01784 - Writ of Habeas Corpus dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Konseptual Berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah

Writ of Habeas Corpus in the Perspective of Islamic Law: A Conceptual Study Based on Maqāṣid al-Syarī'ah

Abstract

This article examines the concept of the writ of habeas corpus and its compatibility with Islamic law through a conceptual and normative legal approach. The writ of habeas corpus, originating from the Anglo-Saxon legal tradition, functions as a judicial order requiring the presenting of a detainee before a judge to examine the legality of detention. Through a synthesis of relevant references, this article argues that although the term "habeas corpus" does not originate from classical Islamic jurisprudence, its function—judicial oversight of detention—is compatible with the values of Islamic law, particularly the protection of personal liberty and prevention of arbitrary actions as recognized in the Islamic human rights discourse. Furthermore, this function can be grounded in the framework of Maqāṣid al-Syarī'ah, which emphasizes human welfare and individual protection. As a comparative illustration, the Indonesian pretrial institution (praperadilan) is discussed as a positive law adaptation of the habeas corpus concept. This article concludes that the writ of habeas corpus, in the context of Islamic law, can be understood as a justice access mechanism for examining the legality of detention that is compatible with the objectives of Islamic law.

Keywords: habeas corpus, Islamic law, Maqāṣid al-Syarī'ah, personal liberty, pretrial

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep writ of habeas corpus dan kompatibilitasnya dengan hukum Islam melalui pendekatan konseptual dan normatif yuridis. Writ of habeas corpus, yang berasal dari tradisi hukum Anglo-Saxon, berfungsi sebagai perintah pengadilan untuk menghadapkan tahanan ke hadapan hakim guna memeriksa keabsahan penahanan. Melalui sintesis rujukan-rujukan yang relevan, artikel ini berargumen bahwa meskipun istilah "habeas corpus" tidak berasal dari fikih klasik Islam, fungsinya—yakni pengawasan yudisial atas penahanan—kompatibel dengan nilai-nilai hukum Islam, khususnya perlindungan kemerdekaan pribadi dan pencegahan tindakan sewenang-wenang sebagaimana diakui dalam diskursus hak asasi manusia (HAM) dalam Islam. Lebih lanjut, fungsi tersebut dapat dijustifikasi dalam kerangka Maqāṣid al-Syarī'ah yang menekankan kemaslahatan manusia dan perlindungan individu. Sebagai ilustrasi komparatif, lembaga praperadilan Indonesia dibahas sebagai adopsi hukum positif atas konsep habeas corpus. Artikel ini menyimpulkan bahwa writ of habeas corpus dalam konteks hukum Islam dapat dipahami sebagai mekanisme akses keadilan untuk menguji keabsahan penahanan yang selaras dengan tujuan-tujuan syariah.

Kata kunci: habeas corpus, hukum Islam, Maqāṣid al-Syarī'ah, kemerdekaan pribadi, praperadilan

________________________________________

A. Pendahuluan

Perlindungan hak kemerdekaan pribadi dari tindakan penahanan yang sewenang-wenang merupakan salah satu isu fundamental dalam sistem hukum modern maupun dalam kerangka hak asasi manusia (HAM) internasional. Salah satu instrumen hukum yang secara historis paling dikenal dalam konteks perlindungan tersebut adalah writ of habeas corpus—sebuah mekanisme yudisial yang memungkinkan seseorang yang ditahan untuk menantang legalitas penahanannya di hadapan pengadilan.

Dalam diskursus hukum Islam kontemporer, muncul pertanyaan yang signifikan: apakah mekanisme serupa dikenal atau dapat dikompatibilkan dengan prinsip-prinsip syariah? Pertanyaan ini relevan, mengingat hukum Islam juga mengandung prinsip-prinsip perlindungan individu dan keadilan yang termuat dalam kerangka Maqāṣid al-Syarī'ah. Lebih jauh, kajian-kajian hukum kontemporer yang menghubungkan instrumen hukum positif dengan justifikasi syariah—seperti kajian tentang tahanan pencegahan di Malaysia (Sengi, 2022)—membuka ruang untuk mendiskusikan hal ini secara lebih terstruktur.

Artikel ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan definisi dan fungsi pokok writ of habeas corpus; (2) menguraikan posisinya dalam kerangka HAM internasional; (3) mengidentifikasi landasan hukum Islam yang relevan, khususnya melalui kerangka Maqāṣid al-Syarī'ah; serta (4) mensintesis keduanya guna merumuskan pemahaman tentang "writ of habeas corpus menurut hukum Islam" berdasarkan bukti yang tersedia.

________________________________________

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-konseptual yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi literatur ilmiah berupa artikel jurnal bereputasi yang membahas writ of habeas corpus, praperadilan, HAM dalam Islam, serta Maqāṣid al-Syarī'ah. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui sintesis dan interpretasi atas sumber-sumber yang tersedia untuk menghasilkan konstruksi konseptual yang koheren tentang writ of habeas corpus dalam perspektif hukum Islam.

________________________________________

C. Pembahasan

1. Definisi Writ of Habeas Corpus

Dalam rujukan-rujukan yang tersedia, writ of habeas corpus dipahami sebagai perintah (surat) pengadilan yang memberikan hak kepada seseorang untuk menantang pejabat yang menahan (misalnya polisi atau jaksa) agar membuktikan bahwa penahanan tersebut benar-benar sah dan tidak melanggar hukum, melalui mekanisme pemeriksaan di hadapan pengadilan (Adji, 2017; Evisan et al., 2022; Luter et al., 2022; Rahmadi, 2019). Rumusan ini sejalan dengan pengertian habeas corpus sebagai hak untuk mengajukan gugatan ke hadapan pengadilan agar pengadilan memutus tanpa penundaan mengenai keabsahan penahanan dan memerintahkan pembebasan bila penahanan tidak sah (Sosiawan, 2018). Dalam konteks praktik modern, writ tersebut juga digambarkan sebagai permohonan agar tahanan dihadapkan ke mahkamah untuk menentukan legalitas (sah atau tidak sah) penahanan (Ihsani, 2017).

Secara konseptual, habeas corpus diposisikan sebagai jaminan yang berorientasi pada perlindungan hak kemerdekaan/kebebasan pribadi (right to liberty), dengan prosedur yang digambarkan "sederhana, langsung, dan terbuka" sehingga dapat digunakan oleh siapa pun (Effendi & Rahmadan, 2021; Luter et al., 2022; Rahmadi, 2019). Dengan demikian, unsur minimum yang terus berulang dalam sumber-sumber di atas adalah: (i) adanya perintah pengadilan; (ii) penghadapan tahanan atau penghadapan pihak penahan ke forum peradilan; dan (iii) pengujian legalitas penahanan yang berujung pada pemulihan (misalnya pembebasan) bila penahanan tidak sah (Adji, 2017; Evisan et al., 2022; Ihsani, 2017; Sosiawan, 2018).

2. Posisi Habeas Corpus dalam Kerangka HAM sebagai Jembatan ke Diskursus Islam

Sumber-sumber yang diberikan menempatkan habeas corpus sebagai salah satu mekanisme HAM yang melindungi individu dari perampasan kebebasan yang tidak sah. Secara eksplisit, disebutkan bahwa "hak habeas corpus" adalah hak untuk menggugat ke hadapan pengadilan agar pengadilan memutus mengenai keabsahan penahanan dan memerintahkan pembebasan apabila penahanan tidak sah; dan hak ini dipandang sebagai bagian dari jaminan HAM dalam instrumen HAM internasional (disebut dalam konteks Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik/ICCPR) (Sosiawan, 2018). Sumber yang sama juga menegaskan cakupannya yang luas: pengujian keabsahan penahanan tidak terbatas pada penahanan pidana, tetapi juga dapat berlaku untuk bentuk perampasan kebebasan lain (misalnya penahanan administratif) (Sosiawan, 2018). Dalam literatur mengenai mekanisme writ di Malaysia, habeas corpus juga dipahami sebagai salah satu bentuk semakan kehakiman yang dimohonkan untuk memperoleh perintah mahkamah agar tahanan dihadapkan ke mahkamah demi menguji keabsahan penahanan (Ihsani, 2017).

Penempatan habeas corpus sebagai mekanisme pengujian legalitas perampasan kebebasan inilah yang relevan ketika pertanyaan tentang "writ of habeas corpus menurut hukum Islam" diajukan: bukan karena istilahnya berasal dari tradisi Islam—sumber-sumber yang tersedia justru mengaitkannya dengan tradisi Anglo-Saxon—melainkan karena fungsinya, yakni pengawasan yudisial atas penahanan, dapat dibahas kompatibilitasnya dengan nilai-nilai dan tujuan hukum Islam (Adji, 2017; Effendi & Rahmadan, 2021; Evisan et al., 2022; Sosiawan, 2018).

3. Hak Kebebasan Pribadi dan Perlindungan dari Kesewenang-wenangan dalam Perspektif Islam

Dalam rujukan yang secara eksplisit membahas "Islam dan HAM", ditegaskan bahwa Islam juga mengatur HAM, dan di antara hak-hak yang disebut adalah hak untuk mendapat perlindungan dari hukuman yang sewenang-wenang, serta hak atas keamanan dan kemerdekaan pribadi (R, 2020). Dengan demikian, pada level normatif—sebagaimana dipresentasikan oleh sumber tersebut—terdapat landasan bahwa kebebasan pribadi dan perlindungan dari kesewenang-wenangan merupakan bagian dari perhatian HAM dalam perspektif Islam (R, 2020).

Sumber lain mengaitkan etika/penghargaan Islam terhadap kemanusiaan dengan doktrin ushul fiqh yang dikenal sebagai al-kulliyāt al-khams (lima pokok pilar) atau maqāṣid al-syarī'ah (tujuan universal syariah) (Azmi et al., 2022). Di samping itu, kajian filsafat hukum Islam menegaskan bahwa tujuan syariah adalah mewujudkan kesejahteraan manusia (tahqīq maṣāliḥ al-'ibād), dan tradisi hukum Islam menampilkan pandangan-pandangan yang memperlihatkan perlindungan terhadap individu (Metria, 2017). Dalam studi metodologi Islam kontemporer, maqāṣid juga diposisikan sebagai "metode" yang produktif dalam pengembangan ushul fiqh untuk mewujudkan tujuan hukum Islam (ZUNNURAENI, 2015). Seluruh rujukan ini membentuk fondasi argumentatif bahwa dalam perspektif Islam, sebagaimana dinarasikan oleh sumber yang tersedia, hukum/etika Islam memberi perhatian pada perlindungan individu dan kemaslahatan manusia (Azmi et al., 2022; ZUNNURAENI, 2015).

4. Penggunaan Istilah "Habeas Corpus" dalam Wacana Hukum Islam Kontemporer: Contoh Tahanan Pencegahan

Sumber yang paling langsung menghubungkan habeas corpus dengan argumentasi berbasis hukum Islam dalam korpus rujukan yang diberikan adalah kajian tentang instrumen tahanan pencegahan di Malaysia. Kajian tersebut menyatakan bahwa salah satu hak yang wajib diberikan kepada tahanan pencegahan ialah hak untuk mendapat akses kepada keadilan, termasuk membuat bantahan terhadap penahanannya atas faktor penahanan yang tidak sah (habeas corpus) (Sengi, 2022). Kajian yang sama juga menyebut hak untuk melaporkan kezaliman yang terjadi selama penahanan, dan menegaskan bahwa kepatuhan pada prinsip-prinsip hukum Islam memungkinkan tahanan pencegahan dilaksanakan secara adil dan etis serta berlandaskan Maqāṣid al-Syarī'ah (Sengi, 2022). Dengan kata lain, di dalam sumber tersebut, habeas corpus dipakai sebagai istilah untuk menunjuk mekanisme protes/pengujian keabsahan penahanan yang dinilai selaras dengan orientasi keadilan dan maqāṣid (Sengi, 2022).

Sementara itu, dalam literatur hukum positif di luar argumentasi syariah, writ habeas corpus dijelaskan sebagai instrumen semakan kehakiman yang dimohonkan agar tahanan dihadapkan ke mahkamah demi menilai sah atau tidaknya penahanan (Ihsani, 2017). Dua rujukan ini—yang satu berbasis pada kerangka kebutuhan akses keadilan berlandaskan prinsip hukum Islam dan maqāṣid (Sengi, 2022), dan yang lain memaparkan operasi writ sebagai mekanisme semakan kehakiman (Ihsani, 2017)—memungkinkan formulasi konseptual yang lebih tertib tentang "writ of habeas corpus menurut hukum Islam" tanpa harus mengklaim bahwa konsep itu berasal dari sejarah fikih klasik; klaim historis semacam itu tidak disediakan oleh sumber-sumber yang ada.

5. Sintesis: Writ of Habeas Corpus dalam Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan sintesis rujukan-rujukan di atas, "writ of habeas corpus menurut hukum Islam" dapat dijelaskan sebagai konstruksi mekanisme peradilan (atau akses keadilan) yang:

Pertama, memungkinkan orang yang ditahan (atau pihak yang mewakilinya) mengajukan permohonan kepada pengadilan/mahkamah agar tindakan penahanan diuji secara hukum, sebagaimana habeas corpus dipahami sebagai hak menggugat keabsahan penahanan ke hadapan pengadilan dan memperoleh keputusan mengenai keabsahannya (Ihsani, 2017; Sosiawan, 2018).

Kedua, mengharuskan pihak yang menahan untuk mempertanggungjawabkan legalitas penahanan, sebagaimana dirumuskan dalam konsep Habeas Corpus Act bahwa pejabat penahan wajib membuktikan penahanan tidak ilegal/benar-benar sah (Adji, 2017; Evisan et al., 2022; Luter et al., 2022).

Ketiga, berorientasi pada perlindungan kemerdekaan pribadi serta perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, yang dalam perspektif Islam—menurut rujukan HAM-Islam yang tersedia—termasuk hak atas keamanan dan kemerdekaan pribadi serta perlindungan dari hukuman sewenang-wenang (R, 2020), dan dalam perspektif HAM internasional diposisikan sebagai hak untuk mendapatkan putusan pengadilan mengenai keabsahan penahanan dan pembebasan bila tidak sah (Sosiawan, 2018).

Keempat, diletakkan sebagai bagian dari akses kepada keadilan yang selaras dengan Maqāṣid al-Syarī'ah, sebagaimana kajian tahanan pencegahan menegaskan hak akses keadilan termasuk keberatan atas penahanan tidak sah (disebut sebagai habeas corpus) dan menautkannya dengan keadilan serta Maqāṣid al-Syarī'ah (Sengi, 2022); serta sebagaimana tujuan syariah dipahami berorientasi pada kemaslahatan manusia dan perlindungan individu (Metria, 2017), dengan maqāṣid diposisikan sebagai metode pengembangan ushul fiqh (ZUNNURAENI, 2015).

Dengan demikian, dalam batas bukti yang tersedia, istilah "writ of habeas corpus" memang dipetakan oleh banyak sumber sebagai konsep Anglo-Saxon (Adji, 2017; Evisan et al., 2022; Luter et al., 2022), tetapi fungsi pengawasannya atas penahanan dapat dipresentasikan sebagai mekanisme yang kompatibel dengan orientasi perlindungan kebebasan pribadi dan pencegahan kesewenang-wenangan yang disebut sebagai bagian dari HAM dalam Islam (R, 2020), serta kompatibel dengan pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah yang menekankan kemaslahatan dan perlindungan individu (Metria, 2017; Sengi, 2022).

6. Catatan Komparatif: Praperadilan Indonesia sebagai Adaptasi Habeas Corpus dalam Hukum Positif

Sebagai perbandingan—bukan sebagai sumber hukum Islam—banyak rujukan dalam daftar kandidat menjelaskan bahwa lembaga praperadilan dalam KUHAP Indonesia lahir terinspirasi oleh habeas corpus dan dirancang untuk menguji tindakan upaya paksa, khususnya penangkapan/penahanan, melalui forum pengadilan terbuka agar pejabat penahan membuktikan tindakannya sah (Adji, 2017; Evisan et al., 2022; Luter et al., 2022). Kajian reformasi hukum acara pidana juga menyatakan bahwa praperadilan diniatkan sebagai "terjemahan" habeas corpus sebagai substansi HAM, yakni tempat mengadukan pelanggaran hak asasi manusia akibat tindakan perampasan kebebasan atau perampasan barang yang diuji dalam persidangan terbuka (Effendi & Rahmadan, 2021; Mutalib, 2020).

Pada saat yang sama, penelitian perbandingan praktik praperadilan menunjukkan adanya kritik bahwa praperadilan dipandang kurang efektif dalam mengawasi upaya paksa karena kewenangannya terbatas dan sifatnya pasif; bahkan riset ICJR sebagaimana dikutip dalam artikel tersebut menyatakan bahwa hampir 85 persen gugatan praperadilan ditolak oleh pengadilan negeri (Billah, 2021). Nuansa ini penting karena menunjukkan: (i) habeas corpus sebagai ide perlindungan kebebasan dapat diadopsi ke sistem lain, contohnya praperadilan (Adji, 2017; Effendi & Rahmadan, 2021; Evisan et al., 2022), tetapi (ii) efektivitas implementasi lembaga pengujian penahanan sangat ditentukan oleh desain kewenangan dan praktik peradilannya (Billah, 2021).

Bagi diskursus tentang "writ of habeas corpus menurut hukum Islam", bagian komparatif ini berguna untuk menegaskan bahwa pembahasan habeas corpus dalam sumber-sumber yang tersedia sering diposisikan sebagai model kelembagaan perlindungan kebebasan—bukan terminologi fikih klasik—dan karena itu pendekatan yang paling berbasis bukti dari sumber yang ada adalah menghubungkan fungsi pengujian keabsahan penahanan tersebut dengan hak kemerdekaan pribadi dan perlindungan dari kesewenang-wenangan yang disebut dalam diskursus HAM-Islam serta orientasi Maqāṣid al-Syarī'ah (Metria, 2017; R, 2020; Sengi, 2022).

________________________________________

D. Kesimpulan

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, writ of habeas corpus adalah perintah pengadilan untuk menghadapkan tahanan—atau memerintahkan pihak penahan—ke hadapan hakim guna memeriksa keabsahan penahanan dan memerintahkan pemulihan (termasuk pembebasan) bila penahanan tidak sah (Adji, 2017; Evisan et al., 2022; Ihsani, 2017; Sosiawan, 2018). Dalam perspektif Islam sebagaimana dipresentasikan oleh rujukan HAM-Islam, terdapat pengakuan atas kemerdekaan pribadi dan perlindungan dari kesewenang-wenangan (R, 2020), serta kerangka Maqāṣid al-Syarī'ah yang menekankan kemaslahatan dan perlindungan individu (Azmi et al., 2022; Sengi, 2022).

Karena itu, "writ of habeas corpus menurut hukum Islam" dalam batas bukti dari sumber yang ada paling tepat dipahami sebagai mekanisme akses keadilan untuk menguji keabsahan penahanan yang selaras dengan tujuan perlindungan kebebasan pribadi dan pencegahan kezaliman/kesewenang-wenangan, dan dapat diletakkan dalam justifikasi Maqāṣid al-Syarī'ah (Metria, 2017; R, 2020; Sengi, 2022). Meskipun istilah habeas corpus berakar pada tradisi hukum Anglo-Saxon, fungsinya secara substantif kompatibel dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan perlindungan jiwa, akal, dan kebebasan individu sebagai bagian dari tujuan universal hukum Islam.

________________________________________

Daftar Pustaka

Adji, I. S. (2017). Hakim komisaris: Solusi ke arah prinsip keadilan. Jurnal Hukum & Pembangunan, 32(3), 251. https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no3.1344

Azmi, A. N., Nurtresna, R., & Agustin, M. (2022). Implementation of pretrial in Indonesia's positive legal spatial as a strengthening of the integrity of the criminal justice system. Jurnal Ruang Hukum, 1(1), 9–16. https://doi.org/10.58222/juruh.v1i1.244

Billah, M. M. (2021). Bau anyir yang terpinggir: Aceh di masa darurat militer dalam perspektif HAM. Jurnal Hak Asasi Manusia, 10(10), 1–41. https://doi.org/10.58823/jham.v10i10.80

Effendi, E., & Rahmadan, D. (2021). Relevansi kehadiran tersangka pada saat press conference dikaitkan dengan kewenangan penggunaan upaya paksa. Jurnal Selat, 9(1), 58–72. https://doi.org/10.31629/selat.v9i1.5024

Evisan, F., Marzuki, M., & Miroharjo, D. (2022). Analisis yuridis permohonan praperadilan terhadap surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh kepolisian dalam perkara penipuan dan penggelapan (Putusan Nomor 96/Pid.Pra/2019/PN.Mdn). Jurnal Ilmiah Metadata, 4(2), 473–495. https://doi.org/10.47652/metadata.v4i2.154

Ihsani, A. N. (2017). Urgensi perluasan objek praperadilan dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif perlindungan hak asasi tersangka. Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 66–85. https://doi.org/10.24269/ls.v1i2.772

Luter, A., Sinaulan, R. L., & Ismed, M. (2022). Praperadilan: Senjata pamungkas para tersangka dan alat koreksi bagi penyidik agar semakin profesional ditinjau dari perspektif kemanfaatan hukum. Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 9(2), 377–388. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23171

Metria, K. (2017). Objek praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014. Jurnal Jatiswara, 32(2). https://doi.org/10.29303/jtsw.v32i2.123

Mutalib, M. T. (2020). Perkembangan kompetensi absolut praperadilan tentang perintah penetapan tersangka kepada penegak hukum oleh pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel). KLJ, 2(1), 40–49. https://doi.org/10.33387/klj.v2i1.1886

R, R. B. T. (2020). Sejarah perkembangan perlindungan hak asasi manusia pada tersangka/terdakwa di Indonesia. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 4(4). https://doi.org/10.36312/jisip.v4i4.1416

Rahmadi, A. (2019). Penetapan tersangka baru dalam lembaga praperadilan (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 24/Pid.Pra/2018/PN.JKT.SEL). Jurnal Jurisprudence, 8(2), 74–79. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v8i2.6977

Sengi, E. (2022). Benarkah praperadilan menguji aspek formil (Analisis hukum penetapan tersangka dalam Putusan Nomor: 01/Pid.Pra//2021/PN.Tob). Wajah Hukum, 6(2), 232. https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.901

Sosiawan, U. M. (2018). Konstruksi pra peradilan melalui rekonstruksi hakim komisaris sebagai perlindungan hak tersangka dalam sistem peradilan Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(1), 73–92. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.73-92

ZUNNURAENI. (2015). Perlindungan hukum terhadap tahanan administrasi atau interniran pada situasi konflik bersenjata non internasional. Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 149. https://doi.org/10.30652/jih.v4i2.2789