01761 - Unus Testis Nullus Testis dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Terhadap Standar Minimal Kesaksian dan Sistem Pembuktian

Abstract

This article examines the principle of unus testis nullus testis ("one witness is no witness") from the perspective of Islamic law. Using a normative-juridical and comparative approach, this study analyzes the minimum standards of testimony (syahādah) within the Islamic evidentiary framework (al-bayyinah) as regulated in the Qur'an, classical jurisprudence (fiqh), and its application in shariah court practice. The results show that Islamic law does not recognize a single isolated testimony as sufficient to establish legal proof; instead, it requires corroboration from other witnesses, oath (yamin), confession (iqrār), or circumstantial evidence (qarīnah). The Qur'anic basis found in QS al-Baqarah verse 282 confirms the minimum standard of two male witnesses or one male and two female witnesses in certain contexts, while in cases of zinā (jarīmah zinā) the requirement is further heightened to four witnesses. Variations in evidentiary configurations—such as one witness combined with an oath—demonstrate that a single testimony is not automatically void, but requires supplementation by other evidentiary instruments. This study also discusses indirect testimony (syahādah al-istifāḍah/testimonium de auditu) and its limited-contextual acceptance in shariah court practice. The conclusion affirms that the principle of unus testis nullus testis is substantively compatible with the Islamic evidentiary system, albeit with a nuanced and case-type-specific application.

Keywords: unus testis nullus testis, Islamic law, testimony (syahādah), al-bayyinah, qarīnah, jarīmah zinā

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji asas unus testis nullus testis ("satu saksi bukan saksi") dari perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan komparatif, penelitian ini menganalisis standar minimal kesaksian (syahādah) dalam kerangka pembuktian Islam (al-bayyinah) sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, fikih klasik, dan penerapannya dalam praktik peradilan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum Islam tidak mengakui keterangan satu saksi yang berdiri sendiri sebagai bukti yang cukup; melainkan memerlukan dukungan dari saksi lain, sumpah (yamin), pengakuan (iqrār), atau indikasi/petunjuk (qarīnah). Dasar normatif dalam QS al-Baqarah ayat 282 menegaskan standar minimal dua saksi laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan pada konteks tertentu, sementara dalam perkara zina (jarīmah zinā) kebutuhan saksi diperketat hingga empat orang. Variasi konfigurasi pembuktian—seperti satu saksi dikombinasikan dengan sumpah—memperlihatkan bahwa satu saksi tidak serta-merta tidak bernilai, tetapi membutuhkan pelengkap dari instrumen pembuktian lain. Artikel ini juga membahas kesaksian tidak langsung (syahādah al-istifāḍah/testimonium de auditu) beserta penerimaan yang terbatas dan kontekstual dalam praktik peradilan syariah. Kesimpulannya, asas unus testis nullus testis secara substansial serasi dengan sistem pembuktian Islam, meskipun penerapannya bersifat bernuansa dan bergantung pada jenis perkara.

Kata Kunci: unus testis nullus testis, hukum Islam, kesaksian (syahādah), al-bayyinah, qarīnah, jarīmah zinā

________________________________________

I. Pendahuluan

Asas unus testis nullus testis — satu saksi bukan saksi — merupakan prinsip pembuktian bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan suatu fakta dalam persidangan. Prinsip ini dikenal luas dalam tradisi hukum acara dan memiliki relevansi lintas sistem hukum, termasuk hukum Islam.

Dalam konteks hukum Islam, pertanyaan mengenai kecukupan jumlah saksi bukan sesuatu yang asing. Sejak masa awal pembentukan fikih, para ulama telah merumuskan ketentuan mengenai syahādah (kesaksian) sebagai salah satu instrumen pembuktian utama dalam peradilan Islam. Standar minimal saksi, konsistensi keterangan, serta kemungkinan penguatan dengan alat bukti lain menjadi bagian integral dari diskursus al-bayyinah (pembuktian) dalam Islam.

Kajian ini menjadi relevan mengingat praktik peradilan agama dan mahkamah syariah di Indonesia kerap bersinggungan dengan problematika kecukupan alat bukti, termasuk persoalan apakah keterangan satu orang saksi dapat dijadikan dasar putusan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara akademis bagaimana asas unus testis nullus testis dapat dipahami dan dipetakan dalam kerangka hukum Islam, baik dari segi normatif maupun praktik peradilan.

________________________________________

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan metode komparatif. Bahan hukum primer meliputi teks Al-Qur'an (QS al-Baqarah: 282–283) dan ketentuan fikih klasik, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur jurnal ilmiah bereputasi yang membahas pembuktian dalam hukum Islam, hukum acara perdata dan pidana Islam, serta praktik peradilan syariah di Indonesia dan Malaysia. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan konsep asas unus testis nullus testis dengan kerangka al-bayyinah dalam Islam.

________________________________________

III. Pembahasan

A. Makna Asas Unus Testis Nullus Testis dan Relevansinya bagi Hukum Islam

Asas unus testis nullus testis ("satu saksi bukan saksi") dikenal sebagai prinsip pembuktian bahwa keterangan satu orang saksi, berdiri sendiri, tidak cukup untuk menetapkan kebenaran suatu peristiwa di persidangan (Mansari et al., 2022; Tarigan & Rustamaji, 2023). Dalam literatur hukum acara Indonesia, prinsip ini dipakai untuk menegaskan kebutuhan dukungan (koroborasi) dari saksi lain atau alat bukti lain agar suatu fakta dapat dinilai terbukti (Mansari et al., 2022; Tarigan & Rustamaji, 2023).

Dalam diskursus "menurut hukum Islam", substansi yang sepadan dengan gagasan "satu saksi tidak cukup" terutama tampak pada ketentuan normatif tentang jumlah saksi minimum dalam Al-Qur'an dan pengaturan khusus pada jenis-jenis perkara tertentu, misalnya zina (Haq, 2020; Hasanah, 2015). Karena itu, pembahasan unus testis nullus testis "menurut hukum Islam" secara akademik lebih tepat dipahami sebagai pembacaan terhadap standar minimal kesaksian (syahādah) dan kebutuhan penguatan dengan bentuk pembuktian lain dalam kerangka al-bayyinah (pembuktian) (Lestari et al., 2022; Sarinah, 2021).

B. Kerangka Pembuktian dalam Hukum Islam: Al-Bayyinah dan Posisi Kesaksian

Dalam sejumlah kajian, pembuktian dalam hukum Islam disebut dengan konsep al-bayyinah dan dipandang krusial untuk menemukan kebenaran serta dasar putusan (Lestari et al., 2022). Sejalan dengan itu, sumber-sumber kajian peradilan agama juga mengaitkan putusan qāḍī/hakim dengan dasar bayyinah (alat pembuktian) (Sarinah, 2021). Dengan demikian, kesaksian (syahādah) diposisikan sebagai salah satu instrumen sentral dalam pembuktian, tetapi bukan satu-satunya, karena hukum Islam juga mengenal bentuk-bentuk pembuktian lain seperti iqrār (pengakuan), yamin (sumpah), dan qarīnah (indikasi/petunjuk) (Lestari et al., 2022; Nuriskandar, 2021).

Kerangka ini penting untuk memahami unus testis nullus testis dalam "bahasa" hukum Islam: bukan sekadar slogan, melainkan terkait dengan (i) aturan jumlah saksi, (ii) kualitas dan konsistensi keterangan saksi, dan (iii) kemungkinan penguatan oleh alat bukti lain saat jumlah saksi tidak terpenuhi atau tidak memadai (Haq, 2020; Hasanah, 2015; Nuriskandar, 2021).

C. Dasar Normatif Minimal Saksi: QS Al-Baqarah: 282 dan Implikasinya

Salah satu dasar utama yang sering dirujuk dalam pembahasan pembuktian adalah QS al-Baqarah ayat 282, yang menegaskan kebutuhan persaksian "dua orang saksi laki-laki" dan jika tidak ada, "seorang laki-laki dan dua orang perempuan" (Haq, 2020; Hasanah, 2015). Rujukan ini digunakan untuk menunjukkan bahwa pada konteks-konteks muamalah tertentu, standar minimal kesaksian tidak berhenti pada satu saksi (Haq, 2020; Hasanah, 2015). Dalam analisis komparatif hukum pidana Islam, ayat ini juga dikaitkan dengan gagasan bahwa "jumlah saksi minimal" dalam hukum Islam setidaknya adalah dua saksi laki-laki, atau kombinasi satu laki-laki dan dua perempuan bergantung konteks (Haq, 2020; Hasanah, 2015).

Selain QS al-Baqarah: 282, kajian komparatif juga menautkan kewajiban memberi keterangan ketika diminta dengan QS al-Baqarah ayat 283 (Haq, 2020). Hal ini mempertegas bahwa pembuktian melalui kesaksian bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga soal fungsi kesaksian untuk menegakkan kebenaran dalam proses peradilan (Haq, 2020; Hasanah, 2015).

D. Pengecualian dan Variasi: Tidak Selalu "Harus Dua Saksi Murni"

Walaupun QS al-Baqarah: 282 menunjukkan kecenderungan minimal lebih dari satu saksi (Haq, 2020; Hasanah, 2015), beberapa rumusan dalam kajian pembuktian Islam juga memperlihatkan variasi konfigurasi pembuktian. Misalnya, dalam pemetaan bentuk-bentuk pembuktian, terdapat skema yang memasukkan "saksi satu orang laki-laki dengan sumpah penggugat" sebagai salah satu bentuk pembuktian yang dibahas (Hasanah, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa dalam konstruksi tertentu, "satu saksi" dapat memperoleh daya pembuktian bukan karena ia berdiri sendiri, melainkan karena ia dipasangkan dengan instrumen lain, misalnya sumpah (Daud, 2022; Hasanah, 2015).

Dengan kata lain, jika asas unus testis nullus testis dipahami secara ketat sebagai "satu saksi selalu tidak bernilai", maka pembacaan seperti itu tidak menangkap kompleksitas fikih pembuktian. Sumber yang tersedia justru menggambarkan bahwa satu saksi dapat berfungsi sebagai bagian dari paket pembuktian bersama instrumen lain, terutama sumpah, sesuai pembahasan variasi pembuktian (Daud, 2022; Hasanah, 2015).

E. Jarīmah Zina: Bentuk Paling Tegas dari Kebutuhan Saksi Jamak

Dalam hukum pidana Islam, perkara zina sering diposisikan sebagai contoh paling ketat terkait jumlah saksi. Kajian komparatif menyebut bahwa dalam jarīmah zina diperlukan empat saksi dengan syarat-syarat tertentu, dan bahwa jika terjadi perbedaan keterangan di antara empat saksi, maka kesaksian dapat ditolak kecuali perbedaan terkait waktu dan tempat tidak berjauhan (Haq, 2020). Dalam konteks Aceh, ketentuan qanun yang dirujuk dalam kajian perbandingan pembuktian juga menegaskan syarat pembuktian zina dengan menghadirkan empat orang saksi laki-laki beserta syarat tertentu (Nuriskandar, 2021).

Dua rujukan ini, yakni kajian komparatif hukum pidana Islam dan praktik normatif Aceh, secara konsisten menunjukkan bahwa dalam tindak pidana tertentu, hukum Islam menuntut standar pembuktian kesaksian yang sangat tinggi, sehingga gagasan "satu saksi tidak cukup" bukan hanya berlaku, melainkan jauh diperketat menjadi kebutuhan empat saksi (Haq, 2020; Nuriskandar, 2021).

F. Konsistensi Antarsaksi dan Dukungan Alat Bukti Lain

Selain jumlah saksi, penting pula prinsip kesesuaian/koroborasi. Dalam kajian hukum acara positif yang memformulasikan asas unus testis nullus testis, ditekankan bahwa penentuan kebenaran peristiwa membutuhkan lebih dari satu saksi; jika hanya ada satu saksi, maka ia harus memiliki persesuaian dengan alat bukti lain (Tarigan & Rustamaji, 2023). Pada konteks perkara nafkah (putusan peradilan), penolakan tuntutan nafkah masa lalu dinilai tepat oleh peneliti karena fakta persidangan menunjukkan hanya satu saksi yang benar-benar mendukung dalil "tidak diberi nafkah", sehingga dinyatakan tidak memenuhi prinsip unus testis nullus testis; pertimbangan itu juga ditautkan dengan kebutuhan kesesuaian antarketerangan saksi yang dirujuk ke ketentuan pasal yang menghendaki keterangan saksi saling bersesuaian (Mansari et al., 2022).

Walaupun dua rujukan ini berasal dari kerangka hukum acara yang dirumuskan sebagai "asas" Latin, substansinya sejalan dengan penekanan hukum Islam pada kekuatan bayyinah dan kebutuhan bukti yang meyakinkan untuk dijadikan dasar putusan (Lestari et al., 2022; Sarinah, 2021). Pada titik ini, "menurut hukum Islam" dapat disintesiskan: satu kesaksian yang terisolasi cenderung belum memadai untuk membentuk bayyinah yang kuat, sehingga perlu dukungan baik dari saksi lain maupun dari bentuk pembuktian lain (iqrār, yamin, qarīnah) (Hasanah, 2015; Lestari et al., 2022; Nuriskandar, 2021).

G. Penguatan melalui Qarīnah ketika Saksi Tidak Memadai

Kajian perbandingan pembuktian di yurisdiksi Malaysia (Terengganu) dan Indonesia (Aceh) menegaskan bahwa qarīnah diterima sebagai salah satu metode pembuktian dalam Islam, terutama ketika tidak ada pengakuan atau keterangan saksi (Nuriskandar, 2021). Dalam kajian lain mengenai kedudukan visum et repertum, pembuktian Islam dipetakan mencakup iqrār, shahādah, keyakinan hakim, dan qarīnah sebagai indikasi-indikasi yang tampak, sehingga qarīnah dipahami sebagai elemen yang dapat membantu penetapan putusan (Lestari et al., 2022).

Sintesis dari dua rujukan ini menunjukkan bahwa gagasan "satu saksi tidak cukup" tidak selalu berujung pada kebuntuan pembuktian dalam sistem Islam, karena sistemnya membuka jalur penguatan (koroborasi) melalui qarīnah (Lestari et al., 2022; Nuriskandar, 2021). Namun, karena rujukan yang tersedia tidak merinci standar kuantitatif kapan qarīnah dapat menggantikan saksi, maka batas operasional detailnya tidak dapat ditegaskan lebih jauh berdasarkan sumber yang diberikan (Lestari et al., 2022; Nuriskandar, 2021).

H. Kesaksian Tidak Langsung (Testimonium de Auditu/Syahādah al-Istifāḍah): Perdebatan dan Penerimaan Terbatas

Dalam praktik peradilan keluarga, terutama perceraian/itsbat nikah, sering muncul "saksi yang tidak melihat langsung" (testimonium de auditu). Kajian menyebutkan bahwa dalam fikih hal ini dikenal sebagai syahādah al-istifāḍah atau al-syahādah bi al-tasāmu'ī, dan terjadi silang pendapat di kalangan fuqahā' tentang kekuatan pembuktiannya (Asmuni, 2014). Pada satu sisi, kajian menyimpulkan bahwa kesaksian de auditu tidak dapat dijadikan alat bukti langsung, tetapi dapat dikonstruksikan hakim sebagai bahan persangkaan; pada sisi lain, untuk masalah tertentu misalnya kepemilikan dan penetapan keturunan, syahādah al-istifāḍah disebut memiliki kekuatan yang bahkan "sempurna" dalam lingkup tertentu menurut para fuqahā' (Asmuni, 2014). Penelitian lapangan tentang itsbat nikah di Mahkamah Syar'iyah (Aceh) juga menjelaskan penerimaan syahādah al-istifāḍah dalam kondisi sosial tertentu, misalnya saksi kunci meninggal, dengan pertimbangan kemaslahatan, kepastian, dan keadilan (Syam et al., 2022); praktik serupa juga dibahas dalam penerapan testimonium de auditu di Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang menilai kualitas/kekuatan pembuktiannya secara kontekstual (Siti et al., 2019).

Bagian ini penting bagi tema unus testis nullus testis karena memperlihatkan nuansa: ketika "saksi langsung" sulit dihadirkan, sistem pembuktian Islam atau penerapannya di peradilan syariah dapat membuka ruang bentuk kesaksian yang tidak langsung, namun biasanya bukan sebagai bukti tunggal yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bahan persangkaan/pendukung yang dinilai bersama unsur lain (Asmuni, 2014; Siti et al., 2019; Syam et al., 2022). Sumber-sumber ini sekaligus menunjukkan adanya ketegangan antara standar ideal saksi yang melihat/mendengar/mengalami sendiri dengan kebutuhan praktik peradilan untuk tetap memeriksa dan menilai keterangan yang tidak langsung (Asmuni, 2014; Siti et al., 2019).

________________________________________

IV. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik sintesis akademik sebagai berikut.

Pertama, hukum Islam menempatkan pembuktian (al-bayyinah) sebagai dasar putusan, dan kesaksian adalah instrumen penting di dalamnya (Lestari et al., 2022; Sarinah, 2021). Kedua, Al-Qur'an (QS al-Baqarah: 282) menunjukkan orientasi minimal saksi lebih dari satu untuk konteks tertentu—dua laki-laki; atau satu laki-laki dan dua perempuan—sehingga secara substansi mendukung gagasan "satu saksi saja tidak memadai" (Haq, 2020; Hasanah, 2015). Ketiga, dalam jarīmah zina, kebutuhan saksi jamak lebih tegas lagi, yakni empat saksi, bahkan konsistensi di antara para saksi menjadi faktor penerimaan (Haq, 2020), dan hal ini juga tercermin dalam pengaturan Aceh terkait pembuktian zina (Nuriskandar, 2021). Keempat, terdapat variasi konfigurasi pembuktian, misalnya satu saksi dikombinasikan dengan sumpah, yang menunjukkan bahwa "satu saksi" dapat bernilai bila tidak berdiri sendiri dan dilekatkan pada instrumen pembuktian lain (Daud, 2022; Hasanah, 2015). Kelima, sistem pembuktian Islam juga mengakui jalur penguatan melalui qarīnah, terutama ketika pengakuan atau saksi tidak tersedia (Lestari et al., 2022; Nuriskandar, 2021). Keenam, dalam praktik, bentuk kesaksian tidak langsung (syahādah al-istifāḍah/testimonium de auditu) diperdebatkan dan penerimaannya cenderung terbatas-kontekstual, sering kali diposisikan sebagai persangkaan atau dikuatkan dengan pertimbangan lain (Asmuni, 2014; Siti et al., 2019; Syam et al., 2022).

Dengan demikian, jika istilah Latin unus testis nullus testis dipakai sebagai "jembatan istilah", maka "menurut hukum Islam" ia dapat dipahami sebagai prinsip bahwa kesaksian tunggal pada umumnya membutuhkan dukungan—baik dukungan saksi lain, sumpah, pengakuan, maupun qarīnah—agar dapat mencapai derajat pembuktian yang cukup untuk dijadikan dasar putusan (Haq, 2020; Hasanah, 2015; Lestari et al., 2022; Nuriskandar, 2021). Namun, sumber yang ada juga memperlihatkan bahwa penerapannya tidak selalu seragam karena (i) jenis perkara berbeda antara muamalah dan zina, dan (ii) praktik peradilan dapat beradaptasi melalui instrumen seperti qarīnah dan syahādah al-istifāḍah pada situasi tertentu (Haq, 2020; Nuriskandar, 2021; Syam et al., 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Asmuni, A. (2014). Testimonium de auditu telaah perspektif hukum acara perdata dan fiqh. Jurnal Hukum dan Peradilan, 3(2), 191–202. https://doi.org/10.25216/jhp.3.2.2014.191-202

Daud, D. (2022). Peranan sumpah sebagai alat bukti di dalam proses perdata. Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), 5(1), 16–22. https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11303

Haq, I. (2020). Pengaruh perbedaan keterangan saksi jarimah zina (perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam). Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 5(1), 1–14. https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v5i1.2129

Hasanah, F. I. (2015). Error facti pada pembuktian illegal fishing ditinjau dari hukum Islam. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(2), 278–312. https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.2.278-312

Lestari, D. A., Aris, A., & Wahidin, W. (2022). Analysis of jinayah fiqh on the role of visum et repertum in proving the crime of persecution. Delictum Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(1), 46–59. https://doi.org/10.35905/delictum.v1i2.3187

Mansari, M., Sari, E., & Muthalib, S. A. (2022). Analisis yuridis terhadap penolakan nafkah madhiah isteri dan anak. Al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 9(2), 306–322. https://doi.org/10.32505/qadha.v9i2.3903

Nuriskandar, L. H. (2021). Perbandingan metode pembuktian secara qarinah di Terengganu (Malaysia) dan Aceh (Indonesia). Jurnal Darussalam Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab, 1(2), 150–166. https://doi.org/10.59259/jd.v1i2.10

Sarinah. (2021). Keyakinan hakim terhadap keterangan saksi dalam pembuktian tentang perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Medan (Analisis putusan hakim nomor 597/Pdt.G/2015/PA.MDN). El-Ahli Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(1), 78–94. https://doi.org/10.56874/el-ahli.v2i1.462

Siti, S., Hamdani, H., & Yulia, Y. (2019). Penerapan saksi testimonium de auditu dalam perkara itsbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 7(1), 1–28. https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1979

Syam, S., Haris, R. M., & Zakarya, F. (2022). Studi legalitas saksi syahadah al-istifadah dalam pembuktian perkara itsbat nikah: Pendekatan maqashid syari'ah. Al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 9(2), 394–407. https://doi.org/10.32505/qadha.v9i2.5005

Tarigan, D. M., & Rustamaji, M. (2023). Nilai dan kekuatan pembuktian keterangan saksi testimonium de auditu. Verstek, 11(3), 508. https://doi.org/10.20961/jv.v11i3.73452