01778 - Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Konseptual dan Normatif dalam Hukum Ekonomi Syariah Indonesia

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep wanprestasi dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam kerangka hukum ekonomi syariah Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan normatif-konseptual dan merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), fikih muamalah, serta literatur hukum kontrak syariah, artikel ini menelaah pengertian, bentuk-bentuk, unsur-unsur, akibat hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam akad. Hasil kajian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam hukum ekonomi syariah dipahami sebagai tidak dipenuhinya kewajiban (prestasi) dalam akad, baik tidak dipenuhi sama sekali, dipenuhi tetapi tidak sebagaimana mestinya, dipenuhi tetapi terlambat, maupun melakukan hal yang dilarang dalam akad. Dalam fikih muamalah, wanprestasi terhubung dengan rezim tanggung jawab akad (dhamān al-'aqd / mas'ūliyyah ta'āqudiyyah) sebagai dasar liabilitas dan pemulihan akibat pelanggaran kewajiban kontraktual. Selain dimensi teknis-yuridis, wanprestasi juga memiliki dimensi moral-etik berupa pelanggaran terhadap prinsip amanah dan hak pihak lain. Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dapat ditempuh melalui jalur ṣulḥ, arbitrase syariah (BASYARNAS), maupun litigasi di Pengadilan Agama.

Kata kunci: wanprestasi; akad; hukum ekonomi syariah; dhamān al-'aqd; KHES

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of wanprestasi (breach of contract) from the perspective of Islamic law, particularly within the framework of Indonesian Islamic economic law. Using a normative-conceptual approach and referring to the Compilation of Islamic Economic Law (KHES), fiqh muamalah, and Islamic contract law literature, this article explores the definition, forms, elements, legal consequences, and dispute resolution mechanisms arising from breach of contract in akad (Islamic contracts). The findings indicate that wanprestasi in Islamic economic law is understood as the non-fulfillment of obligations (prestasi) in an akad, whether completely unfulfilled, fulfilled but not properly, fulfilled but late, or involving prohibited acts within the akad. In fiqh muamalah, breach of contract is connected to the contractual liability regime (dhamān al-'aqd / mas'ūliyyah ta'āqudiyyah) as the basis for liability and recovery from violations of contractual obligations. Beyond its techno-juridical dimension, breach of contract also carries a moral-ethical dimension, constituting a violation of the principle of trustworthiness (amanah) and the rights of other parties. Dispute resolution arising from breach of contract may be pursued through ṣulḥ (reconciliation), Islamic arbitration (BASYARNAS), or litigation before the Religious Court (Pengadilan Agama).

Keywords: breach of contract; akad; Islamic economic law; dhamān al-'aqd; KHES

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam dinamika hukum perjanjian Indonesia, wanprestasi merupakan salah satu konsep fundamental yang menentukan konsekuensi hukum ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan. Secara sederhana, wanprestasi merujuk pada tidak dipenuhinya kewajiban atau prestasi dalam suatu perjanjian, baik terlambat, tidak sempurna, maupun sama sekali tidak dipenuhi.

Perkembangan sistem keuangan dan bisnis berbasis syariah di Indonesia telah mendorong kebutuhan akan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep wanprestasi dalam perspektif hukum Islam. Hal ini semakin relevan seiring dengan pemberlakuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008, yang menjadi rujukan normatif utama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

Kajian mengenai wanprestasi dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari kerangka akad sebagai instrumen perikatan utama dalam fikih muamalah. Akad melahirkan hak dan kewajiban yang bersifat mengikat, sehingga ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, maka mekanisme pertanggungjawaban kontraktual (dhamān al-'aqd) menjadi instrumen pemulihan yang esensial.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis konsep wanprestasi dalam perspektif hukum Islam dengan mengacu pada KHES dan literatur fikih muamalah yang relevan, meliputi: (1) kedudukan akad dan kewajiban memenuhi prestasi; (2) pengertian wanprestasi menurut hukum Islam; (3) bentuk-bentuk wanprestasi; (4) unsur kesalahan dan keadaan memaksa; (5) dimensi etik wanprestasi; (6) akibat hukum wanprestasi; (7) implementasi dalam berbagai jenis akad; serta (8) mekanisme penyelesaian sengketa.

________________________________________

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-konseptual (normative-conceptual approach) dengan menganalisis berbagai sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer meliputi KHES (PERMA No. 2 Tahun 2008), fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan ketentuan perundang-undangan terkait. Sumber hukum sekunder meliputi literatur fikih muamalah, artikel ilmiah dalam jurnal hukum bereputasi, dan kajian-kajian akademis mengenai hukum ekonomi syariah di Indonesia. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan berbagai konsep dan norma yang relevan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai wanprestasi dalam perspektif hukum Islam.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1. Kedudukan Akad dan Kewajiban Memenuhi Prestasi dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, khususnya fikih muamalah dan hukum ekonomi syariah di Indonesia, hubungan para pihak dalam transaksi keperdataan dibingkai oleh akad yang melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak (Asnawi, 2018; Asnawi & Hudiata, 2017). Dalam kerangka hukum positif Indonesia yang mengadopsi norma ekonomi syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (PERMA No. 2 Tahun 2008) mendefinisikan akad sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (Asnawi, 2018; Asnawi & Hudiata, 2017; Isnaliana, 2022). Karena itu, akad menjadi dasar penilaian apakah suatu kewajiban (prestasi) telah dipenuhi atau tidak, termasuk ketika terjadi ingkar janji (wanprestasi) (Asnawi, 2018; Asnawi & Hudiata, 2017).

Secara normatif-etik, literatur yang ada menegaskan adanya perintah untuk memenuhi akad; salah satu rujukan yang dikutip dalam kajian perbankan syariah adalah QS al-Mā'idah (5):1 yang memerintahkan pemenuhan akad (Masriani, 2016; Tutik, 2016). Sejalan dengan itu, kajian tentang aktualisasi akad dalam fikih muamalah menekankan bahwa akad dalam bisnis syariah memiliki konsekuensi pertanggungjawaban—bukan sekadar hubungan duniawi, tetapi juga dimensi pertanggungjawaban normatif-keagamaan—sehingga idealnya para pihak menghindari perselisihan atas kesepakatan yang telah dibuat (Masriani, 2016; Prawiro, 2022).

3.2. Pengertian Wanprestasi (Ingkar Janji) Menurut Hukum Islam

3.2.1. Definisi Konseptual dan Definisi Normatif (KHES)

Dalam literatur hukum kontrak yang juga dipakai untuk membaca kontrak syariah, wanprestasi dipahami sebagai keadaan ketika pihak-pihak atau salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian, atau secara sederhana merupakan kelalaian untuk menjalankan kewajiban (prestasi) yang tertuang dalam kesepakatan (Asnawi, 2018; Asnawi & Hudiata, 2017). Rumusan ini konsisten dengan penjelasan dalam kajian-kajian kontrak—termasuk yang mengutip KHES—bahwa wanprestasi adalah kondisi di mana pihak atau salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian (Asnawi, 2018; Asnawi & Hudiata, 2017). Dalam konteks pembiayaan syariah, kajian risk mitigation juga menyatakan wanprestasi sebagai kegagalan pihak (misalnya nasabah) memenuhi hal-hal yang ditentukan dan disepakati dalam perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank syariah (Setiawati, 2020), memperlihatkan bahwa konsep wanprestasi digunakan secara operasional dalam praktik kontrak syariah (Ningsih & Disemadi, 2019; Setiawati, 2020).

Di tingkat norma positif ekonomi syariah, rujukan yang dikutip dalam beberapa kajian menunjukkan bahwa KHES merumuskan bentuk kesalahan kontraktual (wanprestasi) dengan kategori yang eksplisit (Hidayah et al., 2023; Setiawati, 2020). Dalam satu kajian, disebutkan bahwa pihak dapat dianggap melakukan wanprestasi bila kesalahannya berupa: (i) tidak melakukan apa yang dijanjikan; (ii) melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya; (iii) melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan (iv) melakukan bentuk pelanggaran lain yang dirumuskan dalam KHES terkait kualifikasi cidera janji (Setiawati, 2020). Kajian interpretasi akta notaris juga merumuskan default/breach of contract dengan daftar yang sangat sejalan: debitur (a) tidak melakukan apa yang dijanjikan; (b) melakukan tetapi tidak sesuai; (c) melakukan tetapi terlambat; atau (d) melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian (Suryadi & Rahayu, 2023). Dengan demikian, dalam kerangka hukum ekonomi syariah Indonesia (KHES), wanprestasi dipahami sebagai ketidakpatuhan terhadap prestasi kontraktual dalam spektrum "tidak memenuhi", "memenuhi tetapi tidak sempurna/tidak sesuai", "terlambat", dan "melanggar larangan kontrak" (Hidayah et al., 2023; Setiawati, 2020; Suryadi & Rahayu, 2023).

3.2.2. Terminologi dalam Fikih Muamalah: Dhamān al-'Aqd / Mas'ūliyyah Ta'āqudiyyah

Literatur yang ada membedakan terminologi "wanprestasi" (istilah hukum perdata Indonesia) dengan padanannya dalam fikih muamalah. Salah satu artikel menyatakan bahwa apabila akad sah tetapi debitur tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana akad, maka dalam fikih muamalah beban sanksi/tanggung jawab akibat tidak melaksanakan kewajiban akad disebut dhamān al-'aqd (Nugroho, 2022). Artikel yang sama menyebut istilah hukum perdata Islam untuk perilaku ingkar janji sebagai mas'ūliyyah ta'āqudiyyah atau dhamān al-'aqd (tanggung jawab akad) (Nugroho, 2022). Kajian penyelesaian wanprestasi pada skema perumahan syariah juga menegaskan bahwa dalam hukum Islam, kompensasi/tanggung jawab karena pelanggaran kontrak disebut dhamān al-'aqd (Khoirrani & Arifah, 2021), sehingga secara konseptual wanprestasi dalam perspektif Islam tidak berhenti pada "fakta tidak terpenuhinya prestasi", melainkan terhubung pada rezim tanggung jawab akad (liabilitas kontraktual) (Khoirrani & Arifah, 2021; Nugroho, 2022).

3.3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi: Tidak Memenuhi, Terlambat, Tidak Sempurna, dan Pelanggaran Klausul Larangan

Tipologi wanprestasi yang berkembang dalam berbagai rujukan mencakup: tidak dipenuhinya kewajiban atau prestasi dalam perjanjian, baik terlambat, tidak sempurna, maupun sama sekali tidak dipenuhi. Kajian tentang pengalaman Indonesia pada akad pembiayaan bank syariah menyebut bentuk wanprestasi (breach of contract) sebagai: (1) debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali; (2) debitur terlambat memenuhi prestasi; dan (3) debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana seharusnya (Ningsih & Disemadi, 2019). Tipologi tersebut konsisten dengan rumusan wanprestasi dalam kajian interpretasi akta notaris yang menguraikan "tidak melakukan", "melakukan tidak sesuai", "melakukan terlambat", serta "melakukan hal yang dilarang" (Suryadi & Rahayu, 2023). Dalam konteks KHES yang dikutip oleh penelitian lain, daftar bentuk wanprestasi juga ditampilkan sebagai rumusan yang mengakomodasi kegagalan total, ketidaksesuaian, keterlambatan, dan pelanggaran terhadap isi perjanjian (Hidayah et al., 2023; Setiawati, 2020).

Lebih jauh, kajian sengketa pembiayaan musyārakah menekankan bahwa faktor terjadinya sengketa pembiayaan yang dominan adalah default, dan motif yang sering muncul adalah ketidakmampuan nasabah memenuhi pembayaran sesuai kontrak yang disepakati (Elvia et al., 2023). Studi tentang pembiayaan murābahah bermasalah juga menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah berkaitan dengan faktor eksternal nasabah dan internal bank; temuan ini menguatkan bahwa wanprestasi dalam praktik sering muncul sebagai problem pemenuhan kewajiban kontraktual yang pada akhirnya menimbulkan sengketa atau kebutuhan penanganan pembiayaan bermasalah (Maryani, 2022; Suryanto et al., 2019).

3.4. Unsur Kesalahan, Niat (Itikad), dan Keadaan Memaksa (Force Majeure/Overmacht) dalam Penilaian Wanprestasi

3.4.1. Kesengajaan dan Kelalaian

Beberapa rujukan menegaskan bahwa default dapat lahir dari kesengajaan maupun kelalaian. Studi BASYARNAS tentang sengketa musyārakah menyebut faktor wanprestasi meliputi faktor sengaja dan lalai, dan keduanya dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur (bank) (Elvia et al., 2023). Artikel tentang pengalaman Indonesia dalam akad pembiayaan syariah juga membedakan wanprestasi yang terjadi karena kesengajaan dan kelalaian serta menyebut bahwa kesengajaan dipandang lebih tinggi tingkat kesalahannya daripada kelalaian (Ningsih & Disemadi, 2019), sejalan dengan kajian penyelesaian sengketa pembiayaan mudhārabah yang mengaitkan default dengan kelalaian, ketidakmampuan, atau kesengajaan.

Selain itu, literatur yang membahas pembedaan wanprestasi dan penipuan menegaskan bahwa penilaian apakah suatu wanprestasi masuk ranah pidana (penipuan) atau perdata bergantung pada apakah perjanjian didasari itikad buruk atau tidak (Nugroho, 2022). Klaim ini menambahkan dimensi "mental element/itikad" dalam menilai suatu kegagalan memenuhi prestasi, khususnya ketika kegagalan itu dipersoalkan sebagai penipuan (Nugroho, 2022).

3.4.2. Overmacht/Force Majeure sebagai Alasan Pembenar

Dalam artikel pengalaman Indonesia pada akad pembiayaan syariah, wanprestasi dapat terjadi karena kelalaian/kesalahan debitur atau karena overmacht (keadaan memaksa) (Ningsih & Disemadi, 2019). Dalam pembahasan instrumen ta'wīdh, kajian lain menegaskan bahwa ganti rugi (ta'wīdh) tidak dapat dikenakan ketika nasabah berada dalam keadaan force majeure (overmatch/keadaan memaksa), dengan contoh berupa bencana alam, perang, huru-hara, pemogokan, dan epidemi termasuk wabah Covid-19 (Isnaliana, 2022). Kajian force majeure pada akad pembiayaan al-ijārah juga menyatakan bahwa pandemi Covid-19 dijadikan dalil force majeure dalam kontrak bisnis dengan dasar Keputusan Presiden yang menetapkan bencana non-alam Covid-19, dan digunakan sebagai pembelaan debitur atas tidak terlaksananya kontrak karena hal yang tidak terduga (Huda et al., 2022).

Kajian eksekusi jaminan di Pengadilan Agama juga menegaskan adanya pengakuan dalam fikih muamalah terhadap wanprestasi, sanksi, ganti rugi, dan keadaan memaksa, serta menyatakan bahwa dalam kondisi force majeure Islam tidak menghukumi pelaku yang tidak sengaja atau yang tidak menghendaki kelalaian, sepanjang yang bersangkutan telah melakukan upaya maksimal untuk memenuhi prestasi; sekaligus Islam mengapresiasi pemberian kelonggaran dalam pembayaran utang (Triana, 2018). Dengan demikian, dalam perspektif rujukan-rujukan ini, force majeure berfungsi sebagai faktor yang dapat mengubah konsekuensi liabilitas wanprestasi, termasuk implikasinya terhadap pengenaan ganti rugi dan kebijakan penundaan/restrukturisasi kewajiban (Huda et al., 2022; Isnaliana, 2022; Triana, 2018).

3.5. Dimensi Etik dan Prinsip Syariah: Wanprestasi sebagai Pelanggaran Amanah dan Hak Pihak Lain

Wanprestasi dalam perspektif hukum Islam tidak hanya diperlakukan sebagai pelanggaran "teknis" kontrak, melainkan juga dikaitkan dengan dimensi moral-etik. Studi kasus perjanjian kemitraan BRILink menyatakan bahwa breach of contract (wanprestasi) dalam hukum Islam dipandang sebagai kegagalan menegakkan hak orang lain dan dikualifikasi sebagai perbuatan terlarang; pelanggaran janji digambarkan sebagai sifat munafik, sedangkan menepati janji adalah ciri mukmin (Wamafma & Sasea, 2023). Dalam diskursus asas kontrak syariah, juga ditegaskan adanya asas amanah dalam KHES (Nugroho, 2022), yang secara konseptual menempatkan pemenuhan prestasi sebagai bagian dari pemeliharaan kepercayaan dan integritas transaksi syariah (Nugroho, 2022; Prawiro, 2022).

Di sisi lain, kajian pembaruan perlindungan konsumen dari perspektif hukum Islam menekankan bahwa perjanjian yang sah melahirkan hak dan kewajiban, sehingga masing-masing pihak bertanggung jawab memenuhi kewajiban agar terhindar dari sanksi, dan wanprestasi terjadi jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana kontrak (Susanto & Ruslan, 2020). Karena itu, wanprestasi berkelindan dengan tujuan perlindungan pihak yang lemah dan prinsip keadilan/proporsionalitas dalam relasi kontraktual (Asnawi & Hudiata, 2017; Susanto & Ruslan, 2020).

3.6. Akibat Hukum Wanprestasi dalam Hukum Ekonomi Syariah: Sanksi dan Bentuk Pemulihan

3.6.1. Sanksi Menurut KHES

Kajian analisis putusan Pengadilan Agama terkait sengketa perbankan syariah mengutip bahwa menurut KHES, pihak yang wanprestasi dapat dikenai sanksi, termasuk membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, dan membayar biaya perkara (Hidayah et al., 2023). Rumusan ini penting karena menunjukkan bahwa dalam positivisasi hukum ekonomi syariah, wanprestasi tidak hanya melahirkan hak menuntut pemenuhan prestasi, tetapi juga membuka beberapa instrumen remedial dan sanksi yang dapat dipilih atau diputuskan (Hidayah et al., 2023), selaras dengan pandangan bahwa wanprestasi adalah pelanggaran kewajiban sebagaimana disepakati dalam akad (Asnawi, 2018; Asnawi & Hudiata, 2017).

3.6.2. Ta'wīdh (Ganti Rugi) dan Batasannya

Dalam pembahasan ta'wīdh sebagai instrumen sanksi perbankan syariah, disebutkan bahwa wanprestasi/kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran menimbulkan risiko kerugian dan "kerugian yang benar-benar dialami" perlu diganti sesuai kerugian riil oleh pihak yang menimbulkan kerugian (Isnaliana, 2022). Namun, kajian yang sama menegaskan pembatasan penting: ta'wīdh tidak dapat dikenakan ketika nasabah berada dalam keadaan force majeure (Isnaliana, 2022). Selain itu, rujukan tersebut menyatakan bahwa ganti rugi hanya boleh dikenakan pada akad yang menimbulkan utang-piutang (dain) seperti murābahah, ijārah, dan salam, serta dalam penjelasan parameter, besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad (Isnaliana, 2022). Sejalan dengan itu, studi tentang tanggung jawab default pada lembaga keuangan syariah juga menyatakan bahwa menurut ketentuan fikih, kerugian yang tidak pasti di masa depan atau kerugian immaterial tidak dapat dimintakan penggantian, dan indemnity hanya dibolehkan pada kontrak yang menimbulkan utang-piutang seperti salam, murābahah, istiṣnā', dan ijārah (Abdullah, 2022). Kajian sengketa perbankan syariah juga mengutip fatwa DSN-MUI yang mendefinisikan default dengan skenario gagal bayar, kurang bayar, terlambat bayar, atau kombinasi keterlambatan dan kekurangan pembayaran (Hidayah et al., 2023), memperlihatkan bahwa rezim ganti rugi dan konsekuensi default dalam praktik syariah juga berjejaring dengan norma fatwa (Hidayah et al., 2023).

3.6.3. Denda Keterlambatan dan Perdebatan Riba versus Ta'zīr

Literatur yang ada menunjukkan adanya nuansa perdebatan tentang denda keterlambatan. Studi BRILink menyatakan bahwa Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 memuat ketentuan bahwa denda bagi konsumen yang mampu namun tidak mau membayar utang termasuk kategori ta'zīr yang diperbolehkan (Wamafma & Sasea, 2023). Kajian yuridis tentang yurisdiksi sengketa ekonomi syariah juga menyatakan bahwa penerapan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran utang oleh nasabah mampu yang sengaja menunda kewajiban dapat dijatuhkan sepanjang disepakati dalam akad, dan hal itu dihubungkan dengan rujukan Al-Qur'an (QS al-Baqarah: 280) dan Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 (Aryanto, 2019). Pada titik ini, literatur tersebut memandang denda sebagai instrumen disiplin untuk menegakkan kemaslahatan dan kedisiplinan kewajiban jika memenuhi prasyarat (nasabah mampu namun menunda) serta disepakati dalam akad (Aryanto, 2019; Wamafma & Sasea, 2023).

Namun, literatur lain menunjukkan posisi yang lebih restriktif. Artikel tentang kebijakan denda pada pembiayaan bermasalah menegaskan bahwa secara esensi bank syariah tidak diperkenankan mengenakan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran karena tambahan atas utang dipandang sebagai riba (riba jahiliyah), sekalipun artikel tersebut juga mengakui adanya dorongan kebijakan denda untuk mendisiplinkan nasabah (Mustafa, 2020). Kajian komparatif opini hukum bisnis syariah mengenai denda keterlambatan menyatakan terdapat dua pandangan: (1) membolehkan dengan syarat denda hanya untuk nasabah mampu yang menunda dan dana denda dialokasikan sebagai dana sosial; dan (2) menolak karena dianggap serupa riba sehingga haram (Hidayatullah & Nurhakim, 2023). Kajian tentang klausul denda (amercement) dalam kontrak pembiayaan bank syariah juga menyimpulkan bahwa menurut mayoritas ulama, denda atas keterlambatan/kelalaian/ingkar janji tidak dibolehkan bila kewajiban asal berupa utang/pembayaran karena dapat dikategorikan riba (Rasyidin, 2021).

Dengan demikian, rujukan-rujukan yang ada menunjukkan adanya ketegangan normatif antara ta'zīr (pendisiplinan) yang dibolehkan dengan kriteria tertentu menurut fatwa dan argumentasi kemaslahatan (Aryanto, 2019; Wamafma & Sasea, 2023), dengan kehati-hatian fikih yang menghindari tambahan atas utang karena risiko riba (Mustafa, 2020; Rasyidin, 2021), serta kompromi kelembagaan berupa penyaluran denda sebagai dana sosial dan pembatasan subjek denda pada debitur "mampu namun menunda" (Aryanto, 2019; Hidayatullah & Nurhakim, 2023).

3.7. Wanprestasi dalam Beberapa Jenis Akad Muamalah (Contoh Implementatif)

3.7.1. Pembiayaan Wakālah Bil Ujrah dan Alokasi Risiko

Dalam skema kerja sama penyaluran pembiayaan antara perusahaan syariah dan bank syariah yang dibingkai akad wakālah bil ujrah, kajian risk mitigation menyatakan bahwa penyaluran pembiayaan tidak menutup risiko kesalahan (wanprestasi); bila terjadi kesalahan maka pihak yang menanggung risiko adalah lembaga keuangan, sedangkan perusahaan syariah sebagai wakil tidak menanggung risiko, kecuali jika perusahaan syariah tidak melakukan mitigasi risiko yang seharusnya dilakukan (Setiawati, 2020). Penjelasan ini memperlihatkan bahwa dalam praktik akad syariah, konsekuensi wanprestasi dapat terkait pula dengan konstruksi hubungan perwakilan dan desain mitigasi risiko yang disepakati (Setiawati, 2020).

3.7.2. Pembiayaan Bagi Hasil (Mudhārabah/Musyārakah) dan Prinsip Amanah

Dalam konteks mudhārabah, literatur penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS menegaskan prinsip bahwa pada dasarnya tidak ada kompensasi dalam mudhārabah karena ia bersifat amanah, tetapi jika kerugian berasal dari kelalaian pihak tertentu maka pihak yang lalai menanggungnya. Sumber lain tentang wanprestasi mudhārabah di perbankan syariah juga menyatakan bahwa risiko kegagalan/kerugian usaha pada mudhārabah ditanggung bank syariah sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh mudhārib, dan para pihak dinilai wanprestasi bila melanggar klausul dalam perjanjian (Wiyono & Erowati, 2019). Selain itu, kajian positivisasi regulasi perbankan syariah (berbasis transformasi fatwa) menegaskan bahwa jaminan hanya dapat dicairkan jika dapat dibuktikan mudhārib melanggar ketentuan akad (Munif et al., 2024). Rangkaian rujukan ini menunjukkan pola: wanprestasi dalam akad amanah/profit-sharing tidak otomatis diperlakukan sebagai "kewajiban mengganti rugi atas kerugian bisnis", tetapi dipautkan pada pembuktian kelalaian/pelanggaran klausul akad dan desain jaminan sebagai mitigasi moral hazard (Munif et al., 2024; Wiyono & Erowati, 2019).

3.8. Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi: Ṣulḥ (Musyawarah), Arbitrase Syariah, dan Pengadilan Agama

Rujukan yang tersedia menggambarkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah—yang sering dipicu wanprestasi—dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Kajian tentang "justice in many rooms" pada sengketa perbankan syariah menekankan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan (negosiasi, restrukturisasi, mediasi) dipilih karena litigasi cenderung memerlukan waktu, pembuktian, biaya, dan menghasilkan pola menang-kalah; sedangkan pendekatan non-litigasi dipandang lebih memuaskan karena berorientasi win-win solution, dan dalam hukum Islam dikenal sebagai ṣulḥ (perdamaian) (Triana, 2018b). Kajian lain tentang praktik lembaga keuangan mikro syariah di Madura menyatakan kecenderungan masyarakat menggunakan ash-shulh melalui musyawarah mufakat dan mediasi, termasuk melibatkan tokoh agama, meskipun tetap mengacu pada keputusan Pengadilan Agama sebagai rujukan hukum (Hariyanto et al., 2022). Studi penyelesaian wanprestasi pada perumahan syariah juga menegaskan bahwa upaya penyelesaian menurut hukum Islam meliputi musyawarah/rekonsiliasi (shulh), komunikasi, pemberian tenggang waktu (dikaitkan dengan QS al-Baqarah (2):280), pembatalan perjanjian melalui fasakh/iqālah, dan pengembalian uang berbasis dhamān al-'aqd (Khoirrani & Arifah, 2021), memperlihatkan repertori remedial syariah yang selaras dengan semangat penyelesaian damai (Hariyanto et al., 2022; Triana, 2018b).

Di sisi arbitrase, kajian BASYARNAS pada sengketa musyārakah menegaskan bahwa bila klausul akad menyatakan penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS, maka BASYARNAS berwenang menyelesaikannya sesuai ketentuan hukum (Elvia et al., 2023). Hal yang sejalan juga muncul dalam kajian sengketa mudhārabah yang menekankan kewenangan BASYARNAS bila disepakati dalam klausul perjanjian, serta studi kesesuaian praktik mudhārabah yang menyatakan penyelesaian sengketa/wanprestasi dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah bila timbul sengketa akibat salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban (Lamusu et al., 2021).

Untuk jalur litigasi, beberapa rujukan menekankan kewenangan Pengadilan Agama atas sengketa ekonomi syariah. Kajian dualisme yurisdiksi menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama dan diperkuat Undang-Undang Perbankan Syariah, sekaligus menyoroti problem contradictio in terminis pada pengaturan opsi forum (Aryanto, 2019). Kajian lain mengenai kedudukan perbankan syariah menyebut bahwa penyelesaian sengketa dapat melalui litigasi dan non-litigasi, dengan litigasi menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (Tutik, 2016). Penelitian tentang lembaga keuangan mikro (Bank Wakaf Mikro) juga menegaskan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk sengketa ekonomi syariah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang dirujuknya (Nurjamil, 1970). Dengan demikian, literatur yang ada menunjukkan model berlapis: ṣulḥ/ADR sebagai praktik dominan dan sejalan dengan nilai Islam (Hariyanto et al., 2022; Triana, 2018b), tetapi litigasi di Pengadilan Agama tetap menjadi rujukan institusional penting dalam eksekusi dan kepastian hukum sengketa ekonomi syariah (Aryanto, 2019; Nurjamil, 1970; Tutik, 2016).

________________________________________

4. Kesimpulan

Berdasarkan KHES dan konseptualisasi fikih muamalah yang dikutip dalam rujukan-rujukan di atas, wanprestasi menurut hukum Islam dalam konteks hukum ekonomi syariah Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, wanprestasi merupakan tidak dipenuhinya kewajiban (prestasi) dalam akad, baik tidak dipenuhi sama sekali, dipenuhi tetapi tidak sebagaimana mestinya (tidak sempurna/tidak sesuai), dipenuhi tetapi terlambat, maupun melakukan hal yang dilarang dalam akad (Ningsih & Disemadi, 2019; Setiawati, 2020; Suryadi & Rahayu, 2023).

Kedua, dalam fikih muamalah, wanprestasi tersebut terhubung dengan rezim tanggung jawab akad (dhamān al-'aqd / mas'ūliyyah ta'āqudiyyah) sebagai dasar liabilitas dan pemulihan akibat pelanggaran kewajiban kontraktual (Khoirrani & Arifah, 2021; Nugroho, 2022).

Ketiga, wanprestasi dalam perspektif Islam tidak semata-mata merupakan pelanggaran teknis-yuridis, melainkan juga memiliki dimensi moral-etik yang berkait erat dengan prinsip amanah, kejujuran, dan penghormatan terhadap hak pihak lain dalam transaksi syariah.

Keempat, akibat hukum wanprestasi dalam hukum ekonomi syariah meliputi kewajiban membayar ganti rugi (ta'wīdh), pembatalan akad, peralihan risiko, denda (ta'zīr), dan biaya perkara, dengan sejumlah pembatasan normatif yang mempertimbangkan kondisi force majeure dan larangan riba.

Kelima, penyelesaian sengketa akibat wanprestasi menganut model berlapis, dari ṣulḥ sebagai mekanisme utama yang sejalan dengan nilai Islam, hingga arbitrase syariah (BASYARNAS) dan litigasi di Pengadilan Agama sebagai rujukan institusional formal.

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, T. (2022). The Responsibility for Defaults on Financing Agreements in Shari'a Financial Institutions. 241–249. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-81-7_25

Aryanto, J. (2019). Dualisme Yurisdiksi antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama terhadap Sengketa Ekonomi Syariah. Adil Jurnal Hukum, 3(1), 93–122. https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.836

Asnawi, M. (2018). Perlindungan Hukum Kontrak dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer. Masalah-Masalah Hukum, 46(1), 55. https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.55-68

Asnawi, M., & Hudiata, E. (2017). Delimitation of Freedom of Contract Principle and Judge's Corrective Function in Assessing the Parties' Positions on an Agreement. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 29(1), 150. https://doi.org/10.22146/jmh.16889

Elvia, E. E., Mujib, A., Nor, A., & Akbar, M. I. (2023). BASYARNAS as a Place for Dispute Resolution of Musyarakah Financing in Sharia Banking in the Disruption Era. El-Mashlahah, 13(1), 39–56. https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i1.5345

Hariyanto, E., Harisah, H., Hamzah, Moh., Faidi, Ach., & Umam, H. (2022). Ash-Shulh as an Attempt of Sharia Microfinance Institutions to Solve Sharia Economic Disputes in Madura Society. Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah, 12(2), 258–274. https://doi.org/10.18860/j.v12i2.13531

Hidayah, N., Azis, A., Mutiara, T., & Larasati, D. A. (2023). Sharia Banking Disputes Settlement: Analysis of Religious Court Decisions in Indonesia. Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 23(1), 75–92. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1347

Hidayatullah, M. S., & Nurhakim, R. R. (2023). Comparison of Sharia Business Law Opinions on Fine Sanctions for Late Payment of Installments in Sharia Financial Institutions. Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 17(2), 225–244. https://doi.org/10.24239/blc.v17i2.2067

Huda, M. F. N., Susanti, D. O., & Tektona, R. I. (2022). Terdampak Covid-19 pada Klausul Force Majeure sebagai Alasan Menunda Angsuran pada Akad Pembiayaan Al Ijarah. Jurnal Supremasi, 109–124. https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1621

Isnaliana, I. (2022). Parameter Kondisi Overmatch Instrument Ta'widh pada Perbankan Syariah. Jihbiz Global Journal of Islamic Banking and Finance, 4(1), 21. https://doi.org/10.22373/jihbiz.v4i1.12504

Khoirrani, T. L., & Arifah, R. N. (2021). Default Solution on Sharia Housing in The View of Private Law and Islamic Law. At-Turas Jurnal Studi Keislaman, 8(1), 27–48. https://doi.org/10.33650/at-turas.v8i1.1603

Lamusu, S., Rahman, Aulia F., & Adib, N. (2021). Sharia Conformity for Mudharabah Financing Practices in Sharia Banks Based on the DSN-MUI Fatwa Number 07 Year 2000: A Case Study. International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), 10(4), 239–248. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i4.1201

Maryani, M. (2022). Settlement of Default in Sharia Mortgage with Murabahah Contract. Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah, 6(2), 92–101. https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1644

Masriani, Y. T. (2016). The Position of Notarial Deed in the Sharia Economic Dispute. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 28(1), 162. https://doi.org/10.22146/jmh.15861

Munif, A., Hasan, N., & Qulub, S. T. (2024). Model of Positivization of Shari'ah Economic Law in Indonesia: A Study of Bank Indonesia Regulations 2008-2023. Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, 11(1), 21–40. https://doi.org/10.31942/iq.v11i1.10766

Mustafa, M. A. (2020). Penetapan Denda terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah. At-Tijarah Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah, 2(2), 159–175. https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v2i2.914

Ningsih, A. S., & Disemadi, H. S. (2019). Breach of Contract: An Indonesian Experience in Akad Credit of Sharia Banking. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 19(1), 89–102. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i1.89-102

Nugroho, E. R. (2022). Characteristics of Distinguishing Elements in the Case of Default and Fraud in Contracts. Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 24(1), 1. https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.11050

Nurjamil, S. N. (1970). Model Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah pada Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren. Res Nullius Law Journal, 1(2), 85–97. https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i2.2618

Prawiro, A. (2022). Aktualisasi Akad dalam Fikih Muamalah bagi Lembaga Keuangan Syariah. Tasyri Journal of Islamic Law, 1(2), 215–252. https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.30

Rasyidin, I. (2021). Implementation of Amercement in the Financing Contract in Islamic Banking based on Justice & Benefits Principles. Sultan Agung Notary Law Review, 3(3), 1042. https://doi.org/10.30659/sanlar.3.3.1042-1070

Setiawati, N. U. (2020). Risk Mitigation in Cooperation Through Channeling Financing between Sharia Companies and Sharia Banks. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 7(10), 181. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i10.2079

Suryadi, S., & Rahayu, T. (2023). Legal Interpretation of Terms, Phrases, and Clauses in the Notarial Deeds. Jurnal Hukum Novelty, 14(2), 304. https://doi.org/10.26555/novelty.v14i2.a25751

Suryanto, S., Dai, R. M., & Nursetyani, E. (2019). Pembiayaan Murabahah Bermasalah. Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan (JIKA), 7(1). https://doi.org/10.34010/jika.v7i1.1906

Susanto, B., & Ruslan, R. A. B. M. (2020). Legal Renewing of Consumer Protection (Himâyah Al-Mustahlaki) Through Islamic Law Perspective. Al-Adalah, 16(2), 287–310. https://doi.org/10.24042/adalah.v16i2.4514

Triana, N. (2018a). Execution of Security Rights in Islamic Banking at the Religious Court of Purbalingga. International Conference of Moslem Society, 2, 51–61. https://doi.org/10.24090/icms.2018.1906

Triana, N. (2018b). Justice in Many Rooms in Sharia Banking Dispute Resolution to Achieve Justice. Diponegoro Law Review, 3(1), 43. https://doi.org/10.14710/dilrev.3.1.2018.43-63

Tutik, T. T. (2016). Kedudukan Hukum Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional. Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 7(1), 1. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i1.1-27

Wamafma, F., & Sasea, E. M. (2023). Breach of Contract in the View of Islamic Law: A Case Study on the Partnership Agreements of Mini BRI-link. Diktum Jurnal Syariah dan Hukum, 21(1), 63–73. https://doi.org/10.35905/diktum.v21i1.5106

Wiyono, W., & Erowati, E. M. (2019). Wanprestasi of Mudharabah Financing in Sharia Banking. https://doi.org/10.2991/iconprocs-19.2019.57