01763 - Upaya Hukum Biasa Dalam Penegakan Hukum Islam Di Indonesia: Kajian Banding Dan Kasasi Di Lingkungan Peradilan Agama

Ordinary Legal Remedies In The Enforcement Of Islamic Law In Indonesia: A Study Of Appeal And Cassation In The Religious Court System

Abstrak

Upaya hukum biasa merupakan instrumen fundamental dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya dalam konteks penegakan hukum Islam melalui institusi Peradilan Agama. Artikel ini mengkaji secara sistematis konsep, mekanisme, dan implikasi upaya hukum biasa berupa banding ke Pengadilan Tinggi Agama dan kasasi ke Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam kerangka hukum acara yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan kajian kepustakaan, penelitian ini menganalisis karakteristik utama upaya hukum biasa, yakni keterikatan pada tenggang waktu tertentu, sifatnya sebagai hak para pihak, serta perbedaan fungsi antara banding sebagai ranah judex facti dan kasasi sebagai ranah judex juris. Hasil kajian menunjukkan bahwa tenggang waktu 14 hari merupakan patokan yang berlaku baik untuk banding maupun kasasi, dengan konsekuensi gugurnya hak apabila tenggang waktu tersebut terlampaui. Di samping itu, terdapat sejumlah pengecualian yang membatasi berlakunya mekanisme banding dan kasasi secara umum, antara lain dalam prosedur gugatan sederhana dan jenis perkara tertentu. Temuan ini menegaskan bahwa upaya hukum biasa, meskipun merupakan hak setiap pencari keadilan, tetap dibingkai oleh batasan prosedural yang ketat guna mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Kata kunci: upaya hukum biasa, banding, kasasi, Peradilan Agama, hukum Islam, tenggang waktu

________________________________________

Abstract

Ordinary legal remedies constitute a fundamental instrument in the Indonesian judicial system, particularly in the context of Islamic law enforcement through the Religious Court institution. This article systematically examines the concept, mechanism, and implications of ordinary legal remedies in the form of appeal to the High Religious Court (Pengadilan Tinggi Agama) and cassation to the Supreme Court (Mahkamah Agung), as regulated under the applicable procedural law framework. Employing a juridical-normative approach and literature review, this study analyzes the key characteristics of ordinary legal remedies, namely their binding nature to specific time limits, their status as the right of the parties, and the functional distinction between appeal as the domain of judex facti and cassation as the domain of judex juris. The findings indicate that a 14-day time limit serves as the applicable benchmark for both appeal and cassation, with the consequence that the right lapses upon the expiration of the said period. Furthermore, there are several exceptions that restrict the general applicability of the appeal and cassation mechanisms, including in small claims procedures and certain types of cases. These findings affirm that ordinary legal remedies, while constituting the right of every justice seeker, remain framed by strict procedural constraints in order to realize the principle of simple, swift, and low-cost adjudication.

Keywords: ordinary legal remedies, appeal, cassation, Religious Court, Islamic law, time limit

________________________________________

I. PENDAHULUAN

Sistem peradilan Indonesia mengenal pembagian upaya hukum ke dalam dua kategori pokok: upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Dalam konteks penegakan hukum Islam, pembagian ini sangat relevan karena Peradilan Agama sebagai institusi negara yang menyelenggarakan pemeriksaan dan pemutusan perkara-perkara tertentu bagi orang-orang Islam — misalnya perkara perkawinan, kewarisan, wakaf, dan bidang lain yang menjadi kompetensinya — menerapkan hukum Islam sebagai hukum materiil yang ditegakkan melalui mekanisme peradilan berjenjang negara (Candra, 2020; Nuzha, 2020).

Struktur peradilan berjenjang yang relevan untuk Peradilan Agama adalah Pengadilan Agama pada tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama pada tingkat banding, dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi (Jasmani, 2017; Nuzha, 2020). Kerangka berjenjang ini selaras dengan gambaran umum sistem peradilan Indonesia yang mengenal tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi (Machmudin, 2016; Rohman & Sugeng, 2018).

Dalam sistem peradilan demikian, upaya hukum diposisikan sebagai sarana koreksi atas putusan pengadilan, karena pihak yang kalah atau pihak yang tidak puas diberi kesempatan menolak atau tidak menerima putusan melalui mekanisme yang disediakan hukum acara (Jayadi, 2018; Masrufah & Wibowo, 2023). Literatur yang tersedia menegaskan klasifikasi pokok: upaya hukum biasa — antara lain banding dan kasasi, serta dalam beberapa konteks juga mencakup perlawanan (verzet) — dan upaya hukum luar biasa, misalnya peninjauan kembali (Ardiansyah et al., 2021; Basri, 2021; Handoko, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini memusatkan pembahasan pada banding dan kasasi sebagai inti upaya hukum biasa (Basri, 2021; Machmudin, 2016), dengan tujuan menguraikan konsep, mekanisme, tenggang waktu, serta implikasi hukumnya dalam kerangka Peradilan Agama di Indonesia.

________________________________________

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif (normative legal research) dengan teknik pengumpulan data berupa kajian kepustakaan (library research). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan upaya hukum biasa dalam sistem Peradilan Agama di Indonesia. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi karakteristik, mekanisme, dan implikasi hukum banding dan kasasi sebagai upaya hukum biasa dalam penegakan hukum Islam di Indonesia.

________________________________________

III. PEMBAHASAN

A. Pengertian Upaya Hukum Biasa dan Ciri Utamanya: Terikat Tenggang Waktu

Sumber-sumber yang tersedia menekankan bahwa upaya hukum biasa pada asasnya "membuka kesempatan" terhadap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan masih tersedia; jika tidak diajukan hingga lewat tenggang waktu tersebut, pihak yang berkepentingan tidak dapat lagi mengajukan upaya hukum itu (Masrufah & Wibowo, 2023). Penjelasan ini sejalan dengan analisis yang menempatkan tenggang waktu sebagai syarat formal yang melekat pada upaya hukum biasa, yang dikaitkan dengan kepastian hukum dalam proses berperkara (Handoko, 2020; Swantoro et al., 2017). Dengan demikian, upaya hukum biasa tidak hanya dipahami sebagai jenis upaya koreksi putusan, tetapi juga sebagai mekanisme yang secara prosedural dibatasi oleh batas waktu (Masrufah & Wibowo, 2023; Swantoro et al., 2017).

Sumber lain menambahkan ciri penting: sebagaimana banding, kasasi juga merupakan "hak" dan bukan "kewajiban," serta berada dalam kategori upaya hukum biasa (Machmudin, 2016). Artinya, keberlakuan banding dan kasasi sangat bergantung pada pilihan para pihak, namun pilihan itu harus dilakukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan atau ketentuan prosedural yang dirujuk (Machmudin, 2016; Masrufah & Wibowo, 2023).

________________________________________

B. Banding sebagai Upaya Hukum Biasa di Lingkungan Peradilan Agama

1. Definisi dan Fungsi Banding

Banding (appel) dipaparkan sebagai permohonan pemeriksaan kembali terhadap putusan atau penetapan pengadilan tingkat pertama karena pihak merasa tidak puas; permohonan diajukan ke pengadilan tingkat banding yang membawahi pengadilan tingkat pertama, melalui pengadilan tingkat pertama itu sendiri, serta dilakukan dalam tenggang waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu (Ibrahim, 2018). Dalam kerangka Peradilan Agama, institusi bandingnya adalah Pengadilan Tinggi Agama (Jasmani, 2017; Nuzha, 2020), sedangkan perkara pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Agama (Jasmani, 2017; Nuzha, 2020).

Konstruksi "pemeriksaan kembali" pada tingkat banding juga koheren dengan gambaran bahwa pemeriksaan di tingkat pertama dan banding sama-sama merupakan ranah judex facti — yakni pemeriksaan perkara, duduk perkara, dan/atau fakta — sementara kasasi diposisikan berbeda sebagai judex juris (Gunawan, 2007; Machmudin, 2016). Karena itu, banding berfungsi sebagai kanal korektif atas putusan tingkat pertama dengan membuka ruang pemeriksaan ulang pada tingkat yang lebih tinggi dalam struktur peradilan (Ibrahim, 2018; Machmudin, 2016).

2. Tenggang Waktu Pengajuan Banding

Mengenai tenggang waktu, sumber-sumber yang tersedia menyatakan bahwa banding dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diberitahukan kepada para pihak atau yang bersangkutan (Muhibuddin et al., 2017; Zainal, 2022). Dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, juga disebutkan bahwa pihak yang tidak puas dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan; apabila pihak tidak hadir, penyampaian putusan dilakukan oleh juru sita dan pihak yang tetap tidak puas dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diterima oleh yang bersangkutan (Hudawati, 2020). Rangkaian ini menegaskan bahwa patokan waktu banding dibangun dari momen pemberitahuan atau penerimaan putusan, sekaligus menguatkan prinsip umum bahwa upaya hukum biasa hanya tersedia selama tenggang waktu belum lampau (Hudawati, 2020; Masrufah & Wibowo, 2023).

3. Konsekuensi Lewat Tenggang Waktu

Karena upaya hukum biasa mensyaratkan tenggang waktu tertentu, maka lewatnya tenggang waktu berimplikasi pada hilangnya kesempatan mengajukan upaya hukum yang bersangkutan (Masrufah & Wibowo, 2023; Swantoro et al., 2017). Dalam konteks putusan yang "berkekuatan hukum tetap," penjelasan yang tersedia menerangkan bahwa suatu putusan memperoleh kekuatan hukum tetap ketika tidak ada lagi upaya hukum biasa yang tersedia (Gunawan, 2007). Gambaran serupa juga muncul dalam uraian mengenai kriteria putusan berkekuatan hukum tetap, misalnya putusan tingkat pertama yang tidak diajukan banding, putusan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi, atau putusan kasasi Mahkamah Agung (Sobari, 2022). Dengan demikian, tidak digunakannya banding dalam tenggang waktunya merupakan salah satu jalur menuju status putusan yang tidak lagi terbuka bagi upaya hukum biasa (Gunawan, 2007; Sobari, 2022).

________________________________________

C. Kasasi sebagai Upaya Hukum Biasa: Peran Mahkamah Agung sebagai Judex Juris

1. Definisi Kasasi dan Kedudukannya

Kasasi dijelaskan sebagai permohonan pembatalan putusan atau penetapan pengadilan karena alasan tertentu, diajukan dalam waktu tertentu dan dengan syarat tertentu (Ibrahim, 2018). Literatur lain menegaskan kasasi sebagai upaya hukum biasa pada tingkat terakhir yang diperiksa oleh Mahkamah Agung, dan secara konseptual terkait dengan "pembatalan" putusan pengadilan sebelumnya (Basri, 2021). Dalam arsitektur peradilan, Mahkamah Agung merupakan puncak peradilan tingkat kasasi (Machmudin, 2016; Nuzha, 2020).

Sumber yang membahas karakter kasasi dalam sistem kontinental Indonesia menekankan bahwa kasasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mengawasi segi penerapan hukum dalam putusan pengadilan (Subekti, 1983). Hal ini sejalan dengan penjelasan bahwa kasasi merupakan ranah judex juris: Mahkamah Agung memeriksa interpretasi, konstruksi, dan penerapan hukum terhadap fakta yang telah ditentukan judex facti (Machmudin, 2016). Sejalan pula dengan uraian bahwa pada tingkat kasasi, pemeriksaan difokuskan pada penerapan hukumnya, berbeda dari tingkat pertama dan banding yang memeriksa keseluruhan pokok perkara (Gunawan, 2007).

2. Objek Pemeriksaan Kasasi

Batasan substantif kasasi dipertegas dalam beberapa rujukan: Mahkamah Agung memeriksa penerapan hukum saja, sehingga "duduk perkara" atau fakta pada putusan sebelumnya tidak diperiksa ulang (Sekarwangi et al., 2023). Formula serupa juga dinyatakan bahwa mahkamah kasasi tidak perlu memeriksa kembali perkara sebagaimana pemeriksaan pada tingkat pertama dan banding; pemeriksaan kasasi adalah untuk melihat ada atau tidaknya kesalahan penerapan hukum oleh judex facti (Ibrahim, 2018). Dalam konteks yang lebih konseptual, hal ini identik dengan karakter Mahkamah Agung sebagai judex juris yang menilai tepat atau tidaknya penerapan hukum oleh judex facti (Gunawan, 2007; Swantoro et al., 2017).

3. Dasar Dapat Dimintakannya Kasasi terhadap Putusan Banding

Dalam hukum positif yang dirujuk oleh sumber-sumber, dinyatakan bahwa putusan pengadilan pada tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain (Putri & Nugraha, 2020). Pernyataan ini mengafirmasi posisi kasasi sebagai kelanjutan upaya hukum biasa setelah banding dalam perkara perdata, termasuk yang berjalur prosedural serupa di Peradilan Agama (Gunawan, 2007; Putri & Nugraha, 2020). Literatur lain juga menggarisbawahi bahwa apabila pihak belum memperoleh keadilan atas putusan, ia dapat menempuh upaya hukum biasa berupa banding dan/atau kasasi, dan semua upaya hukum tersebut diajukan melalui pengadilan yang memutus pada tingkat pertama (Rohman & Sugeng, 2018).

________________________________________

D. Tenggang Waktu Pengajuan Kasasi dan Persyaratan Formalnya

1. Tenggang Waktu Permohonan Kasasi

Sumber yang secara eksplisit mengutip ketentuan prosedural menyatakan bahwa permohonan kasasi harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari kerja sesudah putusan atau penetapan diberitahukan kepada pemohon (S et al., 2017). Rumusan tenggang waktu 14 hari ini juga muncul dalam pembahasan kasasi sebagai upaya hukum biasa yang "memiliki tenggang waktu 14 hari" sejak putusan itu dikeluarkan dan diajukan melalui pengadilan tingkat pertama (Ridwan, 2021). Selain itu, dalam pembahasan upaya hukum terhadap penetapan juga dinyatakan bahwa batas waktu permohonan kasasi dalam perkara perdata diajukan melalui panitera pengadilan tingkat pertama dalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan atau penetapan diberitahukan kepada pemohon (Elmiyah & Sujadi, 2017).

Dari sudut prinsip, ketentuan tenggang waktu ini kembali menegaskan ciri upaya hukum biasa: selama tenggang waktu masih berjalan, putusan masih dapat dilawan melalui upaya hukum biasa; ketika lewat, kesempatan itu hilang (Masrufah & Wibowo, 2023; Swantoro et al., 2017).

2. Memori Kasasi dan Tenggang Waktunya

Selain tenggang waktu permohonan, sumber-sumber juga menekankan kewajiban pemenuhan syarat formal berupa memori kasasi. Disebutkan bahwa dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat, pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi (S et al., 2017). Dalam pembahasan lain mengenai formalitas kasasi, ditegaskan bahwa ketidakpatuhan pada syarat formal — misalnya tenggang waktu permohonan kasasi, pernyataan kasasi, panjar biaya perkara, dan memori kasasi — menyebabkan permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima (Hakim, 2023).

3. Akibat Hukum jika Melewati Tenggang Waktu atau Tidak Mengajukan Memori

Konsekuensi prosedural dinyatakan secara tegas: permohonan kasasi yang melampaui tenggang waktu yang ditentukan atau penyampaian memori kasasi yang melampaui tenggang waktu harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan tidak diajukannya memori kasasi juga berakibat tidak diterimanya permohonan kasasi (S et al., 2017). Penegasan ini konsisten dengan penjelasan bahwa upaya hukum biasa hanya dapat dilakukan selama tenggang waktu yang ditentukan masih tersedia (Masrufah & Wibowo, 2023; Swantoro et al., 2017).

________________________________________

E. Banding dan Kasasi sebagai Hak Pencari Keadilan dan Dampaknya terhadap Durasi Penyelesaian Perkara

Literatur yang membahas lingkungan Peradilan Agama mengakui bahwa banding, kasasi, dan peninjauan kembali merupakan hak dari setiap pencari keadilan (Ibrahim, 2018). Namun, beberapa sumber menyoroti konsekuensi sistemik: ketika pihak yang kalah tidak menerima putusan dan mengajukan banding atau kasasi, proses beracara dapat menjadi panjang (Hirdayadi & Diansyah, 2017; Kusmayanti & Hawari, 2020). Bahkan dibandingkan dengan proses mediasi, litigasi dengan tahapan upaya hukum dipandang lebih lama, dan penumpukan perkara di Mahkamah Agung disebut sebagai salah satu faktor yang memperpanjang waktu penyelesaian perkara perdata (Hirdayadi & Diansyah, 2017; Rahma, 2018).

Dalam kerangka kebijakan administrasi peradilan, juga disebutkan adanya pedoman limit waktu penanganan perkara di tingkat pertama dan banding. Salah satu rujukan menyatakan bahwa Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran yang menegaskan penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama paling lama 5 bulan dan di Pengadilan Tinggi paling lambat 3 bulan (Wiranti, 2021). Pernyataan serupa mengenai SEMA tersebut juga muncul dalam kajian mengenai implikasi eksekusi yang merujuk SEMA Nomor 2 Tahun 2014: tingkat pertama paling lama 5 bulan dan tingkat banding paling lama 3 bulan (Prasetyo, 2020). Kerangka limit waktu ini menunjukkan bahwa meskipun banding dan kasasi adalah hak, sistem peradilan juga mengembangkan standar waktu untuk menjaga asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dalam praktik penanganan perkara (Prasetyo, 2020; Wiranti, 2021).

________________________________________

F. Nuansa Penting: Tidak Semua Mekanisme Perkara Membuka Banding dan Kasasi

Walaupun banding dan kasasi merupakan "paket utama" upaya hukum biasa dalam banyak perkara, sumber-sumber yang tersedia menunjukkan adanya pengecualian yang relevan untuk dipahami agar konsep upaya hukum biasa tidak disalahpahami secara absolut.

1. Gugatan Sederhana (Small Claim Court) dan Putusan Keberatan yang Final

Dalam mekanisme gugatan sederhana, dikenal "keberatan" sebagai upaya hukum yang diputus sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (Ariani, 2018; Siswajanthy & Abid, 2021). Pola yang sama juga ditegaskan: putusan terhadap permohonan keberatan merupakan putusan akhir dan final sehingga para pihak tidak dapat mengajukan upaya hukum lain ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (Riskawati, 2018; Sari, 2016). Karena itu, pada jenis prosedur ini, banding dan kasasi tidak berfungsi sebagai upaya hukum biasa lanjutan sebagaimana perkara acara biasa (Riskawati, 2018; Siswajanthy & Abid, 2021).

2. Perkara atau Produk Tertentu yang Langsung Kasasi tanpa Banding

Dalam kajian pembatalan perkawinan paksa, disebutkan bahwa pihak yang tidak puas dapat mengajukan kasasi tanpa upaya hukum banding (Sekarwangi et al., 2023). Sumber yang sama juga mengutip pandangan bahwa terhadap "penetapan" tidak dapat diajukan banding, melainkan langsung kasasi (Sekarwangi et al., 2023). Nuansa ini memperlihatkan bahwa akses banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa tetap dibentuk oleh karakter putusan — putusan versus penetapan — dan pengaturan sektoral tertentu (Elmiyah & Sujadi, 2017; Sekarwangi et al., 2023).

Pengecualian-pengecualian ini penting secara konseptual karena menunjukkan bahwa pernyataan "upaya hukum biasa = banding lalu kasasi" benar sebagai kerangka umum, tetapi tetap dapat dibatasi oleh prosedur dan jenis perkara tertentu (Sekarwangi et al., 2023; Siswajanthy & Abid, 2021).

________________________________________

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa upaya hukum biasa dalam praktik penegakan hukum Islam melalui Peradilan Agama terutama mencakup banding ke Pengadilan Tinggi Agama dan kasasi ke Mahkamah Agung sebagai mekanisme koreksi putusan yang belum berkekuatan hukum tetap (Jasmani, 2017; Nuzha, 2020).

Ciri kunci upaya hukum biasa adalah bahwa upaya hukum ini hanya dapat digunakan selama tenggang waktu yang ditentukan masih berjalan; lewat tenggang waktu, hak mengajukan upaya hukum tersebut gugur dan tidak dapat lagi ditempuh (Masrufah & Wibowo, 2023; Swantoro et al., 2017). Sumber-sumber menegaskan tenggang waktu yang lazim disebut: banding diajukan dalam 14 hari sejak putusan diberitahukan atau diterima (Hudawati, 2020; Muhibuddin et al., 2017; Zainal, 2022), sedangkan kasasi diajukan dalam 14 hari kerja sejak putusan atau penetapan diberitahukan, disertai kewajiban memori kasasi yang juga terikat tenggang waktu, dengan sanksi tidak dapat diterima apabila melampaui batas waktu atau tidak dipenuhi (Elmiyah & Sujadi, 2017; Hakim, 2023; S et al., 2017).

Pada tingkat fungsi, kasasi diposisikan sebagai pemeriksaan judex juris yang menilai penerapan hukum oleh judex facti, bukan pemeriksaan ulang fakta (Machmudin, 2016; Sekarwangi et al., 2023; Swantoro et al., 2017). Namun, tidak semua jenis perkara membuka jalur banding–kasasi, karena terdapat pengecualian, antara lain dalam gugatan sederhana yang berakhir final di tingkat keberatan, atau perkara tertentu yang langsung kasasi (Riskawati, 2018; Sekarwangi et al., 2023; Siswajanthy & Abid, 2021).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Ardiansyah, F. H., Alfitra, A., & Elda, T. (2021). Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 118/PK/Pdt/2018). Journal of Legal Research, 2(2), 289–306. https://doi.org/10.15408/jlr.v2i2.14638

Ariani, N. V. (2018). Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(3), 381–396. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.381-396

Basri, H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Sign Jurnal Hukum, 2(2), 104–121. https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90

Candra, M. (2020). Eksistensi Pengadilan Agama Pasca Penyatuan Satu Atap (Independensi dan Pengembangannya). Audito Comparative Law Journal (ACLJ), 1(1), 16–23. https://doi.org/10.22219/audito.v1i1.12782

Elmiyah, N., & Sujadi, S. (2017). Upaya-Upaya Hukum Terhadap Penetapan. Jurnal Hukum & Pembangunan, 35(3), 326. https://doi.org/10.21143/jhp.vol35.no3.1520

Gunawan, W. A. A. (2007). Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dalam Perkara Perdata. Jurnal Hukum & Pembangunan, 37(1), 50. https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no1.142

Hakim, R. (2023). Diskrepansi Asas Peradilan Dilakukan dengan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Gugatan Perdata di Peradilan Umum. Journal Evidence of Law, 2(1), 80–96. https://doi.org/10.59066/jel.v2i1.247

Handoko, P. (2020). Mengukur Konstitusionalitas Peninjauan Kembali (PK) Kedua dalam Perkara Perdata. Al-Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 22(2), 452–474. https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.2.452-474

Hirdayadi, I., & Diansyah, H. D. H. (2017). Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh). Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 1(1), 205. https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i1.1576

Hudawati, S. N. (2020). Problematika Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 1(1). https://doi.org/10.18196/jphk.1102

Ibrahim, M. (2018). Tunggakan Perkara di Lingkungan Peradilan Agama dan Upaya Penanggulangannya. Aplikasia Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, 18(1), 33. https://doi.org/10.14421/aplikasia.v18i1.1833

Jasmani, A. (2017). Pemberdayaan Yurisprudensi sebagai Hukum Islam (Analisis Fungsional dalam Rangka Optimalisasi Kinerja Hakim Agama). Al-Bayyinah, 1(1), 31–42. https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i1.7

Jayadi, A. (2018). Beberapa Catatan tentang Asas Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Jurisprudentie Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 5(1), 1. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5397

Kusmayanti, H., & Hawari, S. Y. (2020). Praktik Eksekusi Riil Tanah Milik Masyarakat Adat Sunda Wiwitan. Sasi, 26(3), 341–355. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.285

Machmudin, D. D. (2016). Optimalisasi Peran Hakim Agung dalam Penyelesaian Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali. Jurnal Konstitusi, 12(2), 373. https://doi.org/10.31078/jk1229

Masrufah, & Wibowo, A. (2023). Perihal Putusan dan Upaya Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2(1), 113–118. https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.109

Muhibuddin, M., Syahbandir, M., & Rasyid, M. N. A. (2017). Tinjauan Yuridis Pembatasan Upaya Hukum Kasasi dalam Kasus Gugatan Terhadap Keputusan Pejabat Daerah. Syiah Kuala Law Journal, 1(2), 67–82. https://doi.org/10.24815/sklj.v1i2.8474

Nuzha, N. (2020). Menelusuri Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia. Qisthosia Jurnal Syariah dan Hukum, 1(1), 1–15. https://doi.org/10.46870/jhki.v1i1.108

Prasetyo, E. S. (2020). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lembaga Jaminan. Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 43–62. https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v5.i1.p43-62

Putri, S. A., & Nugraha, A. S. (2020). Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Verstek yang Diajukan oleh Pihak Tergugat Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum dalam Tinjauan HIR/RBG. Adhaper Jurnal Hukum Acara Perdata, 6(1), 129. https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i1.105

Rahma, N. (2018). Keuntungan Mediasi dalam Perkara Perceraian dengan Adanya Perma Nomor 1 Tahun 2016. Ahkam Jurnal Hukum Islam, 6(1). https://doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.1.84-105

Ridwan, Moch. (2021). Pendekatan Sistem dalam Penyelesaian Upaya Kasasi. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 15(2), 305–326. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.305-326

Riskawati, S. (2018). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai Instrumen Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Veritas Et Justitia, 4(1), 131–154. https://doi.org/10.25123/vej.2917

Rohman, A. N., & Sugeng, S. (2018). Probabilitas Mekanisme Small Claim Court dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama. Jurnal Hukum dan Peradilan, 7(3), 387. https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.387-404

S, B. S. A., Wahyudi, J., & Akbar, R. (2017). Pembatasan Upaya Hukum Perkara Perdata guna Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Yuridika, 30(1), 30. https://doi.org/10.20473/ydk.v30i1.4875

Sari, S. W. (2016). Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court. Ahkam Jurnal Hukum Islam, 4(2). https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.2.327-348

Sekarwangi, B. P. I., Artaji, A., & Putri, S. A. (2023). Tinjauan Hukum tentang Pembatalan Perkawinan Paksa Disebabkan Adanya Hubungan di Luar Nikah Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Comserva Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(08), 2981–2991. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1089

Siswajanthy, F., & Abid, A. (2021). Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. Palar | Pakuan Law Review, 7(2), 147–159. https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.3737

Sobari, A. (2022). Pengambilan Sumpah untuk Bukti Baru dari Termohon Peninjauan Kembali Perkara Perdata. National Journal of Law, 6(1), 735. https://doi.org/10.47313/njl.v6i1.1599

Subekti, S. (1983). Sistem Peradilan Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 13(5), 404. https://doi.org/10.21143/jhp.vol13.no5.985

Swantoro, H., Fakhriah, E. L., & Ikhwansyah, I. (2017). Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum Menuju Pembaharuan Hukum Acara Perdata. Mimbar Hukum — Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 29(2), 189. https://doi.org/10.22146/jmh.22103

Wiranti, Y. (2021). Penerapan Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Hukum Islam, 20(2), 151. https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.11495

Zainal, M. (2022). Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana oleh Lembaga Penegak Hukum di Indonesia. Justness Jurnal Hukum Politik dan Agama, 1(1), 01–27. https://doi.org/10.61974/justness.v1i1.1