01752 - Tribunal dalam Hukum Islam: Konsep, Bentuk Kelembagaan, dan Implikasi Tata Kelola

Tribunal in Islamic Law: Concept, Institutional Forms, and Governance Implications

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep tribunal dalam perspektif hukum Islam, mencakup pengertian, bentuk kelembagaan, ciri-ciri khas, dan implikasi tata kelolanya. Dengan menggunakan pendekatan komparatif-normatif berbasis sintesis literatur, artikel ini menelaah bagaimana tribunal yang berasosiasi dengan hukum Islam—mulai dari pengadilan Syariah/Qadi, tribunal mazālim, hingga arbitrase (tahkīm)—beroperasi dalam berbagai yurisdiksi di dunia Muslim maupun negara-negara dengan minoritas Muslim. Temuan menunjukkan bahwa tribunal menurut hukum Islam bukan merupakan entitas tunggal, melainkan mencakup ragam bentuk kelembagaan dengan karakteristik yurisdiksi terbatas, prosedur khusus, dan persyaratan kompetensi substantif hukum Islam. Artikel ini juga mengidentifikasi isu-isu tata kelola yang mengemuka, seperti konflik yurisdiksi, pengawasan konstitusional, dan persoalan voluntaritas partisipasi. Pemahaman komprehensif atas ragam bentuk tribunal ini penting bagi pengembangan sistem peradilan yang responsif terhadap kebutuhan komunitas Muslim sekaligus koheren dengan prinsip negara hukum.

Kata kunci: tribunal, hukum Islam, pengadilan Syariah, mazālim, tahkīm, yurisdiksi khusus, tata kelola peradilan

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of tribunal in the perspective of Islamic law, encompassing its definition, institutional forms, distinctive characteristics, and governance implications. Employing a comparative-normative approach based on literature synthesis, this article analyzes how tribunals associated with Islamic law—ranging from Shariah/Qadi courts, mazālim tribunals, to arbitration (tahkīm)—operate across various jurisdictions in Muslim-majority countries as well as states with Muslim minority populations. The findings indicate that tribunal in Islamic law does not constitute a singular entity; rather, it encompasses diverse institutional forms characterized by limited jurisdiction, specialized procedures, and substantive competency requirements in Islamic law. This article further identifies salient governance issues, including jurisdictional conflicts, constitutional oversight, and the question of voluntariness in participation. A comprehensive understanding of the diverse forms of these tribunals is essential for developing judicial systems that are responsive to the needs of Muslim communities while remaining coherent with the rule of law principles.

Keywords: tribunal, Islamic law, Shariah court, mazālim, tahkīm, special jurisdiction, judicial governance

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam khazanah hukum Islam, persoalan kelembagaan peradilan merupakan salah satu isu yang paling dinamis dan kontekstual. Seiring dengan perkembangan negara-negara modern yang semakin plural—baik secara demografis maupun juridis—keberadaan badan peradilan yang secara khusus mengadili perkara berdasarkan norma dan institusi hukum Islam menjadi semakin relevan untuk dikaji. Salah satu konsep sentral dalam diskursus ini adalah "tribunal," yakni badan peradilan khusus yang dibentuk untuk mengadili jenis perkara tertentu.

Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: apa yang dimaksud dengan tribunal dalam konteks hukum Islam, bagaimana bentuk-bentuk kelembagaannya, dan implikasi apa yang ditimbulkannya dalam tata kelola peradilan? Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui kajian komparatif-normatif atas berbagai literatur yang membahas tribunal Islam di berbagai penjuru dunia, mulai dari Afrika, Timur Tengah, Asia Tenggara, hingga negara-negara Barat dengan komunitas Muslim yang signifikan.

________________________________________

2. Pengertian Tribunal dan Relevansinya dalam Hukum Islam

Dalam literatur yang tersedia, tribunal dipahami sebagai badan peradilan (judicial body) yang dibentuk untuk mengadili jenis perkara tertentu, sering kali dengan prosedur yang lebih khusus dibandingkan pengadilan umum (Rashid, 2012). Rashid menekankan bahwa tribunal adalah badan yudisial yang tidak selalu terikat pada hukum acara dan aturan pembuktian yang sama seperti pengadilan (court of law), sehingga dapat dirancang untuk mengurangi keterlambatan dan biaya dalam penyelesaian sengketa pada bidang yang spesifik (Rashid, 2012).

Dalam konteks masyarakat Muslim, Hill dan Scarafile mencatat bahwa bentuk tribunal keagamaan yang paling banyak dijumpai di Afrika adalah tribunal Islam yang memutus perkara dengan hukum Islam (sharia) (Hill & Scarafile, 2024). Sejalan dengan itu, studi tentang pengadilan Syariah di Filipina menggambarkan pengadilan Syariah sebagai pengadilan dengan limited and special jurisdiction (kewenangan terbatas dan khusus), berbeda dari pengadilan reguler yang berwenang umum (Barodi, 2021).

Dengan demikian, apabila "tribunal menurut hukum Islam" dipahami sebagai badan peradilan khusus, maka rujukan yang paling konsisten dalam sumber-sumber ini adalah: (i) pengadilan Syariah/Qadi yang dibatasi pada bidang tertentu, terutama personal status; (ii) tribunal atau struktur paralel yang menangani jenis perkara tertentu, misalnya mazālim atau tribunal administratif/keluhan; dan (iii) forum quasi-yudisial/ADR, misalnya tahkīm/arbitrase, yang dipakai untuk sengketa tertentu ketika yurisdiksi negara tidak secara langsung memberi kewenangan kepada tribunal agama (Al-Astewani, 2019; Arafa, 2020; Eldin, 2000).

________________________________________

3. Posisi Tribunal dalam Tradisi Kelembagaan Hukum Islam: Dari Sharīʿa Courts hingga Mazālim

Arafa menegaskan bahwa secara historis di banyak negeri Arab dan Muslim, pengadilan Syariah merupakan institusi yang menangani penerapan hukum Syariah melalui aktivitas badan yudisial (Arafa, 2020). Sumber yang sama menyatakan bahwa secara historis hanya tribunal mazālim (tribunal keluhan/complaints tribunals) yang memiliki overlapping jurisdictions dengan pengadilan Syariah, dan bahkan dalam konfigurasi tersebut, qadi dapat memiliki posisi yang kuat dalam ekologi yudisial (Arafa, 2020). Pada periode kekaisaran, misalnya masa Utsmaniyah/Ottoman, Arafa juga menekankan adanya legal pluralism dan potensi tumpang tindih yurisdiksi antarberbagai pengadilan dan tribunal (Arafa, 2020).

Hill dan Scarafile memperlihatkan variasi kontemporer dari pluralisme ini: Mesir menerapkan hukum yang sharia-derived terutama pada konteks personal dan keluarga, tetapi menggunakan prosedur ala Prancis dan memeriksa perkara tersebut di pengadilan sipil biasa; sedangkan Komoro memeriksa perkara keluarga dan waris menurut hukum Islam melalui pengadilan khusus courts of the cadis dengan prosedur khususnya (Hill & Scarafile, 2024).

Implikasinya, dalam kerangka hukum Islam yang tampil dalam sumber-sumber ini, "tribunal" tidak tunggal bentuknya: ia dapat berupa pengadilan Syariah formal, tribunal administratif/keluhan (mazālim), atau bentuk-bentuk khusus lain yang diinstitusionalisasi negara dalam sistem yang plural (Arafa, 2020; Hill & Scarafile, 2024).

________________________________________

4. Ciri-Ciri Tribunal Khusus dalam Praktik yang Berasosiasi dengan Hukum Islam

4.1 Yurisdiksi Terbatas pada Jenis Perkara Tertentu

Ciri paling menonjol dari tribunal yang dikaitkan dengan hukum Islam adalah pembatasan yurisdiksi. Barodi menegaskan pengadilan Syariah di Filipina adalah pengadilan dengan kewenangan terbatas dan khusus, yang berfokus pada perkara-perkara Muslim personal laws dan tidak memiliki yurisdiksi pidana atas pelanggaran agama Islam (Barodi, 2021). Dalam survei Hill dan Scarafile, Komoro memiliki pengadilan cadi untuk perkara keluarga dan waris menurut Syariah, sedangkan di Djibouti yurisdiksi pengadilan cadi dibatasi pada personal status dan family law, dengan ketegangan tertentu antara penerapan Syariah dan hukum sipil, khususnya dalam konteks pidana (Hill & Scarafile, 2024).

Di Yordania, relasi yurisdiksi juga ditegaskan secara konstitusional. Shboul menjelaskan bahwa sistem peradilan dibagi menjadi pengadilan sipil, pengadilan agama, dan pengadilan/special; dan pengadilan Syariah diberi yurisdiksi eksklusif atas personal status Muslim serta wakaf, dan juga dapat menangani perkara diya dalam kondisi tertentu (Shboul, 2018).

Dalam konteks Indonesia, sumber-sumber yang tersedia menempatkan Peradilan Agama sebagai peradilan khusus yang kewenangannya dibatasi pada jenis perkara tertentu bagi orang-orang beragama Islam. Nasrudin menyatakan Peradilan Agama adalah peradilan khusus bagi orang-orang beragama Islam dan mengadili perkara tertentu; serta pascaperubahan undang-undang, kewenangan absolutnya meluas, termasuk bidang ekonomi syariah (Nasrudin, 2020). Cahyani juga menegaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama "antara orang-orang yang beragama Islam" pada bidang-bidang tertentu, dan menautkannya dengan sumber hukum materiil Islam dan kerangka hukum positif yang mengikat (Cahyani, 2019).

Dengan demikian, pada level desain institusi, "tribunal menurut hukum Islam" dalam praktik negara modern sering dipetakan sebagai yurisdiksi spesialis (special jurisdiction) yang dipisahkan dari yurisdiksi umum (Barodi, 2021; Cahyani, 2019; Hill & Scarafile, 2024; Nasrudin, 2020; Shboul, 2018).

4.2 Prosedur Khusus dan Desain untuk Efisiensi

Rashid secara eksplisit membedakan tribunal dari pengadilan biasa: tribunal adalah badan yudisial yang tidak wajib mengikuti hukum acara dan aturan pembuktian yang sama, yang menurutnya mengurangi delay dan cost (Rashid, 2012). Hill dan Scarafile menunjukkan bentuk prosedural khusus tersebut secara konkret pada Komoro, di mana perkara di pengadilan cadi didengar berdasarkan prosedur khusus yang diturunkan atau dirumuskan bagi pengadilan cadi (Hill & Scarafile, 2024).

Cervantes dkk., melalui studi tentang Andalusian water courts (institusi berakar pada asal-usul Islam), juga mengaitkan model tribunal historis dengan ciri-ciri seperti simplicity dan transparency, serta mengusulkan bahwa model historis ini dapat mengilhami pembentukan yurisdiksi independen yang tetap disubordinasikan pada kekuasaan yudisial yang ada tanpa melanggar prinsip jurisdictional unity (Cervantes et al., 2021). Walaupun konteksnya bukan pengadilan Syariah personal status, rujukan ini memperkaya pemahaman bahwa "tribunal" dalam tradisi yang diasosiasikan dengan hukum Islam dapat ditandai oleh prosedur ringkas dan otoritas moral, bukan semata replikasi prosedur pengadilan negara modern (Cervantes et al., 2021; Rashid, 2012).

4.3 Komposisi Hakim/Asesor yang Berkeahlian Hukum Islam

Sumber-sumber yang tersedia menekankan pentingnya keahlian Syariah dalam tribunal. Hill dan Scarafile mencatat bahwa di Djibouti, Mahkamah Agung memiliki chamber khusus untuk perkara hukum Islam dan ketika menangani perkara hukum Islam, para hakim bergabung dengan independent Islamic law assessors (Hill & Scarafile, 2024). Dalam diskursus Afrika Selatan, Domingo menjelaskan rancangan model di mana seorang hakim Muslim memimpin proses, dibantu oleh dua asesor Muslim yang memiliki pengetahuan khusus tentang hukum Islam; bahkan diatur pula opsi apabila tidak tersedia hakim Muslim (Domingo, 2021).

Di Nigeria, dalam konteks sengketa wakaf, Sano dan Kassim menyatakan pentingnya memastikan perkara diadili oleh hakim yang memiliki pengetahuan Syariah karena hakim sipil dinilai tidak selalu memiliki kapasitas untuk menangkap nuansa hukum Islam dalam urusan wakaf (Sano & Kassim, 2021). Pola ini mendukung karakteristik tribunal spesialis: bidang perkara tertentu cenderung dikaitkan dengan persyaratan kompetensi substantif yang lebih sempit dan spesifik (Domingo, 2021; Hill & Scarafile, 2024; Sano & Kassim, 2021).

________________________________________

5. Ragam Bentuk Tribunal yang Berasosiasi dengan Hukum Islam

5.1 Pengadilan Syariah/Qadi sebagai Tribunal Personal Status

Dalam banyak yurisdiksi yang ditinjau, tribunal Islam paling lazim beroperasi pada ranah personal status (perkawinan, perceraian, waris, wakaf). Hill dan Scarafile menegaskan prevalensi tribunal Islam di Afrika dan memberikan contoh konkret variasi struktur: Mesir menempatkan aspek keluarga dalam pengadilan sipil biasa dengan hukum turunan Syariah, sedangkan Komoro membentuk pengadilan khusus cadis untuk keluarga dan waris (Hill & Scarafile, 2024). Djibouti membatasi yurisdiksi cadi pada personal status dan family law, serta menyediakan jalur banding dari lower Cadi Courts ke Cadi Appeals Court hingga Mahkamah Agung (Court of Cassation) dengan konfigurasi chamber Islam (Hill & Scarafile, 2024).

Shboul menunjukkan desain serupa dalam kerangka konstitusional Yordania, yaitu pengadilan Syariah dengan yurisdiksi eksklusif atas personal status Muslim dan wakaf (Shboul, 2018). Di Filipina, Barodi menegaskan kembali bahwa pengadilan Syariah adalah pengadilan terbatas dan khusus, berfokus pada Muslim personal laws (Barodi, 2021).

Secara sintesis, dalam praktik yang direkam sumber-sumber ini, pengadilan Syariah/Qadi berfungsi sebagai tribunal khusus karena (i) yurisdiksi substantifnya terbatas dan (ii) ia terhubung dengan kebutuhan kompetensi Syariah yang spesifik, sering kali melalui struktur khusus atau asesor (Barodi, 2021; Hill & Scarafile, 2024; Shboul, 2018).

5.2 Tribunal Mazālim (Keluhan/Administratif) sebagai Paralel Yurisdiksi

Arafa menyatakan bahwa secara historis, tribunal mazālim yang dikelola gubernur menangani keluhan dan merupakan satu-satunya badan yang memiliki yurisdiksi yang tumpang tindih dengan pengadilan Syariah (Arafa, 2020). Klaim ini penting untuk mendudukkan "tribunal" dalam hukum Islam bukan hanya sebagai pengadilan personal status, melainkan juga sebagai mekanisme kelembagaan untuk menangani tipe sengketa tertentu, yakni keluhan terhadap administrasi/penguasa, dalam konfigurasi plural (Arafa, 2020). Arafa juga menekankan bahwa pluralisme, yakni berbagai pengadilan/tribunal dengan yurisdiksi yang kadang bertumpang tindih, dapat menciptakan lingkungan hukum yang membingungkan (Arafa, 2020)—sebuah isu desain institusi yang relevan ketika sebuah "tribunal khusus" dibentuk.

5.3 Tribunal Pemerintah (Non-Syariah) dalam Negara yang Mengakui Syariah

Alotaibi menggambarkan Arab Saudi sebagai contoh negara yang memiliki dua jenis struktur: Sharia courts dan government tribunals, dengan Sharia courts menangani perkara sipil dan pidana, sedangkan tribunal pemerintah menangani perkara yang berkaitan dengan royal decrees (Alotaibi, 2021). Dengan konfigurasi ini, "tribunal" tidak identik dengan "pengadilan Syariah"; ia juga dapat menjadi badan khusus negara untuk jenis perkara tertentu yang dibedakan dari pengadilan Syariah (Alotaibi, 2021). Rujukan ini memperlihatkan bahwa "tribunal khusus" dalam negara Muslim bisa muncul karena spesialisasi administratif/rezim regulasi, bukan semata pembagian "agama vs. sipil" (Alotaibi, 2021).

5.4 Tribunal Wakaf sebagai Tribunal Sektor-Spesifik

Dalam konteks wakaf, Rashid secara eksplisit mengusulkan pembentukan Waqf Tribunals untuk mengadili sengketa wakaf, dan menyatakan tribunal semacam ini dapat dibentuk pemerintah melalui perubahan pada Waqf Act atau undang-undang khusus, serta dirancang untuk mengadili sengketa terkait properti wakaf maupun persoalan yang muncul dalam proses survei wakaf (Rashid, 2012). Sano dan Kassim menguatkan bahwa dalam praktik lintas negara, terdapat tiga jalur recourse untuk sengketa wakaf: pengadilan Syariah, misalnya Nigeria dan Malaysia; pengadilan sipil, misalnya Turki; dan departemen/tribunal Syariah dalam pengadilan sipil, misalnya Kuwait; serta dapat terjadi tumpang tindih yurisdiksi dalam kasus tertentu (Sano & Kassim, 2021). Mereka juga menilai bahwa salah satu solusi ultimate adalah membentuk tribunal khusus wakaf agar perkara ditangani oleh hakim yang terspesialisasi (Sano & Kassim, 2021).

Dari sintesis ini, tribunal wakaf merepresentasikan "tribunal menurut hukum Islam" dalam arti tribunal yang objek sengketanya adalah institusi hukum Islam (wakaf), tetapi bentuk kelembagaannya bisa bervariasi: ditempatkan dalam peradilan Syariah, sipil, atau tribunal khusus (Rashid, 2012; Sano & Kassim, 2021).

5.5 Tahkīm/Arbitrase sebagai Tribunal Non-Negara untuk Sengketa Tertentu

Sumber-sumber yang tersedia juga mendukung pemahaman bahwa "tribunal" dalam ekosistem hukum Islam dapat muncul sebagai forum arbitrase. Eldin menyatakan bahwa arbitrase merupakan salah satu sarana penyelesaian sengketa paling awal dan diakui oleh berbagai sumber Islam: Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' (Eldin, 2000). Maskun dkk. menegaskan bahwa istilah arbitrase dalam hukum Islam dikenal sebagai tahkīm, dan meskipun ditegaskan dalam konteks hukum keluarga, hal tersebut tidak menutup kemungkinan cakupan arbitrase untuk bidang komersial (Maskun et al., 2019).

Dalam konteks Indonesia, Priadi dan Munthe menekankan bahwa BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) memutus sengketa ekonomi syariah berdasarkan ada atau tidaknya perjanjian arbitrase, dan pendaftaran serta eksekusi putusannya dikaitkan dengan Pengadilan Agama, dengan alasan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah dan relevansi substansi hukum Islam yang diterapkan BASYARNAS (Priadi & Munthe, 2019).

Di negara sekuler, tribunal Syariah sering tampil sebagai quasi-judicial melalui kerangka arbitrase. Al-Astewani menekankan bahwa tribunal Syariah di Inggris beroperasi dalam sistem hukum yang tidak memberi yurisdiksi legal langsung kepada tribunal agama, sehingga otoritasnya bersifat quasi-yudisial dalam komunitas (Al-Astewani, 2019). Douglas dkk. juga mencatat bahwa pengadilan/tribunal Islam lain umumnya tidak beroperasi di bawah Arbitration Act, namun tetap mungkin suatu tribunal Islam beroperasi dalam kerangka itu pada kondisi tertentu (Douglas et al., 2011). Black menunjukkan bahwa di Australia, pendekatan one law for all berarti penerapan hukum Islam bersifat pilihan personal, tetapi komunitas Muslim tetap menggunakan berbagai bentuk arbitrase/dispute resolution informal untuk menyelesaikan perkara keluarga atau komunitas; laporan pemerintah juga menegaskan bahwa implementasi pengadilan/tribunal Syariah tidak dikontemplasikan (Black, 2018).

Karena itu, dalam konteks hukum Islam kontemporer, "tribunal" dapat berarti arbitral tribunal yang berupaya menerapkan prinsip Syariah secara kontraktual/komunitarian, dengan daya ikat yang bergantung pada hukum negara, misalnya rezim arbitrase (Al-Astewani, 2019; Black, 2018; Eldin, 2000; Maskun et al., 2019).

________________________________________

6. Isu Tata Kelola dan Batasan: Konflik Yurisdiksi, Pengawasan Konstitusional, dan Voluntaritas

Sumber-sumber yang tersedia menegaskan bahwa pembentukan tribunal khusus—termasuk tribunal berbasis Syariah—sering berinteraksi dengan pluralisme hukum dan memunculkan persoalan batas kewenangan. Arafa menekankan bahwa yurisdiksi berbagai pengadilan/tribunal dapat tumpang tindih dan menciptakan lingkungan hukum yang membingungkan (Arafa, 2020). Sano dan Kassim memberikan contoh bahwa sengketa wakaf dapat memunculkan ketegangan yurisdiksi, misalnya di Malaysia ketika ada pihak non-Muslim atau perintah pengadilan terkait tanah, sehingga desain tribunal khusus perlu memperhatikan batas kewenangan dan koordinasi lintas forum (Sano & Kassim, 2021). Hill dan Scarafile juga menunjukkan variasi desain institusional: di satu sisi negara dapat mengintegrasikan perkara Syariah ke pengadilan sipil biasa, sebagaimana di Mesir; sementara di sisi lain membentuk pengadilan khusus cadis, sebagaimana di Komoro, atau struktur banding khusus sebagaimana di Djibouti (Hill & Scarafile, 2024).

Dalam kerangka konstitusional, Hirschl menyatakan bahwa mahkamah konstitusi di berbagai negara sering berkonsentrasi pada penentuan cakupan otonomi yurisdiksi yang diberikan pada tribunal agama; bahkan ketika tribunal agama adalah badan statuter dan didanai negara, putusannya pada prinsipnya dapat tunduk pada review oleh mahkamah puncak (Hirschl, n.d.). Di ranah non-negara, yakni arbitrase/tribunal komunitas, Domingo mencatat adanya kritik, termasuk dari perempuan Muslim, terhadap proposal tribunal arbitrase privat karena kekhawatiran bahwa sifat "sukarela" dapat menjadi ilusi dan menghasilkan koersi terhadap partisipasi (Domingo, 2021). Ini memperlihatkan bahwa legitimasi tribunal Syariah tidak hanya soal dasar normatif Syariah, tetapi juga soal governance, yakni mekanisme pengawasan, hak pihak rentan, dan desain prosedural (Domingo, 2021; Hirschl, n.d.).

________________________________________

7. Pembahasan: Menuju Definisi Operasional Tribunal dalam Hukum Islam

Berdasarkan sintesis atas sumber-sumber yang dikaji, terdapat beberapa hal penting yang perlu ditegaskan dalam memahami tribunal menurut hukum Islam secara operasional.

Pertama, tribunal dalam hukum Islam bukan konsep monolitik. Ia hadir dalam berbagai bentuk kelembagaan yang kontekstual—bergantung pada sistem hukum negara, tingkat pengakuan terhadap hukum Islam, serta bidang sengketa yang ditangani. Keragaman ini merupakan respons adaptif terhadap pluralisme hukum yang menjadi kenyataan dalam banyak negara modern.

Kedua, meskipun beragam dalam bentuk, tribunal yang berasosiasi dengan hukum Islam secara konsisten menampilkan tiga karakteristik utama: yurisdiksi yang terbatas dan terspesialisasi, prosedur yang disesuaikan dengan kebutuhan bidang perkara tertentu, serta persyaratan kompetensi substantif hukum Islam bagi para hakimnya.

Ketiga, isu tata kelola merupakan dimensi yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang tribunal Islam. Konflik yurisdiksi, pengawasan konstitusional, dan persoalan voluntaritas partisipasi adalah tantangan nyata yang harus diantisipasi dalam desain kelembagaan tribunal.

________________________________________

8. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, "tribunal menurut hukum Islam" dapat didefinisikan secara operasional sebagai berikut.

Pertama, tribunal merupakan badan peradilan khusus atau forum quasi-yudisial yang diberi mandat untuk mengadili jenis perkara tertentu yang berasosiasi dengan norma atau institusi hukum Islam, misalnya personal status, waris, wakaf, atau sengketa ekonomi syariah (Barodi, 2021; Cahyani, 2019; Nasrudin, 2020; Rashid, 2012; Sano & Kassim, 2021; Shboul, 2018).

Kedua, tribunal tersebut dapat berbentuk pengadilan Syariah/Qadi dalam struktur negara dengan yurisdiksi terbatas dan kadang prosedur khusus, atau tribunal paralel seperti mazālim, atau arbitral tribunal (tahkīm) yang penerapannya bergantung pada kerangka hukum negara tentang arbitrase dan eksekusi putusan (Al-Astewani, 2019; Arafa, 2020; Eldin, 2000; Hill & Scarafile, 2024; Maskun et al., 2019; Priadi & Munthe, 2019).

Ketiga, dalam praktik, tribunal Syariah sering menuntut keahlian khusus hukum Islam, misalnya melalui penggunaan asesor hukum Islam, dan menghadapi isu desain kelembagaan seperti batas yurisdiksi, potensi konflik forum, serta mekanisme review/pengawasan (Arafa, 2020; Domingo, 2021; Hill & Scarafile, 2024; Hirschl, n.d.; Sano & Kassim, 2021).

Pemahaman yang komprehensif dan kontekstual atas ragam bentuk tribunal ini sangat penting, baik bagi akademisi hukum Islam maupun bagi para pembuat kebijakan, dalam rangka merancang sistem peradilan yang adil, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan komunitas Muslim di berbagai belahan dunia.

________________________________________

Daftar Pustaka

Al-Astewani, A. (2019). Loci of leadership: The quasi-judicial authority of shariah tribunals in the British Muslim community. Religions, 10(7), 406. https://doi.org/10.3390/rel10070406

Alotaibi, H. A. (2021). The challenges of execution of Islamic criminal law in developing Muslim countries: An analysis based on Islamic principles and existing legal system. Cogent Social Sciences, 7(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1925413

Arafa, M. A. (2020). Islamic jurisdiction: Sharie'a courts and the future of public policy. Revista Direitos Fundamentais & Democracia, 25(1), 6–26. https://doi.org/10.25192/issn.1982-0496.rdfd.v25i11829

Barodi, N. B. S. S. (2021). The Shari'ah legal profession in the Philippines: The status quo and cues of its future. IIUM Law Journal, 29(2), 331–362. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v29i2.563

Black, A. (2018). Colonial legacies: Family laws in Singapore and Australia. https://doi.org/10.4337/9781781003060.00008

Cahyani, A. I. (2019). Peradilan Agama sebagai penegak hukum Islam di Indonesia. Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 6(1), 119. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483

Cervantes, P. A. M., Rambaud, S. C., & Martínez, M. del C. V. (2021). The ancestral Andalusian water courts: A resilient model for contemporary Islamic banking and finance. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 12(3), 320–339. https://doi.org/10.1108/jiabr-12-2020-0364

Domingo, W. (2021). Muslim personal law in South Africa: "Until two legal systems do us part or meet?" Obiter, 32(2). https://doi.org/10.17159/obiter.v32i2.12262

Douglas, G., Doe, N., Gilliat-Ray, S., Sandberg, R., & Khan, A. (2011). Social cohesion and civil law: Marriage, divorce and religious courts. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.1940387

Eldin, M. E. I. A. (2000). Introduction (pp. xi–xx). https://doi.org/10.1163/9789004479906_004

Hill, M., & Scarafile, A. (2024). Religious courts and tribunals in Africa: An overview. https://doi.org/10.52779/9781991260277/12

Hirschl, R. (n.d.). Comparative constitutional law and religion. https://doi.org/10.4337/9780857931214.00032

Maskun, M., Achmad, A., Naswar, N., Bakti, F. P., & Amaliyah, A. (2019). Arbitration: Understanding it in theory and Indonesian practice. Hasanuddin Law Review, 5(2), 220. https://doi.org/10.20956/halrev.v5i2.1945

Nasrudin, N. (2020). Konsep murofaʿat dan kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Islamika, 11(1). https://doi.org/10.33592/islamika.v11i1.418

Priadi, E., & Munthe, M. E. (2019). Keabsahan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 8(1), 1–15. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i1.148

Rashid, S. K. (2012). Measures for the better management of awqaf. IIUM Law Journal, 20(1). https://doi.org/10.31436/iiumlj.v20i1.77

Sano, M. A. A., & Kassim, S. (2021). Waqf governance in the Republic of Guinea: Legal framework, issues, challenges and way forward. ISRA International Journal of Islamic Finance, 13(2), 194–210. https://doi.org/10.1108/ijif-03-2020-0064

Shboul, H. (2018). The relationship between religion and state in Jordan: (Historical perspective). International Journal of History and Cultural Studies, 4(1). https://doi.org/10.20431/2454-7654.0401003