01783 - Writ dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Komparatif dan Pemadanan Fungsional

Abstrak

Writ in the Perspective of Islamic Law: Comparative Analysis and Functional Equivalence

This article examines the concept of writ—a written court order commanding a person or institution to do or refrain from doing something—through the lens of Islamic law, employing a functional-comparative approach. Since writ is not a technical term in classical fiqh literature, this study seeks conceptual-functional equivalents within the Islamic legal tradition. The analysis demonstrates that the closest equivalent to writ in Islamic law is the judge's (qāḍī) order or ruling within the framework of al-qaḍā' (judicial proceedings), which is binding upon the parties either to act or to refrain from acting in the interest of dispute resolution and the enforcement of justice. The written dimension of writ is consistent with the normative tradition in Islamic law that recognizes the significance of written documentation, particularly for evidentiary and legal certainty purposes. Furthermore, non-compliance with such orders may be categorized as contempt of court, which in Islamic law may be sanctioned through ta'zīr by judicial discretion. This study concludes that the equivalence established is functional in nature rather than terminological or historical.

Keywords: writ, Islamic law, al-qaḍā', judicial order, ta'zīr, comparative law

________________________________________

Writ dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Komparatif dan Pemadanan Fungsional

Artikel ini mengkaji konsep writ—perintah tertulis pengadilan yang memerintahkan seseorang atau lembaga melakukan atau tidak melakukan sesuatu—melalui sudut pandang hukum Islam dengan menggunakan pendekatan komparatif-fungsional. Karena writ bukan merupakan istilah teknis dalam literatur fikih klasik, kajian ini berupaya menemukan padanan konseptual-fungsional dalam tradisi hukum Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa padanan paling dekat bagi writ dalam hukum Islam adalah perintah atau putusan hakim (qāḍī) dalam kerangka al-qaḍā' (peradilan Islam), yang bersifat mengikat para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi penyelesaian sengketa dan penegakan keadilan. Dimensi tertulis dari writ selaras dengan tradisi normatif dalam hukum Islam yang mengakui signifikansi dokumentasi tertulis, khususnya untuk kepentingan pembuktian dan kepastian hukum. Selain itu, ketidakpatuhan terhadap perintah tersebut dapat dikategorikan sebagai contempt of court, yang dalam hukum Islam dapat dijatuhi sanksi ta'zīr melalui ijtihad hakim. Kajian ini menyimpulkan bahwa kesepadanan yang dibangun bersifat fungsional, bukan terminologis maupun historis.

Kata Kunci: writ, hukum Islam, al-qaḍā', perintah hakim, ta'zīr, hukum komparatif

________________________________________

I. Pendahuluan

Dalam khazanah hukum komparatif, terdapat tantangan metodologis yang signifikan ketika satu konsep dari sistem hukum tertentu hendak dipadankan dengan konsep dalam sistem hukum lain yang memiliki akar epistemologi berbeda. Salah satu tantangan demikian muncul ketika konsep writ dari tradisi common law dipertemukan dengan kerangka hukum Islam. Writ, yang secara definitif merupakan perintah tertulis pengadilan yang memerintahkan seseorang atau lembaga melakukan atau tidak melakukan sesuatu, merupakan instrumen fundamental dalam sistem peradilan common law, namun tidak memiliki padanan terminologis yang langsung dalam literatur fikih klasik.

Kajian ini bertujuan untuk menelaah konsep writ secara fungsional-komparatif dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan yang digunakan bukan pencarian identitas terminologis, melainkan pemadanan institusional dan fungsional: mencari instrumen atau produk peradilan Islam yang menjalankan fungsi serupa dengan writ dalam common law. Dengan demikian, kajian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana hukum komparatif antara sistem common law dan hukum Islam.

________________________________________

II. Istilah Writ: Asal-Usul dan Makna Dasarnya

Dalam tradisi common law, writ dipahami sebagai instrumen perintah pengadilan yang dituangkan secara tertulis—atau "ketentuan pengadilan tertulis"—yang memungkinkan pengadilan memerintahkan pejabat atau otoritas melakukan atau tidak melakukan sesuatu melalui bentuk-bentuk prerogative writ seperti certiorari, mandamus, dan prohibition (Aulia & Al-Fatih, 2018). Dalam kajian kontrol yudisial atas tindakan administrasi negara, mandamus dijelaskan sebagai perintah Pengadilan Tinggi yang meminta pejabat berwenang melaksanakan kewajiban publik yang dibebankan hukum kepadanya (Hasibuan, 2018). Literatur tersebut juga menempatkan injunction sebagai perintah yang melarang seseorang melakukan sesuatu untuk mencegah tindakan yang salah (Hasibuan, 2018).

Dengan demikian, definisi writ sebagai "perintah tertulis pengadilan yang memerintahkan seseorang atau lembaga melakukan atau tidak melakukan sesuatu" selaras dengan karakter mandamus (memerintah melakukan) dan injunction/prohibition (memerintah tidak melakukan) dalam tradisi writ (Aulia & Al-Fatih, 2018; Hasibuan, 2018).

Namun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa "writ" bukan istilah teknis yang lazim atau standar dalam literatur fikih klasik. Karena itu, pembahasan "writ menurut hukum Islam" lebih tepat dilakukan sebagai pemadanan konseptual-fungsional: mencari institusi atau produk peradilan Islam yang menjalankan fungsi "perintah pengadilan yang mengikat" sebagaimana writ dalam common law (Anita et al., 2023; Nur, 2020).

________________________________________

III. Padanan Fungsional dalam Hukum Islam: Al-Qaḍā' dan Perintah Hakim

Dalam literatur hukum Islam kontemporer Indonesia, peradilan dalam Islam disebut al-qaḍā', yakni mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Mukharom et al., 2020). Pada dimensi produk pemikiran hukum Islam, istilah qadla/qaḍā' juga dipahami sebagai salah satu keluaran praksis hukum Islam—di samping fikih dan fatwa—yang berhubungan dengan pengambilan keputusan oleh hakim (qāḍī) (Anita et al., 2023). Pemahaman ini konsisten dengan penjelasan bahwa syariah sebagai wahyu (Al-Qur'an dan Hadis) akan melahirkan syariah sebagai hasil pemikiran, yang produknya dapat berupa fikih, fatwa, keputusan hakim (qadla), yurisprudensi, dan kodifikasi (Nur, 2020).

Dari sudut pandang ini, padanan paling dekat bagi writ—sebagai perintah pengadilan yang bersifat mengikat—dalam kerangka hukum Islam adalah perintah, putusan, atau penetapan hakim dalam wilayah al-qaḍā', yakni tindakan yudisial yang memerintahkan pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi penyelesaian sengketa dan penegakan keadilan (Mukharom et al., 2020; Nur, 2020). Meskipun istilah "writ" tidak dipakai, fungsi normatifnya sebagai judicial command dapat hadir melalui instrumen qadla tersebut (Anita et al., 2023; Nur, 2020).

________________________________________

IV. Unsur "Tertulis" dalam Perspektif Hukum Islam

Kerangka hukum Islam, sebagaimana disajikan dalam literatur, mengakui sumber dan ketentuan hukum yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Ketentuan tertulis, misalnya, dapat dirujuk pada Al-Qur'an dan juga bentuk-bentuk kodifikasi atau kompilasi dalam konteks negara modern (Aulia & Al-Fatih, 2018). Di ranah muamalah, Al-Qur'an (QS al-Baqarah: 282) sering dijadikan dasar pentingnya menuliskan transaksi dan dipahami sebagai perintah yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian tertulis (Adan & Tokimin, 2020; Prakoso, 2017). Dalam kajian tematik atas QS al-Baqarah: 282, "menulis" bahkan dipaparkan dapat dimaknai sebagai amanat pembuatan perjanjian tertulis sebagai perangkat hukum, dan tulisan diposisikan membantu pembuktian serta menghilangkan keraguan antarpihak (Adan & Tokimin, 2020).

Perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan pandangan ulama tentang apakah perintah pencatatan atau penulisan dalam konteks utang-piutang itu wajib atau tidak: sebagian pandangan mewajibkan, sementara pandangan mayoritas (jumhur) cenderung tidak mewajibkan, meskipun tetap menilai pencatatan sebagai tindakan yang baik atau maslahat (Aripin, 2009). Nuansa ini penting karena, ketika konsep writ didekati lewat aspek "tertulis," literatur yang tersedia tidak menyatakan bahwa setiap perintah hukum harus tertulis, melainkan menunjukkan bahwa tulisan atau dokumentasi adalah mekanisme normatif penting yang dapat diperintahkan atau diinstitusikan demi keadilan dan kepastian pembuktian (Aripin, 2009; Prakoso, 2017).

Dengan demikian, jika writ dimaknai sebagai "perintah pengadilan yang dituangkan secara tertulis," maka dari perspektif hukum Islam, aspek "tertulis" dapat dipahami selaras dengan tradisi normatif yang mengakui signifikansi dokumentasi tertulis dalam relasi hukum—terutama untuk kepentingan bukti dan kepastian—meskipun derajat kewajibannya dapat diperdebatkan tergantung konteks dan ijtihad (Adan & Tokimin, 2020; Aripin, 2009; Aulia & Al-Fatih, 2018).

________________________________________

V. Lingkup Perintah Pengadilan: Memerintah Melakukan versus Memerintah Tidak Melakukan

Dalam kerangka common law, mandamus berfungsi memaksa pelaksanaan kewajiban, sedangkan injunction—dan dalam keluarga writ prerogatif, juga prohibition—berfungsi mencegah atau melarang tindakan tertentu (Aulia & Al-Fatih, 2018; Hasibuan, 2018). Ilustrasi proseduralnya tampak dalam studi konflik yurisdiksi di Malaysia: terdapat permohonan mandamus untuk mendorong pelaksanaan surat perintah dan permintaan mendapatkan semula dalam rangka menuntut pelaksanaan kewajiban yang dipandang ada, dan pada tingkat banding ditegaskan bahwa mandamus patut diberikan bila terdapat kewajiban awam (public duty) yang dapat dipaksakan oleh aturan (Zulfahrizal & Suparmin, 2023).

Dalam sistem peradilan Islam (al-qaḍā'), literatur yang tersedia tidak merinci tipologi "writ" seperti dalam common law, tetapi menegaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan (al-qaḍā') merupakan salah satu mekanisme formal penyelesaian sengketa dalam Islam (Mukharom et al., 2020). Karena putusan atau perintah hakim—sebagai produk qadla—merupakan bagian dari keluaran pemikiran hukum Islam dalam praktik peradilan (Anita et al., 2023; Nur, 2020), maka secara fungsional perintah hakim dapat mencakup: (i) perintah berbuat, yang analog dengan memerintah pelaksanaan; dan (ii) perintah tidak berbuat, yang analog dengan melarang tindakan, sepanjang hal itu merupakan bagian dari penyelesaian sengketa dan penegakan hukum atau keadilan (Mukharom et al., 2020; Nur, 2020).

Pada titik ini, kesepadanan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh sumber yang tersedia adalah kesepadanan fungsional, bukan kesepadanan terminologis atau historis (Mukharom et al., 2020; Nur, 2020).

________________________________________

VI. Daya Ikat Perintah Pengadilan dan Konsekuensi Ketidakpatuhan: Contempt of Court dan Ta'zīr

Kajian tentang contempt of court menegaskan bahwa salah satu bentuk konstitutifnya adalah tidak mematuhi perintah pengadilan (Mohsi, 2019). Kajian yang sama menyatakan bahwa dalam perspektif hukum Islam, tindakan contempt of court merupakan perbuatan terlarang, dan bila bentuk sanksinya tidak ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, maka hakim dapat menjatuhkan sanksi berdasarkan ijtihad dalam kategori ta'zīr (Mohsi, 2019). Dalam konteks common law, literatur kontrol yudisial juga menekankan bahwa ketidakpatuhan terhadap mandamus dapat diperlakukan sebagai pelecehan terhadap lembaga peradilan dan dapat dikenai sanksi (Hasibuan, 2018).

Contoh faktual dalam studi Malaysia menunjukkan bahwa pengabaian perintah pengadilan dapat berujung pada tindakan koersif: ketika pihak yang diperintah tidak menghiraukan perintah, lahir surat perintah penangkapan dan pihak tersebut dinyatakan bersalah atas penghinaan terhadap perintah pengadilan (Zulfahrizal & Suparmin, 2023). Rangkaian ini memperlihatkan struktur konseptual yang relevan untuk pemadanan "writ" dengan "perintah hakim" dalam kerangka Islam modern: ada perintah pengadilan, ada kewajiban patuh, dan ada konsekuensi atas pembangkangan, meskipun basis doktrinal dan terminologi antara common law dan hukum Islam berbeda (Hasibuan, 2018; Mohsi, 2019; Zulfahrizal & Suparmin, 2023).

________________________________________

VII. Perintah Pengadilan yang Bersifat Imperatif dalam Praktik Peradilan Agama

Dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, terdapat penjelasan bahwa perintah hakim agar para pihak menempuh mediasi bersifat imperatif (wajib) berdasarkan ketentuan peraturan Mahkamah Agung yang dirujuk (Khalistia, 2024). Contoh ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan yang beroperasi pada wilayah hukum Islam—dalam arti kewenangan Pengadilan Agama terhadap sengketa tertentu—"perintah hakim" dapat berfungsi sebagai instrumen yang memaksa tindakan prosedural tertentu demi tercapainya penyelesaian sengketa (Khalistia, 2024), selaras dengan gagasan bahwa qadla adalah produk peradilan atau keputusan hakim dalam ekosistem hukum Islam (Anita et al., 2023; Nur, 2020).

________________________________________

VIII. Sintesis: Definisi Operasional Writ dalam Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan kajian atas sumber-sumber yang digunakan, definisi yang paling hati-hati dan sesuai bukti adalah sebagai berikut:

Writ (dalam pengertian fungsional yang dapat dipadankan dengan hukum Islam) adalah perintah hakim (qāḍī) dalam kerangka al-qaḍā' yang bersifat mengikat para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi penyelesaian sengketa dan penegakan keadilan; perintah tersebut dapat dituangkan secara tertulis sebagai bagian dari tradisi normatif tulisan atau dokumentasi dalam hukum Islam modern.

Pemadanan ini didukung oleh lima pilar argumentatif: (i) karakter writ sebagai perintah tertulis (mandamus, prohibition, dan lain-lain) (Aulia & Al-Fatih, 2018; Hasibuan, 2018); (ii) keberadaan al-qaḍā' sebagai mekanisme peradilan dalam Islam (Anita et al., 2023; Mukharom et al., 2020); (iii) posisi keputusan hakim (qadla) sebagai produk pemikiran dan praktik hukum Islam (Anita et al., 2023; Nur, 2020); (iv) adanya perintah pengadilan yang bersifat imperatif dalam praktik Pengadilan Agama (Khalistia, 2024); serta (v) konsekuensi ketidakpatuhan yang dapat dipahami sebagai contempt of court dan dalam hukum Islam dapat dijatuhi ta'zīr bila tidak ada sanksi tekstual yang spesifik (Mohsi, 2019).

________________________________________

IX. Penutup

Kajian ini menegaskan bahwa meskipun "writ" tidak dikenal sebagai terminologi teknis dalam fikih klasik, fungsi normatifnya sebagai perintah pengadilan yang mengikat dapat dipadankan secara fungsional dengan konsep al-qaḍā' dan perintah hakim (qadla) dalam hukum Islam. Pemadanan ini bersifat fungsional, bukan terminologis maupun historis. Aspek "tertulis" dalam writ selaras dengan tradisi normatif dokumentasi dalam hukum Islam, sementara dimensi daya ikat dan konsekuensi ketidakpatuhannya dapat dipahami melalui kerangka contempt of court dan ta'zīr.

Sumber-sumber yang tersedia tidak menyatakan adanya klasifikasi formal dalam hukum Islam klasik yang identik dengan prerogative writs (certiorari/mandamus/prohibition) sebagaimana common law; oleh sebab itu, kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah padanan fungsional melalui konsep al-qaḍā' dan perintah atau putusan hakim, bukan identifikasi terminologi yang sama persis (Aulia & Al-Fatih, 2018; Mukharom et al., 2020; Nur, 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Adan, H. Y., & Tokimin, M. F. B. (2020). Keputusan Mahkamah Rendah Syariah Kuantan Pahang tentang tunggakan nafkah pasca perceraian menurut hukum positif Malaysia dan hukum Islam. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 20(2), 222. https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6516

Anita, A., Fachrurrazy, M., Yusmad, M. A., Jamaluddin, F., & Arif, F. M. (2023). Perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa pelanggaran terhadap dana nasabah di pasar modal. Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 8(2), 72–96. https://doi.org/10.24256/alw.v8i2.4279

Aripin, J. (2009). Reformasi hukum dan posisi peradilan agama di Indonesia. Al Qalam, 26(1), 45. https://doi.org/10.32678/alqalam.v26i1.1513

Aulia, F., & Al-Fatih, S. (2018). Perbandingan sistem hukum common law, civil law, dan Islamic law dalam perspektif sejarah dan karakteristik berpikir. Jurnal Ilmiah Hukum Legality, 25(1), 98. https://doi.org/10.22219/jihl.v25i1.5993

Hasibuan, M. (2018). Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 13(01), 111–132. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v13i01.444

Khalistia, S. F. (2024). Putusnya perkawinan dengan penjatuhan talak tanpa melalui sidang Pengadilan Agama ditinjau dari hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait. Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(10), 4158–4169. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i10.1195

Mohsi, M. (2019). Pencatatan perkawinan sebagai rekonseptualisasi system saksi perkawinan berbasis maslahah. Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 4(2), 134–148. https://doi.org/10.31538/adlh.v4i2.529

Mukharom, M., Triasih, D., & Septiandani, D. (2020). Peran lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 7(2). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i2.14894

Nur, M. (2020). Analisis penyelesaian sengketa akad murabahah (jual-beli) antara Bank Syariah X dengan PT AS di Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI). Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 6(2), 149. https://doi.org/10.37905/aksara.6.2.149-158.2020

Prakoso, A. L. (2017). Tinjauan terhadap arbitrase syariah sebagai alternatif penyelesaian sengketa di bidang perbankan syariah. Jurnal Jurisprudence, 7(1), 59–67. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4356

Zulfahrizal, F. N. B., & Suparmin, S. (2023). Konflik perundangan hak hadhanah bagi ibu non-Muslim di Malaysia. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 6(1), 418–426. https://doi.org/10.34007/jehss.v6i1.1863