01739 - Terlapor Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Sistem Hukum Indonesia: Kajian Konseptual Dan Operasional

Reported Party in Islamic Law Perspective and Indonesian Legal System: A Conceptual and Operational Study

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep "terlapor" dalam perspektif hukum Islam dan sistem hukum Indonesia, dengan fokus pada posisinya sebagai subjek yang diadukan kepada pihak berwenang sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Menggunakan pendekatan analisis konseptual berbasis sumber hukum Islam dan regulasi Indonesia, kajian ini menunjukkan bahwa "terlapor" bukanlah terminologi teknis dalam fikih jinayah klasik, melainkan kategori fungsional dalam kerangka siyāsah syar'iyyah dan ta'zir. Dalam mekanisme kelembagaan modern seperti Ombudsman, terlapor menempati posisi pra-penetapan status prosesual yang melibatkan tahapan klarifikasi, investigasi, dan mediasi. Kajian ini juga menelaah praktik penyelesaian berbasis adat di Aceh yang dinilai kompatibel dengan konsep ta'zir dan shulhu, serta menegaskan pentingnya prinsip keadilan dan imparsialitas dalam penanganan terlapor. Temuan utama menunjukkan bahwa status terlapor bergantung pada eksistensi laporan dan dapat mengubah lintasan penyelesaian serta konsekuensi hukum secara signifikan.

Kata kunci: terlapor, hukum Islam, siyāsah syar'iyyah, ta'zir, Ombudsman, hukum pidana Indonesia

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of "terlapor" (reported party) in the perspective of Islamic law and the Indonesian legal system, focusing on its position as a party reported to the authorities prior to being designated as a suspect. Using a conceptual analysis approach based on Islamic legal sources and Indonesian regulations, this study demonstrates that "terlapor" is not a technical terminology in classical jinayah jurisprudence, but rather a functional category within the framework of siyāsah syar'iyyah and ta'zir. In modern institutional mechanisms such as the Ombudsman, the reported party occupies a pre-procedural status position involving stages of clarification, investigation, and mediation. This study also examines customary-based dispute resolution practices in Aceh that are considered compatible with the concepts of ta'zir and shulhu, and affirms the importance of the principles of justice and impartiality in handling reported parties. The main finding indicates that the status of the reported party depends on the existence of a report and can significantly alter the trajectory of resolution and legal consequences.

Keywords: reported party, Islamic law, siyāsah syar'iyyah, ta'zir, Ombudsman, Indonesian criminal law

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat sejumlah istilah prosesual yang mencerminkan tahapan dalam proses penegakan hukum. Salah satu istilah yang memiliki posisi penting namun kurang dikaji secara mendalam adalah "terlapor," yakni orang yang dilaporkan kepada pihak berwenang atas dugaan pelanggaran, sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Istilah ini memiliki implikasi hukum yang tidak dapat diabaikan, baik dalam konteks hukum positif Indonesia maupun dalam perspektif hukum Islam yang turut memengaruhi praktik hukum di berbagai wilayah di Indonesia.

Kajian tentang "terlapor" menjadi relevan mengingat bahwa dalam kenyataan empiris, penanganan perkara di Indonesia—khususnya di wilayah yang menerapkan hukum adat berbasis nilai-nilai Islam seperti Aceh—menunjukkan pola berlapis yang melibatkan pelaporan kepada struktur komunitas atau lembaga adat sebelum diteruskan ke jalur penegakan hukum formal. Di sisi lain, lembaga pengawasan modern seperti Ombudsman Republik Indonesia juga secara eksplisit menggunakan kategori "terlapor" dalam mekanisme penanganan laporan masyarakat.

Artikel ini bertujuan untuk memetakan konsep "terlapor" secara konseptual dan operasional, mengidentifikasi kaitannya dengan kerangka siyāsah syar'iyyah dan ta'zir dalam hukum Islam, serta menelaah bagaimana posisi terlapor bekerja dalam berbagai mekanisme penyelesaian yang berlaku di Indonesia.

________________________________________

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konseptual (conceptual analysis) dan studi kepustakaan (library research). Sumber data yang digunakan meliputi artikel-artikel jurnal ilmiah yang membahas mekanisme pelaporan, pengawasan kelembagaan, hukum pidana Islam, praktik peradilan adat, dan penyelesaian sengketa berbasis komunitas di Indonesia. Analisis dilakukan melalui sintesis lintas sumber untuk membangun definisi operasional "terlapor" dalam perspektif hukum Islam dan sistem hukum Indonesia.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1. Ruang Lingkup Istilah "Terlapor" dalam Konteks Hukum Islam di Indonesia

Dalam penggunaan hukum di Indonesia, istilah terlapor secara faktual dipakai untuk menunjuk pihak yang "dilaporkan" (diadukan) kepada institusi berwenang—misalnya dalam mekanisme pengawasan pelayanan publik oleh Ombudsman maupun dalam perkara-perkara yang bergerak melalui pengaduan masyarakat—sehingga otoritas berwenang dapat melakukan pemeriksaan atau investigasi atas laporan tersebut (Paijar, 2022; Sya'roni, 2015). Dalam konteks Ombudsman, sumber yang tersedia secara eksplisit menggambarkan adanya dua posisi pihak, yakni pelapor dan terlapor, dan Ombudsman dapat meminta keterangan dari keduanya, melakukan pemanggilan, memeriksa dokumen, dan menyusun rekomendasi penyelesaian laporan (Fatahullah et al., 2020; Sya'roni, 2015). Dengan demikian, "terlapor" pada tingkat konseptual dapat dipahami sebagai orang atau pihak yang menjadi objek laporan atas dugaan pelanggaran, sebelum ada penetapan status prosesual lebih lanjut oleh aparat penegak hukum (Fatahullah et al., 2020; Sya'roni, 2015).

Namun, sumber-sumber yang ada tidak menunjukkan bahwa kata "terlapor" merupakan terminologi baku fikih jinayah klasik; yang tersedia justru menunjukkan pemetaan konsep pelaporan—pemeriksaan—penyelesaian melalui institusi modern (Ombudsman, kepolisian, peradilan) dan/atau institusi adat yang dinilai kompatibel dengan konsep Islam tertentu seperti ta'zir dan shulhu (Atmoko, 2022; Burlian, 2019; Paijar, 2022; Sya'roni, 2015). Karena itu, "terlapor menurut hukum Islam" dalam batas bukti yang ada lebih tepat diposisikan sebagai kategori fungsional (orang yang diadukan) dalam kerangka siyāsah syar'iyyah (tata kelola/pengawasan) dan ta'zir (diskresi sanksi oleh penguasa), bukan sebagai satu istilah teknis tunggal yang dikodifikasi secara eksplisit dalam fikih (Burlian, 2019; Fatahullah et al., 2020; Paijar, 2022).

3.2. Kedudukan "Terlapor" sebagai Tahap Pra-Penetapan Tersangka: Pembedaannya dari Suspect/Accused

Kajian meminta fokus pada kondisi orang yang dilaporkan kepada pihak berwenang sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dalam satu rujukan tentang kerangka hukum pidana Syariah di Brunei, dijelaskan pembedaan istilah prosesual: setelah seseorang ditangkap ia disebut "suspect"; setelah didakwa disebut "accused"; setelah diputus bersalah disebut "offender"; dan saat menjalani pidana penjara disebut "prisoner" (Dewi & Syafitri, 2022). Walaupun rujukan ini bukan definisi terminologi Indonesia dan tidak menggunakan istilah "terlapor", ia memberi ilustrasi tahapan proses bahwa label "suspect/accused" baru melekat setelah tindakan prosedural tertentu, yakni penangkapan atau dakwaan (Dewi & Syafitri, 2022).

Berdasarkan konstruksi yang didukung sumber tentang mekanisme pelaporan dan investigasi, "terlapor" (pihak yang diadukan) berada pada tahap lebih awal: statusnya muncul karena ada laporan atau pengaduan yang disampaikan dan masih berada dalam fase klarifikasi, pemeriksaan, mediasi, atau investigasi awal oleh otoritas yang menerima laporan (Fatahullah et al., 2020; Sya'roni, 2015). Hal ini sejalan dengan gambaran mekanisme Ombudsman yang dimulai dari penerimaan laporan, klarifikasi atau pemeriksaan pihak terkait—termasuk terlapor—investigasi, hingga rekomendasi (Paijar, 2022; Sya'roni, 2015).

3.3. Legitimasi Pelaporan dan Posisi "Terlapor" dalam Kerangka Siyāsah Syar'iyyah: Pengawasan sebagai Amr Ma'rūf Nahi Munkar

Sumber yang tersedia secara eksplisit menghubungkan mekanisme pengaduan dan pemeriksaan (pelapor–terlapor) pada Ombudsman dengan prinsip pengawasan dalam Islam, yakni prinsip al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar untuk mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan publik (Fatahullah et al., 2020; Paijar, 2022). Dalam kerangka itu, keberadaan lembaga pengawasan yang menerima laporan masyarakat dinilai sejalan dengan fungsi pengawasan dalam tata kelola Islam, misalnya wilāyat al-maẓālim dan wilāyat al-ḥisbah (Fatahullah et al., 2020; Paijar, 2022).

Lebih jauh, pada tingkat operasional, sumber juga menegaskan bahwa dari sebuah laporan, Ombudsman berwenang melakukan investigasi atas perbuatan aparat yang dilaporkan, lalu mengeluarkan rekomendasi (Fatahullah et al., 2020; Paijar, 2022). Dengan demikian, dalam perspektif yang dibangun oleh rujukan ini, "terlapor" adalah subjek yang harus diperiksa secara institusional dalam rangka menjaga ketertiban dan perlindungan hak masyarakat—sebuah tujuan yang dinarasikan selaras dengan prinsip pengawasan dalam Islam (Fatahullah et al., 2020; Paijar, 2022).

3.4. Prosedur Penanganan Laporan yang Melibatkan "Terlapor": Klarifikasi, Investigasi, dan Rekomendasi

Sumber-sumber tentang Ombudsman memuat rincian kewenangan yang langsung menggambarkan bagaimana posisi "terlapor" bekerja dalam proses penanganan laporan. Ombudsman dapat: meminta keterangan lisan atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau pihak lain; memeriksa dokumen; meminta klarifikasi; memanggil para pihak; menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak; serta membuat rekomendasi termasuk kemungkinan rekomendasi ganti rugi atau rehabilitasi (Sya'roni, 2015). Sumber lain menekankan bahwa Ombudsman mempertimbangkan pendapat pelapor dan terlapor serta tidak memihak dalam mengatasi dugaan maladministrasi, lalu memproses dan menuntaskan berdasarkan aturan yang berlaku (Fatahullah et al., 2020).

Dalam batas rujukan yang ada, konstruksi ini penting untuk memahami posisi terlapor: sebelum ada status "tersangka," subjek yang dilaporkan secara normatif berada dalam rezim pemeriksaan awal—diperiksa keterangannya dan atau dokumennya, dapat dipanggil, dan dapat masuk proses mediasi atau rekonsiliasi—sebelum otoritas melangkah pada tindakan hukum lebih lanjut (Fatahullah et al., 2020; Sya'roni, 2015). Ini juga paralel dengan penekanan bahwa Ombudsman sebagai lembaga pengawas bersifat mandiri atau independen dan menerima pengaduan masyarakat, sehingga pemeriksaan terhadap pihak yang dilaporkan tidak semestinya berada di bawah intervensi kekuasaan lain (Paijar, 2022).

3.5. "Terlapor" dalam Praktik Penyelesaian Berbasis Adat yang Dinilai Kompatibel dengan Hukum Islam: Ta'zir, Shulhu, dan Eskalasi ke Kepolisian

Sejumlah sumber memperlihatkan pola bahwa sengketa atau dugaan pelanggaran sering ditangani terlebih dahulu melalui mekanisme komunitas atau adat, dan bila tidak selesai dapat diteruskan ke kepolisian atau peradilan negara. Misalnya, dalam konteks Aceh, penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui peradilan adat gampong dilakukan dengan nasihat, teguran, pernyataan maaf, dan pendamaian; dan ini dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sanksi tersebut dipandang sesuai konsep ta'zir dan shulhu (Atmoko, 2022). Sumber yang sama menyebut bahwa ketika laporan masuk ke kepolisian, aparat dapat mengarahkan perselisihan untuk dilaporkan dan diselesaikan di lembaga adat terlebih dahulu (Atmoko, 2022).

Pada kasus-kasus tindak pidana ringan di wilayah laot (Aceh), penyelesaian dapat ditempuh melalui damai dan musyawarah oleh lembaga adat; apabila ada pihak yang tidak setuju diselesaikan secara adat, perkara dapat dilimpahkan kepada kepolisian (Afrianto & Fahmi, 2023). Dalam studi lain tentang peradilan adat di Aceh, disebutkan bahwa perkara diproses di tingkat gampong ketika sudah dilaporkan kepada perangkat gampong atau adat; bahkan terdapat fenomena ketika korban tidak puas dengan putusan adat, perkara yang sudah diselesaikan adat dapat dilaporkan kembali kepada kepolisian (Kusmayanti, 2021). Pola pelaporan awal dan eskalasi ini juga muncul dalam paparan mengenai Tuha Peut, di mana konflik rumah tangga kerap bermula dari pelaporan ke teungku imuem (imam gampong) sebelum dibawa ke musyawarah gampong yang lebih luas (Qamar et al., 2023).

Bila disintesiskan, sumber-sumber ini menunjukkan bahwa "terlapor" dalam konteks sosial-hukum yang dipengaruhi argumentasi Islam di Indonesia sering kali berada pada lintasan berlapis: (i) dilaporkan ke struktur komunitas atau adat, (ii) diproses melalui musyawarah atau mediasi dan dijatuhkan sanksi sosial atau adat, dan (iii) bila gagal atau ditolak, masuk jalur kepolisian atau peradilan negara (Afrianto & Fahmi, 2023; Atmoko, 2022; Kusmayanti, 2021). Pada tahap-tahap awal ini, subjeknya masih lebih tepat disebut "pihak yang dilaporkan" (terlapor) daripada "tersangka," karena mekanisme yang ditempuh berorientasi pada penyelesaian awal dan klarifikasi (Afrianto & Fahmi, 2023; Atmoko, 2022).

3.6. "Terlapor" dalam Jarimah yang Dipahami sebagai Ta'zir: Diskresi Otoritas dan Basis Pelaporan Warga

Dalam studi tentang penyelesaian jarimah ikhtilat di Gayo, dipaparkan bahwa prosesnya diawali oleh laporan masyarakat; pelaku ikhtilat dilaporkan warga, kemudian ditangani melalui musyawarah adat dengan kehadiran keluarga para pihak (Burlian, 2019). Sumber ini menilai sanksi adat yang diberikan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena dipahami sebagai bagian dari ta'zir, di mana penentuan jenis dan ukuran sanksi berada pada kewenangan pihak yang berwenang—pemerintah atau hakim, termasuk dalam konteks lokal: pemerintah gampong atau sarak opat (Burlian, 2019).

Kerangka ini penting untuk memahami definisi "terlapor menurut hukum Islam" dalam batas sumber yang ada: pada wilayah ta'zir, status "terlapor" menunjukkan adanya dugaan pelanggaran yang memerlukan respons otoritas, tetapi bentuk responsnya—apakah mediasi, denda adat, atau eskalasi ke aparat negara—merupakan bagian dari tata kelola yang diserahkan kepada pihak berwenang (Burlian, 2019). Narasi tentang ta'zir yang penetapannya berada pada ulil amri dan mempertimbangkan kemaslahatan juga muncul pada kajian lain yang mengkategorikan kejahatan fintech syariah sebagai ta'zir dan menekankan kewenangan ulil amri dalam menentukan sanksi dengan pertimbangan maslahat (Andrizal & Akhbarizan, 2022). Dengan demikian, "terlapor" pada tahap pra-tersangka dapat dipahami sebagai subjek dugaan jarimah atau kemungkaran yang masih memerlukan proses penilaian dan keputusan otoritas dalam domain ta'zir (Andrizal & Akhbarizan, 2022; Burlian, 2019).

3.7. Arti Penting "Pelaporan" bagi Konsekuensi Sanksi terhadap Terlapor

3.7.1. Pengampunan Sebelum "Dilaporkan" kepada Otoritas

Satu sumber yang mengutip penjelasan berbasis sunah dalam konteks tafsir menyatakan bahwa hukuman potong tangan pada pencurian dapat tidak diterapkan jika korban memaafkan, dengan syarat kasus tersebut belum dilaporkan kepada pihak yang berwenang (imam) (Dalimunthe & Ihwal, 2022). Dalam batas evidensi ini, "belum dilaporkan" berfungsi sebagai ambang yang membedakan penyelesaian privat (pemaafan) dari berjalannya mekanisme otoritas publik (Dalimunthe & Ihwal, 2022). Implikasinya: status "terlapor"—yakni sudah masuk ke kanal pelaporan resmi—secara konseptual dapat mengubah konsekuensi penanganan, karena perkara memasuki ranah otoritatif (Dalimunthe & Ihwal, 2022).

3.7.2. Ketiadaan Pengaduan sebagai Hambatan Pemrosesan

Dalam studi tentang sanksi poligami tanpa izin Mahkamah Syar'iyah di Aceh Tengah, disimpulkan bahwa pelaku poligami siri tanpa izin belum pernah mendapatkan sanksi hukum karena tidak adanya pengaduan atau laporan istri pertama kepada kepolisian, sehingga kepolisian tidak dapat memprosesnya; yang terjadi hanya sanksi sosial (Nisa & Ramadani, 2024). Sumber ini bahkan mendorong istri pertama membuat pengaduan kepada kepolisian agar penegakan pasal pidana dapat berjalan (Nisa & Ramadani, 2024). Pada titik ini, "terlapor" adalah kategori yang bergantung pada eksistensi laporan: tanpa laporan, status sebagai "terlapor" dalam kanal penegakan formal tidak terbentuk, dan penegakan sanksi formal menjadi tidak berjalan (Nisa & Ramadani, 2024).

Kedua ilustrasi tersebut—(i) pemaafan sebelum pelaporan dan (ii) tidak adanya laporan sehingga tidak diproses—menunjukkan bahwa "terlapor" bukan sekadar label, melainkan konsekuensi dari pilihan membawa perkara ke otoritas berwenang, yang pada beberapa konteks dapat mengubah lintasan penyelesaian dan konsekuensi hukum (Dalimunthe & Ihwal, 2022; Nisa & Ramadani, 2024).

3.8. Prinsip Perlakuan terhadap "Terlapor": Keadilan, Imparsialitas, dan Perlindungan Hak

Sumber yang menelaah pemidanaan dalam hukum Islam menekankan bahwa tujuan pemidanaan mencakup balasan, pencegahan, serta perlindungan hak korban, dan dalam konteks pemidanaan ditegaskan pula pentingnya perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dari pihak yang berwenang dalam memberikan sanksi (Mite et al., 2022). Pada level institusional, prinsip imparsialitas juga ditekankan dalam kajian Ombudsman: Ombudsman dinyatakan tidak memihak dan mempertimbangkan pendapat pelapor serta terlapor dalam menangani maladministrasi (Fatahullah et al., 2020), dan sebagai lembaga independen yang melakukan investigasi berdasarkan laporan (Fatahullah et al., 2020; Paijar, 2022). Mekanisme Ombudsman yang memungkinkan pemanggilan dan permintaan keterangan dari terlapor juga memperlihatkan bahwa sebelum ada kesimpulan, "terlapor" ditempatkan dalam proses klarifikasi yang terstruktur (Sya'roni, 2015).

Dalam konteks KDRT, sumber-sumber yang tersedia menegaskan adanya problem sosial bahwa banyak KDRT tidak dilaporkan karena kesadaran masyarakat rendah dan KDRT dianggap urusan domestik (Septiyani, 2022). Di sisi lain, terdapat penegasan norma bahwa korban berhak melaporkan langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian dan dapat memberi kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melapor (Choeri & Fitriani, 2021). Sintesisnya: status "terlapor" muncul untuk membuka ruang perlindungan korban melalui jalur institusional, tetapi proses terhadap terlapor tetap harus diletakkan dalam kerangka keadilan dan tata kelola yang tidak sewenang-wenang (Choeri & Fitriani, 2021; Mite et al., 2022; Septiyani, 2022).

________________________________________

4. Definisi Operasional Terlapor dalam Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan sintesis rujukan di atas, "terlapor menurut hukum Islam" dalam konteks diskursus hukum Islam yang beririsan dengan sistem Indonesia dan praktik lokal yang dibahas dalam sumber dapat dirumuskan secara operasional sebagai berikut:

1. Subjek yang diadukan atau dilaporkan kepada pihak berwenang—Ombudsman, kepolisian, atau institusi adat yang menjalankan fungsi penyelesaian—atas dugaan pelanggaran (Atmoko, 2022; Fatahullah et al., 2020; Kusmayanti, 2021; Sya'roni, 2015).

2. Status "terlapor" adalah tahap pra-penetapan status prosesual yang lebih lanjut, misalnya sebelum tahap "suspect/accused" sebagaimana ilustrasi tahapan prosesual dalam kerangka hukum pidana Syariah Brunei (Dewi & Syafitri, 2022).

3. Pada tahap ini, otoritas berwenang lazim melakukan klarifikasi atau investigasi dan dapat mengupayakan mediasi atau musyawarah; bila tidak selesai, dapat terjadi eskalasi ke jalur penegakan formal (kepolisian atau peradilan) (Afrianto & Fahmi, 2023; Atmoko, 2022; Kusmayanti, 2021; Sya'roni, 2015).

4. Dalam domain pelanggaran yang dipahami sebagai ta'zir, penetapan bentuk respons atau sanksi berada dalam diskresi otoritas (ulil amri atau pihak berwenang) dengan orientasi kemaslahatan, dan praktik lokal—misalnya sanksi adat—dapat dinarasikan kompatibel dengan konsep ta'zir dan shulhu (Andrizal & Akhbarizan, 2022; Atmoko, 2022; Burlian, 2019).

5. Perlakuan terhadap terlapor harus diletakkan dalam prinsip keadilan dan imparsialitas pihak berwenang, sebagaimana ditekankan baik dalam argumentasi umum pemidanaan Islam maupun dalam mekanisme lembaga pengawasan modern yang memeriksa laporan (Fatahullah et al., 2020; Mite et al., 2022; Paijar, 2022).

________________________________________

5. Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa "terlapor" dalam perspektif hukum Islam di Indonesia bukan merupakan terminologi teknis fikih jinayah klasik, melainkan kategori fungsional yang beroperasi dalam kerangka siyāsah syar'iyyah dan ta'zir. Posisi terlapor menempati tahap pra-penetapan status tersangka, di mana proses klarifikasi, investigasi, dan mediasi lazim ditempuh sebelum eskalasi ke jalur formal. Mekanisme lembaga pengawasan modern seperti Ombudsman menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip pengawasan dalam Islam, khususnya al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar dan wilāyat al-ḥisbah. Adapun praktik penyelesaian berbasis adat di Aceh memperlihatkan pola berlapis yang dinilai kompatibel dengan konsep ta'zir dan shulhu dalam hukum Islam. Lebih jauh, kajian ini menegaskan bahwa eksistensi laporan merupakan syarat mutlak terbentuknya status terlapor, dan bahwa seluruh proses terhadap terlapor harus berlandaskan prinsip keadilan serta imparsialitas pihak yang berwenang.

________________________________________

Daftar Pustaka

Afrianto, F., & Fahmi, M. N. (2023). Perjanjian tidak dipoligami dalam pernikahan menurut Mazhab Syafii dan hukum positif di Indonesia. Jurnal Al-Fawa'id: Jurnal Agama dan Bahasa, 13(1), 39–55. https://doi.org/10.54214/alfawaid.vol13.iss1.383

Andrizal, A., & Akhbarizan, A. (2022). Hak konstitusional penduduk dalam pernikahan yang tidak tercatat menurut hukum di Indonesia. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 6(2), 27–45. https://doi.org/10.22437/jssh.v6i2.21681

Atmoko, D. (2022). Status dan akibat hukum terhadap perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri dalam perspektif hukum positif. Jurnal Ilmiah Publika, 10(2), 342. https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7793

Burlian, F. (2019). Eksistensi perkawinan dan perceraian menurut hukum Islam dan pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 8(2), 77. https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.669

Choeri, I., & Fitriani, R. (2021). Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi perkara perceraian di PA Jepara. Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam, 8(2), 220–243. https://doi.org/10.34001/istidal.v8i2.2713

Dalimunthe, D., & Ihwal, A. (2022). Peran Ombudsman dalam meningkatkan pelayanan publik telaah siyasah syariah. Datuk Sulaiman Law Review (Dalrev), 3(1), 43–50. https://doi.org/10.24256/dalrev.v3i1.2603

Dewi, A. S., & Syafitri, I. (2022). Analisis perkawinan campuran dan akibat hukumnya. Juripol: Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan, 5(1), 179–191. https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11323

Fatahullah, F., Israfil, I., & Hariati, S. (2020). Problematika keabsahan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia. Journal Kompilasi Hukum, 5(1), 41–55. https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.36

Kusmayanti, H. (2021). Pengalihan wakaf oleh Sarak Opat di Aceh Tengah ditinjau hukum Islam dan hukum adat. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 15(2), 263–276. https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.3285

Mite, F., Medan, K. K., & Tadeus, D. W. (2022). Kewenangan Polri dalam penghentian penyelidikan permasalahan tindak pidana dalam perkawinan perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974. Jurnal Sosial dan Sains, 2(8), 960–968. https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i8.473

Nisa, K., & Ramadani, R. (2024). Pencabulan terhadap anak dalam tinjauan hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (studi kasus di Desa Manambin Kecamatan Kotanopan). Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 5(2), 292–308. https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i2.1705

Paijar, P. (2022). Problematika pasca nikah siri dan alternatif penyelesaiannya. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, 3(1), 67–80. https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17463

Qamar, A. H., Nasir, Moh., & Supriadi, L. (2023). Peran tuan guru dalam penyadaran hukum pembayaran nafkah 'iddah perceraian di luar pengadilan. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 26(1), 13–25. https://doi.org/10.15642/alqanun.2023.26.1.13-25

Septiyani, I. T. (2022). Analisis hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan atas dasar praktik pencatatan perkawinan ilegal. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 95–100. https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1269

Sya'roni, M. I. (2015). Kedudukan dan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 5(1), 204–224. https://doi.org/10.15642/ad.2015.5.1.204-224