01756 - Uitvoerbaar bij Voorraad dalam Perspektif Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam: Kajian terhadap Praktik Peradilan Agama di Indonesia

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep uitvoerbaar bij voorraad (putusan serta merta) dalam kerangka hukum acara perdata yang dipraktikkan di lingkungan Peradilan Agama Indonesia, sekaligus menelaah legitimasinya dalam perspektif hukum Islam. Melalui pendekatan normatif-konseptual dengan merujuk pada literatur hukum acara perdata, kajian fikih, dan putusan pengadilan, artikel ini menunjukkan bahwa uitvoerbaar bij voorraad merupakan pengecualian dari asas penundaan eksekusi selama banding atau kasasi berlangsung, yang dapat dibingkai secara syariah melalui rasionalitas pencegahan mudarat (darar), keadaan darurat (darūrah), dan orientasi kemaslahatan (maṣlaḥah) dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah. Penerapannya yang paling banyak dikaji adalah dalam perkara hadhanah (hak asuh anak), di mana kepentingan terbaik anak menjadi justifikasi utama pelaksanaan putusan secara segera. Namun demikian, terdapat perbedaan pandangan di kalangan hakim mengenai eksekusi putusan serta merta ketika perkara masih dalam proses upaya hukum, sehingga penerapannya menuntut diskresi kehakiman yang ketat dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Artikel ini menyimpulkan bahwa uitvoerbaar bij voorraad dapat dipandang sebagai wasīlah untuk menjaga hak dan mencegah kerusakan, bukan untuk meniadakan mekanisme koreksi melalui upaya hukum.

Kata kunci: uitvoerbaar bij voorraad; putusan serta merta; Peradilan Agama; hukum Islam; maqāṣid al-syarī'ah; hadhanah

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of uitvoerbaar bij voorraad (immediately enforceable judgment) within the framework of civil procedural law as practiced in Indonesian Religious Courts, while also analyzing its legitimacy from an Islamic law perspective. Employing a normative-conceptual approach by referring to civil procedural law literature, jurisprudential studies, and court decisions, this article demonstrates that uitvoerbaar bij voorraad constitutes an exception to the principle of suspension of execution during appeal or cassation proceedings, which can be framed islamically through the rationality of preventing harm (darar), necessity (darūrah), and the orientation of public interest (maṣlaḥah) within the framework of maqāṣid al-sharī'a. Its most widely studied application is in hadhanah (child custody) cases, where the best interest of the child serves as the primary justification for immediate enforcement. Nevertheless, divergent views exist among judges regarding the execution of immediately enforceable judgments while cases are still undergoing legal remedies, making their application contingent upon strict judicial discretion and accountable reasoning. This article concludes that uitvoerbaar bij voorraad may be understood as a wasīlah to safeguard rights and prevent harm, rather than to nullify the corrective mechanism of legal remedies.

Keywords: uitvoerbaar bij voorraad; immediately enforceable judgment; Religious Courts; Islamic law; maqāṣid al-sharī'a; hadhanah

________________________________________

A. Pendahuluan

Dalam sistem hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, termasuk di lingkungan Peradilan Agama, terdapat suatu mekanisme yang memungkinkan putusan pengadilan untuk dilaksanakan sebelum memperoleh kekuatan hukum tetap. Mekanisme tersebut dikenal dengan istilah uitvoerbaar bij voorraad, atau dalam praktik peradilan Indonesia lazim disebut sebagai putusan serta merta. Keberadaan mekanisme ini mencerminkan kebutuhan sistem peradilan untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif dan segera kepada pihak yang dimenangkan, terutama ketika penundaan eksekusi berpotensi menimbulkan kerugian atau kerusakan yang tidak dapat dipulihkan.

Signifikansi kajian ini terletak pada dua dimensi yang saling berkaitan. Pertama, dimensi hukum acara, yakni bagaimana uitvoerbaar bij voorraad diposisikan sebagai pengecualian dari asas umum penundaan eksekusi dan bagaimana mekanisme ini bekerja dalam sistem peradilan Indonesia. Kedua, dimensi hukum Islam, yakni bagaimana legitimasi pelaksanaan putusan secara segera itu dapat dikonstruksi melalui kerangka normatif syariah, terutama melalui prinsip pencegahan mudarat dan orientasi kemaslahatan.

Kajian ini menjadi semakin relevan mengingat Peradilan Agama di Indonesia beroperasi dalam dua sistem normatif sekaligus: sistem hukum acara perdata positif yang sebagian besar mewarisi tradisi hukum Belanda, dan sistem nilai Islam yang menjadi landasan substantif bagi penyelesaian perkara-perkara tertentu. Ketegangan antara kedua sistem normatif ini menuntut telaah yang cermat, khususnya ketika instrumen prosedural seperti uitvoerbaar bij voorraad dipertimbangkan penerapannya dalam konteks perkara yang bernilai ibadah dan menyangkut hak-hak fundamental, seperti perkara hadhanah.

________________________________________

B. Pembahasan

1. Istilah Uitvoerbaar bij Voorraad dan Padanannya dalam Praktik Peradilan

Dalam tradisi hukum acara perdata yang dipraktikkan di Indonesia, termasuk pada lingkungan Peradilan Agama, gagasan uitvoerbaar bij voorraad dipahami sebagai putusan yang dapat dieksekusi terlebih dahulu walaupun putusan itu belum berkekuatan hukum tetap karena masih ada upaya hukum, misalnya banding atau kasasi, yang diajukan. Konsepsi ini sejalan dengan penjelasan bahwa pada prinsipnya eksekusi putusan perdata ditunda oleh hukum bila putusan itu diajukan banding atau kasasi, kecuali apabila amar putusan secara eksplisit menyatakan putusan tersebut dapat dijalankan meskipun ada perlawanan atau upaya hukum (Muslimin, 2020). Dengan demikian, uitvoerbaar bij voorraad berfungsi sebagai pengecualian terhadap asas penundaan eksekusi selama proses upaya hukum berlangsung (Muslimin, 2020).

Di dalam diskursus putusan pengadilan, literatur tentang produk Peradilan Agama juga menegaskan bahwa putusan hakim merupakan kesimpulan akhir penyelesaian sengketa yang dituangkan dalam bentuk tertulis oleh pejabat negara (hakim) untuk mengakhiri perkara kontensius, dan apabila tidak dipatuhi secara sukarela, putusan dapat dilaksanakan secara paksa melalui eksekusi (Witro, 2021). Kerangka ini penting karena uitvoerbaar bij voorraad pada akhirnya tetap berhubungan dengan eksekusi, yakni pelaksanaan paksa atas putusan (Muslimin, 2020; Witro, 2021).

2. Pembedaan Penting: Putusan Akhir, Putusan Sela, dan Tindakan Insidentil Hakim

Untuk menempatkan uitvoerbaar bij voorraad secara tepat, perlu dibedakan dari putusan sela (interim/interlocutory verdict). Dalam kajian tentang putusan pengadilan, putusan sela dijelaskan sebagai putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir untuk memungkinkan atau memudahkan pemeriksaan perkara berlanjut; landasan konsep ini dirujuk pada pengaturan HIR/Rv mengenai kewenangan hakim menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir selama proses pemeriksaan (Witro, 2021). Dalam praktik Peradilan Agama, tindakan tertentu memang dilakukan melalui putusan sela, misalnya pengangkatan hakam dalam perkara syiqaq, yang diposisikan sebagai tindakan insidentil sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir (Anita et al., 2023).

Pembedaan ini relevan karena uitvoerbaar bij voorraad bukan sekadar putusan sela, melainkan atribut eksekutorial yang dapat dilekatkan pada putusan, umumnya putusan akhir, sehingga ia dapat dilaksanakan walau upaya hukum berjalan, sebagai pengecualian dari asas penundaan eksekusi (Muslimin, 2020). Namun dalam praktik, diskusi mengenai strategi perlindungan hak, misalnya dalam hadhanah, menunjukkan bahwa kebutuhan "segera dilaksanakan" sering beririsan dengan logika tindakan sementara atau insidentil untuk mencegah mudarat selama proses berlanjut (Muslimin, 2020; Saidurrahman, 2014).

3. Titik Temu dengan Hukum Islam: Qaḍā', Daya Mengikat Putusan, dan Kewajiban Pelaksanaan

Dalam perspektif hukum Islam, melalui artikulasi para penulis yang membahas putusan Peradilan Agama, putusan hakim dipandang sebagai hukum yang mengikat bagi para pihak; bahkan ditegaskan bahwa menurut hukum Islam putusan itu merupakan "hak" bagi pihak yang dimenangkan (mahkūm lah) atas pihak yang dikalahkan (mahkūm 'alaih), sehingga tidak ada perbedaan prinsipil dalam daya mengikatnya (Witro, 2021). Dalam konsepsi yang sama, bila putusan tidak dipatuhi secara sukarela, pelaksanaannya dapat dilakukan dengan eksekusi, yakni pelaksanaan secara paksa (Witro, 2021).

Dari titik ini, pertanyaan mengenai uitvoerbaar bij voorraad menurut hukum Islam tidak terutama menyangkut ada atau tidaknya kewajiban mematuhi putusan, karena putusan mengikat dan dapat dieksekusi, melainkan menyangkut kapan putusan dapat atau layak dilaksanakan ketika mekanisme koreksi melalui upaya hukum masih berjalan (Muslimin, 2020; Witro, 2021). Jawaban yang bersifat Islami atas pertanyaan ini, karena itu, perlu diletakkan pada kaidah tujuan dan pertimbangan kemaslahatan dalam pelaksanaan putusan, bukan sekadar pada formalitas finalitas putusan.

4. Rasionalitas Syariah untuk Pelaksanaan Segera: Mencegah Mudarat (Darar), Darurat (Darūrah), dan Kemaslahatan (Maṣlaḥah)

Literatur yang membahas praktik perintah sementara di pengadilan syariah memberikan pijakan bahwa perintah interim dapat dipahami sebagai respons terhadap kebutuhan mencegah bahaya (darar) dan keadaan darurat (darūrah). Studi tentang pengadilan syariah di Malaysia mencatat bahwa perintah ex parte interim injunction dipahami berbasis darurat untuk menghindari mudarat, dan juga disediakan oleh ketentuan perundang-undangan keluarga Islam yang memberi kewenangan pengadilan mengeluarkan perintah injunksi atau larangan dalam proses perkara perceraian yang sedang berjalan (Muslimin, 2020a). Walaupun konteks ini berbeda yurisdiksi, ia menunjukkan pola argumentasi fikih yang lazim: tindakan peradilan yang bersifat segera atau temporer memperoleh legitimasi ketika diarahkan untuk mencegah dampak merugikan selama proses belum selesai (Muslimin, 2020a).

Kerangka kemaslahatan juga ditegaskan dalam kajian maqāṣid al-syarī'ah yang menjelaskan bahwa pembatasan atau pengaturan tindakan keagamaan pada masa pandemi melalui fatwa dibangun atas pertimbangan maslahat sebagai inti maqāṣid, dengan orientasi menjaga hal-hal primer, yakni agama atau iman, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta menegaskan bahwa hal-hal yang mengganggu atau mengancam tujuan primer itu harus dihindari (Hidayah & Azis, 2023). Walaupun kajian tersebut berada pada ranah fatwa ibadah, logika maqāṣid tentang menghindari ancaman atas kepentingan primer dapat dipakai sebagai kerangka normatif untuk menilai urgensi pelaksanaan putusan secara segera ketika penundaan eksekusi berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian yang serius (Hidayah & Azis, 2023; Saidurrahman, 2014).

Selaras dengan itu, kajian tentang dwangsom (uang paksa) dalam perkara hadhanah di Peradilan Agama juga mengartikulasikan bahwa sarana pemaksaan dipahami sebagai wasīlah agar putusan terlaksana, dan bila putusan yang didasarkan pada maslahat wajib dilaksanakan, maka wasīlah yang mempermudah pelaksanaan dapat diposisikan ikut memperoleh bobot kewajiban untuk menjamin terlaksananya hak dan kemaslahatan anak (Jamaludin & Buang, 2014). Walaupun dwangsom berbeda dari uitvoerbaar bij voorraad, keduanya bertemu pada satu titik: perlindungan kemaslahatan melalui efektivitas pelaksanaan putusan (Jamaludin & Buang, 2014; Witro, 2021).

5. Aplikasi yang Paling Sering Dibahas: Putusan Serta Merta dalam Perkara Hadhanah untuk Perlindungan Anak

Kajian khusus mengenai putusan serta merta dalam perkara hadhanah menegaskan secara eksplisit definisi operasionalnya, yaitu putusan yang dapat segera dieksekusi meskipun pihak lawan mengajukan upaya hukum (Saidurrahman, 2014). Studi ini menyatakan peluang penerapan putusan serta merta dalam hadhanah sebagai strategi untuk mencegah tindakan negatif pihak yang kalah selama masa penundaan eksekusi akibat upaya hukum, misalnya kekhawatiran anak dibawa ke luar daerah, disembunyikan, atau tindakan lain yang tidak dikehendaki (Saidurrahman, 2014). Alasan kuncinya diletakkan pada kepentingan terbaik anak dan realisasi kemaslahatan (Saidurrahman, 2014), yang secara konseptual sejalan dengan penalaran berbasis penghindaran mudarat dan perlindungan kepentingan primer sebagaimana ditekankan dalam pembacaan maqāṣid (Hidayah & Azis, 2023; Muslimin, 2020a).

Namun literatur yang sama juga menunjukkan adanya nuansa perbedaan pandangan. Disebutkan terdapat dua pendapat di kalangan hakim terkait eksekusi putusan serta merta ketika pokok perkara masih ditempuh upaya hukum: pertama, dapat dieksekusi walau masih dalam upaya hukum; dan kedua, eksekusi belum dapat dilakukan sebelum berkekuatan hukum tetap (Saidurrahman, 2014). Bahkan, studi tersebut mengajukan pertanyaan normatif penting, yakni apakah putusan serta merta dapat diterapkan pada hadhanah bila dalam suatu pedoman (SEMA) perkara hadhanah tidak disebut sebagai jenis perkara yang dapat menerapkan putusan serta merta, tetapi hakim yang diwawancarai menyatakan tetap "boleh-boleh saja" bergantung pertimbangan hakim (Saidurrahman, 2014). Ini mengonfirmasi bahwa dalam praktik, uitvoerbaar bij voorraad atau putusan serta merta sangat bergantung pada diskresi kehakiman yang harus dipertanggungjawabkan dengan argumentasi perlindungan kemaslahatan dan pencegahan mudarat (Jamaludin & Buang, 2014; Saidurrahman, 2014).

Kajian lain tentang eksekusi putusan hadhanah juga menekankan bahwa implementasi putusan mencerminkan martabat pengadilan, tetapi sering terhambat oleh tidak adanya kemauan pihak, kualitas putusan, dan ketidakcukupan aturan eksekusi; sekaligus menegaskan norma bahwa eksekusi putusan yang diajukan banding atau kasasi pada dasarnya ditunda kecuali amar putusan menyatakan dapat dilaksanakan meski ada perlawanan atau upaya hukum (Muslimin, 2020b). Dengan demikian, kebutuhan uitvoerbaar bij voorraad dalam hadhanah dapat dibaca sebagai respons terhadap problem efektivitas eksekusi dan risiko mudarat bagi anak bila menunggu finalitas (Muslimin, 2020b; Saidurrahman, 2014).

6. Parameter Syariah-Compliant dalam Konteks Indonesia: Fatwa, Kompilasi, dan Pertimbangan Hakim

Dalam konteks ekonomi syariah, kerangka kelembagaan Indonesia menegaskan pentingnya "prinsip syariah" dalam putusan. Kajian tentang urgensi fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa fatwa bukan hukum positif yang mengikat seluruh warga negara, tetapi dapat memperoleh daya mengikat setelah ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan; serta menegaskan bahwa dalam konteks ekonomi syariah, putusan atau penetapan pengadilan perlu memuat prinsip syariah sebagai dasar mengadili, dan prinsip syariah dipahami sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syariah berdasarkan fatwa lembaga yang berwenang (Nurhayati & Nasution, 2020). Hal ini relevan untuk uitvoerbaar bij voorraad karena "pelaksanaan segera" yang berpotensi menimbulkan risiko ketidakadilan bila keliru menuntut legitimasi pertimbangan yang kuat, tidak hanya alasan prosedural, tetapi juga alasan nilai atau prinsip syariah yang dipakai hakim dalam menilai maslahat dan mudarat (Nurhayati & Nasution, 2020; Saidurrahman, 2014).

Di sisi lain, KHES dipaparkan sebagai rujukan bagi hakim Peradilan Agama dalam perkara ekonomi syariah, namun juga dicatat sebagai "peraturan perundang-undangan semu" (pseudo wetgeving/beleidsregels) yang tidak termasuk hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia (Purkon et al., 2022). Nuansa ini penting: ketika hakim ingin membangun argumentasi syariah, termasuk untuk menyatakan kebutuhan pelaksanaan segera demi maslahat, ia bekerja dalam ruang positivisasi fikih yang tidak selalu berderajat setara undang-undang (Nurhayati & Nasution, 2020; Purkon et al., 2022). Karena itu, tuntutan argumentasi menjadi lebih besar—hakim perlu menghubungkan perangkat positif (aturan acara dan eksekusi) dengan tujuan maslahat yang dikenal dalam diskursus syariah (Jamaludin & Buang, 2014; Muslimin, 2020b; Saidurrahman, 2014).

Kajian tentang sengketa perbankan syariah juga menunjukkan adanya ketegangan metodologis antara putusan yang bertumpu pada interpretasi tekstual, yang cenderung menekankan kepastian hukum, dan interpretasi kontekstual, yang lebih memprioritaskan keadilan hukum dan rasa keadilan masyarakat, serta perbedaan itu dikaitkan dengan perbedaan pemahaman syariah dan kompetensi hakim (Abdullah, 2012). Temuan ini relevan untuk uitvoerbaar bij voorraad karena putusan yang dapat dieksekusi segera merupakan bentuk intensifikasi akibat hukum yang menuntut kehati-hatian: hakim harus menyeimbangkan kepastian prosedural eksekusi dengan keadilan substantif dan perlindungan dari mudarat (Abdullah, 2012; Saidurrahman, 2014).

7. Membingkai Uitvoerbaar bij Voorraad sebagai Wasīlah untuk Menjaga Hak

Jika diletakkan dalam logika maqāṣid dan wasīlah, uitvoerbaar bij voorraad dapat dipahami sebagai instrumen untuk menjaga hak dan mencegah kerusakan yang mungkin timbul selama proses koreksi melalui upaya hukum berjalan, bukan untuk meniadakan mekanisme koreksi itu sendiri (Hidayah & Azis, 2023; Jamaludin & Buang, 2014; Saidurrahman, 2014). Dalam perkara anak (hadhanah), kerangka "kepentingan terbaik anak" dan pencegahan tindakan yang merugikan selama penundaan eksekusi menjadi justifikasi utama (Saidurrahman, 2014), dan hal ini sejalan dengan orientasi perlindungan kepentingan primer dalam teori maslahat dan maqāṣid (Hidayah & Azis, 2023). Dalam bentuk lain, penggunaan dwangsom dipahami sebagai wasīlah untuk memaksa pelaksanaan putusan ketika kesukarelaan tidak berjalan, terutama demi kemaslahatan anak (Jamaludin & Buang, 2014). Kedua contoh ini menegaskan bahwa dalam praktik Peradilan Agama, perlindungan maslahat sering diterjemahkan ke dalam instrumen prosedural untuk membuat putusan efektif (Jamaludin & Buang, 2014; Muslimin, 2020b; Saidurrahman, 2014).

Pada saat yang sama, norma penundaan eksekusi selama banding atau kasasi tetap merupakan asas umum, dan pengecualiannya mensyaratkan pernyataan eksplisit dalam amar putusan (Muslimin, 2020b). Dengan demikian, pendekatan yang paling konsisten dengan kehati-hatian syariah adalah bahwa uitvoerbaar bij voorraad hanya dipakai ketika ada alasan kuat untuk mencegah mudarat yang nyata atau serius dan untuk menjaga maslahat, serta dinyatakan secara tegas dalam amar sehingga pengecualian itu tetap berada dalam kendali hukum acara yang diakui (Muslimin, 2020b, 2020a; Saidurrahman, 2014).

________________________________________

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, uitvoerbaar bij voorraad (putusan serta merta) dalam praktik Peradilan Agama dapat dipahami sebagai pengecualian dari asas penundaan eksekusi selama banding atau kasasi, yakni ketika amar putusan menyatakan putusan dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum atau perlawanan (Muslimin, 2020b).

Kedua, dalam perspektif hukum Islam yang diartikulasikan dalam kajian Peradilan Agama, putusan hakim bersifat mengikat dan pada akhirnya dapat dipaksakan melalui eksekusi bila tidak ditaati (Witro, 2021).

Ketiga, legitimasi "pelaksanaan segera" dapat dibingkai melalui rasionalitas syariah, yaitu mencegah mudarat (darar) dan darurat (darūrah) untuk tindakan interim (Muslimin, 2020a), serta orientasi maslahat atau maqāṣid, misalnya kepentingan terbaik anak dalam perkara hadhanah (Hidayah & Azis, 2023; Saidurrahman, 2014).

Keempat, literatur menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan hakim mengenai eksekusi putusan serta merta ketika perkara masih dalam upaya hukum, sehingga penerapannya menuntut pertimbangan hakim yang ketat dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan (Abdullah, 2012; Saidurrahman, 2014).

Kelima, dalam konteks Indonesia, penguatan argumentasi syariah juga terkait dengan cara hakim merujuk prinsip syariah, misalnya melalui fatwa DSN-MUI dalam ekonomi syariah, sekaligus bergerak dalam lanskap positivisasi fikih seperti KHES yang diperdebatkan status hierarkinya (Nurhayati & Nasution, 2020; Purkon et al., 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, M. A. (2012). The applicability of the uṣûl al-fiqh principle "istiṣhūb" to the presumption of death of a missing person in Islamic law of succession and Malaysian law. Iium Law Journal, 18(2). https://doi.org/10.31436/iiumlj.v18i2.27

Anita, A., Fachrurrazy, M., Yusmad, M. A., Jamaluddin, F., & Arif, F. M. (2023). Perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa pelanggaran terhadap dana nasabah di pasar modal. Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law, 8(2), 72–96. https://doi.org/10.24256/alw.v8i2.4279

Hidayah, N., & Azis, A. (2023). Implementation of progressive law in sharia banking dispute settlement: Case study of religious court decisions in Indonesia. Ulumuna, 27(1), 227–257. https://doi.org/10.20414/ujis.v27i1.652

Jamaludin, M. H., & Buang, A. H. (2014). Syariah courts in Malaysia and the development of Islamic jurisprudence: The study of istihsan. International Journal of Nusantara Islam, 1(1), 1–12. https://doi.org/10.15575/ijni.v1i1.33

Muslimin, J. (2020a). Model studi hukum keluarga Islam: Mencari pijakan, merespon tantangan zaman. Jurnal Indo-Islamika, 7(2), 171–200. https://doi.org/10.15408/idi.v7i2.14821

Muslimin, J. (2020b). Pendidikan ilmu syariah dan hukum: Antara tradisi normativisme dan empirisme serta kemungkinan pengembangannya. Jurnal Indo-Islamika, 6(2), 203–232. https://doi.org/10.15408/idi.v6i2.14803

Nurhayati, N., & Nasution, M. S. A. (2020). Maqāsīd al-sharīa in the fatwa of the Indonesian ulama council regarding congregational worship during the COVID-19 pandemic. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 54(2), 251–275. https://doi.org/10.14421/ajish.2020.54.2.251-275

Purkon, A., Buang, A. H., & Jamaludin, M. H. (2022). The role of supreme court jurisprudence in development of Islamic family law in Indonesia. Al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 9(2), 362–376. https://doi.org/10.32505/qadha.v9i2.4111

Saidurrahman, S. (2014). Perjanjian syariah pada lembaga keuangan syariah. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 6(2), 344–360. https://doi.org/10.15642/islamica.2012.6.2.344-360

Witro, D. (2021). Decisions and authority of the religious courts on sharia economic disputes. Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 4(2), 165–180. https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i2.311