01777 - Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam: Konsep, Landasan, dan Implikasi Praktis

Juridical Review of Waqf in Islamic Law: Concept, Foundation, and Practical Implications

________________________________________

Abstrak

Wakaf merupakan perbuatan hukum yang memiliki dimensi ibadah sekaligus kesejahteraan sosial dalam hukum Islam. Artikel ini mengkaji konsep wakaf secara komprehensif, meliputi pengertian, kedudukan, dasar hukum, rukun dan syarat, prinsip keabadian pokok harta, perluasan objek wakaf, serta implikasi praktisnya. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan terhadap berbagai sumber normatif dan kajian fikih kontemporer, artikel ini menyimpulkan bahwa wakaf secara substantif merupakan tindakan menahan pokok harta (al-ḥabs) dan mengalirkan manfaatnya untuk kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Prinsip ini tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 41 Tahun 2004 yang merepresentasikan kodifikasi norma fikih ke dalam norma yuridis. Meskipun terdapat khilafiyah pada isu kepemilikan dan temporeritas, orientasi utama wakaf tetap pada penjagaan tujuan syar'i dan pertimbangan maqāṣid al-syarī'ah. Pengembangan objek wakaf yang mencakup benda bergerak, wakaf uang, dan instrumen keuangan syariah merupakan buah dari ijtihad yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: wakaf, hukum Islam, maqāṣid al-syarī'ah, wakaf produktif, nazhir

________________________________________

Abstract

Waqf is a legal act that encompasses both devotional and social welfare dimensions in Islamic law. This article comprehensively examines the concept of waqf, including its definition, legal standing, normative foundations, pillars and conditions, the principle of perpetuity of the principal asset, the expansion of waqf objects, and its practical implications. Employing a normative literature review of various Islamic jurisprudential and contemporary scholarly sources, this article concludes that waqf is substantively an act of restraining the principal asset (al-ḥabs) and channeling its benefits for the purposes of worship and/or public welfare in accordance with Islamic law. This principle is reflected in the Compilation of Islamic Law (KHI) and Law No. 41 of 2004, which represent the codification of jurisprudential norms into positive legal norms. Although there exist jurisprudential disagreements (khilafiyah) on issues of ownership and temporality, the primary orientation of waqf remains the preservation of Islamic legal objectives and the consideration of maqāṣid al-syarī'ah. The expansion of waqf objects to include movable assets, cash waqf, and Islamic financial instruments reflects ijtihad that is responsive to contemporary societal needs.

Keywords: waqf, Islamic law, maqāṣid al-syarī'ah, productive waqf, nazhir

________________________________________

1. Pendahuluan

Wakaf sebagai institusi hukum Islam memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial-ekonomi umat. Sebagai instrumen filantropi Islam, wakaf tidak sekadar berdimensi ritual individual, melainkan mengandung orientasi pada public good (kebaikan umum) yang menjangkau aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pengaturan wakaf telah mengalami perkembangan signifikan, terutama sejak diundangkannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang merepresentasikan upaya kodifikasi norma fikih ke dalam kerangka hukum positif nasional.

Namun demikian, dinamika pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari lemahnya administrasi dan pendokumentasian, ketidakjelasan status kepemilikan, hingga munculnya sengketa yang melibatkan ahli waris. Selain itu, perkembangan pemikiran fikih kontemporer juga membuka ruang perdebatan mengenai perluasan objek wakaf, kebolehan wakaf uang, dan kemungkinan penukaran (istibdāl) harta wakaf dalam kondisi tertentu.

Beranjak dari latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji secara sistematis konsep wakaf menurut hukum Islam, meliputi pengertian dan kedudukan wakaf, landasan normatifnya, rukun dan syaratnya, prinsip keabadian pokok harta beserta perdebatan status kepemilikan, perluasan objek wakaf, serta implikasi praktisnya dalam tata kelola. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemahaman yang komprehensif dan kohesif mengenai institusi wakaf dalam perspektif hukum Islam.

________________________________________

2. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Sumber data primer meliputi teks Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sumber data sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan kajian fikih kontemporer yang diperoleh melalui penelusuran basis data akademik. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menyintesiskan berbagai perspektif normatif dan empiris mengenai wakaf untuk menghasilkan rumusan yang komprehensif dan kohesif.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Pengertian Wakaf Menurut Hukum Islam

Dalam perumusan yang lazim digunakan di Indonesia—sebagai kodifikasi norma fikih ke dalam norma yuridis—wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang memisahkan/menyerahkan sebagian harta untuk dilembagakan dan dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah atau kepentingan umum/kesejahteraan umum sesuai ajaran Islam. Rumusan ini tampak jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 ayat (1) yang menyebut wakaf sebagai perbuatan hukum "memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam" (Muchtia et al., 2021; Shofiyulloh et al., 2024), serta dalam UU No. 41 Tahun 2004 yang menegaskan unsur pemisahan/penyerahan harta untuk dimanfaatkan bagi ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah, dengan formulasi "selamanya atau jangka waktu tertentu" (Muchtia et al., 2021; Shofiyulloh et al., 2024). Sejalan dengan itu, sejumlah kajian menyimpulkan bahwa inti wakaf adalah menahan pokok harta dan mengalirkan manfaatnya untuk tujuan kebajikan yang dibenarkan syariah (Luayyin & Arifin, 2023; Nurwulansari & Sulistiani, 2022).

Secara etimologis, istilah waqf (wakaf) dikaitkan dengan makna "menahan/berhenti/diam" dan juga disepadankan dengan istilah al-ḥabs (penahanan/retensi), sehingga wakaf dipahami sebagai tindakan menahan suatu harta dari penggunaan kepemilikan privat untuk dialihkan manfaatnya ke arah kebajikan (Idrus et al., 2024; Lubis et al., 2022; Sulistiani, 2018). Dalam terminologi hukum Islam yang dirangkum dalam kajian-kajian kontemporer, wakaf dipahami sebagai tindakan penahanan atas penggunaan/penyerahan aset, sementara hasil/manfaatnya digunakan untuk tujuan amal selama barang tersebut masih ada (Luayyin & Arifin, 2023; Marwan & Insani, 2022), dan pokok asetnya dijaga agar tidak hilang/berkurang (Idrus et al., 2024; Prastiwi et al., 2022). Dengan demikian, definisi "mengabadikan harta benda" dalam konteks wakaf secara substansial menunjuk pada prinsip menjaga 'ayn (pokok) harta dan menyalurkan manfa'ah (hasil/manfaat) sesuai tujuan syar'i (Idrus et al., 2024; Prastiwi et al., 2022).

3.2 Kedudukan Wakaf dalam Syariat: Ibadah Sosial dan Muamalah

Sejumlah literatur menempatkan wakaf sebagai ibadah yang berdimensi sosial-ekonomi (ibadah sosial), bukan semata ritual individual, karena penerima manfaatnya bersifat luas dan orientasinya pada public good (kebaikan umum) (Hendrik & Mufidah, 2019; Rochmiyatun, 1970). Wakaf juga dipahami sebagai bagian dari muamalah (aktivitas sosial-kemasyarakatan) yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi, sehingga ruang pengembangannya relatif terbuka sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Abdullah & Lispaini, 2023; Arofah & Fauziyah, 2022). Kerangka ini penting karena sebagian literatur menegaskan bahwa dalam ranah muamalah berlaku kaidah umum bahwa pada dasarnya muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang melarang, sehingga inovasi-inovasi pengelolaan wakaf—misalnya produktivisasi aset—dapat dinilai melalui pertimbangan kemaslahatan dan kepatuhan syariah (Arofah & Fauziyah, 2022; Munandar & Nopianti, 2022).

Dalam perspektif living law, wakaf juga dipahami sebagai ajaran yang hidup dalam masyarakat; pengaturan detail mekanismenya berkembang melalui ushul fikih, preferensi kemaslahatan umum, serta orientasi pada maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariah) (Hendrik & Mufidah, 2019). Karena itu, literatur menekankan bahwa pengembangan wakaf perlu responsif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa keluar dari "ruh" (spirit) ajaran dan tujuan syariah (Hendrik & Mufidah, 2019; Rochmiyatun, 1970).

3.3 Dasar Hukum Wakaf dalam Islam

3.3.1 Dalil Al-Qur'an: Spirit Infak dan "Harta yang Dicintai"

Beberapa kajian menegaskan bahwa wakaf tidak disebut secara eksplisit sebagai institusi dengan terminologi teknis dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga banyak ketentuannya berada pada ranah ijtihad (Lail, 2022; Muzakky & Irawan, 2024). Namun, makna wakaf dirujukkan pada ayat-ayat tentang infak/sedekah untuk kebajikan umum. Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan adalah QS. Āli 'Imrān (3): 92, yang menekankan bahwa kebajikan erat terkait dengan menginfakkan harta yang dicintai (Effendi, 2020; Lail, 2022; Muzakky & Irawan, 2024). Kajian atas QS. 3:92 bahkan merumuskan elemen konseptual yang terintegrasi: konsep kebaikan, infak, dan harta yang paling dicintai/disukai, yang kemudian diproyeksikan sebagai etos filantropi termasuk wakaf (Effendi, 2020; Muzakky & Irawan, 2024).

3.3.2 Dalil Sunnah/Sejarah Normatif: Wakaf Umar di Khaibar

Literatur juga mengaitkan legitimasi normatif wakaf dengan preseden wakaf sahabat, terutama kisah 'Umar bin al-Khaṭṭāb yang mewakafkan kebun di Khaibar dengan arahan Nabi agar pokoknya dipelihara dan hasilnya diberikan untuk kemaslahatan (Siska, 2019; Ula & Abdillah, 2023). Rujukan ini dipakai untuk menegaskan prinsip "pokok harta tetap, manfaat disalurkan", sekaligus untuk mendukung gagasan wakaf produktif (Siska, 2019; Ula & Abdillah, 2023).

3.3.3 Wakaf sebagai Ṣadaqah Jāriyah (Pahala Berkelanjutan)

Sejumlah sumber menempatkan wakaf sebagai bagian dari amal jariyah/ṣadaqah jāriyah: pahala wakaf dipahami terus mengalir selama harta wakaf dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf (Lubis et al., 2022; Sabri, 2014). Penekanan tentang berlanjutnya manfaat/pahala ini juga muncul dalam kajian yang menyoroti keistimewaan wakaf dibanding ibadah lain, karena manfaatnya berkesinambungan meskipun wakif telah wafat (Rahayu & Agustianto, 2020; Sabri, 2014).

3.4 Tujuan dan Fungsi Wakaf: Ibadah dan Kesejahteraan Umum

Literatur menegaskan bahwa wakaf memadukan dimensi ibadah dan dimensi sosial-ekonomi; karena itu wakaf dipandang bernilai bagi kehidupan sosial-ekonomi, kebudayaan, dan keagamaan (Arofah & Fauziyah, 2022; Prastiwi et al., 2022; Rochmiyatun, 1970). Dalam konteks tujuan kemaslahatan, wakaf diposisikan sebagai instrumen yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan aset untuk layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur sosial, dan program sosial lain yang dibenarkan syariah (Fitri, 2023; Huda et al., 2020). Bahkan kajian empiris tentang norma negara dan norma Islam menyatakan bahwa penggunaan dan eksploitasi hasil wakaf untuk kemanfaatan tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam, meskipun terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai batas-batas penggunaannya (Djafri et al., 2021; Fitri, 2023).

Di Indonesia, UU No. 41 Tahun 2004 merumuskan fungsi wakaf untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta wakaf bagi kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum; beberapa kajian menegaskan bahwa rumusan ini merepresentasikan orientasi kesejahteraan dalam kerangka syariah dan dapat dipahami sebagai artikulasi tujuan kemaslahatan (Djafri et al., 2021; Maryani et al., 2023; Muchtia et al., 2021). Literatur juga menekankan bahwa tata kelola wakaf yang profesional—melalui pembinaan nazhir dan kelembagaan—diproyeksikan untuk meningkatkan kebermanfaatan wakaf bagi kesejahteraan masyarakat (Hadi & Bashith, 2021; Maryani et al., 2023).

3.5 Rukun dan Syarat Wakaf dalam Fikih

3.5.1 Rukun Wakaf

Salah satu rumusan yang dikemukakan dalam literatur adalah bahwa rukun wakaf mencakup: (i) wakif, (ii) harta yang diwakafkan (mauqūf bih), (iii) peruntukan/penerima manfaat (mauqūf 'alaih), dan (iv) akad/ikrar (ṣīghat) (Lubis et al., 2022). Dalam studi lapangan, kegagalan memenuhi rukun dan syarat—khususnya aspek ṣīghat/ikrar—dinyatakan dapat menyebabkan akad wakaf dipandang batal/tidak sah dalam tinjauan rukun-syarat wakaf (Shofiyulloh et al., 2024). Kajian lain tentang aset wakaf yang belum tercatat juga menegaskan bahwa pemenuhan rukun-syarat menurut fikih dapat berbeda hasilnya ketika dinilai menurut prosedur administratif peraturan perundang-undangan, terutama terkait formalitas pernyataan/ikrar (Rahayu & Agustianto, 2020; Yasniwati, 2023).

3.5.2 Syarat Harta Wakaf (Mauqūf Bih)

Literatur yang membahas wakaf uang menegaskan syarat-syarat harta wakaf, antara lain: harta memiliki nilai, jelas bentuknya, merupakan milik wakif, dapat diserahterimakan, dan terpisah (Zakariya et al., 2021). Selain itu, objek wakaf dipahami sebagai harta yang bernilai menurut ajaran Islam dan memiliki ketahanan/durabilitas sehingga manfaatnya dapat diambil tanpa menghabiskan pokok secara tidak sah (Arofah & Fauziyah, 2022; Yasniwati, 2023a). Sejalan dengan itu, penyaluran hasil wakaf juga ditekankan harus pada hal yang mubah/halal dan tidak dilarang syariah (Djafri et al., 2021; Idrus et al., 2024; Munandar & Nopianti, 2022).

3.5.3 Nuansa Khilafiyah tentang Unsur Pengelola (Nazhir) sebagai Rukun

Sebagian kajian fikih kontemporer di Indonesia menyebut adanya dimensi khilafiyah dalam perumusan rukun, misalnya terkait apakah nazhir diposisikan sebagai rukun wakaf atau lebih sebagai elemen pengelolaan; sementara rezim hukum positif Indonesia secara tegas mensyaratkan keberadaan nazhir dalam sistem perwakafan (Amanda, 2023; "Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembangunan Infrastruktur," 2020). Nuansa ini menunjukkan bahwa perumusan "rukun" dapat dipengaruhi oleh pendekatan fikih yang dianut dan kebutuhan institusional pengelolaan wakaf (Amanda, 2023; Hendrik & Mufidah, 2019).

3.6 Prinsip Keabadian (Ta'bīd al-Aṣl) dan Perdebatan Status Kepemilikan Wakaf

3.6.1 Prinsip Umum: Menahan Pokok dan Mengalirkan Manfaat

Beberapa kajian menegaskan prinsip sentral wakaf: pokok aset ditahan/dijaga, sedangkan manfaatnya disalurkan untuk tujuan kebajikan (Idrus et al., 2024; Luayyin & Arifin, 2023; Prastiwi et al., 2022). Dalam diskursus pengelolaan, prinsip ini sering dinarasikan sebagai keabadian pokok wakaf (ta'bīd al-aṣl): wakaf idealnya menjaga pokok harta agar tetap ada dan manfaatnya terus berlangsung (Idrus et al., 2024; Marwan & Insani, 2022).

3.6.2 Perbedaan Pandangan Mazhab tentang Kepemilikan dan Kemungkinan Penarikan Kembali

Literatur menegaskan adanya perbedaan pandangan mazhab terkait apakah kepemilikan wakaf terputus dari wakif atau dapat ditarik kembali:

• Abu Ḥanīfah dipaparkan berpendapat bahwa harta yang diwakafkan pada dasarnya masih menjadi milik wakif dan dapat ditarik kembali (implikasinya wakaf dipandang sebagai "menyumbangkan manfaat") (Huda et al., 2020; Siska, 2019).

• Mazhab Mālikī dipaparkan mengakomodasi wakaf untuk jangka waktu tertentu, dan setelah jangka waktunya berakhir wakif dapat mengambil kembali harta tersebut (Huda et al., 2020).

• Mazhab Syāfi'ī dipaparkan memandang harta wakaf keluar sepenuhnya dari pemilik awal; kepemilikan dinisbahkan kepada Allah, sehingga tidak boleh ditarik kembali (Huda et al., 2020; Siska, 2019).

• Mazhab Ḥanbalī dipaparkan menekankan bahwa wakaf melepaskan harta dari kepemilikan wakif (Huda et al., 2020).

Kajian putusan pengadilan terkait penarikan kembali objek wakaf juga menegaskan bahwa di kalangan ulama terdapat dua pandangan (membolehkan dan melarang), dan secara umum penarikan kembali dipandang dapat menghilangkan dimensi maqāṣid wakaf, walaupun dalam kondisi tertentu dapat dipertimbangkan bila membawa maslahat lebih besar (Siska, 2019). Dengan demikian, "keabadian" dalam wakaf merupakan prinsip kuat, tetapi literatur juga menunjukkan ruang khilafiyah pada aspek kepemilikan dan temporeritas, terutama bila dikaitkan dengan maslahat (Huda et al., 2020; Lail, 2022; Siska, 2019).

3.6.3 Konsekuensi Normatif: Larangan Pengalihan yang Menghilangkan Pokok

Dalam konteks wakaf uang, literatur yang mengutip rumusan fatwa menegaskan bahwa nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya dan tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan; pemanfaatan dibatasi pada hal yang dibenarkan syariah (Idrus et al., 2024; Munandar & Nopianti, 2022). Penekanan larangan pengalihan pokok ini juga konsisten dengan pemaknaan wakaf sebagai penahanan pokok dan penyaluran manfaat (Arofah & Fauziyah, 2022; Idrus et al., 2024; Luayyin & Arifin, 2023).

3.7 Objek Wakaf: Perluasan dari Tanah ke Aset Bergerak (Termasuk Wakaf Uang)

Literatur menegaskan bahwa objek wakaf dalam perkembangan pemikiran dan regulasi dapat mencakup benda tidak bergerak dan benda bergerak (Lail, 2022; Zakariya et al., 2021). Kajian tentang pengembangan objek wakaf menekankan bahwa wakaf sebagai institusi ibadah sosial yang berbasis ijtihad menerima pengembangan dan perluasan objek seiring perubahan kebutuhan masyarakat, sepanjang tetap berada dalam koridor syariah (Hendrik & Mufidah, 2019; Lail, 2022). Karena itu, wakaf tidak harus dibatasi pada tanah dan bangunan; ia dapat mencakup aset bergerak yang bernilai (termasuk uang dan surat berharga) bila memenuhi syarat-syarat syar'i (Idrus et al., 2024; Zakariya et al., 2021).

3.7.1 Wakaf Uang (Cash Waqf): Diskursus Kebolehan dan Dasar Ijtihad

Sebagian kajian menyatakan bahwa wakaf uang tidak dijelaskan eksplisit dalam nas Al-Qur'an dan Hadis, sehingga memunculkan perbedaan pendapat dan mendorong penggunaan metode ijtihad/istinbath ("Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembangunan Infrastruktur," 2020). Namun, literatur lain menyebut adanya dukungan historis, misalnya fatwa Imam al-Zuhrī yang membolehkan wakaf dinar/dirham untuk kepentingan dakwah, sosial, dan pendidikan (Arofah & Fauziyah, 2022). Secara metodologis, karena wakaf ditempatkan dalam wilayah muamalah, kaidah kebolehan asal muamalah kerap dipakai untuk mendukung penerimaan wakaf uang selama pemanfaatannya halal dan pokoknya dijaga (Arofah & Fauziyah, 2022; Djafri et al., 2021; Munandar & Nopianti, 2022).

3.7.2 Wakaf Saham dan Instrumen Keuangan: Syarat Kepatuhan Syariah

Dalam perluasan objek wakaf ke instrumen pasar modal, literatur tentang wakaf saham menyatakan bahwa saham dapat menjadi objek wakaf sepanjang saham tersebut berasal dari perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan untuk kepastian hukum perlu dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (Muhaimin, 2023). Klaim ini ditempatkan sebagai bagian dari dinamika perluasan objek wakaf yang tetap memerlukan koridor legal-syariah (Lail, 2022; Muhaimin, 2023).

3.8 Perubahan/Penukaran Harta Wakaf (Istibdāl) dan Maslahat

Salah satu diskursus penting dalam fikih wakaf adalah istibdāl (penukaran/penggantian harta wakaf). Studi komparatif empat mazhab terkait proyek infrastruktur di Indonesia menegaskan bahwa wakaf memiliki prinsip dasar pokok wakaf harus bersifat "abadi" (ta'bīd al-aṣl), tetapi dalam kondisi tertentu penukaran aset dapat dipertimbangkan atas dasar kepentingan umum/maslahat, dengan syarat tujuan wakaf tetap terjaga dan aset pengganti minimal setara nilai/manfaatnya (Marwan & Insani, 2022). Dalam rincian per mazhab, kajian tersebut menyebut: Hanafiyah membolehkan istibdāl dengan alasan tertentu (misalnya syarat wakif atau kondisi darurat/maslahat), sedangkan Malikiyah cenderung melarang pada kasus tertentu (misalnya masjid dan jenis tanah tertentu) kecuali dalam keadaan darurat dan demi kemaslahatan umum (Marwan & Insani, 2022). Kerangka ini sejalan dengan literatur lain yang menekankan pertimbangan maqāṣid dan kemaslahatan dalam menilai praktik yang berpotensi mengurangi tujuan wakaf (Hendrik & Mufidah, 2019; Siska, 2019).

3.9 Implikasi Praktis Hukum Islam: Pentingnya Ikrar, Administrasi, dan Pencegahan Sengketa

Walaupun fokus kajian adalah "menurut hukum Islam", literatur Indonesia banyak menekankan bahwa praktik wakaf sering menghadapi problem sengketa ketika aspek administrasi/pendokumentasian lemah. Studi tentang pencatatan tanah wakaf menegaskan bahwa dalam UU No. 41/2004 wakaf harus dicatat untuk bukti otentik dan merujuk QS. Al-Baqarah: 282 tentang pencatatan dalam muamalah; di sisi lain, wakaf bisa dipandang sah menurut Islam tetapi prosedur formal belum terpenuhi bila tidak dicatat di hadapan pejabat yang berwenang (Naim, 2018). Studi lain tentang aset wakaf yang belum tercatat menunjukkan bahwa ketidakpatuhan pada prosedur formal tertentu menimbulkan masalah kepastian hukum, walaupun rukun-syarat menurut hukum Islam dapat saja telah terpenuhi (Rahayu & Agustianto, 2020; Yasniwati, 2023b). Kajian tentang problem sertifikasi tanah wakaf juga menegaskan bahwa pemenuhan fikih saja dianggap sah menurut hukum Islam, tetapi tidak menjamin terhindar dari mudarat seperti sengketa bila tidak ada bukti otentik, sehingga aturan sertifikasi diposisikan untuk menjaga keabsahan dan perlindungan aset wakaf (Medias, 2010).

Sejalan dengan itu, penelitian mengenai sengketa wakaf tanah mencatat masalah klasik: banyak tanah wakaf belum memiliki Akta Ikrar Wakaf, praktik wakaf dilakukan "secara keagamaan/kepercayaan", muncul tuntutan ahli waris, atau penyimpangan pengelolaan; dalam kerangka hukum Islam, penyelesaian sengketa menekankan prioritas perdamaian (al-iṣlāḥ) dan musyawarah untuk mencegah mudarat (Effendi, 2020). Seluruh rangkaian ini memperlihatkan relevansi prinsip syariah "menghadirkan maslahat dan menolak mafsadat" dalam tata kelola wakaf (Hendrik & Mufidah, 2019; Munandar & Nopianti, 2022; Siska, 2019).

________________________________________

4. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis literatur, wakaf menurut hukum Islam dapat dirumuskan sebagai:

1. Perbuatan hukum (akad/ikrar) wakif yang menahan/mengabadikan pokok harta (al-ḥabs; menjaga keberlangsungan aset) dan mengalirkan manfaatnya bagi ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai syariah (Idrus et al., 2024; Luayyin & Arifin, 2023; Muchtia et al., 2021; Shofiyulloh et al., 2024).

2. Memiliki karakter sebagai ibadah sosial/muamalah yang berbasis kemaslahatan, sehingga pengembangannya terbuka selama sejalan dengan prinsip syariah dan tujuan wakaf (Arofah & Fauziyah, 2022; Hendrik & Mufidah, 2019; Lail, 2022).

3. Ditopang oleh spirit dalil tentang infak dan kebajikan (misalnya QS. 3:92) serta preseden wakaf sahabat (wakaf Umar di Khaibar) yang menegaskan prinsip pokok tetap—manfaat disalurkan (Effendi, 2020; Muzakky & Irawan, 2024; Siska, 2019; Ula & Abdillah, 2023).

4. Mengandung khilafiyah pada isu-isu tertentu (misalnya status kepemilikan pasca wakaf, temporeritas, penarikan kembali), tetapi tetap berorientasi pada penjagaan tujuan wakaf dan pertimbangan maslahat/maqāṣid (Huda et al., 2020; Marwan & Insani, 2022; Siska, 2019).

Dengan demikian, kalimat tugas ("perbuatan hukum mengabadikan harta benda untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai hukum Islam") sejalan dengan rumusan definisional KHI dan UU Wakaf yang merefleksikan prinsip fikih: menahan pokok dan mengarahkan manfaat untuk kemaslahatan dalam koridor syariah (Hendrik & Mufidah, 2019; Muchtia et al., 2021; Nurwulansari & Sulistiani, 2022; Shofiyulloh et al., 2024).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, A., & Lispaini, L. (2023). Tinjauan hukum Islam mengenai tanah wakaf yang diambil kembali oleh ahli waris (studi kasus di Desa Teladan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam). El-Hadhanah Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law, 3(1), 26–53. https://doi.org/10.22373/hadhanah.v3i1.2132

Amanda, R. Y. (2023). Analisis waqf management tahun 2018–2022 menggunakan pendekatan bibliometrik. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 4488. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9907

Analisis hukum penggunaan dana wakaf tunai untuk pembangunan infrastruktur. (2020). De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 193–207. https://doi.org/10.30596/dll.v5i2.4058

Arofah, G. H. I., & Fauziyah, E. (2022). Analisis fikih wakaf dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 terhadap pengelolaan wakaf produktif. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 13–20. https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.710

Djafri, M. T., Patahuddin, A., Azwar, A., & Ambarwati, A. (2021). Permasalahan dan penyelesaian sengketa wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan hukum Islam (studi sengketa wakaf tanah Wahdah Islamiyah). Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam, 2(3), 396–412. https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.402

Effendi, D. (2020). Tinjauan sosiologi hukum tentang kepatuhan hukum masyarakat terhadap undang-undang wakaf. Asy-Syari'ah, 22(1), 147–158. https://doi.org/10.15575/as.v22i1.8931

Fitri, S. A. A. (2023). Penghapusan pajak pada aset wakaf di Indonesia menurut hukum positif. Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam), 6(1), 53–70. https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i1.11056

Hadi, M. N., & Bashith, A. (2021). Strategi pengelolaan cash waqf dalam ekonomi Islam untuk kesejahteraan sosial. Malia (Terakreditasi), 13(1), 61–76. https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2749

Hendrik, M., & Mufidah, M. (2019). Peran Badan Wakaf Indonesia pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 6(5), 417–446. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i5.20830

Huda, M., Noviana, L., & Santoso, L. (2020). Pengembangan tata kelola wakaf berbasis korporasi di Asia Tenggara. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 12(2), 120–139. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.3908

Idrus, A., Amirsyah, A., Matondang, M. R. P., Nuryadin, D., Fahriah, P. H., & Nurfauzi, U. (2024). Aspek wakaf tunai dalam investasi abadi umat. Tasyri Journal of Islamic Law, 3(1), 25–42. https://doi.org/10.53038/tsyr.v3i1.106

Lail, M. M. J. (2022). Optimalisasi peran cash waqf linked sukuk dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, 10(2), 81–101. https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i2.551

Luayyin, R. H., & Arifin, M. (2023). Wakaf polis asuransi perspektif hukum ekonomi syari'ah dalam mengatasi problematika umat. JSE: Jurnal Sharia Economica, 2(2), 27–40. https://doi.org/10.46773/jse.v2i2.724

Lubis, M. I. K., Mustamam, M., & Akhyar, A. (2022). Analisis yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jurnal Ilmiah Metadata, 4(1), 139–165. https://doi.org/10.47652/metadata.v4i1.127

Marwan, M., & Insani, N. (2022). Kedudukan hukum pengelolaan tanah wakaf oleh nazhir di Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo. Al-Aqdu: Journal of Islamic Economics Law, 2(1), 12. https://doi.org/10.30984/ajiel.v2i1.1911

Maryani, M., Arifin, Z., Fathoni, M., Triana, N., Sasnifa, P., Ahmad, S. B., Hidayati, R., & Ramlah. (2023). Islamic philanthropy: Implementation of regulations and utilization of waqf proceeds in Jambi. Jurnal Hukum Islam, 21(1), 159–180. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i1_07

Medias, F. (2010). Wakaf produktif dalam perspektif ekonomi Islam. La_Riba, 4(1), 71–86. https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art5

Muchtia, H., Novialdi, N., Levan's, O., & Luksfinanto, Y. (2021). Eksistensi pelaksanaan wakaf di Nagari X Koto Panyalaian Kabupaten Tanah Datar dalam perspektif undang-undang wakaf dan ketahanan hukum keluarga. El-Hekam, 6(2), 34. https://doi.org/10.31958/jeh.v6i2.4849

Muhaimin, M. (2023). Implementasi wakaf uang dalam upaya pemberdayaan masyarakat (studi PKPU Provinsi Jawa Tengah). Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, 5(2), 292. https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i2.17291

Munandar, E., & Nopianti, N. (2022). Waqf and its management problems (a study of QS. Ali Imran (3) verse 92). Al-Risalah, 13(1), 157–171. https://doi.org/10.34005/alrisalah.v13i1.1782

Muzakky, H. A., & Irawan, D. (2024). Penarikan kembali obyek wakaf (studi analisis Putusan Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor 6551/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg). Rayah Al-Islam, 8(3), 1081–1098. https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1049

Naim, A. H. (2018). Pengembangan objek wakaf dalam fikih Islam dan hukum positif di Indonesia. Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf, 4(2), 245. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3044

Nurwulansari, E., & Sulistiani, S. L. (2022). Analisis aset wakaf yang belum tercatat menurut hukum Islam dan UU Wakaf. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 39–42. https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.888

Prastiwi, I. E., Fitrianingsih, F., Sinudarsono, N. R., & Abdillah, Z. R. (2022). Investasi publik dengan wakaf tunai. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 1022. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3899

Rahayu, R. D., & Agustianto, Moh. A. (2020). Analisis implementasi cash waqf linked sukuk (CWLS) perspektif prinsip ekonomi syariah. Management of Zakat and Waqf Journal (Mazawa), 1(2), 145–161. https://doi.org/10.15642/mzw.2020.1.2.145-161

Rochmiyatun, S. (1970). Problematika pengelolaan tanah wakaf produktif berbasis masjid. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 18(1), 87–104. https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.1939

Sabri, F. A. (2014). Wakaf uang (sebuah alternatif dalam upaya menyejahterakan masyarakat). Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 8(1), 40–54. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v8i1.339

Shofiyulloh, Rufaida, A., & Maulana, M. D. (2024). Waqf exchange in four mazhabs of jurisprudence: A case study of infrastructure projects in Indonesia. International Journal of Social Science and Religion (IJSSR), 269–286. https://doi.org/10.53639/ijssr.v5i2.221

Siska, S. (2019). Pengelolaan wakaf produktif di Kuwait: Pembelajaran bagi pengembangan wakaf di Indonesia. Jurnal Ekonomi Kiat, 30(1), 1. https://doi.org/10.25299/kiat.2019.vol30(1).3869

Sulistiani, S. L. (2018). Analisis hukum Islam terhadap pengembangan wakaf berbasis sukuk untuk pemberdayaan tanah yang tidak produktif di Indonesia. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 18(2), 175. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v18i2.175-192

Ula, T., & Abdillah, M. A. (2023). Tinjauan ekonomi syariah terhadap penggunaan e-wakaf serta perannya dalam mendorong generasi muda berwakaf. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam, 15(1), 156–173. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i1.5631

Yasniwati, Y. (2023a). Efektivitas pengelolaan wakaf produktif bagi kesejahteraan sosial di Indonesia. Unes Law Review, 5(4), 1919–1929. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.578

Yasniwati, Y. (2023b). Konsep pengelolaan tanah wakaf berbasis kemitraan di Sumatera Barat. Unes Journal of Swara Justisia, 7(2), 534. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.367

Zakariya, A. W., Istiqomah, N. H., & Aji, B. M. (2021). Potensi wakaf uang digital (financial technology syariah) dalam membangun kesejahteraan ekonomi masyarakat. Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics, 4(2), 109–124. https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i2.892