01758 - Ultra Vires dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Fiqh Siyasah dan Hukum Administrasi

Ultra Vires in Islamic Law Perspective: A Study of Fiqh Siyasah and Administrative Law

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep ultra vires—tindakan yang dilakukan melampaui batas kewenangan yang diberikan hukum atau anggaran dasar—dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan fiqh siyasah/dusturiyah. Dengan metode kajian pustaka dan sintesis komparatif, artikel ini menelaah korespondensi konseptual antara doktrin ultra vires dalam hukum administrasi modern dengan parameter normatif hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan dapat dikategorikan sebagai ultra vires menurut hukum Islam apabila: (i) menyimpang dari orientasi kemaslahatan dan menimbulkan kemudaratan; (ii) bertentangan dengan hierarki sumber hukum Islam atau melampaui batas ijtihad; dan/atau (iii) memangkas hak individu sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan hak dalam Islam. Dalam tradisi fiqh siyasah/dusturiyah, mekanisme koreksi atas penyimpangan tersebut diwujudkan melalui lembaga Wilāyah al-Maẓālim yang berfungsi mengadili kezaliman penguasa. Kajian ini memberikan kontribusi pada pengembangan diskursus hukum Islam kontemporer, khususnya dalam konteks tata kelola negara dan ekonomi syariah.

Kata kunci: ultra vires, fiqh siyasah, kemaslahatan, Wilāyah al-Maẓālim, hukum administrasi Islam

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of ultra vires—acts performed beyond the authority granted by law or articles of association—from the perspective of Islamic law, particularly through the approach of fiqh siyasah/dusturiyah. Employing a literature review and comparative synthesis method, this article explores the conceptual correspondence between the ultra vires doctrine in modern administrative law and the normative parameters of Islamic law. The findings indicate that an act may be categorized as ultra vires under Islamic law when it: (i) deviates from the orientation of maslahah (public welfare) and gives rise to harm (mafsadah); (ii) contradicts the hierarchy of Islamic legal sources or exceeds the permissible scope of ijtihad; and/or (iii) curtails individual rights in a manner contrary to the principle of rights protection in Islam. Within the tradition of fiqh siyasah/dusturiyah, the corrective mechanism for such deviations is embodied in the institution of Wilāyah al-Maẓālim, which functions to adjudicate acts of injustice by rulers. This study contributes to the development of contemporary Islamic legal discourse, particularly in the context of state governance and Islamic economics.

Keywords: ultra vires, fiqh siyasah, maslahah, Wilāyah al-Maẓālim, Islamic administrative law

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam dinamika hukum modern, salah satu prinsip fundamental yang membatasi tindakan otoritas—baik dalam konteks korporasi maupun administrasi negara—adalah doktrin ultra vires. Doktrin ini menegaskan bahwa setiap subjek hukum, baik organ negara maupun badan usaha, hanya dapat bertindak dalam batas-batas kewenangan yang secara eksplisit diberikan oleh hukum atau anggaran dasarnya. Tindakan yang melampaui batas tersebut dikualifikasi sebagai ultra vires dan pada umumnya dipandang tidak sah.

Dalam konteks Indonesia, diskursus ultra vires tidak hanya relevan dalam ranah hukum perusahaan dan administrasi negara, tetapi juga memperoleh dimensi baru ketika dipertemukan dengan sistem hukum Islam yang turut menjadi bagian dari tatanan hukum nasional. Fiqh siyasah/dusturiyah, sebagai cabang ilmu fiqh yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta batas-batas kewenangan pemerintahan, menyediakan kerangka normatif tersendiri untuk menilai legitimasi tindakan otoritas.

Kajian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana konsep ultra vires dapat dipahami dan dioperasionalkan dalam perspektif hukum Islam, serta mengidentifikasi korespondensi konseptualnya dengan doktrin hukum administrasi modern. Dengan demikian, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum Islam kontemporer sekaligus memperkaya diskursus hukum administrasi dalam konteks negara yang masyarakatnya mayoritas Muslim.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (library research) dengan metode sintesis komparatif. Sumber data primer meliputi literatur hukum Islam (fiqh siyasah/dusturiyah) dan hukum administrasi, sedangkan sumber data sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah yang mengkaji ultra vires dalam hukum perusahaan, hukum administrasi, dan hukum ekonomi syariah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengidentifikasi korespondensi konseptual antara doktrin ultra vires dalam tradisi hukum modern dan parameter normatif dalam hukum Islam.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Definisi Umum Ultra Vires (Melampaui Kewenangan)

Dalam doktrin hukum, ultra vires dipahami sebagai tindakan yang dilakukan "melampaui kewenangan/kekuasaan" (beyond the power) yang secara hukum diberikan kepada suatu subjek atau organ, sehingga tindakan itu berada di luar kapasitas/otoritas yang semestinya dimiliki subjek tersebut (Rokhim, 2020). Literatur hukum Indonesia juga menegaskan bahwa ukuran "melampaui kewenangan" lazimnya diuji terhadap sumber kewenangan yang relevan—misalnya norma hukum yang memberi kewenangan dan/atau aturan dasar organisasi—sehingga ultra vires berkaitan langsung dengan ada atau tidaknya batas kewenangan yang dilanggar (Rokhim, 2020).

Dalam konteks hukum administrasi, tindakan dinilai sah bila dilakukan intra vires (di dalam batas kewenangan), sedangkan tindakan tanpa landasan kewenangan atau melampaui batas kewenangan dikualifikasi sebagai ultra vires dan dipandang tidak sah (Abdullah et al., 2019; Faricha & Wibowo, 2023).

Secara konseptual, doktrin ultra vires tidak hanya dipahami sebagai pelampauan batas substansi kewenangan, tetapi juga dapat mencakup pelanggaran aspek prosedural penggunaan kewenangan, misalnya prosedur yang diwajibkan hukum tidak diikuti. Dengan demikian, diskursus ultra vires dalam hukum administrasi memuat dimensi substantif dan prosedural (Abdullah et al., 2019; Faricha & Wibowo, 2023). Kerangka substantif-prosedural ini penting ketika konsep ultra vires dipertemukan dengan perspektif hukum Islam, karena fiqh siyasah/dusturiyah juga menilai tindakan penguasa berdasarkan keselarasan materi kebijakan dengan tujuan syariat (maqāṣid/kemaslahatan) sekaligus kepatuhan pada batas-batas normatif yang mengikat penguasa (Erliyana, 2017; Hertanto, 2007).

3.2 Padanan Konseptual dalam Hukum Islam: Batas Kewenangan, Syariat, dan Kemaslahatan

Kajian fiqh siyasah memposisikan kebijakan dan tindakan otoritas sebagai sesuatu yang harus selaras dengan ajaran fundamental dan esensi syariat guna mewujudkan kemaslahatan umat (Hertanto, 2007; Sihombing & Andryan, 2019). Dalam horizon ini, "melampaui kewenangan" dapat dipahami sebagai tindakan otoritas yang keluar dari koridor syariat dan/atau menyimpang dari orientasi kemaslahatan yang seharusnya menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintahan (Erliyana, 2017; Hertanto, 2007). Hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqh yang dikemukakan dalam kajian fiqh dusturiyah: "kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan," yang dipakai untuk menilai apakah tindakan otoritas tetap berada dalam batas legitimasi normatifnya atau justru menyimpang (Erliyana, 2017).

Selain parameter "kemaslahatan," literatur yang membandingkan sistem hukum Indonesia dan Islam juga menekankan struktur hierarki normatif: dalam hukum Islam, sumber hukum tertinggi adalah al-Qur'an, sehingga peraturan/kebijakan tidak seharusnya bertentangan dengan sumber hukum pokok tersebut (Ihzafitri et al., 2022). Karena itu, tindakan otoritas yang bertentangan dengan norma-norma syariat dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan dari batas normatif yang mengikat pembentuk kebijakan (Ihzafitri et al., 2022; Nainggolan et al., 2023). Dalam konteks ini, "ultra vires menurut hukum Islam" dapat dipahami sebagai tindakan yang—dalam ukuran fiqh siyasah/dusturiyah—tidak lagi "memiliki dasar legitimasi syar'i" karena menyimpang dari tujuan kemaslahatan atau melanggar batas normatif syariat (Erliyana, 2017; Hertanto, 2007).

3.3 Kriteria Penilaian Ultra Vires dalam Perspektif Fiqh Siyasah/Dusturiyah

Berdasarkan sintesis referensi, tindakan dapat "dibaca" sebagai ultra vires dalam perspektif hukum Islam—khususnya fiqh siyasah/dusturiyah—apabila memenuhi satu atau lebih indikator berikut.

3.3.1 Menyimpang dari Kemaslahatan dan Berpotensi Menimbulkan Kemudaratan

Kajian fiqh dusturiyah menekankan bahwa kebijakan yang berpotensi melanggar hak-hak warga atau bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi dapat dinilai tidak sejalan dengan kemaslahatan dan mengandung kemudaratan, sehingga semestinya dihindari (Erliyana, 2017). Kerangka ini menegaskan bahwa legitimasi kebijakan bukan semata-mata karena ia "dikeluarkan oleh otoritas," melainkan karena orientasinya pada kemaslahatan—yang merupakan prasyarat normatif tindakan pemimpin (Erliyana, 2017; Hertanto, 2007).

Di sini tampak korespondensi konseptual dengan hukum administrasi modern: tindakan yang melampaui batas kewenangan (substantif atau prosedural) dipandang sebagai ultra vires (Abdullah et al., 2019; Faricha & Wibowo, 2023), sementara fiqh dusturiyah menilai penyimpangan kebijakan dari kemaslahatan sebagai bentuk penyimpangan normatif yang dapat memerlukan koreksi institusional (Erliyana, 2017; Hertanto, 2007). Dengan demikian, "melampaui kewenangan" dalam ukuran Islam tidak selalu direduksi menjadi pelanggaran formal kewenangan, tetapi juga menyangkut penyimpangan dari tujuan normatif syariat (kemaslahatan/anti-kemudaratan) (Erliyana, 2017; Hertanto, 2007).

3.3.2 Bertentangan dengan Sumber Hukum Tertinggi (Syariat) dan/atau Melampaui Batas Ijtihad

Salah satu argumen penting dalam literatur adalah bahwa hukum Islam bersumber dari Allah SWT sebagai Law Giver, sehingga keputusan atau norma yang dinilai "melanggar ketentuan-ketentuan hukum Islam" tidak dapat mengubah aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam (Nainggolan et al., 2023). Literatur tersebut juga mengaitkan masalah ini dengan batas penggunaan ra'yu/ijtihad: ijtihad dipakai ketika tidak terdapat aturan yang bersifat harfiah, sehingga tindakan yang menghasilkan norma "baru" yang bertentangan dengan ketentuan syariat dipandang melampaui batas ijtihad (Nainggolan et al., 2023).

Pada titik ini, konsep "melampaui kewenangan" memperoleh dimensi teologis-normatif: tindakan otoritas, termasuk lembaga negara, dapat dipersoalkan legitimasinya ketika hasilnya dinilai bertentangan dengan norma syariat yang dipahami mapan, karena dianggap "melewati batas" yang tidak boleh dilampaui oleh otoritas manusia terhadap hukum Tuhan (Ihzafitri et al., 2022; Nainggolan et al., 2023). Dengan demikian, ultra vires dalam pembacaan hukum Islam dapat berarti "melampaui batas kewenangan normatif manusia" ketika tindakan itu menabrak batas syariat atau melampaui ruang ijtihad yang dibenarkan (Ihzafitri et al., 2022; Nainggolan et al., 2023).

3.3.3 Melanggar atau Memangkas Hak Individu (Ketidakadilan/Kezaliman)

Dalam pembahasan etika dan hukum dengan rujukan pada tradisi hukum Islam, tindakan yang "memangkas hak individu" atau melawan "hukum Tuhan" diposisikan sebagai tindakan yang berhadapan dengan hukum kebenaran Tuhan dan prinsip etika hukum Islam. Dalam ranah ekonomi dan bisnis, kajian yang membandingkan aspek hukum positif dan hukum Islam menegaskan bahwa Islam memperbolehkan usaha dan perdagangan selama tidak dilarang syara', serta menekankan agar tidak "melampaui batas" terhadap hak-hak individu supaya hak itu terlindungi dan solidaritas sosial terjaga (Renita et al., 2023).

Dengan menggabungkan dua titik tekan tersebut, tindakan otoritas atau organ yang melampaui batas kewenangannya hingga menimbulkan penghilangan hak atau pelanggaran hak dapat dipahami sebagai tindakan yang menyimpang dari prinsip perlindungan hak dalam Islam (Renita et al., 2023). Kerangka ini juga paralel dengan konsepsi fiqh dusturiyah bahwa kebijakan harus menutup jalan mudarat dan menjaga kemaslahatan publik (Erliyana, 2017; Hertanto, 2007).

3.4 Mekanisme Koreksi dalam Tradisi Siyasah: Wilāyah al-Maẓālim sebagai Kontrol atas Tindakan "Melampaui Batas"

Dalam kajian fiqh siyasah/dusturiyah, dikenal lembaga peradilan Wilāyah al-Maẓālim yang menangani kezaliman para penguasa terhadap rakyat, termasuk kezaliman dalam pembuatan kebijakan atau peraturan yang melanggar/menzalimi hak-hak rakyat (Erliyana, 2017). Literatur juga menyatakan bahwa Wilāyah al-Maẓālim memiliki wewenang memutus perkara kezaliman aparat negara maupun penyimpangan penguasa terhadap hukum-hukum syara', termasuk yang terkait penyimpangan dalam pembuatan kebijakan (Erliyana, 2017). Dalam diskursus Indonesia, Wilāyah al-Maẓālim kerap dianalogikan dengan Mahkamah Konstitusi dalam fungsinya sebagai penjaga hak-hak rakyat dari kemungkinan pelanggaran melalui kebijakan atau peraturan (Erliyana, 2017; Ihzafitri et al., 2022).

Sintesis dari rujukan ini menunjukkan bahwa "ultra vires menurut hukum Islam" tidak berhenti pada penilaian normatif, tetapi juga terkait desain kelembagaan pengawasan: tindakan penguasa yang menyimpang dari syariat/kemaslahatan dapat diproses melalui mekanisme peradilan yang didedikasikan untuk mengadili "kezaliman penguasa," termasuk pada level kebijakan (Erliyana, 2017; Ihzafitri et al., 2022). Dalam bahasa hukum administrasi modern, hal ini beresonansi dengan gagasan kontrol yudisial atas tindakan yang dinilai melampaui kewenangan (ultra vires) (Abdullah et al., 2019; Faricha & Wibowo, 2023), meskipun basis legitimasi dan parameter uji dalam fiqh siyasah/dusturiyah menonjolkan kemaslahatan serta keselarasan dengan syariat (Erliyana, 2017; Hertanto, 2007).

3.5 Contoh Penerapan Logika "Melampaui Batas Kewenangan" pada Ranah Peradilan: Ultra Petita dan Ex Officio

Diskursus peradilan—khususnya peradilan agama—memperlihatkan bagaimana isu "melampaui batas" muncul pada level kewenangan hakim. Dalam hukum acara perdata, hakim pada dasarnya dibatasi agar tidak memutus melebihi tuntutan (asas ultra petita), dan tindakan memutus melebihi tuntutan dipahami sebagai tindakan melampaui wewenang (ultra vires) (Waruwu et al., 2023). Namun, praktik ex officio dijelaskan sebagai penggunaan kewenangan karena jabatan untuk melindungi hak pihak yang lemah, dengan justifikasi perlindungan hak—misalnya pascaperceraian—dan pertimbangan keadilan/kemaslahatan (Waruwu et al., 2023). Bahkan, studi tentang putusan ex officio menegaskan bahwa perspektif hukum Islam terhadap ex officio dipahami selaras dengan tujuan syariat, yakni perlindungan dari kemudharatan (perlindungan hak).

Dari sintesis ini, tampak nuansa penting dalam perspektif hukum Islam: terdapat ketegangan antara (i) prinsip pembatasan kewenangan prosedural agar tidak ultra vires melalui putusan ultra petita, dan (ii) tujuan perlindungan hak yang dikaitkan dengan kemaslahatan/maqāṣid yang dapat mendorong hakim menggunakan kewenangan ex officio (Waruwu et al., 2023). Artinya, dalam pembacaan fiqh yang berorientasi kemaslahatan, isu "melampaui batas" tidak selalu diputus secara kaku-formal, tetapi juga dipertimbangkan dalam kerangka perlindungan hak dan pencegahan mudarat—sepanjang justifikasi normatifnya dibangun (Erliyana, 2017; Waruwu et al., 2023).

3.6 Implikasi Normatif: Validitas/Keberlakuan Tindakan yang "Melampaui Batas" dalam Horizon Hukum Islam

Literatur yang mengkritik putusan lembaga negara dari perspektif hukum Islam menyimpulkan bahwa putusan tersebut "tidak carry any legal power" bila ditempatkan dalam konteks hukum Islam, karena dinilai melanggar ketentuan yang telah diatur oleh hukum Islam (Nainggolan et al., 2023). Argumen ini bertumpu pada asumsi normatif bahwa hukum Islam bersumber dari Allah SWT, dan karena itu tindakan/putusan yang berseberangan dengan ketentuan tersebut tidak dapat mengubah aturan Islam (Nainggolan et al., 2023). Sejalan dengan itu, kajian yang membandingkan hukum Indonesia dan hukum Islam menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan dalam hukum Islam harus sesuai dengan sumber hukum pokok dalam hierarki normatifnya, yakni al-Qur'an sebagai puncak (Ihzafitri et al., 2022).

Dengan demikian, konsekuensi utama "ultra vires menurut hukum Islam"—dalam arti melampaui batas normatif syariat/ijtihad dan/atau menyimpang dari kemaslahatan—cenderung dipahami sebagai problem legitimasi normatif: tindakan itu dapat dinilai tidak sejalan dengan syariat dan karenanya tidak semestinya dipertahankan (Erliyana, 2017; Ihzafitri et al., 2022; Nainggolan et al., 2023). Dalam kerangka fiqh siyasah/dusturiyah, problem legitimasi tersebut idealnya ditangani melalui mekanisme pengawasan/peradilan terhadap kezaliman atau penyimpangan penguasa, misalnya Wilāyah al-Maẓālim (Erliyana, 2017; Ihzafitri et al., 2022).

3.7 Relevansi pada Tata Kelola Organisasi dan Ekonomi Syariah: Amanah, Itikad Baik, dan Tanggung Jawab

Walaupun istilah ultra vires berasal dari tradisi doktrin kewenangan modern, literatur hukum perusahaan di Indonesia menegaskan bahwa tindakan organ—misalnya direksi—yang melampaui batas wewenang yang ditetapkan oleh anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan diposisikan sebagai ultra vires (Nurdin, 2021; Rokhim, 2020). Di sisi lain, kajian yang mengaitkan prinsip tanggung jawab perusahaan asuransi investasi dengan hukum ekonomi syariah menegaskan bahwa direksi wajib bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, serta bahwa tindakan pengelolaan harus didasarkan pada peraturan dan anggaran dasar. Ketika direksi melakukan kegiatan yang menimbulkan kerugian akibat ultra vires, direksi "tidak bisa dilindungi dan harus bertanggung jawab secara pribadi" (Ariatna & Widyawati, 2023).

Sintesis kedua arus ini menunjukkan korespondensi yang kuat: dalam perspektif hukum ekonomi syariah yang dibahas, dimensi amanah/itikad baik dan tanggung jawab menjadi parameter penting untuk menilai penyimpangan kewenangan dalam pengelolaan entitas. Ketika penyimpangan itu berbentuk pelampauan batas (ultra vires) yang merugikan, maka konsekuensinya diarahkan pada pertanggungjawaban pribadi (Ariatna & Widyawati, 2023; Nurdin, 2021; Rokhim, 2020). Dengan demikian, ultra vires menurut hukum Islam dalam konteks tata kelola dan ekonomi syariah sebagaimana dibahas dalam rujukan dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap batas kewenangan yang sekaligus melanggar prinsip tanggung jawab dan itikad baik, sehingga memicu konsekuensi pertanggungjawaban (Ariatna & Widyawati, 2023; Renita et al., 2023).

________________________________________

4. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis referensi, ultra vires menurut hukum Islam dapat dirumuskan sebagai tindakan otoritas/organ yang melampaui batas kewenangan normatifnya, terutama ketika: (i) menyimpang dari orientasi kemaslahatan dan menimbulkan kemudaratan (Erliyana, 2017; Hertanto, 2007); (ii) bertentangan dengan hierarki sumber hukum Islam (syariat) atau melampaui batas ijtihad (Ihzafitri et al., 2022; Nainggolan et al., 2023); dan/atau (iii) memangkas hak individu sehingga bertentangan dengan etika dan perlindungan hak dalam Islam, termasuk dalam ranah muamalah/bisnis (Renita et al., 2023).

Dalam tradisi fiqh siyasah/dusturiyah, penyimpangan penguasa tersebut secara ideal berada dalam cakupan kontrol lembaga seperti Wilāyah al-Maẓālim yang berwenang mengadili kezaliman dan penyimpangan penguasa terhadap hukum syara' dan hak rakyat (Erliyana, 2017; Ihzafitri et al., 2022). Kajian ini menegaskan bahwa meskipun ultra vires merupakan konsep yang lahir dari tradisi hukum modern, ia memiliki padanan konseptual yang kaya dalam hukum Islam, dengan karakteristik khas berupa orientasi pada kemaslahatan, supremasi syariat, dan mekanisme pertanggungjawaban yang bersifat normatif-teologis sekaligus institusional.

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, M. A. S., Barkatullah, A. H., & Djumadi, D. (2019). Kewajiban direksi untuk melakukan permintaan persetujuan kepada pemegang saham dalam pengalihan aset kekayaan perseroan. Notary Law Journal, 2(2), 163–180. https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i2.25

Ariatna, S., & Widyawati, S. (2023). Keabsahan keputusan perusahaan dalam hal direksi yang mengambil keputusan masa jabatannya sudah selesai berdasarkan akta perubahan anggaran dasar terakhir. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 1249–1260. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2183

Erliyana, A. (2017). Judicial control terhadap kewenangan administrasi negara. Jurnal Hukum & Pembangunan, 28(1–3), 98. https://doi.org/10.21143/jhp.vol28.no1-3.538

Faricha, I. H., & Wibowo, G. T. (2023). Pertanggungjawaban direksi yang bertindak melebihi keputusan rapat umum pemegang saham. Aladalah: Jurnal Politik Sosial Hukum dan Humaniora, 2(1), 82–87. https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.620

Hertanto, A. W. (2007). Peluang pemulihan tindakan ultra vires direksi suatu perseroan terbatas. Jurnal Hukum & Pembangunan, 37(1), 22. https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no1.147

Ihzafitri, E. I., Roihanah, R., Salsabila, R. A., & Mudhi'ah, Q. F. (2022). Implementasi kewenangan ex-officio hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Jurnal Antologi Hukum, 2(2), 222–235. https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1329

Nainggolan, S. D. P., Rahman, K., Simbolon, E. D., & Sinambela, J. (2023). Bestandel delict pasal 3 UU PTPK terhadap ultra vires dalam pengelolaan badan usaha milik negara berbentuk perusahaan umum. Jurnal Kawruh Abiyasa, 3(1), 1–13. https://doi.org/10.59301/jka.v3i1.54

Nurdin, N. (2021). Kekuatan hukum rekomendasi ombudsman sebagai bentuk pengawasan terhadap pelayanan publik. Jurnal Jatiswara, 36(2), 205–218. https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i2.314

Renita, R., Sinaulan, R. L., & Sudirman, M. (2023). Pengesahan RUPS atas tindakan direksi yang dilakukan setelah masa jabatannya berakhir dalam pemberian acquit et de charge. Armada: Jurnal Penelitian Multidisiplin, 1(12), 1457–1466. https://doi.org/10.55681/armada.v1i12.1090

Rokhim, A. (2020). Tindakan "ultra vires" direksi dan akibat hukumnya bagi perseroan terbatas. Negara dan Keadilan, 9(2), 205. https://doi.org/10.33474/hukum.v9i2.9092

Sihombing, E. N., & Andryan. (2019). Penguatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui constitutional complaint. https://doi.org/10.31219/osf.io/bm5f9

Waruwu, A. H., Kamello, T., Azwar, T. K. D., & Harris, Abd. (2023). Kewenangan arbiter dalam memutus sengketa bisnis arbitrase secara ex aequo et bono. Locus Journal of Academic Literature Review, 986–999. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i12.268