01746 - Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah): Kajian Normatif Dan Komparatif

Criminal Acts of Terrorism in the Perspective of Islamic Criminal Law (Fiqh Jinayah): A Normative and Comparative Study

ABSTRACT

This article examines the criminal act of terrorism from the perspective of Islamic criminal law (fiqh jinayah) through a normative and comparative approach. The study aims to identify how Islamic law qualifies acts of terrorism, particularly in relation to the concepts of hirabah and baghy in classical jurisprudence, and to compare them with the formulation of terrorism in Indonesian positive law. Using a normative legal research method with a conceptual and comparative approach, this study concludes that terrorism—defined as the use of violence or threats of violence that spread widespread fear—is classified as a jarimah (criminal act) that most closely corresponds to hirabah (violent crime disturbing public order) and, in certain contexts, baghy (rebellion). Terrorism is firmly rejected in Islamic ethics as it contradicts the universal humanitarian values upheld by Islam and cannot be equated with jihad. The sanctions prescribed for hirabah fall under the hudud category, which includes capital punishment and other severe penalties. In the modern context, the pre-action stage—involving conspiracy and collective intent—is also addressable through the ta'zir regime. This study emphasizes that a proper understanding of Islamic criminal law provides a robust normative foundation for rejecting and penalizing acts of terrorism.

Keywords: terrorism, fiqh jinayah, hirabah, baghy, Islamic criminal law, ta'zir

________________________________________

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji tindak pidana terorisme dari perspektif hukum pidana Islam (fiqh jinayah) melalui pendekatan normatif dan komparatif. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi cara hukum Islam mengkualifikasi perbuatan terorisme, khususnya dalam kaitannya dengan konsep hirabah dan baghy dalam fikih klasik, serta membandingkannya dengan rumusan terorisme dalam hukum positif Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif berpendekatan konseptual dan komparatif, kajian ini menyimpulkan bahwa terorisme—yang dirumuskan sebagai penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan ketakutan secara meluas—dikualifikasi sebagai jarimah (kejahatan) yang paling dekat dengan hirabah (kejahatan kekerasan yang mengacaukan keamanan umum) dan dalam konteks tertentu bersinggungan dengan baghy (pemberontakan). Terorisme ditolak secara tegas dalam etika Islam karena bertentangan dengan etos kemanusiaan universal dan tidak dapat disamakan dengan jihad. Sanksi yang ditetapkan untuk hirabah termasuk dalam kategori hudud, mencakup pidana mati dan hukuman berat lainnya. Dalam konteks modern, tahap pra-aksi yang melibatkan permufakatan dan niat kolektif juga dapat ditangani melalui rezim ta'zir. Kajian ini menegaskan bahwa pemahaman yang tepat terhadap hukum pidana Islam memberikan landasan normatif yang kuat untuk menolak dan memidana tindak pidana terorisme.

Kata Kunci: terorisme, fiqh jinayah, hirabah, baghy, hukum pidana Islam, ta'zir

________________________________________

I. PENDAHULUAN

Terorisme merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang terus menjadi tantangan serius bagi sistem hukum, baik nasional maupun internasional. Dalam konteks Indonesia, respons hukum terhadap terorisme telah mengalami perkembangan signifikan, khususnya melalui pembentukan dan pembaruan regulasi di bidang pemberantasan tindak pidana terorisme. Namun demikian, diskursus mengenai bagaimana hukum Islam memandang dan mengkualifikasi perbuatan terorisme tetap relevan, mengingat Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim senantiasa berhadapan dengan pertanyaan mengenai relasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam penanganan kejahatan yang berdimensi ideologis-keagamaan ini.

Kajian ini menggunakan pendekatan normatif yang bersumber pada literatur hukum pidana Islam (fiqh jinayah) dan membandingkannya dengan rumusan hukum positif Indonesia. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif dan sistematis mengenai posisi hukum Islam terhadap tindak pidana terorisme, mulai dari kualifikasi jarimah, implikasi sanksi, hingga pembacaan terhadap tahapan pra-aksi dalam kerangka pemidanaan Islam.

________________________________________

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa ketentuan perundang-undangan di bidang terorisme, serta bahan hukum sekunder berupa literatur fiqh jinayah, artikel jurnal ilmiah, dan kajian analitis-kritis yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik sintesis dan interpretasi terhadap sumber-sumber yang digunakan.

________________________________________

III. PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Tindak Pidana Terorisme sebagai Titik Banding: Perspektif Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana terorisme dirumuskan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban massal dan/atau kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dan dalam rumusan undang-undang dikaitkan dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan (Bardi, 2023; Hidayat & RAS, 2023; Mukti & Febrian, 2018; Rahmatullah, 2021; Santoso et al., 2022). Sejalan dengan itu, sejumlah kajian menekankan bahwa definisi dan klasifikasi terorisme memang belum sepenuhnya universal sehingga negara merumuskan definisinya masing-masing dalam hukum nasional, termasuk Indonesia (Abdullah, 2021; Bardi, 2023).

Sebagai konteks penting, beberapa kajian juga menyoroti adanya ketentuan dalam rezim hukum terorisme Indonesia bahwa tindak pidana yang diatur "harus dianggap bukan tindak pidana politik," sehingga dapat ditempatkan dalam koridor penegakan hukum pidana dan kerja sama lintas negara, misalnya ekstradisi (Baiquni et al., 2021), serta memunculkan diskusi konseptual terkait relasi "motif politik/ideologi" dengan pengecualian "tindak pidana politik" tersebut (Fitrian, 2023; Hasan & Nugroho, 2022). Titik banding ini relevan untuk menjelaskan bagaimana hukum Islam (fiqh jinayah) mengkualifikasi perbuatan yang secara substansi menebar ketakutan publik melalui kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai jarimah (kejahatan) yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum (Sudianto, 2018; Zulkifli et al., 2020).

3.2 Terorisme dalam Pandangan Etika Islam: Bertentangan dengan Etos Kemanusiaan dan Ajaran Damai

Sejumlah sumber dalam literatur Indonesia menegaskan bahwa terorisme—sebagai kekerasan politik—dipandang bertentangan dengan etos kemanusiaan universal yang diajarkan Islam. Misalnya, dikutip pandangan Azyumardi Azra bahwa terorisme sebagai kekerasan politik "sepenuhnya bertentangan" dengan etos kemanusiaan Islam yang menekankan kemanusiaan universal (Wiriadinata, 2015). Pada aras yang serupa, kajian tentang terorisme "berkedok agama" juga menekankan bahwa berbagai aksi kekerasan yang diklaim atas nama jihad sering menimbulkan dampak buruk bagi komunitas Muslim, padahal tindakan tersebut tidak berhubungan dengan esensi ajaran Islam (Handoko, 2019). Kerangka ini juga konsisten dengan pembacaan bahwa radikalisme dan terorisme kerap lahir dari kesalahpahaman terhadap ajaran Islam, yakni pemahaman yang sepotong-sepotong, tidak komprehensif, dan jauh dari bimbingan ulama yang mumpuni (Fatoni, 2018), serta dari pemelesetan ajaran damai Islam menjadi justifikasi kekerasan (Dharma, 2021).

Literatur yang secara eksplisit membedakan jihad dan terorisme juga menunjukkan adanya polemik sosial-keagamaan mengenai status pelaku kekerasan: apakah "mujahid" atau "teroris," termasuk dalam diskursus publik seputar eksekusi pelaku Bom Bali dan keterkaitannya dengan perdebatan hukum pidana Islam (Supena, 2012). Pada level normatif, tulisan fiqh jinayah menegaskan bahwa terorisme bukan jihad karena justru merusak keamanan negeri Muslim dan menebar ketakutan pada masyarakat (Zulkifli et al., 2020). Dengan demikian, dari sudut etika Islam—yakni maqasid perlindungan keamanan dan jiwa—tindakan kekerasan yang menebar teror diposisikan sebagai tindakan kriminal yang merusak ketenteraman umum, bukan ibadah jihad (Supena, 2012; Wiriadinata, 2015; Zulkifli et al., 2020).

3.3 Terminologi dan Kualifikasi dalam Hukum Pidana Islam: Irhāb sebagai Jarimah, Terutama Hirabah dan Baghy

Dalam pembahasan hukum Islam, terorisme sering dikaitkan secara terminologis dengan irhāb (tindakan teror), dan pelakunya disebut irhābī (Sudianto, 2018). Namun, yang menentukan bukan sekadar istilah, melainkan kualifikasi jarimah (jenis kejahatan) dalam fiqh jinayah. Literatur analitis-kritis menyatakan bahwa bila dirujuk pada konteks pidana dan syariat, tindakan teror yang menimbulkan kekacauan publik diposisikan sebagai bagian dari hudud hirabah, yakni perbuatan yang menimbulkan kekacauan di masyarakat sehingga mengganggu ketenteraman umum (Sudianto, 2018). Hal ini selaras dengan karya fiqh jinayah yang menyimpulkan bahwa terorisme dalam hukum pidana Islam diklasifikasikan terutama ke dalam dua golongan besar, yaitu al-hirābah dan al-baghyu (Zulkifli et al., 2020).

3.3.1 Hirabah (Al-Hirābah)

Hirabah dalam sumber yang digunakan dijelaskan sebagai tindakan kriminal yang dilakukan dengan kekerasan terhadap orang atau properti, dan dinyatakan mencakup tindakan terorisme dalam definisi syariat (Adelina & Zulkarnain, 2024). Sumber lain dalam konteks pidana mati dan hukum pidana Islam juga menjelaskan hirabah sebagai gangguan keamanan di jalanan umum, yang dapat dilakukan secara diam-diam atau terang-terangan, disertai kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan dampak psikologis dan trauma pada korban (Novianti, 2023). Kerangka hirabah ini beririsan secara substansial dengan ciri terorisme yang menebar ketakutan meluas melalui kekerasan atau ancaman kekerasan—sebagaimana juga terlihat pada karakter terorisme yang harus memengaruhi audiens di luar korban langsung (Handoko, 2019)—dan sekaligus berkaitan dengan "suasana teror atau rasa takut secara meluas" dalam rumusan hukum positif Indonesia (Rahmatullah, 2021; Santoso et al., 2022).

3.3.2 Baghy (Al-Baghyu)

Baghy disebut sebagai kategori lain dalam fiqh jinayah yang dipakai untuk membaca terorisme, khususnya bila tindakan kekerasan terkait dengan dimensi pemberontakan atau penentangan terhadap otoritas yang sah (Zulkifli et al., 2020). Karena itu, pada tingkat kualifikasi, fiqh jinayah menyediakan perangkat untuk membedakan tindakan kekerasan yang terutama berupa "teror terhadap publik"—yang lebih dekat ke hirabah—dan tindakan kekerasan yang berkait pemberontakan—yang lebih dekat ke baghy—meskipun dalam praktik modern sebuah jaringan kekerasan dapat membawa unsur keduanya (Adelina & Zulkarnain, 2024; Zulkifli et al., 2020).

3.4 Unsur Kesengajaan, Perencanaan, dan Dampak Publik: Relevansi dengan Pembuktian dan Pertanggungjawaban

Beberapa literatur menekankan bahwa agar dapat disebut terorisme, kekerasan umumnya direncanakan dan tidak bersifat kebetulan, serta diarahkan untuk memengaruhi "sasaran/audiens" yang lebih luas daripada target langsung (Handoko, 2019). Karakter ini penting karena dalam fiqh jinayah, perbuatan yang mengacaukan keamanan umum (hirabah) dipahami sebagai jarimah berat yang merusak ketenteraman publik (Novianti, 2023; Sudianto, 2018). Selain itu, prinsip legalitas dalam Islam juga ditegaskan: tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman tanpa nash (ketentuan syariat) yang jelas dan khusus (Novianti, 2023). Dengan demikian, pengkualifikasian tindakan sebagai hirabah atau baghy menuntut kehati-hatian pada unsur dan pembuktiannya, karena menyangkut sanksi berat—termasuk pidana mati—yang dalam hukum Islam hanya dapat dijatuhkan untuk kejahatan tertentu (Adelina & Zulkarnain, 2024; Novianti, 2023).

Dalam konteks tahap pra-aksi, diskursus fiqh pidana juga mengenal pembacaan terhadap permufakatan atau konspirasi. Studi tentang "pemufakatan jahat" dalam tindak pidana terorisme melalui kajian putusan memaparkan konsep hukum Islam tentang tawāfuq, yakni kejahatan yang direncanakan atau terbentuk dalam dinamika beberapa pelaku. Ditegaskan pula bahwa dalam konsep hukum pidana Islam, permufakatan jahat dapat dipidana meski masih berupa niat yang melibatkan lebih dari satu pihak, yang ditempatkan dalam kategori jarimah ta'zīr (Rusbal & Taun, 2023). Kerangka ini menyediakan dasar konseptual bahwa hukum pidana Islam tidak hanya membaca "akibat final," tetapi juga dapat menilai secara serius tahap persiapan dan perencanaan melalui rezim ta'zīr (diskresi hakim) (Rusbal & Taun, 2023), selaras dengan penekanan bahwa terorisme bukan tindakan sporadis melainkan tindakan yang dirancang (Handoko, 2019).

3.5 Sanksi dalam Hukum Pidana Islam: Hudud (Hirabah) dan Spektrum Interpretasi Modern

3.5.1 Hirabah dan Spektrum Sanksinya dalam Fiqh Jinayah

Literatur fiqh jinayah yang dijadikan rujukan menyatakan bahwa untuk golongan al-hirabah, sanksinya dapat berupa hukuman mati, disalib, dipotong tangan dan kaki secara bersilang, atau pengasingan (Zulkifli et al., 2020). Kajian lain yang membahas pidana mati dalam perspektif hukum pidana Islam juga menegaskan bahwa terorisme dipandang termasuk kategori hirabah, yang sanksinya berupa hudud atau had (Novianti, 2023). Studi komparatif Indonesia–Mesir dalam perspektif pidana Islam juga menyatakan bahwa dalam hukum pidana Islam, hukuman mati dipandang memiliki landasan kuat untuk kasus-kasus tertentu yang mengancam keamanan dan stabilitas masyarakat—disebut sebagai hudud untuk kejahatan berat—dan secara eksplisit menghubungkan terorisme dengan hirabah (Adelina & Zulkarnain, 2024). Bahkan, sumber tersebut menambahkan bahwa dalam praktik hukum Islam klasik, qadi memiliki kewenangan menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku kejahatan berat seperti hirabah dan baghy berdasarkan bukti yang kuat dan prinsip syariat (Adelina & Zulkarnain, 2024).

3.5.2 Nuansa dan Perbedaan Pandangan dalam Literatur

Walaupun banyak sumber menegaskan terorisme sebagai tindakan kriminal yang bertentangan dengan Islam (Fatoni, 2018; Wiriadinata, 2015; Zulkifli et al., 2020), terdapat nuansa perbedaan dalam sebagian literatur analitis-kritis. Misalnya, satu artikel membedakan "terorisme mengerikan"—yang benar-benar jahat dan merusak serta membunuh tanpa alasan rasional—dan "terorisme heroik"—yang salah satunya disebut seperti bom bunuh diri tertentu sebagai perjuangan hidup—dengan kesimpulan bahwa kategori pertama dikutuk Islam, sedangkan kategori kedua dipandang sebagai "perjuangan suci" (Sudianto, 2018). Pembacaan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan rujukan fiqh jinayah yang menyimpulkan bahwa tindakan terorisme tidak dibenarkan dalam ajaran Islam dan ditempatkan sebagai hirabah atau baghy (jarimah) (Zulkifli et al., 2020), maupun dengan penekanan etos kemanusiaan universal Islam yang menolak kekerasan politik teror (Wiriadinata, 2015).

Karena itu, bila dipakai untuk menjawab pertanyaan "tindak pidana terorisme menurut hukum Islam," sintesis yang paling konsisten dari rujukan yang ada adalah: tindakan yang menebar ketakutan publik melalui kekerasan atau ancaman kekerasan dikualifikasi sebagai jarimah berat—terutama hirabah dan dalam situasi tertentu dapat bersinggungan dengan baghy—sehingga tidak dapat disamakan dengan jihad (Novianti, 2023; Supena, 2012; Wiriadinata, 2015; Zulkifli et al., 2020). Sementara itu, wacana yang mencoba "membedakan" sebagian bentuk kekerasan sebagai "heroik" merupakan posisi yang diperdebatkan dan tidak dominan dalam rujukan fiqh jinayah yang diberikan (Sudianto, 2018; Zulkifli et al., 2020).

________________________________________

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan sintesis sumber-sumber yang tersedia, tindak pidana terorisme menurut hukum Islam dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, dari segi status normatif, terorisme sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang menebar teror luas dipandang bertentangan dengan etos kemanusiaan Islam dan ajaran damai. Tindakan teror bukan jihad (Supena, 2012; Wiriadinata, 2015; Zulkifli et al., 2020) dan sering dikaitkan dengan kesalahpahaman serta pemelintiran ajaran Islam (Dharma, 2021; Fatoni, 2018).

Kedua, dari segi kualifikasi fiqh jinayah, terorisme dikualifikasi sebagai jarimah yang terutama masuk ke dalam hirabah (kejahatan kekerasan yang mengacaukan keamanan umum) dan/atau baghy (pemberontakan), bergantung pada konteks perbuatan (Adelina & Zulkarnain, 2024; Sudianto, 2018; Zulkifli et al., 2020).

Ketiga, dari segi implikasi sanksi, untuk hirabah, fiqh jinayah menyebut spektrum sanksi berat, termasuk hukuman mati dan sanksi hudud lainnya. Pidana mati dipandang relevan dalam kerangka hudud atau had untuk kejahatan yang mengancam keamanan dan stabilitas (Adelina & Zulkarnain, 2024; Novianti, 2023; Zulkifli et al., 2020). Dalam ranah modern, implementasi sanksi berat juga dibahas sebagai arena interpretasi dan tantangan, misalnya dipengaruhi oleh konteks dan tekanan eksternal (Adelina & Zulkarnain, 2024).

Keempat, dari segi tahap persiapan dan perencanaan, karena terorisme dipahami sebagai tindakan yang direncanakan dan menyasar efek ketakutan publik (Handoko, 2019), fiqh pidana juga mengenal ruang penilaian terhadap permufakatan dan niat kolektif sebagai jarimah ta'zīr (Rusbal & Taun, 2023), yang dapat menjadi basis untuk menilai secara serius tahapan pra-aksi dalam kerangka diskresi pemidanaan.

Dengan demikian, dalam kerangka hukum Islam (fiqh jinayah) yang dirujuk dalam kajian ini, tindak pidana terorisme adalah jarimah yang merusak keamanan publik dan menebar ketakutan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan, yang paling dekat dikualifikasi sebagai hirabah—dan dalam konteks tertentu dapat berkaitan dengan baghy—sehingga tidak dibenarkan dan dikenai sanksi berat sesuai prinsip syariat (Adelina & Zulkarnain, 2024; Novianti, 2023; Sudianto, 2018; Zulkifli et al., 2020), selaras dengan penolakan Islam terhadap kekerasan politik teror yang bertentangan dengan etos kemanusiaan universal (Wiriadinata, 2015).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. (2021). Analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dalam hubungan dengan hak asasi manusia. Legalitas: Jurnal Hukum, 13(1), 26. https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.246

Adelina, R., & Zulkarnain, Z. (2024). Eksternalisasi penerapan hukuman mati terorisme dalam perspektif pidana Islam: Studi komparasi Indonesia dan Mesir. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, dan Ekonomi Islam, 16(2), 288–306. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8854

Baiquni, M. I., Rosida, H., & Nadiyya, A. (2021). Repatriasi warga negara Indonesia eks-ISIS: Antara keamanan negara dan hak asasi manusia. Jurnal Bedah Hukum, 5(1), 14–31. https://doi.org/10.36596/jbh.v5i1.538

Bardi, A. (2023). Pengaturan kualifikasi terorisme dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme dan perbandingannya dengan negara lain. Jurnal Jatiswara, 38(1). https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.484

Dharma, R. R. R. A. W. S. (2021). Strategi pemolisian pencegahan kejahatan terorisme. Jurnal Ilmu Kepolisian, 14(3), 21. https://doi.org/10.35879/jik.v14i3.279

Fatoni, S. (2018). Pembaruan regulasi terorisme dalam menangkal radikalisme dan fundamentalisme. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, 18(1), 219. https://doi.org/10.21154/altahrir.v18i1.1165

Fitrian, Y. (2023). Cyber terrorism: Analisis hukum pidana mengenai serangan Bjorka terhadap data negara. Arus: Jurnal Sosial dan Humaniora, 3(3), 164–174. https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i3.278

Handoko, A. B. (2019). Analisis kejahatan terorisme berkedok agama. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 6(2), 155–178. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i2.11041

Hasan, H., & Nugroho, Z. (2022). Menuju Papua damai dengan pendekatan pembangunan inklusif. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 56–66. https://doi.org/10.26593/jihi.v0i00.5973.56-66

Hidayat, R. A., & RAS, H. (2023). Peranan unit Jibom Korps Brimob Polri dalam menangani tindak pidana terorisme berupa penggunaan bom dan bahan peledak. Jurnal Hukum Lex Generalis, 4(2), 170–186. https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i2.303

Mukti, A. H., & Febrian, Y. (2018). Kesiapan mendeteksi kegiatan pendanaan terorisme dalam era digital keuangan (fintech). Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, 1(1). https://doi.org/10.25105/hpph.v1i1.3537

Novianti, L. (2023). Pidana mati terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 4(1), 50–70. https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i1.221

Rahmatullah, R. (2021). Kejahatan terorisme sebagai extraordinary crime dalam perspektif hukum pidana internasional. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 2(1), 46–62. https://doi.org/10.23887/jih.v2i1.1011

Rusbal, F. S., & Taun, T. (2023). Terorisme di Indonesia: Pemufakatan jahat dalam tindak pidana terorisme studi putusan Nomor 351/PidSus/2017/PN JktTim. Morality: Jurnal Ilmu Hukum, 9(2), 238. https://doi.org/10.52947/morality.v9i2.353

Santoso, A. D. R. B., Santoso, P., & Malik, I. (2022). Peran Polda Riau dalam mencegah radikalisme dan terorisme dalam rangka mewujudkan keamanan nasional di daerah. The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJPP), 4(1), 63–73. https://doi.org/10.35706/ijpp.v4i1.6480

Sudianto, S. (2018). Jihad dan terorisme dalam pandangan hukum Islam: Sebuah analitis kritis terhadap skenario politik global. Al-Bayyinah, 2(2), 59–80. https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v2i2.51

Supena, I. (2012). Mujahid versus teroris. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 20(1), 165. https://doi.org/10.21580/ws.20.1.189

Wiriadinata, W. (2015). Peranan aparat penegak hukum dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 45(2), 209. https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no2.3

Zulkifli, Z., Hasyim, Muh. S., & Hamiyuddin, H. (2020). Terorisme ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam (fiqih jinayah). Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum, 1(1), 25–36. https://doi.org/10.24239/comparativa.v1i1.2