01741 - Tertib Hukum dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Konseptual dan Empiris

Abstract

This article examines the concept of tertib hukum (rule of law/legal order) from the perspective of Islamic law through a conceptual and empirical synthesis of existing literature. The study aims to formulate an operational definition of legal order according to Islamic law, identify its normative foundations, objectives, sociological prerequisites, and implementation mechanisms, as well as to illustrate empirical dynamics through cases in Indonesia. The method employed is a literature review with a conceptual synthesis approach, drawing on sources from Islamic law studies, legal awareness research, legal compliance, and legal culture in the Indonesian context. The findings indicate that legal order according to Islamic law is not merely a condition of society obeying rules out of fear of sanctions, but rather a social order rooted in the internalization of syariah as a value system and regulatory framework, implemented through education, socialization, exemplary conduct, and just and consistent enforcement, directed toward justice and maslahah (public interest). Empirical evidence from cases in Aceh and public responses to MUI fatwas confirms that the quality of legal order is strongly influenced by compliance motives, the legitimacy of rules, and the effectiveness of social internalization processes. This article concludes that stable legal order requires harmonization between syariah norms, state law, and living law so that compliance can take root sustainably.

Keywords: tertib hukum; Islamic law; syariah; legal awareness; legal compliance; maslahah

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep tertib hukum dalam perspektif hukum Islam melalui sintesis konseptual dan empiris atas literatur yang ada. Kajian ini bertujuan merumuskan definisi operasional tertib hukum menurut hukum Islam, mengidentifikasi landasan normatif, tujuan, pra-syarat sosiologis, dan mekanisme implementasinya, serta mengilustrasikan dinamika empiris melalui kasus-kasus di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan sintesis konseptual, yang memanfaatkan sumber-sumber dari studi hukum Islam, penelitian kesadaran hukum, kepatuhan hukum, dan budaya hukum dalam konteks Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa tertib hukum menurut hukum Islam bukan sekadar keadaan masyarakat tunduk pada aturan karena takut sanksi, melainkan suatu tatanan keteraturan yang berakar pada internalisasi syariah sebagai tata nilai dan tata aturan, dijalankan melalui edukasi, sosialisasi, keteladanan, dan penegakan yang adil serta konsisten, dan diarahkan untuk keadilan serta kemaslahatan. Bukti-bukti empiris dari kasus Aceh dan respons publik terhadap fatwa MUI menegaskan bahwa kualitas tertib hukum sangat dipengaruhi oleh motif kepatuhan, legitimasi aturan, dan efektivitas proses internalisasi sosial. Artikel ini menyimpulkan bahwa tertib hukum yang stabil memerlukan harmonisasi antara norma syariah, hukum negara, dan living law agar kepatuhan dapat berakar secara berkelanjutan.

Kata Kunci: tertib hukum; hukum Islam; syariah; kesadaran hukum; kepatuhan hukum; kemaslahatan

________________________________________

1. PENDAHULUAN

1.1 Makna "Tertib Hukum" dan Relevansinya dalam Islam

Dalam wacana hukum, tertib hukum dapat dipahami sebagai keadaan ketika aturan (norma) dipatuhi dan dijalankan secara konsisten sehingga kehidupan sosial menjadi tertata. Dalam definisi klasik yang dikutip dalam literatur kesadaran hukum Indonesia, hukum dipahami sebagai himpunan petunjuk hidup (perintah–larangan) untuk mengatur tata tertib masyarakat dan seharusnya ditaati, dengan pelanggaran berkonsekuensi tindakan dari otoritas atau masyarakat (Arianti, 2023). Karena itu, tertib hukum lazim ditautkan dengan tujuan hukum untuk membentuk kehidupan yang tertib, aman, nyaman, damai, dan adil, yang hanya dapat terwujud bila terdapat kepatuhan nyata dalam praktik keseharian, bukan sekadar eksistensi teks aturan (Fatahillah, 2023; Widuri, 2008).

Dalam perspektif hukum Islam, tertib hukum memperoleh dimensi normatif tambahan: ketaatan bukan sekadar kepatuhan sosial terhadap aturan negara, melainkan bagian dari komitmen religius untuk menjalankan ketentuan Allah (syariah) serta ketentuan otoritas yang sah yang ditujukan bagi kemaslahatan (Effendi, 2020; Faturohman & Noor, 2021). Literatur tentang fungsi dan tujuan hukum Islam menegaskan bahwa syariah bukan hanya seperangkat aturan, melainkan juga kode moral dan pedoman untuk membentuk masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera; karena itu, ketaatan pada hukum Islam diposisikan sebagai kewajiban dan bahkan dipandang terkait dengan kualitas iman (Salsabilah, 2023). Dengan demikian, "tertib hukum menurut hukum Islam" dapat disintesiskan sebagai keadaan keteraturan sosial yang lahir dari internalisasi dan pelaksanaan syariah (dan aturan otoritas yang sah yang selaras dengannya) secara konsisten, adil, dan berorientasi kemaslahatan (Salsabilah, 2023).

________________________________________

2. LANDASAN KONSEPTUAL

2.1 Hukum Islam sebagai Tata Tertib (Sunanullah) yang Meliputi Seluruh Aspek

Salah satu landasan penting dalam literatur hukum Islam adalah keluasan cakupan syariah. Widuri menegaskan bahwa hukum Islam tidak sempit; ia mencakup "seluruh aspek" tata tertib pada seluruh entitas, dan keseimbangan alam dipahami sebagai "tata tertib hukum Allah (sunnatullah)" yang wajib diyakini kebenarannya (Salsabilah, 2023). Dalam kerangka ini, mempelajari sunnatullah dipandang sama pentingnya dengan mempelajari hukum karena sunnatullah itu sendiri dipahami sebagai "hukum" (Salsabilah, 2023). Konsekuensinya, tertib hukum dalam horizon Islam tidak hanya menyasar relasi manusia–Tuhan dan manusia–manusia, tetapi juga relasi manusia–alam, yang semuanya memerlukan kepatuhan dan internalisasi norma (Salsabilah, 2023).

Literatur lain menegaskan bahwa syariah (sebagai nama lain hukum Islam) bersifat holistik: ia berfungsi sebagai landasan ibadah, penegakan kebaikan, pengaturan keluarga, dan regulasi masyarakat; sekaligus mengandung cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera. Pada ranah ketatanegaraan Islam, kajian tentang nomokrasi Islam menggambarkan konsep negara yang menjadikan syariah sebagai fondasi konstitusional; bahkan dalam pembahasan Aceh, syariah diposisikan sebagai kerangka dasar yang mengatur berbagai aspek kehidupan, sehingga konsepsi tertib hukum di sana berkait dengan model "rule of law" berbingkai syariah (Effendi, 2020). Sintesis kedua jalur ini (kosmologis–etis dan institusional–konstitusional) menunjukkan bahwa tertib hukum dalam Islam berangkat dari asumsi adanya tata aturan ilahi yang perlu dihadirkan dalam tatanan sosial melalui internalisasi dan institusionalisasi (Salsabilah, 2023; Effendi, 2020).

________________________________________

3. TUJUAN TERTIB HUKUM DALAM ISLAM

3.1 Kemaslahatan, Keadilan, Keamanan, dan Harmoni Sosial

Literatur fungsi–tujuan hukum Islam menempatkan kemaslahatan (pemenuhan kebutuhan dasar, sekunder, dan pelengkap) sebagai orientasi utama pembentukan hukum Islam. Hukum Islam diposisikan sebagai pedoman untuk membangun komunitas yang adil, sejahtera, dan bermoral, serta diharapkan menurunkan konflik sosial dan meningkatkan kesejahteraan. Dalam kajian tata kelola (good governance) berperspektif ushul fikih, prinsip-prinsip seperti kesetaraan, toleransi, keadilan, kemaslahatan, musyawarah, kejujuran, objektivitas/komprehensivitas dipahami sebagai nilai yang menandai pemerintahan yang baik dan bersih; nilai-nilai ini relevan karena tertib hukum memerlukan institusi yang amanah dan akuntabel agar norma efektif ditaati (Fatahillah, 2023).

Pada aras sosiologis, literatur kesadaran hukum Indonesia juga menegaskan fungsi hukum untuk menertibkan dan mengatur masyarakat; hukum dipahami mengikat dan memaksa demi terciptanya ketertiban, keamanan, ketenteraman, dan keadilan (Ginting, 2016; Rohmah, 2019; Widuri, 2008). Kerangka ini kompatibel dengan tujuan normatif hukum Islam yang menautkan kepatuhan pada aturan Allah dengan terciptanya keseimbangan dan keharmonisan relasi sosial dan relasi manusia–alam (Salsabilah, 2023). Dengan demikian, tujuan tertib hukum dalam Islam dapat disintesiskan sebagai: (i) penjagaan keteraturan sosial, (ii) realisasi keadilan dan kemaslahatan, (iii) pencegahan konflik/kerusakan, dan (iv) pembentukan moralitas publik—dengan syarat pelaksanaan hukum konsisten dan adil (Fatahillah, 2023; Salsabilah, 2023).

________________________________________

4. DIMENSI KEPATUHAN HUKUM

4.1 Dari Kepatuhan Formal menuju Kepatuhan Substantif: Compliance–Identification–Internalization

Tertib hukum tidak otomatis hadir hanya karena aturan dibuat. Literatur kepatuhan hukum menekankan beragam motif kepatuhan. Arianti, dengan merujuk H. C. Kelman, membedakan compliance (patuh demi imbalan/menghindari sanksi) sebagai kepatuhan yang berakar pada ketakutan terhadap sanksi dan kontrol kekuasaan (Rohmah, 2019). Dalam isu efektivitas regulasi keagamaan–administratif, Rohmah menegaskan bahwa regulasi kurang efektif bila kepatuhan berhenti pada compliance atau identification; sebaliknya, ketika kepatuhan mencapai internalization (taat karena aturan dianggap sejalan dengan nilai intrinsik yang dianut), kualitas efektivitas regulasi menjadi sangat tinggi dan sistem dapat berjalan tanpa tekanan kontrol yang ketat (Faturohman & Noor, 2021; Husna et al., 2022).

Sintesis kedua sumber tersebut menunjukkan bahwa tertib hukum yang stabil mensyaratkan pergeseran dari kepatuhan berbasis ketakutan menuju kepatuhan berbasis internalisasi nilai (Husna et al., 2022; Rohmah, 2019). Sejalan dengan itu, studi tentang kepatuhan terhadap surat edaran penegakan syariat di Aceh menunjukkan adanya dua pola: kepatuhan karena keyakinan sendiri (kesadaran hukum) dan kepatuhan karena takut sanksi; pola kedua ditafsirkan sebagai indikator kesadaran hukum yang masih rendah pada sebagian pelaku. Dengan demikian, tertib hukum menurut Islam tidak cukup dimaknai sebagai "taat karena dipaksa", melainkan idealnya sebagai ketaatan yang lahir dari kesadaran religius dan penerimaan nilai kemaslahatan (Husna et al., 2022).

________________________________________

5. PRA-SYARAT SOSIOLOGIS TERTIB HUKUM

5.1 Kesadaran Hukum, Budaya Hukum, dan Legitimasi

Sejumlah karya tentang kesadaran hukum di Indonesia menegaskan relasi erat antara kesadaran hukum dan kepatuhan hukum, sembari membedakan keduanya: kepatuhan sering dikaitkan dengan rasa takut sanksi, sedangkan kesadaran hukum dipahami sebagai sikap batin yang lahir dari pemahaman atas pentingnya keteraturan, tanpa penekanan pada paksaan (Fawaid, 2022; Ginting, 2016; Ridwan et al., 2023). Karena tertib hukum didefinisikan sebagai perilaku yang selaras dengan norma yang berlaku, literatur tersebut menempatkan peningkatan kesadaran hukum sebagai strategi kunci untuk menurunkan pelanggaran dan memperkuat ketertiban sosial (Ginting, 2016; Widuri, 2008).

Pada saat yang sama, tradisi budaya hukum dipahami sebagai tradisi perilaku masyarakat yang sejalan dan mencerminkan kehendak norma/undang-undang; budaya hukum yang tidak berfungsi baik dipandang menghambat proyek tata kelola yang baik (good governance) dan penegakan hukum (Fawaid, 2022). Muhtadin juga menyatakan bahwa kepatuhan terhadap hukum erat kaitannya dengan budaya hukum; kesadaran hukum yang kemudian mengkristal dan melembaga dapat menjadi tradisi ketaatan kolektif, yang menghasilkan kondisi damai, tertib, dan tenteram. Sintesisnya: tertib hukum (termasuk dalam bingkai Islam) membutuhkan (i) kesadaran hukum individual, (ii) budaya hukum kolektif, dan (iii) legitimasi institusional agar kepatuhan tidak sekadar episodik, melainkan konsisten (Fawaid, 2022).

________________________________________

6. MEKANISME MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM

6.1 Internalisasi Sebelum Normatifisasi

Widuri secara eksplisit menekankan bahwa penanaman jiwa kesadaran mematuhi hukum perlu didahulukan sebelum mengenalkan hukum itu sendiri; kepatuhan eksternal perlu "disosialisasikan" ke dalam jiwa manusia agar pertemuan unsur internal dan eksternal melahirkan tindakan sesuai kehendak hukum (Salsabilah, 2023). Ridwan dkk. juga mengusulkan pembinaan masyarakat melalui (a) sosialisasi/edukasi tentang hukum Islam, (b) penegakan hukum Islam yang konsisten dan adil, serta (c) keteladanan tokoh masyarakat/pemimpin agama. Kerangka tersebut konsisten dengan literatur penguatan ketaatan hukum melalui penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat yang menekankan pembangunan budaya hukum dari lingkungan keluarga dan komunitas melalui penyuluhan/pendampingan agar terwujud pergaulan masyarakat yang tertib dan teratur (Fatchurrahman et al., 2024; Ramadhani, 2022).

Pada level institusional, kajian penegakan kebijakan (misalnya e-tilang) menegaskan bahwa keadilan prosedural mendorong kepatuhan karena membangun kepercayaan pada aparat yang jujur dan menegakkan hukum secara sah; sementara penekanan sanksi/denda dipaparkan berkorelasi lemah terhadap kepatuhan (Setiani, 2022). Ini memperkuat argumen bahwa tertib hukum mensyaratkan bukan hanya keberadaan sanksi, tetapi juga kualitas prosedur penegakan yang adil, yang meningkatkan legitimasi sosial (Setiani, 2022). Dalam sintesis, tertib hukum menurut Islam idealnya terbentuk melalui kombinasi: internalisasi nilai (edukasi, sosialisasi, teladan) + penegakan yang adil dan konsisten + legitimasi aturan yang dipersepsi maslahat (Salsabilah, 2023; Setiani, 2022).

________________________________________

7. PENEGAKAN TERTIB HUKUM DAN PROBLEM MORALITAS OTORITAS

7.1 Pentingnya Keteladanan dan Integritas

Literatur tentang degradasi moral pejabat negara menegaskan relasi fungsional etika–moral dengan ketaatan hukum warga: perilaku menyimpang pejabat (korupsi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan) dapat merusak kepercayaan publik dan memicu penurunan partisipasi serta kepatuhan warga, karena oknum pejabat menjadi rujukan moral negatif (Sadono, 2016). Dalam logika ini, tertib hukum menuntut penegakan hukum yang bersih dan tidak memihak, serta sanksi tegas terhadap penyimpangan pejabat karena dampaknya meluas pada kepatuhan masyarakat (Sadono, 2016). Ini sejalan dengan pembacaan budaya hukum dan good governance yang menempatkan kepatuhan warga pada kaidah hukum dan kualitas penegakan sebagai indikator bekerjanya sistem hukum dalam masyarakat (Fawaid, 2022).

Dalam perspektif normatif Islam tentang tata kelola, konsep good governance yang dibangun dengan ushul fikih diarahkan pada pemerintahan yang profesional, bertanggung jawab, dan amanah; prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai fondasi moral–institusional agar hukum tidak hanya ada, tetapi juga ditaati (Fatahillah, 2023). Dengan demikian, tertib hukum dalam perspektif Islam mensyaratkan integritas otoritas dan keteladanan sebagai faktor penguat internalisasi kepatuhan (bukan sekadar kontrol koersif) (Fatahillah, 2023; Sadono, 2016).

________________________________________

8. RELASI HUKUM NEGARA, SYARIAH, DAN LIVING LAW

8.1 Syarat Keselarasan agar Tertib Hukum Stabil

Dalam kajian kesadaran hukum, Jayadi menggarisbawahi bahwa peraturan perundang-undangan idealnya merupakan "pelembagaan kembali" kaidah-kaidah yang hidup di masyarakat; karenanya, aturan yang lahir tidak boleh melanggar nilai hukum yang hidup, termasuk nilai yang bersumber dari ajaran Islam yang memuat kaidah interaksi sosial dan bahkan negara (Sukardi, 2014). Pandangan ini beririsan dengan kajian pluralisme hukum yang menunjukkan budaya hukum Indonesia historisnya terbentuk dari hukum adat dan hukum agama (Islam) yang hidup lama, dan peminggiran keduanya dapat menimbulkan kebingungan budaya hukum serta konflik sosial (Sukardi, 2014).

Implikasinya bagi tertib hukum adalah: ketika hukum positif disusun tanpa resonansi dengan nilai dan kebutuhan sosial yang dipandang sah (legitimate), kepatuhan mudah bergeser menjadi semu atau berbasis paksaan (Husna et al., 2022; Rohmah, 2019; Sukardi, 2014). Karena itu, rekomendasi untuk melibatkan unsur masyarakat dalam perumusan aturan (agar menjadi konsensus dan diterima) dapat dibaca sebagai strategi membangun legitimasi sosial—yang pada akhirnya memperkuat tertib hukum (Sukardi, 2014). Dengan kata lain, "tertib hukum menurut Islam" dalam konteks negara modern menuntut harmonisasi antara norma syariah (nilai), hukum negara (institusi), dan living law (praktik sosial) agar kepatuhan dapat berakar secara stabil (Sukardi, 2014; Fatahillah, 2023).

________________________________________

9. ILUSTRASI EMPIRIS: DINAMIKA TERTIB HUKUM DALAM PRAKTIK

9.1 Aceh: Kepatuhan pada Kebijakan Penegakan Syariat dan Variasi Motif

Studi empiris tentang kepatuhan terhadap Surat Edaran Penjabat Gubernur Aceh Nomor 451/11286 menunjukkan bahwa "mayoritas" masyarakat sudah memiliki kesadaran hukum yang ditandai kepatuhan atas dasar keyakinan sendiri, tetapi masih ditemukan pelaku usaha yang menaati karena takut sanksi, sehingga kesadaran hukumnya dinilai rendah. Temuan ini mengafirmasi pembedaan antara kepatuhan karena internalisasi dan kepatuhan karena ancaman sanksi, serta menunjukkan bahwa tertib hukum dapat tampak di permukaan namun kualitasnya berbeda bergantung motif (Husna et al., 2022; Rohmah, 2019).

Kajian lain tentang hukuman cambuk di Aceh menyimpulkan bahwa implementasinya untuk meningkatkan kesadaran hukum publik masih "tidak optimal" dan dipandang memerlukan partisipasi yang lebih serius dalam sosialisasi agar masyarakat memahami dan mengimplementasikan kesadaran hukum dengan benar. Ini memperlihatkan nuansa penting: sanksi (termasuk yang berkarakter punitif) tidak otomatis membangun tertib hukum bila tidak disertai internalisasi melalui pemahaman dan sosialisasi (Salsabilah, 2023; Setiani, 2022).

9.2 Pencatatan Perkawinan: Tertib Hukum sebagai Perlindungan dan Kepastian dalam Keluarga

Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, Hasyim mengutip Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk menjamin "ketertiban perkawinan" bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat; pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam undang-undang terkait. Kerangka ini menegaskan tertib hukum sebagai mekanisme administratif untuk memastikan perlindungan hak dan ketertiban sosial di bidang keluarga.

Pada saat yang sama, kajian sosiologis Hasyim menunjukkan adanya praktik nikah siri yang dianggap sah secara agama di komunitas tertentu meskipun mengabaikan pencatatan negara, serta kuatnya kepatuhan masyarakat kepada figur (orang tua/guru/kiai) yang memengaruhi aktualisasi kepatuhan. Ini menegaskan tantangan tertib hukum: ketertiban normatif negara–administratif membutuhkan legitimasi sosial dan integrasi dengan otoritas moral yang hidup di masyarakat agar kepatuhan tidak terpecah (Sukardi, 2014).

9.3 Kepatuhan pada Kebijakan yang Problematik: Risiko "Tertib" yang Tidak Selaras dengan Legalitas/Kemaslahatan

Iskandar dan Saputra menganalisis surat edaran larangan live musik di Bireuen dan menyatakan bahwa secara prinsip surat edaran tersebut melanggar asas-asas freies ermessen dan tidak memiliki legalitas dalam hierarki peraturan perundang-undangan; namun masyarakat tetap mematuhi, dan kepatuhan itu justru dinilai menimbulkan kerugian hukum dan kerugian usaha (Andika et al., 2023). Mereka juga menekankan bahwa kepatuhan jangan hanya dipaksakan oleh legalitas formal semata, dan hukum yang baik adalah yang mampu mewujudkan ketertiban dan kepatuhan (Andika et al., 2023). Ilustrasi ini penting bagi konsep tertib hukum Islam karena menunjukkan perlunya kualitas norma (kejelasan, konsistensi, legitimasi) agar tertib hukum tidak berubah menjadi kepatuhan yang merugikan dan tidak maslahat (Andika et al., 2023; Fatahillah, 2023).

9.4 Fatwa dan Fragmentasi Kepatuhan: Peran Otoritas dan Penerimaan Publik

Kajian bibliografis tentang resepsi akademik atas fatwa MUI terkait Covid-19 menegaskan adanya dinamika fragmentasi, resistensi, dan apresiasi dalam respons akademik (Rahmaningsih & Rizqi, 2022). Studi itu juga mengutip penelitian yang "mengukur level kepatuhan" masyarakat Muslim Indonesia terhadap fatwa MUI, dengan 438 responden, serta melaporkan kepatuhan terhadap fatwa pernikahan beda agama sebesar 94,1%, kepatuhan terhadap bunga bank 88,6%, dan kepatuhan terhadap fatwa Covid-19 sebagai yang terendah sebesar 85,8% (Rahmaningsih & Rizqi, 2022). Data ini memperlihatkan bahwa bahkan dalam ranah otoritas keagamaan, kepatuhan publik bervariasi lintas isu, sehingga tertib hukum (dalam arti kepatuhan konsisten) dipengaruhi oleh penerimaan sosial atas substansi dan konteks kebijakan/ketetapan (Husna et al., 2022; Rahmaningsih & Rizqi, 2022; Rohmah, 2019).

________________________________________

10. SINTESIS KONSEPTUAL

10.1 Tertib Hukum menurut Hukum Islam

Berdasarkan sintesis sumber-sumber yang disediakan, tertib hukum menurut hukum Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Definisi operasional: keadaan keteraturan sosial ketika norma—baik syariah maupun aturan otoritas yang sah—dipatuhi dan dijalankan secara konsisten, sehingga tercapai ketenteraman, keadilan, dan kemaslahatan (Widuri, 2008).

2. Basis normatif: syariah dipahami sebagai hukum yang luas dan holistik (kode moral sekaligus aturan) yang mencakup berbagai dimensi kehidupan; keteraturan juga dipahami sebagai bagian dari tata tertib Allah (sunnatullah) (Salsabilah, 2023).

3. Tujuan: mewujudkan masyarakat adil, aman, sejahtera, dan bermoral; mengurangi konflik; memastikan keseimbangan relasi manusia–manusia dan manusia–alam (Fatahillah, 2023; Salsabilah, 2023).

4. Syarat sosiologis keberhasilan: internalisasi (bukan hanya compliance karena sanksi), kesadaran hukum, budaya hukum yang mendukung, legitimasi prosedural penegakan, serta keteladanan dan integritas otoritas (Husna et al., 2022; Rohmah, 2019; Sadono, 2016; Setiani, 2022).

5. Catatan kritis: kepatuhan yang tetap terjadi pada aturan yang ambigu/bermasalah dapat menghasilkan "ketertiban semu" yang tidak maslahat; karena itu, kualitas norma dan mekanisme pembentukannya (konsensus sosial, kejelasan, kepastian) turut menentukan kualitas tertib hukum (Andika et al., 2023; Sukardi, 2014).

________________________________________

11. KESIMPULAN

"Tertib hukum menurut hukum Islam"—berdasarkan sumber yang tersedia—bukan sekadar keadaan masyarakat tunduk pada aturan karena takut sanksi, melainkan suatu tatanan keteraturan yang berakar pada internalisasi syariah sebagai tata nilai dan tata aturan, dijalankan melalui edukasi, sosialisasi, keteladanan, dan penegakan yang adil serta konsisten, dan diarahkan untuk keadilan serta kemaslahatan (Salsabilah, 2023; Setiani, 2022). Bukti-bukti empiris dalam sumber (misalnya Aceh dan respons terhadap fatwa) menegaskan bahwa kualitas tertib hukum sangat dipengaruhi motif kepatuhan, legitimasi aturan, dan efektivitas proses internalisasi sosial (Rahmaningsih & Rizqi, 2022).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Andika, N. T., Maghfira, S., Zainuddin, Z., & Nurhikma, N. (2023). Inkonsistensi Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Protokol Covid-19 dengan Asas Pembuatan Perundang-Undangan dan Hukum Tata Negara Islam. Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 4(1), 96. https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i1.9357

Arianti, A. D. (2023). Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Wabah Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kutai Timur. De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 3(12). https://doi.org/10.56393/decive.v3i12.2058

Effendi, D. (2020). Tinjauan Sosiologi Hukum tentang Kepatuhan Hukum Masyarakat terhadap Undang-Undang Wakaf. Asy-Syari'ah, 22(1), 147–158. https://doi.org/10.15575/as.v22i1.8931

Fatahillah, Z. (2023). Tingkat Kepatuhan Masyarakat Aceh Terhadap Surat Edaran Penjabat Gubernur Aceh Nomor 451/11286. Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum, 129–138. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.2239

Fatchurrahman, M., Lubaba, A., Agustina, A. Y., Larasati, P., & Saputri, P. L. (2024). Relevansi Sistem Akuntansi Zakat pada Pengembangan Berkelanjutan Lembaga Amil Zakat di Indonesia. Journal of Accounting and Finance, 3(1). https://doi.org/10.31942/jafin.v3i1.10853

Faturohman, G. M., & Noor, M. (2021). Peran Keadilan Prosedural dan Identitas Sosial dalam Meningkatkan Efektivitas Penerapan E-Tilang di Jakarta (Analisis Kebijakan). Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4(2), 677–685. https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.715

Fawaid, A. (2022). Kontestasi dan Resepsi Akademis atas Fatwa MUI tentang Covid-19: Tinjauan Bibliografis atas Monografi Tahun 2020-2021. Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora, 7(2), 281–301. https://doi.org/10.35719/islamikainside.v7i2.163

Ginting, S. (2016). Pengaruh Budaya Hukum terhadap Pembangunan Hukum Good Governance di Indonesia. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 14(1). https://doi.org/10.30984/as.v14i1.309

Husna, N., Maisarah, M., Mailita, M., Rahman, M. A., Agustina, N., & Hafizni, M. (2022). Analisis Kajian Pendidikan Agama Islam terhadap Kepatuhan Peserta Didik dalam Tata Tertib Sekolah. Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, 14(1), 75–92. https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i1.1696

Rahmaningsih, A. A., & Rizqi, R. (2022). Agama dan Moral dalam Pembentukan Substansi dan Struktur Hukum. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, 2(2), 153–172. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.13884

Ramadhani, N. K. (2022). Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kalimantan Timur. De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2(6), 226–234. https://doi.org/10.56393/decive.v2i6.1603

Ridwan, R., Kurniati, K., & Misbahuddin, M. (2023). Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Era Modern. Al-Mutsla, 5(2), 390–404. https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.838

Rohmah, N. (2019). Ketaatan Muslim Indonesia terhadap Penetapan Hari Raya antara Itsbat Pemerintah dan Ikhbar Ormas Islam. An-Nuha: Jurnal Kajian Islam Pendidikan Budaya dan Sosial, 6(2), 127–141. https://doi.org/10.36835/annuha.v6i2.331

Sadono, S. (2016). Budaya Tertib Berlalu-Lintas: Kajian Fenomenologis atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor di Kota Bandung. Channel: Jurnal Komunikasi, 4(1). https://doi.org/10.12928/channel.v4i1.4207

Salsabilah, S. N. (2023). Ketaatan Hukum Sebagai Aspek Kesadaran Hukum Masyarakat. De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 3(6), 207–215. https://doi.org/10.56393/decive.v3i6.2043

Setiani, I. K. (2022). Peningkatan Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Masyarakat Kalimantan Timur. De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2(4), 147–158. https://doi.org/10.56393/decive.v2i4.1601

Sukardi, D. (2014). Perolehan dan Hak Waris dari Istri Kedua, Ketiga dan Keempat dalam Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Sebuah Pemahaman dengan Ilmu Hukum, Filsafat Hukum dan Paradigmatik. Jurnal Hukum & Pembangunan, 44(3), 435. https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no3.30

Widuri, E. (2008). Aktualisasi Hukum Islam dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2(1), 77–88. https://doi.org/10.24090/mnh.v2i1.3697