01729 - Tafsir Sistematis dalam Hukum Islam Indonesia: Kajian Metodologi Penemuan Hukum dan Relevansinya bagi Interpretasi Norma Perundang-undangan

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep tafsir sistematis sebagai metode penemuan hukum dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Tafsir sistematis dipahami sebagai metode penafsiran suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya pada ketentuan lain dalam satu sistem hukum yang utuh. Dengan menggunakan pendekatan normatif-analitis terhadap literatur penemuan hukum dan kajian hukum Islam Indonesia, artikel ini menunjukkan bahwa metode ini relevan secara metodologis untuk membaca keterkaitan antara norma syariah yang telah terpositivisasi—seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)—dengan perangkat hukum nasional lainnya. Kajian ini juga memperlihatkan paralel metodologis antara interpretasi sistematis dalam hukum positif dengan pendekatan holistik dalam ushul fiqh dan maqāṣid berbasis sistem. Temuan menunjukkan bahwa efektivitas tafsir sistematis dalam praktik dipengaruhi oleh perdebatan tentang kedudukan formil KHI serta tensi antara fiqh sebagai living law dan hukum negara sebagai sistem norma tertulis.

Kata kunci: tafsir sistematis, penemuan hukum, hukum Islam Indonesia, KHI, ushul fiqh, maqāṣid

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of systematic interpretation as a method of legal discovery (rechtsvinding) within the context of Islamic law in Indonesia. Systematic interpretation is understood as a method of construing a legal provision by connecting it to other provisions within a coherent legal system. Employing a normative-analytical approach to legal discovery literature and Indonesian Islamic law studies, the article demonstrates that this method is methodologically relevant for reading the interconnection between positivized Shari'a norms—such as the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI)—and other national legal instruments. The study also reveals a methodological parallel between systematic interpretation in positive law and the holistic approach found in uṣūl al-fiqh and systems-based maqāṣid. Findings indicate that the effectiveness of systematic interpretation in practice is influenced by debates over KHI's formal legal status and the tension between fiqh as living law and state law as a written normative system.

Keywords: systematic interpretation, legal discovery, Indonesian Islamic law, KHI, uṣūl al-fiqh, maqāṣid

________________________________________

I. Pendahuluan

Dalam metodologi penemuan hukum (rechtsvinding) yang digunakan hakim, interpretasi sistematis dipahami sebagai metode menafsirkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya pada ketentuan lain, baik dalam peraturan yang sama maupun dalam keseluruhan sistem hukum/peraturan yang terkait, sehingga makna suatu norma tidak dibaca secara terpisah dari bangunan hukum yang utuh (Jauhari et al., 2023; Mufid, 2020). Prinsip dasarnya ialah bahwa peraturan perundang-undangan suatu negara merupakan suatu sistem yang utuh, sehingga penafsiran satu ketentuan harus diselaraskan dengan ketentuan lain agar tidak "keluar" atau menyimpang dari sistem hukum yang berlaku (Jauhari et al., 2023; Ramadhani & Nahrowi, 2023).

Dalam perspektif hukum Islam, penting dibedakan antara syariah (wahyu/ketentuan Ilahi) dengan fiqh dan produk-produk pemikiran hukum (hasil interpretasi manusia) (Laksana, 2022; Toni, 2018). Sejumlah tulisan menegaskan bahwa fiqh merupakan hasil pemahaman/interpretasi terhadap wahyu dan karenanya bersifat dinamis dalam merespons perubahan sosial-budaya (Laksana, 2022; Toni, 2018). Dengan pembedaan ini, "tafsir sistematis" dalam praktik negara-bangsa—khususnya Indonesia—terutama bekerja pada ranah aturan positif (qanun/perundang-undangan) dan ranah produk pemikiran hukum (fiqh, fatwa, tafsir) yang memang meniscayakan kerja interpretasi (Mujaddidi, 2020).

________________________________________

II. Landasan Epistemik: Mengapa Interpretasi Sistematis Diperlukan

2.1. Kebutuhan karena Norma Bisa Tidak Jelas/Multitafsir

Dalam penemuan hukum, interpretasi diperlukan ketika norma perundang-undangan tidak jelas, ambigu, atau kabur (vague normen), sedangkan konstruksi hukum digunakan ketika terdapat kekosongan hukum (Jauhari et al., 2023). Dalam konteks demikian, interpretasi sistematis menjadi salah satu teknik untuk mengurangi ketidakjelasan dengan menempatkan norma dalam jejaring norma lain yang relevan di dalam sistem hukum (Jauhari et al., 2023; Mufid, 2020; Ramadhani & Nahrowi, 2023).

2.2. Kebutuhan Menjaga Koherensi Sistem Hukum (Kepastian dan Konsistensi)

Interpretasi sistematis secara eksplisit menuntut koherensi: penafsiran sebuah pasal dilakukan dengan mengaitkannya dengan pasal lain dan/atau peraturan lain agar tidak bertentangan dengan sistem hukum yang utuh (Jauhari et al., 2023; Ramadhani & Nahrowi, 2023). Dalam kerangka yang lebih umum tentang kepastian hukum, konsistensi norma antarperaturan pada suatu subjek tertentu dipandang sebagai syarat kepastian (tidak saling bertentangan). Karena itu, interpretasi sistematis berfungsi sebagai mekanisme pembacaan yang memeriksa keterkaitan dan konsistensi antarnorma dalam satu sistem (Jauhari et al., 2023).

2.3. Relevansi Khas dalam Konteks Indonesia: Pluralitas dan Positivisasi Hukum Islam

Beberapa sumber menegaskan bahwa di Indonesia terdapat pluralitas sistem hukum pada bidang-bidang tertentu—misalnya kewarisan—seperti adanya hukum waris Islam, hukum waris Barat, dan hukum waris adat, yang dapat memicu persengketaan (Wahyu et al., 2024). Pada saat yang sama, Indonesia melakukan kodifikasi/kompilasi sebagian hukum Islam—misalnya KHI dan Undang-Undang Perkawinan—sebagai rujukan lembaga peradilan agama (Mujaddidi, 2020; Wahyu et al., 2024). Dalam ruang yang plural dan terpositivisasi ini, kebutuhan interpretasi sistematis menguat karena penafsir kerap harus mengaitkan norma-norma yang berasal dari beragam perangkat (UU, PP, KHI, putusan pengadilan) di dalam satu sistem hukum nasional (Jauhari et al., 2023; Mujaddidi, 2020; Islamiyati, 2017).

________________________________________

III. Definisi Operasional: Apa yang Dilakukan dalam "Tafsir Sistematis"

Berdasarkan definisi yang berulang dalam literatur penemuan hukum, tafsir/interpretasi sistematis mencakup operasi pokok berikut.

Pertama, menghubungkan norma dengan norma lain dalam satu peraturan: penafsiran sebuah pasal dilakukan dengan menilik susunan dan bunyi pasal-pasal lain dalam undang-undang yang sama (Jauhari et al., 2023; Mufid, 2020).

Kedua, menghubungkan norma dengan peraturan lain yang relevan: penafsiran dilakukan dengan mengaitkan satu peraturan dengan peraturan lain/seluruh sistem hukum yang terkait (Jauhari et al., 2023; Mufid, 2020).

Ketiga, menjaga agar hasil tafsir tidak menyimpang dari sistem hukum: interpretasi sistematis melarang penafsir menafsirkan ketentuan dengan cara yang keluar dari bangunan sistem hukum negara (Jauhari et al., 2023; Ramadhani & Nahrowi, 2023).

Keempat, menempatkan tafsir sebagai teknik hukum yang bekerja pada "hukum itu sendiri": salah satu uraian menyatakan bahwa interpretasi sistematis merupakan metode penafsiran hukum yang "murni" karena objek dan alat tafsirnya adalah undang-undang/hukum itu sendiri—berbeda dari penafsiran gramatikal yang dalam praktik dapat melibatkan ahli bahasa (Ramadhani & Nahrowi, 2023).

Secara metodologis, interpretasi sistematis juga dipahami sebagai salah satu dari banyak metode interpretasi yang dikenal dalam penemuan hukum—misalnya gramatikal, historis, sosiologis/teleologis, otentik/resmi—dan ia dapat dipakai berdampingan dengan metode lain sesuai kebutuhan perkara (Jauhari et al., 2023; Ramadhani & Nahrowi, 2023).

________________________________________

IV. Hubungan Tafsir Sistematis dengan Metodologi Hukum Islam (Ushul Fiqh dan Maqāṣid)

4.1. Fiqh Dinilai Dinamis bila Dikaji dengan Kerangka Metodologis-Sistematis

Dalam diskursus fiqh, terdapat penegasan bahwa fiqh akan tetap up to date dan dinamis jika dikaji menggunakan perspektif metodologis-sistematis dalam kerangka ushul al-fiqh (Laksana, 2022). Ushul fiqh sendiri dikenali sebagai perangkat metodologis yang menyediakan cara-cara istinbath/penemuan hukum, termasuk metode-metode seperti ijmā', qiyās, istihsān, istislāh/maṣlaḥah mursalah, istishāb, dan 'urf (Laksana, 2022; Mujaddidi, 2020).

4.2. Kebutuhan Pembacaan Holistik dan Keterkaitan (Interrelatedness) dalam Maqāṣid Berbasis Sistem

Sejumlah rujukan yang membahas pendekatan sistem—khususnya melalui gagasan Jasser Auda—menekankan enam fitur: kognitif, holistik/wholeness, keterbukaan, hierarki yang saling terkait (interrelated hierarchy), multidimensionalitas, dan purposefulness (orientasi tujuan/maqāṣid) (Budiman, 2014). Walaupun pembahasan ini berangkat dari maqāṣid dan filsafat sistem, ciri-ciri tersebut memperkuat rasionalitas "tafsir sistematis" karena sama-sama menolak pembacaan parsial-atomistik dan menuntut keterkaitan antarbagian dalam suatu sistem hukum/teks (Budiman, 2014).

4.3. Tafsir Tematik (Mauḍū'ī) sebagai Contoh Kerja "Sistematis" pada Level Nash

Dalam pembacaan al-Qur'an, disebutkan bahwa salah satu cara berpikir holistik adalah tafsir tematik (mauḍū'ī): menghimpun semua ayat tentang suatu tema, lalu menganalisisnya dengan mengaitkan yang umum dengan yang khusus, yang mutlak dengan yang muqayyad, dan seterusnya. Literatur maqāṣid berbasis sistem juga mengaitkan kedekatan tafsir tematik dengan tafsir berbasis maqāṣid yang holistik (Budiman, 2014). Dengan demikian, "kesistematisan" pada level nash (tafsir tematik/holistik) menjadi paralel metodologis bagi "interpretasi sistematis" pada level perundang-undangan, meski objeknya berbeda—teks wahyu versus teks hukum positif (Budiman, 2014).

________________________________________

V. Contoh Penerapan dalam Isu-Isu Hukum Keluarga Islam di Indonesia

5.1. Perkawinan Beda Agama: Mengaitkan UU Perkawinan, Putusan MK, dan Teknik Interpretasi

Satu studi kasus menilai bahwa hakim Pengadilan Negeri Surabaya menggunakan interpretasi sistematis (dan interpretasi autentik) dalam pertimbangan formil, tetapi melewatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang disebut memiliki eksistensi lebih kuat serta bersifat final sehingga berimplikasi pada hasil penetapan yang tetap mengizinkan perkawinan beda agama (Maksum, 2014). Kajian lain mengenai Putusan MK No. 68/PUU/XII/2014 menegaskan bahwa putusan tersebut membuat tujuan pemohon untuk memperoleh legitimasi hukum perkawinan beda agama tidak tercapai, dan putusan MK dipahami mampu mengkorelasikan hubungan hukum agama dan negara secara harmonis melalui penafsiran pasal UU Perkawinan secara konstitusional (Rahman & Anam, 2020). Kedua uraian ini memperlihatkan fungsi interpretasi sistematis sebagai mekanisme pengaitan antarsumber dalam satu sistem—UU dan putusan MK—sekaligus menunjukkan risiko ketika "keterkaitan sistem" tidak dibaca secara lengkap (Maksum, 2014; Rahman & Anam, 2020).

5.2. Pencatatan Perkawinan: Penafsiran Pasal dalam UU Harus Dikaitkan dengan Pasal Lain dan Regulasi Turunan

Kajian tentang pencatatan nikah menegaskan bahwa kewajiban pencatatan telah diatur di Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 dan dirinci lebih lanjut dalam PP No. 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam. Dalam kajian lain, persoalan pencatatan perkawinan dianalisis sebagai bentuk dualisme/multi-interpretasi, dan ditunjukkan bahwa ketika Pasal 2 UU Perkawinan dipahami dengan cara diinduksikan/dihubungkan dengan pasal-pasal lain dalam UU yang sama dan dengan perundang-undangan lain yang pernah berlaku, muncul ketidaksesuaian/konsepsi dualis yang memunculkan dilema mengenai status pencatatan (Islamiyati, 2017). Secara metodologis, dua sumber ini menegaskan secara langsung praktik "tafsir sistematis": mengaitkan ketentuan (Pasal 2) dengan ketentuan lain dan regulasi lain dalam satu sistem untuk memperoleh makna normatif yang koheren (Islamiyati, 2017).

5.3. KHI sebagai Teks Berformat Perundang-undangan: Konsekuensi bagi Tafsir Sistematis

KHI dipahami sebagai produk kodifikasi/kompilasi hukum Islam Indonesia yang dipakai oleh peradilan agama bersama UU Perkawinan (Mujaddidi, 2020). Pada level bentuk, KHI disebut disusun secara sistematis dengan berpedoman pada teknik-teknik yang biasa digunakan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia (Umah & Sadari, 2022). Pada saat yang sama, KHI juga dipaparkan sebagai rangkuman pendapat fiqh yang disusun teratur dan sistematis seperti kitab undang-undang, serta diberlakukan melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 (Wahyu et al., 2024). Karakter legal drafting dan sistematika KHI ini memperkuat kebutuhan interpretasi sistematis: penafsiran pasal-pasal KHI dipertanggungjawabkan melalui keterkaitannya dengan struktur pasal lain dalam KHI dan keterhubungannya dengan perangkat hukum nasional lain (Mujaddidi, 2020; Wahyu et al., 2024).

5.4. Disparitas Putusan dan Status KHI: Implikasi Praktis bagi Tafsir Sistematis

Terdapat kajian yang menjelaskan bahwa penerbitan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI diharapkan menyatukan perbedaan mazhab agar produk hakim lebih seragam, tetapi pada praktiknya sebagian hakim memandang KHI bukan sumber hukum formil yang mengikat sehingga disparitas putusan tetap terjadi. Dalam konteks seperti ini, interpretasi sistematis tetap relevan sebagai teknik penyelarasan norma dalam satu sistem, namun efektivitasnya dapat dipengaruhi oleh perdebatan tentang kedudukan formil KHI dalam sistem sumber hukum (Wahyu et al., 2024).

________________________________________

VI. Contoh Penerapan pada Bidang Lain

Pada isu ujaran kebencian, disebutkan bahwa penafsiran sistematis/logis dilakukan dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan yang satu dengan keseluruhan sistem hukum, dan penafsiran sistematis-logis dapat dilakukan dengan mengaitkan berbagai peraturan serta putusan yang sudah ada (Ramadhani & Nahrowi, 2023). Uraian ini menegaskan karakter metode: ia bekerja lintas norma yang saling terkait dalam sistem, terutama ketika suatu istilah/ketentuan memunculkan multitafsir (Ramadhani & Nahrowi, 2023).

________________________________________

VII. Catatan Kritis: Ketegangan antara Fiqh (Living Law) dan Hukum Negara dalam Praktik

Penelitian lapangan pada penghulu KUA di Ternate dan Tidore menunjukkan bahwa dalam menghadapi otoritas hukum—misalnya wali nikah, masa 'iddah, kawin hamil—penghulu "pada umumnya" menggunakan pertimbangan fiqh dibanding hukum negara seperti KHI, dengan alasan perundang-undangan formal (seperti KHI) tidak memiliki sifat negosiasi dan bersifat final; sementara alternatif pertimbangan untuk meminimalkan mudarat dan mengambil maslahat diambil dari dalil-dalil fiqh. Temuan ini menunjukkan bahwa, dalam praktik, "kesisteman" yang diacu penafsir bisa berporos pada sistem hukum negara atau pada sistem argumentasi fiqh, dan pilihan ini dapat memengaruhi hasil tafsir serta relasi antara hukum formal dan hukum yang hidup (Mujaddidi, 2020).

________________________________________

VIII. Kesimpulan

Berdasarkan literatur penemuan hukum dan kajian hukum Islam di Indonesia, tafsir/interpretasi sistematis dapat dirumuskan sebagai metode penafsiran hukum yang menempatkan satu ketentuan dalam jejaring ketentuan lain—dalam peraturan yang sama maupun peraturan lain—karena peraturan perundang-undangan dipandang sebagai sistem yang utuh (Jauhari et al., 2023; Mufid, 2020). Dalam konteks hukum Islam di Indonesia—yang mengalami positivisasi melalui UU dan KHI—metode ini menjadi penting untuk membaca hubungan antara norma syariah yang ditransformasikan ke peraturan, norma fiqh sebagai hasil interpretasi, dan perangkat hukum nasional yang saling terkait, termasuk putusan lembaga peradilan seperti MK (Maksum, 2014; Mujaddidi, 2020; Rahman & Anam, 2020; Wahyu et al., 2024). Pada saat yang sama, diskursus ushul fiqh dan maqāṣid berbasis sistem menegaskan urgensi pembacaan holistik, keterkaitan, dan orientasi tujuan yang secara metodologis sejalan dengan cita "kesistematisan" dalam interpretasi, meskipun objek dan rezim normanya berbeda—nash versus perundang-undangan (Budiman, 2014).

________________________________________

Daftar Pustaka

Budiman, A. (2014). Penemuan hukum dalam putusan Mahkamah Agung dan relevansinya bagi pengembangan hukum Islam Indonesia. Al-Ahkam, 24(1), 1. https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.1.129

Islamiyati, I. (2017). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU/XII/2014 kaitannya dengan nikah beda agama menurut hukum Islam di Indonesia. Al-Ahkam, 27(2), 157. https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.2.1572

Jauhari, N., Suraiya, R., Chodir, F., & Naimah, F. U. (2023). Kewarisan anak angkat perspektif maqasid al-Qur'an: Upaya unifikasi hukum nasional dalam perlindungan hak anak korban kehilangan orang tua pada pandemi Covid-19. Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 8(2), 225–251. https://doi.org/10.31538/adlh.v8i2.4388

Laksana, E. N. (2022). Kewajiban pencatatan nikah dalam tinjauan qiyas dan kepastian hukum. Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 7(2), 355–376. https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2642

Maksum, Moh. A. (2014). Egalitarianisme fiqh muamalah dalam sistem ekonomi Islam. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 7(1), 232. https://doi.org/10.15642/islamica.2012.7.1.232-247

Mufid, A. (2020). Gender analysis in contemporary Islamic discourse: Integration of methodology approach. Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram, 12(1), 71–92. https://doi.org/10.20414/alihkam.v12i1.2303

Mujaddidi, Ah. S. (2020). Hubungan hukum dan ekonomi dalam Islam: Tinjauan atas kaidah hukum bidang perekonomian. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 8(1), 165–186. https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.1.165-186

Rahman, F., & Anam, M. S. (2020). Hak asasi manusia mantan narapidana korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 perspektif maqashid syariah Jasser Auda. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 3(2), 65–80. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.3905

Ramadhani, I., & Nahrowi, N. (2023). Penemuan hukum hakim terhadap pemberian izin pernikahan beda agama. Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, 5(1), 35. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6297

Toni, A. (2018). Aktualisasi hukum perceraian perspektif Pengadilan Agama di Indonesia. Maqashid: Jurnal Hukum Islam, 1(2), 34–63. https://doi.org/10.35897/maqashid.v1i2.130

Umah, H. N., & Sadari, S. (2022). Pembaharuan hukum perkawinan di dunia Muslim modern: Dinamika dan ragamnya. Misykat: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah, 7(1), 86. https://doi.org/10.33511/misykat.v7n1.86-99

Wahyu, W., Sya'bani, Moh. A., & Permana, S. P. (2024). Hak waris dan keadilan: Menggagas reformasi hukum keluarga dengan prinsip maqasid syariah. Jurnal Studi Inovasi, 4(2). https://doi.org/10.52000/jsi.v4i2.156