01754 - Turut Melakukan (Medepleger) dalam Perspektif Fiqh Jinayah: Kajian Konstruksi Penyertaan dan Pertanggungjawaban Pidana

Co-Perpetration (Medepleger) in the Perspective of Fiqh Jinayah: A Study on the Construction of Participation and Criminal Liability

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep turut melakukan (medepleger) sebagai salah satu bentuk penyertaan dalam tindak pidana dari perspektif fiqh jinayah (hukum pidana Islam). Dengan menggunakan pendekatan komparatif-normatif, kajian ini menelaah konstruksi doktrinal penyertaan dalam hukum pidana positif Indonesia dan hukum Islam, khususnya menyangkut pembidangan "turut berbuat langsung" dan "turut berbuat tidak langsung," asas pertanggungjawaban individual, serta konsekuensi pemidanaan dalam spektrum hudud dan ta'zir. Hasil kajian menunjukkan bahwa fiqh jinayah secara konsisten menempatkan penilaian pertanggungjawaban pada kontribusi faktual masing-masing pelaku, bukan semata-mata pada kebersamaan dalam satu peristiwa pidana. Pelaku yang turut berbuat langsung ditempatkan pada spektrum sanksi hudud, sedangkan pelaku yang turut berbuat tidak langsung ditempatkan pada wilayah ta'zir yang berada dalam diskresi penguasa atau hakim. Asas tanggung jawab individual menegaskan bahwa setiap pelaku memikul konsekuensi pidana sesuai dengan peran dan kontribusi aktualnya, baik dalam situasi yang terjadi atas dasar kesepakatan (tamalu') maupun tanpa kesepakatan sebelumnya (tawafuq/al-tawfuq).

Kata kunci: medepleger; turut melakukan; fiqh jinayah; penyertaan; pertanggungjawaban pidana; hudud; ta'zir

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of co-perpetration (medepleger) as one form of participation in criminal acts from the perspective of fiqh jinayah (Islamic criminal law). Employing a comparative-normative approach, the study analyzes the doctrinal construction of participation in both Indonesian positive criminal law and Islamic law, particularly with respect to the distinction between "direct participation" and "indirect participation," the principle of individual criminal liability, and the penal consequences within the spectrum of hudud and ta'zir. The findings indicate that fiqh jinayah consistently bases liability assessment on the actual contribution of each perpetrator, rather than merely on their collective involvement in a single criminal event. Perpetrators who participate directly are placed within the hudud sanction spectrum, while those who participate indirectly fall under the ta'zir domain subject to the discretion of the ruler or judge. The principle of individual responsibility affirms that each perpetrator bears criminal consequences commensurate with their actual role and contribution, whether the collective act arose from prior agreement (tamalu') or occurred spontaneously without prior arrangement (tawafuq/al-tawfuq).

Keywords: medepleger; co-perpetration; fiqh jinayah; criminal participation; criminal liability; hudud; ta'zir

________________________________________

1. Pendahuluan

1.1. Medepleger (Turut Melakukan) dan Fokus dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam terminologi hukum pidana positif Indonesia, "turut melakukan" (medepleger) diposisikan sebagai salah satu bentuk penyertaan (deelneming) ketika suatu tindak pidana dilakukan bersama-sama oleh lebih dari satu orang, sebagaimana konstruksi penyertaan dalam KUHP yang juga memuat kategori "melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, atau menganjurkan" (Arifin et al., 2023). Dengan demikian, isu sentral medepleger adalah keterlibatan lebih dari satu pelaku dalam satu peristiwa pidana dan pemetaan pertanggungjawaban setiap orang berdasarkan perannya (Arifin et al., 2023).

Dalam perspektif hukum Islam, pembahasan tindak pidana berada dalam ranah fiqh jinayah (hukum pidana Islam), yakni cabang fiqh yang membahas perbuatan kriminal (jarimah/jinayah) dan sanksinya (Arifin et al., 2023; Faizzati, 2017). Karena fiqh merupakan hasil pemahaman manusia terhadap syariah (yang bersifat ilahiah), maka konstruksi doktrinal tentang tindak pidana—termasuk penyertaan—dapat tampil dalam ragam klasifikasi dan penekanan antara karya/penulis, namun tetap beroperasi dalam kerangka norma syariah dan tujuan kemaslahatan (Faizzati, 2017; Khasan, 2017).

________________________________________

2. Kerangka Teoritis

2.1. Jinayah/Jarimah sebagai Tindak Pidana dalam Hukum Islam

Sejumlah rujukan dalam daftar sumber menegaskan bahwa tindak pidana dalam hukum Islam lazim disebut jinayah atau jarimah, yakni perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman, baik yang bentuknya ditetapkan nash maupun yang bersifat diskresioner (Antoni & Hidayat, 2024; Faizzati, 2017; Wahyudi, 2018). Kerangka ini penting karena penyertaan, termasuk "turut melakukan," baru bermakna ketika suatu perbuatan terlebih dahulu dipahami sebagai jarimah/jinayah dalam fiqh jinayah (Faizzati, 2017; Wahyudi, 2018).

2.2. Prinsip Legalitas dan Kebutuhan Dasar Pemidanaan

Fiqh jinayah juga mengenal prinsip yang sejalan dengan gagasan legalitas: tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman tanpa aturan/nash (Antoni & Hidayat, 2024; Faizzati, 2017). Prinsip ini menjadi fondasi ketika menilai apakah perbuatan bersama-sama (kolektif) dapat dipidana dan dalam kategori sanksi apa—misalnya hudud atau ta'zir—sebab kategorisasi dan pemidanaan terkait erat dengan ada atau tidaknya dasar normatif serta ruang diskresi penguasa/hakim (Antoni & Hidayat, 2024; Faizzati, 2017; Setiawan & Lisnawati, 2023).

________________________________________

3. Pembahasan

3.1. Konstruksi "Turut Melakukan" (Medepleger) dalam Fiqh Jinayah

3.1.1. Pembidangan Paling Ringkas: "Turut Berbuat Langsung" vs. "Turut Berbuat Tidak Langsung"

Arifin et al. (2023), dalam studi perbandingan penyertaan pencurian motor, menyatakan bahwa dalam fiqh jinayah pembagian penyertaan dipaparkan lebih ringkas, yaitu:

1. turut berbuat langsung dengan konsekuensi hukuman yang diletakkan dalam spektrum hudud; dan

2. turut berbuat tidak langsung dengan konsekuensi hukuman yang diletakkan dalam spektrum ta'zir.

Dengan demikian, pada level konseptual, medepleger (turut melakukan) paling dekat dengan kategori turut berbuat langsung—yakni keterlibatan yang ikut mewujudkan perbuatan pidana secara aktual—sementara pihak yang tidak melakukan secara langsung cenderung masuk wilayah "turut berbuat tidak langsung" yang ruang sanksinya ditempatkan sebagai ta'zir (Arifin et al., 2023). Formulasi ringkas ini juga memperlihatkan perbedaan gaya klasifikasi dibanding hukum pidana positif yang lebih berlapis (pleger, doen pleger, medepleger, dan sebagainya) (Arifin et al., 2023).

3.1.2. Penyertaan dalam Perbuatan Kolektif: Tawafuq/Tamalu' dan Al-Tawfuq

Di luar pembidangan ringkas di atas, beberapa rujukan memberikan nuansa bahwa perbuatan pidana bersama-sama dapat dilihat melalui cara terjadinya keterlibatan kolektif.

Efendi (2020), dalam kajian eigenrichting, memperkenalkan istilah al-tawfuq, yaitu situasi ketika beberapa orang melakukan tindak pidana bersama-sama tanpa kesepakatan sebelumnya, dipicu pengaruh psikologis dan pikiran yang muncul secara tiba-tiba; dan uqubat (sanksi) dijatuhkan menurut peran masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembacaan fiqh jinayah tertentu, "kebersamaan melakukan" dapat terjadi secara spontan, namun tetap dinilai melalui peran aktual tiap orang (Efendi, 2020).

Tajalla dan Rinaldi (2018), dalam kajian perusakan barang bersama-sama, juga menyebut konteks perbuatan bersama-sama "baik secara tawafuq maupun tamalu'," dan menegaskan bahwa pertanggungjawaban seyogianya melekat pada apa yang dilakukan masing-masing orang—baik turut berbuat langsung maupun tidak langsung. Walaupun rujukan ini tidak merinci definisi tawafuq/tamalu' secara terminologis, ia secara eksplisit menempatkan kebersamaan melakukan sebagai konteks yang relevan bagi pengukuran pertanggungjawaban berbasis kontribusi perbuatan (Tajalla & Rinaldi, 2018).

Sintesisnya: jika medepleger dimaknai sebagai "orang yang turut melakukan tindak pidana bersama orang lain," maka rujukan-rujukan di atas secara konsisten mengarahkan analisis fiqh jinayah pada (i) apakah keterlibatan itu langsung atau tidak langsung (Arifin et al., 2023; Tajalla & Rinaldi, 2018), dan (ii) bagaimana peran faktual masing-masing dalam situasi kolektif, termasuk kemungkinan terjadi secara spontan tanpa perjanjian sebelumnya (Efendi, 2020; Tajalla & Rinaldi, 2018).

________________________________________

3.2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang "Turut Melakukan" Menurut Fiqh Jinayah

3.2.1. Asas Tanggung Jawab Individual: Kesalahan Kembali kepada Pelakunya

Setiawan dan Lisnawati (2023) mengutip kaidah fiqh jinayah: "setiap pelaku kejahatan maka (tanggung jawab) kejahatan itu kembali kepada dirinya sendiri." Kaidah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat individual, tidak otomatis berimbas kepada keluarga/kerabat, dan pada konteks penyertaan berarti setiap orang dinilai berdasarkan keterlibatan yang melekat pada dirinya sendiri (Setiawan & Lisnawati, 2023).

Garis ini koheren dengan penekanan Efendi (2020) bahwa uqubat dalam perbuatan kolektif (al-tawfuq) dijatuhkan sesuai peran masing-masing, serta penekanan Tajalla dan Rinaldi (2018) bahwa dalam tindak pidana yang dilakukan bersama-sama, masing-masing orang bertanggung jawab sesuai akibat dan perbuatannya.

3.2.2. Implikasi terhadap Medepleger: Tidak Selalu Seragam Sanksinya meski Satu Peristiwa Pidana

Walaupun konsep "turut melakukan" menandai kebersamaan dalam satu tindak pidana, rujukan yang tersedia menekankan pentingnya pembedaan berdasarkan peran/perbuatan, bukan semata-mata karena berada dalam kelompok yang sama (Efendi, 2020; Setiawan & Lisnawati, 2023; Tajalla & Rinaldi, 2018). Dengan kata lain, fiqh jinayah—dalam paparan rujukan-rujukan ini—mendorong penilaian pertanggungjawaban yang berorientasi pada kontribusi aktual: siapa yang "turut berbuat langsung" dan siapa yang "turut berbuat tidak langsung" (Arifin et al., 2023; Tajalla & Rinaldi, 2018), serta bagaimana peran itu muncul, misalnya secara spontan tanpa perjanjian sebelumnya (Efendi, 2020).

________________________________________

3.3. Konsekuensi Pemidanaan: Hudud vs. Ta'zir bagi Pelaku yang Turut Melakukan

3.3.1. Posisi Hudud pada "Turut Berbuat Langsung"

Arifin et al. (2023) menyatakan bahwa dalam fiqh jinayah, "turut berbuat langsung" ditempatkan pada konsekuensi hukuman berupa hudud. Dalam kerangka ini, pelaku yang benar-benar co-executor—yang secara faktual ikut merealisasikan unsur perbuatan—diletakkan pada spektrum sanksi yang dikaitkan dengan hudud, sedangkan pelaku "tidak langsung" diletakkan pada spektrum ta'zir (Arifin et al., 2023). Pernyataan ini merupakan titik rujuk paling eksplisit dalam sumber yang diberikan mengenai relasi langsung/tidak langsung dengan kategori sanksi.

3.3.2. Ta'zir sebagai Ruang Kebijakan Penguasa/Hakim, termasuk untuk Perbuatan Kolektif

Beberapa rujukan menegaskan bahwa ta'zir adalah kategori yang jenis/ukuran hukumannya berada dalam kewenangan penguasa/hakim.

Tajalla dan Rinaldi (2018) menegaskan bahwa perusakan dapat diklasifikasikan sebagai jarimah ta'zir, dan kriminalisasi serta penalisasinya merupakan wewenang penguasa. Dalam konteks perbuatan bersama-sama, mereka menekankan pula bahwa masing-masing bertanggung jawab sesuai perbuatannya, termasuk ketika "turut berbuat" terjadi secara langsung maupun tidak langsung.

Haq (2020) menegaskan bahwa Islam memandang penjara sebagai jenis hukuman ta'zir, dan dalam sanksi ta'zir hakim dimungkinkan menetapkan sanksi mengikuti perkembangan zaman, termasuk menjatuhkan hukuman tahanan sesuai berat-ringannya tindak pidana. Hal ini relevan karena penyertaan—terutama bentuk "tidak langsung"—dalam paparan Arifin et al. (2023) ditempatkan pada wilayah ta'zir, sementara implementasi konkret ta'zir dapat mencakup pemenjaraan menurut paparan Haq (2020).

Setiawan dan Lisnawati (2023) memerinci ragam tindak pidana yang dapat masuk wilayah ta'zir, meliputi: (i) tindak pidana yang rujukannya ada namun tidak terpenuhi kriteria hudud/qisas; (ii) tindak pidana yang disebut nash namun sanksinya tidak disebutkan; dan (iii) tindak kejahatan yang ditetapkan oleh pemimpin/pemerintah untuk kemaslahatan. Uraian ini memperlihatkan bagaimana ruang ta'zir dapat menjadi instrumen untuk merespons variasi peran pelaku dan variasi peristiwa, termasuk dalam kejahatan kolektif.

Implikasi sintesisnya: ketika medepleger dipahami sebagai ikut melakukan bersama, maka (a) jika ia termasuk "turut berbuat langsung" dalam jarimah yang dikonstruksikan hudud, konsekuensinya dapat diarahkan pada spektrum hudud (Arifin et al., 2023); namun (b) untuk bentuk keterlibatan yang diposisikan "tidak langsung" atau untuk jarimah yang berada pada domain kebijakan, penjatuhan sanksi bergerak dalam ranah ta'zir yang ditentukan oleh otoritas/hakim (Arifin et al., 2023; Haq, 2020; Setiawan & Lisnawati, 2023; Tajalla & Rinaldi, 2018).

________________________________________

3.4. Catatan tentang Variasi Pendekatan Antara Rujukan

Terdapat nuansa perbedaan penekanan antara rujukan yang relevan bagi pemahaman medepleger dalam hukum Islam:

1. Reduksi dua kategori (langsung vs. tidak langsung) dalam Arifin et al. (2023) bersifat ringkas dan menautkan langsung/tidak langsung dengan hudud/ta'zir.

2. Efendi (2020) menampilkan kategori situasional (al-tawfuq) yang menekankan dinamika kolektif tanpa kesepakatan sebelumnya dan tetap memfokuskan sanksi pada peran.

3. Tajalla dan Rinaldi (2018) menekankan bahwa dalam perbuatan bersama-sama (disebut "tawafuq maupun tamalu'"), pertanggungjawaban idealnya mengikuti apa yang dilakukan masing-masing pelaku, serta menempatkan contoh perusakan sebagai jarimah ta'zir dan menegaskan kewenangan penguasa dalam kriminalisasi/penalisasi ta'zir.

4. Setiawan dan Lisnawati (2023) menegaskan asas tanggung jawab individual dan sekaligus menunjukkan "wilayah" ta'zir yang luas, termasuk jenis yang ditetapkan penguasa.

Karena itu, berdasarkan sumber yang tersedia, pendekatan paling aman secara evidensial untuk mendefinisikan "medepleger menurut hukum Islam" adalah: pelaku yang turut serta mewujudkan jarimah bersama orang lain dinilai berdasarkan kontribusi faktualnya (langsung atau tidak langsung), dengan tanggung jawab individual, dan sanksinya mengikuti kategori jarimah (hudud/ta'zir) serta peran masing-masing (Arifin et al., 2023; Efendi, 2020; Setiawan & Lisnawati, 2023; Tajalla & Rinaldi, 2018).

________________________________________

4. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis rujukan, "turut melakukan (medepleger) menurut hukum Islam" dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Objek kajian: tindakan pidana dalam fiqh jinayah (jarimah/jinayah) (Antoni & Hidayat, 2024; Faizzati, 2017; Wahyudi, 2018).

2. Subjek: orang yang melakukan jarimah bersama orang lain, dengan fokus pada keterlibatan yang dapat berupa "turut berbuat langsung" atau "turut berbuat tidak langsung" (Arifin et al., 2023; Tajalla & Rinaldi, 2018).

3. Konteks kolektif: kebersamaan itu dapat terjadi dalam situasi yang digambarkan sebagai al-tawfuq (bersama-sama tanpa kesepakatan sebelumnya) dan tetap dinilai per peran (Efendi, 2020), atau dalam tindak pidana yang dilakukan bersama-sama (tawafuq maupun tamalu') dengan penekanan bahwa pertanggungjawaban mengikuti perbuatan/akibat yang ditimbulkan masing-masing (Tajalla & Rinaldi, 2018).

4. Asas pertanggungjawaban: tanggung jawab bersifat individual ("kembali kepada dirinya sendiri"), sehingga setiap orang memikul konsekuensi menurut kontribusinya (Setiawan & Lisnawati, 2023), sejalan dengan penjatuhan sanksi berbasis peran (Efendi, 2020; Tajalla & Rinaldi, 2018).

5. Konsekuensi sanksi: dalam pemetaan tertentu, "turut berbuat langsung" ditempatkan pada spektrum hudud dan "tidak langsung" pada ta'zir (Arifin et al., 2023); ta'zir merupakan wilayah diskresi/kebijakan penguasa/hakim dan dapat mencakup pemenjaraan (Haq, 2020; Setiawan & Lisnawati, 2023; Tajalla & Rinaldi, 2018).

________________________________________

Daftar Pustaka

Antoni, & Hidayat, R. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan dalam perspektif hukum pidana Islam. Journal of Sharia and Legal Science, 2(2), 210–227. https://doi.org/10.61994/jsls.v2i2.681

Arifin, A., Ramadina, A. F., Roja, A., Desvina, D., & Najmudin, D. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyertaan tindak pidana pencurian motor ditinjau dari hukum pidana positif dan fiqh jinayah. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2(12), 1104–1115. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.836

Efendi, S. (2020). Kejahatan main hakim sendiri (eigenrichting) menurut hukum positif dan fiqh jinayah. Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam, 5(1), 53–71. https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.1819

Faizzati, S. D. (2017). Hukum Islam antara individu dan masyarakat. Al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam, 6(02), 13–35. https://doi.org/10.38073/rasikh.v6i02.55

Haq, I. (2020). Prison in review of Islamic criminal law: Between human and deterrent effects. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 4(1), 132–150. https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i1.6683

Khasan, M. (2017). Prinsip-prinsip keadilan hukum dalam asas legalitas hukum pidana Islam. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 6(1), 21. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.133

Setiawan, R. F., & Lisnawati, L. (2023). JIPEN: Menilik hukum adat Dayak perspektif kaidah fikih jinayah. Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (Jisyaku), 2(1), 59–70. https://doi.org/10.23971/jisyaku.v2i1.6040

Tajalla, S., & Rinaldi, Y. (2018). Pertanggungjawaban pidana perusakan barang yang dilakukan bersama-sama. Syiah Kuala Law Journal, 2(1), 39–56. https://doi.org/10.24815/sklj.v2i1.10575

Wahyudi, E. (2018). Tindak pidana penganiayaan dalam fiqh jinayah dan hukum pidana Indonesia. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 20(1), 120–146. https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.120-146