01753 - Trust dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Komparatif antara Institusi Common Law dan Instrumen Fiqh Muamalah

Abstract

This article examines the concept of "trust" in Islamic law by comparing it with the trust institution in the common law tradition. Using a normative-comparative approach, this study maps the conceptual and functional similarities and differences between common law trust and Islamic instruments such as waqf, wadi'ah, and ijarah. The analysis shows that Islamic law does not position trust merely as a technique of splitting legal and beneficial ownership as in common law, but connects it to the framework of amanah (religious responsibility), Sharia-based purpose restrictions, and governance of other people's property management. Waqf is identified as the closest institutional equivalent to common law trust, with important differences in the conception of ownership and Sharia normative constraints. In contemporary practice, civil trust mechanisms can be used for maslahah purposes such as hibah amanah estate planning, but raise issues of Sharia parameters and enforcement jurisdiction. In the capital market sector, trust elements appear functionally through institutions such as wali amanat in Indonesian sukuk structures. This study concludes that "trust according to Islamic law" fundamentally rests on an amanah-based governance framework, not merely a legal form adoption.

Keywords: trust, Islamic law, waqf, amanah, fiduciary, hibah amanah, wali amanat

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep "trust" dalam hukum Islam dengan menyandingkannya dengan institusi trust dalam tradisi common law. Dengan menggunakan pendekatan normatif-komparatif, studi ini memetakan persamaan dan perbedaan konseptual serta fungsional antara trust common law dengan instrumen Islam seperti wakaf, wadi'ah, dan ijarah. Analisis menunjukkan bahwa hukum Islam tidak memposisikan trust semata sebagai teknik pemisahan legal ownership dan beneficial ownership sebagaimana dalam common law, melainkan menautkannya pada kerangka amanah (tanggung jawab religius), pembatasan tujuan syariah, dan tata kelola pengelolaan harta orang lain. Wakaf diidentifikasi sebagai padanan institusional yang paling dekat dengan trust common law, dengan perbedaan penting dalam konsepsi kepemilikan dan batasan normatif syariah. Dalam praktik kontemporer, mekanisme trust sipil dapat digunakan untuk tujuan maslahat seperti perencanaan harta hibah amanah, namun memunculkan isu parameter syariah dan yurisdiksi penegakan. Di sektor pasar modal, elemen trust hadir secara fungsional melalui lembaga seperti wali amanat dalam struktur sukuk Indonesia. Studi ini menyimpulkan bahwa "trust menurut hukum Islam" pada dasarnya bertumpu pada kerangka tata kelola berbasis amanah, bukan sekadar adopsi bentuk legal semata.

Kata kunci: trust, hukum Islam, wakaf, amanah, fidusia, hibah amanah, wali amanat

________________________________________

1. Pendahuluan

Trust merupakan salah satu lembaga hukum paling distingtif dalam tradisi common law. Sebagai instrumen pengelolaan dan perlindungan aset, trust telah berkembang jauh melampaui yurisdiksi asal kelahirannya dan kini menjadi objek kajian perbandingan yang signifikan, terutama dalam konteks hukum Islam dan keuangan syariah. Pertanyaan mendasar yang muncul dalam wacana akademik adalah: apakah hukum Islam mengenal lembaga yang setara dengan trust, dan jika ada, sejauh mana kesetaraan itu berlaku?

Pertanyaan ini memiliki relevansi praktis yang tinggi. Di berbagai negara dengan populasi Muslim besar, seperti Malaysia, Indonesia, dan Nigeria, praktisi hukum, regulator pasar modal, dan perencana harta menghadapi kebutuhan untuk mengakomodasi mekanisme trust—baik dalam konteks perencanaan harta keluarga, pengelolaan wakaf, maupun penerbitan instrumen pasar modal syariah. Ketiadaan padanan eksak antara trust common law dan instrumen fiqh tidak jarang menimbulkan ketidakpastian hukum dan perdebatan syariah yang belum tuntas.

Artikel ini bertujuan untuk memetakan secara sistematis konsep trust dalam perspektif hukum Islam dengan mengacu pada literatur akademik mutakhir. Pembahasan diorganisasi dalam beberapa bagian: pertama, uraian trust dalam tradisi common law sebagai titik tolak; kedua, dua lapis makna "trust" dalam wacana Islam; ketiga, kajian wakaf sebagai analog institusional yang paling dekat; keempat, kesamaan dan batas fungsional wakaf–trust; kelima, trust dalam praktik perencanaan harta Muslim kontemporer; keenam, trust-like institution di pasar modal syariah; dan ketujuh, implikasi normatif dari seluruh analisis.

________________________________________

2. Trust dalam Tradisi Common Law sebagai Titik Tolak

Dalam sistem common law, trust lazim dipahami sebagai hubungan hukum-ekuitas di mana suatu aset (trust property/corpus) "dipegang" dan dikelola oleh trustee untuk kepentingan pihak lain (beneficiary) atau untuk suatu tujuan yang diperkenankan, dengan konsekuensi adanya kewajiban fidusia (fiduciary obligation) atas trustee. Literatur perbandingan menggambarkan ciri utamanya sebagai: (i) penguasaan/"kepemilikan legal" pada trustee, (ii) keterikatan trustee pada kewajiban ekuitas untuk mengurus aset bagi beneficiary/tujuan, dan (iii) adanya kepentingan beneficiary yang dilindungi dalam ekuitas, termasuk perlindungan aset trust dari kreditor pribadi trustee dalam batas-batas tertentu (Abdullah, 2019; Ambrose et al., 2018). Definisi yang senada juga ditunjukkan dalam kajian sukuk dan pasar modal yang menekankan pembedaan legal ownership dan beneficial/equitable ownership sebagai salah satu "daya tarik" institusional trust di yurisdiksi common law (Ambrose et al., 2018; Guelida et al., 2022).

Pada level konseptual, beberapa kajian memperingatkan bahwa istilah "split/dual ownership" sering dipakai untuk menjelaskan trust, namun penjelasan itu merupakan cara penggambaran yang diperdebatkan dalam literatur komparatif; sebagian penulis menekankan bahwa yang paling penting adalah "kewajiban fidusia" dan "pemisahan aset" (asset partitioning), bukan metafora kepemilikan ganda semata (M. Abdullah, 2019; M. M. Abdullah et al., 2024). Walau demikian, untuk kepentingan pemetaan ke konteks hukum Islam, gambaran common law ini berguna karena menonjolkan dua hal yang menjadi inti trust: tata kelola berbasis fidusia dan perlindungan/pemisahan aset yang dikelola dari harta pribadi pengelola (M. Abdullah, 2019; Ambrose et al., 2018).

________________________________________

3. "Trust" dalam Hukum Islam: Dua Lapis Makna

3.1. Makna Normatif-Etik: Amanah

Dalam wacana Islam, "trust" tidak hanya dipahami sebagai lembaga hukum teknis ala common law, tetapi juga sebagai prinsip normatif "amanah"—yakni kepercayaan/penitipan tanggung jawab yang harus ditunaikan. Studi tata kelola wakaf di Malaysia menegaskan bahwa amanah adalah prinsip "trust" yang dikaitkan dengan mandat Tuhan: sumber daya dipandang milik Allah dan manusia berperan sebagai pengelola/manager yang wajib bertindak sesuai syariah (M. Abdullah, 2015; Rahman et al., 2023). Kerangka nilai wakaf dalam tinjauan sistematis juga menempatkan amanah (trust) bersama nilai-nilai lain seperti tawhid, 'adalah, dan mas'uliyyah (accountability) sebagai nilai yang membimbing tata kelola lembaga Islam (M. Abdullah, 2015; Ghani et al., 2020). Dengan demikian, "trust menurut Islam" pada lapis pertama adalah prinsip tanggung jawab dan akuntabilitas dalam mengelola harta—bukan sekadar struktur pemindahan hak sebagaimana trust common law (Ghani et al., 2020; Rahman et al., 2023).

3.2. Makna Institusional-Fiqh

Pada lapis kedua (institusional-fiqh), hukum muamalah Islam mengenal sejumlah instrumen yang memuat relasi "pengelolaan harta pihak lain" berbasis amanah/fidusia, misalnya wakaf (waqf), wadi'ah (penitipan/safekeeping), dan konteks tertentu dalam ijarah (sewa) yang menempatkan pihak tertentu sebagai trustee atas aset sewa.

Abdullah menjelaskan wadi'ah sebagai kontrak "menyimpan harta dalam trust kepada orang lain", di mana penerima titipan berkewajiban menjaga dan tidak boleh mengambil manfaat, serta tidak menanggung ganti rugi bila kerusakan/kehilangan bukan akibat kelalaian (Moidin et al., 2023). Dalam ijarah, kajian fiqh terhadap praktik AITAB menegaskan bahwa penyewa dipandang sebagai "trustee" atas aset ijarah dan secara asal aset tersebut berstatus amanah; tanggung jawab berubah bila terdapat kelalaian atau penggunaan di luar kebiasaan/ketentuan (Ercanbrack, 2019). Dua contoh ini menunjukkan bahwa konsep "trust/amanah" hadir eksplisit dalam doktrin kontrak muamalah, walau tujuan dan konstruksinya berbeda dari lembaga trust common law (Ercanbrack, 2019; Moidin et al., 2023).

________________________________________

4. Wakaf sebagai Analog Paling Dekat dengan Trust

4.1. Definisi dan Karakter Dasar Wakaf

Beberapa kajian perbandingan secara eksplisit menyandingkan wakaf dengan trust, bahkan menyebut wakaf sebagai "Islamic trust" dalam arti lembaga endowmen yang dikelola untuk penerima manfaat (A. Abdullah, 2019; Rois & Salahuddin, 2022). Definisi wakaf yang dikutip dari standar syariah AAOIFI menekankan "menjadikan harta kebal dari disposisi yang memindahkan kepemilikan, dan menyedekahkan manfaat (usufruct) kepada beneficiary" (A. Abdullah, 2019). Ercanbrack mengutip definisi mazhab Hanafi tentang wakaf sebagai "penahanan korpus dari kepemilikan siapa pun, dan pemberian manfaat/usufruct—sekarang atau di masa depan—untuk tujuan amal," serta menegaskan bahwa pendiri tidak lagi memegang kepemilikan dan tidak ada pihak lain yang memperoleh kepemilikan secara beneficial sebagaimana dalam trust common law (Rois & Salahuddin, 2022). Literatur lain menggambarkan wakaf sebagai amal dengan ciri permanensi dan irrevocability (tidak dapat ditarik) serta menahan harta bergerak/tidak bergerak untuk membiayai kebutuhan publik atau keluarga sesuai syarat pendiri (Hassan & Ibrahim, 2022).

Di samping definisi, kajian tata kelola wakaf merumuskan tiga pilar wakaf—irrevocability, perpetuity, dan inalienability—yang menunjukkan bahwa wakaf didesain untuk menjaga pokok harta dan menyalurkan manfaat secara berkelanjutan, dengan administrasi oleh mutawalli berdasar dokumen resmi (Samad et al., 2021). Dengan demikian, dari perspektif "trust", wakaf menonjol sebagai struktur pengelolaan aset (oleh pengelola) untuk kemaslahatan pihak lain/tujuan yang dibenarkan syariah, dengan pembatasan kuat atas disposisi pokok aset (A. Abdullah, 2019; Samad et al., 2021).

4.2. Kedudukan Mutawalli: Bukan "Owner" seperti Trustee Common Law

Satu perbedaan mendasar yang berulang kali ditekankan adalah konsepsi kepemilikan. Studi pemangku kepentingan wakaf di Malaysia mencatat pandangan—yang "resmi" dalam praktik Malaysia—bahwa aset wakaf "milik Allah" dan pengelola bertindak sebagai trustee yang pada akhirnya bertanggung jawab kepada Allah atas kepatuhan syariah (Ramli et al., 2023). Kamaruddin dan Hanefah juga menegaskan amanah dalam wakaf sebagai tindakan mutawalli mengelola aset wakaf sesuai syariah, dengan asumsi teologis bahwa sumber daya dunia adalah milik Allah dan manusia hanya pengelola (Rahman et al., 2023; Ramli et al., 2023).

Sejalan dengan itu, studi harmonisasi wakaf di Nigeria membedakan trust dan wakaf: pada trust, korpus "secara legal" dimiliki trustee sementara beneficiary adalah equitable owner, sedangkan pada wakaf, mutawalli umumnya hanya administrator dan biasanya tidak dapat melakukan keputusan tertentu (misalnya istibdal/penjualan) tanpa otorisasi pengadilan Islam (Radzi & Lewis, 2015). Perbedaan ini juga dicatat dalam literatur perbandingan wakaf–trust yang menyoroti perbedaan persepsi kepemilikan dan aturan durasi/perpetuitas (A. Abdullah, 2019; M. Abdullah, 2019).

4.3. Tujuan dan Batasan Syariah

Abdullah menekankan bahwa meski trust modern dapat digunakan untuk berbagai tujuan selama tidak melanggar hukum negara, wakaf tidak dapat sah bila melanggar pedoman syariah sekalipun tujuan itu "diterima" dalam sistem hukum setempat (A. Abdullah, 2019). Artinya, "trust menurut hukum Islam" (dalam bentuk wakaf) bukan sekadar teknik pengalihan dan pengelolaan aset, melainkan perangkat ibadah dan identitas religius yang dibatasi oleh Shariah-permitted avenues (A. Abdullah, 2019; Hassan & Ibrahim, 2022). Karena itu, literatur menilai terdapat prinsip-prinsip syariah yang "menahan" wakaf agar tidak berubah menjadi institusi sekuler "trust-like" yang terlepas dari identitasnya (A. Abdullah, 2019), sekaligus menjaga bahwa wakaf tetap beroperasi dalam kerangka akuntabilitas religius (Ramli et al., 2023).

________________________________________

5. Kesamaan Fungsional Wakaf–Trust dan Batas Kesamaan Tersebut

Di tingkat mekanisme, kajian perbandingan menunjukkan adanya konvergensi: baik trust maupun wakaf mengakui otoritas pendiri (settlor/waqif) untuk menunjuk pengelola (trustee/mutawalli), termasuk kemungkinan pendiri menunjuk dirinya sebagai pengelola, meski terdapat perbedaan hukum tentang apakah beneficiary tertentu dapat menjadi trustee/mutawalli (A. Abdullah, 2019). Studi komparatif tentang wakaf Maroko dan trust common law juga menyimpulkan adanya "kemiripan yang tak terbantahkan" dalam aspek manajemen endowmen, namun perbedaan tetap banyak, khususnya terkait struktur kepemilikan, personalitas yuridis, dan aturan perpetuitas (M. Abdullah, 2019). Secara konseptual, kajian tata kelola wakaf bahkan menyebut doktrin cy-pres pada charitable trust (pengalihan tujuan ketika tujuan asli gagal) analog dengan kaidah fiqh wakaf yang mengalihkan manfaat ke tujuan terdekat bila beneficiary/tujuan awal tak ada lagi (Mohaiyadin et al., 2022).

Namun kesamaan fungsional ini tetap berbatas. Literatur Nigeria menekankan perbedaan penting: dalam wakaf, waqif "umumnya dicegah" untuk tetap memiliki kepentingan/manfaat atas aset wakaf, sedangkan dalam trust, settlor dapat menjadi beneficiary (Radzi & Lewis, 2015). Karena itu, sekalipun wakaf sering dipetakan sebagai padanan "charitable trust", ada perdebatan dan perbedaan konseptual yang tidak dapat direduksi menjadi sekadar "trust versi Islam" (A. Abdullah, 2019; Mohaiyadin et al., 2022; Radzi & Lewis, 2015).

________________________________________

6. Trust sebagai Instrumen Perencanaan Harta Muslim Kontemporer

Di beberapa negara, khususnya Malaysia, praktik industri mengembangkan produk perencanaan harta yang menggabungkan hibah dengan mekanisme trust sipil—sering disebut hibah amanah atau trust hibah. Hassan dan Zaizi menjelaskan bahwa hibah trust/amanah memungkinkan donor tetap menikmati manfaat aset hibah dengan persetujuan tertulis beneficiary, serta trust sering dipakai untuk pengelolaan aset hibah bagi penerima di bawah umur melalui penunjukan trustee (Manaf et al., 2023). Pada saat yang sama, mereka menegaskan problem yurisdiksi: kontrak trust di Malaysia "relatif diatur oleh civil law", sehingga hukum trust (misalnya Trustee Act 1949) dapat "berlaku atas" hukum syariah bila sengketa hibah trust dibawa ke pengadilan, dan putusan pengadilan juga menunjukkan penerapan hukum trust sipil dalam sengketa Muslim (Manaf et al., 2023). Ini penting karena menunjukkan bahwa "trust" yang beroperasi sebagai lembaga common law tidak otomatis identik dengan konstruksi fiqh, walau dapat dipakai untuk tujuan yang dianggap maslahat (Manaf et al., 2023).

Studi kasus Amanah Raya Berhad (ARB) menyatakan bahwa instrumen trust yang dianalisis "memenuhi persyaratan syariah" meskipun berbasis sepenuhnya pada civil law, dan fleksibilitas trust deed membantu perencanaan harta secara sistematis (Hussin et al., 2024). Akan tetapi, studi yang sama juga mencatat adanya kritik ulama/praktisi bahwa mekanisme trust seolah menafikan faraid dan tidak sepenuhnya memenuhi hukum syariah, memunculkan isu seperti transfer kepemilikan sambil donor tetap menikmati manfaat, potensi manipulasi layanan trust, dan revokabilitas trust (Hussin et al., 2024).

Literatur lain tentang "vagueness" hibah amanah menegaskan adanya kebingungan publik pada aspek akad (misalnya hibah ruqba), syarat dalam akad, kepemilikan dan qabd, penerimaan setelah kematian, hibah atas aset tercagar, akad trust, upah trustee, dan kombinasi kontrak—sehingga dibutuhkan telaah syariah yang lebih spesifik agar produk komersial hibah amanah tidak menimbulkan keraguan (M. M. Abdullah et al., 2023). Studi ARB tentang hibah amanah juga menggambarkan bentuknya sebagai pengaturan yang melibatkan trustee (al-wasi), dengan hak kepemilikan "diserahkan" kepada trustee untuk diadministrasikan berdasarkan trust deed, dan umumnya aset dialihkan kepada penerima setelah donor wafat (Moidin, Rani, Arif, & Adenan, 2023). Keseluruhan literatur ini menunjukkan: penerimaan "trust" dalam praktik Muslim kontemporer sering bergantung pada rekayasa kontraktual, parameter syariah, dan kepastian yurisdiksi penegakan (Manaf et al., 2023; Moidin, Rani, Arif, & Adenan, 2023).

________________________________________

7. Trust-Like Institution di Pasar Modal Syariah: Wali Amanat di Indonesia

Selain perencanaan harta, trust-like institution juga muncul dalam regulasi pasar modal syariah. Studi normatif tentang sukuk negara Indonesia menyimpulkan bahwa konsep "trusts" hadir secara fungsional melalui pengakuan wali amanat: lembaga yang mengelola aset sukuk "untuk dan atas nama investor" tanpa menjadi pemilik "sesungguhnya" atas aset tersebut, sehingga wali amanat berperan sebagai trustee yang merepresentasikan kepentingan beneficiary (investor) (Widjaja & Liando, 2020). Studi itu juga memaparkan definisi trust dalam tradisi ekuitas: settlor menyerahkan legal title kepada trustee untuk dipegang demi beneficiary sesuai ketentuan settlor, lalu memetakan karakteristik serupa dalam skema regulasi pasar modal Indonesia (Widjaja & Liando, 2020). Ini memperlihatkan bahwa sekalipun trust adalah konsep historis common law, elemen-elemen fungsionalnya (pengelolaan amanah untuk kepentingan investor) dapat diadopsi dalam kerangka hukum syariah-negara melalui institusi yang serupa secara fungsi (Widjaja & Liando, 2020).

________________________________________

8. Implikasi Normatif: Kewajiban Fidusia, Akuntabilitas, dan Transparansi sebagai Jembatan Trust–Syariah

Baik dalam trust common law maupun wakaf, isu kunci adalah kewajiban fidusia dan akuntabilitas pengelola. Studi komparatif Trustee Act 1949 dan enactment wakaf menekankan bahwa trustee memiliki kewajiban terkait distribusi dan perlakuan setara, serta beneficiary berhak mengetahui status pengelolaan (khususnya keuangan) sehingga trustee perlu menyediakan laporan keuangan yang akurat; studi tersebut menegaskan adanya ruang perbaikan tata kelola wakaf dengan merujuk pada penguatan kewajiban duty of care, diligence, fiduciary duty, dan prinsip investasi yang prudent (R. Hassan & Zaizi, 2020).

Dalam literatur wakaf, akuntabilitas dan transparansi juga dihubungkan dengan konsep amanah dan tanggung jawab kepada Allah; misalnya studi blockchain untuk wakaf mengaitkan pelaporan dan akuntabilitas trustee dengan dimensi kepatuhan syariah dan amanah, seraya menegaskan bahwa tantangan "trust" dan transparansi dalam wakaf dapat ditangani melalui penguatan mekanisme akuntabilitas (Samad et al., 2021). Kajian strategi investasi wakaf juga menekankan pentingnya transparansi antara manajer investasi dan mutawalli untuk membangun "public trust", termasuk pelaporan tahunan aktivitas investasi dan distribusi manfaat (Azhar & Nor, 2019). Dengan demikian, "trust menurut hukum Islam" pada praktik kelembagaan menuntut penguatan tata kelola berbasis amanah, bukan sekadar adopsi bentuk legal trust (Azhar & Nor, 2019; R. Hassan & Zaizi, 2020; Rahman et al., 2023; Samad et al., 2021).

________________________________________

9. Simpulan

Berdasarkan kajian terhadap literatur yang tersedia, "trust menurut hukum Islam" dapat dirumuskan secara sintetis sebagai berikut.

Pertama, pada tataran prinsip, Islam menekankan amanah (trusteeship) dan akuntabilitas: sumber daya dipandang milik Allah dan manusia/pengelola bertindak sebagai pemegang amanah yang wajib patuh syariah (M. Abdullah, 2015; Rahman et al., 2023; Ramli et al., 2023).

Kedua, pada tataran institusional, padanan paling dekat dengan trust common law adalah wakaf, karena wakaf menahan pokok aset (inalienable) dan menyalurkan manfaatnya kepada beneficiary/tujuan yang dibenarkan syariah, dikelola oleh mutawalli sesuai syarat waqif (A. Abdullah, 2019; H. Hassan & Ibrahim, 2022; Samad et al., 2021), dengan perbedaan penting dalam konsepsi kepemilikan dan pembatasan tujuan syariah (A. Abdullah, 2019; Radzi & Lewis, 2015; Rois & Salahuddin, 2022).

Ketiga, pada tataran kontraktual, fiqh muamalah mengenal relasi amanah yang mirip secara fungsi dengan fiduciary holding—misalnya wadi'ah (penitipan dengan kewajiban menjaga dan larangan mengambil manfaat) dan karakter amanah dalam ijarah terhadap aset sewa (Ercanbrack, 2019; Moidin, Rani, Arif, Adenan, et al., 2023).

Keempat, dalam praktik kontemporer, mekanisme trust sipil dapat dipakai untuk tujuan maslahat (misalnya perencanaan harta/hibah amanah), tetapi memunculkan isu parameter syariah dan yurisdiksi penegakan karena trust sering tunduk pada civil law sekalipun pihaknya Muslim (Manaf et al., 2023; Moidin, Rani, Arif, & Adenan, 2023).

Kelima, di sektor publik/pasar modal, elemen trust dapat hadir secara fungsional melalui lembaga seperti wali amanat yang mengelola aset untuk kepentingan investor tanpa menjadi pemilik sejati, sebagaimana dianalisis pada kerangka sukuk negara Indonesia (Widjaja & Liando, 2020).

Dengan demikian, sumber-sumber ini mendukung kesimpulan bahwa hukum Islam tidak memposisikan "trust" semata sebagai teknik split legal/beneficial ownership ala common law, melainkan menautkannya pada kerangka amanah (tanggung jawab religius), pembatasan tujuan syariah, dan tata kelola pengelolaan harta orang lain—dengan wakaf sebagai model paling dekat tetapi tetap berbeda secara konseptual dan normatif dari trust common law (A. Abdullah, 2019; Manaf et al., 2023; Radzi & Lewis, 2015; Ramli et al., 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, A. (2019). The Dynamism Of Fiqh Of Property In Malaysia. 403–412. https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.09.45

Abdullah, M. (2015). A New Framework of Corporate Governance for Waqf: A Preliminary Proposal. Icr Journal, 6(3), 353–370. https://doi.org/10.52282/icr.v6i3.316

Abdullah, M. (2019). Waqf and trust: the nature, structures and socio-economic impacts. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 10(4), 512–527. https://doi.org/10.1108/jiabr-10-2016-0124

Abdullah, M. M., Awang, A. B., & Zakaria, M. S. (2023). Analysis of trust instrument in Islamic estate planning: a study case at Amanah Raya Berhad, Malaysia. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 14(8), 1404–1425. https://doi.org/10.1108/jiabr-02-2022-0057

Abdullah, M. M., Othman, A. H., & Mohamad, M. F. (2024). Transformation of collateral hibah in Amanah Raya Berhad: analysis from the Shariah perspective and its implementation in Malaysia. Iium Law Journal, 32(1), 187–232. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v32i1.953

Ambrose, A. H. A. A., Hassan, M. A. G., & Hanafi, H. (2018). A proposed model for waqf financing public goods and mixed public goods in Malaysia. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 11(3), 395–415. https://doi.org/10.1108/imefm-01-2017-0001

Azhar, A., & Nor, M. Z. M. (2019). Hibah in the administration of Islamic property: ijtihadi elements and reality in Malaysia. Uum Journal of Legal Studies, 10. https://doi.org/10.32890/uumjls.10.2.2019.6400

Ercanbrack, J. (2019). Islamic Financial Law and the Law of the United Arab Emirates: Disjuncture and the Necessity for Reform. Arab Law Quarterly, 33(2), 152–178. https://doi.org/10.1163/15730255-12332011

Ghani, N. A. R. N. A., Zain, M. N. M., Zakaria, Z., Yaacob, S. E., Ahmad, A. A., & Tohid, N. H. H. M. (2020). Analysis of Responsibility toward Leased Asset in Ijarah Financing from the Shariah Perspective: A Special Focus on Al-Ijarah Thumma Al-Bay. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 10(10). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v10-i10/7896

Guelida, B., Aydouni, O. el, & Ziani, Z. (2022). The Moroccan Waqf and the Common-Law Trust: A Comparative Study. Uum Journal of Legal Studies, 13(1), 283–309. https://doi.org/10.32890/uumjls2022.13.1.12

Hassan, H., & Ibrahim, S. M. (2022). The Role of Waqf Management in the Establishment of Social Welfare: A Case Study of Yobe Islamic Centre, Nigeria. International Journal of Sukuk and Waqf Research, 1–9. https://doi.org/10.46281/ijswr.v3i1.1988

Hassan, R., & Zaizi, N. A. M. (2020). The Concept and Application of Hibah as a Financial Instrument from the Malaysian Legal Perspective: An Analysis. Iium Law Journal, 28(1), 227–252. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v28i1.498

Hussin, R., Ghazali, A. M., & Akhir, N. S. M. (2024). Waqf Land Development for Private Tahfiz Schools in the State of Perlis, Malaysia: Procedures and Advantages. Uum Journal of Legal Studies, 15(1), 149–170. https://doi.org/10.32890/uumjls2024.15.1.7

Manaf, Z. I. A., Najid, K. B. M., Nasrul, M. A. B. D., & Ibrahim, N. B. M. (2023). Optimising Waqf Law for Effective Administration: A Comparative Analysis of the Trustee Act 1949 and State Waqf Enactments. Iium Law Journal, 31(1), 235–260. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v31i1.800

Mohaiyadin, N. M. Hj., Aman, A., Palil, M. R., & Said, S. M. (2022). Addressing Accountability and Transparency Challenges in Waqf Management Using Blockchain Technology. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 8, 53–80. https://doi.org/10.21098/jimf.v8i0.1413

Moidin, S., Rani, M. A. M., Arif, M. I. A. M., & Adenan, F. (2023). Sharia Parameters for Cash Trust Hibah Implementation in Malaysia. Environment-Behaviour Proceedings Journal, 8(SI14), 131–137. https://doi.org/10.21834/e-bpj.v8isi14.5063

Moidin, S., Rani, M. A. M., Arif, M. I. A. M., Adenan, F., Saiman, M. Z., & Jamal, I. H. (2023). Vagueness in The Hibah Amanah. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 13(7). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i7/17802

Radzi, R. M., & Lewis, M. K. (2015). Religion and the Clash of "Ideals" and "Realities" in Business: The Case of Islamic Bonds (Sukuk). Thunderbird International Business Review, 57(4), 295–310. https://doi.org/10.1002/tie.21706

Rahman, M. F. A., Thaidi, H. 'Azeemi A., Suhaimi, F. M., & Rahim, S. F. A. (2023). Proposed temporary waqf model for family waqf implementation in Malaysia. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 15(1), 56–78. https://doi.org/10.1108/jiabr-04-2022-0098

Ramli, N., Ghadas, Z. A. A., & Aziz, H. A. (2023). Sustainability of Businesses via Shariah-Compliant Framework: Analysis of Shariah Principles on Corporation. Iium Law Journal, 31(2), 287–314. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v31i2.820

Rois, I., & Salahuddin, Muh. (2022). Islamic Microfinance Institutions, Indonesian Economic Democracy, and Development (A Maqashid Approach System Perspective). Jurnal Iqtisaduna, 8(1), 1–15. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i1.26821

Samad, S. A., Abdullah, A. S. C., & Noordin, K. (2021). Revitalising the Management of Family Waqf: A Way Forward. Journal of Southwest Jiaotong University, 56(3), 603–618. https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.56.3.48

Widjaja, G., & Liando, V. R. (2020). The Existence of Trusts in Indonesian Shariah Law; Study on Law No.19 Year 2008 Regarding State Shariah Commercial Paper. https://doi.org/10.2991/assehr.k.200515.069