01740 - Tersangka Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Kajian Komparatif Berbasis Pembuktian Syar'i Dan Kuhap

Abstract

This article examines the concept of "suspect" (tersangka) through a comparative analysis of Indonesian positive law and Islamic criminal law (fiqh jinayah). In Indonesian criminal procedure law (KUHAP), a suspect is defined as a person who, based on preliminary evidence, is reasonably suspected of committing a criminal act. The Constitutional Court Decision No. 21/PUU-XII/2014 affirmed that "preliminary evidence" must be interpreted as at least two pieces of evidence as stipulated in Article 184 of KUHAP. In Islamic criminal law, no single equivalent terminology for "suspect" exists in classical fiqh; however, the concept is closely tied to the system of shar'i evidence, which includes witnesses, confession, circumstantial evidence (signs), and oath, with varying standards depending on the type of jarimah. In the context of Aceh's Qanun Jinayat as positive law with Islamic values, the term "suspect" remains in use, but the application of jinayah norms is contingent upon the fulfillment of jarimah elements and evidentiary prerequisites. This article also highlights the normative tension in Qanun Jinayat Article 52, which requires victims to present preliminary evidence when filing a complaint — a provision criticized for potentially burdening victims. The principle of non-oppression (la zulm) and proportionality further underpin the ethical treatment of individuals throughout the criminal process. This study concludes that while KUHAP emphasizes "preliminary evidence" as the threshold for suspicion, Islamic criminal law places primacy on shar'i evidentiary standards as the basis for accusation.

Keywords: suspect, fiqh jinayah, KUHAP, shar'i evidence, Qanun Jinayat

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep "tersangka" melalui analisis komparatif antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam (fiqh jinayah). Dalam hukum acara pidana Indonesia (KUHAP), tersangka didefinisikan sebagai seseorang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa "bukti permulaan" harus dimaknai sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHAP. Dalam hukum pidana Islam, tidak terdapat satu istilah baku yang setara dengan "tersangka" dalam fiqh klasik; namun konsep tersebut terkait erat dengan sistem pembuktian syar'i yang meliputi saksi, pengakuan, tanda-tanda, dan sumpah, dengan standar yang bervariasi menurut jenis jarimah. Dalam konteks Qanun Jinayat Aceh sebagai hukum positif bernuansa Islam, istilah "tersangka" tetap digunakan, tetapi penerapan norma jinayah bergantung pada pemenuhan unsur jarimah dan prasyarat pembuktian. Artikel ini juga menyoroti ketegangan normatif dalam Pasal 52 Qanun Jinayat yang mewajibkan korban menyertakan bukti permulaan saat mengajukan pengaduan — ketentuan yang dikritik karena berpotensi membebani korban. Prinsip tidak menzalimi dan proporsionalitas menjadi landasan etis perlakuan terhadap individu sepanjang proses pidana berlangsung. Kajian ini menyimpulkan bahwa sementara KUHAP menekankan "bukti permulaan" sebagai ambang batas dugaan, hukum pidana Islam mengutamakan standar pembuktian syar'i sebagai dasar penuduhan.

Kata kunci: tersangka, fiqh jinayah, KUHAP, pembuktian syar'i, Qanun Jinayat

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Konsep "tersangka" merupakan salah satu titik sentral dalam sistem hukum acara pidana karena menyangkut jaminan hak asasi manusia sekaligus efektivitas penegakan hukum. Penetapan seseorang sebagai tersangka menandai dimulainya proses pidana formal yang dapat berimplikasi pada pembatasan hak dan kebebasan individu. Oleh sebab itu, landasan normatif penetapan tersangka — baik dari sisi hukum positif maupun hukum pidana Islam — menjadi persoalan yang signifikan untuk dikaji secara mendalam.

Dalam hukum positif Indonesia, KUHAP telah memberikan rumusan tersangka beserta persyaratan minimumnya, yang kemudian diperjelas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam perspektif hukum pidana Islam, konsep yang setara dengan "tersangka" tidak dirumuskan secara terminologis tunggal dalam literatur fiqh klasik, melainkan melekat pada mekanisme pembuktian syar'i dan proses penetapan pelaku jarimah.

Kajian komparatif ini menjadi semakin relevan mengingat adanya sistem hukum positif di Indonesia yang mengadopsi nilai-nilai syariat Islam, khususnya Qanun Jinayat di Aceh, yang mempertemukan dua kerangka normatif tersebut dalam satu instrumen hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis konsep tersangka dalam hukum pidana Islam secara komparatif dengan hukum positif Indonesia, serta mengidentifikasi implikasi normatif dan praktisnya dalam konteks Qanun Jinayat Aceh.

________________________________________

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (KUHAP, Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014), serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, dan karya akademis yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan sintesis berbagai sumber untuk membangun kerangka konseptual yang komprehensif mengenai "tersangka" dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

________________________________________

3. PEMBAHASAN

3.1. Titik Berangkat: "Tersangka" dalam Hukum Positif Indonesia sebagai Pembanding Konseptual

Dalam hukum acara pidana Indonesia, istilah tersangka dirumuskan dalam KUHAP sebagai "seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana" (Anzhari et al., 2024). Rumusan ini juga dikaitkan dengan syarat tindakan penangkapan pada Pasal 17 KUHAP, yang melalui penjelasannya menegaskan bahwa penangkapan tidak boleh sewenang-wenang dan harus bertumpu pada "bukti permulaan yang cukup" (Ali & Lukman, 2019; Rizky & Romadhona, 2022; Wiarti, 2019).

Sejumlah sumber dalam daftar rujukan menegaskan bahwa KUHAP semula tidak memberikan batas kuantitatif yang tegas mengenai frasa "bukti permulaan/bukti permulaan yang cukup," sehingga memunculkan perdebatan dan kebutuhan penegasan (Ali & Lukman, 2019; Rizky & Romadhona, 2022; Sumarwoto, 2022). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 kemudian dipahami sebagai penegasan bahwa frasa "bukti permulaan," "bukti permulaan yang cukup," dan "bukti yang cukup" harus dimaknai sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHAP (Ali & Lukman, 2019; Rizky & Romadhona, 2022; Sumarwoto, 2022; Wiarti, 2019). Dengan demikian, dalam kerangka hukum positif Indonesia, "tersangka" adalah status prosesual yang harus lahir dari dugaan berbasis bukti dan bukan sekadar kecurigaan tanpa landasan (Rizky & Romadhona, 2022; Sumarwoto, 2022; Wiarti, 2019).

3.2. Kerangka Hukum Pidana Islam: Jarimah/Jinayah dan Klasifikasi Sanksi

Dalam literatur yang tersedia, hukum pidana Islam dibahas melalui konsep jinayah/jarimah (delik/tindak pidana) sebagai perangkat normatif yang diarahkan pada kemaslahatan dan perlindungan tujuan syariat (Ansari, 2022; Ryana & Idzati, 2018). Salah satu rujukan menegaskan bahwa jinayah dalam hukum Islam sering dipahami sebagai delik/tindak pidana (Ansari, 2022). Rujukan lain menempatkan hukum jinayah sebagai bagian dari syariat yang bertujuan melindungi maqāṣid, misalnya perlindungan agama dan jiwa (Ryana & Idzati, 2018).

Sumber-sumber yang disediakan juga menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam dikenal tiga kategori besar jarimah ditinjau dari jenis sanksinya, yaitu: jarīmah ḥudūd, jarīmah qiṣāṣ-diyat, dan jarīmah ta'zīr (Panjiwinata & Rahmanidar, 2022). Dalam konteks ta'zīr, rujukan menegaskan bahwa penentuan sanksi merupakan ranah kewenangan hakim/penguasa (ulil amri) karena bentuk jarimahnya dapat disebutkan, tetapi sanksinya tidak dirinci secara spesifik, atau karena perbuatan dinyatakan sebagai kejahatan oleh pemerintah/penguasa (Panjiwinata & Rahmanidar, 2022; Ryana & Idzati, 2018). Dengan demikian, pembahasan "tersangka menurut hukum Islam" dalam sumber-sumber ini lebih tepat dipahami sebagai status "orang yang dituduh/diarahkan sebagai pelaku jarimah" yang penetapannya bergantung pada mekanisme pembuktian syar'i dan/atau aturan positif yang mengadopsi nilai syariat, misalnya Qanun Jinayat Aceh (Adawiyah & Wulan, 2024; Lomba et al., 2021; Rahman et al., 2022).

3.3. "Tersangka" dalam Hukum Pidana Islam: Porosnya adalah Pembuktian Syar'i (Bukan Sekadar Dugaan)

3.3.1. Instrumen Pembuktian dalam Hukum Islam

Dalam rujukan yang membahas Qanun Jinayat dan hukum Islam terkait pemerkosaan, disebutkan bahwa alat bukti yang dijadikan pembuktian dalam hukum Islam meliputi saksi, pengakuan, tanda-tanda, dan sumpah (Rahman et al., 2022). Penekanan pada instrumen pembuktian ini penting karena menunjukkan bahwa penetapan tanggung jawab pidana — dan secara konseptual, status "dituduh sebagai pelaku" — tidak dapat dilepaskan dari jenis dan kualitas bukti yang diakui syariat (Rahman et al., 2022; Sari, 2020).

Sumber lain menegaskan bahwa kesaksian merupakan salah satu alat bukti utama dalam hukum pidana Islam serta menautkannya dengan pengaturan jumlah saksi minimal umum dan khusus (zina) (Sari, 2020). Rujukan tersebut menyatakan bahwa jumlah saksi dalam hukum pidana Islam minimal dua saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua perempuan, dan untuk tindak pidana perzinaan diperlukan empat orang saksi (Sari, 2020). Karena itu, dalam perspektif hukum pidana Islam sebagaimana direpresentasikan dalam sumber ini, "kecurigaan" atau "tuduhan" harus bergerak menuju pembuktian dengan standar saksi/alat bukti yang ditentukan untuk jarimah tertentu (Rahman et al., 2022; Sari, 2020).

3.3.2. Contoh Ketatnya Prasyarat Pembuktian: Jarimah Zina

Rujukan komparatif tentang pembuktian zina menyebutkan bahwa bila terjadi perbedaan keterangan pada empat saksi dalam konteks zina, maka keterangan saksi tidak dapat diterima kecuali perbedaan mengenai waktu dan tempat tidak berjauhan (Sari, 2020). Secara konseptual, ini mengimplikasikan bahwa sebelum seseorang dapat diproses lebih jauh sebagai pelaku zina, sistem pembuktian Islam menuntut konsistensi dan kecukupan bukti saksi sesuai syarat yang ditetapkan (Sari, 2020). Dengan kata lain, "status sebagai pihak yang dituduh" dalam hukum Islam — yang paling dekat dengan pengertian tersangka — berkaitan erat dengan apakah bukti syar'i yang relevan telah terpenuhi untuk jarimah yang disangkakan (Rahman et al., 2022; Sari, 2020).

3.3.3. Implikasi Konseptual bagi Definisi "Tersangka" menurut Hukum Islam

Berdasarkan rujukan-rujukan di atas, tidak ditemukan satu rumusan terminologis tunggal dalam sumber yang secara eksplisit menyamakan "tersangka" (istilah KUHAP) dengan satu istilah baku dalam fiqh jinayah. Namun, rujukan secara konsisten menempatkan proses penetapan pelaku jarimah pada pembuktian (saksi/pengakuan/tanda/sumpah) dan pada ketentuan jumlah/standar saksi untuk jarimah tertentu (Rahman et al., 2022; Sari, 2020). Maka, secara konseptual dari sumber yang tersedia, "tersangka menurut hukum Islam" paling tepat dirumuskan sebagai seseorang yang dituduh melakukan jarimah (tindak pidana) dan tuduhan tersebut harus ditopang oleh alat bukti yang diakui syariat, misalnya saksi, pengakuan, tanda-tanda, dan sumpah, dengan standar yang berbeda menurut jenis jarimah, misalnya ketentuan saksi yang lebih spesifik pada zina (sintesis dari instrumen pembuktian dan standar saksi dalam rujukan (Rahman et al., 2022; Sari, 2020)).

3.4. Qanun Jinayat Aceh sebagai Hukum Positif Bernuansa Syariat: Bagaimana "Tersangka" dan "Bukti Permulaan" Diposisikan

3.4.1. Qanun Jinayat: Hukum Positif Berbasis Nilai Syariat

Rujukan mengenai Aceh menyatakan bahwa Aceh memiliki legalitas menerapkan syariat Islam dan telah mengesahkan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Ansari, 2022). Rujukan lain menegaskan bahwa di Aceh, penanganan tindak pidana asusila tertentu dapat memakai dua rezim, yaitu UU Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat, serta menyatakan Qanun Jinayat merupakan turunan dari UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lomba et al., 2021). Dalam kerangka ini, istilah "tersangka" tetap digunakan sebagai terminologi hukum acara karena berada dalam sistem hukum nasional, tetapi materi deliknya dan orientasi normatifnya mengadopsi nilai-nilai syariat (Ansari, 2022; Lomba et al., 2021).

3.4.2. Pasal 52 Qanun Jinayat: Kewajiban Menyertakan "Bukti Permulaan" dan Konsekuensinya bagi Status Pihak yang Dituduh

Dua rujukan menyoroti Pasal 52 Qanun Jinayat yang mewajibkan korban menyertakan alat bukti permulaan saat mengadukan jarimah tertentu dalam konteks pemerkosaan, dan menyatakan ketentuan ini menimbulkan problem karena dianggap membebani korban serta dapat melemahkan pengungkapan pelaku (Adawiyah & Wulan, 2024; Rahman et al., 2022). Rujukan komparatif lain juga menyatakan bahwa menurut Pasal 52 Qanun Jinayat, mekanisme tersebut diposisikan sebagai delik aduan dan dibedakan dari pelaporan karena terdapat pembebanan kewajiban menyertakan bukti permulaan serta permintaan tindak lanjut oleh korban (Adawiyah & Wulan, 2024).

Dari sisi konsep "tersangka," konfigurasi Qanun Jinayat ini menunjukkan bahwa penetapan/arah penuduhan terhadap seseorang dalam kasus-kasus tertentu di Aceh dipengaruhi oleh prasyarat formil-materil pada tahap pengaduan: sebelum aparat bergerak lebih jauh, terdapat tuntutan adanya "bukti permulaan" yang dibawa pengadu (Adawiyah & Wulan, 2024; Rahman et al., 2022). Namun, rujukan juga memperlihatkan adanya kritik bahwa desain ini dapat mempersulit pembuktian dan pelaporan (Adawiyah & Wulan, 2024; Rahman et al., 2022). Dengan demikian, terdapat ketegangan normatif dalam sumber: Qanun menghendaki filter bukti awal, tetapi sekaligus berpotensi menciptakan hambatan akses keadilan bagi korban (Adawiyah & Wulan, 2024; Rahman et al., 2022).

3.4.3. "Sepanjang Ada Dugaan… dari Tersangka": Penerapan Qanun ketika Unsur Terpenuhi

Rujukan Aceh menyatakan bahwa apabila suatu tindak pidana memenuhi unsur pasal dalam Qanun Jinayat, maka sanksi jinayat wajib diterapkan, dengan Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga yang berwenang mengadili dalam kompetensi absolut tertentu (Ansari, 2022). Rujukan lain menyampaikan gagasan serupa: "sepanjang ada dugaan perbuatan pidana dari tersangka," apabila memenuhi unsur pasal Qanun Jinayat maka wajib diterapkan Qanun tersebut (Adawiyah & Wulan, 2024). Dalam konteks ini, kata "tersangka" tetap dipakai, tetapi keputusan penerapan norma pidana Islamnya dipautkan pada pemenuhan unsur jarimah dan proses pembuktian yang dipersyaratkan (Adawiyah & Wulan, 2024; Ansari, 2022; Lomba et al., 2021).

3.5. Upaya Paksa terhadap Pihak yang Dituduh dalam Perspektif Fiqh Jinayah: Penahanan Bukan Identik dengan Penghukuman

Rujukan mengenai penangkapan dan penahanan anak menegaskan bahwa dalam Islam, penangkapan/penahanan dipandang dibenarkan dengan merujuk pada tindakan Rasulullah yang menahan anak yang melakukan tindak pidana, tetapi tindakan tersebut bukan untuk menghukum, melainkan memberi pelajaran agar tidak mengulangi perbuatannya (Ryana & Idzati, 2018). Rujukan yang sama juga menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan dalam perspektif Islam dapat dibenarkan terhadap seseorang yang dituduh melakukan kesalahan/tindak pidana dengan mendahulukan kemaslahatan umum, bahkan disebut "berdasarkan tuduhan semata" dalam uraian penulis (Ryana & Idzati, 2018).

Pada saat yang sama, rujukan tersebut juga menegaskan adanya kerangka pertanggungjawaban pidana dalam fiqh yang mensyaratkan akil baligh dan menyatakan bahwa pada kasus anak, penanganannya dapat ditempatkan dalam koridor ta'zīr karena pertimbangan pelaku masih anak (Ryana & Idzati, 2018). Ini memperlihatkan bahwa "status pihak yang dituduh" dalam hukum Islam, terutama pada anak, tidak otomatis bermuara pada ḥudūd, melainkan dapat diarahkan pada kebijakan ta'zīr oleh penguasa/hakim (Panjiwinata & Rahmanidar, 2022; Ryana & Idzati, 2018).

3.6. Perlindungan terhadap Pihak yang Diproses: Prinsip Tidak Menzalimi dan Proporsionalitas

Dalam rujukan tentang hak-hak terpidana dalam hukum jinayah, ditegaskan bahwa ketika hukuman harus diterapkan, Islam memerintahkan agar pelaksanaannya dilakukan dengan baik sehingga pelaku tindak pidana tidak terdzalimi dan tidak mendapat hukuman melebihi tindak pidana kejahatannya (Anzhari et al., 2024). Walaupun rujukan ini berfokus pada tahap "terpidana," prinsip tersebut relevan secara normatif untuk diproyeksikan sebagai etika perlakuan terhadap manusia yang berada dalam proses pidana, termasuk ketika seseorang baru berada pada tahap "dituduh/diarahkan sebagai pelaku" (Anzhari et al., 2024; Ryana & Idzati, 2018).

Selain itu, rujukan-rujukan tentang ta'zīr menyatakan bahwa penjatuhan sanksi pada jarimah ta'zīr merupakan kompetensi hakim dan penguasa setempat (Ahmadi, 2017), sejalan dengan penjelasan lain bahwa ta'zīr adalah ruang kebijakan ulil amri untuk menjatuhkan sanksi yang dianggap tepat ketika naṣṣ tidak merinci bentuk sanksi (Panjiwinata & Rahmanidar, 2022; Ryana & Idzati, 2018). Ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pihak yang dituduh juga bergantung pada bagaimana diskresi ta'zīr dijalankan dalam batas kewenangan dan tujuan kemaslahatan (Ahmadi, 2017; Panjiwinata & Rahmanidar, 2022).

________________________________________

4. RUMUSAN DEFINISI OPERASIONAL

Berdasarkan sintesis rujukan yang tersedia, "tersangka menurut hukum Islam" dalam arti padanan konseptual dari "seseorang yang patut diduga sebagai pelaku" pada tahap awal proses pidana dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, dari segi subjeknya, tersangka adalah seseorang yang dituduh melakukan jarimah/jinayah (delik/tindak pidana) dalam kerangka hukum pidana Islam (Ansari, 2022; Ryana & Idzati, 2018).

Kedua, dari segi basis penetapan tuduhan, tuduhan harus ditopang oleh alat bukti yang diakui syariat, yang dalam rujukan disebut meliputi saksi, pengakuan, tanda-tanda, dan sumpah, dengan variasi standar pembuktian menurut jenis jarimah, misalnya ketentuan saksi yang khusus pada zina (Rahman et al., 2022; Sari, 2020).

Ketiga, dalam konteks hukum positif bernuansa syariat (Aceh/Qanun Jinayat), proses pengaduan tertentu mensyaratkan adanya bukti permulaan dari korban/pengadu dan bersifat delik aduan, yang memengaruhi kapan dan bagaimana seseorang dapat diarahkan sebagai pelaku/tersangka; namun desain ini juga dikritik karena berpotensi membebani korban dan mempersulit pengungkapan (Adawiyah & Wulan, 2024; Ansari, 2022; Rahman et al., 2022).

Keempat, dari segi etika perlakuan, bahkan ketika hukuman diterapkan, syariat menuntut agar pelaksanaan tidak menzalimi dan tidak melebihi kadar perbuatan; prinsip ini menjadi landasan normatif perlakuan manusiawi terhadap pihak yang diproses (Anzhari et al., 2024; Ryana & Idzati, 2018).

________________________________________

5. PENUTUP

Kajian ini menunjukkan bahwa konsep "tersangka" dalam KUHAP dan dalam hukum pidana Islam memiliki kesamaan filosofis fundamental, yaitu bahwa penuduhan terhadap seseorang sebagai pelaku tindak pidana tidak boleh bersandar pada kecurigaan semata, melainkan harus bertumpu pada bukti yang memenuhi standar yang ditentukan. Perbedaannya terletak pada karakteristik sistem pembuktian yang digunakan: KUHAP merujuk pada sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana Pasal 184, sementara hukum pidana Islam merujuk pada alat-alat bukti syar'i berupa saksi, pengakuan, tanda-tanda, dan sumpah, dengan standar yang berbeda-beda menurut jenis jarimah.

Dalam konteks Qanun Jinayat Aceh, pertemuan dua sistem normatif ini menghasilkan konfigurasi yang unik sekaligus memunculkan ketegangan: di satu sisi menerapkan filter bukti awal sebagai prasyarat pengaduan, di sisi lain berpotensi menghambat akses keadilan bagi korban. Ketegangan ini meniscayakan evaluasi dan pembaruan regulasi yang tidak hanya berorientasi pada konsistensi normatif, tetapi juga pada perlindungan yang adil dan berimbang bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pidana.

Dengan demikian, jika definisi KUHAP menekankan "bukti permulaan" untuk "patut diduga," maka dalam rujukan hukum pidana Islam penekanan utamanya adalah bahwa "patut diduga/dituduh" harus bergerak dalam koridor pembuktian syar'i (saksi, pengakuan, tanda-tanda, sumpah, dan ketentuan jumlah saksi pada jarimah tertentu) serta, dalam konteks Aceh, dalam koridor Qanun Jinayat yang menata pengaduan dan bukti permulaan namun sekaligus menimbulkan perdebatan keadilan bagi korban (Adawiyah & Wulan, 2024; Rahman et al., 2022; Sari, 2020).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Adawiyah, R., & Wulan, E. R. (2024). Keabsahan penetapan tersangka dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang penetapan tersangka. Iblam Law Review, 4(1), 478–495. https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.317

Ahmadi, Y. (2017). Kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan kelompok radikal. https://doi.org/10.31219/osf.io/w2bdr

Ali, A., & Lukman, Z. (2019). Faktor-faktor dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh). Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, 4(1), 23. https://doi.org/10.22373/justisia.v4i1.5958

Ansari, I. (2022). Penyidikan tindak pidana perbankan dalam bentuk kredit fiktif pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Danagung (Studi pada Satreskrim Polres Pesisir Selatan). Unes Law Review, 4(2), 247–267. https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i2.234

Anzhari, A., Sunardi, S., & Muhibbin, Moh. (2024). Penahanan tersangka dalam kajian hukum pidana Indonesia. Widya Yuridika, 7(1), 35. https://doi.org/10.31328/wy.v7i1.4648

Lomba, S., Matompo, O. S., & Bram, A. M. (2021). Penyidikan tindak pidana terorisme di wilayah Sulawesi Tengah. Jurnal Kolaboratif Sains, 4(6), 313–320. https://doi.org/10.56338/jks.v4i6.1917

Panjiwinata, D. I., & Rahmanidar, R. (2022). Upaya kepolisian dalam mengungkap tindak pidana narkotika jaringan Batam-Tembilahan-Palembang (Studi pada Satuan Resnarkoba Polresta Barelang). Petita, 4(1), 91–105. https://doi.org/10.33373/pta.v4i1.4387

Rahman, A. S., Junaidi, A., & Mahmud, H. (2022). Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen bermuatan kesusilaan yang disertai ancaman kekerasan di wilayah hukum Polres Sukoharjo. Jurnal Penelitian Serambi Hukum, 15(02), 27–36. https://doi.org/10.59582/sh.v15i02.572

Rizky, D. T., & Romadhona, M. K. (2022). Prinsip pembuktian perkara tindak pidana pencucian yang berdiri sendiri (stand alone money laundering). Media Iuris, 5(3), 381–400. https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.36098

Ryana, P., & Idzati, A. (2018). Korupsi dalam kajian hukum dan hak asasi manusia. Lex Scientia Law Review, 2(2), 177–188. https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27583

Sari, E. Y. (2020). Upaya paksa terhadap tersangka terorisme dalam perspektif perlindungan hukum. Jurist-Diction, 3(3), 935. https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18631

Sumarwoto, S. (2022). Pemberantasan tersangka tindak pidana terorisme melalui proses penyidikan oleh kepolisian. Justicia Journal, 11(2), 152–161. https://doi.org/10.32492/jj.v11i2.11206

Wiarti, J. (2019). Tindakan tembak mati terhadap terduga teroris berdasarkan perspektif proses hukum yang adil. Lex Renaissance, 4(1). https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art1