01764 - Upaya Hukum Luar Biasa: Peninjauan Kembali dan Kasasi Demi Kepentingan Hukum Terhadap Putusan Berkekuatan Hukum Tetap

Abstrak

Artikel ini mengkaji upaya hukum luar biasa dalam sistem hukum acara Indonesia, khususnya peninjauan kembali (PK) dan kasasi demi kepentingan hukum (KDKH) sebagai instrumen koreksi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde/BHT). Dengan menggunakan metode kajian normatif-analitis berbasis literatur, artikel ini menelaah karakter, tujuan, subjek pengaju, serta perdebatan konseptual yang melingkupi kedua lembaga hukum tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa PK dan KDKH menempati posisi yang berbeda secara fungsional: PK diorientasikan sebagai kanal koreksi demi keadilan dan kebenaran materiil bagi pihak yang diputus, sedangkan KDKH berfungsi sebagai instrumen pelurusan penerapan hukum demi kepentingan tertib hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung. Artikel ini juga mengidentifikasi tegangan normatif antara nilai kepastian hukum dan keadilan substantif, baik dalam perdebatan pembatasan frekuensi PK maupun dalam perspektif hukum Islam yang menekankan pertimbangan mashlahah–mafsadah dalam konteks peradilan agama.

Kata kunci: upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali, kasasi demi kepentingan hukum, inkracht van gewijsde, kepastian hukum, mashlahah al-mursalah

________________________________________

Abstract

This article examines extraordinary legal remedies in the Indonesian procedural law system, specifically judicial review (peninjauan kembali/PK) and cassation in the interest of law (kasasi demi kepentingan hukum/KDKH) as corrective instruments against decisions that have obtained permanent legal force (inkracht van gewijsde/BHT). Employing a normative-analytical method based on literature review, this article explores the characteristics, purposes, eligible applicants, and conceptual debates surrounding both legal institutions. The findings indicate that PK and KDKH occupy functionally distinct positions: PK is oriented as a corrective channel for justice and material truth for the parties subject to the decision, while KDKH functions as an instrument for rectifying the application of law in the interest of legal order, submitted by the Attorney General. This article further identifies normative tensions between legal certainty and substantive justice, both in debates over the frequency limitation of PK and in the Islamic law perspective that emphasizes the weighing of mashlahah–mafsadah in the context of religious court proceedings.

Keywords: extraordinary legal remedy, judicial review, cassation in the interest of law, inkracht van gewijsde, legal certainty, mashlahah al-mursalah

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam sistem hukum acara di Indonesia, upaya hukum merupakan sarana yang disediakan oleh hukum untuk menolak atau melawan putusan pengadilan. Secara sistematik, upaya hukum dibedakan menjadi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa (Masrufah & Wibowo, 2023; Mustakim, 2022; Rustamaji, 2020). Banding dan kasasi (biasa) tergolong sebagai upaya hukum biasa, sedangkan peninjauan kembali (PK) dan kasasi demi kepentingan hukum (KDKH) merupakan upaya hukum luar biasa (extraordinary legal remedy) (Masrufah & Wibowo, 2023; Mustakim, 2022; Peremana et al., 2020; Rustamaji, 2020).

Pembeda konseptual yang fundamental antara keduanya terletak pada objek yang disasar: upaya hukum luar biasa pada prinsipnya diarahkan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde/BHT), sehingga ia berfungsi sebagai "kanal koreksi" ketika upaya biasa telah tertutup (Masrufah & Wibowo, 2023; Misran et al., 2024; Peremana et al., 2020; Sitepu, 2021). Konsekuensinya, suatu putusan menjadi berkekuatan hukum tetap ketika tidak tersedia lagi upaya hukum biasa—atau pihak yang berhak tidak menggunakannya dalam tenggang waktu yang diperkenankan—dan putusan kasasi Mahkamah Agung termasuk dalam kategori ini (Sitepu, 2021).

Keberadaan PK dan KDKH sebagai instrumen koreksi pasca-inkracht mencerminkan pengakuan bahwa sistem peradilan bertingkat yang telah berjalan melalui jalur biasa pun masih menyimpan risiko kekeliruan. Oleh karena itu, koreksi luar biasa—meski bersifat pengecualian—diposisikan untuk menjawab risiko tersebut (Manaqib, 2019; Masrufah & Wibowo, 2023; Peremana et al., 2020).

Artikel ini bertujuan mengkaji secara komprehensif konstruksi normatif, karakteristik, serta perdebatan konseptual yang melingkupi PK dan KDKH sebagai upaya hukum luar biasa, termasuk perspektif hukum Islam dalam konteks peradilan agama di Indonesia.

________________________________________

2. Peninjauan Kembali sebagai Upaya Hukum Luar Biasa

2.1 Karakter, Tujuan, dan Sifat Eksekutorial Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang ditujukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Masrufah & Wibowo, 2023; Misran et al., 2024; Peremana et al., 2020; Sitepu, 2021). Tujuan normatif PK adalah sebagai instrumen untuk mengejar keadilan dan kebenaran materiil melalui koreksi atas putusan yang telah inkracht (Basri, 2021; Chakim, 2016; Manaqib, 2019; Peremana et al., 2020). Dalam konstruksi ini, PK dipahami sebagai "pengecualian/penyimpangan" dari upaya hukum biasa (banding dan kasasi), sehingga syarat dan ruang gunaannya diperlakukan secara limitatif dan ketat (Masrufah & Wibowo, 2023; Misran et al., 2024; Mustakim, 2022; Saputra et al., 2022).

Terkait hubungannya dengan eksekusi, PK pada asasnya tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan, dan karakter inilah yang turut menjelaskan mengapa PK dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa (Manaqib, 2019; Masrufah & Wibowo, 2023). Dengan kata lain, sekalipun PK dibuka terhadap putusan berkekuatan tetap, sistem yang berlaku tetap berupaya menjaga stabilitas eksekusi putusan inkracht melalui prinsip tidak-suspensif tersebut (Manaqib, 2019; Masrufah & Wibowo, 2023).

2.2 Dasar-Dasar Pengajuan Peninjauan Kembali

Dalam konteks perkara pidana, PK diatur dalam kerangka KUHAP Bab XVIII. Alasan-alasan pengajuan PK berkisar pada keadaan baru (novum) serta kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata (Masrufah & Wibowo, 2023; Mustakim, 2022; Rustamaji, 2020). KUHAP sendiri membagi upaya hukum luar biasa menjadi KDKH yang diajukan oleh Jaksa Agung, dan PK yang diajukan terhadap putusan berkekuatan tetap (Mustakim, 2022; Peremana et al., 2020; Rustamaji, 2020).

Dengan demikian, syarat "putusan inkracht" bukan sekadar formalitas, melainkan elemen konseptual yang membedakan PK dari koreksi biasa yang masih berada dalam rangkaian pemeriksaan bertingkat (Peremana et al., 2020; Sitepu, 2021).

2.3 Subjek yang Berhak Mengajukan Peninjauan Kembali: Limitasi dan Polemik Praktik

Dalam perkara pidana, subjek pengaju PK dibatasi pada terpidana atau ahli warisnya (Masrufah & Wibowo, 2023; Rustamaji, 2020). Namun demikian, terdapat polemik dalam praktik ketika jaksa atau penuntut umum mencoba menggunakan PK, sehingga muncul perdebatan mengenai konsistensi dengan desain KUHAP dan kepastian hukum (Auliya et al., 2023; Gumbira, 2016; Rustamaji, 2020). Persoalan ini menempatkan diri dalam tarik-menarik antara perlindungan hak, kepastian hukum, dan desain upaya hukum luar biasa yang semestinya bersifat limitatif (Auliya et al., 2023; Gumbira, 2016; Utomo & Pamungkas, 2022).

2.4 Debat Pembatasan Frekuensi Peninjauan Kembali: Kepastian Hukum versus Keadilan

Salah satu isu besar yang melingkupi PK adalah pertentangan antara nilai keadilan/kebenaran materiil dan kepastian hukum dalam pembatasan frekuensi pengajuannya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 memicu pro-kontra karena memosisikan PK sebagai sarana memperoleh keadilan dan kebenaran materiil yang tidak seharusnya dibatasi oleh limitasi formal tertentu (Chakim, 2016; Peremana et al., 2020; Utomo & Pamungkas, 2022). Di sisi lain, Mahkamah Agung merespons melalui SEMA Nomor 7 Tahun 2014 yang menegaskan pembatasan PK demi kepastian hukum, sehingga menimbulkan ketegangan normatif dan problem harmonisasi (Chakim, 2016; Utomo & Pamungkas, 2022).

Dalam perkara perdata, pembatasan PK—misalnya hanya satu kali—sering dibingkai sebagai perangkat untuk menjamin kepastian hukum, mengingat PK diposisikan sebagai extraordinary legal remedy yang semestinya sangat limitatif (Basri, 2021; Saputra et al., 2022). Dengan demikian, desain PK sebagai upaya luar biasa selalu bergerak di antara dua kutub: koreksi demi keadilan substantif dan kebutuhan menutup sengketa demi kepastian hukum (Basri, 2021; Chakim, 2016; Peremana et al., 2020; Saputra et al., 2022).

________________________________________

3. Kasasi Demi Kepentingan Hukum sebagai Upaya Hukum Luar Biasa

3.1 Posisi Kasasi Demi Kepentingan Hukum dalam KUHAP dan Karakteristiknya

Kasasi demi kepentingan hukum merupakan upaya hukum luar biasa yang secara eksplisit diatur dalam Bab XVIII KUHAP, berdampingan dengan PK (Masrufah & Wibowo, 2023; Mustakim, 2022; Peremana et al., 2020; Rustamaji, 2020). KDKH bersifat khusus: diajukan demi kepentingan hukum—bukan semata kepentingan para pihak—dan diajukan oleh Jaksa Agung (Peremana et al., 2020; Rustamaji, 2020). Dengan begitu, KDKH menjadi kanal koreksi yang secara konseptual diarahkan pada penjagaan kesatuan penerapan hukum, sekaligus menempatkan negara melalui Jaksa Agung sebagai aktor pengusul koreksi demi tertib hukum (Peremana et al., 2020; Rustamaji, 2020).

3.2 Objek Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Dampaknya terhadap Para Pihak

KDKH dapat diajukan terhadap putusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung (Rustamaji, 2020). Putusan KDKH tidak dimaksudkan untuk merugikan para pihak yang berkepentingan, karena orientasinya adalah "meluruskan hukumnya" dan menjaga kesatuan hukum (Ardiansyah et al., 2021; Gumbira, 2016).

Dalam kerangka ini, KDKH menempati posisi yang berbeda dari PK: PK diproyeksikan sebagai kanal koreksi yang berorientasi pada perlindungan pihak tertentu (misalnya terpidana) terhadap putusan inkracht, sedangkan KDKH lebih menonjol sebagai instrumen koreksi norma penerapan hukum demi tertib hukum (Ardiansyah et al., 2021; Gumbira, 2016; Peremana et al., 2020).

3.3 Relasi Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali: Isu Substitusi dan Ketidakpastian

Terdapat implikasi sistemik apabila KDKH "tergeser" oleh penggunaan PK oleh jaksa. Apabila jaksa dibolehkan mengajukan PK, maka secara fungsional hal itu berpotensi "menghapuskan" urgensi KDKH, karena PK dipandang lebih "bermanfaat" dalam arti berdampak langsung, sedangkan KDKH secara desain diarahkan hanya untuk meluruskan hukum dan tidak memvonis ulang para pihak (Auliya et al., 2023; Gumbira, 2016). Persoalan tersebut juga berkaitan dengan problem kepastian hukum dan konsistensi desain upaya hukum luar biasa (Auliya et al., 2023; Gumbira, 2016; Utomo & Pamungkas, 2022).

________________________________________

4. Perspektif Hukum Islam: Fokus pada Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, dan Mashlahah Al-Mursalah

4.1 Batas Sumber: Tidak Ada Pemaparan Fikih Klasik tentang Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Konstruksi fikih klasik tentang "kasasi demi kepentingan hukum" sebagai institusi yang setara tidak ditemukan dalam literatur yang tersedia, sehingga analisis "menurut hukum Islam" dalam bagian ini dibatasi pada bagaimana peninjauan kembali—atau koreksi putusan—dipahami dan dioperasionalkan dalam konteks hukum Islam di Indonesia, terutama di lingkungan peradilan agama dan kerangka mashlahah (Suhandi, 2020). Oleh karena itu, KDKH dijelaskan terutama sebagai institusi KUHAP dalam hukum positif Indonesia, bukan sebagai lembaga yang dirumuskan dalam hukum Islam (Mustakim, 2022; Peremana et al., 2020; Rustamaji, 2020; Suhandi, 2020).

4.2 Peninjauan Kembali dalam Perkara Perceraian di Peradilan Agama: Kekosongan Pengaturan Kompilasi Hukum Islam dan Pertimbangan Mashlahah

Kajian tentang PK dalam perkara perceraian di peradilan agama dengan pendekatan mashlahah al-mursalah menyatakan bahwa "hukum Islam" dalam perspektif penulis yang bersangkutan dipandang hanya mengatur peninjauan kembali secara umum dan belum sedetail hukum acara modern (Suhandi, 2020). Pada saat yang sama, terdapat kekosongan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait pengaturan PK terhadap putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara perceraian, sehingga praktik peradilan agama pada aspek PK kemudian menggunakan hukum acara perdata umum (Suhandi, 2020).

Yang paling relevan secara normatif adalah tesis bahwa PK terhadap putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dinilai berpotensi melahirkan mafsadat (problem sosial baru), sehingga demi kepastian hukum disarankan agar upaya hukum dalam perceraian cukup sampai tingkat upaya hukum biasa—misalnya banding, kasasi, atau verzet—tanpa melanjutkan ke PK (Suhandi, 2020). Dengan demikian, dalam konteks ini, "upaya hukum luar biasa menurut hukum Islam" tidak dipresentasikan sebagai pembukaan koreksi tanpa batas, melainkan sebagai arena penimbangan mashlahah–mafsadah yang dapat berujung pada rekomendasi pembatasan koreksi demi kepastian hukum dan ketertiban sosial (Suhandi, 2020).

4.3 Sintesis Nilai: Keadilan Substantif versus Kepastian Hukum sebagai Problem Bersama

Walaupun perspektif hukum Islam dalam konteks peradilan agama menekankan risiko mafsadat PK pasca-inkracht dalam perkara perceraian (Suhandi, 2020), perspektif hukum positif menekankan bahwa upaya hukum luar biasa secara konseptual bertujuan menemukan keadilan dan kebenaran materiil (Chakim, 2016; Manaqib, 2019; Peremana et al., 2020). Di sisi lain, literatur perdata menekankan ratio legis pembatasan PK demi kepastian hukum (Basri, 2021; Saputra et al., 2022).

Dengan membaca keduanya secara berdampingan, tampak bahwa dilema "keadilan versus kepastian" bukan hanya problem teknik hukum positif, melainkan juga masuk ke dalam perdebatan normatif ketika instrumen koreksi putusan dioperasikan pada perkara-perkara berimplikasi sosial-keagamaan seperti perceraian (Basri, 2021; Suhandi, 2020).

________________________________________

5. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut.

Pertama, PK dan KDKH diposisikan sebagai upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht/BHT), dengan PK ditujukan sebagai kanal koreksi putusan inkracht demi keadilan dan kebenaran materiil, serta KDKH sebagai kanal koreksi demi kepentingan hukum yang diajukan Jaksa Agung (Masrufah & Wibowo, 2023; Mustakim, 2022; Peremana et al., 2020; Rustamaji, 2020; Sitepu, 2021).

Kedua, PK dipahami sebagai extraordinary remedy yang tidak menunda eksekusi, beroperasi secara limitatif, dan memunculkan perdebatan pembatasan—satu kali versus lebih dari satu kali—sebagai benturan antara kepastian hukum dan keadilan (Chakim, 2016; Manaqib, 2019; Masrufah & Wibowo, 2023; Saputra et al., 2022; Utomo & Pamungkas, 2022).

Ketiga, KDKH dipahami sebagai extraordinary remedy oleh Jaksa Agung yang berorientasi pada pelurusan hukum dan tidak dimaksudkan merugikan para pihak, sehingga berbeda dari PK yang lebih terkait dengan koreksi langsung atas nasib pihak yang diputus (Ardiansyah et al., 2021; Gumbira, 2016; Rustamaji, 2020).

Keempat, dalam perspektif hukum Islam yang muncul dalam literatur, fokusnya adalah PK dalam peradilan agama: terdapat klaim kekosongan pengaturan dalam KHI sehingga praktik menggunakan hukum acara perdata umum, dan analisis mashlahah al-mursalah dapat mengarah pada rekomendasi pembatasan PK dalam perceraian karena risiko mafsadat pasca-inkracht (Suhandi, 2020).

Kelima, tidak terdapat pemaparan dalam literatur yang tersedia mengenai padanan fikih klasik untuk kasasi demi kepentingan hukum, sehingga penjelasan KDKH terbatas pada konstruksi KUHAP dan hukum positif Indonesia (Mustakim, 2022; Peremana et al., 2020; Rustamaji, 2020; Suhandi, 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ardiansyah, F. H., Alfitra, A., & Elda, T. (2021). Upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara perdata (studi putusan Mahkamah Agung Nomor 118/PK/Pdt/2018). Journal of Legal Research, 2(2), 289–306. https://doi.org/10.15408/jlr.v2i2.14638

Auliya, I. H. A. H., Amiruddin, A., & Pancaningrum, R. K. (2023). Kewenangan jaksa mengajukan peninjauan kembali perkara pidana. Indonesia Berdaya, 4(3), 1175–1182. https://doi.org/10.47679/ib.2023540

Basri, H. (2021). Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia. Sign Jurnal Hukum, 2(2), 104–121. https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90

Chakim, M. L. (2016). Mewujudkan keadilan melalui upaya hukum peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 12(2), 328. https://doi.org/10.31078/jk1227

Gumbira, S. W. (2016). Problematika peninjauan kembali dalam sistem peradilan pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan pasca SEMA RI No. 7 Tahun 2014 (suatu analisa yuridis dan asas-asas dalam hukum peradilan pidana). Jurnal Hukum & Pembangunan, 46(1), 106. https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no1.44

Manaqib, U. (2019). Analisis yuridis terhadap alasan penemuan novum palsu sebagai dasar peninjauan kembali kedua dalam perkara perdata. Al-Hukama, 9(1), 130–148. https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.130-148

Masrufah, & Wibowo, A. (2023). Perihal putusan dan upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2(1), 113–118. https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.109

Misran, M., Tanjung, D., & Pagar, P. (2024). Telaah kritis upaya peninjauan kembali dalam perkara perceraian di peradilan agama perspektif mashlahat al-mursalah. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 10(2), 137. https://doi.org/10.29210/020242610

Mustakim, M. (2022). Kajian hukum peniadaan peninjauan kembali dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Adhaper Jurnal Hukum Acara Perdata, 8(1), 127. https://doi.org/10.36913/jhaper.v8i1.174

Peremana, I. M. W. A., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Tinjauan yuridis pengajuan permohonan peninjauan kembali pada perkara pidana dalam sistem hukum Indonesia. Jurnal Preferensi Hukum, 1(2), 99–105. https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2347.99-105

Rustamaji, A. W. H. M. (2020). Kajian terhadap putusan peninjauan kembali terpidana dikabulkan atas dasar novum dan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata perkara penipuan (studi putusan Mahkamah Agung 21/PK/pid/2015). Verstek, 8(1). https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39600

Saputra, I. E., Irwan, M., & Rahman, A. (2022). Analisis normatif kewenangan peninjauan kembali oleh kejaksaan. Sawerigading Law Journal, 1(2), 101–111. https://doi.org/10.62084/slj.v1i2.222

Sitepu, Y. B. (2021). Upaya hukum dalam mempertahankan hak-hak pekerja/buruh yang mengalami PHK (pemutusan hubungan kerja) karena kesalahan berat. Jurnal Hukum Visio Justisia, 1(1), 127. https://doi.org/10.19166/vj.v1i1.3817

Suhandi, H. (2020). Upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan bebas. Journal of Legal Research, 2(1), 183–190. https://doi.org/10.15408/jlr.v2i1.19294

Utomo, G. H., & Pamungkas, Y. (2022). Analisis putusan hakim terhadap upaya hukum peninjauan kembali penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Reformasi Hukum Trisakti, 4(5), 1053–1066. https://doi.org/10.25105/refor.v4i5.15084