01748 - Tindakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Konseptual Dan Operasional

Legal Acts in the Perspective of Islamic Law: A Conceptual and Operational Study

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep tindakan hukum dalam perspektif hukum Islam secara konseptual dan operasional. Dengan menggunakan pendekatan analisis literatur hukum Islam kontemporer di Indonesia, kajian ini menelusuri bagaimana tindakan hukum dipahami dalam dua ranah utama, yakni muamalah dan jinayah. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan hukum dalam hukum Islam berporos pada empat elemen pokok: kesengajaan (niat/maqṣad), kecakapan subjek hukum (mukallaf/baligh), manifestasi perbuatan nyata, serta keterkaitan perbuatan dengan akibat hukum tertentu. Dalam ranah muamalah, tindakan hukum paradigmatiknya adalah akad yang dibangun atas dasar ijab–qabul dan kesepakatan para pihak. Dalam ranah jinayah, tindakan hukum terikat pada struktur rukun syar'i–madi–adabi yang menentukan kualifikasi jarimah dan pertanggungjawaban pidana. Akibat hukum yang ditimbulkan bersifat dinamis: dalam jinayah dapat bertransformasi melalui mekanisme pemaafan dari qishash ke diyat hingga ta'zir, dan dapat gugur karena keadaan pembenar seperti pembelaan diri. Pada isu-isu yang belum memiliki kategorisasi normatif yang jelas, seperti euthanasia, akibat hukum bergantung pada ijtihad dan pendekatan maqashid syariah. Kajian ini menegaskan pentingnya memahami tindakan hukum dalam hukum Islam secara komprehensif dan tidak tereduksi pada satu ranah saja.

Kata Kunci: tindakan hukum, hukum Islam, akad, jarimah, pertanggungjawaban pidana, maqashid syariah

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of legal acts in the perspective of Islamic law, both conceptually and operationally. Using a literature analysis approach of contemporary Islamic law studies in Indonesia, this study traces how legal acts are understood in two main domains: muamalah and jinayah. The findings indicate that legal acts in Islamic law revolve around four core elements: intentionality (niat/maqṣad), legal capacity of the subject (mukallaf/baligh), the manifestation of actual conduct, and the connection of such conduct to specific legal consequences. In the domain of muamalah, the paradigmatic legal act is the contract (akad), constructed on the basis of offer and acceptance (ijab–qabul) and mutual agreement. In the domain of jinayah, legal acts are bound by the structure of the three pillars (rukun syar'i–madi–adabi) that determine the qualification of jarimah and criminal liability. The resulting legal consequences are dynamic in nature: in jinayah, they may transform through the mechanism of pardon from qishash to diyat and further to ta'zir, and may be nullified by justifying circumstances such as self-defense. For issues that lack clear normative categorization, such as euthanasia, legal consequences depend on ijtihad and the maqashid syariah approach. This study affirms the importance of understanding legal acts in Islamic law comprehensively and not in a reductive manner confined to a single domain.

Keywords: legal act, Islamic law, akad, jarimah, criminal liability, maqashid syariah

________________________________________

1. Pendahuluan: Posisi "Tindakan Hukum" dalam Hukum Islam

Dalam sejumlah kajian hukum Islam kontemporer di Indonesia, hukum Islam dipahami sebagai seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu (al-Qur'an) dan sunah (hadis) yang mengatur tingkah laku manusia mukallaf (subjek hukum yang cakap) dan dipandang mengikat bagi umat Islam. Dalam konteks tersebut, syariat dipresentasikan mengatur "segala lini kehidupan manusia" dan—dalam kerangka sanksi—mengenal konsep uqubah sebagai balasan (sanksi) demi kemaslahatan atas pelanggaran perintah syar'i.

Bahkan, beberapa penulis menekankan bahwa ketentuan hukum Islam "pada dasarnya" tidak membedakan secara tegas antara ranah pidana dan perdata, meskipun tetap ada pembedaan antara konsekuensi duniawi dan ukhrawi. Kerangka ini penting karena "tindakan hukum" dalam hukum Islam pada praktiknya dapat muncul baik dalam ranah muamalah (misalnya akad) maupun dalam ranah jinayah/jarimah (perbuatan pidana syar'i), yang masing-masing melahirkan akibat hukum yang berbeda, baik berupa hak–kewajiban, sanksi, maupun implikasi status hukum tertentu.

________________________________________

2. Definisi Konseptual "Tindakan Hukum" Menurut Hukum Islam

2.1. Akad sebagai Model Paling Eksplisit "Tindakan Hukum" dalam Fikih Muamalah

Dalam literatur transaksi ekonomi syariah, akad dijelaskan sebagai perikatan antara dua pihak yang didasarkan pada asas kesepakatan melalui ijab–qabul mengenai suatu objek tertentu. Dalam konstruksi ini, akad dipahami sebagai perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan kesepakatan/kerelaan bersama. Lebih tegas lagi, kajian yang sama menyatakan bahwa istilah akad dapat dipakai secara khusus untuk mencakup tindakan hukum (rechtshandeling), yakni tindakan yang kehendaknya berasal dari para pihak. Karena itu, pada ranah muamalah, unsur "kesengajaan" dan "kehendak para pihak" merupakan ciri kunci yang menghubungkan konsep akad dengan rumusan umum tindakan hukum sebagai perbuatan sengaja subjek hukum untuk menimbulkan akibat hukum tertentu.

Selain itu, akad juga dijelaskan sebagai "ikatan atau hubungan di antara ijab dan qabul yang memiliki akibat hukum terhadap hal-hal yang dikontrakkan," sehingga sejak awal dimaknai bukan sekadar perilaku faktual, melainkan tindakan yang diarahkan untuk memunculkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban pada objek akad. Dengan demikian, berdasarkan definisi akad dalam literatur tersebut, tindakan hukum dalam perspektif hukum Islam setidaknya dapat dipahami sebagai perbuatan sadar–sengaja yang dibangun atas kehendak subjek hukum dan dirancang untuk melahirkan konsekuensi normatif (akibat hukum).

2.2. Niat (Maqṣad) sebagai Fondasi Evaluasi Tindakan Hukum

Dalam kajian kaidah fikih, niat ditempatkan memiliki kedudukan penting dalam tindakan hukum seorang mukallaf, dan salah satu kaidah dasarnya dirumuskan sebagai "al-umūru bi maqāṣidihā" (perkara bergantung pada tujuan/niatnya) (Basanti et al., 2023). Kajian lain menegaskan bahwa kaidah niat merupakan instrumen penting untuk menentukan unsur kesengajaan dalam kasus pembunuhan, dan penerapannya relevan untuk menilai apakah suatu pembunuhan termasuk sengaja sehingga pelaku dapat dijatuhi sanksi qishash.

Namun, pada saat yang sama, kajian tersebut juga menekankan prinsip bahwa dalam hukum pidana Islam tidak ada pertanggungjawaban pidana atas bisikan jiwa atau niat jahat yang belum direalisasikan dalam tindakan riil. Batas ini memperlihatkan bahwa "tindakan hukum" (dalam arti yang melahirkan akibat hukum) mensyaratkan adanya manifestasi eksternal dari niat dalam suatu perbuatan, bukan semata kehendak batin.

________________________________________

3. Unsur (Rukun) yang Membuat Suatu Perbuatan Menjadi "Tindakan Hukum" dalam Hukum Islam

3.1. Subjek Hukum: Kecakapan (Mukallaf) sebagai Syarat Dasar

Dalam pembahasan unsur tindak pidana menurut hukum pidana Islam, salah satu rumusan yang dikemukakan adalah bahwa unsur umum tindak pidana meliputi: (a) adanya nash/aturan yang melarang dan memuat sanksi; (b) adanya perbuatan yang melanggar aturan tersebut; dan (c) pelaku harus cakap hukum (mukallaf) (Fahmi, 2015). Struktur ini menunjukkan bahwa suatu "tindakan" baru dapat dinilai sebagai tindakan yang relevan secara hukum (melahirkan pertanggungjawaban) apabila pelakunya memenuhi kualifikasi kecakapan subjek hukum (Fahmi, 2015).

Sejalan dengan itu, kajian pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam mendefinisikan pertanggungjawaban sebagai pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan (atau tidak berbuat) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud dan akibat perbuatannya (Rouf & Mahmudi, 2022). Artinya, kecakapan subjek hukum terkait erat dengan kemampuan berkehendak dan memahami konsekuensi normatif dari tindakannya (Rouf & Mahmudi, 2022).

Nuansa tambahan muncul dalam pembahasan pelaku anak: salah satu kajian menyatakan bahwa Islam tidak memakai patokan usia "anak" seperti sistem positif, melainkan menggunakan indikator baligh; anak yang belum baligh dipandang belum memiliki kapasitas penuh untuk bertanggung jawab atas tindakan kriminal (Azmi, 2019). Kajian lain bahkan menyimpulkan bahwa dalam ketentuan pidana Islam terkait anak di Indonesia "tidak ada dalil normatif" tentang sanksi pidana terhadap anak yang melakukan jinayah, dan pidana bagi anak dibebankan pada orang tua karena kewajiban mendidik (Munawaroh, 2018). Dua rujukan ini memperlihatkan bahwa "tindakan hukum" (khususnya yang berdimensi pertanggungjawaban pidana) menuntut syarat subjek hukum tertentu, dan status baligh/kecakapan menjadi determinan apakah akibat hukum pidana melekat langsung pada pelaku (Azmi, 2019; Munawaroh, 2018).

3.2. Unsur Kesengajaan/Niat: dari Kaidah Fikih ke Parameter Pembuktian

Kajian penerapan kaidah niat menegaskan urgensi niat dalam tindakan hukum manusia dan mengaktualisasikannya pada perkara pidana, khususnya pembunuhan, untuk melihat posisi niat serta pengaruhnya terhadap putusan hakim (Basanti et al., 2023). Kajian lain menekankan bahwa kaidah niat berperan menentukan kesengajaan pembunuhan, dan secara praktis penyingkapan niat dapat dilakukan dengan melihat beberapa indikator, seperti alat yang digunakan dan adanya permusuhan/sengketa antara pelaku dan korban sebelum pembunuhan—yang dapat diperlakukan sebagai fakta hukum untuk menggali unsur kesengajaan.

Namun, kajian yang sama juga menegaskan kembali batas fundamental: niat jahat yang belum diwujudkan dalam tindakan riil tidak menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Karena itu, "tindakan hukum" menurut hukum Islam mensyaratkan relasi antara niat (dimensi batin) dan perbuatan nyata (dimensi lahir), di mana akibat hukum baru mengikuti ketika niat terejawantah dalam tindakan.

3.3. Perbuatan (Dimensi Lahir) dan Larangan Normatif: Rukun Syar'i–Madi–Adabi

Dalam analisis fikih jinayah, unsur tindakan pidana kerap diuraikan melalui tiga rukun: al-rukn al-syar'i (dasar normatif/larangan syar'i), al-rukn al-madi (perbuatan materiil/eksternal), dan al-rukn al-adabi (unsur moril, termasuk kapasitas dan kesalahan) (Nurjannah & Azizah, 2024; Romadhon & Arifin, 2023). Pada satu sisi, ini mengunci "tindakan hukum" pada ranah pidana: suatu perbuatan tidak cukup hanya ada secara faktual, melainkan harus memenuhi rukun syar'i (ada larangan/ketentuan) dan rukun madinya (ada perbuatan melanggar), serta rukun adabinya (unsur moril dan kecakapan) (Nurjannah & Azizah, 2024; Romadhon & Arifin, 2023). Pada sisi lain, struktur ini juga membantu menjelaskan logika umum tindakan hukum: agar suatu perbuatan menimbulkan akibat hukum, ia harus (i) terkualifikasi secara normatif dan (ii) terbukti sebagai perbuatan nyata yang dapat diatribusikan secara moril pada pelaku (Nurjannah & Azizah, 2024; Romadhon & Arifin, 2023).

Penjelasan serupa juga ditemukan dalam definisi jarimah/jinayah yang dipaparkan sebagai tindakan yang tidak dibenarkan syara' dan dilarang oleh Allah, dengan ancaman hukuman had atau ta'zir (Gani, 2020; Romadhon & Arifin, 2023). Dengan demikian, pada ranah pidana Islam, tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum berupa sanksi mensyaratkan adanya dasar larangan dan ancaman (rukun syar'i), adanya perbuatan melawan (rukun madi), dan adanya keterhubungan moril pada pelaku (rukun adabi) (Gani, 2020; Nurjannah & Azizah, 2024; Romadhon & Arifin, 2023).

3.4. Relasi Tujuan (Maqṣad)–Proses–Pelaksanaan Tindakan

Dalam kajian perbandingan mengenai tindak pidana perdagangan orang, dikemukakan bahwa dalam hukum pidana Islam suatu perbuatan dipahami sebagai proses yang saling bersambung hingga terbentuk tindakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki (Annastasya & Sukiati, 2023). Kajian tersebut mengelompokkan rangkaian perbuatan ke dalam tiga fase: fase pemikiran/perencanaan, fase persiapan, dan fase pelaksanaan (Annastasya & Sukiati, 2023). Namun, fase pemikiran/perencanaan ditegaskan sebagai fase yang belum merupakan tindakan aktif (Annastasya & Sukiati, 2023).

Jika disandingkan dengan prinsip "tidak ada pertanggungjawaban pidana atas niat yang belum direalisasikan," maka tampak konsistensi bahwa akibat hukum pidana terkait erat dengan fase pelaksanaan (tindakan aktif), bukan sekadar fase mental (Annastasya & Sukiati, 2023). Dalam kerangka tindakan hukum, hal ini menegaskan bahwa "kesengajaan" harus menyeberang dari maqṣad (niat) menjadi perbuatan pelaksanaan agar akibat hukum tertentu (misalnya sanksi) dapat dilekatkan (Annastasya & Sukiati, 2023).

________________________________________

4. Bentuk-Bentuk Tindakan Hukum dalam Hukum Islam: Muamalah dan Jinayah

4.1. Tindakan Hukum pada Muamalah: Akad sebagai Tindakan Sengaja yang Melahirkan Hak–Kewajiban

Sebagaimana diuraikan, akad dipahami sebagai perbuatan sengaja yang dibangun oleh dua pihak melalui ijab–qabul dan kesepakatan terhadap objek tertentu. Dalam konseptualisasi itu, akad menghasilkan akibat hukum terhadap hal-hal yang dikontrakkan, sehingga menimbulkan struktur hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, tindakan hukum pada muamalah secara paradigmatik adalah tindakan volunter (berdasarkan kerelaan), berprosedur (ijab–qabul), dan berorientasi akibat hukum (terbentuknya ikatan perikatan).

4.2. Tindakan Hukum pada Jinayah: Jarimah sebagai Tindakan Melanggar Syara' yang Memicu Uqubah

Dalam ranah jinayah, jarimah/jinayah dijelaskan sebagai tindakan yang dilarang oleh syariat dengan ancaman hukuman had, qishash/diyat, atau ta'zir (Gani, 2020; Romadhon & Arifin, 2023). Klasifikasi jarimah mencakup, antara lain, jarimah qishash/diyat, hudud, dan ta'zir (Romadhon & Arifin, 2023). Di sisi pertanggungjawaban, beberapa kajian merumuskan syarat pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam sebagai: adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan pelaku mengetahui maksud serta akibat perbuatannya (Rouf & Mahmudi, 2022). Maka, tindakan hukum dalam arti "tindakan melawan syara' yang menimbulkan akibat hukum pidana" merupakan perbuatan yang memenuhi unsur larangan–kesengajaan/kemauan–pengetahuan konsekuensi, dan diikat oleh rukun syar'i–madi–adabi (Nurjannah & Azizah, 2024; Romadhon & Arifin, 2023; Rouf & Mahmudi, 2022).

Contoh yang relatif rinci dapat dilihat pada pembahasan penganiayaan dalam fikih jinayah: penganiayaan sengaja diuraikan sebagai perbuatan yang disengaja pelakunya dan mengenai tubuh korban serta mengancam keselamatan, dengan pembuktian bahwa perbuatan dilakukan dengan sengaja (Gani, 2020). Dalam hal sanksi, kajian tersebut menyatakan penganiayaan dalam fikih jinayah dapat berujung pada qisas, dan apabila dimaafkan diganti diyah, dan apabila dimaafkan lagi dapat diganti ta'zir (Gani, 2020). Struktur akibat hukum ini memperlihatkan bagaimana tindakan hukum pidana (jarimah penganiayaan) memunculkan akibat normatif yang berlapis dan dapat berubah mengikuti mekanisme pemaafan yang dikenal dalam diskursus qishash–diyat–ta'zir (Gani, 2020).

________________________________________

5. Akibat Hukum (Legal Effects) dari Tindakan Hukum dalam Hukum Islam

5.1. Akibat Hukum sebagai Hak–Kewajiban (Muamalah) atau Sanksi (Jinayah)

Dalam muamalah, akibat hukum tindakan akad terartikulasikan sebagai terbentuknya ikatan ijab–qabul yang berimplikasi hukum terhadap objek yang dikontrakkan. Dalam jinayah, akibat hukum terartikulasikan dalam bentuk uqubah, yang dipahami sebagai balasan demi kemaslahatan atas pelanggaran perintah syar'i. Kajian mengenai sanksi dalam perspektif fikih jinayah menegaskan bahwa maksud pokok sanksi hukum adalah memelihara kemaslahatan manusia dan menjaga dari mafsadah; sekaligus menunjukkan bahwa penerapan sanksi ta'zir (berbasis kebijaksanaan/kearifan hakim) dapat digunakan untuk delik yang tidak memiliki penjelasan rinci dalam nash (Fithriani, 2016). Dengan demikian, akibat hukum tindakan dalam hukum Islam bukan hanya "pembalasan," melainkan juga diletakkan dalam tujuan kemaslahatan, dengan ruang diskresi ta'zir ketika nash tidak menentukan bentuk sanksi (Fithriani, 2016).

5.2. Pemaafan sebagai Mekanisme Transformasi Akibat Hukum (Qishash → Diyat → Ta'zir)

Sejumlah kajian menegaskan bahwa dalam kasus pembunuhan disengaja dan penganiayaan, jenis hukuman pokok dapat berbentuk qishash dan diyat serta hukuman tambahan lainnya, dan hukuman tersebut diposisikan sebagai hak korban untuk memuliakan dan menghormati hak asasi korban (Ropei, 2021). Dalam konteks ini, ditegaskan bahwa qishash tidak selalu harus dilaksanakan; ada kalanya diganti dengan diyat apabila korban (atau pihak yang berhak) memberikan maaf, dan mekanisme ini dipahami menunjukkan adanya dimensi yang sejalan dengan gagasan restorative justice (Ropei, 2021).

Kajian khusus mengenai penganiayaan berencana juga menyatakan bahwa bila penganiayaan dilakukan sengaja/berencana maka hukuman utamanya adalah qishash (dengan dasar Surah al-Māidah ayat 45), dan jika keluarga korban memaafkan maka hukuman berubah menjadi diyat yang dapat diganti lagi menjadi ta'zir (Halim et al., 2023). Dengan demikian, akibat hukum dari tindakan pidana dalam hukum Islam dapat bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh pemaafan, yang mengubah bentuk sanksi dari retributif (qishash) ke kompensatoris (diyat) dan/atau edukatif-diskresioner (ta'zir) (Gani, 2020; Halim et al., 2023; Ropei, 2021).

5.3. Keadaan Pembenar/Pemaaf dan Penghapusan Pertanggungjawaban: Pembelaan Diri

Dalam pembahasan overmacht dan pembelaan diri pada kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian, sebuah kajian menyatakan bahwa dalam fikih jinayah perkara tersebut dapat disamakan dengan pembunuhan semi-sengaja dengan sanksi diyat dan kafarat (dengan pengganti berupa ta'zir), namun dalam kasus yang dikaji terdakwa tidak dapat dipidana karena adanya unsur pembelaan diri sehingga terbebas dari pertanggungjawaban pidana dalam Islam (Rada, 2013). Kajian komparatif lain menegaskan bahwa dalam hukum pidana Islam pembelaan diri dikenal sebagai daf'u as-sā'il (menghindari/menolak/membela diri dari serangan), dan apabila unsur-unsurnya terpenuhi maka pelaku pembelaan tidak dapat dipidana (dibebaskan) karena tindakan itu untuk melindungi jiwa, kehormatan, dan harta (Iqbal, 2021). Dua rujukan ini menunjukkan bahwa akibat hukum dari perbuatan (termasuk perbuatan yang secara lahir tampak "dilarang") dapat berubah karena hadirnya keadaan pembenar/pemaaf yang diakui, sehingga pertanggungjawaban tidak dilekatkan (Iqbal, 2021; Rada, 2013).

5.4. Akibat Hukum Non-Sanksi: Penghalang Kewarisan sebagai Konsekuensi Tindakan Tertentu

Dalam bidang kewarisan, kajian tentang Pasal 173 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa KHI membawa perubahan karena memasukkan percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat sebagai penghalang waris, yang sebelumnya para fuqaha sepakat hanya tiga penghalang: perbudakan, perbedaan agama, dan pembunuhan (Mun'im & Sari, 2021). Kajian tersebut menyatakan pembaruan ini didukung metode ijtihad sadd al-zari'ah untuk menutup jalan mempercepat pembagian warisan melalui percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat terhadap pewaris (Mun'im & Sari, 2021).

Kajian lain menegaskan bahwa dalam KHI tidak diberikan pengertian yang jelas dan konkret tentang apa yang dimaksud "penganiayaan berat," tetapi disebut sebagai pembaruan hukum kewarisan, dengan proses istinbath yang memanfaatkan maslahah mursalah, sadd dzari'ah, dan qiyas (Iqbal, 2021a). Bahkan, kajian khusus tentang percobaan pembunuhan sebagai mawani' al-irth menegaskan bahwa KHI memasukkan percobaan pembunuhan sebagai penghalang waris meskipun "fikih tidak menyebut ini," dan mengkritik bahwa KHI tidak mengenal term pemaafan serta tidak mempertimbangkan latar belakang tindakan (Ichwanto, 2018).

Rangkaian kajian ini memperlihatkan bahwa dalam hukum Islam (terutama pada bentuk kodifikasinya di Indonesia), tindakan hukum tidak hanya memunculkan akibat berupa sanksi pidana, tetapi dapat juga memunculkan akibat status-keperdataan seperti terhalangnya hak waris, melalui kebijakan istinbath dan pembaruan hukum dengan sadd dzari'ah/maslahah/qiyas (Ichwanto, 2018; Mun'im & Sari, 2021). Sekaligus, terdapat nuansa perdebatan: sebagian kajian mempertanyakan kesesuaian dan desain konseptualnya, termasuk isu pemaafan dan intensi yang beragam (Ichwanto, 2018).

5.5. Contoh Area "Belum Jelas Pengkategoriannya": Euthanasia dan Penemuan Hukum

Kajian mengenai euthanasia dalam perspektif hukum Islam menyatakan bahwa tindakan euthanasia dalam hukum Islam "belum ada kejelasan" dalam hal pengkategorian apakah termasuk jarimah, sehingga berbeda dengan KUHP Indonesia yang mengkriminalisasi euthanasia. Kajian lain mengenai KHI Pasal 173 huruf A terhadap pelaku euthanasia pasif menyatakan bahwa KHI mensyaratkan terhalangnya waris bila ahli waris dipersalahkan membunuh/mencoba membunuh/menganiaya berat; namun pada euthanasia pasif unsur itu dinilai tidak terkandung walaupun akibatnya mempercepat kematian.

Kajian tersebut menggunakan maqashid syariah dan menyimpulkan adanya dua indikator yang bertentangan (hifz al-nafs dan hifz al-mal) tetapi yang lebih diunggulkan adalah hifz al-nafs; serta menyatakan karena belum adanya aturan jelas tentang euthanasia pasif di KHI atau peraturan lain, hakim dapat melakukan penemuan hukum untuk mencapai kepastian. Dua kajian ini menunjukkan bahwa untuk tindakan-tindakan tertentu yang problematik (misalnya euthanasia), akibat hukum dalam perspektif hukum Islam dapat menghadapi ruang ketidakpastian kategorisasi jarimah, dan kemudian didorong ke wilayah ijtihad/penemuan hukum termasuk dengan pendekatan maqashid. Dalam kaitannya dengan konsep tindakan hukum, hal ini menegaskan bahwa "akibat hukum tertentu" dari suatu perbuatan sengaja tidak selalu tersedia secara eksplisit dalam nash atau kodifikasi, melainkan dapat dibangun melalui metode penalaran hukum yang diakui (Fithriani, 2016).

________________________________________

6. Sintesis Definisi Operasional

Berdasarkan sintesis rujukan di atas, tindakan hukum menurut hukum Islam dapat dirumuskan secara operasional, berbasis sumber yang tersedia, sebagai berikut.

Pertama, perbuatan yang dilakukan secara sengaja/berkehendak oleh subjek hukum yang cakap (mukallaf)—yang dalam ranah muamalah tampak jelas pada konsep akad sebagai tindakan sengaja berbasis ijab–qabul dan kesepakatan, dan dalam ranah jinayah terikat pada syarat kemauan sendiri serta pengetahuan maksud dan akibat perbuatan (Rouf & Mahmudi, 2022).

Kedua, perbuatan tersebut dinilai dalam kerangka maqṣad/niat, dengan kaidah "al-umūru bi maqāṣidihā" dan prinsip bahwa niat yang belum direalisasikan tidak memunculkan pertanggungjawaban pidana (Basanti et al., 2023).

Ketiga, perbuatan itu melahirkan akibat hukum tertentu, baik: (a) akibat hukum muamalah (ikatan/konsekuensi hukum akad); (b) akibat hukum pidana (uqubah: qishash, diyat, ta'zir, dan variasi transformasinya melalui pemaafan) (Gani, 2020; Halim et al., 2023; Ropei, 2021); maupun (c) akibat hukum status/perdata tertentu seperti penghalang waris dalam KHI melalui mekanisme ijtihad dan pembaruan hukum (Ichwanto, 2018; Mun'im & Sari, 2021).

Keempat, dasar normatif dan struktur rukun (syar'i–madi–adabi) menentukan apakah perbuatan tersebut "terkualifikasi" sebagai tindakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan/atau dijatuhi akibat hukum (Fahmi, 2015; Gani, 2020; Nurjannah & Azizah, 2024; Romadhon & Arifin, 2023).

________________________________________

7. Kesimpulan

Konsep "tindakan hukum" dalam hukum Islam—sebagaimana dapat ditangkap dari pembahasan akad, niat, rukun jarimah, pertanggungjawaban, serta contoh konsekuensi seperti sanksi dan penghalang waris—berporos pada kesengajaan (niat/maqṣad), kecakapan subjek (mukallaf/baligh), manifestasi perbuatan nyata, dan keterkaitan perbuatan itu dengan akibat hukum (Fahmi, 2015; Gani, 2020; Ichwanto, 2018; Mun'im & Sari, 2021; Romadhon & Arifin, 2023; Rouf & Mahmudi, 2022).

Dalam ranah jinayah, akibat hukum dapat berubah melalui mekanisme pemaafan (qishash menjadi diyat hingga ta'zir) dan dapat gugur karena pembelaan diri yang memenuhi syarat (Iqbal, 2021b; Ropei, 2021). Sementara itu, pada isu-isu yang belum jelas kategorisasinya (misalnya euthanasia), akibat hukum dapat bergantung pada ijtihad/penemuan hukum dengan pendekatan maqashid, sekaligus menunjukkan adanya ruang perdebatan dan kebutuhan kepastian norma.

________________________________________

Daftar Pustaka

Annastasya, T. S., & Sukiati, S. (2023). Analisis putusan No. 55/PID.SUS-ANAK/2022/PN-MDN tentang penganiayaan oleh anak dalam perspektif hukum pidana Islam. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 22(1), 61–70. https://doi.org/10.30863/ekspose.v22i1.3161

Azmi, A. (2019). Penerapan kaidah fikih tentang niat "Al-Umūru bi Maqāṣidihā" dalam kasus hukum tindak pidana pembunuhan. Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum, 1(2). https://doi.org/10.30821/taqnin.v1i2.6360

Basanti, A. N., Khairunnisa, F., Rahim, F. N., Rasyid, F. A., & Najmudin, D. (2023). Analisis sanksi terhadap pelaku jarimah penganiayaan berencana dalam perspektif hukum pidana Islam. Mandub: Jurnal Politik Sosial Hukum dan Humaniora, 2(1), 39–55. https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.854

Fahmi, M. R. (2015). Overmacht dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia perspektif fikih jinayah. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(2), 327–335. https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.2.327-335

Fithriani, A. (2016). Penghalang kewarisan dalam Pasal 173 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 15(2). https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.547

Gani, R. A. (2020). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa perspektif hukum pidana dan Islam. Wajah Hukum, 4(2), 398. https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.192

Halim, A., Rahman, F., & Gani, R. A. (2023). Hukuman badan bagi anak dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak dan hukum pidana Islam. Motekar: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur, 1(2), 39–49. https://doi.org/10.57235/motekar.v1i2.1236

Ichwanto, A. M. (2018). Tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana Islam. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 20(1), 181–206. https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.181-206

Iqbal, M. (2021a). Konsep diyat sebagai solusi kesejahteraan keluarga korban pembunuhan daya paksa (overmacht). Iblam Law Review, 1(3), 101–120. https://doi.org/10.52249/ilr.v1i3.41

Iqbal, M. (2021b). Konsep diyat sebagai solusi kesejahteraan keluarga korban pembunuhan daya paksa (overmacht) perspektif maqashid syariah. Iblam Law Review, 1(3), 101–120. https://doi.org/10.52249/ilr.v1i3.28

Munawaroh, M. (2018). Aborsi akibat pemerkosaan dan kedaruratan medis menurut hukum Islam. Mizan: Journal of Islamic Law, 3(2). https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.168

Mun'im, A., & Sari, S. N. (2021). Tinjauan teori nusyūz terhadap pelanggaran suami atas hak istri dalam catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2018 dan 2019. Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, 2(2), 230–248. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i2.2593

Nurjannah, N., & Azizah, N. (2024). Tinjauan hukum pidana Islam terhadap anak sebagai pelaku bullying yang menyebabkan korban meninggal dunia. Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 6(3), 1213–1220. https://doi.org/10.34007/jehss.v6i3.2102

Rada, A. (2013). Euthanasia dalam perspektif hukum Islam. Perspektif, 18(2), 108. https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.119

Romadhon, A. N. F., & Arifin, T. (2023). Aborsi dalam perspektif hadits riwayat Ahmad bin Hanbal No. 18989. Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis, 3(2), 205–217. https://doi.org/10.54443/mushaf.v3i2.122

Ropei, A. (2021). Kaidah niat dan penentuan kesengajaan pembunuhan dalam hukum Islam. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 9(1), 55–80. https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.55-80

Rouf, Abd., & Mahmudi, Z. (2022). Telaah Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 huruf A terhadap pelaku euthanasia pasif perspektif maqashid syari'ah. Muslim Heritage, 7(1), 183–216. https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.3676