01747 - Tindakan Administratif Pejabat Tata Usaha Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi Indonesia dan Fiqh Siyasah

Administrative Actions of State Administrative Officials in the Perspective of Indonesian Administrative Law and Fiqh Siyasah

________________________________________

Abstract

Administrative actions of state administrative officials constitute a fundamental element in the governance system of a constitutional state. This article aims to analyze the concept of administrative actions that produce legal consequences within the framework of Indonesian positive law and Islamic law (fiqh siyasah). Using a normative juridical approach through literature review, this study examines state administrative decisions (Keputusan Tata Usaha Negara/KTUN), concrete administrative actions under the Government Administration Law, as well as the normative framework of fiqh siyasah covering the principles of tasarruf al-imam, hisbah, wilayat al-mazalim, and ta'zir. The findings indicate that both legal systems share a structural convergence: administrative actions must be oriented toward public interest (maslahah/legal certainty), subject to supervisory mechanisms, and accountable when deviating from their designated authority. Indonesian positive law operationalizes this through the PTUN system, administrative remedies, and administrative sanctions, while fiqh siyasah operationalizes it through hisbah, mazalim, and discretionary sanctions (ta'zir). This synthesis contributes to the discourse on the integration of Islamic law and state administrative law in the Indonesian legal context.

Keywords: administrative actions, state administrative officials, fiqh siyasah, KTUN, maslahah, hisbah, ta'zir

________________________________________

Tindakan administratif pejabat tata usaha negara merupakan elemen fundamental dalam sistem penyelenggaraan negara hukum. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep tindakan administratif yang menimbulkan akibat hukum dalam kerangka hukum positif Indonesia dan hukum Islam (fiqh siyasah). Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui kajian pustaka, studi ini menelaah keputusan tata usaha negara (KTUN), tindakan administrasi pemerintahan konkret berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, serta kerangka normatif fiqh siyasah yang mencakup prinsip tasarruf al-imam, hisbah, wilayat al-mazalim, dan ta'zir. Temuan menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki konvergensi struktural: tindakan administratif harus berorientasi pada kemaslahatan/maslahah (kepastian hukum), tunduk pada mekanisme pengawasan, dan dapat dipertanggungjawabkan ketika menyimpang dari tujuan kewenangan. Hukum positif Indonesia mengoperasionalkan hal tersebut melalui sistem PTUN, upaya administratif, dan sanksi administratif, sementara fiqh siyasah mengoperasionalkannya melalui hisbah, mazalim, dan sanksi diskresioner (ta'zir). Sintesis ini berkontribusi pada diskursus integrasi hukum Islam dan hukum administrasi negara dalam konteks hukum Indonesia.

Kata kunci: tindakan administratif, pejabat tata usaha negara, fiqh siyasah, KTUN, maslahah, hisbah, ta'zir

________________________________________

1. Pendahuluan: "Tindakan Administratif" sebagai Tindakan Pemerintahan yang Menimbulkan Akibat Hukum

Dalam kerangka negara hukum, tindakan pemerintah (termasuk tindakan pejabat administrasi negara) dipahami sebagai tindakan yang harus berlandaskan hukum dan tidak boleh sewenang-wenang, karena negara hukum menjadikan instrumen hukum sebagai landasan tindakan penguasa maupun warga negara (Angraeni & Ahyar, 2023; Kadarsih, 2010). Di dalam Hukum Administrasi Indonesia, tindakan pemerintah (bestuurhandelingen) mencakup tindakan dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan dapat dibedakan menjadi tindakan materiil/faktual (feitelijke handelingen) dan tindakan hukum (rechtshandeling) (Hadi & Michael, 2017). Pembedaan ini penting karena tindakan hukum administrasi pada dasarnya dimaksudkan untuk melahirkan akibat hukum (rights–duties) bagi orang/badan hukum, sedangkan tindakan faktual berkaitan dengan perbuatan konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan yang juga dapat menjadi objek pengawasan/pengujian dalam rezim tertentu (Hadi & Michael, 2017; HR et al., 2018).

Pada sisi lain, literatur fiqh siyasah (hukum tata kelola/pemerintahan dalam tradisi Islam) menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan memerlukan fungsi pengawasan agar pemerintah "berfungsi" dan tidak menyimpang (Juninanto & Majid, 2022). Pengawasan tersebut dikaitkan dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dan dilembagakan dalam konsep hisbah sebagai pengawasan (termasuk pengawasan administratif) oleh pemerintah melalui pengangkatan pejabat untuk memastikan keteraturan sesuai ajaran Islam (Juninanto & Majid, 2022). Dengan demikian, ketika ditanyakan "tindakan administratif menurut hukum Islam", isu intinya bukan sekadar nomenklatur, tetapi: (i) karakter tindakan pejabat dalam fungsi pemerintahan, (ii) legitimasi/landasan normatifnya, dan (iii) mekanisme pengawasan serta pertanggungjawabannya (Juninanto & Majid, 2022; Zayyadi, 2018).

________________________________________

2. Tindakan Administratif Pejabat TUN dalam Hukum Administrasi Indonesia: "Keputusan" dan "Tindakan" yang Menimbulkan Akibat Hukum

2.1. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagai Tindakan Hukum Administrasi yang Menimbulkan Akibat Hukum

Dalam hukum positif Indonesia, sengketa TUN lazimnya berawal dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) (HR et al., 2018). KTUN dirumuskan sebagai penetapan tertulis yang dikeluarkan badan/pejabat TUN, berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan, bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Hartini, 2011; HR et al., 2018). Karakteristik tersebut juga ditegaskan dalam kajian yang menguraikan unsur KTUN dari segi: (i) subjek (badan/pejabat pemerintahan), (ii) wujud materiil sebagai tindakan hukum administrasi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, (iii) sifat konkret–individual–final, dan (iv) akibatnya yang menimbulkan akibat hukum bagi orang/badan hukum perdata (HR et al., 2018; Nuna et al., 2020).

Dalam perspektif teori tindakan pemerintah, penetapan KTUN dipahami sebagai instrumen tindakan hukum pemerintahan yang bersifat sepihak dalam lapangan publik, namun tetap berada dalam batasan prinsip keabsahan (rechtmatigheid) dan perlindungan hukum (Hadi & Michael, 2017). Dengan kata lain, KTUN adalah contoh utama tindakan pejabat TUN yang secara definisional berorientasi akibat hukum (legal effect) (Hadi & Michael, 2017; Hartini, 2011; HR et al., 2018).

2.2. "Tindakan Administrasi Pemerintahan" (UU Administrasi Pemerintahan) sebagai Perbuatan Konkret (termasuk Tidak Bertindak)

Pascalahirnya UU Administrasi Pemerintahan, hukum positif memperkenalkan (dan menegaskan) kategori "Tindakan Administrasi Pemerintahan". "Tindakan" dimaknai sebagai perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (HR et al., 2018; Leman, 2019). Rumusan yang sama juga dipakai dalam pembahasan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, ketika "tindakan pemerintahan" didefinisikan sebagai perbuatan melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Fauzani & Rohman, 2020; HR et al., 2018). Oleh karena itu, dalam rezim UU Administrasi Pemerintahan, tindakan administratif mencakup acts dan omissions (tidak bertindak) sebagai bentuk perbuatan konkret yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum dalam relasi warga–pemerintah (Fauzani & Rohman, 2020; HR et al., 2018).

Lebih luas lagi, ruang lingkup administrasi pemerintahan dalam UU Administrasi Pemerintahan meliputi semua aktivitas badan/pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan pada lingkup lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga negara lain (HR et al., 2018). Konsekuensinya, "tindakan administratif" bukan hanya produk tertulis (KTUN), tetapi juga tindakan konkret yang mengaktualisasikan fungsi pemerintahan, sepanjang tindakan itu berada dalam ranah administrasi pemerintahan sebagaimana dipahami oleh UU Administrasi Pemerintahan (HR et al., 2018; Leman, 2019).

________________________________________

3. Konstruksi "Tindakan Administratif" dalam Hukum Islam (Fiqh Siyasah): Legitimasi, Tujuan Kemaslahatan, dan Pengawasan

3.1. Kerangka Dasar: Tindakan Pejabat sebagai Bagian dari Pelaksanaan Pemerintahan (Wizarah Tanfidz) dan Tuntutan Akuntabilitas

Kajian fiqh siyasah dusturiyah menyatakan bahwa pejabat pemerintah berada dalam ruang lingkup wizarah tanfidz, yaitu perantara antara imam/pemimpin dengan rakyat dan para pejabat (Fitri et al., 2023). Dalam kerangka ini, tindakan pejabat dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menuntut kepatuhan pada norma (termasuk larangan penyalahgunaan kewenangan) (Fitri et al., 2023). Literatur tersebut juga menyatakan secara tegas bahwa Islam melarang penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintah dan mengaitkannya dengan larangan suap/risywah dalam perkara hukum (Fauziah, 2015; Fitri et al., 2023). Karena itu, dalam sintesis fiqh siyasah, tindakan administratif pejabat pada prinsipnya harus berada dalam koridor amanah dan tidak menyimpang untuk kepentingan diri/kelompok (Fitri et al., 2023; Zayyadi, 2018).

3.2. Orientasi Kemaslahatan: "Tasarruf Al-Imam" dan Kebutuhan Aturan Administratif Formal

Dalam pembahasan pelayanan dan status hukum perkawinan, dikemukakan kaidah yang dinisbatkan pada Imam Syafi'i: (tasarruf al-imām 'alā al-ra'īyat manūṭ bi al-maṣlaḥah), yakni tindakan pemimpin/pemerintah atas rakyatnya harus diikat oleh kemaslahatan (Rahman & Faisal, 2019). Masih dalam konteks yang sama, juga ditegaskan bahwa negara/pemerintah berkewajiban mempersiapkan aturan agar tidak terjadi tindakan yang merugikan pihak tertentu (misalnya perempuan), serta bahwa tindakan/peraturan pemerintah harus berintikan terjaminnya kemaslahatan dan kepastian hukum (Rahman & Faisal, 2019). Dalam kerangka ini, tindakan administratif (misalnya pencatatan perkawinan) diposisikan sebagai sarana ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat dipahami sebagai bagian dari penerimaan syarat formal administratif dalam konteks hukum Islam modern ketika dibutuhkan untuk kemaslahatan dan kepastian hukum (Rahman & Faisal, 2019).

Dengan demikian, menurut literatur yang tersedia, "tindakan administratif" dalam perspektif hukum Islam kontemporer dapat disintesiskan sebagai tindakan pelaksanaan pemerintahan yang legitimasinya ditautkan pada maslahah dan diarahkan untuk menjaga ketertiban/kepastian hukum, tanpa menegasikan dimensi moral seperti amanah, keadilan, dan tanggung jawab (Rahman & Faisal, 2019; Zayyadi, 2018).

3.3. Pengawasan (Hisbah/Mazalim) sebagai Elemen Inheren dalam Tindakan Pemerintahan

Konsep pengawasan dalam fiqh siyasah ditekankan melalui pembagian kekuasaan kehakiman (al-qada) dan institusi pengawasan, termasuk wilayat al-mazalim dan wilayat al-hisbah (Juninanto & Majid, 2022). Wilayat al-mazalim dijelaskan sebagai otoritas peradilan yang lebih tinggi yang memeriksa perkara yang tidak berada dalam yurisdiksi hakim biasa dan menyelidiki penyalahgunaan oleh penguasa/hakim atau pihak kuat (Juninanto & Majid, 2022). Sementara itu, hisbah dipaparkan sebagai pengawasan (termasuk dalam hal administratif) yang dijalankan pemerintah melalui pengangkatan pemimpin/pejabat untuk mewujudkan amar ma'ruf nahi munkar (Juninanto & Majid, 2022). Klaim kunci yang relevan untuk pertanyaan ini adalah: dalam fiqh siyasah, pemerintahan tanpa pengawasan dinilai tidak akan berfungsi, sehingga tindakan pejabat harus selalu ditempatkan dalam horizon kontrol dan koreksi (Juninanto & Majid, 2022).

________________________________________

4. Unsur "Menimbulkan Akibat Hukum" dan Kaitannya dengan Tindakan Administratif: Sintesis Hukum Positif dan Fiqh Siyasah

4.1. Unsur Akibat Hukum dalam Tindakan Pejabat: dari KTUN hingga Tindakan Konkret

Di dalam hukum positif, unsur "menimbulkan akibat hukum" merupakan unsur definisional KTUN (Hartini, 2011; HR et al., 2018) dan menjadi alasan mengapa KTUN dipandang sebagai dasar lahirnya sengketa tata usaha negara (HR et al., 2018). Karakter ini ditegaskan juga melalui unsur sifat konkret–individual–final serta akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata (HR et al., 2018; Nuna et al., 2020). Namun, UU Administrasi Pemerintahan juga mengakui "tindakan" sebagai perbuatan konkret (termasuk tidak bertindak) dalam penyelenggaraan pemerintahan (HR et al., 2018; Leman, 2019), yang dalam perkembangan kompetensi PTUN diuraikan sebagai perluasan kewenangan untuk menguji tindakan faktual dan aspek lain (misalnya penyalahgunaan wewenang dan diskresi) (HR et al., 2018; Maridjo, 2022).

Pada level konseptual yang lebih umum, tindakan pemerintah dipilah menjadi tindakan faktual dan tindakan hukum (Hadi & Michael, 2017). Meskipun pembedaan ini menempatkan "akibat hukum" lebih inheren pada tindakan hukum, perkembangan rezim UU Administrasi Pemerintahan dan diskursus kompetensi PTUN menunjukkan bahwa tindakan faktual/konkret pun dapat menjadi relevan secara yuridis (misalnya diuji legalitasnya) ketika tindakan itu dikaitkan dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan dan perlindungan hukum (HR et al., 2018; Maridjo, 2022).

4.2. Padanan dalam Fiqh Siyasah: Tindakan Pejabat sebagai "Tasarruf" yang Harus Dapat Dipertanggungjawabkan

Dalam fiqh siyasah, tindakan pemimpin/pemerintah (tasarruf) dipersyaratkan agar berorientasi pada kemaslahatan rakyat (Rahman & Faisal, 2019). Pada saat yang sama, literatur fiqh siyasah menempatkan pengawasan sebagai syarat agar pemerintahan berfungsi, melalui institusi yang menindak penyalahgunaan oleh penguasa (wilayat al-mazalim) dan pengawasan administratif untuk amar ma'ruf nahi munkar (hisbah) (Juninanto & Majid, 2022). Kombinasi dua ide ini—maslahah sebagai tujuan tindakan dan pengawasan sebagai mekanisme koreksi—memberi struktur normatif yang sejalan dengan kebutuhan "akibat hukum" dan "akuntabilitas" dalam tindakan administratif: tindakan pemerintah yang berdampak pada warga harus dapat diuji dan dipertanggungjawabkan (Juninanto & Majid, 2022; Rahman & Faisal, 2019).

________________________________________

5. Batasan Tindakan Administratif: Asas Legalitas, Diskresi (Freies Ermessen), dan Larangan Penyalahgunaan Kewenangan

5.1. Asas Legalitas sebagai Pembatas Dasar Tindakan Pemerintahan

Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah/pejabat administrasi harus berdasarkan hukum/undang-undang yang telah ada; asas legalitas diposisikan sebagai pembatas kekuasaan pejabat administrasi negara (Hasyim & Harahap, 2023). Prinsip "tindakan harus sesuai hukum" juga ditegaskan secara umum sebagai karakter negara hukum: tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasar hukum yang berlaku (Angraeni & Ahyar, 2023; Kadarsih, 2010). Dengan demikian, tindakan administratif pejabat (baik keputusan maupun tindakan konkret) menuntut sumber kewenangan yang jelas dan pelaksanaan sesuai hukum (Angraeni & Ahyar, 2023; Hasyim & Harahap, 2023).

5.2. Diskresi dan Pengujiannya: Ruang Gerak Administratif yang Tetap Diawasi

Dalam praktik administrasi negara, tindakan/keputusan diskresi (freies ermessen) dapat diuji melalui dua jalur: PTUN dan upaya administratif (Asyikin, 2020). Diuraikan bahwa PTUN pada prinsipnya menguji pelanggaran hukumnya (rechtmatigheidtoetsing), sedangkan upaya administratif dapat menguji baik aspek hukum maupun kemanfaatan (doelmatigheidtoetsing) (Asyikin, 2020). Kerangka ini penting karena menunjukkan bahwa tindakan administratif pejabat tidak hanya dinilai dari ada/tidaknya kewenangan formal, tetapi juga dari kepatutan/rasionalitas dan AUPB sebagai batu uji dalam konteks diskresi dan penyalahgunaan kewenangan (Asyikin, 2020).

5.3. Penyalahgunaan Wewenang dan Konsekuensi Pertanggungjawaban

Dalam kajian penyalahgunaan kewenangan, dijelaskan bentuk-bentuk penyalahgunaan (misalnya tindakan bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan pribadi/kelompok; menyimpang dari tujuan kewenangan; atau menyalahgunakan prosedur) (Juliani, 2019). Dalam rezim UU Administrasi Pemerintahan, pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang juga dikaitkan dengan klasifikasi tindakan pejabat yang sewenang-wenang, termasuk apabila keputusan/tindakan dilakukan tanpa dasar kewenangan atau bertentangan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (Juliani, 2019; Rumapea, 2019). Bila penyalahgunaan kewenangan menimbulkan kerugian keuangan negara, kajian menyatakan adanya konsekuensi pertanggungjawaban, termasuk pengembalian kerugian sebagai tanggung jawab pribadi ketika terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, serta dimungkinkannya sanksi administratif dan/atau pidana tanpa menghapus kewajiban penggantian kerugian (Juliani, 2019, 2020).

Dalam perspektif fiqh siyasah, penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintah dilarang dan dikaitkan dengan larangan suap/risywah dalam perkara hukum (Fauziah, 2015; Fitri et al., 2023). Kajian gratifikasi menegaskan bahwa gratifikasi kepada pejabat negara dipandang sebagai tindakan melawan hukum baik dalam hukum positif maupun fikih jinayah, dan dalam fikih jinayah dipahami sebagai al-rishwah (Fauziah, 2015). Di sana juga ditunjukkan adanya pendekatan preventif (sadd al-dzari'ah) untuk mencegah dampak negatif, sehingga tindakan administratif (dalam arti prosedur) dapat menjadi instrumen pencegahan dalam tata kelola (Fauziah, 2015).

________________________________________

6. Mekanisme Kontrol dan Perlindungan Hukum atas Tindakan Administratif: Analogi PTUN–Upaya Administratif dengan Mazalim–Hisbah

6.1. Upaya Administratif (Keberatan dan Banding) sebagai Kontrol Internal dan Perlindungan Non-Yudisial

Perlindungan hukum non-yudisial dalam sengketa TUN dijelaskan mencakup pengawasan dan upaya administratif, dan upaya administratif dibagi menjadi keberatan serta banding administratif (Sugiharto & Abrianto, 2018). Secara normatif, warga masyarakat yang dirugikan oleh keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat yang menetapkan/melakukan keputusan/tindakan atau kepada atasan pejabat (Arta & WiraSena, 2022; Sugiharto & Abrianto, 2018). Dalam uraian mekanisme, keberatan diajukan tertulis kepada badan/pejabat yang mengeluarkan keputusan/tindakan, dan banding administratif diajukan kepada atasan pejabat ketika hasil keberatan ditolak atau tidak memuaskan (Rahmaddoni et al., 2023; Riza et al., 2024). Literatur prosedural juga menguraikan tenggang waktu keberatan "paling lama 21 hari kerja" sejak keputusan/tindakan dikeluarkan serta jangka waktu penyelesaian "paling lama 10 hari kerja" sejak keberatan/banding diterima (sebagai deskripsi mekanisme menurut UU Administrasi Pemerintahan dalam kajian tersebut) (Candra et al., 2023; Sugiharto & Abrianto, 2018).

Namun, terdapat nuansa problematik: norma "dapat" dalam pengaturan upaya administratif dipahami menimbulkan perdebatan apakah upaya administratif bersifat pilihan atau kewajiban, khususnya pasca Perma 6/2018 yang dipandang merombak praktik menjadi persyaratan mutlak dalam konteks tertentu (Hudoprakoso, 2022; Maridjo, 2022). Kajian lain menekankan adanya inkonsistensi pengaturan upaya administratif antara rezim UU PTUN dan UU Administrasi Pemerintahan yang berdampak pada ketidakpastian hukum (Alamsyah, 2021; Arta & WiraSena, 2022).

6.2. PTUN sebagai Kontrol Yudisial atas Tindakan Pemerintah dan Perluasan Kompetensi

Tujuan dibentuknya Peradilan TUN dipaparkan sebagai pengendali yuridis (preventif dan represif) terhadap tindakan badan/pejabat TUN yang melawan hukum dan merugikan masyarakat (Latif, 2021; Maridjo, 2022). Pasca UU Administrasi Pemerintahan, kompetensi absolut PTUN diperluas, termasuk kewenangan memeriksa tindakan faktual, penyalahgunaan wewenang, upaya administratif, keputusan fiktif positif, dan diskresi (HR et al., 2018; Maridjo, 2022). Perluasan ini dipandang membawa implikasi, termasuk munculnya pasal yang ambigu atau bertentangan dengan doktrin hukum administrasi yang telah lama dianut (HR et al., 2018; Maridjo, 2022).

6.3. Padanan Fiqh Siyasah: Hisbah sebagai Kontrol Administratif dan Mazalim sebagai Koreksi atas Abuse of Power

Dalam fiqh siyasah, hisbah dipahami sebagai tugas pengawasan yang dilakukan penguasa melalui pengangkatan pejabat/pemimpin untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, termasuk pengawasan administratif (Juninanto & Majid, 2022). Wilayat al-mazalim diposisikan sebagai lembaga yang memeriksa perkara penyalahgunaan yang dilakukan penguasa, hakim, atau pihak berkuasa, dan menilai perkara yang tidak berada dalam kewenangan hakim biasa (Juninanto & Majid, 2022). Jika disintesiskan secara fungsional (tanpa menyamakan bentuk institusionalnya), hisbah dapat dibaca sebagai analogi kontrol internal/administratif (sejenis pengawasan dan mekanisme korektif internal), sedangkan mazalim merepresentasikan forum koreksi terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang lebih tinggi—sebuah rasionalitas yang secara modern tampak paralel dengan kebutuhan mekanisme kontrol yudisial dan/atau lembaga pengawasan yang kuat (Juninanto & Majid, 2022; Maridjo, 2022).

________________________________________

7. Akibat Hukum dan Sanksi atas Tindakan Administratif: dari Sanksi Administratif (UU) hingga Ta'zir (Hukum Islam)

7.1. Akibat Hukum dalam Hukum Positif: Pembatalan, Pemulihan, Ganti Rugi, dan Sanksi Administratif

Dalam sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan/pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), sengketa dapat memuat tuntutan untuk menyatakan tindakan pejabat tidak sah/batal/tidak mempunyai kekuatan mengikat beserta ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Fauzani & Rohman, 2020). Di ranah penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara, konsekuensi yang ditekankan adalah pertanggungjawaban (termasuk pengembalian kerugian), serta ruang untuk menguji ada/tidaknya penyalahgunaan wewenang sebelum proses pidana melalui permohonan penilaian ke PTUN (Juliani, 2019).

Dalam isu kepatuhan terhadap putusan Peradilan TUN, kajian menegaskan bahwa pejabat yang tidak melaksanakan putusan PTUN dapat dikenai upaya paksa berupa pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif sesuai ketentuan hukum (Latif, 2021; RAHMADINATA, 2022). Diuraikan pula bahwa sanksi administratif bagi pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terhubung dengan pengaturan sanksi administratif dalam PP 48/2016 (ringan, sedang, berat) (Soleh, 2018; Wahyudi, 2021). Meski demikian, kajian eksekutorial menunjukkan adanya kendala praktik terkait lemahnya pelaksanaan putusan PTUN, termasuk faktor kepatuhan pejabat dan ketiadaan pengaturan yang lebih tegas dalam pelaksanaan (Soleh, 2018; Wahyudi, 2021).

7.2. Akibat Hukum dalam Hukum Islam: Larangan Penyalahgunaan Kewenangan, Larangan Risywah, dan Ta'zir sebagai Sanksi Diskresioner

Dalam perspektif hukum Islam yang direpresentasikan oleh fiqh siyasah dusturiyah, pejabat pemerintah (wizarah tanfidz) dilarang menyalahgunakan kewenangan, dan larangan tersebut dikuatkan dengan penegasan larangan suap/risywah dalam perkara hukum (Fauziah, 2015; Fitri et al., 2023). Kajian gratifikasi menegaskan bahwa gratifikasi terhadap pejabat negara dipandang terlarang baik dalam hukum positif maupun fikih jinayah, dan dalam fikih jinayah gratifikasi dipahami sebagai al-rishwah (Fauziah, 2015). Dengan demikian, tindakan administratif yang melahirkan akibat hukum (misalnya keputusan yang memberi keuntungan atau membebani warga) dalam perspektif normatif Islam harus tunduk pada prinsip amanah–keadilan dan bebas dari risywah (Fauziah, 2015; Zayyadi, 2018).

Mengenai sanksi, literatur hukum Islam menyebutkan bahwa pelanggaran administratif/kode etik dapat dikenai jarimah ta'zir, yakni jenis hukuman yang ditentukan oleh penguasa/hakim (B. Alamsyah & Somadiyono, 2022; Sakka et al., 2024). Bahkan secara eksplisit dikemukakan bahwa pelanggaran administratif atau kode etik (dalam konteks petugas pemasyarakatan) dapat dikenai hukuman penjara terbatas sesuai waktu yang diputuskan hakim (Sakka et al., 2024). Kerangka ta'zir ini penting dalam sintesis "tindakan administratif menurut hukum Islam" karena menunjukkan bahwa ketika perbuatan tidak ditentukan sanksinya secara hudud/qishash, ruang diskresi sanksi (ta'zir) dipakai untuk menegakkan tertib (order) dan mencegah penyimpangan administratif (B. Alamsyah & Somadiyono, 2022; Sakka et al., 2024).

________________________________________

8. Sintesis Jawaban: "Tindakan Administratif menurut Hukum Islam" dalam Konteks Tindakan Pejabat TUN yang Menimbulkan Akibat Hukum

Berdasarkan literatur yang tersedia, "tindakan administratif menurut hukum Islam" dapat disusun sebagai sintesis berikut.

Pertama, hakikatnya adalah tindakan pelaksanaan pemerintahan oleh pejabat (dalam kerangka wizarah tanfidz) yang harus berorientasi kemaslahatan (tasarruf al-imam manūṭ bi al-maṣlaḥah) dan menjaga ketertiban/kepastian hukum (Fitri et al., 2023; Rahman & Faisal, 2019).

Kedua, batasannya adalah larangan penyalahgunaan kewenangan dan larangan risywah/gratifikasi (al-rishwah), yang menuntut tindakan pejabat bebas konflik kepentingan dan tidak menyimpang dari tujuan kewenangan (Fauziah, 2015; Fitri et al., 2023).

Ketiga, pengawasannya melekat melalui konsepsi hisbah (pengawasan administratif untuk amar ma'ruf nahi munkar) dan wilayat al-mazalim (koreksi atas penyalahgunaan oleh penguasa/pejabat kuat) (Juninanto & Majid, 2022).

Keempat, akibat hukum dan sanksinya dapat dijatuhkan melalui mekanisme yang bersifat diskresioner (ta'zir) untuk pelanggaran administratif/kode etik, yang analog secara fungsional dengan sanksi administratif dalam hukum positif (B. Alamsyah & Somadiyono, 2022; Sakka et al., 2024).

Kelima, dalam konteks Indonesia, tindakan pejabat TUN yang menimbulkan akibat hukum termanifestasi terutama dalam KTUN (konkret–individual–final–menimbulkan akibat hukum) dan tindakan konkret (termasuk tidak bertindak) menurut UU Administrasi Pemerintahan; keduanya berada dalam sistem kontrol melalui upaya administratif dan PTUN yang kompetensinya makin luas pasca UU Administrasi Pemerintahan (HR et al., 2018; Leman, 2019; Maridjo, 2022).

Batas penting dari jawaban ini adalah bahwa sumber yang disediakan lebih banyak menguraikan kerangka normatif fiqh siyasah (maslahah, hisbah/mazalim, larangan penyalahgunaan dan risywah, ta'zir) serta doktrin hukum administrasi Indonesia (KTUN, tindakan konkret, upaya administratif, PTUN, sanksi administratif), sehingga "tindakan administratif menurut hukum Islam" di sini harus dipahami sebagai konseptualisasi fiqh siyasah atas tindakan pemerintahan (bukan kodifikasi tunggal yang seragam), yang kemudian dipertautkan dengan struktur tindakan pejabat TUN yang memang menimbulkan akibat hukum dalam hukum positif Indonesia (HR et al., 2018; Juninanto & Majid, 2022; Rahman & Faisal, 2019).

________________________________________

Daftar Pustaka

Alamsyah, B., & Somadiyono, S. (2022). Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana. Legalitas Jurnal Hukum, 14(1), 135. https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.320

Alamsyah, R. (2021). Upaya Administratif Pembebasan Jabatan Paska Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Studi Kasus Perkara Nomor 23/G/2020/PTUN-JKT). Jurnal Hukum Caraka Justitia, 1(2), 116. https://doi.org/10.30588/jhcj.v1i2.918

Angraeni, A., & Ahyar, M. (2023). Analisis Fikih Siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Qonun Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 7(1), 94–114. https://doi.org/10.21093/qj.v7i1.6223

Arta, I. K. K., & WiraSena, I. G. A. (2022). Kepastian Hukum Ketentuan Upaya Administratif Pasca Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Kertha Widya Jurnal Hukum, 9(2), 97–110. https://doi.org/10.37637/kw.v9i2.889

Asyikin, N. (2020). Freies Ermessen Sebagai Tindakan atau Keputusan Pemerintah Ditinjau dari Pengujiannya. Diversi Jurnal Hukum, 5(2), 184. https://doi.org/10.32503/diversi.v5i2.555

Candra, M., Ismail, I., & Avriantara, F. (2023). Mengoptimalkan Upaya Administratif dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. Seikat Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hukum, 2(4), 401–409. https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.703

Fauzani, M. A., & Rohman, F. N. (2020). Problematik Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa di Peradilan Administrasi Indonesia (Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019). Widya Pranata Hukum Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum, 3(1), 19–39. https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.79

Fauziah, N. L. (2015). Penghapusan Pidana Bagi Pejabat Negara Penerima Gratifikasi. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(1), 29–60. https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.1.29-60

Fitri, R. K., Pertiwi, D., Maghfira, S., & Alfiander, D. (2023). Penyalahgunaan Kewenangan oleh Pejabat Pemerintah dalam Pasal 10 Ayat (1) Huruf E Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Jisrah Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 4(1), 65. https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i1.9352

HR, R., Heryansyah, D., & Pratiwi, D. K. (2018). Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(2), 339–358. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7

Hadi, S., & Michael, T. (2017). Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration. Jurnal Cita Hukum, 5(2). https://doi.org/10.15408/jch.v5i2.8727

Hartini, S. (2011). Upaya Keberatan terhadap PNS yang Dijatuhi Hukuman Pemberhentian Tidak dengan Hormat. Jurnal Dinamika Hukum, 11(2). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.193

Hasyim, Moh. H., & Harahap, N. A. (2023). Legalitas Pengaturan Kepesertaan BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Pelayanan Publik. Widya Yuridika, 6(2), 245. https://doi.org/10.31328/wy.v6i2.4174

Hudoprakoso, P. (2022). Pemberlakuan Upaya Administrasi sebagai Primum Remidium dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. Jurnal Juristic, 3(01), 91. https://doi.org/10.35973/jrs.v3i01.2986

Juliani, H. (2019). Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara. Administrative Law & Governance Journal, 2(4), 598–614. https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.598-614

Juliani, H. (2020). Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara. Administrative Law & Governance Journal, 3(1), 54–70. https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.54-70

Juninanto, A., & Majid, M. N. (2022). Ombudsman dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Al-Aqwal Jurnal Kajian Hukum Islam, 1(2), 85–96. https://doi.org/10.53491/alaqwal.v1i2.360

Kadarsih, S. (2010). Tugas dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia dalam Pelayanan Publik Menurut UU No. 37 Tahun 2008. Jurnal Dinamika Hukum, 10(2). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.2.150

Latif, U. (2021). Penjatuhan Sanksi terhadap Pejabat Pemerintahan yang Tidak Melaksanakan Putusan Peratun. Jurnal Hukum Progresif, 9(2), 99–110. https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.99-110

Leman, M. Y. (2019). Fungsi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. Pelita Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah, 19(1), 97–113. https://doi.org/10.33592/pelita.vol19.iss1.70

Maridjo, M. (2022). Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Jurnal Juristic, 3(01), 43. https://doi.org/10.35973/jrs.v3i01.2984

Nuna, M., Moonti, R. M., Tumuhulawa, A., & Kodai, D. A. (2020). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara terhadap Putusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat. University of Bengkulu Law Journal, 5(2), 106–118. https://doi.org/10.33369/ubelaj.5.2.106-118

RAHMADINATA, K. (2022). Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. https://doi.org/10.31219/osf.io/yvku6

Rahmaddoni, B., Warman, K., & Yuslim, Y. (2023). Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Unes Journal of Swara Justisia, 7(2), 749. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.371

Rahman, H. P., & Faisal, A. (2019). Problematika Pelayanan Terpadu Kepemilikan Status Hukum Perkawinan Masyarakat Gorontalo. Jurnal Ilmiah Al-Jauhari Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner, 4(2), 349–378. https://doi.org/10.30603/jiaj.v4i2.1122

Riza, D., Kurnia, M. L., & Boiziardi. (2024). Pengaturan Pengajuan Gugatan yang Melalui Upaya Administratif Berupa Banding Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Unes Journal of Swara Justisia, 7(4), 1258–1267. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.439

Rumapea, R. A. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang atas Kesalahan dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sasi, 25(2), 133–145. https://doi.org/10.47268/sasi.v25i2.199

Sakka, J. P. R., Fajar, F., & Fahri, M. (2024). Peranan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam). Datuk Sulaiman Law Review (Dalrev), 5(1), 1–18. https://doi.org/10.24256/dalrev.v5i1.5517

Soleh, M. A. (2018). Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap. Mimbar Keadilan. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1604

Sugiharto, H., & Abrianto, B. O. (2018). Perlindungan Hukum Non Yudisial terhadap Perbuatan Hukum Publik oleh Pemerintah. Yuridika, 33(1), 41. https://doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7280

Wahyudi, A. (2021). Eksekutorial Putusan PTUN Sebagai Lembaga Yudikatif. Politea Jurnal Politik Islam, 4(1), 121–145. https://doi.org/10.20414/politea.v4i1.3491

Zayyadi, A. (2018). Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Usul Fikih dari Teori Pertingkatan Norma). Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 11(1), 13–34. https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1265