01760 - Unifikasi Hukum dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Konseptual, Model Operasional, dan Tantangan Implementasi di Indonesia

Abstract

This article examines the concept of legal unification (unifikasi hukum) within the framework of Islamic law in the context of the modern Indonesian nation-state. Through a conceptual-analytical approach to existing literature, this study maps the definition, distinctive features, operational models, and challenges of legal unification from the perspective of Islamic law. The findings show that legal unification according to Islamic law is most appropriately understood as a process of taqnin al-ahkam: lifting, selecting, and formulating norms rooted in Islamic legal sources and the results of ijtihad into standardized positive norms, in order to achieve legal certainty and institutional applicability. Concrete examples include the Compilation of Islamic Law (KHI) as a unification and codification of Islamic family law for Religious Court judges, the unification of zakat management through Law No. 23/2011, and the discourse on Hijri calendar unification. However, the literature simultaneously acknowledges limits: legal pluralism and living law require wisdom and collective awareness in the unification process, and full unification is not always feasible or appropriate in the private law domain. Within the Islamic legal tradition itself, acceptance of diversity makes unification not always compatible with the history of fatwa and ijtihad authority. Therefore, legal unification inspired by Islamic law in a plural country such as Indonesia tends to operate on a spectrum ranging from standardization-unification for institutional certainty to unification pursued through eclecticism and harmonization, in order to remain compatible with legal pluralism and democratic values.

Keywords: legal unification, Islamic law, taqnin al-ahkam, Compilation of Islamic Law, legal pluralism

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep unifikasi hukum dalam kerangka hukum Islam dalam konteks negara-bangsa Indonesia modern. Melalui pendekatan analitis-konseptual terhadap literatur yang ada, kajian ini memetakan definisi, distingsi, model operasional, dan tantangan unifikasi hukum dari perspektif hukum Islam. Temuan menunjukkan bahwa unifikasi hukum menurut hukum Islam paling tepat dipahami sebagai proses taqnin al-ahkam: mengangkat, memilih, dan merumuskan norma yang berakar pada sumber hukum Islam dan hasil ijtihad menjadi norma positif yang standar, agar memiliki kepastian dan dapat diterapkan secara institusional. Contoh konkretnya meliputi Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai unifikasi/kodifikasi hukum keluarga Islam untuk pedoman hakim Peradilan Agama, unifikasi pengelolaan zakat melalui UU No. 23/2011, serta diskursus unifikasi kalender Hijriyah. Namun, literatur secara simultan mengakui adanya batas: pluralisme hukum dan living law menuntut kearifan dan kesadaran kolektif dalam proses unifikasi, dan unifikasi penuh tidak selalu feasible maupun tepat dalam ranah hukum privat. Dalam perspektif tradisi hukum Islam sendiri, penerimaan terhadap keragaman membuat unifikasi tidak selalu kompatibel dengan sejarah otoritas fatwa dan ijtihad. Karena itu, unifikasi hukum yang bernafaskan hukum Islam dalam negara plural seperti Indonesia cenderung bergerak pada spektrum dari unifikasi-standarisasi untuk kepastian institusional hingga model unifikasi yang ditempuh melalui eklektisisme dan harmonisasi, agar tetap kompatibel dengan pluralitas hukum dan nilai-nilai demokrasi.

Kata Kunci: unifikasi hukum, hukum Islam, taqnin al-ahkam, Kompilasi Hukum Islam, pluralisme hukum

________________________________________

A. Pendahuluan

Unifikasi hukum merupakan salah satu agenda sentral dalam pembangunan sistem hukum nasional, terutama bagi negara dengan keragaman sistem normatif seperti Indonesia. Sebagai negara yang mewarisi pluralisme hukum—mencakup hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat—Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam mengintegrasikan berbagai sumber norma menjadi satu kerangka hukum nasional yang koheren dan berlaku menyeluruh.

Dalam konteks hukum Islam, agenda unifikasi memiliki dimensi yang lebih kompleks. Di satu sisi, negara membutuhkan kepastian dan otoritas tunggal sebagai prasyarat tertib hukum. Di sisi lain, tradisi fikih Islam mengenal pluralitas pendapat (ikhtilaf) dan otoritas keilmuan yang tidak selalu identik dengan otoritas negara. Ketegangan antara keduanya menjadi medan perdebatan yang terus berlangsung dalam studi hukum Islam kontemporer di Indonesia.

Artikel ini bertujuan untuk memetakan secara sistematis konsep unifikasi hukum dalam perspektif hukum Islam, mulai dari pengertian dan padanan istilahnya, distingsi dengan konsep-konsep yang berkaitan seperti harmonisasi dan kodifikasi, model operasionalnya dalam legislasi Indonesia, hingga tantangan implementasinya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan teori hukum Islam kontemporer, khususnya dalam relasi antara norma fikih dan hukum positif negara.

________________________________________

B. Pembahasan

1. Pengertian Unifikasi Hukum dan Padanan Istilahnya dalam Kajian Hukum Islam

Secara kebahasaan dalam literatur hukum Indonesia, unifikasi dipahami sebagai "hal menyatukan, penyatuan, dan menjadikan seragam," sehingga unifikasi hukum diposisikan sebagai penyatuan berbagai hukum menjadi satu kesatuan hukum yang tersusun sistematis dan berlaku bagi seluruh warga negara dalam suatu negara (Islamy, 2019; Sulaksana & Camelia, 2012). Dalam rumusan yang sejalan, unifikasi hukum juga dijelaskan sebagai pemberlakuan hukum secara nasional atau penyatuan hukum yang berbeda-beda—misalnya dari sistem adat (pluralisme hukum)—menjadi satu hukum nasional (Muhaimin & Wahab, 2019; Setianingrum, 2023). Dengan demikian, frasa "penyeragaman hukum yang beragam menjadi satu sistem hukum yang berlaku secara nasional" konsisten dengan definisi konseptual yang dipakai oleh literatur hukum yang membahas unifikasi sebagai proses penyatuan dan penyeragaman norma agar berlaku nasional (Islamy, 2019; Setianingrum, 2023; Sulaksana & Camelia, 2012).

Dalam kajian hukum Islam, terminologi yang sering dipakai untuk menyebut agenda penyeragaman/penyatuan hukum melalui perangkat perundang-undangan negara adalah taqnin al-ahkam (unifikasi/kodifikasi hukum), sedangkan tadwin al-ahkam dipakai untuk menyebut kodifikasi hukum (Jauhari et al., 2023). Penjelasan terminologis ini penting karena menunjukkan bahwa "unifikasi hukum menurut hukum Islam" dalam konteks negara-bangsa modern umumnya dibahas bukan sebagai penghapusan keragaman pendapat fikih semata, melainkan sebagai proses institusionalisasi norma (hasil ijtihad/fiqh) ke dalam format peraturan negara (qanun/undang-undang/kompilasi) agar memiliki daya berlaku formal (Hefni, 2022; Jauhari et al., 2023).

2. Unifikasi, Harmonisasi, Kodifikasi, dan Kompilasi: Distingsi Konseptual yang Menentukan Model Implementasi

Literatur menegaskan bahwa unifikasi dan harmonisasi sama-sama merupakan upaya menyeragamkan substansi pengaturan, tetapi berbeda pada derajat keseragamannya (Darajati, 2020). Unifikasi dipahami sebagai penyeragaman yang mencakup "penghapusan dan penggantian" suatu aturan/sistem hukum dengan sistem hukum yang baru (Darajati, 2020). Sebaliknya, harmonisasi dipaparkan sebagai upaya mencari keseragaman atau "titik temu" pada prinsip-prinsip fundamental dari berbagai sistem/aturan yang ada tanpa harus mengganti keseluruhan sistem yang telah berjalan (Darajati, 2020). Dalam artikulasi lain, harmonisasi digambarkan sebagai proses mengurangi perbedaan untuk mencapai tingkat kesamaan tertentu sambil mengakui bahwa sebagian perbedaan dapat tetap ada; sedangkan unifikasi cenderung berupa adopsi seperangkat aturan/standar/pedoman yang disepakati untuk diterapkan pada ruang tertentu, misalnya transaksi lintas negara (Fitri, 2012). Distingsi ini juga relevan untuk konteks Indonesia: perdebatan konseptual "unifikasi vs harmonisasi" dapat memengaruhi pilihan strategi legislasi, terutama ketika berhadapan dengan realitas pluralisme hukum (Latief, 2016).

Kerangka distingsi di atas membantu menempatkan unifikasi hukum—termasuk yang berbasis norma Islam—sebagai salah satu desain politik hukum. Pada isu-isu yang dipandang sensitif, terutama terkait hukum keluarga, sebagian literatur memetakan adanya kecenderungan untuk memilih "harmonisasi" sebagai pendekatan, sedangkan "unifikasi" lebih didorong pada isu yang dipandang netral seperti hukum perjanjian dan dagang (Latief, 2016). Namun, literatur lain tentang hukum keluarga Islam justru menunjukkan bahwa pembaruan hukum keluarga di sejumlah negara, termasuk Indonesia, memuat agenda unifikasi sebagai tujuan utama, yang berarti pemilihan pendekatan (unifikasi/harmonisasi) tidak selalu seragam antarpenulismaupun antarbidang hukum (Hefni, 2022).

3. Rasionalitas Unifikasi dalam Perspektif "Hukum Islam di Negara-Bangsa": Kepastian, Otoritas, dan Integrasi

Dalam isu-isu tertentu, unifikasi diproyeksikan sebagai instrumen untuk mengurangi konflik penerapan norma dan membangun kepastian hukum melalui satu rujukan yang mengikat. Misalnya, dalam konteks unifikasi kalender Hijriyah, gagasan penyatuan dipautkan dengan kebutuhan "kepastian hukum" yang dijamin oleh pemerintah agar semua kalangan memiliki acuan yang mengikat (Hadjar, 2006). Logika yang sama muncul pada pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia: kebutuhan kepastian hukum di lembaga peradilan mendorong kebutuhan penyeragaman/kesatuan pemahaman dan kejelasan hukum Islam; KHI diposisikan sebagai pegangan hakim di lingkungan Peradilan Agama. Dalam bidang zakat, Undang-Undang No. 23/2011 dipahami menegaskan "unifikasi pengelolaan zakat" dengan menempatkan otoritas pengumpulan zakat pada pemerintah melalui badan/lembaga yang dibentuk atau diakui negara, yang secara konseptual diarahkan pada efektivitas dan kepastian pengelolaan (Aulia, 2019).

Akan tetapi, literatur juga menegaskan adanya batas teoretis dari unifikasi jika dilihat dari karakter keragaman hukum Islam itu sendiri. Dalam pembahasan syariat Islam di Aceh, dikemukakan bahwa hukum Islam "sangat menerima" keragaman hukum; karena itu, usaha unifikasi hukum Islam "seringkali tidak dapat dilakukan" (Mandala, 2012). Bahkan, secara historis dikemukakan pula bahwa keputusan hukum/peraturan penguasa tidak mengikat para ahli hukum dalam sejarah Islam, dan ekspresi sah kehendak Tuhan lebih dilekatkan pada fatwa dan tulisan para ahli hukum (Mandala, 2012). Klaim-klaim ini memperlihatkan ketegangan konseptual: negara-bangsa modern membutuhkan kepastian dan otoritas tunggal yang sering disalurkan melalui unifikasi, tetapi tradisi fikih mengenal pluralitas pendapat dan otoritas keilmuan yang tidak selalu identik dengan otoritas negara (Jauhari et al., 2023; Mandala, 2012).

4. Model Operasional "Unifikasi Hukum Menurut Hukum Islam" di Indonesia: Dari Fikih ke Peraturan (Positivisasi/Taqnin)

4.1. KHI sebagai Unifikasi/Kodifikasi Hukum Keluarga Islam untuk Peradilan Agama

Dalam studi tentang KHI, ditegaskan bahwa salah satu fungsi KHI adalah sebagai "kodifikasi dan unifikasi hukum Islam secara nasional." Fungsi lain yang dinyatakan secara eksplisit adalah KHI sebagai pedoman hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara pada kewenangannya. Sejalan dengan itu, KHI dijelaskan sebagai kumpulan hukum Islam (fiqh) yang disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan umat Islam Indonesia, dan menjadi buku standar yang dirujuk hakim Peradilan Agama. KHI juga dipahami bukan sebagai mazhab baru, melainkan "penyatuan beberapa mazhab" dalam hukum Islam yang disesuaikan dengan budaya Indonesia. Dengan demikian, KHI dapat dibaca sebagai contoh nyata "unifikasi menurut hukum Islam" dalam format taqnin: keragaman rujukan fikih dirangkum/disatukan menjadi standar nasional untuk ruang lingkup tertentu, yakni hukum keluarga Islam dan kompetensi Peradilan Agama.

Literatur lain menambahkan bahwa eksistensi KHI di Indonesia dapat dipahami sebagai produk "positifikasi dan modernisasi" hukum keluarga Islam, yang diproyeksikan untuk mewujudkan unifikasi dan kepastian hukum keluarga Islam bagi umat Islam di Indonesia. Pada titik ini, unifikasi tidak berdiri sebagai proyek teknis semata, melainkan melekat pada konfigurasi politik hukum (pembentukan hukum) dan penerimaan sosial karena ia bekerja sebagai rujukan formal di institusi peradilan.

4.2. Unifikasi Hukum Perkawinan dan Diferensiasi Subjek Hukum

Selain KHI, pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia juga dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Literatur menegaskan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur perkawinan secara nasional, dan tujuan unifikasi/penyeragaman terlihat karena sebelumnya perkawinan diatur oleh berbagai macam hukum. Dalam pembacaan lain, keragaman golongan, mazhab, adat, kepercayaan, dan agama dipandang sebagai latar perlunya unifikasi hukum perkawinan agar menjadi satu hukum yang berlaku bagi seluruh elemen masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional ('Athooillah & Faisol, 2023). Dengan demikian, "unifikasi" pada level hukum nasional dalam bidang perkawinan diproyeksikan sebagai respons terhadap keragaman rezim normatif yang telah ada ('Athooillah & Faisol, 2023).

Namun, literatur positivisasi hukum Islam juga memperkenalkan konsep "unifikasi dengan diferensiasi," yaitu pola legislasi di mana hukum Islam berlaku untuk setiap warga negara dengan beberapa pengecualian. Ini menunjukkan bahwa unifikasi tidak selalu berarti "satu norma yang identik bagi semua orang" pada semua aspek, tetapi dapat mengambil bentuk unifikasi kerangka hukum nasional dengan pembedaan subjek/ruang berlaku tertentu. Sejalan dengan pendekatan tersebut, terdapat argumen bahwa unifikasi dan penyeragaman "tidak mungkin dilakukan" pada sektor hukum privat seperti perkawinan dan waris, sehingga negara perlu membedakan hukum bagi entitas individu sesuai penggolongannya dan selaras dengan kesadaran hukum masyarakat. Pernyataan ini menandai adanya perbedaan penekanan di dalam literatur: sebagian menilai unifikasi perkawinan adalah agenda penting, misalnya UU 1/1974 sebagai unifikasi, sementara sebagian lain menekankan keterbatasan unifikasi penuh dalam ranah privat dan menuntut diferensiasi.

5. Metode "Unifikasi Menurut Hukum Islam" dalam Legislasi Modern: Takhayyur dan Eklektisisme

Dalam pembahasan transplantasi hukum di era global, dikemukakan bahwa unifikasi yang menjadi salah satu tujuan transplantasi hukum kolonial tidak mudah diterapkan, antara lain karena materi hukum Islam tidak mudah dicampur/ditransplantasikan dengan materi hukum lain, sebab hukum Islam memiliki mekanisme sendiri untuk menghadapi tantangan baru yang belum ada teks normatifnya. Sebagai strategi pengangkatan materi hukum Islam menjadi hukum positif, disebut metode takhayyur (memilih materi-materi yang cocok dengan kondisi Indonesia) untuk membentuk hukum nasional secara kritis dengan memilih unsur-unsur dari doktrin hukum yang ada. Pada saat yang sama, dikemukakan pula konsep eklektisisme sebagai jalan untuk mewujudkan hukum nasional; namun eklektisisme dinyatakan tetap memerlukan proses harmonisasi karena kemajemukan sistem hukum Indonesia potensial menimbulkan disharmoni vertikal maupun horizontal.

Gagasan eklektisisme ini diperdalam melalui pemikiran A. Qodri Azizy yang secara eksplisit berusaha memadukan bahan baku hukum nasional Indonesia (hukum Islam dan hukum umum) melalui "eklektisisme hukum," yakni menyatukan dan "mencairkan" kekuatan-kekuatan pola pikir bangunan hukum yang cenderung berhadapan (Masruhan, 2014). Dalam pembangunan hukum nasional, Qodri menolak formalisasi hukum Islam melalui intervensi negara dan lebih berpijak pada dialektika keilmuan yang dapat diterima secara demokratis (Masruhan, 2014). Dengan demikian, literatur ini menyajikan model "unifikasi menurut hukum Islam" yang tidak identik dengan formalisasi simbolik, melainkan penyerapan/rekonstruksi norma melalui mekanisme keilmuan dan demokratis untuk membangun kompromi kebangsaan (Masruhan, 2014).

6. Unifikasi Kalender Hijriyah: Contoh Unifikasi dalam Ranah Ibadah yang Menghadapi Problem Otoritas dan Metodologi

Dalam isu kalender Hijriyah, unifikasi dijelaskan sebagai agenda untuk menyatukan penetapan kalender dengan setidaknya dua langkah: modernisasi peralatan rukyat menggunakan teleskop inframerah (untuk meminimalisasi hambatan seperti awan/cuaca/human error) dan menjadikan konsep matla' sebagai instrumen pemersatu yang dijamin dengan kepastian hukum oleh pemerintah (Hadjar, 2006). Di antara opsi konsep matla', matla' fi al-wilayat al-hukmi dipandang potensial untuk menyatukan penentuan awal bulan Hijriyah nasional karena hasil rukyat di satu tempat berlaku untuk seluruh wilayah negara, dan pengesahannya perlu di-itsbat-kan oleh otoritas negara agar berkekuatan hukum mengikat (Hadjar, 2006). Di sini tampak jelas bahwa unifikasi dalam ranah ibadah sekalipun tetap dikaitkan dengan aspek otoritas negara dan kepastian hukum (Hadjar, 2006).

Namun, kesulitan realisasi unifikasi juga diakui. Disebutkan bahwa Kementerian Agama belum bisa menjadi otoritas tunggal yang acuan kalendernya harus ditaati seluruh masyarakat Indonesia; ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah memiliki pengaruh besar dalam sistem perkalenderan Hijriyah (Ridwan et al., 2017). Lebih jauh, dinyatakan bahwa selama konsep dan teknis penerapan matla' wilayatul hukmi belum dapat dikompromikan antara kedua ormas tersebut, penyatuan kalender Hijriyah sebagai kalender nasional akan sulit terwujud (Ridwan et al., 2017). Dengan demikian, literatur kalender Hijriyah memperlihatkan bahwa unifikasi memerlukan: (i) desain metodologis (hisab–rukyat, kriteria, matla') dan (ii) desain otoritas (siapa yang mengikat), dan kegagalan pada salah satunya dapat menggagalkan proyek unifikasi (Hadjar, 2006; Ridwan et al., 2017).

7. Tantangan Unifikasi: Pluralisme Hukum, Living Law, dan Risiko "Penyeragaman" yang Meminggirkan Keragaman

Literatur menegaskan bahwa proses unifikasi hukum di Indonesia tergolong rumit karena berkaitan dengan heterogenitas dan corak kepercayaan yang menjadi kendala; prosesnya memerlukan kearifan dan kesadaran seluruh elemen masyarakat untuk menyatukan unsur-unsur hukum yang tersebar dari beragam agama, kepercayaan, dan budaya lokal menjadi hukum nasional (Islamy, 2019; Sulaksana & Camelia, 2012). Kesulitan serupa juga diakui dalam pembahasan hukum adat: hukum modern menjadikan kodifikasi dan unifikasi sebagai strategi implementasinya sehingga hukum dibuat seseragam mungkin dan berlaku menyeluruh; akibatnya bukan hanya mengubah struktur penegakan hukum, tetapi juga berdampak pada dinamika hukum lokal yang hidup di masyarakat. Dalam kasus tertentu, politik hukum "unifikasi dan uniformiti" pernah dipandang mematikan atau membuat "mati suri" bentuk-bentuk desa adat di berbagai wilayah ketika negara memaksakan penyeragaman model desa (Umah & Sadari, 2022).

Kritik terhadap sentralisme hukum juga menegaskan bahwa "panggung hukum" dalam hukum modern berubah menjadi panggung kodifikasi dan unifikasi; dan kebijakan legislasi nasional yang mengutamakan kodifikasi dan unifikasi cenderung mematikan nilai-nilai/kaidah yang bersumber dan tumbuh dalam masyarakat (Ubaidillah, 2020). Pada ranah kewarisan yang berkelindan antara adat dan Islam, dinyatakan bahwa pluralitas sistem hukum kewarisan di Indonesia menimbulkan problem kepastian; dan bahkan ditegaskan bahwa hukum adat "masih belum dapat diwujudkan dalam unifikasi hukum" (Huda, 2018). Dengan demikian, tantangan unifikasi menurut literatur bukan sekadar teknis perumusan norma, tetapi juga problem legitimasi sosial dan keberterimaan terhadap "hukum yang hidup" (living law) (Huda, 2018; Ubaidillah, 2020).

Di sisi lain, dalam konteks syariat Islam, literatur menekankan bahwa hukum Islam menerima keragaman sehingga usaha unifikasi seringkali tidak dapat dilakukan (Mandala, 2012). Pernyataan ini mempertegas bahwa tantangan unifikasi juga bersifat internal-teoretis: proyek penyeragaman negara dapat berhadapan dengan kenyataan pluralitas fikih dan preferensi otoritas keilmuan yang tidak selalu tunggal (Mandala, 2012).

________________________________________

C. Penutup

Simpulan

Berdasarkan sintesis literatur, "unifikasi hukum menurut hukum Islam" dalam konteks negara modern paling tepat dipahami sebagai proses taqnin al-ahkam: mengangkat, memilih, dan merumuskan norma yang berakar pada sumber/khazanah hukum Islam dan/atau hasil ijtihad menjadi norma positif yang standar, agar memiliki kepastian dan dapat diterapkan secara institusional. Contohnya adalah KHI sebagai unifikasi/kodifikasi hukum keluarga Islam untuk pedoman hakim Peradilan Agama (Jauhari et al., 2023). Model ini juga tampak pada unifikasi pengelolaan zakat melalui UU No. 23/2011 yang menegaskan otoritas negara dalam pengumpulan/kelembagaan zakat (Aulia, 2019), serta pada gagasan unifikasi kalender Hijriyah yang mempersyaratkan kepastian hukum pemerintah dan desain metodologis yang dapat diterima (Hadjar, 2006; Ridwan et al., 2017).

Akan tetapi, literatur secara simultan mengingatkan adanya batas: (i) pluralisme hukum dan living law menyebabkan unifikasi memerlukan kearifan serta kesadaran kolektif, dan dapat berdampak pada melemahnya hukum lokal bila dipaksakan sebagai uniformisasi (Islamy, 2019; Sulaksana & Camelia, 2012; Umah & Sadari, 2022); (ii) dalam ranah privat tertentu, sebagian literatur menegaskan kebutuhan diferensiasi dan bahkan meragukan kemungkinan unifikasi penuh; dan (iii) dalam perspektif tradisi hukum Islam sendiri, penerimaan terhadap keragaman membuat unifikasi tidak selalu feasible dan tidak selalu sesuai dengan sejarah otoritas fatwa/ijtihad (Mandala, 2012). Karena itu, unifikasi hukum yang "bernafaskan" atau "bersumber" dari hukum Islam dalam negara plural seperti Indonesia cenderung bergerak pada spektrum: dari unifikasi-standarisasi untuk kepastian institusional, misalnya KHI, hingga model unifikasi yang ditempuh melalui eklektisisme dan harmonisasi agar kompatibel dengan pluralitas sistem hukum dan demokrasi (Masruhan, 2014).

________________________________________

Daftar Pustaka

'Athooillah, A. A., & Faisol, M. (2023). Analysis of Legal Unification toward the National Legislation Program in Indonesia. Rechtenstudent, 4(1), 1–14. https://doi.org/10.35719/rch.v4i1.230

Aulia, E. (2019). Kodifikasi hukum Islam sebagai ius constituendum terhadap living law yang hidup di dalam masyarakat. Ius Civile Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan, 3(2). https://doi.org/10.35308/jic.v3i2.1439

Darajati, M. R. (2020). Pengaturan hukum di Indonesia terkait ASEAN Comprehensive Investment Agreement dalam rangka menghadapi ASEAN Economic Community. Riau Law Journal, 4(1), 1. https://doi.org/10.30652/rlj.v4i1.7833

Fitri, A. A. (2012). Observasi hilāl dengan teleskop inframerah dan kompromi menuju unifikasi kalender Hijriyah. Al-Ahkam, 22(2), 213. https://doi.org/10.21580/ahkam.2012.22.2.12

Hadjar, I. (2006). Syari'at Islam dan hukum positif di Indonesia. Al-Mawarid, 16. https://doi.org/10.20885/almawarid.vol16.art1

Hefni, W. (2022). Pemikiran hukum nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme hukum Islam dan hukum umum. Undang Jurnal Hukum, 5(2), 481–511. https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.481-511

Huda, M. (2018). Ragam bangunan perundang-undangan hukum keluarga di negara-negara Muslim modern: Kajian tipologis. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 11(1), 49–60. https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1267

Islamy, A. (2019). Eksistensi hukum keluarga Islam di Indonesia dalam kontestasi politik hukum dan liberalisme pemikiran Islam. Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, 4(2), 161. https://doi.org/10.29240/jhi.v4i2.1059

Jauhari, N., Suraiya, R., Chodir, F., & Naimah, F. U. (2023). Kewarisan anak angkat perspektif maqasid Al-Qur'an; Upaya unifikasi hukum nasional dalam perlindungan hak anak korban kehilangan orang tua pada pandemi Covid-19. Al-'Adalah Jurnal Syariah Dan Hukum Islam, 8(2), 225–251. https://doi.org/10.31538/adlh.v8i2.4388

Latief, M. N. H. (2016). Pembaharuan hukum keluarga serta dampaknya terhadap pembatasan usia minimal kawin dan peningkatan status wanita. Jurnal Hukum Novelty, 7(2), 196. https://doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5467

Mandala, S. (2012). Pembaharuan hukum kontrak Indonesia dalam kerangka harmonisasi hukum kontrak ASEAN. Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 1(2), 295. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.102

Masruhan, M. (2014). Positivisasi hukum Islam di Indonesia era reformasi. Islamica Jurnal Studi Keislaman, 6(1), 119. https://doi.org/10.15642/islamica.2011.6.1.119-133

Muhaimin, M., & Wahab, A. (2019). Futurologi undang-undang pemilu di Indonesia perspektif maqāṣid al-sharī'ah. Islamica Jurnal Studi Keislaman, 13(2), 279–304. https://doi.org/10.15642/islamica.2019.13.2.279-304

Ridwan, R., Dimyati, K., & Azhari, A. F. (2017). Perkembangan dan eksistensi hukum adat: Dari sintesis, transplantasi, integrasi hingga konservasi. Jurnal Jurisprudence, 6(2), 106. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i2.3008

Setianingrum, R. B. (2023). ASEAN Agreement on Competition Law Enforcement: Ius constituendum dalam hukum persaingan ASEAN. Jurnal Persaingan Usaha, 3(2), 131–141. https://doi.org/10.55869/kppu.v3i2.108

Sulaksana, I. W. T., & Camelia, A. I. (2012). Pelaksanaan kedaulatan negara atas pengelolaan sumber daya alam melalui mekanisme persyaratan perdagangan. Yuridika, 27(1). https://doi.org/10.20473/ydk.v27i1.283

Ubaidillah, M. B. (2020). Fenomena hukum waris adat di Indonesia antara keadilan hukum dan keadilan sosial. Usratuna Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(2), 1–21. https://doi.org/10.29062/usratuna.v3i2.188

Umah, H. N., & Sadari, S. (2022). Pembaharuan hukum perkawinan di dunia Muslim modern: Dinamika dan ragamnya. Misykat Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari'ah Dan Tarbiyah, 7(1), 86. https://doi.org/10.33511/misykat.v7n1.86-99