01750 - Tort Law Dalam Perspektif Common Law Dan Hukum Islam: Kajian Komparatif Konsep Pertanggungjawaban Perdata

Tort Law in Common Law and Islamic Law Perspectives: A Comparative Study of Civil Liability Concepts

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep tort law dalam tradisi common law dan padanannya dalam Hukum Islam melalui pendekatan perbandingan hukum. Dalam sistem common law, tort law berfungsi sebagai kerangka pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang lahir di luar hubungan kontraktual, dengan negligence sebagai bentuk pertanggungjawaban yang paling dominan dan strict liability sebagai bentuk pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang diadopsi dalam sektor-sektor tertentu. Sementara itu, Hukum Islam mengenal teori dhamān—khususnya dhamān 'udwān/ta'addī—sebagai padanan fungsional tort law, dengan rukun yang meliputi khatha' (kesalahan), dharar (kerugian), dan sababiyyah (kausalitas). Kedua sistem hukum tersebut berorientasi pada pemulihan kerugian korban melalui kompensasi, meskipun terdapat perbedaan dalam hal persyaratan pembuktian kesalahan, bentuk penggantian kerugian, serta ruang yang diberikan bagi mekanisme pemaafan. Kajian ini menegaskan bahwa secara fungsional terdapat irisan konseptual yang signifikan antara tort law common law dan dhamān dalam Hukum Islam, sekaligus menemukan perbedaan mendasar dalam aspek strict liability dan fleksibilitas bentuk remedi.

Kata kunci: tort law, dhamān, common law, Hukum Islam, pertanggungjawaban perdata, negligence, strict liability

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of tort law in the common law tradition and its functional equivalent in Islamic Law through a comparative legal approach. In the common law system, tort law operates as a framework of civil liability for harm arising outside contractual relationships, with negligence as the most dominant form of liability and strict liability as a fault-free liability adopted in certain sectors. Islamic Law, on the other hand, recognizes the theory of dhamān—particularly dhamān 'udwān/ta'addī—as the functional counterpart of tort law, structured around the elements of khatha' (fault), dharar (harm), and sababiyyah (causation). Both legal systems are oriented toward restoring the victim's loss through compensation, although they differ in terms of fault-proof requirements, forms of remedy, and the space accorded to forgiveness mechanisms. This study affirms that there exists a significant conceptual overlap between common law tort and dhamān in Islamic Law, while also identifying fundamental differences regarding strict liability and the flexibility of remedial forms.

Keywords: tort law, dhamān, common law, Islamic Law, civil liability, negligence, strict liability

________________________________________

I. Pendahuluan

Perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata merupakan salah satu konsep sentral yang dijumpai dalam berbagai sistem hukum di seluruh dunia, baik dalam tradisi common law maupun dalam sistem hukum yang bersumber pada nilai-nilai keagamaan seperti Hukum Islam. Meski menggunakan terminologi yang berbeda, kedua tradisi hukum tersebut pada dasarnya sama-sama merespons persoalan yang sangat mendasar: bagaimana hukum memberikan pemulihan kepada pihak yang menderita kerugian akibat tindakan pihak lain yang dianggap salah atau tidak dibenarkan?

Dalam sistem common law yang berkembang di negara-negara Anglo-Saxon, jawaban atas pertanyaan tersebut dikembangkan melalui doktrin tort law atau law of torts, yakni seperangkat aturan yang mengatur tanggung jawab perdata seseorang atas kerugian yang ditimbulkan kepada orang lain di luar konteks hubungan kontraktual. Sementara itu, dalam Hukum Islam, persoalan serupa direspons melalui teori dhamān yang telah dikenal sejak era klasik dan bersumber dari nash Al-Qur'an maupun Al-Hadith.

Kajian komparatif antara kedua sistem hukum ini menjadi relevan, terutama dalam konteks negara-negara yang pluralitas hukumnya mencakup pengaruh common law sekaligus nilai-nilai Hukum Islam, sebagaimana terjadi di Indonesia. Dengan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan memaparkan dan membandingkan konsep tort law dalam tradisi common law dengan konsep dhamān dalam Hukum Islam, mencakup pengertian, unsur-unsur, ruang lingkup kerugian, mekanisme kompensasi, serta titik temu dan titik beda di antara keduanya.

________________________________________

II. Tort Law dalam Tradisi Common Law

2.1 Pengertian Tort Law (Perbuatan Melawan Hukum) dalam Tradisi Common Law

Dalam tradisi Anglo-Saxon atau common law, perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata dikenal sebagai tort, dan bidang yang mengaturnya disebut law of tort (Kurniawan et al., 2024; Yumanto, 2021). Tort dijelaskan sebagai "wrong" (kesalahan/keliru) yang dalam konteks hukum berkembang menjadi kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak (Kurniawan et al., 2024). Dengan demikian, tort law diposisikan sebagai perangkat pertanggungjawaban perdata yang bekerja di luar hubungan kontraktual (Handayani et al., 2019; Kurniawan et al., 2024).

Sebagai bagian dari hukum perdata, law of torts dipahami mewajibkan pelaku "private wrong" untuk memberikan kompensasi kepada korban. Sebagai pembeda konseptual yang penting, kewajiban dalam tort law dipaksakan oleh masyarakat (socially imposed), sedangkan kewajiban dalam hukum perjanjian bersifat "self-imposed", yakni dibebankan sendiri oleh para pihak melalui kesepakatan (Handayani et al., 2019). Penegasan bahwa tort law berorientasi pada kompensasi korban ini konsisten dengan konsepsi "tanggung jawab perdata" sebagai kewajiban membayar kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa yang menimbulkan kerugian (Handayani et al., 2019; Kurniawan et al., 2024).

2.2 Negligence sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Dominan dalam Common Law

Dalam common law, bentuk pertanggungjawaban perdata yang "paling umum dan dominan" adalah negligence (kelalaian) (Fikri, 2022). Terdapat kemiripan analitis antara negligence dan konsep perbuatan melawan hukum (PMH) dalam tradisi civil law, terutama dalam kebutuhan pembuktian unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, dan kausalitas (Fikri, 2022). Negligence dijelaskan melalui rangkaian unsur sebagai berikut: adanya kewajiban kehati-hatian, adanya penyimpangan dari kewajiban tersebut, keterkaitan sebab-akibat secara langsung, dan timbulnya kerugian (Fikri, 2022).

Dengan demikian, dalam kerangka common law, tort law berfungsi sebagai sistem pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang lahir dari pelanggaran standar kehati-hatian dan relasi kausal dengan kerugian (Fikri, 2022; Handayani et al., 2019).

2.3 Strict Liability sebagai "Liability Without Fault" dalam Tradisi Common Law dan Adopsinya

Strict liability dipahami sebagai "liability without fault" atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan (Mth, 2007; Naldo & Purba, 2021; Nugroho, 2022). Dalam konteks sengketa lingkungan hidup di Indonesia, strict liability dirumuskan dalam Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009, dan dimaknai bahwa unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi (Mth, 2007; Nugroho, 2022). Strict liability ditegaskan pula sebagai lex specialis dalam gugatan lingkungan tertentu, di mana penggugat tidak perlu membuktikan kesalahan tergugat (Nugroho, 2022).

Lebih jauh, mekanisme strict liability dalam konstruksi Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 membuat petitum tidak harus menyatakan tergugat "terbukti melanggar hukum" dan hakim tidak perlu mencari bukti atau dalil pelanggaran hukum (Mth, 2007). Ini merupakan gambaran konseptual bahwa fokus pembuktian tidak diletakkan pada kesalahan.

Dari perspektif asal-usul doktrinal, para ahli hukum Indonesia "sepertinya telah sepakat" bahwa strict liability untuk kegiatan atau bahan berbahaya (ultra hazardous activities or substances) berasal dari common law Inggris dan pertama kali diadopsi dalam putusan Rylands v. Fletcher (Mth, 2007). Masuknya strict liability ke dalam hukum Indonesia dikaitkan pula dengan instrumen internasional Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage (CLC) 1969 yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1978 (Mth, 2007). Selain itu, dalam konteks perlindungan konsumen, strict liability juga dijelaskan sebagai bentuk khusus dari tort yang tidak didasarkan pada kesalahan dan "mewajibkan pelaku langsung bertanggung jawab atas kerugian" (Naldo & Purba, 2021).

Dengan demikian, common law tort tidak hanya beroperasi melalui fault-based liability seperti negligence, tetapi juga mengenal strict liability yang kemudian diadopsi dan dipositifkan dalam sektor-sektor tertentu (Mth, 2007; Naldo & Purba, 2021).

________________________________________

III. Tort Law Menurut Hukum Islam: Dhamān, Ta'wīḍ, dan Landasan Anti-Kerugian (Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār)

3.1 Terminologi Dasar: Dhamān sebagai Teori Ganti Rugi/Kompensasi

Dalam perspektif Hukum Islam, konsep yang secara fungsional paling dekat dengan tort law—sebagai rezim kompensasi atas perbuatan salah yang merugikan pihak lain—dijelaskan melalui teori ganti rugi (dhamān) (Natsir & Rachmad, 2018; Toumahuw et al., 2023). Ide dhamān telah disebut sejak awal dalam nash Al-Qur'an dan Al-Hadith, lalu diformulasikan oleh para ulama menjadi berbagai bentuk kompensasi (Natsir & Rachmad, 2018; Toumahuw et al., 2023).

Dalam sejarah terminologi, fuqaha klasik tidak menggunakan istilah modern "mas'ūliyyah madaniyyah" (tanggung jawab perdata) dan "mas'ūliyyah jinā'iyyah" (tanggung jawab pidana). Penggunaan istilah "mas'ūliyyah" pada masa belakangan dipengaruhi oleh karya-karya Barat (Natsir & Rachmad, 2018; Toumahuw et al., 2023). Pernyataan ini penting untuk menempatkan "tort" bukan sebagai istilah asli fiqh, melainkan sebagai padanan analitis terhadap struktur tanggung jawab yang telah ada dalam fiqh ganti rugi (Natsir & Rachmad, 2018; Toumahuw et al., 2023).

Dalam salah satu sumber perbandingan sistem, dhamān dijelaskan sebagai pemenuhan kewajiban berupa kompensasi oleh pihak yang merugikan terhadap hak pihak yang dirugikan, mencakup kerugian material dan immaterial, dan dapat timbul dalam fase pra-kontraktual, kontraktual, maupun pasca-kontraktual (Surahman, 2021). Penjelasan tersebut menguatkan bahwa dhamān berfungsi sebagai payung konsep kompensasi dalam ranah muamalah, yang dalam hukum positif Indonesia sering dihubungkan dengan gugatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum (Arifin, 2016; Surahman, 2021).

3.2 Dua Sebab Utama Dhamān: Pelanggaran Akad dan Pelanggaran Hak

Sumber-sumber fiqh membagi sebab dhamān ke dalam dua kategori besar, yaitu:

1. Dhamān al-'aqd, yakni dhamān yang timbul karena deviasi atau pelanggaran terhadap akad (perjanjian) (Natsir & Rachmad, 2018; Toumahuw et al., 2023).

2. Dhamān 'udwān/ta'addī, yakni dhamān yang timbul karena pelanggaran atau tindakan melawan hak (Natsir & Rachmad, 2018; Toumahuw et al., 2023).

Klasifikasi dua sebab ini ditegaskan secara berulang: dhamān dapat terjadi karena penyimpangan atas akad (dhamān al-'aqd) dan dapat terjadi karena pelanggaran (dhamān 'udwān) (Natsir & Rachmad, 2018; Toumahuw et al., 2023). Rujukan lain dalam kajian kontrak syariah juga menggunakan istilah dhamān al-'aqd untuk beban sanksi atau hak tanggungan akibat tidak melaksanakan kewajiban akad (Qomaro, 2018).

Dengan demikian, "tort" sebagai wrong non-kontraktual paling dekat dengan dhamān 'udwān/ta'addī, sedangkan pelanggaran kontraktual masuk ke dalam cakupan dhamān al-'aqd (Natsir & Rachmad, 2018; Qomaro, 2018; Toumahuw et al., 2023).

3.3 Unsur/Rukun Dhamān yang Paralel dengan Struktur Tort: Kesalahan—Kerugian—Kausalitas

Rukun dhamān dalam sumber-sumber fiqh yang ada dinyatakan meliputi tiga elemen, yaitu:

• Khatha', yakni kesalahan atau keliru, termasuk kecerobohan dan kelalaian;

• Dharar, yakni kerugian atau dampak merugikan; serta

• Sababiyyah, yakni hubungan sebab-akibat atau kausalitas (Natsir & Rachmad, 2018; Toumahuw et al., 2023).

Penegasan rukun ini memberikan struktur yang secara fungsional sejalan dengan kerangka tort law sebagaimana dijelaskan melalui kebutuhan pembuktian "kerugian" dan "kausalitas" dalam analisis perbuatan melawan hukum maupun negligence (Fikri, 2022; Handayani et al., 2019). Meskipun sumber-sumber yang tersedia tidak membangun teori perbandingan mendetail antara dhamān dan common law negligence, elemen-elemen yang ada memungkinkan pemetaan konseptual yang cukup memadai: tindakan salah/khatha', adanya dharar, dan adanya relasi sebab-akibat (Fikri, 2022; Natsir & Rachmad, 2018; Toumahuw et al., 2023).

3.4 Ruang Lingkup Kerugian: Fisik, Material, Jasa, hingga Moral/Reputasi

Rujukan fiqh dhamān menyatakan bahwa dharar atau kerugian dapat terjadi pada aspek fisik, material, benda, maupun jasa, dan juga dapat berupa kerusakan moral-emosional yang disebut dharar adabī, termasuk kerusakan nama baik atau reputasi (Natsir & Rachmad, 2018; Toumahuw et al., 2023). Rumusan ini menegaskan bahwa cakupan kerugian dalam dhamān tidak terbatas pada kerugian kebendaan semata, melainkan juga mengakui dimensi non-material tertentu (moral, emosional, dan reputasi) (Natsir & Rachmad, 2018; Toumahuw et al., 2023).

Dalam kerangka hukum positif Indonesia yang dibandingkan dalam salah satu sumber, kerugian immaterial disebut umum digugat melalui dalil perbuatan melawan hukum (Surahman, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa baik dhamān dalam fiqh maupun tort atau PMH dalam hukum positif sama-sama membuka ruang konseptual bagi klaim non-material, meskipun mekanisme dan bentuk penggantiannya dapat berbeda (Natsir & Rachmad, 2018; Surahman, 2021).

3.5 Standar dan Bentuk Kompensasi: Kesepadanan Kerugian dan Variasi Wujud Penggantian

Sumber-sumber fiqh dhamān menegaskan standar kompensasi: baik dari segi kualitas maupun kuantitas, kompensasi harus serupa atau sepadan dengan kerugian yang diderita korban (Natsir & Rachmad, 2018; Toumahuw et al., 2023). Dalam sumber yang menelaah praktik penyelesaian kompensasi menurut Wahbah al-Zuhaili, ganti rugi ditegaskan harus sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya. Dijelaskan pula bentuk jawābir 'ainiyyah, yakni kompensasi dengan mengembalikan barang itu sendiri atau menggantinya dengan barang yang sama; apabila hal itu tidak memungkinkan, maka penggantian dilakukan dengan uang yang setara nilai kerugian (Arsy & Buana, 2021). Rumusan ini menempatkan restitutio in kind sebagai bentuk yang sangat ditekankan (Arsy & Buana, 2021).

Terdapat nuansa penting dalam sumber perbandingan hukum ekonomi: konsep dhamān dalam hukum ekonomi syariah tidak menyebutkan secara rigid bahwa penggantian harus selalu berupa uang; ganti rugi dapat berupa uang atau jasa, dan bahkan dianjurkan untuk memberi maaf (Surahman, 2021). Ini berbeda dari ringkasan tentang hukum perdata Indonesia yang menyatakan penggantian kerugian "selalu dijumlahkan dengan sejumlah uang" (Surahman, 2021).

Selain itu, terdapat kemungkinan pelipatgandaan ganti rugi pada kasus tertentu, misalnya untuk membuat pelaku jera agar tidak mengulangi perbuatan melawan hukum; contoh yang diberikan adalah pelipatgandaan pada pelaku yang mengambil harta orang lain dan membelanjakannya untuk memperkaya diri (Natsir & Rachmad, 2018). Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam sebagian konstruksi fiqh yang dirujuk, dhamān juga dapat memuat dimensi pemberatan tertentu dalam kasus-kasus khusus (Natsir & Rachmad, 2018).

3.6 Prinsip Normatif: "Tidak Boleh Ada Bahaya dan Saling Membahayakan"

Dalam kajian perlindungan konsumen yang memakai perspektif Islam, dicantumkan sebuah prinsip yang dinisbatkan pada hadis: "Tidak boleh ada tindakan bahaya (rugi) dan membahayakan (merugikan) dalam Islam" (Musahiddinsyah et al., 2020). Prinsip ini berfungsi sebagai justifikasi normatif bahwa tindakan yang menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain harus dicegah dan/atau dipulihkan, selaras dengan orientasi dhamān sebagai kewajiban mengganti kerugian akibat tindakan yang merugikan (Musahiddinsyah et al., 2020; Natsir & Rachmad, 2018; Toumahuw et al., 2023).

Dalam bingkai ini, tort law versi Islam—yakni rezim dhamān 'udwān/ta'addī—dapat dipahami sebagai manifestasi dari norma anti-kerugian tersebut, karena fokusnya adalah memulihkan dampak kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran (Musahiddinsyah et al., 2020; Natsir & Rachmad, 2018; Toumahuw et al., 2023).

________________________________________

IV. Mekanisme Penyelesaian dan Bentuk Kompensasi dalam Praktik Hukum Islam

4.1 Contoh Aceh dan Praktik Perdamaian

Aceh memiliki kekhususan pelaksanaan syariat Islam, termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup yang diatur melalui Qanun Aceh No. 2 Tahun 2011 (Firmanda, 2018). Dalam syariat Islam, dikenal metode penyelesaian perkara seperti diyat, sayam, dan suloh (perdamaian) (Firmanda, 2018). Temuan riset di Aceh menekankan bahwa kebijakan lokal atau kearifan lokal yang "harus diadopsi" dalam penyelesaian sengketa lingkungan mencakup diyat/dheit, sayam, dan suloh (Firmanda, 2018). Walaupun konteksnya berada pada ranah pidana lingkungan, penekanan pada suloh/perdamaian dan mekanisme kompensasi (diyat/dheit) memperlihatkan bagaimana penyelesaian berbasis kompensasi dan rekonsiliasi dapat dipertimbangkan dalam praktik lokal yang mengintegrasikan nilai syariah (Firmanda, 2018).

Dalam studi lain yang menelaah praktik kompensasi akibat kebakaran dari pencurian energi listrik di Gayo Lues, dinyatakan bahwa masyarakat memprioritaskan musyawarah dan perdamaian melalui peradilan adat dalam penyelesaian ganti rugi, dan praktik tersebut dipandang sejalan dengan nilai hukum Islam serta pandangan Wahbah al-Zuhaili (Arsy & Buana, 2021). Studi ini juga menegaskan prinsip bahwa dalam syariat Islam terdapat tanggung jawab mengganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang merugikan orang lain, baik sengaja maupun tidak sengaja (Arsy & Buana, 2021). Pada titik ini, perdamaian (suloh) bekerja sebagai teknik penyelesaian, sedangkan kewajiban ganti rugi bekerja sebagai konsekuensi substantif dari kerugian (Arsy & Buana, 2021; Firmanda, 2018).

4.2 Diyat sebagai Institusi Kompensasi dalam Tradisi Hukum Islam

Kajian tentang ganti rugi dalam konteks Qanun Hukum Acara Jinayat di Aceh menyatakan bahwa dalam fiqh, ganti rugi dikenal dengan nama diyat karena kemiripannya dengan mengganti kerugian, dan diyat dipahami sebagai pengeluaran harta sebagai upaya ganti rugi kepada korban atas perbuatan seseorang baik sengaja maupun tidak sengaja (Asmuni, 2013). Walaupun pembahasan ini berada pada irisan pidana dan acara, ia tetap relevan untuk memahami bahwa tradisi hukum Islam menyediakan institusi kompensasi yang menonjol dalam merespons kerugian—khususnya pada tubuh atau jiwa (Asmuni, 2013)—yang secara konseptual berkelindan dengan ide "remedi" dalam tort law berupa pemulihan melalui kompensasi (Handayani et al., 2019; Natsir & Rachmad, 2018; Toumahuw et al., 2023).

________________________________________

V. Perbandingan Analitis: Tort Law Common Law vs. Dhamān dalam Hukum Islam

5.1 Titik Temu: Orientasi Kompensasi dan Struktur Kerugian-Kausalitas

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, baik tort law sebagai law of torts dalam common law maupun dhamān dalam Hukum Islam sama-sama mengarah pada pemulihan kerugian melalui kompensasi (Handayani et al., 2019; Natsir & Rachmad, 2018; Surahman, 2021). Dalam common law tort, kewajiban kompensasi dipahami sebagai kewajiban akibat "private wrong" dan merupakan kewajiban yang dipaksakan oleh masyarakat (Handayani et al., 2019). Sementara itu, dhamān dipahami sebagai pemenuhan kewajiban ganti rugi oleh pihak yang merugikan terhadap pihak yang dirugikan, meliputi kerugian material dan immaterial (Surahman, 2021), serta dirumuskan dengan rukun yang mencakup kerugian (dharar) dan kausalitas (sababiyyah) (Natsir & Rachmad, 2018; Toumahuw et al., 2023).

Dengan demikian, secara fungsional keduanya beririsan dalam aspek-aspek berikut: adanya peristiwa salah atau violation, adanya kerugian, adanya relasi sebab-akibat, dan adanya konsekuensi kompensasi (Fikri, 2022; Handayani et al., 2019; Natsir & Rachmad, 2018; Toumahuw et al., 2023).

5.2 Titik Beda: Status "Kesalahan" dan Ruang Strict Liability

Dalam sumber-sumber yang tersedia, dhamān dirumuskan memiliki rukun khatha' (kesalahan) sebagai bagian dari struktur yang mengaktifkan kewajiban ganti rugi (Natsir & Rachmad, 2018; Toumahuw et al., 2023). Sebaliknya, dalam kerangka hukum positif yang mengadopsi doktrin strict liability—yang dikaitkan dengan tradisi common law—unsur kesalahan dapat dikesampingkan pada bidang tertentu seperti lingkungan hidup (Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009), sehingga penggugat tidak perlu membuktikan kesalahan sebagai dasar pembayaran ganti rugi (Mth, 2007; Nugroho, 2022). Strict liability disebut berasal dari common law Inggris (Rylands v. Fletcher) dan masuk lewat jalur konvensi tanggung jawab perdata pencemaran minyak (Mth, 2007).

Hal ini menunjukkan perbedaan penekanan yang cukup mendasar: dalam dhamān elemen khatha' tetap menjadi rukun, sedangkan dalam rezim strict liability unsur kesalahan secara normatif memang tidak dituntut pembuktiannya (Mth, 2007; Toumahuw et al., 2023).

Walaupun demikian, terdapat nuansa yang penting dalam kaitannya dengan hukum pidana Islam: prinsip "asas tersalah" dalam Islam menjelaskan bahwa walaupun secara pidana pelaku tidak dibebani pertanggungjawaban, beban ganti kerugian tetap ditanggung pelaku (Neman, 1970). Selain itu, anak kecil sebelum usia tertentu tidak dijatuhi hukuman hudud, qisas, dan ta'zir, tetapi tanggung jawab perdata berupa ganti rugi harta dan jiwa tetap menjadi tanggung jawab mereka (Neman, 1970). Nuansa ini menunjukkan pemisahan konseptual: absennya pertanggungjawaban pidana tidak otomatis menghapus kewajiban kompensasi; namun sumber tersebut tidak merumuskan hal itu sebagai strict liability perdata, melainkan sebagai konsistensi beban ganti rugi meskipun sanksi pidana tidak dijatuhkan (Neman, 1970).

5.3 Titik Beda: Bentuk Penggantian (Uang vs. Non-Uang) dan Ruang Pemaafan

Sumber perbandingan hukum ekonomi menyatakan bahwa dalam hukum perdata Indonesia ganti rugi selalu dijumlahkan dengan uang, sedangkan dalam hukum ekonomi syariah konsep dhamān tidak mensyaratkan penggantian harus berupa uang; dapat berupa uang atau jasa, dan bahkan dianjurkan memaafkan pihak yang merugikan (Surahman, 2021). Sementara itu, sumber lain yang mengacu pada Wahbah al-Zuhaili menekankan bentuk kompensasi berupa pengembalian atau penggantian barang yang sama (jawābir 'ainiyyah), atau penggantian uang setara jika diperlukan (Arsy & Buana, 2021).

Kombinasi rujukan ini menegaskan bahwa "remedi" dalam dhamān sebagai tort versi Islam lebih fleksibel dalam bentuknya dibanding ringkasan "selalu uang" dalam sistem perdata Indonesia yang dibandingkan (Arsy & Buana, 2021; Surahman, 2021). Fleksibilitas ini relevan ketika "tort" dipahami sebagai instrumen pemulihan yang dapat mengambil bentuk natura, uang, atau cara lain yang sepadan (Arsy & Buana, 2021; Surahman, 2021).

________________________________________

VI. Penutup

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, tort law dalam common law merupakan sistem pertanggungjawaban perdata atas "private wrong" yang tidak bersumber dari kontrak, dengan orientasi utama pada kompensasi korban; dan di dalamnya negligence dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dominan (Fikri, 2022; Handayani et al., 2019; Kurniawan et al., 2024). Di sisi lain, "tort law menurut Hukum Islam" dapat disintesiskan melalui teori dhamān, khususnya dhamān 'udwān/ta'addī untuk pelanggaran yang merugikan pihak lain, dengan rukun khatha', dharar, dan sababiyyah, serta cakupan kerugian yang mencakup dimensi fisik, material, jasa, dan moral/reputasi (Natsir & Rachmad, 2018; Toumahuw et al., 2023).

Dalam aspek remedi, sumber-sumber yang ada menunjukkan prinsip kesepadanan kerugian dengan kemungkinan penggantian berbentuk barang, uang setara, jasa, serta adanya ruang pemaafan (Arsy & Buana, 2021; Natsir & Rachmad, 2018; Surahman, 2021). Adapun dalam common law dan adopsinya pada sektor tertentu, strict liability menegaskan model pertanggungjawaban tanpa pembuktian kesalahan—yang dalam sumber-sumber yang ada dihubungkan dengan tradisi common law (Rylands v. Fletcher) dan dipositifkan dalam hukum lingkungan Indonesia (Mth, 2007; Nugroho, 2022).

Secara keseluruhan, kajian komparatif ini menegaskan bahwa kedua sistem hukum memiliki irisan fungsional yang signifikan dalam hal orientasi kompensatoris dan struktur kerugian-kausalitas, namun berbeda secara mendasar dalam hal persyaratan pembuktian kesalahan dan fleksibilitas bentuk remedi. Pemahaman atas persamaan dan perbedaan ini relevan bagi pengembangan hukum yang lebih komprehensif, khususnya dalam konteks sistem hukum pluralistik seperti Indonesia.

________________________________________

Daftar Pustaka

Arifin, D. A. (2016). Kajian yuridis tanggung jawab perdata rumah sakit akibat kelalaian dalam pelayanan kesehatan. Jurnal Idea Hukum, 2(1). https://doi.org/10.20884/1.jih.2016.2.1.31

Arsy, M. F., & Buana, A. P. (2021). Tanggung jawab pengembang terhadap kualitas bangunan yang telah terjual di Kota Makassar. Pleno Jure, 10(1), 1–8. https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i1.528

Asmuni, A. (2013). Teori ganti rugi dalam perspektif hukum Islam. Jurnal Hukum dan Peradilan, 2(1), 45. https://doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.45-66

Fikri, M. A. A. (2022). Implementation of hospital absolute responsibility in health services in Indonesia. Indonesian State Law Review (ISLRev), 5(1), 22–28. https://doi.org/10.15294/islrev.v5i1.47458

Firmanda, H. (2018). Hakikat ganti rugi dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum perdata Indonesia. Jurnal Hukum Respublica, 16(2), 236–251. https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1438

Handayani, E. P., Arifin, Z., & Virdaus, S. (2019). Liability without fault dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia. Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata, 4(2), 1. https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.74

Kurniawan, M., Suhendro, S., & Yetti, Y. (2024). Tanggung jawab perdata perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap pembukaan lahan dengan pembakaran. South East Asia Law Aspect, 1(1), 28–34. https://doi.org/10.61761/seala.1.1.28-34

Mth, A. (2007). Teori ganti rugi (dhaman) perspektif hukum Islam. Millah: Journal of Religious Studies, 6(2), 97–120. https://doi.org/10.20885/millah.vol6.iss2.art7

Musahiddinsyah, T., Sanusi, S., & Yani, T. A. (2020). Pengelolaan yayasan menurut asas keterbukaan dan akuntabilitas (Studi pada yayasan kemanusiaan di Aceh). Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 8(1), 127. https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.681

Naldo, R. A. C., & Purba, M. (2021). Pertanggungjawaban mutlak sebab kebakaran lahan perkebunan mengakibatkan ancaman serius. Fiat Iustitia: Jurnal Hukum, 79–92. https://doi.org/10.54367/fiat.v2i1.1429

Natsir, M., & Rachmad, A. (2018). Penetapan asas kearifan lokal sebagai kebijakan pidana dalam pengelolaan lingkungan hidup di Aceh. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 7(4), 468. https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i04.p05

Neman, H. A. (1970). Pertanggungjawaban hukum wali tidak melaksanakan kewajiban pada anak di bawah perwaliaannya. Jurnal Ilmu Hukum Alethea, 4(2), 147–164. https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no2.p147-164

Nugroho, E. R. (2022). Characteristics of distinguishing elements in the case of default and fraud in contracts. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 24(1), 1. https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.11050

Qomaro, G. W. (2018). Manifestasi konsep ta'āwun dalam zaakwaarneming perspektif hukum perikatan. Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah, 5(1). https://doi.org/10.21107/ete.v5i1.4594

Surahman, Mhd. A. A. (2021). Tanggung jawab perusahaan atas perbuatan karyawan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain (Studi putusan No. 206/PDT/2014/PT.SBY). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. https://doi.org/10.55357/is.v2i3.183

Toumahuw, B. N., Wijaya, A. U., & Widianto, R. M. (2023). Tanggung jawab rumah sakit terhadap kelalaian malpraktik. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, 1(2), 57–68. https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.84

Yumanto, B. (2021). Memahami konsep dan subjek pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP. Scientax, 3(1), 159–188. https://doi.org/10.52869/st.v3i1.250