01755 - Turut Serta (Deelneming) dalam Hukum Pidana Islam: Konstruksi Ishtirāk al-Jarīmah dan Implikasi Pertanggungjawaban Pidana

Abstract

This article examines the concept of deelneming (participation in crime) within the framework of Islamic criminal law (fiqh jināyah), focusing on the doctrine of ishtirāk al-jarīmah as its conceptual equivalent. Using a normative-comparative legal approach and library research methodology, this study systematically maps the forms of participation recognized in Islamic criminal law, their classification into direct (mubāshir) and indirect (ghayr mubāshir) involvement, the debates surrounding criminal liability among multiple perpetrators, and the relationship between participation doctrine and the tripartite sanction categories of ḥudūd, qiṣāṣ-diyāt, and ta'zīr. The findings demonstrate that Islamic criminal law not only recognizes the phenomenon of collective crime, but constructs it through the doctrine of ishtirāk that maps forms of contribution—whether through joint execution, agreement, instigation, or material assistance—and situates them within a framework of strict evidentiary requirements. The article further establishes that criminal liability among multiple perpetrators is not monolithic: classical jurisprudence reflects a spectrum from approaches that equate all participants as principal offenders to those that differentiate liability according to the degree and nature of participation. This analysis contributes to comparative criminal law scholarship by elucidating how Islamic jurisprudence conceptualizes complicity and joint criminal enterprise.

Keywords: deelneming, ishtirāk al-jarīmah, Islamic criminal law, fiqh jināyah, collective crime, criminal liability

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep turut serta (deelneming) dalam kerangka hukum pidana Islam (fiqh jināyah) dengan berfokus pada doktrin ishtirāk al-jarīmah sebagai padanannya. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif-komparatif dan metode penelitian kepustakaan, kajian ini memetakan secara sistematis bentuk-bentuk keterlibatan yang diakui dalam hukum pidana Islam, klasifikasinya ke dalam keterlibatan langsung (mubāshir) dan tidak langsung (ghayr mubāshir), perdebatan pertanggungjawaban pidana pelaku jamak, serta relasi doktrin penyertaan dengan kategori sanksi ḥudūd, qiṣāṣ-diyāt, dan ta'zīr. Temuan kajian menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya mengakui fenomena kejahatan kolektif, melainkan mengkonstruksinya melalui perangkat ishtirāk yang memetakan bentuk kontribusi—baik melalui pelaksanaan bersama, kesepakatan, penghasutan, maupun pemberian bantuan—dan menempatkannya dalam kerangka kehati-hatian pembuktian yang ketat. Artikel ini juga menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana di antara pelaku jamak bersifat tidak tunggal: yurisprudensi klasik mencerminkan spektrum dari pendekatan yang menyamakan semua pihak sebagai pelaku utama hingga pendekatan yang membedakan tanggung jawab berdasarkan kadar dan bentuk partisipasi. Analisis ini berkontribusi pada kajian hukum pidana komparatif dengan menjelaskan cara yurisprudensi Islam mengkonseptualisasikan penyertaan dan tindak pidana bersama.

Kata kunci: deelneming, ishtirāk al-jarīmah, hukum pidana Islam, fiqh jināyah, kejahatan kolektif, pertanggungjawaban pidana

________________________________________

1. Pengantar: "Turut Serta" dalam Kerangka Fiqh Jināyah

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana umumnya dibahas dalam ranah fiqh jināyah, dengan istilah perbuatan pidana sering dirujuk sebagai jarīmah (kriminalitas/kejahatan yang dilarang syariat) dan dibahas sebagai bagian dari hukum 'uqūbāt/jināyāt (hukum pidana) dalam al-Qur'an dan Sunnah (Hendrawati et al., 2018; Wimpelmann, 2017). Sejumlah literatur menegaskan bahwa jarīmah dalam hukum Islam dapat dilakukan oleh seorang individu maupun oleh "kelompok orang", dan dapat terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga sejak level terminologis pun hukum pidana Islam membuka kemungkinan adanya pelaku jamak (lebih dari satu orang) dalam satu peristiwa pidana (Hendrawati et al., 2018).

Pada level sistem sanksi, hukum pidana Islam lazim diklasifikasi menjadi ḥudūd, qiṣāṣ-diyāt, dan ta'zīr; ḥudūd dipahami sebagai sanksi yang "ditentukan" nash, sedangkan ta'zīr bersifat diskresioner (diserahkan pada kebijakan otoritas/hakim) (Hendrawati et al., 2018). Kerangka kategori sanksi ini penting karena status "turut serta" (deelneming) di dalam satu jarīmah sering diperdebatkan konsekuensi pertanggungjawabannya: apakah semua pihak diposisikan sebagai pelaku utama, atau dibedakan berdasarkan kualitas peran dan keterlibatan (Khasan, 2021; Ma'as & Widigdo, 2023).

Secara filosofis, beberapa kajian menekankan bahwa pemidanaan dalam hukum pidana Islam memiliki orientasi preventif (pencegahan) sekaligus kuratif (membangun efek jera dan perbaikan) (Ergene, 2013). Karena itu, pembahasan "turut serta" bukan sekadar isu teknis—melainkan terkait upaya menempatkan pertanggungjawaban pidana secara proporsional di antara beberapa orang yang bekerja sama dalam menghasilkan akibat yang dilarang (Ergene, 2013; Skjelderup, 2014).

________________________________________

2. Definisi Turut Serta (Deelneming) dalam Hukum Islam: Ishtirāk al-Jarīmah

Padanan konsep "turut serta" (deelneming) dalam diskursus fiqh jināyah adalah ishtirāk (ikut serta/bersama-sama) (Ma'as & Widigdo, 2023). Dalam pengertian yang dirumuskan secara eksplisit, ishtirāk (deelneming) dipahami sebagai konsep yang "mencakup seluruh bentuk partisipasi/keterlibatan orang-orang baik secara psikologis maupun fisik" melalui pelaksanaan perbuatan-perbuatan yang secara kumulatif membentuk tindak pidana (Ma'as & Widigdo, 2023). Dengan kata lain, turut serta dalam hukum Islam tidak dibatasi pada pelaku yang melakukan eksekusi akhir, tetapi mencakup kontribusi yang membuat jarīmah terjadi (misalnya kontribusi psikologis maupun fisik) sepanjang kontribusi tersebut menjadi bagian dari rangkaian perwujudan perbuatan pidana (Khasan, 2021; Ma'as & Widigdo, 2023).

Dalam literatur yang mengkaji ḥirābah (kejahatan berat yang dalam nash al-Qur'an terkait Surah al-Mā'idah ayat 33), bahkan dinyatakan bahwa ḥirābah "biasanya, tetapi tidak selalu" berupa aktivitas kolektif/kelompok dan dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang atas nama kelompok tersebut (Ma'as & Widigdo, 2023). Pernyataan ini memperlihatkan bahwa—setidaknya untuk jenis kejahatan tertentu—fenomena kejahatan kolektif bukan sesuatu yang "asing" dalam konsepsi hukum pidana Islam, dan oleh karena itu memerlukan perangkat pertanggungjawaban yang mampu menjangkau lebih dari satu orang yang terlibat (Khasan, 2021; Ma'as & Widigdo, 2023).

________________________________________

3. Bentuk-Bentuk Keterlibatan dalam Ishtirāk: Melakukan Bersama, Bersepakat, Menghasut, Membantu

Literatur yang secara langsung memaparkan tipologi kontribusi dalam ishtirāk menyebutkan bahwa kerja sama itu dapat berbentuk: (i) seseorang turut melakukan tindak pidana bersama orang lain; (ii) adanya "perjanjian/kesepakatan" dengan orang lain untuk melakukan tindak pidana; (iii) pelaku "menghasut/menggerakkan" orang lain untuk melakukan kejahatan; atau (iv) pelaku "memberi bantuan" atau "memberi kesempatan" agar tindak pidana dapat terjadi, tanpa ikut serta dalam perbuatan inti (Ma'as & Widigdo, 2023).

Dalam studi lain tentang ḥirābah, partisipasi juga dijelaskan sebagai melakukan kejahatan dengan orang lain "baik melalui kesepakatan maupun kebetulan," serta termasuk "memerintah atau mendorong" pihak lain, atau membantu dengan cara lain (Khasan, 2021). Dua rujukan ini selaras bahwa konsep turut serta dalam hukum Islam tidak hanya memotret pelaku eksekutor, tetapi memotret jejaring kontribusi yang membuat suatu jarīmah dapat terlaksana (Khasan, 2021; Ma'as & Widigdo, 2023).

Implikasinya, ishtirāk beroperasi sebagai doktrin "perluasan" subjek pelaku: seseorang yang tidak melakukan "perbuatan fisik inti" masih dapat dinilai sebagai bagian dari rangkaian perwujudan jarīmah apabila kontribusinya memenuhi pola-pola keterlibatan yang dikenali (kesepakatan, penghasutan, pemberian bantuan/kesempatan) (Khasan, 2021; Ma'as & Widigdo, 2023). Namun, literatur juga menegaskan adanya perbedaan konseptual penting: pada sebagian konstruksi tanggung jawab (khususnya ketika suatu kejahatan diperlakukan sebagai ishtirāk), konsekuensi pemidanaan dapat menjadi beragam bergantung pada bentuk dan kadar keterlibatan masing-masing pihak (Ma'as & Widigdo, 2023).

________________________________________

4. Dua Kategori Besar Ishtirāk: Langsung (Mubāshir) dan Tidak Langsung (Ghayr Mubāshir)

Salah satu pembagian pokok ishtirāk dalam fiqh jināyah adalah: (a) ishtirāk mubāshir (turut serta langsung), yaitu keterlibatan yang bersifat langsung dalam melakukan tindak pidana; dan (b) ishtirāk ghayr mubāshir (turut serta tidak langsung), yaitu keterlibatan yang bersifat tidak langsung (Ma'as & Widigdo, 2023). Pembagian ini dimaksudkan untuk membedakan kontribusi yang berada pada "level pelaksanaan langsung" dari kontribusi yang memfasilitasi, menggerakkan, atau memungkinkan tindak pidana terjadi tanpa ikut melakukan perbuatan inti (Ma'as & Widigdo, 2023).

Literatur komparatif tentang ḥirābah juga menegaskan bahwa partisipasi mencakup tindakan melakukan tindak pidana dengan orang lain dan tindakan "memerintah/mendorong" atau "membantu" (Khasan, 2021). Dalam konteks perumusan sederhana pada studi penyertaan dalam pencurian, disebutkan bahwa dalam fiqh jināyah bentuk penyertaan sering disederhanakan menjadi dua kategori: "turut berbuat langsung" dan "turut berbuat tidak langsung," dengan konsekuensi ancaman yang berbeda: langsung dikaitkan dengan ḥudūd, sedangkan tidak langsung dikaitkan dengan ta'zīr (Suprayogi, 2023). Walaupun contoh tersebut dibangun dari kasus pencurian (dan karenanya bersifat konteks-spesifik), ia koheren dengan pembagian konseptual mubāshir/ghayr mubāshir yang dijelaskan sebagai perangkat kategorisasi partisipasi langsung dan tidak langsung (Ma'as & Widigdo, 2023; Suprayogi, 2023).

________________________________________

5. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jamak: Perdebatan "Semua Pelaku Utama" vs. "Dibedakan Berdasarkan Peran"

5.1. Model yang Menyamakan Semua Pihak yang Terlibat sebagai Pelaku

Dalam perkembangan pemikiran kontemporer tentang ḥirābah, terdapat gagasan rekonstruksi pertanggungjawaban yang menegaskan bahwa "semua orang yang melibatkan diri" dalam kejahatan diperlakukan sebagai pelaku ḥirābah (dengan pendekatan ishtirāk) (Ma'as & Widigdo, 2023). Gagasan ini diletakkan dalam kerangka kebutuhan prinsip kepastian hukum dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) (Ma'as & Widigdo, 2023). Dalam logika ini, doktrin turut serta berfungsi untuk menutup celah impunitas pada pelaku yang tidak turun langsung ke lapangan tetapi memainkan peran penting dalam terjadinya kejahatan (Ma'as & Widigdo, 2023).

Namun, rujukan yang sama juga mengakui adanya pandangan yang menyatakan bahwa seluruh pihak yang terlibat adalah "pelaku utama" (tanpa kategori "pelaku peserta"), dan posisi ini "tidak menerapkan" prinsip ishtirāk dalam arti diferensiasi peran (Ma'as & Widigdo, 2023). Dengan demikian, literatur tidak menunjukkan satu kesepakatan tunggal: ada spektrum—dari pendekatan yang "meratakan" semua keterlibatan menjadi pelaku utama, sampai pendekatan ishtirāk yang memungkinkan variasi pemidanaan sesuai kadar partisipasi (Ma'as & Widigdo, 2023).

5.2. Model yang Membedakan Peran dan Kadar Keterlibatan (Derajat Partisipasi)

Di sisi lain, studi perbandingan mengenai aktor intelektual dalam pembunuhan menegaskan adanya kerangka untuk "memberikan hukuman yang sesuai" dengan "peran dan derajat keterlibatan" ketika tindak pidana dilakukan oleh banyak orang (Skjelderup, 2014). Dalam studi tersebut, "aktor intelektual" (pihak yang menggerakkan/mengatur) disebut mendapat perhatian dalam fiqh; bahkan dalam kasus pembunuhan, aktor intelektual dapat dijatuhi hukuman mati (Skjelderup, 2014). Pernyataan ini memperlihatkan bahwa diferensiasi peran tidak selalu berarti keringanan: dalam kasus tertentu, aktor non-eksekutor (misalnya pengarah/pengendali) justru dapat diposisikan sangat berat pertanggungjawabannya (Skjelderup, 2014).

Dalam studi tentang ḥirābah menurut Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Syāfi'ī, dinyatakan bahwa perbedaan pandangan kedua mazhab dapat "mempengaruhi aspek pertanggungjawaban pidana" jarīmah ḥirābah, termasuk isu status pelaku ḥirābah yang terdiri dari beberapa orang yang berkonspirasi (Khasan, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pada ranah kejahatan kolektif, konsepsi pertanggungjawaban pelaku jamak tidak tunggal; ia bergantung pada metodologi istinbāṭ dan cara mazhab mengonstruksi unsur perbuatan serta relasi antarpelaku (Khasan, 2021).

________________________________________

6. Relasi Turut Serta dengan Kategori Sanksi: Ḥudūd, Qiṣāṣ-Diyāt, Ta'zīr

Kerangka sanksi dalam hukum pidana Islam lazim ditautkan pada kategori tindak pidana: ḥudūd (sanksi tetap), qiṣāṣ-diyāt (pembalasan/kompensasi), dan ta'zīr (diskresi) (Hendrawati et al., 2018). Pada level konseptual, ta'zīr dipahami sebagai kategori sanksi yang jenis dan kadar hukumannya tidak ditentukan secara rinci dalam nash dan diserahkan pada kebijakan hakim/otoritas (Hendrawati et al., 2018). Karena turut serta juga mencakup keterlibatan yang tidak melakukan perbuatan inti, literatur kontemporer kerap mengaitkan keterlibatan tidak langsung dengan ranah ta'zīr—misalnya, dalam ringkasan sederhana penyertaan pada tindak pidana pencurian: penyertaan tidak langsung diberi konsekuensi ta'zīr (Suprayogi, 2023). Walaupun pernyataan ini berasal dari konteks pencurian, ia konsisten dengan karakter ta'zīr sebagai ruang kebijakan untuk menilai proporsi sanksi terhadap peran-peran yang tidak selalu identik dengan pelaku eksekutor (Suprayogi, 2023).

Pada saat yang sama, karena ḥudūd dipahami sebagai sanksi yang sangat sensitif terhadap pembuktian dan kepastian unsur, konsepsi turut serta dalam jarīmah yang berpotensi ḥudūd menuntut kehati-hatian pembuktian dan klasifikasi peran: kapan seseorang diposisikan sebagai pelaku langsung (mubāshir) yang memicu ḥudūd, dan kapan ia diposisikan sebagai keterlibatan tidak langsung yang lebih tepat dinilai dengan ta'zīr (Ma'as & Widigdo, 2023). Literatur yang membahas ḥirābah juga menunjukkan bahwa ketika kejahatan diperlakukan sebagai ishtirāk, "berbagai jenis hukuman" dapat berlaku "bergantung" pada bentuk keterlibatan (Ma'as & Widigdo, 2023)—yang mengindikasikan keterkaitan langsung antara struktur peran jamak dan variasi konsekuensi pidana dalam sistem Islam.

________________________________________

7. Dimensi Pembuktian: Kehati-Hatian Menetapkan Turut Serta dan Prinsip Menghindari Ḥudūd saat Ragu

Penetapan "turut serta" dalam hukum pidana Islam tidak dapat dipisahkan dari standar pembuktian. Sejumlah kajian menekankan bahwa penerapan hukum pidana Islam "rumit" karena mensyaratkan standar pembuktian yang tinggi dan evidensi yang ketat untuk membuktikan terjadinya tindak pidana dan untuk menerapkan sanksinya. Dalam konteks ini, satu kaidah yang sering dirujuk dalam hukum pidana Islam menyatakan bahwa hakim harus menghindari penerapan ḥudūd (dan sanksi tertentu lainnya) ketika terdapat keraguan terhadap cakupan hukum atau kecukupan bukti (idra'ū al-ḥudūd bi al-shubuhāt). Kaidah ini memperlihatkan orientasi kehati-hatian: ketika suatu peristiwa melibatkan banyak orang, kebutuhan untuk memilah kontribusi (langsung vs. tidak langsung; penghasutan vs. bantuan; kesepakatan vs. kebetulan) berkelindan dengan kebutuhan untuk memastikan bukti yang memadai sebelum konsekuensi ḥudūd dijatuhkan.

Kajian empiris-historis tentang penerapan ḥudūd oleh pengadilan al-Shabaab juga menyatakan bahwa doktrin klasik memuat "persyaratan ketat" mengenai bukti dan prosedur yang disusun oleh sarjana Muslim abad pertengahan untuk "memanusiakan" hukum Islam; namun praktik al-Shabaab cenderung mengabaikan banyak persyaratan ketat tersebut sehingga realitasnya menjadi jauh lebih brutal (Wimpelmann, 2020). Walaupun konteksnya adalah rezim tertentu, poin metodologisnya relevan: diskursus fiqh menempatkan prosedur dan pembuktian sebagai instrumen kunci agar sanksi berat (termasuk dalam tindak pidana kolektif) tidak dijatuhkan secara serampangan (Wimpelmann, 2020).

________________________________________

8. Simpulan

Berdasarkan sintesis rujukan-rujukan di atas, konsep turut serta (deelneming) menurut hukum Islam dapat dirumuskan secara akademik sebagai berikut.

Pertama, dari sisi istilah dan definisi, turut serta dalam hukum Islam dipadankan dengan ishtirāk (deelneming), yakni seluruh bentuk partisipasi orang-orang (psikologis maupun fisik) yang melalui serangkaian tindakan membentuk tindak pidana (Ma'as & Widigdo, 2023).

Kedua, dari sisi ragam bentuk keterlibatan, keterlibatan dapat berupa melakukan bersama, bersepakat, menghasut/menggerakkan, atau membantu/menyediakan kesempatan terjadinya tindak pidana (Khasan, 2021; Ma'as & Widigdo, 2023).

Ketiga, dari sisi klasifikasi dasar, ishtirāk lazim dibagi menjadi langsung (mubāshir) dan tidak langsung (ghayr mubāshir) (Ma'as & Widigdo, 2023); pada contoh penyertaan pencurian, pembagian ini juga dikaitkan dengan konsekuensi ḥudūd (langsung) dan ta'zīr (tidak langsung) (Suprayogi, 2023).

Keempat, dari sisi pertanggungjawaban yang tidak tunggal, khususnya pada kejahatan kolektif seperti ḥirābah, terdapat perbedaan konsepsi: sebagian pendekatan mendorong penyamaan semua pihak yang terlibat sebagai pelaku (untuk kepastian dan kesetaraan), sementara pendekatan lain memandang pemidanaan dapat bervariasi sesuai bentuk dan kadar partisipasi (Khasan, 2021; Ma'as & Widigdo, 2023).

Kelima, dari sisi perhatian pada aktor intelektual, literatur komparatif menunjukkan bahwa aktor intelektual (pengarah/pengendali) dalam kejahatan dapat dikenai pertanggungjawaban berat; dalam kasus pembunuhan, aktor intelektual bahkan dapat dijatuhi hukuman mati (Skjelderup, 2014).

Keenam, dari sisi prasyarat kehati-hatian pembuktian, penerapan sanksi (terutama ḥudūd) menuntut pembuktian ketat; prinsip menghindari ḥudūd saat ada keraguan menegaskan aspek perlindungan prosedural dalam hukum pidana Islam, dan studi tentang praktik kontemporer menunjukkan bahaya jika persyaratan bukti/prosedur diabaikan (Wimpelmann, 2020).

Dengan demikian, "keterlibatan lebih dari satu orang dalam suatu tindak pidana" dalam hukum Islam tidak hanya diakui, tetapi dikonstruksi melalui perangkat ishtirāk yang memetakan bentuk kontribusi (langsung/tidak langsung), membuka ruang perbedaan mazhab dalam konsekuensi pertanggungjawaban, serta meletakkannya dalam kerangka kategori sanksi dan kehati-hatian pembuktian.

________________________________________

Daftar Pustaka

Ergene, B. A. (2013). Islamic Law in Action: A Historical Discussion. Law & Social Inquiry, 38(04), 1041–1057. https://doi.org/10.1111/lsi.12046

Hendrawati, H., Nurwati, N., & Budiharto, B. (2018). Children's Criminal Responsibilities: Comparative Study in Islamic and Criminal Law. Varia Justicia, 14(2), 101–108. https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i2.2417

Khasan, M. (2021). From Textuality to Universality: The Evolution of Ḥirābah Crimes in Islamic Jurisprudence. Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 59(1), 1–32. https://doi.org/10.14421/ajis.2021.591.1-32

Ma'as, M. H. M., & Widigdo, M. S. A. (2023). Punishments for Intellectual Actors in the Crime of Murder: Comparative Study of Islamic Law and Positive Law in Indonesia. Istinbath, 22(2), 267–277. https://doi.org/10.20414/ijhi.v22i2.638

Skjelderup, M. W. (2014). Ḥudūd Punishments in the Forefront: Application of Islamic Criminal Law by Harakat al-Shabaab al-Mujahideen. Journal of Law and Religion, 29(2), 317–329. https://doi.org/10.1017/jlr.2014.11

Suprayogi, R. (2023). Understanding Zina Law in Indonesia (After the Ratification of the Criminal Code Bill Becomes Law Number 1 of 2023 About the Criminal Code). Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 291–304. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2363

Wimpelmann, T. (2017). "Good Women Have No Need for This Law": The Battles over the Law on Elimination of Violence against Women (pp. 51–81). https://doi.org/10.1525/luminos.32.c

Wimpelmann, T. (2020). The Pitfalls of Protection. https://doi.org/10.1515/9780520966390