01745 - Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu) Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Normatif, Maqāṣid Al-Syarīʿah, Dan Implikasi Pencegahan Pada Ekosistem Keuangan Syariah

Abstrak

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan fenomena kejahatan kontemporer yang menuntut respons komprehensif dari berbagai sistem hukum, termasuk hukum Islam. Artikel ini mengkaji TPPU dalam kerangka normatif hukum Islam melalui pendekatan fiqh muʿāmalah, fiqh jināyah, dan maqāṣid al-syarīʿah. Dengan menggunakan metode kajian pustaka (library research) terhadap literatur hukum Islam kontemporer dan regulasi perbankan syariah, artikel ini menelaah: (1) landasan normatif Islam atas larangan memperoleh dan menyamarkan harta secara batil; (2) posisi TPPU dalam perspektif fiqh jināyah dan orientasi ḥifẓ al-māl; (3) instrumen pencegahan berbasis syariah seperti prinsip kehati-hatian, KYC, dan sadd al-dzarīʿah; serta (4) tantangan TPPU pada ekosistem aset digital dan teknologi blockchain. Hasil kajian menunjukkan bahwa TPPU bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental hukum Islam, khususnya larangan memakan harta secara batil (QS. an-Nisā': 29), prinsip ḥifẓ al-māl, dan kemaslahatan umum. Pembuktian terbalik sebagai mekanisme penegakan hukum dinilai dapat dibenarkan melalui kebijakan taʿzīr berdasarkan otoritas ulū al-amr. Pencegahan TPPU pada lembaga keuangan syariah, termasuk fintech dan crowdfunding syariah, merupakan bagian integral dari kepatuhan syariah sekaligus kepatuhan hukum positif.

Kata Kunci: tindak pidana pencucian uang; hukum Islam; fiqh jināyah; maqāṣid al-syarīʿah; ḥifẓ al-māl; KYC; perbankan syariah

________________________________________

Abstract

Money laundering constitutes a contemporary criminal phenomenon that demands a comprehensive response from various legal systems, including Islamic law. This article examines money laundering within the normative framework of Islamic law through the approaches of fiqh muʿāmalah, fiqh jināyah, and maqāṣid al-syarīʿah. Employing a library research method on contemporary Islamic legal literature and Islamic banking regulations, this article analyzes: (1) the Islamic normative foundation prohibiting the acquisition and concealment of unlawfully obtained wealth; (2) the position of money laundering within fiqh jināyah and the orientation of ḥifẓ al-māl; (3) shariah-based prevention instruments such as prudential principles, KYC, and sadd al-dzarīʿah; and (4) the challenges of money laundering in the digital asset ecosystem and blockchain technology. The findings indicate that money laundering contradicts the fundamental principles of Islamic law, particularly the prohibition against consuming wealth through unlawful means (QS. an-Nisā': 29), the principle of ḥifẓ al-māl, and the public interest. Reversed burden of proof as a law enforcement mechanism is considered justifiable through taʿzīr policy based on the authority of ulū al-amr. Prevention of money laundering in Islamic financial institutions, including Islamic fintech and crowdfunding platforms, constitutes an integral part of both shariah compliance and positive legal compliance.

Keywords: money laundering; Islamic law; fiqh jināyah; maqāṣid al-syarīʿah; ḥifẓ al-māl; KYC; Islamic banking

________________________________________

1. Pendahuluan: TPPU sebagai Problem Jinayah-Muʿāmalah Kontemporer

Perkembangan masyarakat modern dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi melahirkan persoalan-persoalan hukum baru yang menuntut jawaban dari syariah dan fikih, sehingga hukum Islam dipahami tetap relevan untuk merespons isu kontemporer melalui rujukan Al-Qur'an dan Sunnah serta pengembangan fikih dalam ruang sosial yang terus berubah (Indrayani, 2022). Dalam konteks tersebut, tindak pidana pencucian uang (TPPU) dipahami sebagai fenomena kejahatan kontemporer yang terkait erat dengan kemajuan teknologi—yang dapat memudahkan pemindahan dana lintas negara—dan karena sifatnya yang paperless serta sulit dilacak, proses penegakan hukumnya menghadapi tantangan pembuktian yang signifikan (Indrayani, 2022).

Literatur yang secara eksplisit mengkaji pencucian uang menunjukkan bahwa isu ini juga dibahas dalam kerangka fiqh jināyah (fikih pidana), yakni upaya menilai kejahatan modern dengan perangkat konseptual hukum pidana Islam (Herman et al., 2024). Dengan demikian, pembahasan "TPPU menurut hukum Islam" dalam tulisan ini diletakkan pada dua lapis: (i) penilaian normatif Islam terhadap status harta hasil kejahatan dan tindakan penyamaran asal-usulnya, serta (ii) perangkat kebijakan (siyāsah/ulū al-amr) dan pencegahan—misalnya kehati-hatian perbankan dan KYC—yang dipandang selaras dengan tujuan syariah (maqāṣid al-syarīʿah) (Indrayani, 2022; Maleha et al., 2022; Muhaimin, 2015).

________________________________________

2. Definisi TPPU: Menyembunyikan atau Menyamarkan Asal-Usul Harta Hasil Kejahatan

Dalam hukum positif Indonesia, definisi TPPU dirujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010; rujukan akademik yang membahas undang-undang ini menegaskan bahwa definisi TPPU dapat ditemukan pada Pasal 1 undang-undang tersebut dan unsur deliknya dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal berikutnya (Kusuma, 2020). Secara konseptual, pencucian uang dipahami sebagai "serangkaian kegiatan" atau "rangkaian kegiatan" untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta yang berasal dari kejahatan agar tampak "bersih/halal" sehingga dapat digunakan tanpa memicu penindakan otoritas (Kusuma, 2020; Makraja, 2023).

Definisi lain dalam kajian pencegahan TPPU di perbankan syariah menyatakan bahwa pencucian uang merupakan praktik menghilangkan bukti sumber uang yang diperoleh dari aktivitas atau kejahatan yang melanggar hukum melalui serangkaian operasi, transfer, atau investasi berulang untuk memberikan status "legal" pada aset (Makraja, 2023). Karakter definisional yang demikian—tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan—selaras dengan penjelasan bahwa pasal-pasal undang-undang pencucian uang menetapkan hukuman bagi tindakan yang dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan sumber kekayaan yang berasal dari kejahatan (Kusuma, 2020). Karena itu, pada tingkat "substansi perbuatan", TPPU dapat dipahami sebagai upaya sistematis mengaburkan asal-usul harta hasil kejahatan agar tampak sah, yang dalam praktik modern kerap memanfaatkan sistem keuangan—termasuk perbankan—sebagai pintu masuk (Fachrurrazy & Siliwadi, 2020; Kusuma, 2020).

________________________________________

3. Kerangka Normatif Hukum Islam: Muʿāmalah, Larangan Memakan Harta secara Bāṭil, dan Status Harta Haram

3.1. Prinsip Umum Muʿāmalah: Asal Hukumnya Boleh, kecuali Ada Dalil yang Melarang

Dalam fikih muʿāmalah kontemporer, kaidah dasar yang ditekankan adalah bahwa seluruh praktik muʿāmalah pada dasarnya diperbolehkan (al-aṣl fī al-muʿāmalāt al-ibāḥah) sampai ada dalil yang menunjukkan kebatilan atau keharamannya (Arif, 2022). Rumusan kaidah yang sama juga digunakan dalam analisis transaksi modern: "hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muʿāmalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya," sembari menegaskan bahwa keharaman muncul bila ada unsur mudarat seperti ketidakjelasan atau ketidakpastian, penipuan (tadlīs), maysir, atau riba (F. M. Arif, 2019).

Kaidah ini penting karena pencucian uang bukanlah "akad muʿāmalah baru" yang netral, melainkan rangkaian perbuatan yang berorientasi menyamarkan asal-usul harta hasil kejahatan (Kusuma, 2020; Makraja, 2023). Dengan demikian, analisis syariahnya tidak berhenti pada "boleh atau tidaknya" mekanisme teknis pemindahan dana, tetapi menilai substansi tujuan dan sumber harta, serta dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkannya (M. L. F. Arif, 2022; Indrayani, 2022; Kusuma, 2020).

3.2. Larangan Memakan Harta secara Bāṭil sebagai Landasan Normatif

Sejumlah kajian ekonomi Islam yang membahas instrumen keuangan modern—misalnya cryptocurrency—menggunakan QS. an-Nisā' ayat 29 sebagai rujukan normatif: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil…" (Hatta, 2021; Safira & Rofiq, 2023). Ayat ini diposisikan sebagai dalil umum untuk menolak praktik perolehan dan pemanfaatan harta yang tidak sah atau zalim dalam aktivitas ekonomi (Hatta, 2021; Safira & Rofiq, 2023).

Dengan bertolak dari dalil umum tersebut, tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta hasil kejahatan—yakni harta yang diperoleh melalui jalan yang batil—menjadi problem serius dalam kerangka etika-hukum Islam karena ia bertujuan menormalisasi pemanfaatan harta yang sumbernya batil (Hatta, 2021; Kusuma, 2020; Makraja, 2023; Safira & Rofiq, 2023). Pada titik ini, pencucian uang tidak dipahami sekadar pelanggaran administratif, melainkan bagian dari rangkaian kejahatan ekonomi yang—dalam uraian umum tentang kejahatan ekonomi modern—termasuk korupsi, suap, dan pencucian uang yang dapat menghilangkan hak orang lain atau mendatangkan kerugian bagi masyarakat dan negara (Indrayani, 2022).

3.3. Harta Tidak Haram karena Zatnya, tetapi karena Cara Memperolehnya: Implikasi terhadap "Pencucian"

Dalam teori pemisahan halal-haram (tafrīq al-ḥalāl ʿan al-ḥarām), ditegaskan bahwa harta atau uang dalam perspektif fikih tidak haram karena bendanya (ʿainiyyah), melainkan haram karena cara memperolehnya yang tidak sesuai syariah (li-ghayrih) (Anggraeny, 2024). Konsekuensi logisnya adalah bahwa "mencuci" atau memutihkan uang melalui rekayasa transaksi tidak otomatis mengubah status syar'i harta jika sumber perolehannya tetap batil, sebab problem utamanya berada pada asal-usul perolehan (Anggraeny, 2024; Kusuma, 2020; Makraja, 2023).

Kekhawatiran ini muncul secara eksplisit dalam diskursus kelembagaan keuangan syariah. Pengaturan "sumber dana yang halal" dipandang penting karena jika tidak, bank syariah dapat dipakai sebagai sarana "pencucian uang syariah", yaitu uang yang semula haram secara syariah diinvestasikan ke bank syariah sehingga seakan-akan dana tersebut menjadi halal (Sholihah & Yazid, 2023). Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran internal dalam literatur ekonomi syariah bahwa "label syariah" tidak boleh menjadi perangkat legitimasi untuk menghalalkan harta yang diperoleh secara tidak sah (Anggraeny, 2024; Sholihah & Yazid, 2023).

________________________________________

4. Pencucian Uang sebagai Kejahatan Modern dalam Perspektif Fiqh Jināyah dan Maqāṣid al-Syarīʿah

4.1. Pencucian Uang sebagai Objek Kajian Fiqh Jināyah Kontemporer

Kajian yang secara eksplisit membahas "kejahatan pencucian uang dalam perspektif fiqh jināyah" menempatkan money laundering sebagai contoh kejahatan yang muncul atau meningkat seiring kemajuan zaman dan teknologi serta perlu dianalisis baik dari perspektif hukum pidana Indonesia maupun fikih pidana (jināyah) (Herman et al., 2024). Dalam kajian tersebut, pencucian uang dipahami sebagai proses mengolah uang hasil kejahatan sehingga terlihat "bersih/suci" dan dapat digunakan oleh pelaku secara lebih aman (Herman et al., 2024). Kerangka ini menegaskan bahwa pembacaan fikih pidana atas TPPU terutama berangkat dari hakikat perbuatan—penyamaran asal-usul harta hasil kejahatan—dan dampak sosialnya (Herman et al., 2024; Indrayani, 2022; Kusuma, 2020).

Walaupun literatur yang tersedia tidak merinci kategorisasi sanksi pidana Islam untuk pencucian uang—misalnya ḥudūd, qiṣāṣ, atau taʿzīr—secara eksplisit, literatur tersebut menunjukkan bahwa TPPU memang diposisikan sebagai problem jināyah modern yang membutuhkan perangkat istinbāṭ dan kebijakan kontemporer (Herman et al., 2024; Indrayani, 2022).

4.2. Orientasi Maqāṣid: Ḥifẓ al-Māl (Perlindungan Harta) dan Pencegahan Mafsadah Sosial

Maqāṣid syariah dipaparkan sebagai fondasi moral bagi tata hukum Islam yang mencakup keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi manusia; ia menjadi dasar preferensi yuridis dalam melakukan ijtihad terhadap persoalan baru (Harahap, 2021). Dalam diskursus keuangan Islam modern, salah satu tujuan utama maqāṣid yang sering ditekankan adalah menjaga harta (ḥifẓ al-māl) (Agustinar, 2022). Kajian tentang Bitcoin atau cryptocurrency juga menegaskan bahwa ḥifẓ al-māl menjadi perhatian serius karena volatilitas dan risiko dapat mengancam kekayaan individu, dan potensi penipuan atau kejahatan siber—termasuk penyalahgunaan untuk pencucian uang—menjadi pertimbangan normatif dalam penilaian syariah (Agustinar, 2022).

Dalam konteks TPPU, beberapa sumber menggarisbawahi bahwa pencucian uang merugikan perekonomian negara karena uang haram berasal dari tindak pidana dan dimanipulasi menjadi milik pribadi atau kelompok secara tidak sah (Kusuma, 2020). Sumber lain menempatkan pencucian uang sebagai bagian dari kejahatan ekonomi—bersama korupsi dan suap—yang dapat menghilangkan hak orang lain atau merugikan masyarakat dan negara (Indrayani, 2022). Dengan demikian, orientasi ḥifẓ al-māl dan perlindungan kemaslahatan umum memberi basis normatif yang kuat untuk memandang TPPU sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariah, baik karena sumber hartanya batil maupun karena dampak sosial-ekonominya (Agustinar, 2022; Harahap, 2021; Indrayani, 2022; Kusuma, 2020).

4.3. Pendekatan Maṣlaḥah dan Sadd al-Dzarīʿah: Rasionalitas Pencegahan

Literatur yang merancang regulasi berbasis maslahat menempatkan maṣlaḥah dan sadd al-dzarīʿah sebagai instrumen penting untuk meminimalkan anomali dan manipulasi dalam penyelenggaraan layanan sosial-keagamaan, termasuk problem penggelapan dan pencucian (Pertiwi & Herianingrum, 2024). Dalam konteks ekonomi modern, analisis "mitigasi risiko investasi bodong" menegaskan bahwa praktik investasi manipulatif dapat terkait penipuan, penggelapan, dan pencucian uang, sehingga diperlukan solusi komprehensif normatif-empiris yang mengintegrasikan penalaran istiṣlāḥī dan pendekatan regulasi pemerintah (Hafizi et al., 2019). Di sektor perbankan, penerapan prinsip kehati-hatian dipahami selaras dengan sadd al-dzarīʿah—yakni "mencegah segala sesuatu yang menjadi jalan menuju kerusakan"—dengan basis maqāṣid syariah (Muhaimin, 2015).

Rangkaian argumen ini relevan bagi TPPU karena pencucian uang pada dasarnya adalah rekayasa untuk menghindari deteksi dan penindakan otoritas (Indrayani, 2022; Kusuma, 2020). Karena itu, pencegahan melalui gatekeeping (KYC), pembatasan instrumen, dan penguatan pengawasan bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi dapat dipahami sebagai implementasi sadd al-dzarīʿah dan orientasi maslahat untuk menutup jalan menuju mafsadah sosial-ekonomi (Hafizi et al., 2019; Muhaimin, 2015; Pertiwi & Herianingrum, 2024).

________________________________________

5. Pencegahan TPPU dalam Ekosistem Keuangan Syariah: KYC, Prinsip Kehati-hatian, dan Kepatuhan Syariah

5.1. Perbankan Syariah dan Kewajiban Kehati-hatian (termasuk Anti Pencucian Uang)

Kajian pengaturan dan pengawasan bank syariah menyatakan bahwa aspek kehati-hatian dalam pengawasan bank mencakup manajemen risiko, tata kelola, prinsip mengenal nasabah, anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, serta pemeriksaan bank (Maleha et al., 2022). Hal ini menegaskan bahwa anti pencucian uang tidak diposisikan sebagai agenda "eksternal" semata, tetapi sebagai bagian integral dari prudential regulation yang juga berlaku pada perbankan syariah (Maleha et al., 2022). Literatur lain mengenai regulasi dan pengawasan fintech juga menunjukkan bahwa dalam proses pemeriksaan—misalnya perizinan atau kelayakan—dilakukan verifikasi bahwa setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya (Jusri & Maulidha, 2020).

Keterkaitan ini konsisten dengan kekhawatiran bahwa tanpa pengaturan sumber dana halal, lembaga syariah dapat dijadikan sarana "pencucian uang syariah"—memoles dana haram agar seakan-akan halal—(Sholihah & Yazid, 2023). Karena itu, pencegahan TPPU dalam keuangan syariah memiliki dua dimensi sekaligus: (i) kepatuhan pada rezim anti pencucian uang, dan (ii) kepatuhan syariah terkait kehalalan sumber dana (Jusri & Maulidha, 2020; Maleha et al., 2022; Sholihah & Yazid, 2023).

5.2. KYC (Prinsip Mengenal Nasabah) sebagai Instrumen Kunci Pencegahan

Studi implementasi KYC pada Bank Aceh Syariah menunjukkan bahwa identifikasi calon nasabah meliputi pemeriksaan identitas, pekerjaan, sumber dana, dan tujuan penggunaan dana, serta penerapan prinsip ini dinilai efektif mencegah kejahatan perbankan seperti pencucian uang (Hamid, 2014). Studi lain tentang KYC pada bank syariah menegaskan peran bank sangat penting dalam pencegahan pencucian uang melalui kebijakan kehati-hatian, dan implementasi KYC diperkuat kembali oleh disahkannya UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU dan UU No. 9 Tahun 2013 tentang pencegahan pendanaan terorisme (Hayati et al., 2024). Studi lapangan di Bank Aceh Syariah KCP Sutomo juga menyimpulkan bahwa KYC merupakan cara yang cukup efektif untuk mencegah money laundering, melalui kebijakan identifikasi nasabah, pelaporan, serta pelatihan pegawai (Makraja, 2023).

Literatur tentang KYC pada Bank Sumut Syariah mengulang tesis yang sejalan: pencucian uang dipahami sebagai rangkaian kegiatan menyamarkan asal-usul uang haram, dan implementasi KYC mencakup kebijakan pengorganisasian, penerimaan atau identifikasi nasabah, pemantauan atau pengkinian, penatausahaan dokumen atau pelaporan, dan manajemen risiko (Tanjung et al., 2023). Studi tersebut juga menegaskan sudut pandang normatif bahwa Islam memandang pencucian uang sebagai cara memperoleh harta melalui cara yang tidak sah atau haram (Tanjung et al., 2023). Dengan demikian, KYC tidak hanya menjadi perangkat kepatuhan hukum positif, melainkan juga koheren dengan tuntutan etika syariah untuk menjauhi perolehan harta secara batil (Hatta, 2021; Safira & Rofiq, 2023; Tanjung et al., 2023).

5.3. Fintech Syariah, Crowdfunding, dan Verifikasi Identitas sebagai Respons Risiko TPPU

Kajian crowdfunding syariah menyatakan secara eksplisit bahwa tindak pidana pencucian uang dan cyber crime berpotensi terjadi pada platform crowdfunding, sehingga pencegahan dilakukan melalui verifikasi kebenaran identitas calon nasabah dan langkah-langkah pengendalian lain (Siregar, 2023). Kajian regulasi fintech dalam perspektif hukum ekonomi syariah juga mengindikasikan adanya kebutuhan pengawasan dan verifikasi untuk memastikan setoran modal tidak berasal dari money laundering dan kejahatan keuangan lainnya, sembari menempatkan fatwa DSN-MUI—misalnya fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi—sebagai bagian rujukan normatif pengawalan fintech syariah (Jusri & Maulidha, 2020).

Rangkaian ini menunjukkan bahwa "pencegahan TPPU" dalam konteks keuangan syariah tidak berhenti pada perbankan; inovasi finansial berbasis teknologi diperlakukan sebagai ruang yang memerlukan sharia compliance sekaligus kontrol anti kejahatan keuangan (Indrayani, 2022; Jusri & Maulidha, 2020; Siregar, 2023).

5.4. Uang Elektronik (E-Money) dan Pembatasan Nominal sebagai Langkah Preventif

Dalam kajian e-money perspektif maqāṣid, disebutkan bahwa salah satu langkah preventif penyalahgunaan e-money adalah pembatasan maksimum nominal agar terhindar dari praktik pencucian uang (Najibulloh & Rahmalia, 2024). Studi lain mengenai Go-Pay sebagai bentuk e-money mencatat bahwa upaya pemerintah mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris menjadi salah satu alasan penting untuk mengkaji kesesuaian e-money dalam perspektif ekonomi syariah, serta elemen-elemen prinsip syariah juga dirujuk dalam fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik syariah (M. A. Harahap & Sudiarti, 2021). Dengan demikian, pengaturan desain instrumen pembayaran—misalnya limit nominal dan kepatuhan prinsip syariah—dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan pencegahan TPPU yang sekaligus mendukung ḥifẓ al-māl (E. S. N. K. Harahap, 2021; M. A. Harahap & Sudiarti, 2021; Najibulloh & Rahmalia, 2024).

________________________________________

6. Tantangan Baru: TPPU, Aset Digital (Cryptocurrency), dan Teknologi Blockchain

Sejumlah kajian menegaskan bahwa cryptocurrency sering diperdebatkan dalam syariah bukan hanya karena aspek volatilitas dan unsur spekulasi, tetapi juga karena risiko penyalahgunaan untuk pencucian uang, pendanaan terorisme, penipuan, dan kejahatan siber (Hatta, 2021; Hidayatullah et al., 2022; Pane & Hsb, 2023). Kajian tentang legalitas cryptocurrency berdasarkan fatwa-fatwa mencatat adanya pandangan pelarangan karena crypto dinilai mudah digunakan dalam kegiatan ilegal seperti pencucian uang dan tidak berada di bawah audit atau pengawasan negara (F. M. Arif, 2020). Kajian wakaf aset digital atau NFT juga memuat rujukan pandangan ulama yang menganggap mata uang kripto tidak sesuai syariah, antara lain karena rawan digunakan untuk pencucian uang dan tujuan ilegal lain (Pane & Hsb, 2023).

Di sisi lain, terdapat nuansa penting dalam literatur maqāṣid dan penilaian syariah atas aset kripto. Kajian ḥifẓ al-māl menyatakan bahwa bila cryptocurrency digunakan untuk tindakan kriminal seperti pencucian uang, hal itu tidak harus otomatis menjadikan cryptocurrency sebagai objeknya haram, karena penggunaan yang melanggar hukum tidak selalu mengubah status hukum objek secara otomatis (Agustinar, 2022). Nuansa serupa juga muncul dalam kajian fatwa: ada pandangan yang menyatakan Bitcoin tidak dapat dinyatakan melanggar hukum hanya karena ada spekulasi dan tujuan ilegal seperti pencucian uang, sebab instrumen lain pun dapat disalahgunakan (F. M. Arif, 2020). Dengan demikian, literatur yang tersedia memperlihatkan perbedaan penekanan: sebagian menempatkan "kerawanan pencucian uang" sebagai ʿillah penting pelarangan, sementara sebagian lain memisahkan antara status objek dan penyalahgunaan oleh pelaku (Agustinar, 2022; F. M. Arif, 2020; Hatta, 2021; Pane & Hsb, 2023).

Dalam konteks blockchain, kajian penerapan blockchain dalam keuangan syariah menegaskan bahwa "penggunaan aplikasi blockchain untuk aktivitas ilegal dan tidak etis seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme" diidentifikasi sebagai tantangan utama implementasi, sehingga aspek regulasi dan standar hukum menjadi isu yang perlu ditindaklanjuti (Fauzi et al., 2022). Karena itu, diskursus TPPU dalam hukum Islam kontemporer tidak dapat dilepaskan dari perubahan medium transaksi dan kebutuhan perangkat pencegahan yang adaptif (Fauzi et al., 2022; Indrayani, 2022; Siregar, 2023).

________________________________________

7. Pembuktian dan Kebijakan Sanksi: Kesulitan Pembuktian, Beban Pembuktian Terbalik, dan Otoritas Ulū al-Amr

7.1. Mengapa Pembuktian TPPU Sulit?

Sumber yang membahas dinamika kejahatan modern menjelaskan bahwa pencucian uang menjadi sulit dilacak karena sifatnya paperless dan tidak kasat mata (discernible), terutama dengan dukungan teknologi (Indrayani, 2022). Studi hukum tentang beban pembuktian terbalik menegaskan bahwa pencucian uang termasuk jenis kejahatan yang sulit pembuktiannya—bersama korupsi—dan kerap dikategorikan sebagai white collar crime atau extraordinary crime, sehingga argumentasi penerapan mekanisme pembuktian tertentu—misalnya pembuktian terbalik—dipandang memiliki ratio legis (Khusna et al., 2021). Literatur lain tentang kebijakan pemberantasan TPPU menekankan bahwa perbankan dapat menjadi pintu masuk money laundering dan prosesnya sering dijelaskan melalui tahapan-tahapan yang relevan bagi strategi pelacakan aset (Fachrurrazy & Siliwadi, 2020).

Selain itu, kajian hukum menyatakan bahwa rezim anti pencucian uang di banyak negara menempatkan pencucian uang sebagai kejahatan yang tidak bergantung pada kejahatan asal dalam konteks penyidikan, meskipun sering berasal dari tindak pidana asal seperti korupsi (Khusna et al., 2021). Pernyataan ini memperlihatkan kesadaran metodologis bahwa pembuktian TPPU berfokus pada tindakan penyamaran atau penyembunyian aset itu sendiri, bukan semata pembuktian tindak pidana asal (Khusna et al., 2021; Kusuma, 2020).

7.2. Beban Pembuktian Terbalik dalam Perspektif Hukum Islam

Kajian komparatif tentang pembuktian terbalik menyatakan bahwa beban pembuktian terbalik dalam perkara korupsi dan pencucian uang memang menuai pro-kontra karena bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dalam hukum pembuktian universal, tetapi dinilai tepat karena aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan pembuktian pada jenis kejahatan tertentu (Khusna et al., 2021). Lebih penting lagi, kajian tersebut menegaskan bahwa dalam hukum Islam, penerapan pembuktian terbalik dimasukkan ke dalam kategori taʿzīr yang didasarkan pada kebijakan pemerintah (ulū al-amr), dan mekanisme tersebut diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surah Yusuf ayat 26–29 serta didukung ijtihad berbasis istiḥsān untuk problem sosial kontemporer (Khusna et al., 2021).

Kajian lain—pada kasus korupsi—juga menyatakan bahwa pembuktian terbalik dapat diberlakukan pada kasus penyalahgunaan uang negara, termasuk penggelapan, korupsi, dan pencucian uang, dengan argumentasi berbasis keadilan sosial dan kebutuhan instrumen luar biasa untuk menghadapi kejahatan yang merusak rasa keadilan masyarakat (Siahaan, 2024). Dengan demikian, sumber-sumber yang tersedia memberikan pijakan bahwa hukum Islam—melalui kebijakan ulū al-amr dan perangkat ijtihad seperti istiḥsān—dapat mengakomodasi mekanisme pembuktian khusus untuk perkara yang secara empiris sulit dibuktikan seperti TPPU (Indrayani, 2022; Khusna et al., 2021; Siahaan, 2024).

7.3. Fatwa, Qawāʿid Fiqhiyyah, dan Kebijakan Perampasan atau Penyitaan Aset

Kajian tentang metode penetapan fatwa MUI menemukan bahwa qawāʿid fiqhiyyah dapat digunakan sebagai pertimbangan utama (dalil mandiri) dalam fatwa untuk menyelesaikan persoalan sosial-keagamaan, termasuk disebutkan penggunaannya dalam fatwa tentang penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (Nafsah, 2023). Temuan ini relevan untuk menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia, otoritas fatwa juga memobilisasi kaidah fikih untuk merespons isu pemulihan aset hasil kejahatan yang berkaitan dengan TPPU (Khusna et al., 2021; Nafsah, 2023).

________________________________________

8. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, TPPU dapat dipahami dalam perspektif hukum Islam sebagai rangkaian perbuatan ekonomi yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta hasil kejahatan agar tampak sah atau bersih, yang secara konseptual sejalan dengan definisi hukum positif dan literatur pencegahan money laundering (Kusuma, 2020; Makraja, 2023; Tanjung et al., 2023). Kerangka normatif Islam yang relevan menegaskan larangan memakan harta secara batil—sebagaimana rujukan QS. an-Nisā' ayat 29 dalam kajian ekonomi Islam kontemporer—dan menempatkan status "haram" pada harta terutama karena cara memperolehnya, bukan karena zatnya, sehingga "pemutihan" melalui rekayasa transaksi tidak mengubah problem syar'i dari sumber harta yang batil (Hatta, 2021; Sholihah & Yazid, 2023).

Pada level tujuan hukum (maqāṣid), TPPU bertentangan dengan orientasi perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dan kemaslahatan umum, karena pencucian uang dipandang merugikan perekonomian negara serta terkait kejahatan ekonomi yang menghilangkan hak orang lain atau merugikan masyarakat (Agustinar, 2022; E. S. N. K. Harahap, 2021; Indrayani, 2022; Kusuma, 2020). Karena sifat kejahatan ini sering paperless dan sulit dibuktikan, literatur yang tersedia juga menunjukkan ruang kebijakan ulū al-amr dalam hukum Islam: mekanisme pembuktian terbalik diposisikan sebagai kebijakan taʿzīr yang dapat dibenarkan untuk kasus seperti pencucian uang karena kesulitan pembuktian, melalui ijtihad (istiḥsān) dan isyarat nash tertentu (Khusna et al., 2021; Siahaan, 2024). Dalam praktik pencegahan, perangkat kehati-hatian seperti KYC, pembatasan e-money, serta penguatan pengawasan pada perbankan syariah, fintech, dan crowdfunding ditunjukkan sebagai strategi efektif untuk menutup celah TPPU, yang sekaligus koheren dengan prinsip syariah dan kebutuhan perlindungan kemaslahatan (Hamid, 2014; M. A. Harahap & Sudiarti, 2021; Maleha et al., 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Agustinar, A. (2022). Implementation and operational management based on sharia. Ihtiyath Jurnal Manajemen Keuangan Syariah, 6(2), 154–173. https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v6i2.5269

Anggraeny, S. (2024). Analisis kepatuhan syariah transaksi vending machine perspektif fiqh muamalah dan fatwa DSN MUI tentang jual beli. Al-Ittifaq Jurnal Ekonomi Syariah, 4(2), 1. https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v4i2.12264

Arif, F. M. (2019). Rancang bangun regulasi penyelenggaraan umrah berbasis maslahat. Al Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 8(2), 168. https://doi.org/10.24252/ad.v8i2.9461

Arif, F. M. (2020). Mitigasi resiko investasi bodong dan aktualisasi nalar istiṣlāḥ. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 14(1), 19–34. https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3580

Arif, M. L. F. (2022). Wakaf aset digital: Non fungible token (NFT). Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 5(4), 1766–1787. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.1981

Fachrurrazy, M., & Siliwadi, D. N. (2020). Regulasi dan pengawasan fintech di Indonesia: Persfektif hukum ekonomi syariah. Al-Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, 2(2), 154–171. https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.928

Fauzi, M., Kusnadi, K., Musdizal, M., & Rafzan, R. (2022). Mata uang digital (cryptocurrency): Apakah statusnya memenuhi kriteria harta (maal) dan mata uang dalam Islam? Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Aiconomia, 1(2), 72–87. https://doi.org/10.32939/acm.v1i2.2420

Hafizi, M. R., Jelita, J., & Aulia, D. (2019). Penerapan uang muka di Catering Aulia dan Catering Hj. Wati persfektif ekonomi Islam di Kota Palangka Raya. Jurnal Al-Qardh, 3(1), 28–36. https://doi.org/10.23971/jaq.v3i1.1186

Hamid, A. (2014). Kontribusi hukum Islam dalam proses taqnîn Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Asy-Syari'ah, 16(1), 35–52. https://doi.org/10.15575/as.v16i1.625

Harahap, E. S. N. K. (2021). Pengaturan dan pengawasan bank syariah. Islamic Circle, 2(1), 68–79. https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.489

Harahap, M. A., & Sudiarti, S. (2021). Kontrak jasa pada perbankan syariah: Wakalah, kafalah dan hawalah. Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal, 4(1), 42–53. https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i1.482

Hatta, M. (2021). Ratio legis penerapan beban pembuktian terbalik di Indonesia. Istinbath Jurnal Hukum, 18(1), 76–103. https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.3288

Hayati, M., Ayu, D. M., Ewit, Nurva, Marinda, & Sulastri, S. (2024). Perkembangan fikih muamalah konteks transaksi elektronik. Al-Fiqh, 2(1), 18–28. https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i1.370

Herman, H., Husna, J., Biddinika, M. K., Yulianto, D., Fitriah, F., & Suwanti, S. (2024). Kerangka sistem aset digital pada infrastruktur blockchain yang sejalan dengan syariah Islam. JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika), 9(2), 768–781. https://doi.org/10.29100/jipi.v9i2.5431

Hidayatullah, M. S., Komarudin, P., & Hulaify, H. (2022). Lembaga jaminan perbankan syariah pada peraturan perundang-undangan nasional dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam, 7(1), 17. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10134

Indrayani, D. (2022). Tinjauan fiqh muamalah pada praktik sewa jasa laundry syariah Arransha. Lentera Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 3(2), 113–130. https://doi.org/10.32505/lentera.v3i2.3688

Jusri, A. P. O., & Maulidha, E. (2020). Peran dan kompetensi auditor syariah dalam menunjang kinerja perbankan syariah. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 4(2), 222–241. https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.255

Khusna, F. N., Pane, A. R., & Mufida, R. (2021). Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad murabahah pada perbankan syariah. Kunuz Journal of Islamic Banking and Finance, 1(2), 61–73. https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i2.49

Kusuma, T. (2020). Cryptocurrency dalam perdagangan berjangka komoditi di Indonesia perspektif hukum Islam. Tsaqafah, 16(1), 109. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663

Makraja, F. (2023). Analisis crowdfunding syariah berdasarkan prinsip sharia compliance pada produk perbankan syariah. Tawazun Journal of Sharia Economic Law, 6(2), 189. https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.18278

Maleha, N. Y., Nopriansyah, W., & Setiawan, B. (2022). Dinamika transaksi cryptocurrency: Antara haram dan halal. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 3114. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5935

Muhaimin, A. W. A. (2015). Aktualisasi syariah dan fikih dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 15(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2868

Nafsah, Z. (2023). Jual beli dalam ekonomi Islam (aplikasi jual beli dalam fiqih dan perbankan syariah). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 2071. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8680

Najibulloh, I. K., & Rahmalia, L. (2024). Penerapan teknologi blockchain dalam industri keuangan syariah: Tantangan dan peluang. J-EBI Jurnal Ekonomi Bisnis Islam, 3(01). https://doi.org/10.57210/j-ebi.v3i01.295

Pane, I., & Hsb, M. O. (2023). Justice collaborator dalam tindak pidana pembunuhan perspektif maqasid syariah. Jurnal Al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan, 9(1), 57–71. https://doi.org/10.24952/almaqasid.v9i1.7420

Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali konsep maqashid syariah: Perspektif pemikiran tokoh Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 807. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386

Safira, S., & Rofiq, M. A. (2023). Diskursus pengenaan pajak pada transaksi kripto perspektif pemikiran Yusuf Qardhawi. Muslim Heritage, 8(2), 219–232. https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v8i2.6092

Sholihah, S., & Yazid, M. (2023). Tinjauan pemikiran cendekiawan Islam kontemporer mengenai Bitcoin dalam konteks ḥifẓū al-māl: Implikasi dan perspektif. Falah Journal of Sharia Economic Law, 5(2), 11–24. https://doi.org/10.55510/fjhes.v5i2.229

Siahaan, A. N. R. A. (2024). Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat kelalaian usaha laundry menurut hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ability Journal of Education and Social Analysis, 10–29. https://doi.org/10.51178/jesa.v4i4.1732

Siregar, F. A. (2023). Penerapan hukum tindak pidana korupsi dalam perbankan. Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial, 2(1), 236–252. https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i1.1457

Tanjung, R. N., Marliyah, M., & Kusmilawaty, K. (2023). Analisis pencegahan money laundering melalui know your customer principles terhadap reputasi dan integritas perbankan syariah (pada Bank Aceh Syariah KCP. Sutomo). El-Amwal, 6(2), 176. https://doi.org/10.29103/el-amwal.v6i2.12907