01742 - Testamen dalam Hukum Islam di Indonesia: Kajian Normatif dan Yurisprudensial atas Ketentuan Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep testamen (wasiat) dalam hukum Islam sebagaimana dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Melalui pendekatan normatif-komparatif, kajian ini menelaah pengertian, dasar hukum, unsur-unsur, syarat formal, objek, batasan, kedudukan dalam penyelesaian tirkah, serta perkembangan yurisprudensial wasiat wajibah—termasuk perluasannya melalui putusan Mahkamah Agung. Hasil kajian menunjukkan bahwa KHI menempatkan wasiat sebagai instrumen distribusi harta pascakematian dengan batasan maksimum sepertiga dari harta warisan, kecuali disetujui seluruh ahli waris. Selain itu, ditemukan adanya variasi pembacaan akademik atas ketentuan formal KHI, khususnya mengenai peran notaris, serta dinamika yurisprudensial yang memperluas konstruksi wasiat wajibah melampaui ketentuan eksplisit KHI pada konteks perbedaan agama. Kajian ini menegaskan perlunya harmonisasi antara norma tertulis dan praktik peradilan guna mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan wasiat di Indonesia.

Kata Kunci: testamen; wasiat; Kompilasi Hukum Islam; wasiat wajibah; hukum kewarisan Islam Indonesia

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of testament (wasiat) in Islamic law as codified in the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI) in Indonesia. Employing a normative-comparative approach, the study analyzes the definition, legal basis, elements, formal requirements, object, limitations, position in the settlement of the estate (tirkah), and jurisprudential developments of wasiat wajibah—including its expansion through Supreme Court decisions. The findings indicate that the KHI positions wasiat as an instrument of post-mortem wealth distribution, with a maximum limit of one-third of the estate unless consented to by all heirs. Furthermore, the study identifies variations in academic readings of KHI's formal provisions, particularly regarding the role of notaries, as well as jurisprudential dynamics that extend the construction of wasiat wajibah beyond the KHI's explicit provisions in the context of interfaith inheritance. This study underscores the need for harmonization between written norms and judicial practice in order to ensure legal certainty in the implementation of wasiat in Indonesia.

Keywords: testament; wasiat; Compilation of Islamic Law; wasiat wajibah; Indonesian Islamic inheritance law

________________________________________

1. Pendahuluan

Testamen—atau dalam terminologi hukum Islam di Indonesia lebih dikenal sebagai wasiat—merupakan pernyataan tertulis seseorang mengenai kehendaknya tentang harta kekayaan setelah ia meninggal dunia, yang dibuat sesuai dengan syarat yang ditentukan undang-undang. Sebagai instrumen hukum yang menjembatani kehendak seseorang dengan akibat hukum pascakematiannya, wasiat menempati posisi strategis dalam sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Dalam praktik hukum Indonesia, terdapat dualisme sistem hukum kewarisan yang berlaku, yakni sistem kewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW) bagi warga negara yang tidak tunduk pada hukum adat maupun hukum Islam, dan sistem kewarisan Islam yang bagi pemeluk Islam merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dualisme ini tidak hanya menciptakan perbedaan prosedur, melainkan juga perbedaan konseptual mengenai hakikat, syarat, dan batas-batas kebebasan berwasiat.

Berbagai kajian akademik telah menunjukkan bahwa ketentuan wasiat dalam KHI—meskipun telah mengalami kodifikasi—masih menyisakan sejumlah persoalan penafsiran dan implementasi. Persoalan tersebut mencakup, antara lain, perbedaan pandangan atas formalitas pembuatan wasiat, batas kewenangan pewasiat atas hartanya, kedudukan pihak-pihak tertentu sebagai penerima wasiat, hingga perluasan konsep wasiat wajibah melalui yurisprudensi Mahkamah Agung. Artikel ini bertujuan memaparkan dan menganalisis secara sistematis seluruh dimensi tersebut berdasarkan literatur hukum yang relevan.

________________________________________

2. Pengertian Testamen (Wasiat) dalam Hukum Islam di Indonesia

Dalam hukum Islam di Indonesia, istilah yang paling dekat dengan "testamen" adalah wasiat, yang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf f didefinisikan sebagai pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia ("Keabsahan Wasiat Yang Dibuat Dengan Lisan Oleh Pewaris Pada Kajian Hukum Perdata Dan Hukum Islam," 2019; Mutmainah & Sabir, 2019; Chubba, 2018; Mushthofa et al., 2022). Rumusan ini menegaskan dua karakter utama: (i) ia adalah pemberian (tasarruf/tabarru') atas harta, dan (ii) berlaku setelah pewasiat wafat (post-mortem effect) (Chubba, 2018; "Keabsahan Wasiat Yang Dibuat Dengan Lisan Oleh Pewaris Pada Kajian Hukum Perdata Dan Hukum Islam," 2019; Mushthofa et al., 2022).

Sejumlah literatur juga menegaskan bahwa wasiat (testamen) merupakan pernyataan kehendak sepihak terkait apa yang dikehendaki terjadi setelah kematian pewasiat (Mushthofa et al., 2022; Puteri & Jamilah, 2023). Dalam praktik Indonesia, kerangka normatif utama wasiat bagi Muslim dirujukkan pada KHI (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991), khususnya ketentuan Bab Wasiat Pasal 194–209 (Mutmainah & Sabir, 2019).

________________________________________

3. Dasar Normatif Wasiat: Syariat dan KHI

Secara normatif, KHI dipahami sebagai produk kodifikasi hukum Islam Indonesia yang menggunakan rujukan syariat (Al-Qur'an dan hadis) dalam merumuskan ketentuan wasiat (Mushthofa et al., 2022). Beberapa kajian secara eksplisit mengaitkan legitimasi kewajiban/anjuran berwasiat dengan rujukan Al-Qur'an, misalnya QS. al-Baqarah: 180–181, yang dalam literatur KHI sering dijadikan landasan pembahasan etika dan kejujuran/keadilan dalam berwasiat (Mushthofa et al., 2022). Dalam diskursus fikih, wasiat juga dipahami sebagai tindakan tabarru' (pemberian tanpa imbalan) yang realisasinya digantungkan pada kematian pewasiat (Moechthar, 2017; Nugraha, 2021).

Namun, terdapat variasi penilaian mengenai status hukum wasiat, misalnya apakah sunnah atau wajib dalam kondisi tertentu. Sebagian sumber menyebut adanya perbedaan pandangan ulama mengenai hukum asal wasiat—misalnya kecenderungan jumhur memandangnya sebagai anjuran—dan sebagian lainnya menekankan argumentasi kewajiban berwasiat pada situasi tertentu (Moechthar, 2017; Puteri & Jamilah, 2023).

________________________________________

4. Unsur (Rukun) dan Pihak-Pihak dalam Wasiat

Beberapa kajian yang membahas konstruksi wasiat menurut KHI menyatakan bahwa agar ada wasiat, harus terdapat pewasiat, penerima wasiat, dan benda/objek yang diwasiatkan (Mushthofa et al., 2022). Literatur lain yang membahas syarat wasiat dalam perspektif hukum (KHI dan fikih) juga menyebut unsur minimal yang serupa: adanya pihak yang berwasiat, pihak penerima, dan sesuatu yang diwasiatkan (Moechthar, 2017; Nugraha, 2021).

KHI juga membuka kemungkinan bahwa penerima wasiat bukan hanya orang (subjek individual), melainkan juga lembaga (Chubba, 2018; "Keabsahan Wasiat Yang Dibuat Dengan Lisan Oleh Pewaris Pada Kajian Hukum Perdata Dan Hukum Islam," 2019; Mutmainah & Sabir, 2019). Akan tetapi, terdapat kritik akademik terhadap konstruksi tertentu dalam KHI yang memberi ruang pada badan hukum sebagai penerima wasiat dalam konteks wasiat perwalian anak (KHI Pasal 108). Kritik tersebut menyatakan ketentuan itu dipersoalkan karena dianggap tidak memiliki landasan nash dan dipandang bertentangan dengan teori wasiat dalam fikih Syafi'iyyah, khususnya terkait "badan hukum sebagai penerima" dan "perwalian sebagai objek" (Nugraha, 2021). Ini menunjukkan bahwa penerimaan "lembaga/badan hukum" sebagai penerima wasiat di tingkat hukum positif (KHI) tidak selalu dianggap selaras secara konseptual oleh semua analisis fikih mazhab (Nugraha, 2021), meskipun definisi KHI sendiri memang menyebut "orang lain atau lembaga" (Chubba, 2018; "Keabsahan Wasiat Yang Dibuat Dengan Lisan Oleh Pewaris Pada Kajian Hukum Perdata Dan Hukum Islam," 2019; Mutmainah & Sabir, 2019).

________________________________________

5. Kecakapan Pewasiat dan Syarat-Syarat Formal

5.1 Usia dan Kecakapan Pewasiat

Pembahasan mengenai kecakapan pewasiat dalam KHI umumnya merujuk KHI Pasal 194 ayat (1), yang dalam literatur dipahami mensyaratkan pewasiat berumur 21 tahun dan berakal/sehat pikirannya. Kajian komparatif juga menegaskan perbedaan dengan KUHPerdata: KUHPerdata (misalnya Pasal 897) dipahami menetapkan usia 18 tahun sebagai syarat membuat testamen, sedangkan KHI menetapkan 21 tahun. Dengan demikian, syarat "dewasa" untuk berwasiat berbeda antara rezim KHI dan KUHPerdata dalam pembacaan literatur.

5.2 Bentuk Wasiat: Lisan dan Tertulis, Saksi, serta Notaris

Dalam KHI, literatur secara konsisten menyatakan bahwa wasiat dapat dibuat lisan maupun tertulis (Chubba, 2018; Mutmainah & Sabir, 2019; Puteri & Jamilah, 2023). Beberapa studi menekankan bahwa dalam hukum Islam, wasiat lisan diakui dengan syarat menghadirkan dua saksi, dan saksi dapat berfungsi sebagai alat bukti—meski rentan hilang apabila saksi meninggal (Puteri & Jamilah, 2023). Literatur lain menyatakan bahwa KHI membuka bentuk wasiat lisan dengan dua saksi, berbeda dari KUHPerdata yang menuntut bentuk akta tertulis (Chubba, 2018).

Akan tetapi, terdapat perbedaan penekanan dalam literatur mengenai peran notaris menurut KHI. Di satu sisi, ada kajian yang menyimpulkan bahwa menurut KHI tidak ada kewajiban melibatkan notaris dalam pembuatan wasiat, sementara KUHPerdata mewajibkan notaris (Mutmainah & Sabir, 2019). Di sisi lain, ada kajian yang menyatakan bahwa dalam KHI, wasiat (testamen) "harus dibuat dengan ucapan atau tulisan di hadapan notaris dan dua saksi" dengan merujuk Pasal 195 ayat (1) KHI (Safitra et al., 2023). Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi pembacaan akademik atas formalitas Pasal 195 ayat (1) KHI: sebagian menekankan cukup dengan mekanisme saksi (tanpa notaris sebagai syarat wajib), sementara sebagian lain menekankan notaris sebagai forum pembuatan (Mutmainah & Sabir, 2019; Puteri & Jamilah, 2023; Safitra et al., 2023). Karena itu, dalam praktik pembuktian dan mitigasi sengketa, beberapa kajian menyarankan pentingnya bukti autentik/tertulis untuk mengurangi kerentanan gugatan, meski mengakui bahwa KHI mengakomodasi wasiat lisan (Mutmainah & Sabir, 2019; Puteri & Jamilah, 2023).

________________________________________

6. Objek Wasiat dan Keterikatannya pada Harta Peninggalan

Dalam teori wasiat yang dirujuk literatur, objek wasiat dipahami sebagai bagian dari tasarruf atas harta yang pelaksanaannya setelah wafat, sehingga ia terkait dengan harta peninggalan yang ada pada saat pewasiat meninggal (Nugraha, 2021). Kajian atas KHI juga menyebut bahwa KHI membedakan objek wasiat ke dalam benda bergerak dan tidak bergerak, serta mengatur konsekuensi bila terjadi penyusutan/kerusakan sebelum pewasiat wafat—misalnya dirujuk pada Pasal 200 KHI (Mushthofa et al., 2022). Literatur yang menganalisis teori wasiat juga menekankan syarat bahwa harta yang diwasiatkan harus dapat dialihkan hak kepemilikannya kepada penerima (Nugraha, 2021).

________________________________________

7. Batas Maksimum (Sepertiga) dan Perlindungan Hak Ahli Waris

KHI memberikan pembatasan yang sangat menonjol: wasiat hanya diperbolehkan paling banyak sepertiga (1/3) dari harta warisan, kecuali apabila seluruh ahli waris menyetujui (Hamdani et al., 2022; Puteri & Jamilah, 2023; Sa'di & Kurniawan, 2022). Literatur yang membahas KHI menegaskan bahwa pembatasan ini berfungsi melindungi kepentingan ahli waris agar tidak terhapus oleh kebebasan pewasiat dalam mengatur hartanya (Hamdani et al., 2022; Sa'di & Kurniawan, 2022). Kajian lain menambahkan bahwa jika wasiat melampaui sepertiga dan tidak disetujui ahli waris, maka pelaksanaannya dibatasi sampai sepertiga—dirujuk pada ketentuan KHI yang juga dipahami ditegaskan dalam Pasal 201 KHI (Akbar et al., 2021; Sa'di & Kurniawan, 2022).

Pembatasan sepertiga ini juga tampil sebagai titik komparatif dengan KUHPerdata. KUHPerdata membatasi kebebasan testator melalui konsep legitieme portie (bagian mutlak ahli waris), sedangkan KHI menekankan pembatasan maksimum sepertiga sebagai instrumen perlindungan ahli waris (Chubba, 2018; Sa'di & Kurniawan, 2022). Dengan demikian, meskipun kedua sistem sama-sama membatasi kebebasan berwasiat, cara pembatasannya berbeda menurut analisis komparatif (Chubba, 2018; Sa'di & Kurniawan, 2022).

________________________________________

8. Kedudukan Wasiat dalam Urutan Penyelesaian Tirkah (Sebelum Pembagian Waris)

Dalam praktik kewarisan Islam Indonesia, terdapat urutan kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian harta kepada ahli waris. Literatur yang merujuk KHI Pasal 175 menyebut kewajiban ahli waris, antara lain: mengurus jenazah sampai pemakaman, menyelesaikan hutang dan piutang pewaris, menyelesaikan wasiat, lalu membagi harta warisan kepada ahli waris yang berhak (Al-Haolandi & Sukarmi, 2018). Studi lain juga menegaskan bahwa harta peninggalan belum dapat dibagi sebelum dikurangi biaya penyelenggaraan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat (Suryati, 2022). Sejalan dengan itu, kajian tentang keabsahan wasiat lisan menegaskan bahwa pelaksanaan wasiat didahulukan daripada pembagian warisan (Puteri & Jamilah, 2023).

________________________________________

9. Wasiat Wajibah: Konsep, Dasar KHI, dan Penerapannya

9.1 Definisi dan Karakter "Wajib"

Wasiat wajibah dipahami sebagai bentuk wasiat yang ditujukan kepada pihak tertentu yang secara kewarisan tidak memperoleh bagian karena adanya penghalang syar'i, dan pelaksanaannya tidak bergantung pada kehendak pewaris—dapat dipaksakan melalui putusan (Andriyani et al., 2021; Mahmurodhi, 2021; Wildan & Anisah, 2023). Literatur ensiklopedik yang dikutip dalam kajian Mahkamah Agung menyebut wasiat wajibah sebagai wasiat bagi ahli waris/kerabat yang tidak mendapatkan warisan karena halangan syara' (Hamdani et al., 2022). Kajian lain menyebutnya sebagai tindakan pembebanan oleh hakim/lembaga berwenang agar diambil sebagian harta peninggalan untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu (Wildan & Anisah, 2023).

9.2 Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat dan Orang Tua Angkat (KHI Pasal 209)

Dalam hukum positif Islam Indonesia, dasar eksplisit wasiat wajibah terdapat pada KHI Pasal 209 ayat (1)–(2) yang mengatur wasiat wajibah bagi orang tua angkat dan anak angkat, dengan batas paling banyak 1/3 (Andriyani et al., 2021; Hamdani et al., 2022; Mahmurodhi, 2021; Tandey et al., 2020; Wildan & Anisah, 2023). Sejumlah kajian menegaskan bahwa anak angkat tidak menjadi ahli waris dalam pengertian hubungan nasab, tetapi memperoleh hak melalui mekanisme wasiat wajibah menurut KHI (Andriyani et al., 2021; Tandey et al., 2020). Penelitian mengenai praktik peradilan juga menunjukkan penerapan pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat berdasarkan KHI Pasal 209 ayat (2) dan menegaskan batas maksimum sepertiga (Supriyadi, 2021).

Selain sebagai norma, literatur empiris menyebut adanya persoalan implementasi: misalnya, praktik di suatu pengadilan agama belum menjalankan wasiat wajibah bagi anak angkat karena faktor ketidaktahuan masyarakat terhadap konsep tersebut (Suryati, 2022). Kajian tentang pembaruan hukum KHI juga mencatat bahwa ruang lingkup wasiat wajibah dalam KHI "dipersempit" (dibatasi) pada relasi anak angkat–orang tua angkat (Tandey et al., 2020).

________________________________________

10. Isu Kontemporer: Perbedaan Agama dan Perluasan Wasiat Wajibah melalui Yurisprudensi

10.1 Perbedaan Agama sebagai Penghalang Ahli Waris dalam KHI

Sebagian kajian yang merujuk definisi ahli waris KHI Pasal 171 huruf c menegaskan bahwa ahli waris harus beragama Islam; karenanya perbedaan agama dipahami sebagai penghalang untuk mewaris (Mahmurodhi, 2021). Namun terdapat kajian lain yang menyoroti bahwa KHI tidak secara eksplisit menyebut "beda agama" sebagai penghalang waris, meskipun praktik dan doktrin mengaitkannya dengan konstruksi syarat ahli waris (harus Islam) dan rujukan hadis (Suparman, 2023). Dengan demikian, pada level literatur terdapat nuansa perbedaan penekanan: ada yang menyatakan larangan itu tersirat kuat dalam definisi ahli waris KHI (Mahmurodhi, 2021), dan ada yang menekankan tidak adanya rumusan eksplisit sebagai "penghalang" dalam teks KHI meski kemudian dipahami melalui doktrin/hadis (Suparman, 2023).

10.2 Putusan Mahkamah Agung dan "Ijtihad" Pemberian Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Beda Agama

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa meskipun KHI tidak mengatur wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama secara eksplisit, yurisprudensi Mahkamah Agung telah menjadi dasar pemberian bagian melalui konstruksi wasiat wajibah. Analisis atas Putusan MA No. 368K/AG/1995 menyatakan bahwa pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama menjadi problem karena secara doktrinal mereka tidak memperoleh hak waris; namun hakim MA melakukan ijtihad dengan pertimbangan kemaslahatan dan rujukan Al-Qur'an dan Hadis, sehingga pihak beda agama diberi hak melalui putusan (Mahmurodhi, 2021). Studi lain tentang kepastian hukum pada perkara di pengadilan agama juga menyimpulkan bahwa kedudukan ahli waris beda agama dapat diselesaikan melalui pemberian wasiat wajibah dengan merujuk Putusan MA No. 368.K/AG/1995, No. 51.K/AG/1999, dan No. 16.K/AG/2010 (Jannah et al., 2019). Kajian yang secara khusus membahas Putusan MA No. 51 K/AG/1999 juga menegaskan bahwa anak non-Muslim tidak berstatus sebagai ahli waris menurut hukum waris Islam, tetapi dapat memperoleh bagian melalui wasiat wajibah dalam kerangka pertimbangan hakim (Jalilah & Fatahullah, 2023). Literatur lain melihat pendekatan ini sebagai upaya mengisi kekosongan hukum dan memberi dampak keadilan bagi keluarga, meski menegaskan bahwa isu ini tidak ditemukan langsung dalam nash Al-Qur'an dan Hadis dan berkembang melalui putusan pengadilan (Moechthar, 2017).

Rangkaian studi tersebut memperlihatkan adanya dinamika: (i) norma KHI secara eksplisit menempatkan wasiat wajibah pada konteks anak/orang tua angkat (Tandey et al., 2020; Wildan & Anisah, 2023), tetapi (ii) praktik yudisial memperluasnya pada konteks beda agama melalui yurisprudensi MA (Jalilah & Fatahullah, 2023; Jannah et al., 2019; Mahmurodhi, 2021). Literatur juga menggarisbawahi bahwa perluasan yurisprudensial ini bersifat kasuistik dan tidak otomatis mengubah norma perundang-undangan, sehingga tetap menyisakan diskusi tentang batas otoritas yurisprudensi dalam membentuk norma umum (Ahmatnijar, 2020).

________________________________________

11. Pembatalan, Pencabutan, dan Risiko Sengketa

Sejumlah literatur menekankan bahwa wasiat dapat dicabut kembali oleh pewasiat selama ia hidup (konsep revocability), baik dalam kerangka perbandingan BW–KHI maupun dalam pembahasan tentang surat wasiat/testamen (Mushthofa et al., 2022; Safitra et al., 2023). Dalam konteks pandemi, ada kajian yang menyatakan bahwa menurut pandangan hukum Islam, wasiat tetap mengikat selama tidak dicabut oleh pewasiat—berbeda dengan rezim BW tertentu yang membatasi masa berlaku wasiat dalam kondisi khusus (Safitra et al., 2023). Literatur lain menyebut beberapa sebab batal/gugurnya wasiat dalam pembahasan hukum Islam, antara lain bila barang yang diwasiatkan musnah atau penerima wasiat meninggal sebelum pewasiat (Akbar et al., 2021; Nugraha, 2021).

Dari sisi pembuktian dan sengketa, studi mengenai wasiat lisan menekankan kerentanannya karena ketiadaan bukti tertulis dan ketergantungan pada saksi (Puteri & Jamilah, 2023). Kajian tentang wasiat tanpa akta notaris juga menekankan bahwa meskipun KHI tidak selalu dipahami mewajibkan notaris, wasiat tanpa akta notaris menjadi rentan sengketa karena kekuatan bukti dianggap kurang kuat dan kepastian hukum berkurang (Mutmainah & Sabir, 2019; Puteri & Jamilah, 2023). Karena itu, sebagian literatur menekankan pentingnya pembuktian autentik untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan oleh pewasiat maupun penerima wasiat (Mutmainah & Sabir, 2019).

________________________________________

12. Simpulan

Dalam hukum Islam—khususnya hukum positif Islam Indonesia melalui KHI—testamen dipahami sebagai wasiat: pemberian yang berlaku setelah pewasiat wafat ("Keabsahan Wasiat Yang Dibuat Dengan Lisan Oleh Pewaris Pada Kajian Hukum Perdata Dan Hukum Islam," 2019; Mutmainah & Sabir, 2019; Chubba, 2018; Mushthofa et al., 2022). KHI mengakui wasiat sebagai instrumen distribusi harta pascakematian yang memiliki unsur pewasiat–penerima–objek wasiat (Mushthofa et al., 2022), menetapkan syarat kecakapan tertentu bagi pewasiat, serta membatasi besarnya wasiat pada maksimum 1/3 kecuali disetujui ahli waris (Hamdani et al., 2022; Puteri & Jamilah, 2023; Sa'di & Kurniawan, 2022). Pelaksanaan wasiat ditempatkan dalam rangkaian penyelesaian tirkah sebelum pembagian waris (Al-Haolandi & Sukarmi, 2018; Suryati, 2022).

Di luar wasiat biasa, KHI mengatur wasiat wajibah terutama untuk relasi anak angkat/orang tua angkat (maks. 1/3) (Andriyani et al., 2021; Tandey et al., 2020; Wildan & Anisah, 2023), sementara praktik peradilan memperluas konstruksi wasiat wajibah untuk kasus beda agama melalui yurisprudensi MA (Jalilah & Fatahullah, 2023; Jannah et al., 2019; Mahmurodhi, 2021). Meski demikian, perluasan ini tetap diperdebatkan dalam relasinya dengan norma tertulis (Ahmatnijar, 2020), sehingga harmonisasi antara norma positif dan yurisprudensi menjadi kebutuhan mendesak demi terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan wasiat di Indonesia.

________________________________________

Daftar Pustaka

Ahmatnijar, A. (2020). Sisi lain dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16/K/Ag/2010 tentang implementasi wasiat wajibah terhadap kewarisan beda agama: Kajian dari aspek status perkawinan dan wasiat wajibah. Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, 5(2), 212–226. https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2140

Akbar, P. R., Sunarmi, S., Azwar, T. K. D., & Ikhsan, E. (2021). Analisis akta wasiat atas harta bersama yang dilaksanakan setelah suami meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No: 2304/Pdt.G/2017/PA Medan. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. https://doi.org/10.55357/is.v2i2.147

Al-Haolandi, S. Q., & Sukarmi, S. (2018). Peran notaris dalam pembagian waris berdasarkan hak waris barat dengan peran pengadilan agama dalam pembagian waris berdasarkan hak waris Islam. Jurnal Akta, 5(1), 117. https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2539

Andriyani, S., Wahyuningsih, W., & Irfan, M. (2021). Konsep dan pengaturan ligitime portie dalam pewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Jatiswara, 36(1), 92–103. https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i1.283

Chubba, M. C. (2018). Kesesuaian Pasal 108 KHI tentang wasiat perwalian anak kepada badan hukum dengan hukum Islam. Al-Hukama, 8(2), 456–482. https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.2.456-482

Hamdani, H., Mansar, A., & Erwinsyahbana, T. (2022). Hibah wasiat bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Legalitas: Jurnal Hukum, 14(1), 166. https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.324

Jalilah, B. R. A., & Fatahullah, F. (2023). Studi komparasi tentang kelebihan dan kekurangan harta warisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Private Law, 3(3), 639–652. https://doi.org/10.29303/prlw.v3i3.3413

Jannah, A. R., Abdullah, Z., & Anggraeni, R. (2019). Pandangan hukum Islam tentang hibah, wasiat dan hibah wasiat: Kajian Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr. JLR: Jurnal Legal Reasoning, 1(2), 81–105. https://doi.org/10.35814/jlr.v1i2.2179

Keabsahan wasiat yang dibuat dengan lisan oleh pewaris pada kajian hukum perdata dan hukum Islam. (2019). De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 240–254. https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3178

Mahmurodhi, M. (2021). Kedudukan hukum anak angkat menurut hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam dalam kewarisan. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, 8(2), 188–207. https://doi.org/10.59635/jihk.v8i2.156

Moechthar, O. (2017). Kedudukan negara sebagai pengelola warisan atas harta peninggalan tak terurus menurut sistem waris Burgerlijk Wetboek. Yuridika, 32(2), 280. https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4851

Mushthofa, R. Z., Aminah, S., & Irawan, D. (2022). Praktik pembagian waris anak angkat perspektif hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat di Desa Surabayan Kabupaten Lamongan. Josh: Journal of Sharia, 1(1), 49–66. https://doi.org/10.55352/josh.v1i1.153

Mutmainah, I., & Sabir, M. (2019). Wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama: Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995. Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, 17(2), 188–210. https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818

Nugraha, D. R. (2021). Delegitimation wasiah letter of children adopted (Case study of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 311 K/PDT/1996). Al Hakam: The Journal of Islamic Family Law and Gender Issues, 1(1), 32–52. https://doi.org/10.35896/alhakam.v1i1.177

Puteri, A. A., & Jamilah, L. (2023). Akibat hukum penguasaan tanah warisan oleh bukan ahli waris berdasarkan KUHPerdata. Bandung Conference Series: Law Studies, 3(1). https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5082

Sa'di, M. M., & Kurniawan, R. R. (2022). Analisis tentang hibah dan korelasinya dengan kewarisan dan pembatalan hibah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. https://doi.org/10.31219/osf.io/6zj5n

Safitra, A. R., Munandar, A., & Satriawan, H. A. (2023). Implikasi hukum hak waris anak berkewarganegaraan ganda akibat perkawinan campuran. Private Law, 3(2), 370–377. https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2595

Suparman, M. (2023). Pergeseran hukum kewarisan Islam di Indonesia dengan pemberian wasiat wajibah kepada istri yang non-Muslim berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/Ag/2010. Hukum dan Demokrasi (HD), 23(4), 212–227. https://doi.org/10.61234/hd.v23i4.34

Supriyadi, I. (2021). Komparasi anak zina dan anak angkat menurut BW dan hukum Islam. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, 1(1), 18–36. https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.139

Suryati, S. (2022). Akibat hukum wasiat tanpa akta notaris dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 24(2), 18–26. https://doi.org/10.51921/chk.v24i2.204

Tandey, A. T., Sompie, I. C., Zina, C., & Pihang, N. E. C. (2020). Pelaksanaan hak mutlak ahli waris terhadap surat wasiat/testamen yang menyimpang dari ketentuan legitieme portie Burgerlijk Wetboek (BW). Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 7(1), 30. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v7i1.12563

Wildan, M., & Anisah, I. (2023). Pandangan hukum Islam terhadap ketentuan hilangnya kekuatan hukum surat wasiat pada pandemi Covid-19. Rechtenstudent, 3(3), 348–359. https://doi.org/10.35719/rch.v3i3.180