01780 - Wetboek dalam Perspektif Hukum Islam: Kodifikasi, Positivisasi, dan Pluralisme Hukum di Indonesia

Abstract

The term wetboek (translated in Indonesian legal practice as "kitab undang-undang") refers to the result of codification — the systematic collection and arrangement of legal provisions into a single "law book" whose scope is broader than an ordinary sectoral statute. From an Islamic legal perspective, wetboek is not a standard term in usul fiqh; the normative authority of Islamic law is rooted in shar'i sources (the Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, and other contested sources). However, Islamic law recognizes codification and compilation practices — as seen historically and in Indonesian instruments such as the Kompilasi Hukum Islam (KHI) and the Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) — which functionally may be understood as efforts to systematically codify Islamic norms into positive legal instruments. This article examines the concept of wetboek within the Indonesian legal system, its colonial origins, its relationship with Islamic law, and the trajectory of Islamic legal codification in the national legal order.

Keywords: wetboek, codification, Islamic law, KHI, KHES, legal pluralism, positive law

________________________________________

Abstrak

Istilah wetboek (dalam praktik Indonesia diterjemahkan sebagai "kitab undang-undang") merujuk pada suatu hasil kodifikasi, yakni pengumpulan dan penyusunan ketentuan hukum secara sistematis ke dalam satu "buku hukum" yang cakupannya lebih luas daripada sebuah undang-undang sektoral biasa. Dalam perspektif hukum Islam, wetboek bukanlah terminologi baku dari usul fikih; otoritas normatif hukum Islam berakar pada sumber-sumber syar'i (Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, dan sumber lain yang diperselisihkan) (Jatmika, 2020). Namun, hukum Islam mengenal praktik kodifikasi/kompilasi — misalnya dalam sejarah Islam dan dalam bentuk kompilasi di Indonesia seperti KHI dan KHES — yang secara fungsi dapat dipahami sebagai upaya "mewetboekkan" (membukukan secara kodifikatoris) norma-norma Islam ke dalam instrumen hukum positif (Hamzah et al., 2019; Hifni, 2024).

Kata Kunci: wetboek, kodifikasi, hukum Islam, KHI, KHES, pluralisme hukum, hukum positif

________________________________________

1. Pendahuluan

Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan dari berbagai tradisi hukum yang hidup berdampingan: hukum Barat yang diwarisi dari masa kolonial Belanda, hukum adat, dan hukum Islam. Dalam konteks ini, istilah wetboek menjadi penting untuk dipahami, tidak sekadar sebagai peninggalan terminologi kolonial, melainkan juga sebagai konsep yang relevan dalam perdebatan mengenai kodifikasi hukum Islam di Indonesia.

Artikel ini bertujuan menganalisis konsep wetboek dari sudut pandang hukum Islam dengan menelaah: (1) definisi dan karakteristik wetboek sebagai produk kodifikasi; (2) posisi wetboek dalam sejarah hukum Indonesia; (3) sumber otoritas normatif hukum Islam dan relasinya dengan kodifikasi; serta (4) perkembangan kodifikasi norma Islam dalam tata hukum nasional Indonesia.

________________________________________

2. Terminologi Wetboek dan Konsep Kodifikasi

2.1. Wetboek sebagai "Kitab Undang-Undang" (Hasil Kodifikasi)

Dalam literatur hukum Indonesia, wetboek dipakai untuk menamai produk kodifikasi (kitab undang-undang), dan dibedakan dari wet (undang-undang). Kodifikasi didefinisikan sebagai pengumpulan berbagai ketentuan/peraturan/perundang-undangan yang kemudian disusun menjadi sebuah buku hukum (kitab undang-undang). Karena mencakup satu bidang hukum secara lebih menyeluruh, cakupan kodifikasi (sebagai wetboek) dipandang lebih luas daripada undang-undang biasa yang lazimnya hanya mengatur satu sektor tertentu.

Definisi ini koheren dengan contoh yang umum dikenal dalam konteks Indonesia: Wetboek van Koophandel (yang dikenal sebagai KUHD) dan Burgerlijk Wetboek (yang dikenal sebagai KUHPerdata) sebagai kitab-kitab kodifikasi yang menjadi rujukan penting dalam bidang dagang dan perdata (Nurmala, 2023).

2.2. Kodifikasi sebagai Ciri Tradisi Civil Law

Kodifikasi juga sering diposisikan sebagai karakteristik pokok tradisi civil law, yakni sistem hukum yang menekankan kekuatan mengikat hukum karena dimanifestasikan dalam peraturan perundang-undangan dan disusun sistematis dalam kodifikasi (Nurmala, 2023). Konsepsi ini membantu menjelaskan mengapa istilah wetboek sangat erat dengan sejarah dan struktur hukum Eropa Kontinental (Belanda/Prancis) yang memengaruhi Indonesia (Islami, 2022; Nurmala, 2023).

________________________________________

3. Wetboek dalam Sejarah Sistem Hukum Indonesia

3.1. Warisan Kolonial dan Keberlanjutannya

Di Indonesia, keberadaan wetboek secara historis terkait dengan masuknya kodifikasi Eropa Kontinental pada masa kolonial, dan keberlanjutannya dalam sistem hukum nasional melalui dinamika transisi pascakemerdekaan (Islami, 2022; Purba & Wulansari, 2024). Sejumlah kajian menegaskan bahwa Burgerlijk Wetboek (BW), Wetboek van Koophandel (WvK), dan Wetboek van Strafrecht (WvS) merupakan produk kodifikasi kolonial yang tetap menjadi rujukan utama dalam perkara perdata, dagang, dan pidana di Indonesia (Islami, 2022; Purba & Wulansari, 2024).

3.2. Pluralisme Hukum dan Relevansinya

Secara sosiologis-institusional, Indonesia juga kerap dijelaskan sebagai sistem yang plural atau "campuran", di mana hukum Barat (kolonial), hukum adat, dan hukum Islam berinteraksi di ruang nasional (Purba & Wulansari, 2024). Kerangka pluralisme ini relevan untuk memahami pertanyaan "wetboek menurut hukum Islam", karena istilah wetboek sendiri lahir dari tradisi kodifikasi Barat, sementara hukum Islam memiliki sumber otoritas normatif yang berbeda (Jatmika, 2020; Purba & Wulansari, 2024).

________________________________________

4. Hukum Islam: Sumber Otoritas Normatif

4.1. Dalil Syar'i sebagai Fondasi Hukum Islam

Dalam usul fikih, sumber hukum Islam (dalil syar'i) diklasifikasikan menjadi sumber yang disepakati (Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas) dan sumber yang diperselisihkan (misalnya istihsan, 'urf, istishhab, dan mashlahah mursalah) (Jatmika, 2020). Dengan konstruksi ini, otoritas norma Islam pada dasarnya tidak bergantung pada bentuk kodifikasi negara (wetboek), melainkan pada validitas dalil-dalil syar'i dan metodologi ijtihad/istinbath yang melandasinya (Jatmika, 2020).

4.2. Wetboek sebagai Instrumen, Bukan Dalil

Implikasinya adalah bahwa dari sudut pandang hukum Islam, wetboek bukan "sumber hukum" syar'i — seperti Al-Qur'an dan Sunnah — melainkan format atau wadah (instrumentum) untuk membukukan aturan agar memiliki kepastian dan daya ikat dalam tata hukum positif, ketika negara memilih melakukan formalisasi/positivisasi norma Islam (Jatmika, 2020; Purba & Wulansari, 2024).

________________________________________

5. Wetboek Menurut Hukum Islam: Kodifikasi dan Positivisasi Norma Islam ke dalam Hukum Negara

5.1. Kodifikasi dalam Sejarah dan Peradaban Hukum Islam

Literatur tentang kodifikasi menegaskan bahwa praktik kodifikasi bukan hal asing secara historis; bahkan disebut bahwa kodifikasi hukum dalam sejarah Islam sudah lama terjadi dalam arti proses menghimpun dan menyusun aturan secara sistematis. Dalam konteks hukum perdata/ekonomi Islam, salah satu contoh yang dikemukakan adalah kodifikasi pada masa Turki Usmani berupa Al-Majallah Al-Ahkam al-'Adliyah yang disebut terdiri dari 1.851 pasal (Hamzah et al., 2019). Contoh ini menunjukkan bahwa, walaupun wetboek adalah terminologi Belanda, gagasan kodifikasi (pembukuan sistematis) dapat terjadi dalam tradisi hukum Islam, meski dengan istilah dan konteks politik-hukumnya sendiri (Hamzah et al., 2019).

5.2. Indonesia: dari "Belum Ada Wetboek Hukum Islam" menuju Kompilasi (KHI dan KHES)

Terdapat nuansa penting dalam literatur Indonesia mengenai hal ini.

Pertama, di satu sisi terdapat pandangan bahwa bentuk kodifikasi hukum Islam ke dalam tata hukum nasional "belum pernah dilakukan", kecuali dalam bentuk kitab-kitab fikih yang disusun ulama pada masa lalu. Pernyataan ini menekankan absennya wetboek (dalam pengertian kodifikasi komprehensif setingkat KUHPerdata/KUHD) yang khusus memuat keseluruhan bidang hukum Islam sebagai hukum positif nasional.

Kedua, di sisi lain, literatur juga menekankan adanya produk kompilasi sebagai bentuk pembukuan (pengkodifikasian dalam arti tertentu) hukum Islam Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dijelaskan sebagai produk hukum Islam Indonesia yang mencerminkan dinamika hukum yang hidup dalam masyarakat Muslim Indonesia. Dalam kerangka kodifikasi, istilah "kitab undang-undang (wetboek)" juga dipakai untuk menjelaskan perbedaan antara kodifikasi besar (misalnya KUHP, KUHPerdata, KUHD) dan undang-undang sektoral, sehingga KHI sering dipahami sebagai bentuk kompilasi/kodifikasi fungsional dalam ruang tertentu, walaupun status dan cakupannya tidak identik dengan wetboek warisan civil law.

Dalam bidang ekonomi syariah, kebutuhan akan kepastian dan rujukan standar bagi penyelesaian sengketa juga mendorong pembentukan rujukan tertulis. Literatur menekankan pentingnya kodifikasi hukum ekonomi syariah agar tersedia standar rujukan bagi hakim dan tercapai kepastian hukum dalam praktik bisnis syariah (Hamzah et al., 2019). Pada tingkat praktik peradilan, disebutkan adanya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diberlakukan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 dan digunakan sebagai salah satu sumber dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama (Faidi, 2019; Konoras, 2017).

Dengan demikian, jika "wetboek menurut hukum Islam" dimaknai sebagai "kitab undang-undang yang berisi norma Islam", maka — berdasarkan sumber yang tersedia — Indonesia belum ditunjukkan memiliki wetboek Islam yang komprehensif setara BW/KUHD; tetapi Indonesia memiliki instrumen kompilasi (KHI, KHES) sebagai bentuk pembukuan norma Islam untuk kebutuhan penerapan oleh institusi negara, khususnya peradilan (Faidi, 2019; Hamzah et al., 2019; Konoras, 2017).

5.3. Posisi Wetboek dalam Relasi Syariah–Hukum Positif: Instrumen, Bukan Dalil

Literatur tentang formalisasi/kodifikasi menegaskan bahwa kodifikasi adalah proses negara menghimpun dan menyusun secara sistematis berbagai norma dalam bidang tertentu, dan produknya dapat berupa kitab undang-undang. Dalam perspektif ini, wetboek adalah bentuk formal hukum positif — sementara dalam hukum Islam, sumber normatifnya adalah dalil syar'i (Jatmika, 2020). Karena itu, ketika negara hendak menjadikan norma Islam sebagai hukum positif, literatur menekankan perlunya dukungan otoritas politik/pemerintah agar norma tersebut diproses menjadi peraturan yang mengikat. Dengan kata lain, wetboek dalam horizon hukum Islam berfungsi sebagai mekanisme positivisasi: memindahkan norma dari ranah doktrinal/fiqh (yang plural) menjadi rumusan tertulis yang operasional dalam sistem perundang-undangan/peradilan (Faidi, 2019; Konoras, 2017).

________________________________________

6. Simpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat dirumuskan empat simpulan konseptual sebagai berikut.

Pertama, secara terminologis-formal, wetboek adalah kitab undang-undang (produk kodifikasi) yang menghimpun dan menyusun aturan secara sistematis.

Kedua, secara epistemologis dalam hukum Islam, wetboek bukan sumber hukum syar'i; sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas (dan sumber lain yang diperselisihkan) (Jatmika, 2020).

Ketiga, secara fungsional, hukum Islam dapat "dibukukan" (dikodifikasi/dikompilasi) untuk kebutuhan penerapan sebagai hukum positif. Literatur menunjukkan adanya tradisi kodifikasi dalam sejarah — misalnya Al-Majallah pada masa Turki Usmani (Hamzah et al., 2019) — serta adanya kompilasi di Indonesia (KHI dan KHES) yang digunakan sebagai rujukan dalam ruang tertentu (keluarga dan ekonomi syariah) (Faidi, 2019; Konoras, 2017).

Keempat, nuansa yang perlu dicatat adalah bahwa sebagian literatur menyatakan kodifikasi hukum Islam dalam tata hukum nasional "belum pernah dilakukan" (kecuali kitab fikih ulama), yang dapat dipahami sebagai penegasan bahwa Indonesia belum memiliki wetboek Islam yang komprehensif setara kodifikasi kolonial (BW/KUHD), meskipun ada kompilasi/rujukan tertulis seperti KHI dan KHES.

________________________________________

Daftar Pustaka

Faidi, A. (2019). Reconstruction of the national legal system: Study the implementation of the maqâsid al-shari'ah theory. Al-Adalah, 15(2), 307. https://doi.org/10.24042/adalah.v15i2.3387

Hamzah, H., Ayodahya, D. T., & Haque, MD. S. (2019). The effect of halal certificate towards chicken meat import between Brazil and Indonesia according to rule of GATT – WTO. Ikonomika, 4(2), 171–180. https://doi.org/10.24042/febi.v4i2.5467

Hifni, M. (2024). Aspek hukum perjanjian asuransi dalam perspektif hukum perdata di Indonesia. Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, 6(1), 25–32. https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2677

Islami, M. N. (2022). Domination of colonial law in the middle of Indonesian Moslem society. International Journal of Research and Innovation in Social Science, 06(07), 288–295. https://doi.org/10.47772/ijriss.2022.6720

Jatmika, B. J. (2020). Asas hukum sebagai pengobat hukum: Implikasi penerapan omnibus law. JAAKFE Untan (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura), 9(1). https://doi.org/10.26418/jaakfe.v9i1.41145

Konoras, A. (2017). Eksistensi hukum Islam dan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 14(2). https://doi.org/10.30984/as.v14i2.370

Nurmala, L. D. (2023). The perspective of the clients on insurance in Islamic law. Journal Evidence of Law, 2(2), 12–21. https://doi.org/10.59066/jel.v2i2.265

Purba, C. A., & Wulansari, C. D. (2024). Changes in the agreement clause between the parties in the insurance policy that has an impact on losses reviewed from the perspective of legal sociology. International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis, 07(05). https://doi.org/10.47191/ijmra/v7-i05-10