01765 - Uti Possidetis Juris dalam Hukum Internasional: Genealogi, Penerapan, dan Kritik

The Principle of Uti Possidetis Juris in International Law: Genealogy, Application, and Critique

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji prinsip uti possidetis juris sebagai doktrin hukum internasional yang mentransformasikan batas administratif pra-kemerdekaan menjadi batas internasional negara-negara baru. Melalui pendekatan doktrinal dan analisis komparatif terhadap praktik penyelesaian sengketa wilayah, artikel ini menelaah genealogi historis, kedudukan normatif, serta penerapan prinsip tersebut dalam konteks Indonesia, khususnya dalam hubungan perbatasan dengan Timor Leste dan Malaysia, serta sengketa Sipadan–Ligitan. Artikel ini juga menganalisis ketegangan antara uti possidetis juris dengan prinsip self-determination dan integritas teritorial, sekaligus menyoroti kritik substansial atas klaim bahwa doktrin ini secara inheren mencegah konflik. Hasil kajian menunjukkan bahwa uti possidetis juris bekerja sebagai mekanisme pembekuan titel teritorial pada momen kemerdekaan dan menjadi prioritas dalam penalaran peradilan internasional, namun memiliki keterbatasan epistemik ketika bukti dokumenter kolonial tidak memadai dan tidak selalu mampu mengakomodasi realitas sosial, identitas, serta klaim historis komunitas lokal.

Kata kunci: uti possidetis juris; batas negara; suksesi negara; hukum internasional; perbatasan Indonesia

________________________________________

Abstract

This article examines the principle of uti possidetis juris as a doctrine of international law that transforms pre-independence administrative boundaries into the international boundaries of newly independent states. Through a doctrinal approach and comparative analysis of territorial dispute settlement practices, this article traces the historical genealogy, normative standing, and application of the principle in the Indonesian context, particularly in boundary relations with Timor-Leste and Malaysia, as well as the Sipadan–Ligitan dispute. The article also analyses the tension between uti possidetis juris and the principles of self-determination and territorial integrity, while highlighting substantive critiques of the claim that the doctrine inherently prevents conflict. The findings demonstrate that uti possidetis juris operates as a mechanism for freezing territorial title at the moment of independence and is prioritised in international judicial reasoning, yet carries epistemic limitations when colonial documentary evidence is insufficient and does not always accommodate the social realities, identities, and historical claims of local communities.

Keywords: uti possidetis juris; state boundaries; state succession; international law; Indonesian borders

________________________________________

1. Pendahuluan

Salah satu persoalan paling mendasar dalam hukum internasional pascakolonial adalah penentuan batas wilayah negara-negara yang baru merdeka. Di tengah kekosongan konsensus yang mungkin timbul ketika unit-unit administratif kolonial berubah menjadi negara berdaulat, hukum internasional mengembangkan sejumlah prinsip untuk menjawab persoalan tersebut. Di antara prinsip-prinsip itu, uti possidetis juris menempati posisi yang sangat penting: ia menawarkan solusi pragmatis dengan menetapkan bahwa batas wilayah negara baru mengikuti batas administratif yang telah ada pada saat kemerdekaan.

Prinsip ini pertama kali berkembang secara sistematis dalam pengalaman dekolonisasi Amerika Latin pada abad ke-19, kemudian diadopsi secara luas dalam gelombang dekolonisasi Afrika pada abad ke-20, dan hingga kini tetap relevan dalam berbagai sengketa perbatasan kontemporer. Dalam konteks Indonesia, uti possidetis juris menjadi salah satu kerangka normatif utama yang digunakan untuk menegaskan warisan wilayah kolonial Belanda sekaligus menyelesaikan sengketa batas dengan negara-negara tetangga.

Artikel ini bertujuan untuk menyajikan kajian komprehensif atas uti possidetis juris dengan menelaah: (1) pengertian dan kerangka konseptual dasarnya; (2) genealogi dan rasionalitas historisnya; (3) kedudukan normatifnya dalam penalaran lembaga peradilan internasional; (4) hubungannya yang tegang dengan self-determination dan integritas teritorial; (5) praktik penerapannya di Indonesia; serta (6) kritik dan keterbatasan doktrin tersebut.

________________________________________

2. Pengertian Uti Possidetis Juris dalam Hukum Internasional

Dalam rujukan-rujukan yang tersedia, uti possidetis juris dipahami sebagai prinsip hukum internasional yang menautkan batas negara baru pada batas administratif yang telah ada sebelum kemerdekaan, sehingga "batas administratif lama" ditransformasikan menjadi batas internasional pascakemerdekaan (Arisanto & Mahadana, 2022; Kadarsih et al., 2020). Prinsip ini juga dipaparkan sebagai mekanisme "membekukan" (to freeze) titel teritorial pada momen kemerdekaan—yang kemudian berfungsi sebagai critical date dalam penentuan perbatasan—sehingga batas negara baru pada dasarnya mengikuti garis batas yang diwarisi dari entitas pendahulu pada saat negara baru lahir (Brata et al., 2023).

Dalam penjelasan doktrinal yang dirujuk, "jus" pada frasa uti possidetis juris tidak merujuk pada hukum internasional, melainkan pada hukum konstitusional/administratif dari penguasa pra-kemerdekaan yang menetapkan pembagian administratif tersebut (Itasari, 2020). Literatur yang disediakan juga menekankan pembedaan terminologis: uti possidetis de facto mengacu pada kepemilikan wilayah berdasarkan pendudukan faktual, sedangkan uti possidetis juris/de jure menekankan warisan batas administratif berbasis hukum sebagai batas internasional setelah kemerdekaan (Kadarsih et al., 2020).

Dengan demikian, dalam kerangka hukum internasional sebagaimana ditampilkan oleh rujukan-rujukan ini, uti possidetis juris terutama berfungsi sebagai teknik state succession di bidang perbatasan: negara baru mewarisi administrative boundaries yang dibentuk otoritas sebelumnya, lalu menggunakannya sebagai rujukan delimitasi/demarkasi (Arisanto & Mahadana, 2022; Brata et al., 2023).

________________________________________

3. Genealogi dan Rasionalitas: dari Hukum Privat Romawi ke Doktrin Perbatasan Negara

Rujukan-rujukan yang tersedia konsisten menelusuri akar istilah uti possidetis pada hukum privat Romawi, lalu menerangkan pergeseran makna ke dalam hukum internasional publik untuk kepentingan penataan perbatasan negara (Ekon, 2020; Kadarsih et al., 2020; Sholikah, 2020). Dalam konteks evolusi itu, beberapa rujukan menegaskan bahwa penerimaan konseptual doktrin tersebut dalam hukum internasional merupakan proses panjang: istilahnya berakar pada Romawi, kemudian dipakai ulang dalam konteks-konteks berbeda, dan pada akhirnya "matang" sebagai prinsip yang menuntut negara baru menghormati perbatasan warisan (inherited frontiers) (Sholikah, 2020).

Sejalan dengan itu, doktrin ini sering dipaparkan sebagai kontribusi historis Amerika Latin terhadap hukum internasional, yakni menegaskan "permanensi" pembagian teritorial bekas koloni demi melindungi integritas teritorial dan menahan intervensi pihak luar (Itasari, 2020; Sholikah, 2020). Secara fungsional, rujukan yang mengulas praktik dan yurisprudensi menyebut bahwa karakteristik sentral doktrin ini adalah pembekuan titel teritorial pada saat kemerdekaan (Brata et al., 2023).

Dalam pembacaan tersebut, doktrin ini bersifat "retrospektif"—mengangkat batas administratif yang semula dibuat untuk tujuan pemerintahan internal menjadi batas internasional "dalam arti penuh" (Hartati, 2020). Dengan logika demikian, uti possidetis juris dipakai untuk menjawab persoalan yang berulang pada momen lahirnya negara-negara baru: "di mana" batas antarunit yang sebelumnya berada dalam satu kerangka pemerintahan lama harus diletakkan setelah mereka menjadi negara merdeka (Hartati, 2020).

________________________________________

4. Kedudukan Normatif dan Penerapan oleh Lembaga Peradilan Internasional

Dalam rujukan yang disediakan, uti possidetis juris diposisikan sebagai prinsip yang sering diperlakukan kuat dalam penyelesaian sengketa wilayah. Misalnya, analisis terhadap putusan Frontier Dispute (Benin/Niger) menegaskan bahwa uti possidetis juris "membekukan titel" pada momen kemerdekaan dan menjadikan momen itu sebagai critical date yang menentukan batas internasional negara-negara baru (Brata et al., 2023).

Rujukan lain yang membahas penalaran peradilan internasional menekankan pola prioritas: bila sengketa kedaulatan teritorial melibatkan negara-negara baru yang sebelumnya berada dalam satu kerangka kolonial/administratif, maka uti possidetis juris cenderung didahulukan; klaim effectivités (penguasaan efektif) menjadi relevan terutama ketika batas/titel berdasarkan uti possidetis tidak dapat dibuktikan secara memadai (Bangun, 2017). Pola hierarki serupa—yaitu prioritas pada traktat batas dan uti possidetis, serta effectivités sebagai pelengkap—juga ditegaskan dalam ulasan tentang penerapan effectivités dalam sengketa teritorial-maritim di Mahkamah Internasional (Bangun, 2017).

Pada saat yang sama, rujukan-rujukan yang tersedia menunjukkan adanya nuansa bahwa pemaknaan dan cakupan uti possidetis juris tidak sepenuhnya tunggal. Misalnya, ada literatur yang menggarisbawahi variasi historis di Amerika Latin antara versi uti possidetis juris dan uti possidetis de facto, sebagai indikator praktik yang tidak sepenuhnya konsisten (Ekon, 2020). Karena itu, sekalipun beberapa rujukan menegaskannya sebagai prinsip yang berpengaruh dalam imajinasi hukum tentang perbatasan pascakolonial (Ekon, 2020), rujukan lain juga menyoroti adanya perdebatan tentang status legalnya dan "fallacy" klaim bahwa ia selalu mencegah konflik (Ekon, 2020).

________________________________________

5. Hubungan dengan Self-Determination dan Territorial Integrity: Kesesuaian, Ketegangan, dan Batasannya

Rujukan-rujukan yang disediakan menempatkan uti possidetis juris dalam hubungan yang tegang dengan self-determination. Di satu sisi, terdapat uraian yang menyatakan bahwa doktrin ini membatasi klaim-klaim penentuan nasib sendiri dengan "melindungi perbatasan teritorial negara" (Saputra & Ramlan, 2021). Dalam konteks Indonesia, misalnya, kajian tentang Papua Barat memaparkan bahwa klaim self-determination dapat "terbentur" oleh uti possidetis juris dan prinsip integritas teritorial, serta menautkan hal itu dengan pembacaan bahwa perubahan kondisi (rebus sic stantibus) tidak dapat digunakan untuk menggugurkan perjanjian internasional yang mengatur perbatasan—merujuk pada Pasal 62(2) Konvensi Wina 1969 (Saputra & Ramlan, 2021). Sejalan, studi tentang batas Indonesia–Malaysia juga mengutip Pasal 62(2) Konvensi Wina 1969 dan menegaskan bahwa rebus sic stantibus tidak berlaku untuk traktat yang mengatur perbatasan negara (Darajati et al., 2023).

Namun, rujukan lain menunjukkan nuansa penting: tidak "mapan" bahwa uti possidetis juris selalu mengungguli self-determination; meski demikian, prinsip uti possidetis tetap dipandang sebagai salah satu prinsip paling penting dalam argumentasi perbatasan (Chung, 2019). Dengan kata lain, sumber-sumber yang tersedia menggambarkan lanskap yang bukan hitam-putih: ada tradisi kuat memprioritaskan stabilitas perbatasan, tetapi ada pula pengakuan bahwa hubungan dogmatis "selalu mengalahkan" self-determination tidak sepenuhnya tanpa perdebatan (Chung, 2019; Ekon, 2020).

Selain itu, rujukan-rujukan yang membahas Afrika menggarisbawahi perbedaan konseptual antara uti possidetis—yang merujuk pada penggunaan batas administratif pra-kemerdekaan—dan komitmen regional untuk menghormati batas pada saat kemerdekaan, misalnya melalui praktik politik OAU/AU. Meskipun beririsan dalam "penghormatan batas," keduanya tidak identik dalam fungsi penentuan teknis batas (Hartati, 2020). Distingsi ini penting karena menunjukkan bahwa "stabilitas perbatasan" bisa didukung oleh beberapa perangkat normatif yang berbeda, meskipun dalam praktik sering dipadatkan dalam istilah uti possidetis (Hartati, 2020).

________________________________________

6. Praktik di Indonesia: Uti Possidetis Juris sebagai Dasar Klaim dan sebagai Sumber Masalah Teknis

6.1 Indonesia sebagai Negara Suksesor: Warisan Wilayah Kolonial Belanda

Sejumlah rujukan menyatakan bahwa, dalam konsepsi hukum internasional, wilayah Indonesia dipahami sebagai wilayah yang diwariskan dari kolonialisme Belanda—sejalan dengan uti possidetis juris sebagai prinsip bahwa negara merdeka mewarisi wilayah penguasa penjajahnya (Anandra & Kusumawardhana, 2023; Mangku, 2017). Formulasi serupa juga muncul dalam studi mengenai Papua: setelah Proklamasi Kemerdekaan, Indonesia dipaparkan "menguasai" wilayah-wilayah yang sebelumnya diduduki Kerajaan Belanda, selaras dengan prinsip uti possidetis juris sebagai prinsip penentuan batas berdasar wilayah koloni sebelumnya (Sunyowati et al., 2019).

Dengan demikian, dalam rujukan-rujukan ini, uti possidetis juris berfungsi sebagai "narasi legal" yang mengikat proklamasi kemerdekaan dan klaim atas ruang teritorial yang dipandang sebagai kelanjutan dari unit kolonial sebelumnya (Anandra & Kusumawardhana, 2023; Sunyowati et al., 2019).

6.2 Indonesia–Timor Leste: Uti Possidetis Juris dan Persoalan Segmentasi Batas

Dalam konteks Indonesia–Timor Leste, beberapa rujukan menyebut bahwa penetapan batas darat dilakukan melalui Provisional Agreement on the Land Boundary 2005 dengan basis prinsip uti possidetis juris (Kadarsih et al., 2020). Rujukan tersebut menekankan bahwa perjanjian sementara itu belum menghasilkan batas definitif karena masih ada segmen batas yang tidak disepakati; sumber itu mengaitkan kegagalan tersebut dengan "kelemahan" uti possidetis juris yang mewajibkan negara baru mengikuti batas kolonial, lalu mengusulkan reinterpretasi yang memasukkan batas kerajaan terdahulu yang diakui dan dipelihara masyarakat adat (Kadarsih et al., 2020).

Sejalan dengan penekanan pada aspek historis dan peran komunitas lokal, studi tentang Oecusse—wilayah kantong Timor Leste yang dikelilingi Indonesia—merekomendasikan penerapan uti possidetis juris sebagai alternatif untuk mencegah perbedaan interpretasi dan mempercepat penyelesaian batas, sambil mencatat bahwa pelibatan masyarakat adat telah ditempuh dalam negosiasi (Arisanto & Mahadana, 2022). Sumber lain memaparkan aspek kelembagaan: Indonesia dan Timor Leste membentuk Joint Border Committee (JBC) sebagai forum penyelesaian sengketa batas darat, dan kedua negara "menyepakati" uti possidetis juris sebagai prinsip dasar penentuan garis batas; rujukan ini juga mengaitkan prinsip tersebut dengan konsekuensi bahwa wilayah Indonesia pasca-1945 meliputi seluruh wilayah jajahan Belanda (Sigit & Novianti, 2021).

Dalam dimensi hukum laut, kajian mengenai delimitasi maritim Timor Leste–Indonesia menempatkan penegasan batas darat sebagai tahap yang disepakati lebih dahulu dalam kerangka JBC, lalu dilanjutkan perundingan batas maritim; rujukan ini mengutip kewajiban pengaturan sementara dalam Pasal 74(3) dan 83(3) UNCLOS sambil tetap menegaskan argumen umum penghormatan perbatasan yang telah ada dalam peristiwa suksesi negara (Shahabuddin, 2019). Secara sintesis, rujukan-rujukan ini memperlihatkan bahwa uti possidetis juris di Indonesia–Timor Leste bekerja sebagai "patokan legal-historis," tetapi implementasinya dapat terganggu oleh ketidakjelasan bukti batas kolonial, perbedaan interpretasi, dan kebutuhan mengintegrasikan klaim/ingatan ruang dari komunitas lokal (Arisanto & Mahadana, 2022; Kadarsih et al., 2020).

6.3 Indonesia–Malaysia: Warisan Traktat Kolonial, MoU Teknis, dan Outstanding Boundary Problems

Dalam relasi Indonesia–Malaysia, beberapa rujukan memaparkan penerapan uti possidetis juris sebagai dasar umum bahwa kedua negara mewarisi wilayah dari penjajah sebelumnya, dan penegasan batas merujuk pada perjanjian kolonial antara Belanda dan Inggris (Anandra & Kusumawardhana, 2023; Nurvianti et al., 2023). Studi teknis-geospasial tentang batas darat Indonesia–Malaysia menyebut kedua negara menganut uti possidetis juris dan memakai instrumen kolonial—Konvensi 1891, Agreement 1915, dan Traktat 1928—sebagai dasar hukum proses penegasan batas (Nurvianti et al., 2023).

Dalam praktiknya, sumber yang sama menyatakan bahwa proses penegasan batas darat dimulai pada 1975 dan "selesai" pada 2000, namun masih terdapat Outstanding Boundary Problem (OBP) yang menghambat pengelolaan wilayah batas dan berpotensi memicu konflik, misalnya terkait isu pergeseran pilar batas (Nurvianti et al., 2023). Kajian lain tentang Sebatik menekankan bahwa demarkasi batas merujuk pada MoU 1973 tentang survei dan demarkasi garis batas, tetapi terdapat "Outstanding Boundary Problem" di Pulau Sebatik dan perbedaan rujukan yang dipakai Indonesia dan Malaysia dalam menentukan batas; kajian itu menyimpulkan bahwa MoU 1973 "belum mengikat sebagai hukum" baik dalam hukum nasional maupun sebagai perjanjian dalam hukum internasional (Darajati et al., 2023).

Dengan demikian, rujukan-rujukan yang tersedia memperlihatkan dua hal sekaligus: (i) uti possidetis juris mengarahkan para pihak untuk kembali ke traktat kolonial, tetapi (ii) perbedaan datum, interpretasi traktat, rujukan teknis (pilar vs. garis lintang), dan status instrumen (MoU vs. traktat batas) dapat mempertahankan ketidakpastian di lapangan (Darajati et al., 2023; Nurvianti et al., 2023).

6.4 Sipadan–Ligitan: Ketika Uti Possidetis Tidak Dapat Membuktikan Titel, Effectivités Menjadi Penentu

Rujukan mengenai sengketa Sipadan–Ligitan menegaskan bahwa, secara umum, hukum internasional mengenal uti possidetis juris sebagai prinsip bahwa batas negara mengikuti batas kekuasaan penjajah/pendahulunya (Rachma et al., 2019). Akan tetapi, rujukan yang sama menekankan bahwa penerapan logika uti possidetis mensyaratkan penentuan apakah Sipadan atau Ligitan termasuk jajahan Inggris atau Belanda, dan hal itu "tidak terbukti secara meyakinkan"; karena itu, uti possidetis tidak mampu menjadi dasar penentu dalam perkara tersebut (Rachma et al., 2019).

Sejalan dengan pola penalaran peradilan yang dikompilasi dalam literatur, effectivités dipahami berperan secara komplementer ketika titel/batas tidak dapat dibuktikan, sedangkan traktat dan uti possidetis diprioritaskan ketika dapat dibuktikan (Bangun, 2017). Sintesisnya: kasus Sipadan–Ligitan digunakan untuk menunjukkan limit epistemik uti possidetis—ia kuat bila rantai bukti batas kolonial jelas, tetapi melemah ketika bukti dokumenter otentik tidak memadai, sehingga faktor penguasaan efektif menjadi lebih menonjol (Bangun, 2017; Rachma et al., 2019).

________________________________________

7. Kritik dan Keterbatasan Doktrin: Stabilitas vs. "Warisan" Batas Kolonial yang Problematik

Walaupun doktrin ini sering dibenarkan atas dasar stabilitas dan pencegahan konflik, rujukan-rujukan yang tersedia juga memuat kritik substansial. Dalam kajian tentang Myanmar dan krisis Rohingya, uti possidetis dipandang terkait erat dengan keberlanjutan batas kolonial dalam negara pascakolonial; penulisnya menilai doktrin tersebut berkontribusi pada penekanan minoritas etnis dan potensi bencana kemanusiaan, serta meragukan klaim bahwa uti possidetis secara inheren mencegah konflik (Ekon, 2020).

Kajian lain tentang Punjab pascakolonial menilai konsekuensi uti possidetis dapat berdampak buruk pada self-determination dan memicu pembentukan identitas serta kekerasan intranegara, sehingga memperluas kritik fungsional atas doktrin stabilitas-batas (Barker, 2006). Kritik struktural yang sejalan juga muncul dalam pembacaan atas sengketa Indo–Nepal: prinsip yang "membekukan" batas kolonial dipandang problematik karena batas kolonial sering tidak dibentuk dengan mempertimbangkan realitas sosial-politik setempat (Mangku, 2018).

Kritik-kritik tersebut beririsan dengan temuan dalam studi Afrika kontemporer: penerapan uti possidetis juris secara ketat dalam sengketa Kamerun–Nigeria atas Bakassi dinilai "tidak tepat" dan tidak menghasilkan perdamaian/keamanan yang diantisipasi, sementara upaya penyesuaian batas kolonial melalui perundingan bilateral juga dapat gagal (Tamburini, 2025). Secara sintesis, rujukan-rujukan ini menyajikan gambaran yang ambivalen: uti possidetis juris dapat menstabilkan "titik awal" perbatasan, tetapi juga dapat melanggengkan garis kolonial yang arbitrer, menekan minoritas, atau tidak efektif mencegah konflik ketika realitas sosial, identitas, dan klaim historis lokal tidak terakomodasi (Ekon, 2020; Tamburini, 2025).

________________________________________

8. Uti Possidetis Juris dalam Perspektif Kawasan Bersejarah Islam

8.1 Batas Evidensi dalam Rujukan yang Tersedia

Pertanyaan "uti possidetis juris menurut hukum Islam" secara metodologis menuntut rujukan yang secara langsung membahas siyar/fiqh siyasah tentang pembentukan wilayah, perbatasan, dan suksesi kekuasaan. Namun, kumpulan referensi yang disediakan dalam kajian ini pada dasarnya membahas uti possidetis juris sebagai doktrin hukum internasional publik serta penerapannya dalam sengketa perbatasan modern, bukan sebagai kaidah yang dibangun dari sumber-sumber normatif hukum Islam (Ekon, 2020; Kadarsih et al., 2020; Sholikah, 2020). Karena itu, dari evidensi yang tersedia, tidak mungkin ditarik kesimpulan doktrinal yang ketat tentang "status" uti possidetis juris sebagai prinsip hukum Islam secara normatif-doktrinal (Kadarsih et al., 2020; Sholikah, 2020).

8.2 Penerapan Uti Possidetis di Wilayah Bersejarah Islam sebagai Praktik Hukum Internasional

Walaupun tidak menyediakan fondasi fiqh, beberapa rujukan menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki sejarah peradaban Islam tetap berada dalam rezim penataan perbatasan modern yang memakai perangkat hukum internasional seperti uti possidetis juris, bukan semata kategori hukum Islam klasik. Misalnya, studi tentang persempadanan Kelantan–Patani menegaskan bahwa uti possidetis juris dalam hukum internasional berarti negara berdaulat baru mewarisi garis sempadan negara pendahulunya; dengan demikian, garis sempadan yang disepakati dalam Perjanjian 1909 dipaparkan menjadi garis sempadan Persekutuan Tanah Melayu setelah merdeka pada 1957 (Dlamini et al., 2023). Kajian tersebut membahas efek persempadanan itu terhadap evolusi ketamadunan Islam dan politi Melayu, tetapi pengoperasian kaidah uti possidetis juris dijelaskan sebagai "kaedah undang-undang antarabangsa," bukan sebagai norma fiqh (Dlamini et al., 2023).

Dengan demikian, sintesis yang dapat dipertanggungjawabkan dari sumber yang ada adalah: (i) uti possidetis juris bekerja sebagai prinsip hukum internasional yang membingkai pembentukan batas negara modern—termasuk di kawasan bersejarah Islam—tetapi (ii) rujukan yang tersedia tidak memberikan dasar untuk mengkonstruksinya sebagai prinsip hukum Islam secara normatif-doktrinal (Anandra & Kusumawardhana, 2023; Dlamini et al., 2023).

________________________________________

9. Penutup

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, uti possidetis juris adalah doktrin hukum internasional yang mentransformasikan batas administratif pra-kemerdekaan menjadi batas internasional, membekukan titel teritorial pada momen kemerdekaan, dan sering diprioritaskan dalam penalaran penyelesaian sengketa wilayah dibanding effectivités ketika titel/batas dapat dibuktikan (Bangun, 2017; Brata et al., 2023; Kadarsih et al., 2020).

Dalam praktik Indonesia, doktrin ini digunakan untuk menjelaskan warisan wilayah kolonial dan menjadi titik tolak penegasan batas dengan negara tetangga—Timor Leste dan Malaysia—melalui rujukan pada traktat kolonial, MoU, serta mekanisme komite bersama. Namun, ia juga memunculkan persoalan ketika bukti kolonial tidak jelas atau interpretasi teknis berbeda (Darajati et al., 2023; Nurvianti et al., 2023; Sigit & Novianti, 2021). Literatur yang sama kuatnya juga memperlihatkan kritik: doktrin ini dapat melanggengkan batas kolonial yang arbitrer, membatasi self-determination, dan tidak selalu mencegah konflik (Ekon, 2020; Mangku, 2018; Tamburini, 2025).

Adapun terkait dimensi hukum Islam, kumpulan rujukan yang disediakan tidak memadai untuk menetapkan status doktrinal uti possidetis juris sebagai kaidah fiqh; yang dapat disimpulkan secara ketat hanyalah bahwa wilayah-wilayah bersejarah Islam pun dalam negara-bangsa modern menggunakan perangkat hukum internasional seperti uti possidetis juris dalam pembentukan/penegasan perbatasan, sebagaimana ditunjukkan misalnya pada kasus Kelantan–Patani dan konteks Indonesia (Anandra & Kusumawardhana, 2023; Dlamini et al., 2023). Untuk menjawab dimensi tersebut secara penuh, diperlukan korpus rujukan yang berbeda, yakni literatur siyar dan fiqh siyasah, yang tidak tersedia dalam daftar referensi yang dikaji dalam artikel ini.

________________________________________

Daftar Pustaka

Anandra, S. F., & Kusumawardhana, I. (2023). Tapal batas sang Garuda: Pendekatan Indonesia dalam diplomasi dan konflik perbatasan dengan Malaysia. Thejournalish Social and Government, 4(4), 413–432. https://doi.org/10.55314/tsg.v4i4.686

Arisanto, P. T., & Mahadana, K. R. (2022). Analisis sanksi ekonomi terhadap Rusia atas invasinya di Ukraina 2022. Transformasi Global, 9(2), 149–162. https://doi.org/10.21776/ub.jtg.009.02.6

Bangun, B. H. (2017). Konsepsi dan pengelolaan wilayah perbatasan negara: Perspektif hukum internasional. Tanjungpura Law Journal, 1(1), 52. https://doi.org/10.26418/tlj.v1i1.18331

Barker, J. C. (2006). Case concerning the Frontier Dispute (Benin/Niger). International and Comparative Law Quarterly, 55(3), 729–742. https://doi.org/10.1093/iclq/lei115

Brata, T. A., Sudarmanto, E., Lubis, A. F., & Hasibuan, K. (2023). Pengaruh resolusi Majelis Umum PBB terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam konflik Gaza. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2(11), 1047–1056. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.795

Chung, M. J. (2019). Analysis of the territorial issue regarding the Liancourt Rocks between Korea and Japan. The Korean Journal of International and Comparative Law, 7(1), 1–66. https://doi.org/10.1163/22134484-12340116

Darajati, M. R., Syafei, M., & Sudagung, A. D. (2023). Border area management: How should Indonesia reform? Uti Possidetis Journal of International Law, 4(3), 375–405. https://doi.org/10.22437/up.v4i3.25741

Dlamini, H. P., Awasom-Fru, M. M., Dlamini, L. P., & Awasom-Fru, S. (2023). Towards understanding the Cameroon-Nigeria and the Eswatini-South African border dispute through the prism of the principle of uti possidetis juris customary international law. Africa Development, 47(4), 239–265. https://doi.org/10.57054/ad.v47i4.2984

Ekon, Y. M. P. (2020). Penerapan prinsip uti possidetis juris dalam penetapan batas darat Indonesia dan Timor Leste. Jurnal Bina Mulia Hukum, 5(2), 196–219. https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.18

Hartati, A. Y. (2020). Konflik Azerbaijan dengan Armenia atas wilayah Nagorno-Karabakh dalam konteks hukum internasional. Qistie, 13(2), 184. https://doi.org/10.31942/jqi.v13i2.3909

Itasari, E. R. (2020). Pengelolaan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia tentang tingkat ekonomi di wilayah kedua negara. Ganesha Civic Education Journal, 2(1), 9–16. https://doi.org/10.23887/gancej.v2i1.109

Kadarsih, D. A. R., Kurnia, M. P., & Hidayatullah, S. (2020). Legal status of MoU determining the limits of the territory area between Indonesia and Malaysia. Mulawarman Law Review, 126–137. https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i2.343

Mangku, D. G. S. (2017). Peran Border Liaison Committee (BLC) dalam pengelolaan perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Perspektif, 22(2), 80. https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i2.616

Mangku, D. G. S. (2018). Implementasi Joint Border Committee (JBC) untuk penyelesaian sengketa perbatasan darat antara Indonesia–Timor Leste. Jurnal Yuridis, 5(1), 43. https://doi.org/10.35586/.v5i1.316

Nurvianti, D., Irawan, A., Fathurrahman, F., & Fridayanti, S. (2023). Rethinking the sovereignty principle: Is it a legal provision or a political domain nowadays? Indonesia Law Reform Journal, 3(1), 79–95. https://doi.org/10.22219/ilrej.v3i1.25686

Rachma, T. R. N., Purnasari, D., & Rimayanti, A. (2019). Akurasi geometrik hasil orthorektifikasi citra Pleiades: Studi kasus Pulau Sebatik perbatasan Indonesia–Malaysia. Seminar Nasional Geomatika, 3, 39. https://doi.org/10.24895/sng.2018.3-0.916

Saputra, Y. D., & Ramlan, R. (2021). Penerapan prinsip self determination terhadap pembentukan negara Kosovo ditinjau dari perspektif hukum internasional. Uti Possidetis Journal of International Law, 1(2), 193–223. https://doi.org/10.22437/up.v1i2.9867

Shahabuddin, M. (2019). Post-colonial boundaries, international law, and the making of the Rohingya crisis in Myanmar. Asian Journal of International Law, 9(2), 334–358. https://doi.org/10.1017/s2044251319000055

Sholikah, D. I. (2020). Analisis penyelesaian perbatasan laut antara Peru dengan Chili yang diselesaikan oleh Mahkamah Internasional (ICJ). Jurnal Hukum Lex Generalis, 1(1), 25–34. https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i1.195

Sigit, R. N., & Novianti, N. (2021). Perlindungan terhadap orang tanpa kewarganegaraan (stateless people) dalam hukum internasional: Studi kasus etnis Rohingya di Myanmar. Uti Possidetis Journal of International Law, 1(1), 118–147. https://doi.org/10.22437/up.v1i1.8303

Sunyowati, D., Adam, H., & Vinata, R. T. (2019). The principles of uti possidetis juris as an alternative to settlement determination of territorial limits in the Oecusse sacred area: Study of the NKRI and RDTL boundaries. Yuridika, 34(2), 279. https://doi.org/10.20473/ydk.v34i2.12640

Tamburini, F. (2025). The myth of the African Balkanization: Between self-determination, secession, and respect for post-colonial borders. Journal of Asian and African Studies, 61(3), 2328–2343. https://doi.org/10.1177/00219096251341582