01779 - Wasiat Dalam Hukum Islam: Konsep, Batasan, Dan Perkembangan Kontemporer

Will (Waṣiyyah) in Islamic Law: Concept, Limitations, and Contemporary Developments

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep wasiat (waṣiyyah) dalam hukum Islam secara komprehensif, mencakup pengertian, kedudukan dalam sistem harta pusaka, dasar hukum, rukun dan syarat, batasan kadar, tertib pelaksanaan, aspek pentadbiran, serta perkembangan kontemporer melalui institusi wasiat wajibah. Dengan menggunakan metode kajian pustaka terhadap literatur fikih, perundangan Islam Indonesia (Kompilasi Hukum Islam/KHI), dan perundangan negara-negara Muslim kontemporer, artikel ini menunjukkan bahwa wasiat merupakan mekanisme hukum pascakematian yang berfungsi memenuhi kehendak pewasiat tanpa menafikan struktur pembagian faraid. Batasan dominan yang ditemukan dalam literatur adalah tidak melebihi sepertiga (1/3) harta, dengan persetujuan ahli waris sebagai pengecualian. Perkembangan kontemporer menunjukkan diversifikasi penerapan wasiat wajibah di berbagai negara Muslim, termasuk untuk cucu yatim di Mesir dan Malaysia, serta anak angkat dalam KHI Indonesia, yang menimbulkan perdebatan maqāṣid yang signifikan.

Kata kunci: wasiat, hukum Islam, faraid, wasiat wajibah, harta pusaka

________________________________________

Abstract

This article comprehensively examines the concept of waṣiyyah (Islamic will) in Islamic law, covering its definition, position within the Islamic estate system, legal foundations, pillars and conditions, quantitative limits, order of execution, administrative aspects, and contemporary developments through the institution of waṣiyyah wājibah. Employing a literature review methodology across classical jurisprudence, Indonesian Islamic law (Kompilasi Hukum Islam/KHI), and contemporary Muslim-majority country legislation, this article demonstrates that waṣiyyah constitutes a post-mortem legal mechanism that serves to fulfil the testator's wishes without negating the farā'iḍ distribution structure. The dominant limitation found across the literature is a maximum of one-third (1/3) of the estate, with heir consent as an exception. Contemporary developments reveal diversified applications of waṣiyyah wājibah across Muslim-majority countries, including for orphaned grandchildren in Egypt and Malaysia, and for adopted children under Indonesian KHI, generating significant maqāṣid-based debates.

Keywords: waṣiyyah, Islamic law, farā'iḍ, waṣiyyah wājibah, estate

________________________________________

1. Pendahuluan

Pengurusan harta setelah kematian merupakan salah satu persoalan hukum yang paling fundamental dalam kehidupan manusia, lintas budaya dan peradaban. Dalam hukum Islam, instrumen utama yang mengatur kehendak seseorang terhadap hartanya pascakematian adalah wasiat (waṣiyyah). Berbeda dengan sistem waris (faraid) yang bersifat ijbārī — yakni berlaku secara otomatis menurut ketetapan syarak — wasiat memberikan ruang otonomi terbatas bagi pewasiat untuk menentukan nasib sebagian hartanya kepada pihak-pihak yang dikehendakinya.

Relevansi kajian wasiat tidak sekadar bersifat historis atau doktrinal. Dalam praktik masyarakat Muslim kontemporer, kekeliruan memahami perbedaan antara wasiat, hibah, dan pembagian waris kerap menjadi sumber konflik keluarga yang berkelanjutan. Di sisi lain, perkembangan yurisprudensi modern — terutama melalui institusi wasiat wajibah (waṣiyyah wājibah) — menunjukkan bahwa hukum Islam terus berinteraksi secara dinamis dengan tuntutan keadilan sosial dan konteks kenegaraan yang beragam.

Artikel ini bertujuan menyajikan kajian sistematis tentang wasiat dalam hukum Islam, mulai dari fondasi konseptualnya hingga perkembangan penerapannya di berbagai negara Muslim, dengan mengacu pada literatur fikih, perundangan, dan kajian lapangan yang relevan.

________________________________________

2. Pengertian Wasiat (Waṣiyyah) Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, wasiat (waṣiyyah) pada asasnya ialah pernyataan atau penetapan seseorang tentang sesuatu pemberian atau urusan yang dikehendaki berlaku selepas kematiannya, terutama berkaitan harta, manfaat, atau pelantikan pihak yang mengurus urusan tertentu (Arifin, 2022; Faqihudin, 2021; Qosim et al., 2022; Taqiyuddin, 2020; Winarno, 2021). Rumusan ini sejalan dengan takrif perundangan Islam di Indonesia, yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mendefinisikan wasiat sebagai perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga atau badan hukum yang berkuat kuasa setelah pemberi wasiat meninggal dunia (Arifin, 2022; Qosim et al., 2022; Taqiyuddin, 2020). Penjelasan karya fikih pun menekankan bahwa wasiat adalah suatu taṣarruf terhadap harta peninggalan yang pelaksanaannya berlaku sesudah kematian (Faqihudin, 2021; Nuzha, 2017; Winarno, 2021).

Secara konseptual, definisi "berkuat kuasa selepas kematian" membedakan wasiat dari instrumen lain seperti hibah, karena hibah berkuat kuasa semasa hidup pemberi — pemindahan milik berlaku ketika hidup — sedangkan wasiat beroperasi pascakematian (Analisis Hibah Menurut Tinjauan Fiqh Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES, 2023; Cindyani & Ramadhani, 2023; Malib et al., 2022; Ritonga et al., 2022; Tarmizi, 2024). Literatur yang membahas kekeliruan masyarakat dalam membedakan hibah–wasiat–waris menunjukkan bahwa kekeliruan kategori ini dapat memengaruhi keabsahan dan tata cara pelaksanaan pembagian harta setelah kematian (Tarmizi, 2024; Wijaya, 2020), termasuk apabila pembagian dilakukan sebelum kematian yang dalam sisi hukum Islam lebih tepat diklasifikasikan sebagai hibah bukan waris, atau sebagai wasiat jika pemilikan ditetapkan berlaku selepas kematian (Cindyani & Ramadhani, 2023; Ritonga et al., 2022; Tarmizi, 2020).

________________________________________

3. Kedudukan Wasiat dalam Sistem Harta Pusaka Islam

3.1 Hubungan Wasiat dengan Faraid/Waris

Pembahasan wasiat tidak terpisahkan dari pengurusan harta pusaka (tirkah), karena pelaksanaan wasiat berlaku dalam rangka penyelesaian hak-hak berkaitan harta peninggalan sebelum pembagian pusaka kepada waris (Islam et al., 2023; Leleang & Zubair, 2019; Ritonga et al., 2022; Wijaya, 2020; Winarno, 2021). Sejumlah rujukan menegaskan bahwa harta peninggalan atau tirkah secara prinsipnya ialah baki harta si mati setelah dikurangi keperluan tertentu — misalnya biaya pengurusan jenazah, utang, dan pelaksanaan wasiat — barulah selebihnya dibagikan kepada ahli waris menurut ketetapan kewarisan (faraid) (Islam et al., 2023; Leleang & Zubair, 2019; Parenanda, 2023; Ritonga et al., 2022; Wijaya, 2020; Yunus & Luthfiani, 2019).

3.2 Sifat Ijbārī Kewarisan Islam dan Fungsi Wasiat

Dalam kerangka hukum kewarisan Islam, pembagian harta pusaka kepada ahli waris pada umumnya bersifat ijbārī — berlaku menurut ketetapan syarak dan tidak bebas ditentukan manusia — sehingga ruang otonomi pewasiat untuk "mengatur" harta selepas kematian adalah terbatas dan mesti mematuhi batasan wasiat yang ditetapkan (Parenanda, 2023; Tamrin, 2019; Taqiyuddin, 2020). Oleh karena itu, wasiat berfungsi sebagai mekanisme yang diakui syarak untuk memenuhi maksud tertentu pewasiat — terutama kepada pihak yang bukan waris atau untuk urusan khusus — tanpa menafikan struktur pembagian faraid (Abdullah et al., 2021; Islam et al., 2023; Malib et al., 2022; Yunus & Luthfiani, 2019).

________________________________________

4. Dasar Hukum Wasiat dalam Al-Qur'an dan Sumber-Sumber Syarak

Sejumlah rujukan mengaitkan asas pensyariatan wasiat dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan perintah berwasiat kepada ibu bapa dan kerabat, serta aturan teknis pembuktian atau penyaksian dan pelaksanaan wasiat (Faqihudin, 2021; Hidayat et al., 2023; Piliang & Tsauri, 2019; Winarno, 2021). Dalam perbincangan mengenai wasiat wajibah dan pewarisan beda agama, beberapa karya juga menyandarkan wacana wasiat kepada ayat al-Baqarah yang sering dirujuk dalam literatur sebagai "ayat wasiat" (Hidayat et al., 2023; Hidayati, 2012; Piliang & Tsauri, 2019).

Pada masa yang sama, rujukan tentang amalan fikih dan sejarah pensyariatan menunjukkan bahwa perbahasan wasiat berkembang bersama kemunculan ayat-ayat mawaris — pembagian pusaka — dan hadis-hadis yang membataskan kadar wasiat, sehingga institusi wasiat dipandu oleh prinsip-prinsip yang menghindari kezaliman terhadap waris dan mengontrol pemindahan harta pascakematian (Hadi, 2016; Malib et al., 2022; Tarmizi, 2020; Wijaya, 2020). Karya yang meneliti amalan masyarakat turut menegaskan pentingnya memahami ketentuan syarak dan kerangka perundangan agar wasiat tidak menjadi sumber pertikaian keluarga (Husni, 2019; Leleang & Zubair, 2019; Tarmizi, 2024).

________________________________________

5. Hukum Wasiat: Wajib, Sunah, dan Nuansa Perbedaan Pandangan

Literatur yang membandingkan hukum wasiat menjelaskan bahwa wasiat tidak serta-merta wajib atas setiap orang; mayoritas ulama empat mazhab dinyatakan tidak mewajibkan wasiat dalam keadaan normal (Faqihudin, 2021; Husni, 2019). Namun, terdapat pula huraian bahwa wasiat dapat menjadi wajib apabila berkaitan dengan pemenuhan hak-hak yang mesti ditunaikan, seperti pembayaran utang atau pengembalian amanah atau barang titipan (Hidayati, 2012; Rahayu et al., 2023), seiring dengan penegasan bahwa penyelesaian utang dan hak-hak lain adalah prioritas dalam urusan harta peninggalan (Islam et al., 2023; Leleang & Zubair, 2019; Nuzha, 2017).

Di sisi lain, terdapat pula rujukan yang menyatakan bahwa menurut Abu Dawud dan ulama salaf, wasiat adalah perbuatan wajib, dan mengaitkannya dengan gagasan bahwa jika pewaris tidak berwasiat maka dapat diambil sampai batas tertentu guna memenuhi tujuan wasiat (wasiat wajibah). Kenyataan ini menunjukkan adanya nuansa perbedaan dalam literatur sekunder tentang tingkat kewajiban wasiat — wajib secara umum versus wajib dalam keadaan tertentu — dan sumber-sumber yang tersedia tidak memuktamadkan satu posisi tunggal tanpa syarat (Hidayati, 2012; Husni, 2019; Faqihudin, 2021).

________________________________________

6. Rukun dan Syarat Wasiat

6.1 Pewasiat (Al-Mūṣī)

Dalam rujukan perundangan Islam Indonesia, syarat pewasiat dirumuskan antara lain: berakal, tidak dipaksa, dan dalam KHI berusia tertentu (Qosim et al., 2022). Artikel yang membahas rukun wasiat menyenaraikan pewasiat sebagai rukun utama, dengan syarat pewasiat adalah orang yang berakal, mukallaf, dan tidak dipaksa (Qosim et al., 2022). Huraian fikih juga menekankan bahwa wasiat adalah perbuatan sukarela yang berpunca dari kehendak pewasiat dan pelaksanaannya hanya berlaku selepas kematian (Faqihudin, 2021; Winarno, 2021).

6.2 Penerima Wasiat (Al-Mūṣā Lahu)

Syarat penerima wasiat dalam pembahasan rukun wasiat mencakup ketentuan bahwa penerima wasiat wujud atau masih ada pada saat pewasiat meninggal — termasuk kematian hakiki atau kematian yang ditetapkan hakim dalam konteks tertentu — dan pada beberapa rumusan penerima wasiat bukan ahli waris (Qosim et al., 2022; Yunus & Luthfiani, 2019). Dalam perbincangan hibah dan hubungannya dengan faraid, dinyatakan bahwa menurut pendapat jumhur ulama, penerima wasiat tidak boleh terdiri dari ahli waris (Abdullah et al., 2021), dan rujukan lain menyatakan pula bahwa yang "berhak mendapatkan wasiat" ialah selain ahli waris (Yunus & Luthfiani, 2019), seiring dengan alasan menghindari pertindihan hak karena waris sudah memiliki hak faraid (Leleang & Zubair, 2019; Nuzha, 2017).

Namun, terdapat variasi pandangan dalam literatur: misalnya, artikel mengenai pencegahan konflik dalam pelaksanaan wasiat mengutip kriteria penerima wasiat menurut ulama Hanafiyyah yang menyatakan penerima tidak mesti beragama Islam dengan beberapa batasan lain (Husni, 2019). Perbedaan ini penting karena menunjukkan bahwa isu penerima — termasuk non-Muslim — dapat diperdebatkan pada aras fikih dan juga dipengaruhi oleh kerangka perundangan setempat (Daud & Azahari, 2019; Husni, 2019; Salma & Agustiar, 2023).

6.3 Objek Wasiat (Al-Mūṣā Bihi)

Rujukan yang membahas wasiat menyatakan bahwa wasiat ialah pemberian harta secara sukarela yang berlaku selepas kematian, dan ia dapat menyentuh harta benda atau manfaat dalam beberapa pembahasan (Faqihudin, 2021; Rahayu et al., 2023). Dalam kerangka tirkah, objek yang "diuruskan" pascakematian termasuk utang-piutang sebagai bagian dari tirkah serta urusan wasiat (Nuzha, 2017; Rahayu et al., 2023). Namun, sumber-sumber yang tersedia tidak memberikan satu katalog komprehensif jenis harta atau manfaat yang sah untuk semua mazhab; sebaliknya, ia menekankan prinsip umum bahwa wasiat berkaitan erat dengan harta peninggalan dan hak-hak yang perlu diselesaikan (Faqihudin, 2021; Rahayu et al., 2023; Winarno, 2021).

6.4 Sighah (Lafaz/Ungkapan) dan Bentuk Wasiat

Perundangan negeri di Malaysia — contohnya Selangor — diringkaskan dalam satu rujukan bahwa wasiat dapat dibuat secara lisan atau tulisan, dengan batas tertentu (Mahamood, 2013). Literatur lain pun menegaskan bahwa wasiat dapat dilakukan melalui pernyataan yang dipahami — lisan, tulisan, atau bentuk yang memberi makna wasiat — dan hanya berkuat kuasa selepas kematian (Winarno, 2021). Dalam konteks pentadbiran sipil, peranan notaris juga dibahas sebagai pihak yang memastikan keabsahan dan penyimpanan dokumen wasiat dalam kerangka undang-undang perdata (Lumbansiatar et al., 2023), dan dalam konteks tertentu di Iran, pewasiat seharusnya menunjuk badan hukum — notaris — untuk mencatatkan wasiat bagi tujuan eksekusi selepas kematian (F. K. Daud & Rosadi, 2021).

________________________________________

7. Batasan Utama Wasiat

7.1 Had Maksimum 1/3 sebagai Batas Dominan dalam Rujukan

Sebagian besar rujukan yang tersedia menyatakan bahwa wasiat dibatasi tidak melebihi 1/3 dari harta (Arafat & Syibli, 2023; Hadi, 2016; Leleang & Zubair, 2019; Malib et al., 2022; Tarmizi, 2020; Yunus & Luthfiani, 2019). Batas 1/3 ini juga disebutkan dalam perbincangan praktis pengurusan pusaka — contohnya panduan bagi waris — bahwa wasiat mempunyai batas tidak melebihi 1/3 dan sisa harta yakni 2/3 dibagikan melalui faraid (Malib et al., 2022). Artikel tentang pencegahan konflik wasiat menegaskan bahwa larangan mewasiatkan lebih dari 1/3 atau seluruh harta kepada orang lain adalah pandangan fikih yang dirujuk kepada hadis (Husni, 2019), dan rujukan lain mengaitkan asas larangan melebihi 1/3 dengan hadis mengenai wasiat Sa'ad bin Abi Waqqas (Hadi, 2016; Wijaya, 2020).

Di Malaysia, satu rujukan yang membahas Enakmen Selangor menyatakan secara ringkas bahwa menurut hukum syariat, wasiat tidak boleh melebihi sepertiga harta pewasiat (Mahamood, 2013). Dalam konteks lain, yakni marad al-maut, rujukan tentang hibah menyatakan bahwa jika pemberian berlaku ketika marad al-maut sehingga menyerupai tasarruf pascakematian, maka ia tunduk kepada hukum wasiat dan disyaratkan tidak melebihi 1/3 (Analisis Hibah Menurut Tinjauan Fiqh Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES, 2023; Ismail et al., 2020).

7.2 Keperluan Persetujuan Waris Apabila Melebihi Had

Dalam KHI, disebutkan bahwa wasiat dibenarkan sebanyak-banyaknya 1/3 kecuali apabila semua ahli waris menyetujui, yang dinyatakan sebagai pengecualian (Qosim et al., 2022). Rujukan lain menyarankan persetujuan ahli waris — misalnya secara tertulis di hadapan notaris dan saksi — sebagai cara mengurangi konflik, dan mengaitkannya dengan pandangan fikih tentang larangan mewasiatkan lebih dari 1/3 (Husni, 2019). Beberapa pembahasan lapangan juga menegaskan bahwa pelaksanaan wasiat yang melebihi 1/3 bergantung pada persetujuan ahli waris (Abdillah & Anzaikhan, 2022), selaras dengan huraian bahwa pelaksanaan wasiat yang merugikan ahli waris dapat dipersoalkan (Qosim et al., 2022).

7.3 Nuansa Ketidakselarasan: Rujukan "Seperempat"

Satu rujukan menyatakan bahwa melalui wasiat, seseorang hanya dapat menentukan "seperempat" harta kekayaan selepas meninggal dalam batas tertentu, dan menyebutnya sebagai ketentuan tersendiri yang terpisah dari sistem waris (Tamrin, 2019). Pernyataan ini tidak selaras dengan mayoritas rujukan lain dalam daftar yang secara konsisten menyebut batas 1/3 (Hadi, 2016; Leleang & Zubair, 2019; Mahamood, 2013; Malib et al., 2022; Tarmizi, 2020). Sumber-sumber yang tersedia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut apakah angka "seperempat" itu merujuk konteks tertentu atau merupakan kekhilafan penulisan; oleh karena itu, secara evidens dalam rujukan yang tersedia, batas 1/3 adalah batas yang paling dominan dan berulang, sementara "seperempat" muncul sebagai pernyataan yang menyimpang dalam satu sumber (Hadi, 2016; Mahamood, 2013; Tamrin, 2019).

________________________________________

8. Tertib Pelaksanaan Setelah Kematian: Urutan Hak-Hak yang Mesti Diselesaikan

Sejumlah rujukan menekankan bahwa pembagian pusaka tidak dapat dilaksanakan serta-merta tanpa menyelesaikan "hak-hak" yang mendahului pembagian waris, termasuk pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pelaksanaan wasiat (Islam et al., 2023; Leleang & Zubair, 2019; Parenanda, 2023; Ritonga et al., 2022). Huraian tentang tirkah menyatakan bahwa harta peninggalan dibagi setelah diambil untuk biaya-biaya tertentu, melunasi utang, dan melaksanakan wasiat (Leleang & Zubair, 2019; Ritonga et al., 2022; Yunus & Luthfiani, 2019). Dalam kajian tentang "penyimpangan" pelaksanaan waris di Indonesia, urutan ini juga dipaparkan sebagai tahap penyelesaian kewajiban sebelum pewarisan (Wijaya, 2020).

Terdapat pula nuansa penting tentang hubungan antara utang dan wasiat: satu rujukan menekankan bahwa walaupun lafaz ayat Al-Qur'an sering menampilkan frasa "sesudah dipenuhi wasiat ... atau sesudah dibayar utang," namun secara hakiki utang perlu ditunaikan terlebih dahulu (Wahyuni, 2019). Artikel lain yang secara khusus membahas "wasiat dan utang dalam warisan" menegaskan bahwa membayar utang adalah kewajiban sebelum pembagian harta kepada ahli waris (Nuzha, 2017). Oleh karena itu, dalam rujukan yang tersedia, terdapat konsistensi bahwa utang dan wasiat adalah dua komponen penting dalam penyelesaian harta peninggalan, dengan beberapa penekanan bahwa utang didahulukan dari segi hakikat pelunasan (Nuzha, 2017; Wahyuni, 2019; Wijaya, 2020).

________________________________________

9. Pelaksana Wasiat (Wāṣī) dan Aspek Pentadbiran

9.1 Kepentingan Pelantikan Pelaksana (Wasi/Waṣī)

Isu pelantikan wasi atau pelaksana wasiat disebut sebagai aspek penting dalam pentadbiran harta pusaka karena ia memastikan hasrat pewasiat dilaksanakan dan melindungi kepentingan benefisiari, termasuk benefisiari di bawah umur (M. M. Abdullah et al., 2020; Noor et al., 2018). Kajian perbandingan tentang wiṣāyah dan amanah menegaskan bahwa pelantikan pelaksana (executor) melalui konsep wiṣāyah dan amanah adalah signifikan untuk melindungi hak dan harta pihak minor selepas kematian penderma atau pewasiat (M. M. Abdullah et al., 2020). Literatur ringkas tentang harta wasiat di Malaysia juga menempatkan "pelantikan wasi atau pelaksana wasiat" sebagai salah satu isu institusional utama dalam perundangan dan prosedur pentadbiran harta wasiat (Noor et al., 2018).

Dalam fikih dan amalan, wiṣāyah — pelantikan pihak untuk mengurus urusan tertentu selepas kematian — disebut mempunyai pertalian dengan wasiat tetapi lebih tertumpu kepada urusan penjagaan dan pengurusan pihak di bawah umur menurut definisi tertentu (M. M. Abdullah et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa "wasiat" sebagai pemberian atau penetapan pascakematian dan "wiṣāyah" sebagai pelantikan pengurus pascakematian dapat bertindih dalam praktik perancangan harta, tetapi tetap mempunyai fokus yang berbeda dalam huraian instrumentasi (M. M. Abdullah et al., 2020; Noor et al., 2018).

9.2 Cabaran Pentadbiran di Malaysia: Sistem Selari Syariah–Sivil dan Kekosongan Prosedur

Dalam konteks Malaysia, pentadbiran harta pusaka dan harta wasiat digambarkan menggunakan dua sistem undang-undang — Islam dan sipil — yang berjalan sejajar, namun terdapat isu bidang kuasa dan kekosongan prosedur khusus bagi pentadbiran harta wasiat orang Islam (Noor et al., 2018). Rujukan lain menambahkan bahwa terdapat pelbagai agensi yang terlibat dalam pengurusan pusaka — mahkamah, institusi pentadbiran, institusi keuangan — yang dapat menimbulkan kebingungan masyarakat (Hasbullah et al., 2021). Bahkan, perbincangan mengenai kekangan perundangan hibah amanah hartanah menyebutkan bahwa dalam urusan pelantikan wasi untuk pentadbiran hartanah, terdapat batasan tertentu di bawah Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 yang dapat membatasi pihak yang boleh menjadi wasi, serta kemungkinan penolakan oleh pegawai bicara pusaka dalam keadaan tertentu (Muda et al., 2022). Kesemuanya ini menguatkan bahwa aspek prosedur dan institusi memainkan peran besar dalam "merealisasikan" wasiat dalam praktik, bukan hanya pada tataran konsep fikih (Hasbullah et al., 2021; Muda et al., 2022; Noor et al., 2018).

9.3 Perbandingan Ringkas dengan Singapura: Status Testate/Intestate

Dalam konteks Singapura, penyelesaian pusaka menekankan keperluan mengenal pasti apakah si mati meninggalkan wasiat yang diiktiraf untuk menentukan status pusaka sebagai "testate" atau "intestate," dan dalam keadaan ada wasiat, pusaka akan dibagikan mengikut ketetapan wasiat (Intajalle & Abdullah, 2014). Artikel lain juga menerangkan bahwa proses pentadbiran pusaka bermula dengan penentuan status testate/intestate dan prosedur perundangan negara, menunjukkan bahwa faktor prosedur sipil turut membentuk pelaksanaan wasiat dalam konteks negara berbilang sistem (Intajalle & Abdullah, 2014, 2016).

________________________________________

10. Wasiat, Hibah, dan Waris: Garis Pemisah yang Menentukan Akibat Hukum

Beberapa rujukan menegaskan bahwa perbedaan utama antara hibah–wasiat–waris terletak pada masa berlaku dan kerangka pengagihan. Hibah diberikan ketika hidup dan langsung menjadi milik penerima, sedangkan wasiat dan waris berlaku setelah kematian (Cindyani & Ramadhani, 2023; Malib et al., 2022; Tarmizi, 2024). Dalam amalan masyarakat, pembagian harta sebelum kematian sering dianggap "pembagian waris," namun kajian lapangan menegaskan bahwa dari perspektif hukum Islam hal itu lebih tepat dikategorikan sebagai hibah, dan bukan pembagian waris (Cindyani & Ramadhani, 2023; Ritonga et al., 2022). Bahkan, kajian mengenai praktik adat tertentu menyebut bahwa pemindahan harta sebelum kematian dapat dilakukan melalui hibah atau wasiat, tetapi pembagian "warisan" secara normatif hanya terjadi setelah kematian pewaris (Ritonga et al., 2022; Tarmizi, 2020).

Isu marad al-maut menunjukkan garis pemisah itu menjadi lebih sensitif: rujukan tentang hibah menegaskan bahwa jika pemberian dibuat dalam keadaan sakit yang membawa kematian (marad al-maut), maka ia dapat dikategorikan seperti wasiat dan tunduk kepada batas wasiat tidak melebihi 1/3 (Analisis Hibah Menurut Tinjauan Fiqh Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES, 2023; Ismail et al., 2020). Hal ini menguatkan bahwa klasifikasi instrumen — hibah versus wasiat — bukan semata-mata soal istilah, tetapi menentukan batas kadar, keperluan persetujuan waris, dan akibat terhadap harta pusaka (Analisis Hibah Menurut Tinjauan Fiqh Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES, 2023; Ismail et al., 2020; Tarmizi, 2024).

________________________________________

11. Wasiat Wajibah (Waṣiyyah Wājibah): Konsep, Tujuan, dan Variasi Penerapan

11.1 Definisi dan Ciri Utama

Wasiat wajibah dihuraikan sebagai bentuk wasiat yang pelaksanaannya tidak bergantung kepada kehendak pewasiat dan dapat dipaksakan melalui keputusan penguasa atau hakim dalam keadaan tertentu (Arafat & Syibli, 2023; Hidayati, 2012; Putra & Fathony, 2023). Rujukan mengenai wasiat wajibah menekankan bahwa ia merupakan mekanisme pembaruan yang digunakan di beberapa negara Muslim kontemporer, sering ditafsirkan dari ayat al-Baqarah — ayat wasiat — dan bertujuan menangani keadaan pihak tertentu yang tidak menerima waris menurut struktur fikih klasik (Ahmad et al., 2017; Hidayati, 2012; Sanusi, 2020).

11.2 Variasi Negara: Cucu Yatim sebagai Penerima

Satu rujukan khusus membandingkan peruntukan wasiat wajibah di pelbagai negara Muslim dan menyatakan bahwa di beberapa negara — Mesir, Maroko, Suriah, Tunisia, Pakistan, dan lain-lain — wasiat wajibah diberikan kepada cucu yatim yang kehilangan orang tuanya (Hidayati, 2012). Rujukan lain menambahkan bahwa negara pertama yang memasukkan wasiat wajibah ke dalam undang-undang resmi ialah Mesir melalui Undang-undang No. 71 Tahun 1946 (Samosir et al., 2021), dan rujukan perbandingan lain mengaitkan pembaruan Selangor — Seksyen 27 — dengan adopsi dari undang-undang Mesir (Hajar, 2014; Hasanudin, 2021). Dalam kerangka keadilan dan moral, rujukan yang membahas dimensi moral fikih menyebut Mesir, Suriah, dan Tunisia sebagai contoh negara yang memandang tidak adil apabila cucu yatim terhijab sepenuhnya oleh anak laki-laki si mati, lalu memberi hak melalui wasiat wajibah sepadan bagian yang sepatutnya diterima orang tuanya jika hidup (Hajar, 2014; Sanusi, 2020).

11.3 Malaysia: Enakmen Negeri dan Had Maksimum 1/3

Dalam rujukan perbandingan Malaysia–Indonesia, Seksyen 27 Enakmen Wasiat Orang Islam Negeri Selangor dinyatakan memperuntukkan wasiat wajibah kepada cucu dari garis anak laki-laki — cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki — apabila ibu atau bapanya meninggal lebih dahulu daripada datuk atau nenek, dengan batas maksimum tidak melebihi 1/3 (Hajar, 2014). Artikel tentang talfiq juga menggunakan contoh wasiat wajibah — cucu yang bapanya meninggal dahulu — sebagai contoh penggunaan talfiq dalam penggubalan undang-undang kontemporer, misalnya disebut dalam konteks Negeri Sembilan (Jamaludin et al., 2022), selaras dengan perbincangan bahwa pembaruan ini memberi ruang kepada cucu yang memerlukan untuk menerima harta datuknya (Jamaludin et al., 2022; Musa, 2017). Pada masa yang sama, perbincangan dhawī al-arhām menyentuh bahwa cabaran pelaksanaan di Malaysia termasuk penambahbaikan enakmen wasiat di beberapa negeri yang telah melakukan kodifikasi tertentu, termasuk peruntukan wasiat wajibah untuk cucu (Hajar, 2014; Musa, 2017).

11.4 Indonesia (KHI): Anak Angkat dan Orang Tua Angkat sebagai Penerima Wasiat Wajibah

Berbeda dari negara yang menumpukan pada cucu yatim, rujukan komparatif menyatakan bahwa di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam menggunakan wasiat wajibah untuk memungkinkan anak angkat dan orang tua angkat menuntut bagian tertentu dalam harta warisan, dengan aturan lengkap dalam Pasal 209 KHI (Hasanudin, 2021; Hidayati, 2012; Misnan, 2020). Beberapa rujukan menegaskan bahwa dalam hukum Islam klasik anak angkat bukan ahli waris, maka solusi yang diangkat oleh KHI ialah jalur wasiat atau wasiat wajibah sehingga anak angkat dapat menerima sampai batas tertentu, disebut maksimum 1/3 (Hasanudin, 2021; Misnan, 2020; Yuniarsih et al., 2022). Kajian putusan pengadilan agama — misalnya Palembang — juga menunjukkan penerapan wasiat wajibah kepada anak angkat dengan rujukan Pasal 209 KHI dan prinsip kemaslahatan agar tidak melebihi batas 1/3 (Qosim et al., 2022; Yuniarsih et al., 2022).

11.5 Wasiat Wajibah untuk Ahli Waris Non-Muslim: Perkembangan Yurisprudensi dan Perdebatan Maqāṣid

Beberapa rujukan menyatakan bahwa dalam praktik peradilan agama di Indonesia, terdapat putusan yang memberikan hak harta kepada non-Muslim melalui wasiat wajibah sebagai justifikasi maslahah/maqāṣid, walaupun secara ketentuan syariat kewarisan klasik perbedaan agama menjadi penghalang waris (Apriyudi, 2018; Z. F. M. Daud & Azahari, 2019; Putra & Fathony, 2023; Salma & Agustiar, 2023). Artikel tentang maqāṣid dalam pembaruan kewarisan mengkritik rekonstruksi yang memberi wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim jika dianggap menyalahi maqāṣid tertentu — misalnya memelihara agama — dan menegaskan bahwa penghalang perbedaan agama mempunyai dasar yang kuat dalam sumber hukum Islam (Z. F. M. Daud & Azahari, 2019). Sebaliknya, kajian tentang "toleransi beragama" dalam putusan wasiat wajibah menilai keputusan hakim yang memberikan harta kepada non-Muslim sebagai ekspresi pertimbangan maslahah dalam lima penjagaan maqāṣid (Salma & Agustiar, 2023). Dengan demikian, sumber-sumber yang tersedia menunjukkan adanya ketegangan atau ikhtilaf antara pendekatan maslahat-toleransi dalam yurisprudensi dan pendekatan penjagaan struktur syariah klasik yang menekankan batas penghalang pewarisan beda agama (Apriyudi, 2018; Z. F. M. Daud & Azahari, 2019; Putra & Fathony, 2023; Salma & Agustiar, 2023).

________________________________________

12. Simpulan

Berdasarkan sintesis rujukan yang tersedia, inti konsep wasiat menurut hukum Islam dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, dari segi definisi, wasiat merupakan pernyataan atau penetapan pemberian atau urusan yang berlaku setelah pewasiat meninggal dunia (Arifin, 2022; Faqihudin, 2021; Qosim et al., 2022; Taqiyuddin, 2020; Winarno, 2021).

Kedua, dari segi kedudukan, wasiat merupakan mekanisme pascakematian yang berjalan dalam kerangka tirkah dan mendahului pembagian pusaka kepada ahli waris (Islam et al., 2023; Ritonga et al., 2022; Wijaya, 2020; Winarno, 2021).

Ketiga, dari segi batasan dominan, batas maksimum wasiat yang berulang dalam rujukan ialah tidak melebihi 1/3, dengan kemungkinan memerlukan persetujuan waris jika melebihi batas itu dalam kerangka perundangan tertentu (Husni, 2019; Leleang & Zubair, 2019; Mahamood, 2013; Malib et al., 2022; Qosim et al., 2022).

Keempat, dari segi sasaran umum, dalam banyak rumusan wasiat lazimnya ditujukan kepada selain ahli waris untuk menghindari pertindihan hak, meskipun terdapat variasi pandangan — misalnya Hanafiyyah — dan perkembangan yurisprudensi dalam isu tertentu (N. A. Abdullah et al., 2021; Husni, 2019; Salma & Agustiar, 2023; Yunus & Luthfiani, 2019).

Kelima, dari segi pelaksanaan, wasiat hanya berlaku setelah kematian; dalam praktik, ia memerlukan pentadbiran — wasi/pelaksana — dan berinteraksi dengan sistem institusi setempat, yakni syariah–sipil (M. M. Abdullah et al., 2020; Intajalle & Abdullah, 2014; Muda et al., 2022; Noor et al., 2018).

Keenam, dari segi pembaruan, wasiat wajibah muncul sebagai instrumen kontemporer untuk menangani pihak yang tidak menerima waris dalam struktur klasik — cucu yatim di beberapa negara dan anak angkat dalam KHI Indonesia — tetapi aplikasinya berbeda menurut negara dan menimbulkan perdebatan maqāṣid dalam isu-isu sensitif seperti beda agama (Z. F. M. Daud & Azahari, 2019; Hajar, 2014; Hasanudin, 2021; Hidayati, 2012; Misnan, 2020; Salma & Agustiar, 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdillah, M. A., & Anzaikhan, M. (2022). Sistem pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 9(1), 285–305. https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4134

Abdullah, M. M., Awang, A. B., & Muhammad, N. H. N. (2020). Wiṣāyah dan amanah: Analisis perbandingan undang-undang syariah dan sivil dalam perancangan harta pusaka. Jurnal Syariah, 28(2), 157–188. https://doi.org/10.22452/js.vol28no2.2

Abdullah, N. A., Said, N. L. M., Muda, M. Z., & Muhamad, N. H. N. (2021). Aplikasi qabd dalam hibah: Pandangan fuqaha dan pengamalan dalam perundangan di Malaysia. Journal of Contemporary Islamic Law, 1(2). https://doi.org/10.26475/jcil.2021.6.2.02

Ahmad, F., Noor, F. M., & Azhar, A. (2017). Sejarah pelaksanaan hak pewarisan pusaka di zaman jahiliyyah dan zaman pasca Islam: Kajian perbandingan. UUM Journal of Legal Studies, 8. https://doi.org/10.32890/uumjls.8.2017.4647

Analisis hibah menurut tinjauan fiqh dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). (2023). Journal of Contemporary Islamic Law, 8(2). https://doi.org/10.26475/jcil.2023.8.2.04

Apriyudi, E. (2018). Pembagian harta waris kepada anak kandung non-Muslim melalui wasiat wajibah. Kertha Patrika, 40(01), 45. https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i01.p05

Arafat, M. R., & Syibli, M. R. (2023). Penerapan bagian wasiat wajibah terhadap anak angkat dalam hukum waris Islam (perspektif filosofis). Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial, 1(4), 491–498. https://doi.org/10.58540/jipsi.v1i4.112

Arifin, M. I. M. I. (2022). Eksistensi hukum ekonomi syariah dalam hukum perdata. Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 3(2), 87–102. https://doi.org/10.32505/lentera.v3i2.3536

Cindyani, O., & Ramadhani, W. A. (2023). Pandangan hukum Islam terhadap pembagian warisan sebelum muwaris meninggal di Dusun Pengkolan. Jurnal At-Tabayyun: Hukum Umum dan Hukum Agama, Ekonomi, dan Pendidikan, 6(2), 104–112. https://doi.org/10.62214/jat.v6i2.164

Daud, F. K., & Rosadi, A. (2021). Dinamika hukum keluarga Islam dan isu gender di Iran: Antara pemikiran elit sekuler dan ulama Islam. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 4(2), 205–220. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5258

Daud, Z. F. M., & Azahari, R. B. (2019). Menyoal rekonstruksi maqāṣid dalam pembaruan hukum kewarisan Islam. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 18(1), 1. https://doi.org/10.22373/jiif.v18i1.2843

Faqihudin, A. (2021). Wasiat perspektif Al-Qur'an dan hadis. Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 1(2), 85–92. https://doi.org/10.58404/uq.v1i2.77

Hadi, A. C. (2016). Sistem kewarisan Islam dan pemerataan distribusi kekayaan. Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 15(2), 295–312. https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6335

Hajar, M. (2014). Hak kewarisan cucu (analisis yurisprudensi Mahkamah Tinggi Syariah di Selangor, Malaysia dan Mahkamah Agung di Indonesia). Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 21(3), 444–464. https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art6

Hasanudin, H. (2021). Transformasi fikih mawaris dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam, 22(1), 43. https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i1.8942

Hasbullah, M., Rahman, A. A., Ismail, A. M., Salleh, A. Z., Zakaria, M. Z., Musa, Z. M., Majid, M. N. A., & Ghani, N. A. A. (2021). Model pusat sehenti pengurusan harta pusaka Islam (faraid). Malaysian Journal of Syariah and Law, 9(1), 114–124. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol9no1.293

Hidayat, D., Nurdin, A., Fitriyani, F., & Surahman, S. (2023). Wasiat wajibah sebagai alternatif pemberian harta peninggalan kepada ahli waris beda agama. Krtha Bhayangkara, 17(1), 191–200. https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.2161

Hidayati, S. (2012). Ketentuan wasiat wājibah di pelbagai negara Muslim kontemporer. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 12(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.982

Husni, M. (2019). Mencegah potensi konflik dalam pelaksanaan wasiat pembagian harta, mungkinkah? De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 11(2), 90–99. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6728

Intajalle, F. M., & Abdullah, L. C. (2014). Pembahagian pusaka Islam dan permasalahannya di Singapura. Journal of Southeast Asian Studies, 19(1), 81–101. https://doi.org/10.22452/jati.vol19no1.6

Intajalle, F. M., & Abdullah, L. C. (2016). Alternatif pembahagian harta pusaka Islam di Singapura: Analisis dari perspektif fiqh. Labuan e-Journal of Muamalat and Society (LJMS), 10, 30–56. https://doi.org/10.51200/ljms.v10i.2574

Islam, R., Fadol, Moh., Masfufah, Himmah, N. F., & Nasihin. (2023). Pembagian waris menurut hukum syar'i dan musyawarah di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Mu'allim, 5(1), 210–219. https://doi.org/10.35891/muallim.v5i1.3347

Ismail, R., Yaacob, S. E., & Muda, M. Z. (2020). Keperluan deklarasi hibah dan kekangannya dalam perancangan harta orang Islam. Journal of Contemporary Islamic Law, 1(2). https://doi.org/10.26475/jcil.2020.5.2.07

Jamaludin, M. H., Pauzi, N., & Jaafar, S. M. J. S. (2022). Analisis terhadap faktor-faktor pengaplikasian konsep talfiq menurut ulama mu'āṣirīn. Islamiyyat, 44(1), 27–40. https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2022-4401-3

Leleang, A. T. L. T., & Zubair, A. (2019). Problematika dalam penerapan hukum waris Islam. Al-Bayyinah, 3(2), 220–234. https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.477

Lumbansiatar, R. A., Sinaga, R. D. F., Simanjuntak, A. S., & Manalu, S. A. R. (2023). Peran notaris untuk menentukan hak dan tanggung jawab ahli waris dalam perspektif hukum Islam. Mandub: Jurnal Politik Sosial Hukum dan Humaniora, 1(4), 234–243. https://doi.org/10.59059/mandub.v1i4.639

Mahamood, S. M. (2013). Wanita dan undang-undang (perspektif undang-undang harta dan muamalat di Malaysia). Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 5(1), 63–80. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v5i1.282

Malib, M. A., Rabu, N., Ismail, M., Aziz, M. K. N. M., Ayub, M. S., & Ibrahim, K. (2022). Kit Bantow: Solusi langkah pertama pasca perceraian. Journal of Islamic Philanthropy and Social Finance, 4(2), 124–139. https://doi.org/10.24191/jipsf/v4n22022_124-139

Misnan, M. A. (2020). Problematika anak angkat dalam perspektif hukum Islam. Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum, 2(02). https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i02.8433

Muda, M. Z., Rosdi, N., & Said, N. L. M. (2022). Hibah amanah hartanah dan kekangan perundangan dalam perancangan harta orang Islam di Malaysia. Umran – Journal of Islamic and Civilizational Studies, 9(3), 31–40. https://doi.org/10.11113/umran2022.9n3.569

Musa, Z. M. (2017). Kebajikan waris dhawī al-arhām sebagai penerima harta pusaka dan cabaran perlaksanaannya di Malaysia. Labuan e-Journal of Muamalat and Society (LJMS), 11. https://doi.org/10.51200/ljms.v11i.718

Noor, N. A. M., Ismail, C. Z., Noor, N. A. M., & Mahamood, S. M. (2018). Harta wasiat orang Islam: Satu ulasan ringkas dari perspektif perundangan di Malaysia. E-Academia Journal, 7(SI-TeMIC18). https://doi.org/10.24191/e-aj.v7isi-temic18.5394

Nuzha, N. (2017). Wasiat dan hutang dalam warisan. Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 1(2), 207–228. https://doi.org/10.52266/sangaji.v1i2.204

Parenanda, J. T. (2023). Penolakan menjadi ahli waris dalam perspektif hukum Islam dan KUHPerdata. Varia Hukum, 5(1), 35–51. https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.26558

Piliang, M. I., & Tsauri, M. N. (2019). Penafsiran modern ayat-ayat waris: Perbandingan Muḥammad Shaḥrūr dan Munawir Sjadzali. Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat, 18(1), 78–116. https://doi.org/10.15408/ref.v18i1.12677

Putra, A. P., & Fathony, M. R. (2023). Analisis kewarisan beda agama dalam perspektif hukum Islam. Mizanuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(1), 1–15. https://doi.org/10.59166/mizanuna.v1i1.29

Qosim, S., Aprita, S., & Wulandari, M. (2022). Disparitas putusan peradilan agama terhadap wasiat wajibah anak angkat. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 9(5), 1407–1420. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27491

Rahayu, S. A., Susanti, D. O., Rato, D., & Najib, A. (2023). Waris hutang piutang dalam tradisi hantaran perkawinan perspektif hukum Islam. Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 17(1), 62–82. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v17i1.62-82

Ritonga, R., Muda, A., Tambunan, J., & Akhyar, A. (2022). Dinamika maslahat dalam kewarisan Islam. Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, 8(1), 119–127. https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i1.1888

Salma, S., & Agustiar, A. (2023). Konstruksi toleransi beragama dalam wasiat wajibah melalui penerapan maqāṣid al-syarī'ah. Jurnal Yudisial, 15(2), 167–186. https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.480

Samosir, R. P., Wahyudianto, & Wahyudi, M. (2021). Kajian teoritis tentang ahli waris pengganti. Jurnal At-Tabayyun: Hukum Umum dan Hukum Agama, Ekonomi, dan Pendidikan, 4(1), 34–45. https://doi.org/10.62214/jat.v4i1.63

Sanusi, N. T. (2020). Syarī'ah: Antara hukum dan moral. Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 20(1), 86. https://doi.org/10.24252/al-risalah.v20i1.15782

Tamrin, A. (2019). Pemikiran tentang hukum keperdataan Islam dalam dimensi filsafat ilmu. Mizan: Journal of Islamic Law, 3(1), 117. https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.433

Taqiyuddin, H. (2020a). Hukum waris Islam sebagai instrumen kepemilikan harta. Asy-Syar'iah, 22(1), 1–20. https://doi.org/10.15575/as.v22i1.7603

Taqiyuddin, H. (2020b). Sumber hukum dalam menetapkan status bagi mafqud oleh hakim pengadilan agama. Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam, 20(1). https://doi.org/10.37035/syakhsia.v20i1.1982

Tarmizi, T. (2020). Inheritance system of Bugis community in District Tellu Siattinge Bone, South Sulawesi (perspective of Islamic law). Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 4(1), 179. https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i1.6784

Tarmizi, T. (2024). Upaya penyelesaian konflik pembagian harta warisan masyarakat di Indonesia. Al-Adl: Jurnal Hukum, 16(1), 41. https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.9701

Wahyuni, A. (2019). Humanisme waris dalam Islam. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 6(1), 13–26. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i1.10453

Wijaya, W. P. (2020). Ayat-ayat waris dalam tinjauan tafsir mauḍū'ī dan penyimpangannya di Indonesia. Wardah, 21(1), 106–122. https://doi.org/10.19109/wardah.v21i1.5826

Winarno, W. (2021). Implementasi wasiat dan kewarisan dalam perspektif hukum Islam. Islamitsch Familierecht Journal, 2(02), 164–180. https://doi.org/10.32923/ifj.v2i02.2013

Yuniarsih, M., W., H. M. A., 'Aini, I. V. N., & Ilmiyah, Z. (2022). Wasiat wajibah bagi anak adopsi untuk mendapat harta waris. Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, 3(1), 38–63. https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.119

Yunus, F. M., & Luthfiani, A. (2019). Hak waris pemohon euthanasia pasif menurut hukum Islam (studi tentang maqāṣid al-syarī'ah). Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 3(2), 438. https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.4386