01759 - Undang-Undang dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam: Kajian Normatif-Komparatif

Abstract

This article examines the concept of "law" (undang-undang/UU) from two normative perspectives: Indonesian positive law and Islamic law (fiqh siyasah). Using a normative-comparative legal method, this study analyzes the constitutional foundations of legislation in Indonesia, the principles of Islamic legislative ethics, and the integration of Islamic values into the national legal system. The results show that under Indonesian positive law, legislation is a joint function between the House of Representatives (DPR) and the President based on Articles 5 and 20 of the 1945 Constitution. From the perspective of Islamic law, legislation is understood as an ijtihadi product within the domain of siyāsah tasyri'iyyah evaluated by the principles of shūrā (deliberation), maṣlaḥah (public interest), and maqāṣid al-syarī'ah. In the Indonesian context grounded in Pancasila, the integration of Islamic values into legislation is selective and constitutional in nature, not transforming Indonesia into a religious state, yet acknowledging Islamic law as one material source of national law development.

Keywords: undang-undang, siyāsah tasyri'iyyah, shūrā, maqāṣid al-syarī'ah, legislative function, DPR

________________________________________

Artikel ini mengkaji konsep "undang-undang" (UU) dari dua perspektif normatif: hukum positif Indonesia dan hukum Islam (fikih siyasah). Dengan menggunakan metode hukum normatif-komparatif, kajian ini menganalisis dasar konstitusional pembentukan undang-undang di Indonesia, prinsip-prinsip etika legislasi Islam, serta integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem hukum nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam hukum positif Indonesia, undang-undang merupakan fungsi bersama antara DPR dan Presiden berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 20 UUD 1945. Dari perspektif hukum Islam, undang-undang dipahami sebagai produk ijtihadi dalam ranah siyāsah tasyri'iyyah yang dinilai berdasarkan prinsip syūrā, maṣlaḥah, dan maqāṣid al-syarī'ah. Dalam konteks Indonesia yang berlandaskan Pancasila, integrasi nilai Islam ke dalam undang-undang bersifat selektif-konstitusional, tidak menjadikan Indonesia sebagai negara agama, namun mengakui hukum Islam sebagai salah satu sumber material pembangunan hukum nasional.

Kata kunci: undang-undang, siyāsah tasyri'iyyah, syūrā, maqāṣid al-syarī'ah, fungsi legislasi, DPR

________________________________________

A. Pendahuluan

Undang-undang sebagai instrumen hukum negara merupakan salah satu pilar utama dalam sistem tata kelola pemerintahan modern. Dalam konteks Indonesia, undang-undang tidak hanya berfungsi sebagai norma yang mengikat secara umum, tetapi juga mencerminkan proses deliberasi demokratis antara lembaga legislatif dan eksekutif. Pada saat yang sama, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan konseptual dan praktis dalam memposisikan hukum Islam di tengah kerangka hukum positif yang berlandaskan Pancasila.

Pertanyaan mengenai bagaimana "undang-undang" dipahami dari perspektif hukum Islam menjadi relevan ketika praktik legislasi nasional bersinggungan dengan norma-norma syariat, aspirasi umat Islam, serta perdebatan tentang legitimasi lembaga pembentuk undang-undang dalam tradisi fikih siyasah. Kajian ini bertujuan menyajikan sintesis normatif-komparatif atas dua perspektif tersebut dengan merujuk pada literatur hukum tata negara Indonesia dan fikih siyasah kontemporer.

________________________________________

B. Pengertian Undang-Undang dalam Konteks Indonesia

1. Landasan Konseptual

Dalam sistem hukum Indonesia, undang-undang (UU) dipahami sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan yang memuat norma hukum mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Sulaiman, 2023). Setelah suatu rancangan disahkan melalui proses legislasi, UU memiliki daya ikat dan daya paksa terhadap masyarakat, sehingga proses pembentukannya secara normatif dibatasi oleh prinsip-prinsip tertentu—misalnya asas keterbukaan—agar produk legislasi tidak merugikan masyarakat (Suryani, 2020).

2. Landasan Konstitusional

Secara konstitusional, kekuasaan membentuk undang-undang diletakkan pada DPR (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945) (Sulaiman, 2023), namun setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) dibahas bersama oleh DPR dan Presiden untuk memperoleh persetujuan bersama (Pasal 20 ayat (2) UUD 1945) (Sulaiman, 2023; Tomsa, 2011). Karena itu, pembentukan UU dalam praktik ketatanegaraan Indonesia merupakan fungsi bersama (joint function) antara DPR dan Presiden untuk mencapai persetujuan bersama; jika persetujuan bersama tidak tercapai, RUU tidak menjadi UU (Sanusi & Hadinatha, 2023; Solihin, 2023). Sejalan dengan itu, Presiden juga memiliki kewenangan mengajukan RUU kepada DPR (Pasal 5 ayat (1) UUD 1945) (Sanusi & Hadinatha, 2023).

3. Kerangka Prosedural

Kerangka prosedural pembentukan UU—termasuk mekanisme pembahasan di DPR dan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan—dirujuk dalam peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain UU Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya, serta aturan terkait proses legislasi (Hidayati et al., 2022; Tomsa, 2011). Dalam uraian normatif tentang pembahasan RUU, tahapan diskusi di DPR dapat berlangsung melalui pembahasan tingkat I—misalnya di komisi, panitia, atau badan—dan pembahasan tingkat II yang bermuara pada pengambilan keputusan atau persetujuan bersama di rapat paripurna (Hidayati et al., 2022).

Dengan demikian, definisi kerja yang relevan—yakni "peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden"—selaras dengan struktur konstitusional dan praktik pembentukan UU sebagaimana diuraikan dalam berbagai kajian hukum tata negara Indonesia (Sanusi & Hadinatha, 2023; Solihin, 2023; Sulaiman, 2023; Tomsa, 2011).

________________________________________

C. Undang-Undang Menurut Perspektif Hukum Islam: Legislasi sebagai Wilayah Ijtihadi dalam Siyāsah Tasyri'iyyah

Sejumlah literatur fikih siyasah memetakan adanya kedekatan (korelasi) antara lembaga legislatif modern—seperti DPR—dengan konsep ahl al-ḥall wa al-'aqd dalam tradisi politik Islam, khususnya pada aspek representasi rakyat dan fungsi legislasi (pembentukan qanun/aturan), pengawasan terhadap eksekutif, serta artikulasi aspirasi publik (Wardani & Subekti, 2021). Dalam kerangka ini, pembentukan norma atau aturan oleh lembaga perwakilan dipahami sebagai bagian dari ranah siyāsah tasyri'iyyah (politik legislasi) yang bersifat ijtihadi—yakni sangat dipengaruhi keadaan sosiologis dan historis suatu masyarakat—dan Islam tidak menentukan secara baku satu desain sistem tertentu yang wajib dipakai (Wardani & Subekti, 2021).

Implikasinya bagi definisi "undang-undang menurut hukum Islam" bukanlah menempatkan UU sebagai "syariat" yang bersifat tetap, melainkan sebagai produk ijtihad kebijakan (policy ijtihad) yang dinilai dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip normatif Islam—misalnya kualitas moral kepemimpinan, kemaslahatan, dan musyawarah—dalam kerangka tata kelola negara (Riqiey & Hadi, 2023; Wardani & Subekti, 2021). Karena itu, sebagian kajian mendorong rekonstruksi syarat dan kompetensi aktor legislatif agar lebih profesional dan ahli dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, dengan merujuk pada gagasan "konstitusionalitas" dalam perspektif ketatanegaraan Islam (Riqiey & Hadi, 2023).

________________________________________

D. Prinsip Syūrā dan Asas Keterbukaan: Basis Normatif Islam untuk Proses Legislasi Modern

Dalam perspektif Islam, syūrā sering dipakai sebagai argumen normatif untuk menilai proses pengambilan keputusan publik, termasuk proses legislasi, karena menekankan pelibatan dan pertimbangan pandangan masyarakat (Suryani, 2020). Kajian yang secara eksplisit membandingkan syūrā dengan asas keterbukaan dalam fungsi legislasi DPR menyimpulkan bahwa keduanya memiliki makna yang sepadan pada inti "keterlibatan publik" dalam proses legislasi (Suryani, 2020). Dalam konstruksi ini, syūrā menyediakan landasan moral bagi DPR ketika menjalankan fungsi legislasi dalam sistem demokrasi (Suryani, 2020).

Asas keterbukaan dalam pembentukan UU dipahami sebagai mekanisme untuk mengakomodasi partisipasi masyarakat agar produk legislasi tidak merugikan publik (Suryani, 2020). Signifikansi partisipasi juga muncul dalam pembahasan legislasi di Aceh (qanun berbasis syariah), di mana partisipasi publik dipandang penting dalam penyusunan produk hukum. Namun, peran ulama melalui Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam pembentukan qanun digambarkan terbatas pada pemberian saran yang tidak mengikat pengambil keputusan eksekutif dan legislatif Aceh (Kodiyat & Hadita, 2023).

Dengan demikian, prinsip syūrā sebagai etika musyawarah dan asas keterbukaan sebagai prinsip prosedural hukum positif dapat disintesiskan sebagai standar normatif "legislasi yang patut" dari sudut Islam sekaligus dari sudut tata kelola legislasi modern (Kodiyat & Hadita, 2023; Suryani, 2020).

________________________________________

E. Orientasi Maqāṣid al-Syarī'ah dan Checks and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang

Dalam pengembangan studi maqāṣid, terdapat upaya memposisikan maqāṣid al-syarī'ah dalam tata kelola kehidupan bernegara (maqāṣid al-siyāsah), termasuk untuk membaca kebutuhan penguatan hubungan institusional antara eksekutif dan legislatif dalam rangka checks and balances pascapemilu (Hamrin & Endratno, 2022). Kajian tersebut menekankan bahwa penguatan relasi institusional dimaksudkan untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif dan kontrol-keseimbangan dijalankan demi kepentingan bangsa—misalnya diletakkan dalam istilah "hifẓ al-ummah" (Hamrin & Endratno, 2022).

Di ranah Indonesia kontemporer, isu checks and balances juga dibahas melalui problem "primary legislator"—DPR bersama Presiden—yang dapat menimbulkan potensi kesewenang-wenangan, sehingga Mahkamah Konstitusi diberi peran melakukan judicial review untuk menjaga agar norma tidak menyimpang dari UUD 1945 dan untuk melindungi hak konstitusional warga negara (Simanjuntak et al., 2024). Bahkan, diangkat pula problem pengulangan norma yang pernah dinyatakan inkonstitusional tetapi dimasukkan kembali dalam proses legislasi, yang dinilai mengancam sistem checks and balances (Simanjuntak et al., 2024).

Dalam sintesis maqāṣid dan ketatanegaraan, kualitas UU tidak hanya dinilai dari "sah secara prosedural", tetapi juga dari apakah proses dan substansinya menjaga kemaslahatan publik serta tidak merusak keseimbangan kekuasaan (Hamrin & Endratno, 2022; Simanjuntak et al., 2024).

Perdebatan tentang partisipasi publik yang "bermakna" juga mengemuka dalam pembacaan atas legislasi tertentu—misalnya pembentukan UU Cipta Kerja dan respons pascaputusan Mahkamah Konstitusi—yang menautkan isu formil-prosedural dengan legitimasi demokratis, termasuk tuntutan meaningful participation (Munir, 2021; R. S. R. Wardani, 2023). Kerangka ini dapat dibaca sejalan dengan orientasi maṣlaḥah yang menilai pentingnya aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi umat Islam, dalam proses pembentukan UU di negara demokrasi (R. S. R. Wardani, 2023).

________________________________________

F. Nilai Ketuhanan, Pancasila, dan Posisi Hukum Islam dalam Legislasi Nasional Indonesia

Sejumlah kajian menegaskan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, Pancasila diposisikan sebagai sumber dari segala sumber hukum—dan secara eksplisit dikaitkan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011—serta nilai "Ketuhanan" dipandang semestinya menjadi basis moral pembentuk undang-undang untuk menghasilkan UU yang berdimensi ilahiah dan humanis (Kosasih et al., 2024). Namun, Pancasila sebagai filosofi negara juga dipahami tidak secara spesifik merujuk pada Islam atau syariat; bahkan sejarah penolakan klausul yang mewajibkan umat Islam menjalankan syariat (Piagam Jakarta) dipakai untuk menjelaskan Pancasila sebagai simbol pluralisme keagamaan (Musyaawi et al., 2023).

Sintesisnya: legislasi di Indonesia membuka ruang pengintegrasian nilai-nilai agama, termasuk Islam, sebagai moralitas publik, tetapi tidak mengubah karakter negara menjadi negara agama yang menundukkan seluruh warga pada satu hukum agama (Kosasih et al., 2024; Musyaawi et al., 2023).

Dalam politik hukum nasional, hukum Islam kerap diposisikan sebagai salah satu sumber material dalam pembangunan hukum, yang berlangsung sejak masa kolonial dan berkelindan dengan fakta mayoritas Muslim, sekaligus ditegaskan bahwa Indonesia bukan negara Islam dan menganut prinsip negara hukum (rechtstaat) serta legal positivism (Okamoto, 2014). Dalam konteks ini, penerimaan norma-norma Islam ke dalam UU dipahami sebagai pilihan politik-hukum dalam batas-batas konstitusional Pancasila dan UUD 1945 (Musyaawi et al., 2023; Okamoto, 2014).

________________________________________

G. Contoh Konkret: Adopsi Norma Islam dalam Produk Perundang-Undangan dan Kekhususan Aceh

1. Bidang Ekonomi Syariah

Di bidang ekonomi syariah, kajian politik hukum menunjukkan bahwa hukum muamalah secara politis telah diadopsi dan diimplementasikan dalam tata hukum ekonomi syariah, dan secara normatif muncul banyak regulasi yang mengatur prosedur akad dan aktivitas lembaga keuangan syariah dalam berbagai bentuk instrumen, termasuk undang-undang dan regulasi turunannya (Dahlan et al., 2023). Dalam sejarah pembentukan hukum perbankan syariah, juga dicatat adanya tahap-tahap perkembangan yang "penuh muatan politik" dan bahkan kesulitan untuk memasukkan unsur atau istilah "syariah" atau nama akad dalam rancangan undang-undang pada fase awal (Adiputri, 2019). Hal ini menegaskan bahwa "undang-undang" dalam konteks negara modern dapat menjadi kanal formalisasi sebagian norma Islam, tetapi prosesnya bersifat kontingen-politik dan tidak selalu identik dengan penerapan syariat secara total (Adiputri, 2019; Dahlan et al., 2023).

2. Islamisme, Demokrasi, dan Normalisasi Hukum Islam

Dalam spektrum yang lebih luas, sebagian literatur tentang Islamisme dan demokrasi menyebut bahwa pandangan moderat dalam demokrasi dapat membuat nilai Islam relatif mudah diterima dalam diskursus legislasi, yang tampak antara lain melalui masuknya norma hukum Islam tertentu ke dalam hukum nasional seperti Kompilasi Hukum Islam dan UU Wakaf.

3. Kekhususan Aceh

Sementara itu, Aceh menjadi contoh kekhususan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI): Aceh dikenal menerapkan Syariat Islam sebagai way of life dan memiliki norma konsultasi tertentu dalam relasi pusat-daerah, termasuk gagasan bahwa DPR RI perlu berkonsultasi dan memperoleh persetujuan lembaga Aceh terkait perubahan norma yang berkaitan langsung dengan kekhususan Aceh. Pada level legislasi daerah (qanun syariah Aceh), partisipasi publik penting, tetapi peran MPU dalam pembentukan qanun digambarkan terbatas pada rekomendasi atau saran yang tidak mengikat (Kodiyat & Hadita, 2023).

Sintesisnya, undang-undang atau legislasi yang mengadopsi norma Islam dapat hadir pada level nasional maupun daerah, tetapi bentuk otoritas, prosedur, dan daya ikat masukan keagamaan (ulama) bervariasi menurut desain institusionalnya (Kodiyat & Hadita, 2023).

________________________________________

H. Perdebatan Internal Hukum Islam: Keanggotaan Non-Muslim di DPR dan Implikasinya bagi Konsepsi Legislasi

Kajian khusus tentang "penjabatan non-Muslim pada jabatan DPR" menunjukkan adanya perbedaan paradigma ulama kontemporer. Sebagian menyamakan DPR demokratis dengan Majelis Syura dalam pemerintahan Islam sehingga jabatan DPR dipandang termasuk al-wilāyah al-'āmmah yang tidak boleh diserahkan kepada non-Muslim; sebagian lain memandang DPR dan Majelis Syura berbeda, sehingga jabatan DPR tidak termasuk wilāyah 'āmmah dan dapat diisi non-Muslim (Kabullah & Fajri, 2021). Penelitian tersebut menyatakan kecenderungan penulis kepada pendapat yang melarang non-Muslim menjabat DPR di negara mayoritas Muslim termasuk Indonesia, namun sekaligus menegaskan adanya dua arus argumentasi yang bertentangan dalam literatur kontemporer (Kabullah & Fajri, 2021).

Perdebatan ini relevan bagi pertanyaan "undang-undang menurut hukum Islam" karena menunjukkan bahwa status lembaga pembentuk UU—apakah dipersamakan dengan Majelis Syura atau ahl al-ḥall wa al-'aqd, ataukah dianggap entitas berbeda—berdampak pada penilaian fikih terhadap keabsahan aktor-aktor legislasi dan legitimasi normatif produk aturannya (Kabullah & Fajri, 2021; S. B. E. Wardani & Subekti, 2021).

________________________________________

I. Pembahasan: Rumusan Sintesis Definisi Operasional

Berdasarkan sintesis referensi, definisi yang paling presisi untuk konteks Indonesia dapat dirumuskan dalam tiga level sebagai berikut.

Pertama, pada level hukum positif Indonesia, UU adalah peraturan perundang-undangan yang dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, dengan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk UU dan Presiden memiliki kewenangan mengajukan RUU; relasinya bersifat joint function (Sanusi & Hadinatha, 2023; Solihin, 2023; Sulaiman, 2023). Prosesnya tunduk pada rambu pembentukan peraturan perundang-undangan dan idealnya dijalankan dengan keterbukaan dan partisipasi publik (Hidayati et al., 2022; Suryani, 2020).

Kedua, pada level perspektif hukum Islam atau fikih siyasah, UU dapat dipahami sebagai produk ijtihadi dalam ranah siyāsah tasyri'iyyah (kebijakan legislasi) yang dinilai dari kesesuaiannya dengan prinsip musyawarah (syūrā/keterbukaan), orientasi kemaslahatan/maqāṣid, serta kualitas etika aktor-aktor perwakilan (Hamrin & Endratno, 2022; Riqiey & Hadi, 2023; Suryani, 2020; S. B. E. Wardani & Subekti, 2021).

Ketiga, dalam realitas Indonesia yang berlandaskan Pancasila, integrasi nilai Islam ke dalam UU bersifat selektif-konstitusional: Pancasila mengakui nilai ketuhanan tetapi tidak menjadikan syariat sebagai satu-satunya rujukan; sekaligus, hukum Islam diakui sebagai salah satu sumber material pembangunan hukum dan tampak dalam bidang tertentu—misalnya ekonomi syariah, perbankan syariah, Kompilasi Hukum Islam, dan wakaf (Kosasih et al., 2024).

________________________________________

J. Penutup

Berdasarkan kajian normatif-komparatif di atas, dapat disimpulkan bahwa frasa "peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden" tepat sebagai definisi yuridis undang-undang dalam sistem hukum positif Indonesia. Adapun dari perspektif hukum Islam, undang-undang dapat dipahami sebagai instrumen ijtihad kenegaraan yang harus memenuhi etika musyawarah-keterbukaan, kemaslahatan publik, dan pengawasan-keseimbangan kekuasaan agar tidak menjadi sarana kesewenang-wenangan (Hamrin & Endratno, 2022; Simanjuntak et al., 2024; Suryani, 2020).

Kajian ini juga menunjukkan bahwa relasi antara hukum Islam dan legislasi nasional di Indonesia bukan relasi yang bersifat oposisional, melainkan dialogis-konstitusional: hukum Islam berperan sebagai sumber moral dan material dalam pembangunan hukum nasional, sementara kerangka Pancasila dan UUD 1945 menjadi batas konstitusional yang menjamin inklusivitas bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang agama.

________________________________________

Daftar Pustaka

Adiputri, R. (2019). Social Science Research in Southeast Asia: the Challenges of Studying Parliamentary Institutions. Ikat the Indonesian Journal of Southeast Asian Studies, 2(2), 147. https://doi.org/10.22146/ikat.v2i2.40814

Dahlan, A., Mawardi, M., & Mahfudz, S. (2023). The Crucial History of Sharia Banking Law Development in Indonesia. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 17(1), 27–40. https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.7191

Hamrin, H., & Endratno, C. (2022). Masa Jabatan Lembaga Legislatif di Indonesia guna Menegakkan Prinsip Konstitualisme. National Journal of Law, 6(1), 704. https://doi.org/10.47313/njl.v6i1.1677

Hidayati, T., Umar, M., & Azhari, F. (2022). Political Reorientation of Indonesian Sharia Economic Law: Legal Politic of Trade Law on Sharia Multilevel Marketing. Mazahib, 21(2), 245–290. https://doi.org/10.21093/mj.v21i2.4971

Kabullah, M. I., & Fajri, M. (2021). Neo-Ibuism in Indonesian Politics: Election Campaigns of Wives of Regional Heads in West Sumatra in 2019. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 40(1), 136–155. https://doi.org/10.1177/1868103421989069

Kodiyat, B. A., & Hadita, C. (2023). The Authority of the Governor Regarding Termination of Members of the Regional People's Legislative Assembly in the Perspective of State Administration in Indonesia. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, 8(2). https://doi.org/10.30596/dll.v8i2.15028

Kosasih, A., Sirajuddin, M. D. M., Fauzan, F., & Kusmidi, H. (2024). Strengthening the Indonesian Bicameral Parliament: Siyasah Dusturiyah Perspective. Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, 9(1), 335. https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.10047

Munir, S. (2021). Asas Keterbukaan dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Perspektif Islam dan Hukum Positif di Indonesia). Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 12(2), 257. https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.12260

Musyaawi, M. I. S. A., Maulina, I. W., & Rifqi, M. J. (2023). Restrukturalisasi Mahkamah Kehormatan Dewan berbasis Proporsional dan Independen di Indonesia: Studi Banding Komisi Etik Indonesia-Amerika. Reformasi Hukum, 27(3), 158–168. https://doi.org/10.46257/jrh.v27i3.677

Okamoto, M. (2014). Jakartans, Institutionally Volatile. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 33(1), 7–27. https://doi.org/10.1177/186810341403300102

Riqiey, B., & Hadi, S. (2023). Mimbar Keadilan, 17(1). https://doi.org/10.30996/mk.v17i2

Sanusi, U., & Hadinatha, M. F. (2023). Activating Unconstitutional Norms in Law: An Analysis of the Principle of Checks and Balances. Jurnal Konstitusi, 20(2), 300–317. https://doi.org/10.31078/jk2027

Simanjuntak, R. TA., Panjaitan, M. J., & Saragih, B. R. (2024). Arranging Regulatory Policies to Support Economic Growth, Investment, Industrial Revolution 4.0, Society 5.0, and the Global Economy with Omnibus Law. Global Legal Review, 4(2), 165. https://doi.org/10.19166/glr.v4i2.7469

Solihin, D. (2023). Tafsir Normatif terhadap Perkembangan Politik Hukum Ekonomi Syariah. Jurnal Pelita Nusa, 1(1), 1–18. https://doi.org/10.61612/jpn.v1i1.5

Sulaiman, B. H. (2023). Questioning the Constitutionality of Amendment Aceh's Autonomy Law by Central Government: Who has the Authority? Jurnal Ilmiah Peuradeun, 11(2), 591. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.857

Suryani, S. (2020). Nilai Moralitas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pena Justisia Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 19(2). https://doi.org/10.31941/pj.v19i2.1147

Tomsa, D. (2011). Moderating Islamism in Indonesia. Political Research Quarterly, 65(3), 486–498. https://doi.org/10.1177/1065912911404566

Wardani, R. S. R. (2023). Regional Representative Council in the Indonesian State Governance System: A Study of the Bicameral System. Sign Jurnal Hukum, 5(1), 1–16. https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.228

Wardani, S. B. E., & Subekti, V. S. (2021). Political Dynasties and Women Candidates in Indonesia's 2019 Election. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 40(1), 28–49. https://doi.org/10.1177/1868103421991144