic Jurisprudence. Hikmatuna Journal for Integrative Islamic Studies, 9(2), 203–218. https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v9i2.1398

Sundari, E., Hanani, S., Nofiardi, N., & Gaffar, A. (2023). The Influence of the Development of Islamic Law on Waqf Institutions in Indonesia. GIC, 1, 415–424. https://doi.org/10.30983/gic.v1i1.132

The active role of Sharia Supervisory Board in Sharia compliance and risk mitigation: a case study of Bank NTB Syariah, Indonesia. (2023). QAS, 24(192). https://doi.org/10.47750/qas/24.192.35

Uriawan, W., Tarigan, M. F., Zebua, H. K., Andriansyah, M. N., Sukarya, M., & Haikal, M. R. (2026). E-commerce Transactions in Islam: Fiqh Muamalah on The Validity of Buying and Selling on Digital Platforms. https://doi.org/10.48550/arxiv.2601.02384

Wahid, S. H., & Muhsin, M. (2022). Kontekstualisasi Fiqh Budgeting di Indonesia: Systematic Literature Review. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4(1), 87–108. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.4856

Witro, D., Hakim, A. A., & Komaruddin, K. (2021). Characteristics and Essence of Fatwas on Islamic Economic Law in Indonesia. Ahkam Jurnal Hukum Islam, 9(1), 155–174. https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.155-174