01751 - Traktat Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Islam: Kajian Konseptual Tentang Daya Ikat Dan Ratifikasi

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep traktat sebagai perjanjian internasional yang mengikat negara-negara yang meratifikasinya, ditinjau dari dua perspektif utama: hukum internasional positif dan hukum Islam. Dalam hukum internasional, traktat dipahami sebagai instrumen utama kerja sama antarnegara yang kekuatan mengikatnya bersumber dari asas pacta sunt servanda sebagaimana dikodifikasikan dalam Konvensi Wina 1969. Keterikatan negara timbul melalui mekanisme consent to be bound, yang lazimnya diekspresikan melalui ratifikasi, meskipun mekanisme lain seperti penandatanganan dan aksesi juga diakui. Dalam perspektif hukum Islam, daya ikat traktat ditopang oleh prinsip memenuhi janji (wafa' bil-'ahd) dan orientasi keadilan sebagai fondasi normatif siyar (hukum Islam internasional). Kajian ini juga menelaah dimensi kepatuhan syariah dalam partisipasi negara Muslim pada perjanjian internasional, termasuk instrumen reservasi sebagai mekanisme perlindungan nilai. Selain itu, artikel ini menganalisis relasi antara keterikatan internasional dan keberlakuan domestik, khususnya dalam konteks sistem hukum Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka traktat dalam hukum internasional dan hukum Islam pada dasarnya konvergen pada prinsip itikad baik dan pemenuhan janji, meskipun dengan landasan normatif yang berbeda.

Kata Kunci: traktat; perjanjian internasional; pacta sunt servanda; ratifikasi; hukum Islam internasional; siyar; Konvensi Wina 1969

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of treaty as an international agreement binding upon states that ratify it, analyzed from two primary perspectives: positive international law and Islamic law. In international law, a treaty is understood as the principal instrument of inter-state cooperation whose binding force derives from the principle of pacta sunt servanda as codified in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties. State obligation arises through the mechanism of consent to be bound, most commonly expressed through ratification, though other mechanisms such as signature and accession are equally recognized. From the perspective of Islamic law, the binding force of treaties is grounded in the principle of fulfilling promises (wafa' bil-'ahd) and the orientation toward justice as the normative foundation of siyar (Islamic international law). This article further examines the dimension of Sharia compliance in Muslim states' participation in international agreements, including the instrument of reservations as a mechanism for value protection. It also analyzes the relationship between international obligation and domestic applicability, particularly within the Indonesian legal system. The findings suggest that the framework of treaties in international law and Islamic law fundamentally converges on the principles of good faith and the fulfillment of commitments, albeit with differing normative foundations.

Keywords: treaty; international agreement; pacta sunt servanda; ratification; Islamic international law; siyar; 1969 Vienna Convention

________________________________________

1. Pendahuluan

Traktat merupakan salah satu instrumen hukum paling fundamental dalam tatanan hubungan internasional modern. Sebagai perjanjian yang mengikat negara-negara yang meratifikasinya, traktat menjadi sarana utama untuk memulai, mengembangkan, dan mengukuhkan kerja sama antarnegara dalam berbagai bidang, mulai dari perdagangan, hak asasi manusia, hingga keamanan dan pertahanan.

Studi tentang traktat lazimnya didominasi oleh perspektif hukum internasional positif, yang merujuk pada Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian sebagai instrumen kodifikasi utamanya. Namun, dalam konteks negara-negara yang menganut sistem hukum dengan pengaruh Islam, terdapat kebutuhan yang signifikan untuk memahami bagaimana konsep traktat berinteraksi dengan kerangka normatif hukum Islam, khususnya dalam dimensi siyar atau hukum Islam internasional.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep traktat dari dua perspektif tersebut, dengan menelaah: (1) definisi dan daya ikat traktat dalam hukum internasional positif; (2) basis konseptual traktat dalam hukum Islam; (3) mekanisme ratifikasi dan keterikatan negara; (4) batasan syariah dan instrumen reservasi; serta (5) implikasi bagi negara modern, khususnya Indonesia, dalam konteks hubungan antara keterikatan internasional dan keberlakuan domestik.

________________________________________

2. Traktat dalam Hukum Internasional

2.1. Definisi dan Kedudukan Traktat sebagai Nomen Generalissimus

Dalam hukum internasional positif, "traktat" (treaty) lazim dipahami sebagai istilah umum (nomen generalissimus) bagi perjanjian internasional yang menjadi instrumen utama untuk memulai atau mengembangkan kerja sama antarnegara dan untuk meletakkan kewajiban-kewajiban hukum bagi para pihak (Bakar, 2014). Definisi yang sering dijadikan rujukan ialah rumusan Konvensi Wina 1969 yang menekankan bahwa treaty merupakan perjanjian internasional antarnegara, dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, tanpa bergantung pada nomenklatur dokumennya (Bakar, 2014).

Sejalan dengan itu, dalam konteks Indonesia, perjanjian internasional didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 sebagai perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, diatur dalam hukum internasional, dibuat tertulis, serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik (Muhammadin, 2023; Susdarwono, 2023).

2.2. Asas Pacta Sunt Servanda sebagai Fondasi Daya Ikat

Kekuatan mengikat traktat dalam hukum perjanjian internasional secara doktrinal dan normatif dikaitkan dengan asas pacta sunt servanda: setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang dalam rujukan kontemporer dihubungkan dengan Pasal 26 Konvensi Wina 1969 (Bakar, 2014; Hilda, 2013). Literatur yang ada juga menegaskan pacta sunt servanda sebagai prinsip fundamental yang menjelaskan mengapa perjanjian internasional memiliki kekuatan mengikat, yakni melalui penjelasan bahwa perjanjian mengikat karena adanya kaidah kebiasaan hukum internasional bahwa "treaties are binding." Dengan demikian, pada level hukum internasional, traktat berfungsi sebagai transaksi atau perbuatan hukum internasional yang menimbulkan kewajiban bagi negara peserta untuk dipenuhi dengan itikad baik (Bakar, 2014; Hilda, 2013).

2.3. Nuansa Keterikatan: Antara Tertulis dan Tidak Tertulis

Rujukan yang ada juga menunjukkan nuansa penting: meskipun Konvensi Wina 1969 membatasi rezimnya pada perjanjian tertulis antarnegara (Bakar, 2014), terdapat pandangan bahwa perjanjian tidak tertulis atau informal—termasuk lisan—tetap dapat menimbulkan kewajiban mengikat dalam hukum internasional, meski berada di luar cakupan kodifikasi tertentu. Karena itu, dalam kerangka internasional, "mengikat" tidak selalu identik dengan "diratifikasi," sebab keterikatan dapat timbul melalui mekanisme lain yang disepakati, misalnya penandatanganan, atau melalui karakter norma kebiasaan internasional.

________________________________________

3. Traktat Menurut Hukum Islam: Basis Konseptual

3.1. Perjanjian (Akad) sebagai Kerangka Umum: Syarat-Syarat dan Daya Ikat

Dalam hukum Islam, konsep perjanjian ditempatkan dalam kerangka akad, khususnya dalam fikih muamalah, dengan syarat-syarat seperti: objek atau tujuan yang halal, adanya kesepakatan, para pihak cakap, tidak ada paksaan, serta adanya ijab-kabul (Zulfikar, 2019). Selain itu, ditegaskan pula prinsip bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya, dan tidak mengikat pihak luar. Dua gagasan ini—(i) akad mensyaratkan validitas substantif-prosedural tertentu dan (ii) daya ikatnya beroperasi pada para pihak—menjadi fondasi untuk memahami "traktat" sebagai akad antarsubjek yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik (Zulfikar, 2019).

3.2. Hukum Islam Internasional (Siyar) dan Prinsip Memenuhi Janji sebagai Sumber Daya Ikat

Rujukan yang paling eksplisit mengenai hubungan Islam dengan perjanjian antarnegara menyatakan bahwa hukum internasional modern bersumber dari kebiasaan antarnegara dan perjanjian-perjanjian yang mengikat negara-negara, sedangkan hukum Islam internasional mengambil kekuatannya dari dasar kemanusiaan umum, termasuk prinsip memenuhi janji, serta bahwa perjanjian-perjanjian yang berdasarkan keadilan berperan besar dalam membentuk hukum Islam internasional. Pernyataan ini menegaskan dua hal yang relevan untuk konsep traktat menurut hukum Islam: (i) binding force tidak sekadar teknis-prosedural, tetapi terkait komitmen normatif untuk memenuhi janji; dan (ii) legitimasi perjanjian dipautkan dengan parameter keadilan.

Dengan demikian, jika "traktat" dipahami sebagai perjanjian internasional antarnegara yang melahirkan kewajiban, maka—dalam sintesis yang konsisten dengan rujukan—daya ikat traktat dalam perspektif Islam dapat diletakkan pada prinsip memenuhi janji dan orientasi keadilan, yang berperan sebagai dasar normatif bagi keterikatan dan kepatuhan atas kesepakatan. Hal ini juga koheren dengan pemahaman umum dalam hukum perjanjian internasional bahwa perjanjian yang berlaku mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (pacta sunt servanda) (Bakar, 2014).

3.3. Contoh dalam Siyasah Dauliyah: Akad Aman sebagai Bentuk Perjanjian Perlindungan Lintas Entitas

Dalam perspektif siyasah dauliyah, diplomat yang diutus ke wilayah Islam dapat memperoleh status aman—perlindungan harta dan darah—berdasarkan perjanjian keamanan (akad aman) yang diberikan oleh penguasa Islam selama diplomat tersebut bertugas. Walaupun konteksnya adalah perlindungan dan relasi diplomatik, uraian ini menunjukkan model normatif bahwa otoritas politik Islam dapat membentuk perjanjian lintas entitas, misalnya dengan wakil negara asing, yang menghasilkan konsekuensi perlindungan dan pengakuan status hukum tertentu. Elemen ini memperkuat pembacaan bahwa "traktat" dalam perspektif hukum Islam kontemporer dapat dipahami sebagai akad atau persetujuan lintas-pemerintahan yang menghasilkan hak dan kewajiban tertentu, yang secara normatif mesti dihormati sepanjang berada dalam koridor yang dibenarkan (Zulfikar, 2019).

________________________________________

4. Ratifikasi dan Keterikatan Negara

4.1. Keterikatan melalui Consent to Be Bound dalam Hukum Internasional

Persetujuan negara untuk terikat pada perjanjian (consent to be bound) dapat diekspresikan melalui berbagai cara, misalnya penandatanganan, pertukaran instrumen, ratifikasi, penerimaan (acceptance), persetujuan (approval), atau aksesi, sebagaimana dirujuk ke Konvensi Wina 1969 (Pratiwi, 2020). Selain itu, dijelaskan pula bahwa ratifikasi memiliki dua aspek atau prosedur: internal (domestik) dan eksternal (internasional), di mana keterikatan pada level internasional pada akhirnya terkait tindakan eksternal seperti instrument of ratification (Muhammadin, 2023; Pratiwi, 2020). Bahkan, instrument of ratification dipahami sebagai manifestasi kedaulatan negara untuk menyatakan keterikatan pada perjanjian (Pratiwi, 2020).

Karena itu, frasa "mengikat negara-negara yang meratifikasinya" selaras dengan pernyataan eksplisit bahwa dalam konflik bersenjata yang berbeda dapat berlaku perjanjian internasional yang berbeda, tergantung perjanjian mana yang telah diratifikasi oleh negara yang terlibat, dan juga selaras dengan penegasan bahwa suatu negara terikat pada perjanjian internasional apabila telah menyatakan persetujuan untuk mengikatkan diri—termasuk melalui ratifikasi—sesuai ketentuan perjanjian (Pratiwi, 2020). Dalam kerangka ini, asas pacta sunt servanda berfungsi sebagai justifikasi normatif mengapa setelah suatu perjanjian berlaku, ia mengikat para pihak dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik (Bakar, 2014; Aminoto & Merdekawati, 2015).

4.2. Nuansa: Ratifikasi Bukan Satu-Satunya Jalan Keterikatan

Meskipun ratifikasi sering menjadi mekanisme utama, terutama dalam perjanjian multilateral, rujukan juga menegaskan bahwa keterikatan tidak selalu menuntut ratifikasi: jika perjanjian mensyaratkan cukup dengan penandatanganan, maka penandatanganan dapat membuat perjanjian berlaku dan mengikat. Selain itu, sebagian prinsip atau aturan tertentu dapat berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional sehingga mengikat negara bahkan tanpa ratifikasi suatu instrumen tertentu. Dengan demikian, pernyataan "mengikat negara-negara yang meratifikasinya" adalah benar sebagai kaidah umum tentang kewajiban perjanjian (treaty obligations) berbasis persetujuan, tetapi tidak menutup dua kemungkinan: (i) keterikatan melalui cara selain ratifikasi, bergantung pada klausula perjanjian, dan (ii) keterikatan melalui kebiasaan internasional untuk norma tertentu.

________________________________________

5. Batasan Syariah, Kebutuhan Kajian Substansi, dan Kemungkinan Reservasi

5.1. Uji Kesesuaian dengan Syariah sebagai Prasyarat Kehati-Hatian Normatif

Rujukan tentang relasi hukum internasional dan syariah menekankan adanya potensi "gesekan" antara keduanya, dan karena itu diperlukan keterlibatan otoritas keagamaan—dalam konteks Indonesia: Majelis Ulama Indonesia (MUI)—untuk memberi nasihat kepada pemerintah dalam partisipasi hukum internasional, khususnya dalam treaty-making; termasuk gagasan bahwa perjanjian yang berpotensi bergesekan dengan syariah perlu dikaji dan diberikan rekomendasi dalam konteks ratifikasi (T & Merdekawati, 2013). Sejalan dengan itu, pembahasan tentang praktik adopsi norma hukum lain dalam akad atau perjanjian syariah menyatakan bahwa penerapan ketentuan dari hukum lain dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah (Zulfikar, 2019). Dua rujukan ini, bila disintesis, mendukung posisi bahwa traktat—sebagai perjanjian yang mengikat negara—dapat diterima dalam kerangka hukum Islam dengan syarat substansi dan mekanismenya tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan memenuhi parameter normatif, misalnya keadilan dan pemenuhan janji (T & Merdekawati, 2013; Zulfikar, 2019).

5.2. Reservasi sebagai Teknik Menjaga Kepatuhan Nilai dan Batasannya

Rujukan komparatif mengenai "reservasi" dalam perjanjian internasional menyatakan bahwa negara dapat menggunakan reservasi untuk melindungi kepentingan dan nilai domestiknya; dan dari sudut pandang sistem politik Islam, reservasi dipandang berguna untuk implementasi aturan Islam serta melindungi nilai-nilainya. Pada saat yang sama, ditegaskan bahwa reservasi semestinya tidak bertentangan dengan objek dan tujuan perjanjian. Hal ini relevan untuk "traktat menurut hukum Islam" dalam arti praktis: bila suatu negara Muslim menghadapi klausul traktat yang dipandang bermasalah dari sudut syariah, teknik reservasi atau syarat dapat dipahami sebagai salah satu instrumen untuk tetap berpartisipasi tanpa mengorbankan nilai inti, sepanjang tidak merusak tujuan perjanjian.

________________________________________

6. Implikasi bagi Negara Modern: Keterikatan Internasional versus Keberlakuan Domestik

Rujukan-rujukan yang ada membedakan secara tegas antara keterikatan negara pada level internasional dan keberlakuan langsung di tataran domestik, khususnya di pengadilan. Ditegaskan bahwa dalam praktik Indonesia terdapat pandangan bahwa kekuatan mengikat perjanjian pada prinsipnya berakibat pada negara-negara pihak (contracting states), bukan otomatis pada warga negara, dan bahwa undang-undang pengesahan tidak selalu berarti perjanjian tersebut langsung operasional penuh dalam hukum nasional tanpa proses legislasi atau implementasi lanjutan (Muhammadin, 2023). Bahkan, rujukan lain menyimpulkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, norma hukum internasional dipandang tidak self-executing di pengadilan tanpa implementing legislation, sehingga dalam praktiknya primat berada pada hukum nasional dalam konteks adjudikasi domestik.

Pada saat yang sama, rujukan mengenai Konvensi Wina 1969 menegaskan bahwa hukum nasional tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi kegagalan melaksanakan perjanjian, sebagaimana dirujuk ke prinsip Pasal 27 Konvensi Wina 1969 tentang Internal Law and Observance of Treaties (Susdarwono, 2023). Artinya, meskipun transformasi atau implementasi domestik dapat menjadi persoalan tata negara, kewajiban internasional tetap menuntut pelaksanaan traktat dengan itikad baik pada level hubungan antarnegara (Susdarwono, 2023). Kerangka ini penting dalam membaca "traktat menurut hukum Islam" dalam negara modern: pemenuhan janji dan kewajiban yang lahir dari kesepakatan—yang dalam rujukan diposisikan sebagai dasar kekuatan hukum Islam internasional—harus dioperasionalkan melalui mekanisme negara, baik internal maupun eksternal, yang menghubungkan komitmen internasional dengan perangkat hukum nasional (Muhammadin, 2023; Pratiwi, 2020).

________________________________________

7. Rumusan Definisional: Traktat Menurut Hukum Islam

Berdasarkan kajian di atas, "traktat menurut hukum Islam" dapat dirumuskan secara akademik sebagai berikut:

Pertama, traktat sebagai akad atau perjanjian lintas-otoritas politik: ia dapat dipahami dalam kerangka akad yang mensyaratkan kesepakatan, kecakapan, ketiadaan paksaan, dan tujuan atau objek yang dibenarkan (halal) (Zulfikar, 2019).

Kedua, sumber daya ikatnya ditopang prinsip memenuhi janji dan orientasi keadilan: hukum Islam internasional mengambil kekuatan dari prinsip kemanusiaan umum termasuk memenuhi janji, dan perjanjian yang berdasarkan keadilan berperan dalam pembentukan hukum Islam internasional.

Ketiga, pada level negara modern, keterikatan mengikuti prinsip persetujuan untuk terikat (consent)—sering melalui ratifikasi—sebagaimana mekanisme keterikatan perjanjian internasional; setelah berlaku, ia mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (pacta sunt servanda) (Bakar, 2014; Aminoto & Merdekawati, 2015; Pratiwi, 2020).

Keempat, kepatuhan syariah memerlukan kajian substansi dan dapat diakomodasi dengan reservasi atau syarat dalam batas tidak merusak objek dan tujuan perjanjian, sebagai cara melindungi nilai Islam dalam partisipasi perjanjian (T & Merdekawati, 2013).

Dengan rumusan ini, frasa "perjanjian internasional yang mengikat negara-negara yang meratifikasinya" selaras dengan kerangka umum keterikatan negara pada perjanjian melalui persetujuan untuk terikat, termasuk ratifikasi (Pratiwi, 2020), dan pada saat yang sama dapat dipahami dalam perspektif hukum Islam sebagai bagian dari kewajiban memenuhi janji yang diletakkan dalam horizon keadilan dan kepatuhan normatif syariah (T & Merdekawati, 2013; Zulfikar, 2019).

________________________________________

8. Penutup

Kajian ini menunjukkan bahwa traktat, sebagai instrumen hukum internasional yang mengikat negara-negara yang meratifikasinya, dapat dianalisis dari dua perspektif yang pada dasarnya konvergen: hukum internasional positif dan hukum Islam. Dalam hukum internasional, daya ikat traktat bersumber dari asas pacta sunt servanda yang dikodifikasikan dalam Konvensi Wina 1969, sementara keterikatan negara timbul melalui mekanisme consent to be bound, lazimnya melalui ratifikasi. Dalam hukum Islam, daya ikat yang setara bersumber dari prinsip memenuhi janji dan orientasi keadilan sebagai fondasi normatif siyar.

Perbedaan mendasar antara kedua kerangka tersebut terletak pada landasan normativnya: hukum internasional positif bertumpu pada konsensus antarnegara dan kodifikasi prosedural, sedangkan hukum Islam bertumpu pada kewajiban moral-religius untuk memenuhi janji yang berakar pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun, keduanya sepakat bahwa perjanjian yang sah wajib dilaksanakan dengan itikad baik.

Bagi negara modern seperti Indonesia, kerangka ganda ini menuntut adanya mekanisme yang menjembatani komitmen internasional dengan perangkat hukum nasional, sekaligus membuka ruang bagi keterlibatan otoritas keagamaan dalam proses treaty-making guna memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah melalui instrumen reservasi yang diakui hukum internasional.

________________________________________

Daftar Pustaka

Aminoto, Mr., & Merdekawati, A. (2015). Prospek penempatan perjanjian internasional yang mengikat Indonesia dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 27(1), 82. https://doi.org/10.22146/jmh.15912

Bakar, D. U. M. (2014). Pengujian konstitusional undang-undang pengesahan perjanjian internasional. Yuridika, 29(3). https://doi.org/10.20473/ydk.v29i3.372

Hilda, H. (2013). Kedudukan dan daya mengikat Konvensi Denhaag 1954 tentang perlindungan obyek budaya dalam sengketa bersenjata terhadap pihak-pihak yang bersengketa (Amerika Serikat-Irak) menurut Konvensi Wina 1969 tentang perjanjian internasional. Jurnal Cita Hukum, 1(1). https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2984

Muhammadin, F. M. (2023). Urgensi Majelis Ulama Indonesia membersamai pemerintah dalam hukum internasional. El-Dusturie, 2(1). https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.5344

Pratiwi, D. K. (2020). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang ratifikasi perjanjian internasional. Jurnal Yudisial, 13(1), 1. https://doi.org/10.29123/jy.v13i1.268

Susdarwono, E. T. (2023). Kerjasama pertahanan sebagai bagian diplomasi pertahanan: Pertimbangan, tujuan, prinsip, dan ruang lingkup. Jatijajar Law Review, 1(2). https://doi.org/10.26753/jlr.v1i2.878

T, A. S. Ant. T., & Merdekawati, A. (2013). Konsekuensi pembatalan undang-undang ratifikasi terhadap keterikatan pemerintah Indonesia pada perjanjian internasional. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 24(3), 459. https://doi.org/10.22146/jmh.16120

Zulfikar, A. (2019). Harmonisasi konvensi internasional perlindungan hak pekerja migran dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. https://doi.org/10.31237/osf.io/bprac