01743 - Tindak Pidana (Delik) dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Kajian Konseptual dan Komparatif

Abstract

This article examines the concept of criminal acts (delicts) in Islamic criminal law through a conceptual and comparative approach. Using a normative legal research method with a literature review approach, this study analyzes the concept of jarīmah/jināyah as the Islamic criminal law equivalent of delicts in positive law. The findings indicate that jarīmah is defined as an act prohibited by syara' (Islamic law) that is threatened with punishment (ḥadd or ta'zīr), with its determination based on the sources of Islamic law, namely the Qur'an, Hadith, ijmā', and qiyās. Islamic criminal law recognizes the principle of legality expressed through the maxim that there is no punishment and no jarīmah except by nash. The classification of jarīmah into ḥudūd, qiṣāṣ–diyāt, and ta'zīr demonstrates a structure that is simultaneously firm on certain delicts and adaptive to others, allowing Islamic criminal law to respond to evolving forms of crime while remaining anchored in the principles of maṣlaḥah and the syara' framework. Comparatively, while jarīmah and the positive law concept of delict share a common core—namely prohibited acts subject to sanctions—they differ fundamentally in their normative sources and philosophical underpinnings.

Keywords: jarīmah, Islamic criminal law, delict, ta'zīr, ḥudūd, legality principle

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep tindak pidana (delik) dalam hukum pidana Islam melalui pendekatan konseptual dan komparatif. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif berbasis kajian pustaka, studi ini menganalisis konsep jarīmah/jināyah sebagai padanan delik dalam hukum positif. Hasil kajian menunjukkan bahwa jarīmah didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman (ḥadd atau ta'zīr), dengan penetapannya bersumber pada al-Qur'an, hadis, ijmā', dan qiyās. Hukum pidana Islam mengenal asas legalitas yang diformulasikan dalam kaidah bahwa tidak ada hukuman dan tidak ada jarīmah kecuali dengan nash. Klasifikasi jarīmah ke dalam ḥudūd, qiṣāṣ–diyāt, dan ta'zīr memperlihatkan struktur yang sekaligus tegas pada delik tertentu dan adaptif pada delik lain, sehingga hukum pidana Islam dapat merespons perkembangan bentuk kejahatan dengan tetap mengacu pada kemaslahatan dan kerangka syara'. Secara komparatif, meskipun jarīmah dan konsep delik dalam hukum positif memiliki inti yang sama—yakni perbuatan terlarang yang diancam sanksi—keduanya berbeda secara fundamental dalam sumber normatif dan landasan filosofisnya.

Kata Kunci: jarīmah, hukum pidana Islam, delik, ta'zīr, ḥudūd, asas legalitas

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam doktrin hukum pidana (hukum positif), delik atau tindak pidana dipahami sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Rumusan ini menekankan dua hal: adanya larangan normatif dan adanya ancaman sanksi pidana sebagai konsekuensi pelanggaran (Safriadi & Nurdin, 2020). Dalam kajian perbandingan konsep, istilah "tindak pidana" dalam KUHP juga dipadankan dengan strafbaarfeit/delik, yakni perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam sanksi (Munajat, 2019; Nugroho, 2022).

Dalam hukum Islam, konsep yang sepadan dengan delik atau tindak pidana adalah jarīmah/jināyah, yakni perbuatan yang dilarang oleh syara' (hukum Islam) yang diancam dengan hukuman (misalnya ḥadd atau ta'zīr) (Safriadi & Nurdin, 2020; Tirta, 2024). Sejumlah karya menegaskan bahwa secara konseptual jarīmah dalam hukum pidana Islam memiliki kedekatan makna dengan "tindak pidana/delik" pada hukum positif—khususnya pada unsur larangan dan sanksi—meskipun sumber normanya berbeda, yakni syara' di satu sisi dan undang-undang negara di sisi lain (Tirta, 2024; Munajat, 2019).

Kajian mengenai konsep delik dalam hukum pidana Islam menjadi penting, tidak hanya dalam kerangka akademis, tetapi juga dalam konteks legislasi dan penerapan hukum di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan menelaah secara sistematis konsep tindak pidana (delik) menurut hukum pidana Islam, mencakup terminologi, sumber norma, asas legalitas, unsur atau rukun jarīmah, klasifikasi, serta perbandingannya dengan konsep delik dalam hukum positif.

________________________________________

2. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kajian pustaka (library research). Sumber data yang digunakan adalah sumber hukum primer berupa al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fiqh, serta sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku, dan karya akademis yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan cara memaparkan, mengidentifikasi, dan mensintesis berbagai pandangan dari literatur yang tersedia, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang komprehensif mengenai konsep delik dalam hukum pidana Islam.

________________________________________

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Terminologi Hukum Pidana Islam: Fiqh Jināyah, Jināyah, dan Jarīmah

Hukum pidana Islam sering dipahami sebagai fiqh jināyah, yakni bagian dari hukum Islam yang membahas perbuatan-perbuatan terlarang (jarīmah) dan hukumannya (Nugroho, 2022). Istilah jināyah juga dipaparkan sebagai tindakan yang dilarang syara' karena dapat menimbulkan bahaya—antara lain terhadap jiwa, harta, keturunan, dan akal—sehingga dalam pemakaian bahasa Indonesia kerap dipersamakan dengan peristiwa pidana, delik, atau tindak pidana (Ali & Kholiq, 2023; Iskandar & Salam, 2022). Dengan demikian, jarīmah/jināyah dalam hukum Islam menegaskan orientasi perlindungan kepentingan-kepentingan yang dipandang fundamental dalam kehidupan sosial (Ali & Kholiq, 2023).

Sejalan dengan itu, beberapa rujukan mendefinisikan jarīmah sebagai larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman ḥadd atau ta'zīr (Tirta, 2024). Definisi ini juga digunakan untuk menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak diposisikan sebagai jarīmah apabila tidak ada ketentuan larangan dan ancaman hukuman (sanksi) yang relevan dalam kerangka syara'.

3.2 Sumber Norma (Dasar Penetapan Delik) dalam Hukum Islam

Literatur yang membahas hukum pidana Islam menempatkan al-Qur'an dan al-Ḥadīth sebagai sumber normatif utama bagi penetapan ketentuan pidana (jarīmah dan sanksinya) (Nugroho, 2022). Selain itu, terdapat karya yang menegaskan bahwa sumber hukum Islam yang diakui luas mencakup al-Qur'an, hadis, ijmā', dan qiyās (Khasan, 2017). Dengan kerangka ini, penentuan suatu perbuatan sebagai jarīmah (delik) berangkat dari ketentuan syara'/nash serta mekanisme penalaran hukum (seperti qiyās) pada persoalan yang tidak disebut secara eksplisit (Khasan, 2017).

Dalam konteks perbuatan modern yang tidak disebut secara eksplisit dalam nash—misalnya beberapa bentuk kejahatan kontemporer—penetapan status jarīmah dan sanksinya kerap ditempatkan dalam ranah ta'zīr, yang memberi ruang otoritas ulil amri/hakim untuk menentukan respons pemidanaan demi kemaslahatan (Mustakhim, 2015).

3.3 Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam dan Konsekuensinya bagi Delik

Sebagian kajian menegaskan adanya prinsip legalitas dalam hukum pidana Islam yang paralel dengan gagasan "tidak ada delik dan tidak ada pidana tanpa aturan terlebih dahulu" (Rizal, 2013). Dalam formulasi fiqh, prinsip ini diekspresikan sebagai kaidah bahwa tidak ada hukuman dan tidak ada jarīmah kecuali dengan adanya nash (Alwi et al., 2022; Rizal, 2013). Konsekuensinya, suatu perbuatan tidak dapat diperlakukan sebagai jarīmah dan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana bila kerangka normatifnya tidak dapat ditautkan pada ketentuan syara', baik secara langsung maupun melalui konstruksi ijtihād yang dapat dipertanggungjawabkan (Rizal, 2013).

Namun, kajian lain menekankan bahwa klasifikasi jarīmah (ḥudūd, qiṣāṣ–diyāt, ta'zīr) memberi karakter "tegas" pada sebagian delik (misalnya ḥudūd) dan karakter "lentur/fleksibel" pada sebagian lain (terutama ta'zīr), sehingga pengoperasian asas legalitas dalam hukum pidana Islam berjalan melalui struktur klasifikasi tersebut (Rizal, 2013; Tirta, 2024).

3.4 Unsur/Rukun Jarīmah (Delik) dalam Hukum Islam

Kajian fiqh jināyah menjelaskan bahwa untuk menyatakan adanya jarīmah, analisis biasanya diarahkan pada rukun atau unsur tertentu. Sejumlah karya merumuskan tiga unsur pokok sebagai berikut.

Pertama, rukun syar'ī (unsur formil), yaitu adanya ketentuan syara'/nash yang menyatakan perbuatan itu terlarang atau dapat dijatuhi hukuman (Alwi et al., 2022).

Kedua, rukun māddī (unsur materiil), yaitu adanya realisasi perbuatan (actus), baik dalam bentuk tindakan yang dilarang maupun meninggalkan kewajiban tertentu (Alwi et al., 2022).

Ketiga, rukun adabī/moral, yaitu berkaitan dengan subjek pelaku sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, misalnya aspek mukallaf atau kemampuan bertanggung jawab (Alwi et al., 2022; Rizal, 2013).

Dalam pembacaan modern, penegasan bahwa perbuatan terlarang dapat berbentuk perbuatan aktif (komisi) maupun perbuatan pasif (omisi) juga dikaitkan dengan cara kerja pertanggungjawaban pidana, termasuk dalam pembahasan yang menghubungkan hukum pidana Islam dengan konsep pertanggungjawaban (Pramugarini, 2016). Dengan demikian, struktur rukun jarīmah memperlihatkan bahwa "delik" dalam hukum Islam bukan sekadar perbuatan tercela, melainkan perbuatan tercela yang memenuhi basis larangan syar'ī dan memenuhi syarat subjek untuk dimintai pertanggungjawaban (Alwi et al., 2022; Rizal, 2013).

3.5 Klasifikasi Delik (Jarīmah) Menurut Hukum Islam

3.5.1 Jarīmah Ḥudūd

Berbagai rujukan menyatakan bahwa jarīmah dalam hukum pidana Islam dibagi menurut sanksinya, dan salah satu kelompok utamanya adalah jarīmah ḥudūd, yakni perbuatan pidana yang kadar atau jenis hukumannya telah ditentukan (fixed) oleh Allah (Rizal, 2013). Dalam satu uraian, contoh tindak pidana yang disebut sebagai ḥudūd mencakup antara lain zina, qadzaf, pencurian, minum khamr, serta beberapa jarīmah lain yang sering didaftarkan dalam literatur, misalnya hirābah, bughāt, dan riddah (Jamaa, 2016; Mendrofa & Siregar, 2023; Zannah, 2020). Sejalan dengan pembahasan tentang stelsel pidana Islam, jenis-jenis sanksi yang dikenal dalam hukum pidana Islam mencakup—antara lain—qiṣāṣ, cambuk, rajam, ta'zīr, dan juga disebutkan potong tangan sebagai bentuk sanksi tertentu dalam kerangka pidana Islam (Rafid, 2022).

Konstruksi ḥudūd ini menunjukkan bahwa pada sebagian delik, Islam mengaitkan larangan dengan sanksi yang telah "ditetapkan" dalam arti sudah ditentukan jenis dan/atau kadarnya, sehingga ruang diskresi manusia lebih terbatas dibandingkan ranah ta'zīr (Rafid, 2022; Rizal, 2013).

3.5.2 Jarīmah Qiṣāṣ–Diyāt

Kelompok kedua yang banyak disebut adalah jarīmah qiṣāṣ–diyāt, yaitu kejahatan yang berkaitan dengan jiwa (menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan/penganiayaan) yang diancam dengan hukuman serupa (qiṣāṣ) atau kompensasi/ganti rugi (diyāt) (Hidayatullah, 2021; Jamaa, 2016). Kajian lain menegaskan bahwa qiṣāṣ–diyāt adalah kategori kejahatan terhadap jiwa dan tubuh yang dalam istilah hukum pidana Barat sering dipadankan sebagai tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa (Jamaa, 2016; Rizal, 2013).

Salah satu karakter penting yang ditonjolkan dalam literatur adalah posisi hak korban atau wali korban: pada kasus pembunuhan dan penganiayaan, hak untuk mewujudkan sanksi (misalnya pelaksanaan qiṣāṣ) digambarkan sangat terkait dengan korban atau walinya setelah melalui proses peradilan (Rizal, 2013). Dengan demikian, jarīmah qiṣāṣ–diyāt memperlihatkan logika pemidanaan yang menautkan keadilan retributif (kesetaraan balasan) dan mekanisme penggantian kerugian (Hidayatullah, 2021; Jamaa, 2016; Rizal, 2013).

3.5.3 Jarīmah Ta'zīr

Kelompok ketiga adalah jarīmah ta'zīr, yakni perbuatan pidana yang hukumannya tidak ditetapkan secara tegas oleh nash (al-Qur'an dan Sunnah) dalam bentuk dan kadar tertentu, sehingga penetapan sanksinya berada dalam ruang kebijakan penguasa atau hakim (ulil amri) (Mustakhim, 2015; Rizal, 2013). Sejumlah tulisan menekankan sifat relatif, temporal, dan kondisional dari sanksi ta'zīr (Mustakhim, 2015). Pada saat yang sama, kajian lain menegaskan bahwa meskipun ta'zīr memberi ruang diskresi, kekuasaan hakim/pemerintah tetap dipahami tidak "tanpa batas" karena harus berorientasi pada indikator-indikator yang dapat dirujukkan pada kerangka nash dan kemaslahatan (Mustakhim, 2015; Rizal, 2013).

Dalam perspektif jenis sanksi, ada kajian yang membagi ta'zīr ke dalam dimensi: (i) ta'zīr terkait badan (termasuk disebutnya pidana mati dan bentuk-bentuk lain), (ii) ta'zīr terkait kemerdekaan/kebebasan (misalnya penjara), dan (iii) ta'zīr terkait harta (misalnya denda dan perampasan) (F. Iskandar, 2021). Hal ini memperlihatkan bahwa konsep "pidana" dalam ta'zīr dapat beragam bentuknya dan dirancang untuk tujuan kemaslahatan serta pencegahan (F. Iskandar, 2021; Mustakhim, 2015).

3.6 Delik dalam Hukum Islam sebagai Struktur Larangan dan Sanksi (Al-Aḥkām Al-Aṣliyyah dan Al-Aḥkām Al-Mu'ayyidah)

Salah satu pemetaan konseptual menyatakan bahwa jarīmah (tindak pidana) dan sanksinya memiliki hubungan interkonektif antara hukum pokok (al-aḥkām al-aṣliyyah) yang memuat larangan dan hukum pendukung (al-aḥkām al-mu'ayyidah) yang memuat sanksi (Jamaa, 2016). Kerangka ini konsisten dengan ide bahwa larangan tanpa sanksi kehilangan konsekuensi pemaksaannya, sedangkan sanksi memberi bobot praktis pada perintah atau larangan (Tirta, 2024). Karena itu, "delik" dalam hukum Islam dapat dipahami sebagai perbuatan yang secara syar'ī dilarang sekaligus ditempatkan dalam rezim sanksi—baik fixed seperti ḥudūd/qiṣāṣ–diyāt, maupun discretionary seperti ta'zīr (Jamaa, 2016; Rizal, 2013).

3.7 Contoh Operasional: Perbuatan Kontemporer yang Dikualifikasi sebagai Ta'zīr

Beberapa studi kasus dan kajian normatif menempatkan tindak pidana modern yang tidak dirumuskan secara eksplisit dalam nash sebagai jarīmah ta'zīr. Misalnya:

Pertama, peredaran atau penyalahgunaan narkotika dibahas sebagai perbuatan terlarang; salah satu argumentasi yang digunakan adalah qiyās dengan khamr, dan sanksinya diposisikan sebagai ta'zīr (Pramugarini, 2016).

Kedua, ujaran kebencian dalam perspektif hukum pidana Islam juga dipaparkan sebagai jarīmah ta'zīr karena tidak ada ketentuan nash yang menetapkan bentuk atau kadar sanksinya secara spesifik (Alwi et al., 2022).

Ketiga, penodaan agama dibahas sebagai wilayah yang sanksi detailnya tidak dirinci dalam nash, sehingga penggunaan ta'zīr berdasarkan kebijaksanaan hakim dipandang sebagai instrumen yang dapat digunakan (Khasan, 2017).

Contoh-contoh ini digunakan dalam literatur untuk menunjukkan cara kerja ta'zīr sebagai mekanisme adaptasi terhadap bentuk-bentuk kejahatan yang berkembang, sambil tetap menempatkan pembenarannya pada kerangka larangan syar'ī dan kemaslahatan (Khasan, 2017; Mustakhim, 2015; Pramugarini, 2016).

3.8 Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam: Kemaslahatan, Pencegahan, dan Keadilan

Sejumlah kajian menegaskan bahwa hukum pidana Islam bertujuan memberikan perlindungan atau pengayoman bagi masyarakat demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Literatur lain menekankan bahwa penjatuhan hukuman dalam syariat Islam diarahkan pada kemaslahatan manusia, perbaikan individu, dan menjaga ketertiban masyarakat (Ali & Kholiq, 2023; Sugiarto et al., 2022). Dalam konteks teori tujuan sanksi, terdapat penjelasan bahwa sanksi Islam dapat berfungsi universal: menghentikan pelaku agar tidak mengulangi jarīmah dan menyadarkan masyarakat agar tidak melakukan jarīmah (Mustakhim, 2015; Sugiarto et al., 2022).

Beberapa tulisan juga membedakan dimensi sanksi pidana Islam sebagai zawājir (membuat jera di dunia) dan jawābir (menghapus dosa/berdimensi akhirat), sehingga sistem pidana Islam disebut berdimensi dunia-akhirat (Ali & Kholiq, 2023; Irham & Mulyati, 2021). Nuansa ini penting karena menunjukkan bahwa dalam sebagian literatur, justifikasi pemidanaan Islam tidak hanya instrumentalis (deterrence), tetapi juga memiliki horizon moral-spiritual yang dikaitkan dengan konsepsi syariat (Ali & Kholiq, 2023; Irham & Mulyati, 2021).

3.9 Catatan Perbandingan dengan Hukum Positif (Indonesia)

Dalam studi perbandingan, dinyatakan bahwa hukum pidana Indonesia (KUHP) mengenal tindak pidana sebagai strafbaarfeit/delik, sementara hukum pidana Islam menggunakan istilah jarīmah (Munajat, 2019; Nugroho, 2022). Pada tingkat definisi umum, sejumlah karya menyatakan bahwa pengertian jarīmah tidak jauh berbeda dengan pengertian "tindak pidana/delik" dalam hukum positif—yakni sama-sama menempatkan perbuatan terlarang dan sanksi sebagai inti—meskipun berbeda pada sumber normatifnya (Tirta, 2024; Munajat, 2019).

Sebagai ilustrasi perbedaan konseptual, beberapa karya membandingkan pengaturan zina: dalam sejumlah pembacaan, hukum pidana Islam tidak menempatkan zina sebagai delik aduan, sedangkan KUHP dan beberapa kebijakan formulasi sering dibahas dalam kerangka delik aduan. Studi mengenai Qanun Jinayat Aceh juga digunakan untuk menunjukkan bagaimana suatu rezim berbasis syariat—dalam konteks lokal Aceh—tidak menjadikan zina sebagai delik aduan dan memperluas subjek perbuatan yang dipandang sebagai zina dibandingkan KUHP (Rosadi & Nashrulloh, 2018). Contoh ini terutama berfungsi sebagai bahan ilustrasi konseptual tentang bagaimana sumber nilai dan desain delik dapat berbeda antara sistem positif dan sistem berbasis syariat (Rosadi & Nashrulloh, 2018).

________________________________________

4. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis literatur yang tersedia, tindak pidana (delik) menurut hukum Islam dapat dirumuskan sebagai jarīmah/jināyah, yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam hukuman (ḥudūd, qiṣāṣ–diyāt, atau ta'zīr) (Safriadi & Nurdin, 2020; Tirta, 2024). Penetapan jarīmah bertumpu pada sumber-sumber hukum Islam (al-Qur'an, hadis, dan perangkat istinbāṭ seperti ijmā' dan qiyās), serta dioperasionalkan melalui asas legalitas dalam formulasi fiqh ("tidak ada jarīmah dan tidak ada hukuman kecuali dengan nash") (Khasan, 2017; Rizal, 2013).

Konstruksi jarīmah dipahami melalui rukun syar'ī, māddī, dan moral yang menegaskan bahwa larangan pidana Islam bekerja sebagai sistem normatif yang menautkan perbuatan, dasar larangan, subjek pertanggungjawaban, dan sanksi (Alwi et al., 2022; Rizal, 2013). Sementara itu, pembagian ḥudūd–qiṣāṣ/diyāt–ta'zīr memperlihatkan struktur yang sekaligus tegas pada delik tertentu dan adaptif pada delik lain (ta'zīr), sehingga hukum pidana Islam dapat merespons perkembangan bentuk kejahatan dengan tetap mengacu pada kemaslahatan dan kerangka syara' (Mustakhim, 2015; Rizal, 2013).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ali, M., & Kholiq, M. A. (2023). Adopsi nilai dan prinsip hukum pidana Islam tentang delik kesusilaan zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 30(3), 622–649. https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss3.art8

Alwi, M., Panjaitan, B. S., & Hasanah, U. (2022). Analisis hukum pidana Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dalam perkara tindak pidana pembakaran hutan. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5(2), 272–285. https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2458

Hidayatullah, S. (2021). Sudut pandang hukum Islam dan positif dalam melihat kasus prostitusi dan hubungan seks di luar nikah. Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 5(2), 110–129. https://doi.org/10.52266/sangaji.v5i2.701

Irham, M., & Mulyati, N. (2021). Perbuatan tercela sebagai salah satu alasan pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden dalam kajian hukum pidana di Indonesia. Sasi, 27(3), 376–401. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.596

Iskandar, F. (2021). Pelaksanaan pertanggungjawaban pidana pengedar terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 2(2), 96–116. https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.9989

Iskandar, I., & Salam, A. (2022). Komparatif hukum Islam dengan hukum positif sanksi tindak pidana zina. Tasamuh: Jurnal Studi Islam, 14(1), 144–154. https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.589

Jamaa, L. (2016). Tantangan modernitas hukum pidana Islam. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 16(2), 261–272. https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4456

Khasan, M. (2017). Prinsip-prinsip keadilan hukum dalam asas legalitas hukum pidana Islam. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 6(1), 21. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.133

Mendrofa, R. H., & Siregar, R. S. (2023). Analisis hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap aliran sesat sebagai modus operandi. Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 5(6), 3344–3361. https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i6.1138

Munajat, M. (2019). Transformasi hukum pidana Islam dalam tata hukum Indonesia. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 13(1), 1–13. https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2124

Mustakhim, M. (2015). Hukuman bagi pelaku tindak pidana membawa lari anak perempuan. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(2), 313–320. https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.2.313-320

Nugroho, E. R. (2022). Characteristics of distinguishing elements in the case of default and fraud in contracts. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 24(1), 1. https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.11050

Pramugarini, Y. (2016). Hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang perspektif hukum pidana Islam. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 2(2), 335–359. https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.2.335-359

Rafid, N. (2022). Nilai keadilan dan nilai kemanfaatan pada jarimah qisas dan diyat dalam hukum pidana Islam. Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(1), 8–14. https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.154

Rizal, M. C. (2013). Sanksi tindak pidana pencantuman klausula baku pada karcis parkir kendaraan bermotor. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 3(2), 299–322. https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.2.299-322

Rosadi, A., & Nashrulloh, N. (2018). Kritik hukum Islam atas sanksi pidana pelaku prostitusi dalam peraturan daerah. Al-'Adalah, 14(1), 47. https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2135

Safriadi, S., & Nurdin, R. (2020). Pertanggungjawaban pidana dan hukum Islam bagi sipir yang mengedarkan narkotika di lingkungan lembaga pemasyarakatan menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, 10(1). https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v10i1.7407

Sugiarto, T., Susilo, W., & Purwanto, P. (2022). Studi komparatif konsep tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 25(2), 219–232. https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.219-232

Tirta, D. C. (2024). Application of diversion to children as perpetrators of crimes of sexual violence perspective of positive law and Islamic law (case study at Jambi Police). Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia, 3(1), 464–477. https://doi.org/10.57235/qistina.v3i1.2242

Zannah, E. H., & Zannah, S. (2020). Pemidanaan kasus perkawinan. Al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik, 10(2). https://doi.org/10.37035/alqisthas.v10i2.2348