01744 - Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Konseptual, Normatif, dan Sanksi

Abstrak

Artikel ini mengkaji tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan analisis konseptual dan normatif terhadap literatur fiqh jināyah. Korupsi sebagai istilah modern tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik, namun substansinya dapat ditarik (istinbāṭ) dari larangan-larangan syariat terkait pengkhianatan amanah (ghulūl/khiyānah), penyuapan (risywah), penipuan (al-ghasy), perampasan hak (ghasab), dan kerusakan (al-fasād). Kajian ini menunjukkan bahwa kualifikasi jarīmah korupsi dalam literatur yang tersedia dominan ditempatkan sebagai ta'zīr, karena korupsi sebagai tindak pidana modern tidak memiliki penetapan sanksi spesifik dalam nash dan karenanya penentuan 'uqūbah dikembalikan kepada kebijakan walī al-amr/hakim berdasarkan pertimbangan maslahat. Wacana qiyās kepada sariqah atau hirābah dan diskursus pidana mati muncul sebagai perdebatan yang tidak seragam di kalangan ulama. Artikel ini juga membahas dimensi pencegahan korupsi melalui penguatan nilai amanah, pengawasan institusional, dan pendidikan karakter anti-korupsi dalam kerangka Islam yang bersifat holistik.

Kata kunci: tindak pidana korupsi; hukum Islam; fiqh jināyah; ta'zīr; jarīmah; ghulūl; risywah

________________________________________

Abstract

This article examines corruption as a criminal offense (Tipikor) from the perspective of Islamic law through a conceptual and normative analysis of fiqh jināyah literature. Corruption as a modern term is not found explicitly in classical Islamic jurisprudence; however, its substance can be derived (istinbāṭ) from Sharia prohibitions related to breach of trust (ghulūl/khiyānah), bribery (risywah), fraud (al-ghasy), unlawful seizure of rights (ghasab), and corruption of the social order (al-fasād). This study demonstrates that corruption is predominantly classified as ta'zīr in the available literature, given that it lacks a specific punishment in the primary sources of Islamic law (nash), and thus the determination of 'uqūbah is delegated to the discretion of the ruler (walī al-amr) or judge based on considerations of public welfare (maslahah). Analogical arguments (qiyās) to sariqah (theft) or hirābah (armed robbery) and discourses on the death penalty emerge as contested issues among Islamic scholars. The article also addresses the preventive dimension of anti-corruption efforts through the reinforcement of trust values, institutional oversight, and character education within a holistic Islamic framework.

Keywords: corruption; Islamic law; fiqh jināyah; ta'zīr; jarīmah; ghulūl; risywah

________________________________________

1. Pendahuluan: Tipikor dan Relevansinya dalam Hukum Islam

Dalam konteks hukum positif Indonesia, tindak pidana korupsi (Tipikor) lazim dipahami sebagai perbuatan "melawan hukum" yang bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan berdampak pada kerugian keuangan atau perekonomian negara (Iswandi & Bukhari, 2023; Sutamaya et al., 2022), termasuk bentuk penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan (Hatta, 2021; Iswandi & Bukhari, 2023). Sejumlah kajian menegaskan bahwa meskipun istilah "korupsi" merupakan terminologi modern dan tidak ditemukan sebagai istilah teknis tunggal dalam literatur fikih klasik, substansinya tetap dapat ditarik (istinbāṭ) dari larangan-larangan syariat terkait pengkhianatan amanah (khiyānah/ghulūl), penyuapan (risywah), penipuan (al-ghasy), perampasan atau pengambilan hak tanpa izin (ghasab), dan kerusakan (al-fasād) (Ahmad, 2022; Edyar et al., 2024; Sutamaya et al., 2022). Karena itu, pembahasan Tipikor "menurut hukum Islam" dalam banyak penelitian ditempatkan dalam ranah fiqh jināyah (hukum pidana Islam), khususnya dalam diskursus jarīmah dan kebijakan sanksi ta'zīr (Ahmad, 2022; Sajali, 2023; Sutamaya et al., 2022).

Sejalan dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah), korupsi dinilai menyerang kemaslahatan umum dan—dalam kerangka maqāṣid—mengancam perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dan tatanan sosial yang adil (Ahmad, 2024). Atas dasar itu, banyak tulisan memposisikan korupsi sebagai perbuatan terlarang (ḥarām) dan tercela secara moral-keagamaan, sekalipun perumusan definisi dan kategorisasinya tidak tunggal di antara para penulis dan membuka ruang ijtihad (ikhtilāf) (Sajali, 2023; Khasanah, 2022).

________________________________________

2. Posisi Konseptual: Mengapa "Korupsi" Tidak Disebut Eksplisit dalam Fikih Klasik?

Dua artikel bertajuk "Konsep/Terminologi Korupsi" menegaskan bahwa literatur hukum pidana Islam tidak menyediakan satu istilah teknis yang secara eksklusif identik dengan "korupsi" modern, sehingga korupsi dipahami melalui sekumpulan istilah yang merepresentasikan unsur-unsurnya (Ahmad, 2022; Sutamaya et al., 2022). Dalam kerangka itu, korupsi dipandang sebagai jarīmah (perbuatan yang dilarang syara' dan diancam sanksi ḥadd atau ta'zīr), dan karena tidak ada kesepakatan tunggal mengenai definisi serta tidak ada nash yang menetapkan bentuk sanksi spesifik bagi "korupsi" sebagai satu tindak pidana modern, maka konsekuensi pemidanaannya cenderung diletakkan dalam domain ta'zīr (ditentukan penguasa/walī al-amr) (Ahmad, 2022; Sutamaya et al., 2022).

Kesulitan kategorisasi ini juga ditegaskan oleh kajian prosedural atau teoretis lain: korupsi modern dipandang tidak mudah dipersamakan dengan sariqah (pencurian) dalam pengertian fikih, antara lain karena kompleksitas modus dan konteks jabatan atau amanah, sehingga qiyās ke sariqah sering dipandang problematik. Pada saat yang sama, beberapa tulisan tetap membuka kemungkinan pendekatan analogis kepada kategori-kategori jarīmah yang sudah dikenal—misalnya ghulūl/khiyānah, risywah, hirābah—dengan konsekuensi bahwa penetapan hukumannya tetap membutuhkan kehati-hatian metodologis dan argumentasi maslahat (Daipon, 2021; Mubaraq, 2022).

________________________________________

3. Definisi Kerja Tipikor dalam Perspektif Hukum Islam: Fokus pada Amanah, Kewenangan, dan Kerusakan (Fasād)

Beberapa studi merumuskan korupsi dalam perspektif hukum Islam sebagai tindakan memperkaya diri atau orang lain melalui pelanggaran hukum dan pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip normatif seperti keadilan (al-'adālah), amanah atau akuntabilitas (al-amānah), dan tanggung jawab jabatan (Edyar et al., 2024; Sabila et al., 2023). Rumusan ini koheren dengan penekanan bahwa praktik korupsi pada umumnya berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan, sehingga karakteristiknya beririsan dengan khiyānah/ghulūl (pengkhianatan amanah) dan bentuk-bentuk penggelapan atas harta publik (Sabila et al., 2023).

Dalam literatur yang menekankan "padanan istilah", korupsi dipandang lebih dekat dengan istilah al-fasād (kerusakan) dan/atau rangkaian istilah lain yang menggambarkan praktik batil terhadap harta dan kewenangan, seperti ghulūl, ikhtilās, risywah, dan perbuatan batil lainnya (Ahmad, 2022; Sajali, 2023; Sutamaya et al., 2022). Dengan demikian, definisi kerja "Tipikor menurut hukum Islam" dalam banyak tulisan bukan definisi tunggal-terminologis, melainkan definisi substantif: setiap penyimpangan amanah publik atau jabatan yang menghasilkan keuntungan pribadi atau kelompok dan menimbulkan kerusakan serta ketidakadilan (Edyar et al., 2024; Sabila et al., 2023).

________________________________________

4. Landasan Normatif (Nash) yang Kerap Dijadikan Rujukan

Kajian fiqh jināyah yang menautkan korupsi dengan ghulūl dan risywah menunjukkan bahwa sekalipun "korupsi" tidak disebut eksplisit, Islam dipandang tetap memiliki pijakan normatif untuk melarangnya melalui ayat-ayat yang dikaitkan dengan praktik memakan harta secara batil dan praktik kecurangan atau kezaliman dalam transaksi maupun jabatan (Khasanah, 2022). Secara spesifik, kajian mengenai korupsi oleh pegawai negeri menyebutkan penarikan makna korupsi dari istilah ghulūl dan rishwah, serta mengaitkannya dengan ayat-ayat seperti QS. al-Baqarah (2):188, al-Muṭaffifīn (83):1–2, dan al-A'rāf (7):33 sebagai basis nilai atau larangan. Dengan arah yang sejalan, kajian komparatif "ayat ahkam" juga menyatakan bahwa al-Qur'an memiliki sejumlah derivasi konseptual yang berkaitan dengan praktik koruptif, misalnya ghulūl, sariqah, khianat, risywah, hingga hirābah (dalam makna perusak tatanan) (Daipon, 2021; Khasanah, 2022).

Dalam wacana sanksi maksimum, beberapa tulisan merujuk QS. al-Mā'idah: 33 sebagai ayat yang sering dijadikan argumentasi untuk memperberat respons terhadap kejahatan yang dipandang merusak ketertiban atau menebar kerusakan, dan kemudian didiskusikan relevansinya bagi korupsi—baik melalui pendekatan hirābah maupun ta'zīr (Mubaraq, 2022). Namun, literatur yang sama menekankan adanya perbedaan pandangan ulama (ikhtilāf) terkait derajat kesepadanan korupsi dengan hirābah serta implikasi jenis sanksinya (Mubaraq, 2022).

________________________________________

5. Kualifikasi Jarīmah: Dominasi Pandangan "Ta'zīr" dan Perdebatan Qiyās ke Sariqah/Hirābah

5.1. Mengapa Banyak Penulis Memasukkan Korupsi sebagai Jarīmah Ta'zīr?

Banyak studi menyimpulkan bahwa korupsi ditempatkan sebagai jarīmah ta'zīr karena pelanggarannya nyata (haram/terlarang) tetapi bentuk dan kadar sanksinya tidak ditetapkan secara eksplisit dalam nash untuk "korupsi" sebagai tindak pidana modern, sehingga penentuan 'uqūbah dikembalikan kepada walī al-amr/pemerintah dan/atau hakim (Sutamaya et al., 2022; Ahmad, 2022; Sajali, 2023). Artikel yang secara khusus membahas "sanksi korupsi dalam fikih jināyah" menegaskan bahwa ta'zīr bersifat variatif dari ringan hingga berat dan disesuaikan dengan kadar perbuatan serta dampak sosialnya; bentuknya dapat mencakup penjara, pencelaan atau defamasi, denda materi, hingga pidana mati. Sejalan dengan itu, kajian lain juga menekankan fleksibilitas ta'zīr dan kewenangan hakim atau penguasa dalam merumuskan kombinasi hukuman ketika satu jenis hukuman dipandang belum cukup (Sajali, 2023).

5.2. Perdebatan: Apakah Korupsi Bisa Diqiyaskan sebagai Sariqah atau Hirābah?

Sebagian literatur—misalnya yang mengulas perdebatan remisi koruptor—mencatat adanya dua kecenderungan: sebagian ulama mengkategorikan korupsi dekat dengan hudūd melalui qiyās kepada pencurian (sariqah) karena adanya kemiripan unsur pengambilan harta; sementara kelompok lain mengklasifikasikannya sebagai ta'zīr karena ketiadaan nash yang menetapkan kadar hukuman khusus korupsi. Namun, literatur yang membahas pembuktian dan konstruksi fiqh jināyah menegaskan bahwa mengategorikan korupsi sebagai sariqah tidak mudah, karena sariqah dalam fikih memiliki unsur dan definisi tertentu—misalnya mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dari tempat simpanan—sementara korupsi sering berkaitan dengan amanah jabatan, manipulasi administrasi, dan penyalahgunaan fasilitas atau wewenang.

Di sisi lain, ada pula pendekatan yang mengaitkan korupsi dengan hirābah (berdasarkan QS. al-Mā'idah: 33) dengan argumentasi bahwa dampak korupsi dapat dipandang sebagai perusakan atau ancaman terhadap ketertiban dan kemaslahatan publik; tetapi kajian hirābah tersebut juga menegaskan adanya perbedaan pandangan ulama terkait klasifikasi jenis sanksi yang tepat sesuai tingkat dan bentuk perbuatan (Mubaraq, 2022). Dengan demikian, sintesis dari sumber-sumber ini menunjukkan bahwa: (i) ta'zīr adalah posisi dominan dalam literatur yang disediakan, (ii) qiyās ke sariqah atau hirābah muncul sebagai wacana, tetapi (iii) penerimaannya tidak seragam dan sering dibatasi oleh argumen unsur/illat dan pertimbangan maslahat (Mubaraq, 2022).

________________________________________

6. Unsur-Unsur (Arkān) Tipikor dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Kajian yang secara eksplisit merumuskan "unsur tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam" menyebutkan beberapa elemen pokok: (a) adanya nash yang melarang; (b) adanya perbuatan yang melanggar nash—misalnya khiyānah/ghulūl, risywah, al-ghasy, al-ghasab, al-hirābah dalam pemaknaan tertentu; dan (c) pelaku adalah subjek yang dapat dibebani hukum (Edyar et al., 2024; Sabila et al., 2023). Kerangka ini menegaskan bahwa Tipikor dipahami sebagai jarīmah karena memenuhi syarat dasar kriminalisasi syar'i: adanya larangan normatif dan adanya pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan (Edyar et al., 2024; Sabila et al., 2023).

Pada dimensi suap atau penyuapan—yang dalam hukum positif merupakan salah satu rumpun Tipikor—sebuah studi menambahkan dimensi penting: dalam hukum Islam, unsur subjek pada praktik suap mencakup tiga elemen, yaitu pemberi (ar-rāsyī), penerima (al-murtasyī), dan perantara (ar-rā'isy), sedangkan peraturan perundang-undangan dipandang hanya menampung dua elemen (pemberi dan penerima) (Rahmayanti, 2017). Perbedaan konseptual ini dipakai untuk mengargumentasikan bahwa konstruksi hukum Islam dapat dipandang lebih komprehensif dalam memetakan aktor-aktor kunci yang membuat praktik korupsi—khususnya suap—berjalan (Rahmayanti, 2017).

________________________________________

7. Bentuk-Bentuk Perbuatan yang Dikaitkan dengan Korupsi dalam Kajian Hukum Islam

Berbagai sumber yang tersedia secara konsisten memetakan korupsi sebagai "kumpulan modus" yang memiliki padanan dalam istilah jarīmah, sebagaimana diuraikan berikut ini.

Pertama, Ghulūl/Khiyānah (pengkhianatan atau penggelapan amanah). Korupsi dipahami sebagai pengkhianatan berat terhadap amanah rakyat. Salah satu argumen menyatakan korupsi serupa dengan penggelapan ghanīmah (ghulūl) dalam aspek penyalahgunaan amanah atau wewenang, meskipun konteksnya berbeda (Rahmayanti, 2017). Kajian lain juga menyebut ghulūl sebagai salah satu bentuk utama pelanggaran yang merepresentasikan praktik korupsi (Edyar et al., 2024; Sabila et al., 2023).

Kedua, Risywah (suap) dan turunannya termasuk gratifikasi. Studi yang membahas "korupsi dalam ayat ahkam" menjelaskan bahwa suap menurut hukum positif Tipikor dan risywah menurut hukum Islam sama-sama dipandang sebagai perbuatan yang relevan dengan praktik korupsi (Daipon, 2021). Kajian gratifikasi juga menegaskan bahwa baik pemberi maupun penerima gratifikasi/risywah dalam hukum pidana Islam dipandang terlarang dan dikenai ta'zīr, sementara kajian lain menekankan dimensi sanksi ukhrawi serta perlunya kontekstualisasi hadis terkait gratifikasi.

Ketiga, Al-ghasy (penipuan atau perbuatan curang) dan al-ghasab (menggunakan hak orang lain tanpa izin). Keduanya dipetakan sebagai bentuk-bentuk yang sering dipakai untuk membaca praktik korupsi, terutama ketika korupsi dilakukan melalui manipulasi data, penggunaan hak publik tanpa izin, dan perampasan hak (Edyar et al., 2024; Sabila et al., 2023).

Keempat, Ikhtilās dan al-fasād. Dua artikel terminologi menempatkan ikhtilās dan al-fasād sebagai istilah yang dekat dengan korupsi, bahkan salah satunya menganggap al-fasād "lebih cocok" untuk memperjelas konsep korupsi dalam kerangka hukum pidana Islam (Ahmad, 2022; Sutamaya et al., 2022).

Kelima, Hirābah sebagai analogi dampak. Artikel tentang hirābah menempatkan korupsi dalam kemungkinan kategorisasi hirābah (perusak ketertiban) sehingga diskursus sanksi berat, termasuk bentuk-bentuk yang disebut QS. al-Mā'idah: 33, menjadi relevan untuk dibahas; namun tetap diakui adanya perbedaan pandangan ulama tentang klasifikasi sanksinya (Mubaraq, 2022).

________________________________________

8. Sanksi ('Uqūbah) Tipikor menurut Hukum Islam: Kerangka Ta'zīr yang Bertingkat

8.1. Tipologi Sanksi Ta'zīr yang Sering Disebut

Literatur yang tersedia mengelompokkan sanksi korupsi ke dalam domain ta'zīr dan menunjukkan spektrum sanksi yang luas. Studi tentang norma pemberantasan korupsi menegaskan bahwa dalam hukum Islam, hukuman dibagi ke dalam tiga kategori ta'zīr: (i) ta'zīr terkait tubuh—dapat mencakup hukuman mati dan bentuk-bentuk fisik tertentu; (ii) ta'zīr terkait kebebasan (penjara); dan (iii) ta'zīr terkait harta (denda, penyitaan, atau perampasan) (Rahmayanti, 2017). Sejalan dengan ini, beberapa kajian hukum pidana Islam menegaskan bahwa ta'zīr untuk korupsi dapat berupa penjara, denda, sanksi moral atau daftar orang tercela, pemecatan, hingga pidana mati. Dalam konteks gratifikasi sebagai salah satu modus, ta'zīr juga dapat mencakup perampasan barang atau kekayaan, pemecatan, dan pengumuman kepada masyarakat (sanksi moral).

Selain sanksi duniawi, ada kajian yang menekankan adanya dimensi sanksi moral-sosial dan ukhrawi: korupsi atau gratifikasi dipahami dapat memunculkan sanksi sosial—misalnya pengucilan—dan konsekuensi akhirat, sehingga strategi penanggulangan tidak hanya legalistik tetapi juga moral-edukatif. Namun, sumber-sumber lain mengingatkan bahwa meskipun agama berperan sebagai imbauan moral, hukum Islam tetap menyediakan kerangka sanksi jarīmah—terutama ta'zīr—untuk memberi efek pencegahan.

8.2. Pengembalian Kerugian Negara (Restitusi/Uang Pengganti) dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Beberapa sumber mengaitkan sanksi harta dalam korupsi dengan pemulihan kerugian. Kajian tentang hukuman tambahan uang pengganti dalam UU Tipikor menyatakan bahwa dalam hukum pidana Islam, kompensasi atau pembayaran termasuk kategori hukuman tambahan ('uqūbah taba'iyyah) dan juga dapat dipahami sebagai bagian dari ta'zīr dalam bentuk harta (Hidayah, 2020). Hal ini selaras dengan kerangka bahwa ta'zīr bisa menyasar aspek harta melalui denda dan penyitaan (Rahmayanti, 2017; Hidayah, 2020).

Akan tetapi, terdapat nuansa perbedaan yang penting. Sebuah studi audit investigatif menyatakan adanya perbedaan konsep antara hukum positif dan hukum Islam terkait pengembalian kerugian negara; menurutnya, dalam hukum positif pengembalian kerugian tidak membatalkan pidana—hanya meringankan—sedangkan dalam hukum Islam pengembalian kerugian dipandang sebagai itikad baik dan "cukup" untuk menyelesaikan problem korupsi. Klaim ini perlu dibaca berdampingan dengan sumber-sumber lain yang tetap menempatkan korupsi sebagai jarīmah ta'zīr yang penjatuhan sanksinya berada pada otoritas walī al-amr/hakim (Sutamaya et al., 2022; Ahmad, 2022; Sajali, 2023), sehingga literatur yang diberikan tidak sepenuhnya satu suara mengenai apakah restitusi "menutup" aspek pidana atau hanya menjadi bagian dari skema ta'zīr/pemulihan.

________________________________________

9. Hukuman Mati bagi Koruptor: Wacana Ta'zīr Maksimum, Hirābah, dan Maslahat

Wacana hukuman mati dalam kasus korupsi muncul kuat dalam beberapa artikel. Sejumlah studi menegaskan bahwa karena korupsi dikualifikasi sebagai jarīmah ta'zīr, maka secara teoritis ta'zīr memungkinkan sanksi yang sangat berat sampai pidana mati, bergantung pada kebijakan penguasa dan pertimbangan kemaslahatan umum. Artikel kebijakan hukuman mati dalam perspektif hukum pidana Islam menyatakan bahwa hukuman mati sebagai ta'zīr terberat dapat dibenarkan ketika kepentingan umum terancam serius oleh korupsi (Zakariyah, 2016). Dalam kerangka teori tujuan pemidanaan Islam, kajian tentang Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor menekankan bahwa pidana mati dalam kasus korupsi bersifat fakultatif ("dapat"), dan dalam teori zawājir-jawābir, fungsi pidana mati bagi koruptor diposisikan lebih sebagai zawājir (pencegahan/deterrence), bukan jawābir (penghapus dosa yang umumnya dilekatkan pada ḥadd).

Sebagian penulis menguatkan argumen hukuman mati dengan merujuk QS. al-Mā'idah: 33 (ayat hirābah) sebagai salah satu dasar normatif yang "diinterpretasikan" untuk menjustifikasi respons ekstrem terhadap korupsi. Artikel tentang hirābah juga menyatakan bahwa korupsi dapat dikategorikan sebagai hirābah dan ayat tersebut memuat empat bentuk sanksi, namun sekaligus menegaskan adanya perbedaan pandangan ulama tentang klasifikasi sanksi sesuai derajat perbuatan (Mubaraq, 2022). Dengan demikian, literatur yang ada menunjukkan dua pola argumentasi yang saling beririsan: (i) pidana mati sebagai ta'zīr maksimum berbasis maslahat (Zakariyah, 2016); dan (ii) pidana mati melalui diskursus hirābah (QS. 5:33) yang kemudian ditautkan ke korupsi (Mubaraq, 2022)—dengan catatan adanya perbedaan pandangan ulama pada titik kategorisasi dan penerapan.

Dalam kaitannya dengan hukum positif Indonesia, sejumlah tulisan mengaitkan pidana mati korupsi dengan Pasal 2 ayat (2) UU 31/1999 jo. UU 20/2001 yang memungkinkan pidana mati dalam "keadaan tertentu" (Yuhermansyah & Fariza, 2017). Namun, frasa "keadaan tertentu" disebut masih multitafsir dan memunculkan diskursus implementasi. Walau aspek ini berada pada ranah hukum positif, literatur tersebut dipakai untuk menunjukkan bagaimana pidana mati diperdebatkan sebagai "instrumen luar biasa" terhadap kejahatan luar biasa, dan kemudian dicarikan resonansinya dalam ijtihad ta'zīr dan maslahat (Zakariyah, 2016).

________________________________________

10. Pembuktian dan Kebijakan Acara: Pembuktian Terbalik sebagai Kebijakan Ta'zīr (Siyāsah Syar'iyyah)

Korupsi sering dipandang sebagai kejahatan yang sulit dibuktikan, sehingga muncul gagasan instrumen pembuktian "luar biasa" seperti pembuktian terbalik (reverse burden of proof) dalam kerangka UU Tipikor (Asmawi, 2009; Zikri, 2019). Studi tentang ratio legis pembuktian terbalik menyatakan bahwa dalam perspektif hukum Islam, penerapan pembuktian terbalik dapat dimasukkan dalam kategori ta'zīr yang didasarkan pada kebijakan ulū al-amr; bahkan disebut "tersirat" dalam QS. Yūsuf: 26–29 dan dijustifikasi melalui ijtihad istihsān untuk problem sosial kontemporer (Zikri, 2019). Kajian lain menegaskan bahwa UU Tipikor menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang serta dipadukan dengan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (Asmawi, 2009), serta pembuktian terbalik dipahami sebagai penyimpangan terbatas dari kaidah umum KUHAP (Asmawi, 2013).

Namun, literatur prosedural juga menegaskan bahwa dalam hukum acara pidana Islam, beban pembuktian pada dasarnya diletakkan pada pihak yang mendakwa atau menuntut—baik dalam perkara ḥadd, ta'zīr, maupun qiṣāṣ—sehingga pembuktian terbalik diposisikan sebagai pengecualian yang memerlukan dasar kebijakan yang kuat. Sintesis dari sumber-sumber ini menunjukkan bahwa: (i) ada kebutuhan instrumen pembuktian khusus untuk korupsi dalam hukum positif (Asmawi, 2013; Zikri, 2019); (ii) ada upaya melegitimasi instrumen itu dalam teori ta'zīr dan kebijakan ulū al-amr (Zikri, 2019); dan (iii) tetap ada ketegangan konseptual dengan prinsip umum pembuktian dalam hukum acara pidana Islam yang menekankan beban pada pendakwa.

________________________________________

11. Pencegahan Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam: Etika, Institusi, dan Pendidikan

Beberapa tulisan menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup dengan penindakan, tetapi memerlukan strategi preventif berbasis nilai dan penguatan institusi. Artikel "korupsi dan strategi pemberantasannya" menggarisbawahi bahwa korupsi adalah istilah modern namun dapat dipahami melalui unsur-unsurnya, dan pemberantasan dapat ditempuh melalui jalur penal (pemidanaan) dan non-penal (pencegahan). Artikel lain menekankan perlunya pengawasan ketat dan pemberian sanksi tegas; sekaligus mengklarifikasi bahwa hibah atau hadiah pada dasarnya dianjurkan tetapi dapat berubah menjadi terlarang bila terkait pejabat sehingga mengarah pada korupsi atau gratifikasi (Wahid, 2021). Selaras dengan itu, kajian ayat ahkam juga menekankan bahwa praktik hadiah atau hibah dapat terindikasi korupsi ketika terkait aparatur atau pejabat dan tidak sesuai ketentuan Islam (Daipon, 2021).

Dalam domain pendidikan dan internalisasi nilai, studi kebijakan pendidikan agama Islam menekankan strategi pencegahan melalui revitalisasi pendidikan agama, internalisasi pendidikan karakter atau anti-korupsi, dan optimalisasi peran pemerintah serta masyarakat. Kajian zakat sebagai upaya pemberantasan korupsi menekankan pendekatan ketuhanan bahwa harta adalah titipan Tuhan dan zakat—bila dilaksanakan sungguh-sungguh—dapat mengurangi sifat tamak dan kikir yang dipandang sebagai basis perilaku koruptif; sekaligus menekankan pentingnya pencegahan dan edukasi selain penindakan (Syamsuri & Fuadah, 2022). Pada level normatif umum, kajian "peran hukum Islam dalam pencegahan korupsi" juga menekankan kontribusi prinsip moral, etika, dan hukuman yang adil, serta pentingnya pendekatan holistik melalui penguatan institusi, penegakan tegas, dan edukasi masyarakat.

________________________________________

12. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis sumber-sumber yang dikaji, Tipikor menurut hukum Islam dipahami bukan sebagai satu istilah tunggal dalam fikih klasik, melainkan sebagai kumpulan perbuatan jarīmah yang substansinya mencakup pengkhianatan amanah (ghulūl/khiyānah), suap atau gratifikasi (risywah), penipuan (al-ghasy), pengambilan hak tanpa izin (ghasab), dan kerusakan (al-fasād), yang secara normatif dilarang oleh syariat (Ahmad, 2022; Edyar et al., 2024; Sabila et al., 2023; Sutamaya et al., 2022). Kualifikasi jarīmah-nya dalam literatur yang tersedia dominan ditempatkan sebagai ta'zīr, karena "korupsi" sebagai tindak pidana modern tidak memiliki penetapan sanksi spesifik dalam nash dan karenanya penentuan 'uqūbah dikembalikan pada kebijakan walī al-amr/hakim dengan pertimbangan maslahat (Sutamaya et al., 2022; Ahmad, 2022; Sajali, 2023).

Wacana qiyās kepada sariqah atau hirābah dan wacana pidana mati muncul sebagai perdebatan: sebagian mengajukan justifikasi melalui hirābah (QS. 5:33) atau ta'zīr maksimum, tetapi literatur juga mengakui adanya perbedaan pandangan ulama tentang kesepadanan kategori dan parameter penerapannya (Mubaraq, 2022; Zakariyah, 2016). Pada akhirnya, sumber-sumber ini menegaskan bahwa kerangka Islam memadukan penindakan—ta'zīr yang dapat mencakup penjara, denda, penyitaan, sanksi moral-sosial, hingga pidana mati—dengan pencegahan melalui penguatan amanah, pengawasan, dan pendidikan nilai anti-korupsi (Rahmayanti, 2017).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ahmad, S. (2022). Konsep korupsi menurut perspektif hukum pidana Islam. Jurnal Tahqiqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam, 16(1), 1–14. https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v16i1.48

Ahmad, S. (2024). Terminologi korupsi menurut perspektif hukum pidana Islam. Jurnal Tahqiqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam, 18(1), 1–15. https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v18i1.205

Asmawi, A. (2009). Relevansi teori maslahat dengan UU pemberantasan korupsi. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 1(2). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i2.330

Asmawi, A. (2013). Teori al-maslahah dan aplikasinya dalam norma kriminalisasi undang-undang antikorupsi. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 13(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.929

Daipon, D. (2021). Hukuman mati bagi koruptor pada saat keadaan tertentu (pandemi COVID-19) perspektif hukum nasional dan hukum Islam. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 15(1), 137–150. https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4579

Edyar, B., Hayati, I., & Saputra, K. (2024). Korupsi dalam telaah ayat ahkam dan hukum positif nasional. Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 7(3), 641. https://doi.org/10.29240/alquds.v7i3.8477

Hatta, M. (2021). Ratio legis penerapan beban pembuktian terbalik di Indonesia. Istinbath: Jurnal Hukum, 18(1), 76–103. https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.3288

Hidayah, Y. R. (2020). Sanksi tindak pidana korupsi oleh pegawai negeri dalam perspektif fiqih jinayah. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 22(1), 48–71. https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.1.48-71

Iswandi, I., & Bukhari, B. (2023). Tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 797–806. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2369

Khasanah, S. (2022). Kontekstualisasi pemahaman dan hukuman gratifikasi dalam perspektif hadis. Jurnal Riset Agama, 2(2), 204–220. https://doi.org/10.15575/jra.v2i2.16959

Mubaraq, M. H. (2022). Tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif hukum Islam. Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 1(1), 38–42. https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.127

Rahmayanti, R. (2017). Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Jurnal Mercatoria, 10(1), 60. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.732

Sabila, N. I., Zahro, M. Q. S. A., & Putriga, B. R. (2023). Dilematika "keadaan tertentu" dalam penjatuhan sanksi pidana mati terhadap koruptor di Indonesia. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 12(2), 186. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v12i2.20174

Sajali, M. (2023). Sanksi pidana korupsi dalam hukum positif (UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001) perspektif hukum pidana Islam dan hak asasi manusia. Siyasah: Jurnal Hukum Tatanegara, 3(1), 114–131. https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7077

Sutamaya, A. G., Kurniawan, Y., & Nurhasanah, N. (2022). Hukuman mati bagi koruptor dalam perspektif hukum Islam. Jurnal Dialektika Hukum, 4(1), 58–78. https://doi.org/10.36859/jdh.v4i1.858

Syamsuri, S., & Fuadah, R. A. N. F. (2022). Zakat sebagai upaya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam, 10(2), 187–199. https://doi.org/10.24090/ej.v10i2.7030

Wahid, S. (2021). Hukuman terhadap koruptor dalam perspektif hukum Islam. Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 2(2), 181–192. https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i2.336

Yuhermansyah, E., & Fariza, Z. (2017). Pidana mati dalam undang-undang tindak pidana korupsi (kajian teori zawajir dan jawabir). Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 6(1). https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1848

Zakariyah, A. (2016). Tindak pidana gratifikasi perspektif hukum pidana Islam dan undang-undang di Indonesia. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 2(2), 360–384. https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.2.360-384

Zikri, A. (2019). Fenomena korupsi di Indonesia: Perspektif hukum pidana Islam. Nusantara Journal for Southeast Asian Islamic Studies, 15(1), 40. https://doi.org/10.24014/nusantara.v15i1.10612