01749 - Titel Eksekutorial: Irah-Irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Putusan Pengadilan dan Akta Tertentu sebagai Dasar Kekuatan Eksekutorial

Abstrak

Artikel ini mengkaji fungsi irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam sistem peradilan Indonesia, baik sebagai syarat formil putusan maupun sebagai landasan titel eksekutorial pada akta-akta tertentu. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis literatur, kajian ini menelaah tiga dimensi utama: (1) dimensi prosedural-positif yang mengaitkan irah-irah dengan keabsahan formal putusan dan konsekuensi "batal demi hukum"; (2) dimensi eksekutorial-instrumental yang melekatkan kekuatan eksekusi pada sertifikat jaminan fidusia, hipotek, hak tanggungan, dan grosse akta pengakuan utang; serta (3) dimensi etik-religius yang menempatkan putusan dalam kerangka pertanggungjawaban Ketuhanan. Hasil kajian menunjukkan bahwa irah-irah berfungsi ganda: sebagai atribut formil yang menautkan dokumen pada daya paksa eksekusi, sekaligus sebagai atribut nilai yang mengikat putusan pada standar moral Ketuhanan. Kajian ini juga mengidentifikasi ketegangan antara titel eksekutorial sebagai instrumen formal dengan keadilan substantif yang dituju, termasuk pembatasan implementasi pascaputusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks jaminan fidusia. Disimpulkan bahwa penguatan keadilan berbasis Ketuhanan tidak cukup bergantung pada redaksi irah-irah semata, melainkan juga pada desain prosedur, interpretasi, dan integritas pelaksana hukum.

Kata Kunci: titel eksekutorial; irah-irah; kekuatan eksekutorial; keadilan berdasarkan Ketuhanan; jaminan kebendaan

________________________________________

Abstract

This article examines the function of the irah-irah phrase "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (For Justice Based on the One Almighty God) within the Indonesian judicial system, both as a formal requirement of court decisions and as the basis of executorial title in certain legal instruments. Employing a juridical-normative approach and literature analysis, this study explores three principal dimensions: (1) the procedural-positive dimension, which links irah-irah to the formal validity of decisions and the consequence of nullity by operation of law; (2) the executorial-instrumental dimension, which attaches executorial force to fiduciary security certificates, mortgages, land encumbrances, and notarial acknowledgment of debt deeds; and (3) the ethical-religious dimension, which situates judicial decisions within a framework of divine accountability. The findings reveal that irah-irah serves a dual function: as a formal attribute connecting legal documents to coercive enforcement power, and as a value attribute binding decisions to divine moral standards. The study further identifies tensions between the executorial title as a formal instrument and the substantive justice it seeks to achieve, including implementation constraints following the Constitutional Court's ruling on fiduciary security enforcement. It is concluded that strengthening justice grounded in divine values cannot rest on the irah-irah inscription alone, but must equally depend on procedural design, legal interpretation, and the integrity of law enforcers.

Keywords: executorial title; irah-irah; executorial force; justice based on divinity; security rights

________________________________________

1. Pendahuluan

Sistem peradilan di setiap negara tidak pernah berdiri dalam ruang yang hampa nilai. Ia selalu memancarkan asas-asas yang menjadi jiwa dari keseluruhan bangunan hukum yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, salah satu asas yang paling fundamental dan sekaligus paling khas adalah asas "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang diwujudkan secara nyata melalui pencantuman irah-irah pada kepala setiap putusan pengadilan.

Irah-irah bukan sekadar formalitas redaksional. Ia merupakan simbol pertanggungjawaban ganda: secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara horizontal kepada manusia serta masyarakat. Lebih dari itu, dalam perkembangan hukum positif Indonesia, frasa tersebut telah berkembang menjadi penanda kekuatan eksekutorial pada berbagai instrumen hukum di luar putusan pengadilan, seperti sertifikat jaminan fidusia, sertifikat hak tanggungan, sertifikat hipotek, dan grosse akta pengakuan utang.

Persoalan yang kemudian muncul adalah: sejauh mana irah-irah sebagai titel eksekutorial benar-benar mampu menjamin tidak hanya kepastian hukum secara formal, tetapi juga keadilan substantif yang menjadi tujuan hukum? Pertanyaan ini semakin relevan pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi eksekusi sepihak dalam jaminan fidusia, serta dalam berbagai praktik perlawanan hukum yang tetap muncul meskipun titel eksekutorial telah tercantum.

Artikel ini bertujuan mengkaji secara mendalam fungsi, kedudukan, dan implikasi irah-irah sebagai titel eksekutorial dalam sistem hukum Indonesia, termasuk perspektif hukum Islam yang menjadi salah satu pilar nilai dalam bingkai "Ketuhanan Yang Maha Esa."

________________________________________

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode analisis literatur (library research). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mensintesis berbagai pandangan dalam literatur untuk membangun argumentasi yang komprehensif mengenai kedudukan irah-irah sebagai titel eksekutorial dalam hukum Indonesia.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1. Irah-Irah sebagai Kepala Putusan dan Dasar Etik-Religius Peradilan Indonesia

Dalam sistem peradilan Indonesia, frasa irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" diposisikan sebagai kepala putusan yang merepresentasikan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sebagaimana diuraikan dalam berbagai kajian yang menautkannya dengan ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009), khususnya bahwa peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Amarini, 2019; Jayadi, 2018; Samosir, 2019; Siregar, 1979; Sukadi, 2020). Literatur juga menghubungkan asas tersebut dengan Pasal 29 UUD 1945 (negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa) sebagai fondasi konstitusional dimensi Ketuhanan dalam praktik peradilan (Aisyah, 2018; Amarini, 2019; Jayadi, 2018; Samosir, 2019; Siregar, 1979).

Dengan demikian, irah-irah tidak sekadar dipahami sebagai formalitas redaksional, melainkan sebagai simbol pertanggungjawaban putusan kepada Tuhan (vertikal) dan kepada manusia/masyarakat (horizontal) (Amarini, 2019; Hamang, 2016; Rais, 2017; Yamin et al., 2022).

Sejalan dengan itu, sejumlah penulis menegaskan bahwa irah-irah mengandung konsekuensi etik-profesional: hakim dipandang memikul tanggung jawab batiniah dan spiritual untuk menegakkan keadilan karena putusan "diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa" (Legowo & Taufiq, 2023; S, 2023; Siregar, 1979; Yamin et al., 2022). Dalam kerangka ini, frasa "Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dipahami sebagai penanda bahwa hakim tidak hanya bekerja "demi hukum/undang-undang" melainkan juga merumuskan dan menegakkan keadilan sebagai nilai, termasuk nilai religius (Farkhani, 2018; Hidayat, 2016; Legowo & Taufiq, 2023). Beberapa kajian bahkan menyebut frasa tersebut sebagai "sumpah" dan pagar moral agar putusan tidak lepas dari akuntabilitas Ketuhanan (Hamang, 2016; Hamimah, 2019; S, 2023).

3.2. Validitas Formal Putusan: Irah-Irah dan Konsekuensi "Batal Demi Hukum"

Dalam beberapa sumber, dicantumkannya irah-irah di kepala putusan diperlakukan sebagai syarat formal yang berdampak pada keabsahan putusan. Sukadi menyatakan bahwa tidak tercantumnya rumusan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dapat berakibat putusan "batal demi hukum" dan eksistensinya tidak diakui keabsahannya (Sukadi, 2020). Jayadi juga menegaskan konsekuensi serupa: putusan yang tidak berdasar atau berkepala irah-irah itu dipandang berkonsekuensi "batal demi hukum" (Jayadi, 2018). Dalam konteks hukum acara pidana, beberapa kajian mengaitkan kewajiban kepala putusan tersebut dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang mensyaratkan kepala putusan memuat frasa "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Imanullah, 2016; Kusumawardhani, 2020; Samosir, 2019).

Literatur juga menjelaskan makna "batal demi hukum" dalam konteks ketidakpatuhan pada syarat formal KUHAP, yakni putusan dianggap tidak pernah ada (never existed) apabila tidak memenuhi syarat-syarat Pasal 197 ayat (1) KUHAP (Imanullah, 2016). Rifai menegaskan bahwa KUHAP tidak memberikan penjelasan eksplisit istilah "batal demi hukum," tetapi ketentuan "batal demi hukum" dalam KUHAP mengarahkan pada pengertian perbuatan atau produk hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kusumawardhani, 2020).

Dengan demikian, dalam perspektif dogmatik prosedural yang ditampilkan sumber-sumber tersebut, irah-irah berfungsi sebagai syarat formil yang berkonsekuensi pada keberlakuan putusan, sekaligus sebagai penanda bahwa proses peradilan harus berada dalam horizon nilai Ketuhanan (Imanullah, 2016; Jayadi, 2018; Kusumawardhani, 2020; Sukadi, 2020).

3.3. Definisi Operasional Titel Eksekutorial dan Relasinya dengan Irah-Irah

3.3.1. Titel Eksekutorial sebagai "Kekuatan untuk Dilaksanakan"

Dalam praktik hukum Indonesia, "titel eksekutorial" umumnya dipahami sebagai kualitas suatu putusan, akta, atau sertifikat tertentu yang memungkinkan pelaksanaan eksekusi. Sejumlah rujukan menegaskan bahwa kekuatan eksekutorial itu ditandai oleh adanya irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," sehingga dokumen tertentu dipersamakan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan memiliki daya eksekusi (Karomah, 2020; Kusyandi & Yamin, 2023; Maulana & Pujiyono, 2021; Siregar, 2017).

Misalnya, dalam konteks hipotek kapal, Yasin menyatakan bahwa apabila pada grosse akta hipotek tercantum "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," maka pada hipotek "melekat kekuatan eksekutorial" karena dipersamakan dengan putusan hakim berkekuatan hukum tetap (Kusyandi & Yamin, 2023). Dalam konteks fidusia, Utomo dkk. menyatakan bahwa irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" pada akta atau sertifikat fidusia membawa konsekuensi bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan mempunyai kekuatan eksekutorial (Siregar, 2017). Putra dalam kajian Aceh juga menyatakan bahwa konsekuensi irah-irah tersebut adalah kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dan apabila tidak ada kesepakatan maka pelaksanaan eksekusi dilakukan melalui pengadilan seperti eksekusi putusan inkracht (Maulana & Pujiyono, 2021).

3.3.2. Ruang Lingkup "Akta Tertentu" yang Memiliki Irah-Irah dan Daya Eksekusi

Sumber-sumber yang tersedia menyebut beberapa kategori instrumen yang memuat irah-irah dan diasosiasikan dengan daya eksekutorial, terutama dalam ranah jaminan kebendaan dan instrumen grosse:

a. Sertifikat Jaminan Fidusia

Sertifikat jaminan fidusia dikaitkan dengan kekuatan eksekutorial setara putusan inkracht (Siregar, 2017). Selain itu, dibahas pula bahwa pascaputusan Mahkamah Konstitusi terkait eksekusi fidusia, eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak dalam keadaan tertentu meskipun ada sertifikat fidusia (Maulana & Pujiyono, 2021; Siregar, 2017).

b. Sertifikat Jaminan Hipotek dan Hak Tanggungan

Zahro dkk. secara eksplisit menyatakan bahwa dalam sertifikat jaminan hipotek, sertifikat jaminan hak tanggungan, dan sertifikat jaminan fidusia terdapat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," dan karenanya mekanisme titel eksekutorial dipahami tidak memerlukan kesepakatan lagi dari debitur pada tahap eksekusi (Karomah, 2020).

c. Grosse Akta Pengakuan Utang Notariil

Gede dkk. menyatakan bahwa grosse akta pengakuan utang merupakan akta otentik—bukan putusan pengadilan—yang memiliki titel eksekutorial. Keistimewaannya dikaitkan dengan adanya frasa "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga dipersamakan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (Sujatnika, 2018).

Namun, penting dicatat adanya nuansa dan ketegangan dalam literatur. Gede dkk. sekaligus menekankan bahwa irah-irah eksekutorial pada grosse akta pengakuan utang "tidak mempunyai kekuatan eksekutorial langsung," karena pelaksanaan eksekusinya tetap "diperlukan penetapan dari pengadilan" sebagai legalitas eksekusi (Sujatnika, 2018). Nuansa ini menunjukkan bahwa, meskipun irah-irah dipahami melekatkan kualitas "titel," prosedur eksekusi dalam praktik—setidaknya menurut analisis tersebut—tetap berorientasi pada fiat atau penetapan pengadilan untuk pelaksanaan paksa (Sujatnika, 2018). Dengan kata lain, literatur yang tersedia tidak sepenuhnya seragam: ada penekanan pada "kesetaraan kekuatan" dengan putusan inkracht (Kusyandi & Yamin, 2023; Siregar, 2017), tetapi ada pula penegasan perlunya penetapan pengadilan untuk eksekusi grosse (Sujatnika, 2018).

3.4. Fungsi Eksekutorial Irah-Irah dalam Sengketa: Efektivitas dan Potensi Perlawanan

Walaupun titel eksekutorial diasosiasikan dengan kemudahan eksekusi, beberapa sumber menekankan bahwa mekanisme tersebut tetap dapat memunculkan upaya hukum atau resistensi. Zahro dkk. menyatakan bahwa eksekusi dalam konteks lelang sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui parate eksekusi, titel eksekutorial, atau penjualan di bawah tangan; tetapi terhadap mekanisme tersebut debitur masih dapat menempuh upaya hukum berupa pembatalan lelang atau perlawanan atau bantahan, maupun gugatan pada penjualan bawah tangan. Situasi ini dinilai kurang efektif serta tidak memenuhi tujuan hukum dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud (Karomah, 2020). Dengan demikian, walau titel eksekutorial diposisikan "mempercepat" akses eksekusi, literatur ini menekankan adanya realitas litigasi lanjutan yang dapat menghambat efektivitas (Karomah, 2020).

Dalam ranah fidusia, Utomo dkk. membahas bahwa pemegang jaminan fidusia (kreditur) pascaputusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 15 UU Fidusia tidak boleh melakukan penarikan paksa sepihak; eksekusi harus didasarkan pada penentuan "cidera janji" yang tidak dapat ditetapkan sepihak oleh kreditur (Siregar, 2017). Rozi dan Jamilah juga menekankan bahwa pascaPutusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 terdapat kekhawatiran hilangnya "hal istimewa" berupa kekuatan titel eksekutorial dalam praktik eksekusi fidusia (Fitri & Mannas, 2018). Sumber-sumber ini menunjukkan bahwa di bidang fidusia, kekuatan eksekutorial yang secara tekstual dilekatkan pada sertifikat masih berada dalam lanskap perdebatan dan pembatasan implementasi melalui tafsir konstitusional (Fitri & Mannas, 2018; Siregar, 2017).

3.5. Perspektif Hukum Islam: Landasan Normatif "Keadilan" dan Pertanggungjawaban Ketuhanan

3.5.1. Keadilan sebagai Tujuan dan Nilai yang Berakar pada Ketuhanan

Dalam literatur yang tersedia, hukum Islam diposisikan menjadikan keadilan sebagai maksud utama syariat. Hamang menyatakan bahwa salah satu maksud utama syariat Islam ialah terwujudnya keadilan dalam lalu lintas hukum umat manusia dan bahwa hakim dituntut melakukan upaya-upaya untuk menopang tercapainya putusan yang adil (Cholidah, 2023). Dalam kerangka normatif Islam, sejumlah sumber mengutip atau merujuk dasar Al-Qur'ani tentang kewajiban menegakkan keadilan; misalnya Azhary mengutip QS. An-Nisaa ayat 135 tentang menjadi penjaga keadilan tanpa pandang bulu (Alam & Juaningsih, 2022), dan Fasial mengutip prinsip Al-Qur'ani tentang menyampaikan amanat dan menetapkan hukum dengan adil (QS. An-Nisa: 58) (Rifai & Kartini, 2023). Hal ini selaras dengan pandangan bahwa "keadilan berdasarkan Ketuhanan" dipahami sebagai keadilan yang juga merujuk tuntunan Tuhan, bukan semata "tuntunan undang-undang" (Azizah et al., 2023; Farkhani, 2018; Mataheru et al., 2024).

Dalam konteks Indonesia, beberapa sumber menyebut bahwa karena Indonesia berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, pendekatan religius dalam berhukum dipandang relevan. Karomah menegaskan bahwa pendekatan religius berarti berpedoman pada "tuntunan Tuhan" dalam penegakan hukum pidana positif, dan mengkritik kondisi ketika aparat hanya memahami keadilan berdasarkan tuntunan undang-undang tetapi tidak memahami tuntunan Tuhan (Mataheru et al., 2024). Kusumawardhani juga menekankan bahwa keadilan "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" bukan hanya memperhatikan tuntunan undang-undang tetapi juga tuntunan Tuhan YME, dan iman serta takwa dipandang membimbing kemampuan berlaku adil (Azizah et al., 2023). Dengan demikian, perspektif "Islam" yang muncul dalam sumber-sumber ini terutama hadir sebagai kerangka etik-normatif: keadilan yang dituju tidak boleh terlepas dari dimensi Ketuhanan (Azizah et al., 2023; Cholidah, 2023; Mataheru et al., 2024).

3.5.2. Peradilan Agama: "Bismillahirrahmanirrahim" dan Irah-Irah sebagai Penegasan Religius-Formal

Khusus pada Peradilan Agama, Hamang mengutip ketentuan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 57 yang menyatakan: (i) peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA," dan (ii) tiap penetapan dan putusan dimulai dengan "BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM" diikuti "DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA," yang dimaknai bahwa proses sidang harus dijiwai nilai Tuhan Yang Maha Adil (Cholidah, 2023). Hidayat juga menyebut bahwa putusan lembaga peradilan dalam konteks Pengadilan Agama wajib mencantumkan "bismillāhirrahmānirrahīm" dan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Ali, 1992). Aisyah menegaskan bahwa hakim Pengadilan Agama tidak hanya memantapkan kepastian hukum tetapi juga mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan, dan tanggung jawab hakim juga bersifat batiniah karena putusan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Siregar, 1979).

Dengan demikian, dalam literatur yang tersedia, "titel" dan "kepala putusan" dalam konteks peradilan Islam di Indonesia tidak dilepaskan dari dua hal yang berjalan bersama: (a) formalitas hukum acara berupa kewajiban redaksional, dan (b) substansi religius berupa spiritual accountability. Kombinasi ini ditampilkan sebagai ciri khas peradilan Indonesia yang "ber-Ketuhanan" dan berbeda dari model sekuler dalam arti adanya dimensi ilahiah pada putusan (Amarini, 2019; Azizah et al., 2023; Cholidah, 2023).

3.6. Sintesis: Titel Eksekutorial menurut Hukum Islam dalam Konteks Indonesia sebagai Pertautan Legitimasi Eksekusi dan Legitimasi Moral

Berdasarkan sumber-sumber yang ada, "titel eksekutorial menurut hukum Islam" paling tepat dipahami bukan sebagai kategori murni fikih klasik yang berdiri sendiri, melainkan sebagai konstruksi hukum Indonesia yang memuat dan mengekspresikan nilai religius (Ketuhanan) yang kompatibel dengan etika keadilan dalam Islam. Kesimpulan ini dapat disusun dari tiga lapis argumentasi yang konsisten di berbagai rujukan:

Pertama, lapis prosedural-positif. Irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" diwajibkan dalam putusan dan dikaitkan dengan syarat formal KUHAP serta dapat berkonsekuensi "batal demi hukum" apabila tidak dipenuhi (Imanullah, 2016; Jayadi, 2018; Kusumawardhani, 2020; Sukadi, 2020).

Kedua, lapis eksekutorial-instrumental. Frasa yang sama disebut melekat pada sertifikat atau akta tertentu—fidusia, hipotek atau hipotek kapal, hak tanggungan, dan grosse pengakuan utang—dan dipahami memberi kualitas eksekutorial atau mempersamakan dokumen dengan putusan inkracht (Karomah, 2020; Sujatnika, 2018). Namun, terdapat nuansa bahwa pada grosse pengakuan utang, eksekusi tetap memerlukan penetapan pengadilan menurut salah satu analisis (Sujatnika, 2018).

Ketiga, lapis etik-religius (Islamic moral reasoning). Putusan "atas nama Tuhan" dipahami mengikat tanggung jawab hakim secara vertikal; keadilan dalam Islam dipandang bersumber dari perintah Tuhan dan wajib ditegakkan tanpa diskriminasi; Peradilan Agama menegaskan dimensi ini melalui "Bismillahirrahmanirrahim" dan irah-irah (Ali, 1992; Cholidah, 2023; Rifai & Kartini, 2023; Siregar, 1979).

Dari sintesis tersebut, irah-irah yang sama berfungsi ganda: (i) sebagai atribut formil yang menautkan dokumen atau putusan pada daya paksa eksekusi, dan (ii) sebagai atribut nilai yang menautkan putusan pada standar moral Ketuhanan yang dalam kerangka Islam dipahami sebagai tuntunan keadilan Tuhan (Azizah et al., 2023; Cholidah, 2023; Karomah, 2020; Mataheru et al., 2024). Dalam bahasa lain, "titel eksekutorial" yang bertumpu pada irah-irah dapat dibaca sebagai mekanisme agar tindakan eksekusi yang bersifat koersif tetap diikat oleh klaim legitimasi moral-religius bahwa ia dijalankan demi keadilan dan dalam pertanggungjawaban Ketuhanan (Ali, 1992; Azizah et al., 2023; Hamang, 2016; Yamin et al., 2022).

3.7. Catatan Kritis: Potensi Problem antara Formalitas Titel dan Keadilan Substantif

Sumber-sumber yang tersedia juga membuka ruang kritik bahwa pencantuman irah-irah tidak otomatis menjamin terwujudnya keadilan substantif. Beberapa kajian menekankan bahwa irah-irah harus dipandang sebagai komitmen atau sumpah dan bukan simbol semata (Hamimah, 2019; Hidayat, 2016), dan bahwa praktik peradilan dapat menghadapi problem ketika putusan tidak mencerminkan keadilan bagi pihak yang berperkara (Samosir, 2019; Vargholy, 2023).

Dalam konteks eksekusi jaminan, Zahro dkk. menunjukkan bahwa walau ada mekanisme titel eksekutorial, praktik perlawanan atau bantahan dan pembatalan dapat mengurangi efektivitas dan tujuan perlindungan hukum (Karomah, 2020). Dalam konteks fidusia, pembacaan Putusan MK yang dibahas Utomo dkk. menunjukkan pembatasan eksekusi sepihak meski sertifikat memuat titel eksekutorial, sehingga relasi "titel—eksekusi otomatis" menjadi tidak sederhana (Siregar, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa penguatan keadilan berbasis Ketuhanan yang dimaksud irah-irah tidak hanya bergantung pada redaksi, tetapi juga pada desain prosedur, interpretasi, dan integritas pelaksana (Azizah et al., 2023; Rais, 2017; Siregar, 2017; Yamin et al., 2022).

________________________________________

4. Penutup

4.1. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut.

Pertama, irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" bukan sekadar formalitas redaksional, melainkan mengandung tiga dimensi sekaligus: dimensi prosedural-positif sebagai syarat formil keabsahan putusan, dimensi eksekutorial-instrumental sebagai penanda kekuatan eksekusi pada akta dan sertifikat tertentu, serta dimensi etik-religius sebagai penegasan pertanggungjawaban hakim secara vertikal kepada Tuhan.

Kedua, dalam ranah jaminan kebendaan, irah-irah yang tercantum pada sertifikat fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan grosse akta pengakuan utang memberikan kualitas titel eksekutorial yang mempersamakannya dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Namun demikian, terdapat nuansa dalam literatur bahwa pada grosse akta pengakuan utang eksekusi tetap memerlukan penetapan pengadilan, dan dalam fidusia pasca-Putusan MK eksekusi sepihak tidak dapat dilakukan begitu saja.

Ketiga, dalam perspektif hukum Islam, titel eksekutorial yang berpijak pada irah-irah paling tepat dipahami sebagai konstruksi hukum Indonesia yang mengekspresikan nilai Ketuhanan yang kompatibel dengan etika keadilan Islam, bukan sebagai kategori fikih klasik yang mandiri.

Keempat, pencantuman irah-irah tidak otomatis menjamin keadilan substantif. Penguatan keadilan berbasis Ketuhanan yang dimaksud irah-irah mensyaratkan desain prosedur yang baik, interpretasi yang konsisten, dan integritas para pelaksana hukum.

4.2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, disarankan agar pembuat kebijakan dan praktisi hukum tidak hanya memandang irah-irah sebagai formalitas belaka, tetapi menjadikannya sebagai komitmen substantif dalam setiap tahap penegakan hukum. Di samping itu, diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih jelas terkait mekanisme eksekusi titel eksekutorial—khususnya pascaputusan Mahkamah Konstitusi—agar kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak dapat terwujud secara bersamaan.

________________________________________

Daftar Pustaka

Aisyah, N. (2018). Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 5(1), 73. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5665

Alam, F. S., & Juaningsih, I. N. (2022). Problematika Penyeragaman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Kaitannya Dengan Konsep Divine Justice Di Indonesia. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i, 9(6), 1983–1992. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.29243

Ali, H. M. D. (1992). Sikap Negara dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum bagi Warga Negara dan Pelaksanaan UU Perkawinan yang Berlaku. Jurnal Hukum & Pembangunan, 22(2), 128. https://doi.org/10.21143/jhp.vol22.no2.370

Amarini, I. (2019). Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Putusan Hakim. Kosmik Hukum, 19(1). https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4085

Azizah, F. N., Kholifah, N., & Farhani, A. (2023). Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i, 10(2), 661–682. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32137

Cholidah, D. (2023). Peran Hakim Dalam Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai Pemenuhan Kepercayaan Publik. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i, 10(2), 627–646. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32134

Farkhani, F. F. (2018). Hukum Transendental dalam Putusan Pengadilan Negeri Purworejo: Analysis Content Putusan Nomor: 61/Pid.B/2011/PN.Pwr. Law and Justice, 3(1), 44–55. https://doi.org/10.23917/laj.v3i1.6149

Fitri, D., & Mannas, Y. A. (2018). Penyelesaian Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama dalam Kaitannya dengan Kewenangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan. Adhaper Jurnal Hukum Acara Perdata, 4(1), 1. https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i1.61

Hamang, M. N. (2016). Beberapa Upaya Hukum bagi Hakim dalam Sidang Pengadilan dalam Rangka Putusan dan Penetapan Hukum yang Adil Menurut Syariat Islam (Perspektif Hadis Nabi SAW). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 1(2). https://doi.org/10.30984/as.v1i2.201

Hamimah, S. (2019). Prinsip-Prinsip Negara Hukum dalam Al-Quran dan As-Sunah dan Implementasinya di Indonesia. Jurnal Akta Yudisia, 2(1). https://doi.org/10.35334/ay.v2i1.979

Hidayat, S. (2016). Studi Kontraksi Tugas dan Fungsi Hakim di Pengadilan Agama. Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 4(2), 01–14. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v4i2.58

Imanullah, R. (2016). Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt.G/2014/PA.Bpp Tentang Izin Poligami). Mazahib, 104–127. https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.607

Jayadi, A. (2018). Beberapa Catatan Tentang Asas Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, 5(1), 1. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5397

Karomah, A. (2020). Pandangan Hukum Islam Tentang Korban Kejahatan dalam Konteks Hukum Positif Indonesia. Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik, 9(2). https://doi.org/10.37035/alqisthas.v9i2.1574

Kusumawardhani, D. L. L. H. N. (2020). Putusan Pengadilan di Indonesia dalam Bingkai Sistem Penegakan Hukum Nasional. Masalah-Masalah Hukum, 49(1), 26. https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.26-34

Kusyandi, A., & Yamin, S. (2023). Disparitas Putusan Hakim Pidana Berkualitas yang Mencerminkan Rasa Keadilan dalam Sistem Hukum Indonesia. Yustitia, 9(1), 122–132. https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.173

Legowo, P. S., & Taufiq, M. (2023). Analisa Sistem Peradilan Pancasila dengan Sistem Peradilan Konvensional. Soedirman Law Review, 5(1). https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.1.3481

Mataheru, F., Lewerissa, Y. A., & Tuhumury, C. (2024). Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagai Bahan Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak. Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 38. https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i1.2119

Maulana, M. R., & Pujiyono, P. (2021). Restrukturisasi Independensi Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berwawasan Pancasila. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(2), 580. https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1387

Rais, M. (2017). Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 6(1), 121–144. https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4870

Rifai, A., & Kartini, L. (2023). Proses Hukum Dispensasi Terhadap Perkawinan di Bawah Umur oleh Kantor Urusan Agama. Unizar Law Review, 6(2). https://doi.org/10.36679/ulr.v6i2.59

S, D. G. Bagus. (2023). Analisis Pertimbangan Hakim Penetapan Wali untuk Izin Jual Berupa Warisan Sebidang Tanah Milik Anak di Bawah Umur (Perkara Perdata Nomor: 17/Pdt.P/2022/PN.Tjk). Maleo Law Journal, 7(2), 206–224. https://doi.org/10.56338/mlj.v7i2.3565

Samosir, S. S. M. (2019). Penerapan Penggunaan Irah-Irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Konteks Pencapaian Keadilan. Jurnal Supremasi, 9(2), 1–16. https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.790

Siregar, B. (1979). Masalah Penemuan Hukum oleh Hakim baik dalam Hukum Pidana maupun Hukum Perdata. Jurnal Hukum & Pembangunan, 9(1), 29. https://doi.org/10.21143/jhp.vol9.no1.722

Siregar, B. (2017). Kaidah-Kaidah Hukum Islam yang Ditransformasikan ke dalam KUU Hukpidnas. Jurnal Hukum & Pembangunan, 18(2), 203. https://doi.org/10.21143/jhp.vol18.no2.1255

Sujatnika, G. (2018). Pengaruh Konstitusi Berketuhanan dalam Praktik Ketatanegaraan (Perbandingan antara Indonesia dengan Berbagai Negara). Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(4), 763. https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1802

Sukadi, I. (2020). Substansi Kedaulatan Tuhan dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia. Mimbar Keadilan, 13(2), 152–162. https://doi.org/10.30996/mk.v13i2.3320

Vargholy, M. N. (2023). Diskursus Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Pancasila dan Konstitusi: Konflik antara Nilai dan Realitas. Jurnal Kajian Konstitusi, 3(2), 118. https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i2.44167

Yamin, B., Supryadi, A., & Fahrurrozi, F. (2022). "Mempertanyakan" Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Putusan Perkara Pidana. Unizar Law Review, 5(2). https://doi.org/10.36679/ulr.v5i2.8