01730 - Tafsir Teleologis dalam Hukum Islam: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya

Teleological Interpretation in Islamic Law: Concept, Methodology, and Implementation

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep tafsir teleologis dalam hukum Islam sebagai corak penafsiran yang bertolak dari tujuan (maqāṣid) dan kemaslahatan (maṣlaḥah) di balik pemberlakuan suatu ketentuan. Kajian ini bertujuan memetakan landasan normatif-konseptual, kerangka metodologis, serta aplikasi tafsir teleologis dalam konteks hukum Islam, khususnya di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan analisis literatur terhadap sumber-sumber primer dan sekunder dalam khazanah uṣūl al-fiqh dan maqāṣid al-sharī'ah, artikel ini menunjukkan bahwa tafsir teleologis tidak sekadar melampaui bunyi harfiah teks, melainkan merupakan suatu penalaran metodologis yang mengintegrasikan teks, tujuan syariat, dan pertimbangan konsekuensi secara terdisiplin. Temuan kajian ini menegaskan bahwa maqāṣid berfungsi sebagai orientasi evaluatif dan pengarah argumentasi dalam penetapan hukum—bukan sebagai justifikasi bebas yang memutus hubungan dengan dalil—serta harus dioperasionalkan melalui perangkat penalaran fiqh dan uṣūl agar dapat dipertanggungjawabkan secara epistemologis.

Kata kunci: tafsir teleologis, maqāṣid al-sharī'ah, maṣlaḥah, uṣūl al-fiqh, ijtihad

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of teleological interpretation in Islamic law as a mode of legal reasoning that proceeds from the objectives (maqāṣid) and public interest (maṣlaḥah) underlying legal provisions, rather than being confined to their literal textual formulation. The study aims to map the normative-conceptual foundations, methodological frameworks, and applications of teleological interpretation within the context of Islamic law, particularly in Indonesia. Drawing on a literature analysis of primary and secondary sources in the tradition of uṣūl al-fiqh and maqāṣid al-sharī'ah, this article demonstrates that teleological interpretation does not merely transcend the literal text, but constitutes a disciplined methodological reasoning that integrates textual sources, the objectives of Islamic law, and consequential considerations in a structured manner. The findings affirm that maqāṣid functions as an evaluative orientation and argumentative guide in legal determination—not as an unconstrained justification severed from evidentiary sources—and must be operationalized through the tools of fiqh and uṣūl reasoning to be epistemologically accountable.

Keywords: teleological interpretation, maqāṣid al-sharī'ah, maṣlaḥah, uṣūl al-fiqh, ijtihad

________________________________________

1. Pendahuluan

Penafsiran hukum tidak pernah berdiri di atas satu pendekatan tunggal. Dalam tradisi hukum Islam, perdebatan metodologis mengenai cara memahami dan menerapkan teks wahyu telah berlangsung sejak masa-masa awal pembentukan khazanah ilmu fiqh dan uṣūl al-fiqh. Salah satu corak penafsiran yang mendapat perhatian besar dalam diskursus kontemporer adalah tafsir teleologis—yakni penafsiran hukum yang bertolak dari tujuan atau maksud diberlakukannya suatu ketentuan, tidak terbatas pada bunyi harfiah teksnya.

Relevansi pendekatan ini semakin terasa seiring munculnya berbagai persoalan hukum baru yang tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui pembacaan literal teks. Dari persoalan bioetika, hukum keluarga, keuangan syariah, hingga isu-isu tata kelola kelembagaan, kebutuhan atas metode interpretasi yang berorientasi tujuan menjadi semakin mendesak. Di sinilah konsep maqāṣid al-sharī'ah—yang menjadi inti dari tafsir teleologis dalam hukum Islam—memperoleh signifikansinya yang baru.

Artikel ini bertujuan mengkaji secara sistematis konsep, landasan normatif-konseptual, kerangka metodologis, serta aplikasi tafsir teleologis dalam hukum Islam. Pembahasan juga secara khusus memperhatikan perkembangan dan implementasinya di Indonesia, mengingat kekayaan tradisi pemikiran hukum Islam di negara ini yang terus berkembang secara dinamis.

________________________________________

2. Pengertian Tafsir Teleologis dalam Hukum Islam

Dalam konteks hukum Islam, "tafsir teleologis" dapat dipahami sebagai corak penafsiran/penalaran hukum yang bertolak dari tujuan (maqāṣid) dan kemaslahatan (maṣlaḥah) di balik pemberlakuan suatu ketentuan, sehingga penetapan hukum tidak dibatasi pada bunyi harfiah teks semata, melainkan diarahkan pada realisasi maksud Syāri' (Pembuat Syariat) bagi kemaslahatan manusia (Aslati et al., 2024; Sulthon et al., 2024). Formulasi seperti ini sejalan dengan cara literatur maqāṣid memaknai maqāṣid al-sharī'ah sebagai "tujuan/objektif diberlakukannya syariat" dan sebagai inti (esensi) dari penetapan hukum Islam (Alziyadat & Ahmed, 2018; Sulthon et al., 2024). Dalam kerangka ini, teleologi (orientasi tujuan) dipandang sebagai struktur penting dalam memahami hukum Islam, karena gagasan maqāṣid sendiri menandai bahwa hukum dipahami "secara bermakna" melalui rujukan pada tujuan-tujuan dasarnya ("Applying Dworkin's Legal Philosophy Contra Islamist Ideology," 2017; Aslati et al., 2024).

Secara metodologis, corak teleologis ini sering dibahas dalam diskursus maqāṣid al-sharī'ah dan ijtihād maqāṣidī, yakni upaya membaca dan menerapkan ketentuan dengan memperhatikan tujuan-tujuan syariat serta orientasi kemaslahatan manusia (Abdullah, 2020). Karena itu, "tafsir teleologis" dalam hukum Islam bukan sekadar "mencari maslahat" secara bebas, melainkan suatu bentuk penalaran yang mengaitkan teks, tujuan, dan pertimbangan implementasi (termasuk konsekuensi) di bawah disiplin metodologis yang diakui dalam khazanah uṣūl al-fiqh dan maqāṣid.

________________________________________

3. Landasan Normatif-Konseptual: Maqāṣid, Maṣlaḥah, dan Watak Dinamis Fiqh

3.1. Maqāṣid sebagai Tujuan Pemberlakuan Syariat

Sejumlah rujukan menjelaskan bahwa maqāṣid al-sharī'ah adalah tujuan/objektif penetapan hukum Islam, dan maqāṣid dipakai untuk menilai "mengapa" aturan ada serta bagaimana ia semestinya membawa kemaslahatan (Alziyadat & Ahmed, 2018; Sulthon et al., 2024). Dalam literatur yang disintesis oleh Nur dkk., maqāṣid dipahami sebagai tujuan pemberlakuan hukum dan sering dirumuskan melalui lima unsur pokok perlindungan—yakni perlindungan agama, akal, jiwa, harta, dan kehormatan/keturunan—sebagai manifestasi tujuan syariat (Sulthon et al., 2024). Daftar "lima kebutuhan primer" juga dirujuk sebagai elemen maqāṣid dalam tulisan yang menekankan kewajiban mujtahid memahami maqāṣid (Bahrudin et al., 2020; Muslimin, 2019).

Sejalan dengan itu, pendekatan maqāṣid menempatkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan (jalb al-maṣāliḥ) dan mencegah kerusakan (dar' al-mafāsid) (Nur, 2020). Kerangka maslahat-mafsadah ini juga dibahas sebagai bagian dari cara kerja teleologis (berorientasi tujuan) yang menautkan norma dengan kepentingan manusia secara terarah (Aslati et al., 2024; Mudawam, 2021).

3.2. Fiqh sebagai Hasil Pemahaman yang Adaptif dan Peran Maqāṣid dalam Dinamisasi Hukum

Literatur maqāṣid di Indonesia menegaskan pembedaan penting: hukum Islam yang dipraktikkan sebagai fiqh adalah hasil pemahaman dan interpretasi manusia terhadap wahyu yang bersifat adaptif terhadap perubahan zaman (Mudawam, 2021; Nur et al., 2020). Dalam kerangka itu, maqāṣid ditempatkan sebagai rujukan utama sekaligus fondasi etis-spiritual dalam proses dinamisasi hukum Islam: (i) sebagai sistem direktif untuk reformasi/perubahan dan (ii) sebagai sistem defensif yang memberi daya moral ketika masyarakat berinteraksi dengan hukum (A. B. Abdullah, 2014; Nur et al., 2020). Dengan demikian, teleologi di sini tidak hanya "tujuan instrumental", tetapi juga berfungsi sebagai dasar etik yang menautkan norma dengan nilai moral yang hendak ditegakkan (A. B. Abdullah, 2014; Nur et al., 2020).

________________________________________

4. Latar Sejarah-Intelektual: dari Dominasi Tekstual ke Kebangkitan Pembacaan Berbasis Tujuan

Kajian metodologi modern menilai bahwa uṣūl al-fiqh (legal methodology) yang berkembang lebih dari 1.200 tahun berangkat dari perhatian pada otoritas al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum (Kazemi-Moussavi, 2011). Namun, beberapa penulis menekankan bahwa perangkat "pembuktian literal" dan pembacaan yang sangat berbasis teks tidak selalu memadai untuk menyelesaikan persoalan yang timbul dari pembacaan tekstual semata (Kazemi-Moussavi, 2011). Karena itulah, dalam sejarah, sebagian ulama klasik menggunakan pendekatan lain—seperti pertimbangan tujuan-tujuan lebih tinggi hukum (maqāṣid) dan prioritas (awlawiyyāt)—untuk menyesuaikan penerapan hukum dengan keragaman situasi (Ishak, 2018; Kazemi-Moussavi, 2011).

Sejumlah literatur juga menegaskan adanya dinamika hubungan maqāṣid dan uṣūl al-fiqh: sebagian karya menyebut maqāṣid sempat termarginalkan dalam teori uṣūl—misalnya, tidak banyak dibahas dalam sebagian kitab uṣūl awal—tetapi pada saat yang sama asumsi "kepurposifan hukum" sering hadir secara imanen dalam praktik fiqh ketika merumuskan kaidah rinci (Aslati et al., 2024; Kamali, 2022). Fadel, misalnya, membedakan kontroversi posisi maṣlaḥah/maqāṣid dalam teologi dan uṣūl al-fiqh dari kenyataan bahwa dalam fiqh substantif para fuqahā' kerap mengandaikan rasionalitas tujuan hukum dan orientasinya pada kesejahteraan manusia (Aslati et al., 2024).

________________________________________

5. Kerangka Metodologis Tafsir Teleologis (Maqāṣid-Oriented Legal Interpretation)

5.1. Prinsip Dasar: Tujuan (Maqāṣid) Menuntun Pembacaan dan Penerapan, Bukan Sekadar Menggantikan Teks

Beberapa rujukan menekankan bahwa maqāṣid merupakan perangkat penting untuk "membaca ulang" dan mengevaluasi pemaknaan teks, termasuk kecenderungan sebagian tafsir yang dinilai terlalu literal sehingga mengabaikan tujuan yang lebih tinggi (Kamali, 2022). Namun, kerangka kehati-hatian juga ditekankan: maqāṣid melengkapi, bukan menggantikan, fiqh dan disiplin uṣūl; dan penetapan norma yang bersifat mengikat (hingga menimbulkan dosa bila dilanggar) menuntut standar pembuktian yang ketat menurut uṣūl (Mufazzal & Chaudhary, 2024). Karena itu, teleologi dalam hukum Islam bekerja sebagai orientasi evaluatif dan pengarah argumentasi, bukan justifikasi bebas yang memutus hubungan dengan dalil dan disiplin inferensial (Diallo & Aziz, 2025).

5.2. Identifikasi Maqāṣid: Teks, Ijtihad, dan Induksi (Istiqrā')

Kamali menjelaskan bahwa maqāṣid dapat diidentifikasi dari al-Qur'an dan hadis baik secara eksplisit maupun melalui isyarat, dan bila teks membuat banyak rujukan yang konvergen pada suatu makna, maka pembacaan gabungan itu dapat menghasilkan pengenalan tujuan melalui induksi (istiqrā') (M. Abdullah, 2020; Kamali, 2017). Dengan demikian, tafsir teleologis bukan sekadar "opini moral" melainkan proses epistemik yang menggabungkan pembacaan nash dan ijtihad yang bertanggung jawab (M. Abdullah, 2020; Kamali, 2017). Pendekatan induktif dalam metodologi mazhab-mazhab juga dibahas sebagai relevan untuk transformasi hukum ekonomi syariah, dengan menempatkan induksi sebagai bagian dari istidlāl/istinbāṭ dalam metodologi fiqh (Hidayat, 2024).

5.3. Instrumen Penalaran Teleologis dalam Uṣūl al-Fiqh: Ta'līl, 'Illah, Qiyās, Istiḥsān, dan Istiṣlāḥ

Kerangka uṣūl menyediakan perangkat untuk mengaitkan hukum dengan rasionalitas sebab ('illah) dan tujuan. Sebagai contoh, pembahasan analogi (qiyās) ditautkan pada prinsip bahwa keberlakuan hukum mengikuti keberadaan 'illah (universal causation), sehingga pemahaman tujuan/rasionalitas larangan—misalnya memabukkan sebagai 'illah larangan khamr—menjadi kunci perluasan hukum ke kasus baru (Alziyadat & Ahmed, 2018; Auda, 2021). Pada saat yang sama, literatur istiḥsān menggambarkan bahwa istiḥsān memberi ruang memilih putusan yang lebih selaras dengan tujuan (maqāṣid) ketika qiyas kaku menghasilkan keluaran yang tidak adil atau tidak praktis (Johari et al., 2023; Kholik & Mustofa, 2023). Literatur reformasi uṣūl di Indonesia juga menegaskan pentingnya pengembangan uṣūl dengan pembuktian yang tetap merujuk maqāṣid sebagai orientasi kemaslahatan manusia (Bakar & Sahman, 2024; Mudawam, 2021).

Dalam konteks fiqh nawāzil (isu-isu baru), mekanisme ijtihad dapat dijelaskan melalui tiga metode (bayānī, ta'līlī, istiṣlāḥī) dan tiga tahapan (taṣawwur al-mas'alah, takyīf fiqhī, taṭbīq al-aḥkām), yang menunjukkan bahwa teleologi melalui istiṣlāḥ dan maqāṣid dapat menjadi bagian dari tahapan sistematis penetapan fatwa kontemporer (Albab & Nurwahidin, 2022; Bahrudin et al., 2020).

5.4. Memperhitungkan Konsekuensi (Ma'ālāt) sebagai Dimensi Teleologis Implementasi

Al-Shāṭibī dikaji sebagai tokoh yang menekankan pentingnya mempertimbangkan ma'ālāt (konsekuensi) dalam penerapan aturan: pada kondisi tertentu, implementasi literal suatu ketentuan dapat gagal mencapai maṣlaḥah atau bahkan bertentangan dengannya (Alziyadat & Ahmed, 2018; Ishak, 2018). Namun, kajian atas prinsip ma'ālāt juga menegaskan batasan penting: pertimbangan konsekuensi ini diterapkan pada tahap implementasi di bawah disiplin maqāṣid, dan bukan untuk membenarkan "amendemen" aturan syariat secara serampangan (Ishak, 2018). Dalam kerangka organisasi/kelembagaan modern, prinsip proyeksi "end results" (ma'ālāt) juga ditautkan dengan kebutuhan menjaga keterkaitan berkelanjutan antara putusan dan tujuan syariah (Alziyadat & Ahmed, 2018; Auda, 2021).

5.5. Menautkan Teks–Konteks–Tujuan: Model Istinbāṭ Moderat

Yūsuf al-Qarḍāwī (sebagaimana direkonstruksi dalam studi istinbāṭ) diringkas menggunakan langkah-langkah yang secara substansial menunjukkan nalar teleologis: (a) meneliti maqāṣid dalam nash sebelum menetapkan hukum, (b) mengaitkan teks dengan teks dan hukum lain, (c) memahami teks dalam bingkai asbāb mikro dan makro, (d) membedakan maqāṣid yang tetap dan sarana yang berubah, serta (e) menyeimbangkan antara hal-hal konstan dan variabel (Ishak, 2018; Yaqin, 2021). Formula ini secara eksplisit menggabungkan teks, konteks, dan tujuan syariat sebagai satu kesatuan kerja interpretif (Mudawam, 2021; Yaqin, 2021).

________________________________________

6. Aplikasi dan Ilustrasi di Indonesia: dari Pesantren hingga Fatwa dan Putusan Pengadilan

6.1. Pesantren dan Manhajī Approach Berbasis Kemaslahatan

Penelitian lapangan tentang Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo menunjukkan bahwa istinbāṭ al-aḥkām dilakukan melalui dua pendekatan: qaulī (menggabungkan teks kitab fiqh dengan al-Qur'an dan hadis) dan manhajī (menelusuri kaidah fiqh/uṣūl berbasis pertimbangan kemaslahatan) (Sulthon et al., 2024). Studi yang sama menautkan moderasi penerapan hukum dengan integrasi nash dan konteks sosial-ekonomi-politik-budaya serta maqāṣid al-sharī'ah (Lohlker, 2021; Sulthon et al., 2024). Konfigurasi ini memperlihatkan bentuk konkret tafsir/penalaran teleologis: bunyi teks dan otoritas mazhab tetap dirujuk, tetapi penetapan akhirnya diproyeksikan pada tujuan kemaslahatan dalam realitas masyarakat (Alziyadat & Ahmed, 2018; Sulthon et al., 2024).

6.2. Fatwa MUI dan Perangkat Istiṣlāḥ: Maqāṣid dalam Ijtihad Jamā'ī dan Fiqh Nawāzil

Studi tentang Komisi Fatwa MUI (Lampung) menegaskan bahwa fatwa MUI tidak hanya bersandar pada al-Qur'an dan hadis, tetapi juga menggunakan dalil lain secara proporsional seperti ijmā', qiyās, istiḥsān, maṣlaḥah mursalah, sadd al-dharī'ah, serta maqāṣid al-sharī'ah (Albab & Nurwahidin, 2022; Bahrudin et al., 2020). Pada level metodologi, ijtihad kolektif (ijtihād jamā'ī) menuntut kompetensi ulama, termasuk pengetahuan maqāṣid, agar putusan pada masalah yang tidak eksplisit dalam teks tetap tepat dan menghadirkan kemaslahatan (Bahrudin et al., 2020; Mudawam, 2021). Kerangka fiqh nawāzil yang memformulasikan tahapan problem-mapping hingga penerapan hukum juga memperlihatkan bahwa istiṣlāḥ dan maqāṣid dapat dioperasionalkan sebagai bagian prosedural penetapan hukum pada situasi krisis—misalnya pandemi (Albab & Nurwahidin, 2022).

6.3. Hukum Keluarga dan Sains: Penetapan Nasab melalui DNA sebagai Ijtihad Teleologis

Kajian tentang penyelesaian isu kontemporer hukum keluarga mengajukan bahwa ijtihad kontemporer memerlukan penggabungan sains dan maqāṣid al-sharī'ah, misalnya untuk menjawab problem perlindungan hak anak di luar nikah melalui pembuktian DNA (Aslati et al., 2024). Di sini, maqāṣid berfungsi sebagai kerangka tujuan—misalnya menjaga keturunan/progeny—yang memungkinkan penalaran hukum berdialektika dengan perkembangan ilmu pengetahuan (Aslati et al., 2024; Jahar et al., 2021). Klaim bahwa pemahaman maqāṣid merupakan prasyarat ijtihad untuk menghadapi tantangan kehidupan yang terus berkembang juga ditegaskan dalam literatur yang sama (Aslati et al., 2024; Bahrudin et al., 2020).

6.4. Putusan Pengadilan Agama dan Kebijakan: Maqāṣid sebagai Parameter "Kemanfaatan yang Lebih Besar"

Dalam kajian putusan cerai di Pengadilan Agama, maqāṣid sharī'ah dipakai untuk membaca tujuan putusan hakim—misalnya pemeliharaan jiwa, keturunan, harta, dan agama—serta menunjukkan bahwa putusan dapat diberikan bila membawa kemanfaatan lebih besar bagi pihak terkait dan tidak bertentangan dengan maqāṣid (Nizar, 2021; Nur et al., 2020). Dalam ranah kebijakan, kajian mengenai perubahan standar usia minimum perkawinan melalui putusan Mahkamah Konstitusi dibaca dengan "dimensi teleologis" yang dinilai selaras dengan maqāṣid—misalnya perlindungan jiwa, harta, dan kehormatan (Maliki et al., 2022; Sulthon et al., 2024). Ilustrasi ini menunjukkan bagaimana argumentasi tujuan dapat hadir dalam pertimbangan yudisial/konstitusional tanpa meniadakan perdebatan interpretif mengenai dasar teks dan kerangka normatifnya (F. Abdullah et al., 2023).

________________________________________

7. Batasan, Kritik, dan Kehati-hatian: Teleologi Bukan Utilitarianisme Bebas dan Bukan "Pengganti" Teks

7.1. Kontroversi Maṣlaḥah/Maqāṣid dan Risiko Reduksi menjadi Utilitas

Fadel menegaskan adanya kontroversi historis tentang kedudukan maṣlaḥah dan maqāṣid dalam teologi dan uṣūl al-fiqh, termasuk fakta bahwa sebagian tokoh besar uṣūl menolak menjadikan maṣlaḥah sebagai "sumber hukum" (Aslati et al., 2024; Kamali, 2011). Kontroversi lain datang dari kritik bahwa penggunaan maṣlaḥah/maqāṣid secara ubiquitous dapat disalahpahami sebagai utilitarianisme; karena itu Fadel mengusulkan pemahaman maṣlaḥah sebagai flourishing (kemekaran/kehidupan baik) ketimbang sekadar utilitas (Aslati et al., 2024; Mufazzal & Chaudhary, 2024). Studi komparatif tentang utilitarianisme dan maṣlaḥah juga menegaskan kemiripan dalam orientasi pada kesejahteraan manusia, tetapi menekankan perbedaan epistemik-aksiologis, termasuk keterikatan maṣlaḥah pada maqāṣid yang dianggap melampaui materialitas dan mengaitkan dimensi akhirat (Mufazzal & Chaudhary, 2024; Nur, 2020).

7.2. Kebutuhan Guardrails Uṣūl: Maqāṣid sebagai Suplemen yang Terdisiplinkan

Literatur bioetika Islam memperingatkan bahwa penerjemahan maqāṣid ke idiom moral generik—misalnya "keadilan/rights" secara tak terkualifikasi—berisiko menghilangkan disiplin definisional, karena kontur kulliyyāt ditentukan melalui hermeneutika uṣūl, bukan oleh preferensi sensibilities kontemporer yang tidak terkendali (F. Abdullah et al., 2023; Irfan et al., 2025). Peringatan metodologis lain menyatakan bahwa ketika maqāṣid bergerak dari teori ke pedoman normatif, sering tidak jelas apakah hasilnya sekadar rekomendasi atau kewajiban yang mengandung dosa bila dilanggar; dan uṣūl membatasi wilayah kewajiban ini dengan standar pembuktian yang tinggi (Irfan et al., 2025; Lokman et al., 2024). Kritik terhadap praktik fatwa kontemporer di bidang keuangan juga menegaskan bahwa tidak cukup "mengaitkan" isu pada maqāṣid semata, karena diskursus maqāṣid dapat mengandung ambiguitas dan membuka peluang penyalahgunaan (F. Abdullah et al., 2023; Diallo & Aziz, 2025).

7.3. Maqāṣid Tidak Otomatis Menghasilkan "Rincian Hukum": Perlunya Jembatan Operasional

Kamali menekankan bahwa maqāṣid mengekspresikan nilai dan tujuan, namun sering tidak menyediakan rumusan aḥkām rinci yang siap diterapkan; karena itu dalam implementasi, fiqh konvensional tetap dominan dipakai sementara maqāṣid berfungsi sebagai perangkat evaluasi dan pengarah (M. Abdullah, 2020; Kamali, 2022). Oleh karena itu, tafsir teleologis yang bertanggung jawab memerlukan pengoperasian maqāṣid melalui perangkat penalaran fiqh/uṣūl—misalnya qiyās, ta'līl, kaidah fiqh, pertimbangan ma'ālāt, dan tahapan istinbāṭ—agar orientasi tujuan menjadi prosedural dan dapat dipertanggungjawabkan (Albab & Nurwahidin, 2022; Auda, 2021).

________________________________________

8. Sintesis: Rumusan Operasional Tafsir Teleologis menurut Hukum Islam

Berdasarkan sintesis rujukan di atas, "tafsir teleologis" dalam hukum Islam dapat dirumuskan sebagai metode penafsiran/istinbāṭ yang:

1. Menetapkan tujuan syariat (maqāṣid) sebagai orientasi penemuan dan penerapan hukum, dengan maqāṣid dipahami sebagai tujuan pemberlakuan aturan dan rujukan utama dinamisasi fiqh (Kamali, 2017; Nur et al., 2020).

2. Mengidentifikasi tujuan secara metodologis melalui nash dan ijtihad, termasuk induksi (istiqrā') atas himpunan petunjuk teks (Hidayat, 2024; Kamali, 2017).

3. Mengoperasionalkan tujuan melalui perangkat uṣūl al-fiqh (ta'līl/'illah, qiyās, istiḥsān, istiṣlāḥ, kaidah fiqh), sehingga teleologi tidak jatuh pada preferensi moral tanpa disiplin (Auda, 2021; Kholik & Mustofa, 2023).

4. Memperhitungkan konteks dan konsekuensi (ma'ālāt) dalam tahap implementasi di bawah disiplin maqāṣid, bukan untuk merombak syariat secara bebas (Irfan et al., 2025; Ishak, 2018).

5. Menjaga batas epistemik-aksiologis agar maṣlaḥah/maqāṣid tidak direduksi menjadi utilitas atau dijadikan justifikasi yang ambigu; maqāṣid harus menjadi suplemen yang melengkapi fiqh dan uṣūl, bukan menggantikannya (Aslati et al., 2024; Diallo & Aziz, 2025).

Dalam pengertian ini, tafsir teleologis memang "tidak terbatas pada bunyi harfiah teks", tetapi tetap berakar pada nash dan metodologi serta bekerja untuk memastikan bahwa penerapan hukum bergerak menuju kemaslahatan yang merupakan tujuan syariat (Bahrudin et al., 2020; Mudawam, 2021).

________________________________________

9. Penutup

Kajian ini menunjukkan bahwa tafsir teleologis dalam hukum Islam merupakan pendekatan yang kaya secara metodologis dan relevan secara praktis. Ia bukan sekadar wacana intelektual, melainkan telah dan terus diimplementasikan dalam berbagai level penerapan hukum Islam—dari pesantren hingga lembaga fatwa, dan dari pengadilan agama hingga kebijakan konstitusional. Kekuatan pendekatan ini terletak pada kemampuannya mengintegrasikan antara kesetiaan pada teks wahyu dengan responsivitas terhadap kebutuhan manusia yang terus berkembang.

Namun demikian, kajian ini juga menegaskan bahwa tafsir teleologis yang bertanggung jawab mensyaratkan disiplin metodologis yang ketat. Maqāṣid bukan lisensi untuk menafsirkan hukum secara bebas demi tujuan apapun yang dianggap baik, melainkan sebuah orientasi evaluatif yang harus dioperasionalkan melalui perangkat-perangkat uṣūl al-fiqh yang telah teruji. Dengan demikian, pengembangan tafsir teleologis yang otentik menuntut penguasaan mendalam atas tradisi fiqh dan uṣūl, sekaligus keterbukaan intelektual terhadap konteks dan tantangan zaman.

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, A. B. (2014). An Analysis of Islamic Jurisprudence (Fiqh) as Applied Islamic Ethics. Icr Journal, 5(2), 183–203. https://doi.org/10.52282/icr.v5i2.402

Abdullah, F., Putri, N. A., & Salhein, Y. (2023). Revisiting 'Iddah: A Critical Analysis of Gender Equality in Indonesian Feminist Islamic Legal Discourse. Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 22(2), 275. https://doi.org/10.31958/juris.v22i2.10320

Abdullah, M. (2020). Reflection of Maqāṣid al-Sharī'ah in the classical Fiqh al-Awqāf. Islamic Economic Studies, 27(2), 79–90. https://doi.org/10.1108/ies-06-2019-0011

Albab, M. U., & Nurwahidin, N. (2022). Methods and Stages of Ijtihad in Fiqh Nawazil: Correlation and Implementation in Fatwa of the Indonesia Ulama Council Related to Covid-19. Al Hurriyah Jurnal Hukum Islam, 7(1), 1. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v7i1.5482

Alziyadat, N., & Ahmed, H. (2018). Ethical decision-making in Islamic financial institutions in light of Maqasid Al-Sharia: A conceptual framework. Thunderbird International Business Review, 61(5), 707–718. https://doi.org/10.1002/tie.22025

Applying Dworkin's Legal Philosophy contra Islamist Ideology. (2017). Journal of Law and Jurisprudence. https://doi.org/10.14324/111.2052-1871.080

Aslati, Agustar, A., Silawati, Arisman, A., & Arafah, S. N. (2024). Utilizing Science and Maqāṣid al-Sharī'ah in Resolving Contemporary Issues of Islamic Family Law. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 17–36. https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10571

Auda, J. (2021). Maqasid Methodology for Re-Envisioning Islamic Higher Education. Journal of Contemporary Maqasid Studies, 1(1), 31–58. https://doi.org/10.52100/jcms.v1i1.58

Bahrudin, Moh., Suryanto, T., & Aslam, M. M. B. M. (2020). The Implementation of Ijtihād Jamā'iy in MUI's Fatwa Commission. Walisongo Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 28(2), 125–144. https://doi.org/10.21580/ws.28.2.6293

Bakar, A. A., & Sahman, S. (2024). The Renewing of Usul al-Fiqh: Challenges, Limitations and Future Directions. Indonesian Journal of Islamic Economic Law, 1(2), 105–122. https://doi.org/10.23917/ijoel.v1i2.5334

Diallo, A., & Aziz, A. B. Hj. A. (2025). Cryptocurrencies and Zakat Applicability: An Analysis of the Fatwa Genre. Sprin Journal of Arts Humanities and Social Sciences, 4(1), 34–42. https://doi.org/10.55559/sjahss.v4i1.468

Hidayat, E. (2024). Induction and Its Relevance to the Transformation of Sharia Economic Law in Indonesia: A Study of Four Madhhabs. Ulul Albab Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam, 7(1), 71. https://doi.org/10.30659/jua.v7i1.28692

Irfan, B., Kazi, A., Nawaz, I., Tarab, B., Abbasian, H., & Padela, A. I. (2025). Considering Homeomorphic Equivalency in Engaging Islamic and Global Bioethical Traditions. Bioethics, 40(1), 138–140. https://doi.org/10.1111/bioe.70065

Ishak, M. S. I. (2018). The Principle of Considering Ma'alat in Islamic Rules: Do Ends Justify Means? International Journal of Islamic Thought, 14(1), 52–59. https://doi.org/10.24035/ijit.14.2018.005

Jahar, A. S., Lubis, A., & Fahri, M. (2021). The Use of Maqasid al-Sharia in Maritime and National Resilience Context. Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 21(1), 97–110. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v21i1.657

Johari, J., Maghfirah, M., Maulidizen, A., & Rizapoor, H. (2023). Istiḥsān Method and Its Relevance to Islamic Law Reform: Content Analysis of Fatwa of Majelis Ulama Indonesia on Corneal Transplant. De Jure Jurnal Hukum Dan Syar'iah, 15(1), 1–20. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i1.18442

Kamali, M. H. (2011). Maqasid Al-Shari'ah and Ijtihad as Instruments of Civilisational Renewal: A Methodological Perspective. Icr Journal, 2(2), 245–271. https://doi.org/10.52282/icr.v2i2.647

Kamali, M. H. (2017). Actualisation (Taf'il) of the Higher Purposes (Maqasid) of Shari'ah. Icr Journal, 8(3), 295–321. https://doi.org/10.52282/icr.v8i3.177

Kamali, M. H. (2022). History and Jurisprudence of the Maqāṣid. American Journal of Islam and Society, 38(3–4), 8–34. https://doi.org/10.35632/ajis.v38i3-4.3110

Kazemi-Moussavi, A. (2011). Rethinking Islamic Legal Methodology with Reference to Maqasid al-Shari'ah. Icr Journal, 2(2), 272–284. https://doi.org/10.52282/icr.v2i2.648

Kholik, A., & Mustofa, M. (2023). Istihsan: Interconnection of Traditional and Contemporary Thought. Al-Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan, 5(2), 181–190. https://doi.org/10.30863/as-hki.v5i2.5500

Lohlker, R. (2021). Fiqh Reconsidered: Indigenization and Universalization of Islamic Law in Indonesia. Interdisciplinary Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society, 7(1), 188–208. https://doi.org/10.30965/23642807-bja10011

Lokman, M. A. A., Fadzil, M., Raffar, I. N. A. Z., & Razak, M. I. A. (2024). A Critical Analysis of Science and Technology's Impact on The Re-Evaluation of Iddah from Al-Talil Bi Al Hikmah Perspective. Information Management and Business Review, 16(3(I)S), 1146–1155. https://doi.org/10.22610/imbr.v16i3(i)s.4230

Maliki, M. A. A., Muslimin, J., & Asmawi, A. (2022). Equality of Rights and Courts: Constitutional-Based Arguments on the Fixed-Standard of Minimum Age for Marriage in Lights of Maqāshid al-Syarīah. Mazahib, 20(2), 285–320. https://doi.org/10.21093/mj.v20i2.3645

Mudawam, S. (2021). The Uṣūl al-Fiqh Approach on the Understanding of Islamic Law in Contemporary Era: Source and Contextualization. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 55(2), 315. https://doi.org/10.14421/ajish.v55i2.1004

Mufazzal, M. A., & Chaudhary, N. F. (2024). From apocalypticism to eschatology: A comparative analysis of western "Utilitarianism" and Islamic "Maṣlaḥah." Ijish (International Journal of Islamic Studies and Humanities), 7(1), 45–65. https://doi.org/10.26555/ijish.v7i1.9705

Muslimin, J. (2019). Logics, Objectives and Sociological Sides of Islamic Law. Al-Ulum, 19(1), 129–150. https://doi.org/10.30603/au.v19i1.729

Nizar, M. C. (2021). The Religious Court's Decisions on Divorce: A Maqāṣid Sharīʿa Perspective. Ulumuna, 24(2), 398–416. https://doi.org/10.20414/ujis.v24i2.408

Nur, I. (2020). Reformulating The Concept of Maslahah: From A Textual Confinement Towards A Logic Determination. Justicia Islamica, 17(1), 73–91. https://doi.org/10.21154/justicia.v17i1.1807

Nur, I., A'dam, S., & Muttaqien, M. N. (2020). Maqāṣid Al-Sharī'at: The Main Reference and Ethical-Spiritual Foundation for the Dynamization Process of Islamic Law. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 20(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.18333

Sulthon, M., Syafi'i, I., & Nizami, A. G. (2024). Contemporary Fiqh in Indonesia: The Dynamics of Istinbat al-Aḥkām at Ma'had Aly Salafiyah Shafi'iyah Sukorejo Situbondo. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 24(1), 119–134. https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.32174

Yaqin, A. (2021). Yūsuf Al-Qarḍāwī's Istinbāṭ Method and Its Implementation in the Moderation of Islamic Law. Al-Ahkam, 31(1), 109–140. https://doi.org/10.21580/ahkam.2021.31.1.7075