01731 - Tahanan Kota dalam Hukum Acara Pidana Indonesia dan Perspektif Hukum Islam

City Arrest in Indonesian Criminal Procedure Law and Islamic Law Perspective

________________________________________

Abstrak

Tahanan kota merupakan salah satu dari tiga jenis penahanan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia, di samping penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan penahanan rumah. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau kediaman tersangka maupun terdakwa dengan kewajiban melapor pada waktu yang ditentukan, tanpa penempatan fisik di lembaga penahanan tertutup. Dibanding dua jenis penahanan lainnya, penahanan kota dipandang sebagai bentuk yang paling ringan karena ruang gerak tersangka atau terdakwa tidak sepenuhnya dibatasi. Artikel ini bertujuan mengkaji pengertian, karakteristik normatif, tujuan, mekanisme pengalihan, konsekuensi perhitungan masa pidana, serta pandangan hukum Islam terhadap tahanan kota. Kajian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menelaah berbagai sumber kepustakaan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara positif, tahanan kota diatur dalam KUHAP sebagai instrumen pembatasan kebebasan yang proporsional guna kepentingan proses peradilan. Dalam perspektif hukum Islam, meskipun tahanan kota tidak dikenal sebagai institusi fiqh jinayah klasik, prinsip-prinsip legitimasi, keadilan prosedural, dan kemaslahatan (maslahah mursalah) memberikan landasan normatif bagi pembatasan kebebasan yang proporsional, termasuk bentuk-bentuk yang setara dengan tahanan kota dalam kerangka hukum Islam kontemporer di Indonesia.

Kata Kunci: tahanan kota; KUHAP; penahanan; hukum Islam; maslahah mursalah

________________________________________

Abstract

City arrest (tahanan kota) is one of three types of detention regulated under the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP), alongside state detention house (Rutan) and house arrest. City arrest is carried out in the city where the suspect or defendant resides, with an obligation to report at designated times, without physical placement in a closed detention facility. Compared to the other two types, city arrest is considered the lightest form of detention, as the suspect's or defendant's freedom of movement is not fully restricted. This article aims to examine the definition, normative characteristics, objectives, transfer mechanisms, sentencing calculation consequences, and Islamic law perspectives on city arrest. The study employs a normative juridical approach by reviewing various legal literature sources. The findings indicate that under positive law, city arrest is regulated in KUHAP as a proportional instrument of liberty restriction for the purposes of the judicial process. From an Islamic law perspective, although city arrest is not recognized as a classical fiqh jinayah institution, the principles of legitimacy, procedural justice, and public interest (maslahah mursalah) provide a normative foundation for proportional restriction of liberty, including forms equivalent to city arrest within the framework of contemporary Islamic law in Indonesia.

Keywords: city arrest; KUHAP; detention; Islamic law; maslahah mursalah

________________________________________

1. Pendahuluan

Penahanan merupakan salah satu upaya paksa yang paling bersentuhan langsung dengan hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan bergerak. Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, kerangka normatif penahanan diatur secara terperinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu bentuk penahanan yang relatif kurang mendapat perhatian mendalam dalam literatur akademik adalah penahanan kota (tahanan kota), yakni suatu mekanisme pembatasan kebebasan yang menempatkan tersangka atau terdakwa di kota domisilinya tanpa penempatan di lembaga tertutup.

Tahanan kota diposisikan sebagai bentuk penahanan yang lebih ringan dibandingkan penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) maupun penahanan rumah, namun tetap merupakan bagian dari rezim penahanan yang sah berdasarkan KUHAP. Meskipun demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik normatif, mekanisme pelaksanaan, serta perspektif hukum Islam terhadap lembaga ini masih perlu diperdalam.

Artikel ini menyajikan kajian sistematis atas tahanan kota dari dua dimensi utama: pertama, dimensi hukum positif Indonesia berdasarkan KUHAP; dan kedua, dimensi perspektif hukum Islam, termasuk praktik hukum Islam di Indonesia melalui instrumen qanun di Aceh. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum acara pidana dan hukum pidana Islam di Indonesia.

________________________________________

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya KUHAP, serta berbagai publikasi ilmiah yang relevan dengan topik tahanan kota, penahanan dalam hukum acara pidana Indonesia, dan perspektif hukum Islam terhadap penahanan.

________________________________________

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengertian Tahanan Kota dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Dalam hukum acara pidana Indonesia (KUHAP), penahanan dipahami sebagai penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim menurut tata cara undang-undang (Anzhari et al., 2024; Prasetio et al., 2023; "Untitled," 2022). KUHAP membagi jenis penahanan menjadi tiga: penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), penahanan rumah, dan penahanan kota (Anzhari et al., 2024; Maryana et al., 2022; Prasetio et al., 2023; Sentono & Syahrin, 2021; Tarigan, 2019; "Untitled," 2022; Zahrulswendar et al., 2023).

Dalam kerangka ini, penahanan kota adalah penahanan yang dilaksanakan di kota tempat tinggal atau kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban melapor pada waktu yang ditentukan (Anzhari et al., 2024; Prasetio et al., 2023). Literatur KUHAP yang dirujuk dalam sumber-sumber ini juga menekankan bahwa dibanding penahanan Rutan dan penahanan rumah, penahanan kota diposisikan sebagai bentuk penahanan yang lebih "ringan" karena ruang gerak orang yang ditahan tidak disempitkan seperti penahanan rumah yang menuntut tersangka "berdiam" di rumah (Maryana et al., 2022; "Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan," 2019).

Konsep ini selaras dengan deskripsi bahwa tersangka atau terdakwa tidak ditempatkan di Rutan, melainkan dibatasi agar tidak meninggalkan kota domisilinya. Pembatasan itu dalam KUHAP tampil terutama melalui mekanisme wajib lapor dan dalam praktik atau konsep penangguhan dapat disertai syarat "tidak keluar kota" (Makatita et al., 2023; Wirawan & Suyatna, 2024; Zahrulswendar et al., 2023).

3.2 Karakteristik Normatif Penahanan Kota: Derajat Pembatasan dan Pengawasan

Sumber-sumber KUHAP yang tersedia menggambarkan perbedaan derajat pembatasan kebebasan antara tiga jenis penahanan. Penahanan Rutan dipandang paling berat, penahanan rumah membatasi tersangka agar tetap di rumah dengan pengawasan, sedangkan penahanan kota memungkinkan tersangka tetap beraktivitas dalam batas kota (Maryana et al., 2022; "Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan," 2019).

Dalam penahanan kota, kewajiban kunci yang disebutkan berulang adalah melapor diri pada waktu yang ditentukan (Anzhari et al., 2024; Prasetio et al., 2023). Bahkan pada pembahasan penangguhan penahanan, penjelasan Pasal 31 KUHAP diuraikan sebagai memuat syarat-syarat seperti wajib lapor, tidak keluar rumah, dan/atau tidak keluar kota (Makatita et al., 2023; Wirawan & Suyatna, 2024). Dengan demikian, secara teknik kontrol, penahanan kota menonjolkan pengendalian berbasis kewajiban pelaporan dan larangan mobilitas lintas kota ketika larangan itu dipasang sebagai syarat, bukan penempatan fisik di lembaga tertutup (Makatita et al., 2023; Wirawan & Suyatna, 2024; Zahrulswendar et al., 2023).

Dalam literatur KUHAP, karakter "ringan" penahanan kota juga berkaitan dengan asumsi bahwa kontrol negara terhadap tersangka atau terdakwa masih dijaga untuk tujuan proses pemeriksaan, misalnya mencegah melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, tetapi tanpa biaya sosial dan pembatasan total sebagaimana Rutan ("Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan," 2019; "Untitled," 2022). Namun, sumber-sumber tersebut juga mengingatkan bahwa penahanan adalah upaya paksa yang membatasi kebebasan, sehingga pelaksanaannya harus legal dan tidak sewenang-wenang (Maryana et al., 2022; Ningsih et al., 2021; Prasetio et al., 2023; "Untitled," 2022).

3.3 Tujuan, Dasar, dan Kewenangan Penahanan (Termasuk Penahanan Kota)

Sumber-sumber yang tersedia menyatakan bahwa tujuan penahanan dalam KUHAP terkait kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, terutama untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan alat bukti, atau mengulangi tindak pidana (Maryana et al., 2022; Sugeng, 2020; "Untitled," 2022). KUHAP juga dipahami memberi kewenangan penahanan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan batas waktu tertentu dan prosedur yang harus dipatuhi (Maryana et al., 2022; Prasetio et al., 2023; "Untitled," 2022). Dalam konteks ini, penahanan kota adalah salah satu opsi bentuk penahanan yang dapat dipilih otoritas di antara tiga jenis yang tersedia (Anzhari et al., 2024; Maryana et al., 2022; Prasetio et al., 2023; Sentono & Syahrin, 2021).

Literatur juga menekankan bahwa penahanan bukan selalu keharusan. Penafsiran terhadap kata "dapat" dalam Pasal 21 KUHAP dipahami sebagai penahanan bersifat opsional atau alternatif, yang seharusnya dipilih dengan kehati-hatian ketika kekhawatiran objektif tentang pelarian, penghilangan barang bukti, atau pengulangan tindak pidana benar-benar ada ("Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan," 2019; "Untitled," 2022).

Di sisi lain, sejumlah kajian menyoroti problem subjektivitas dalam frasa "keadaan yang menimbulkan kekhawatiran" pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP karena berpotensi ditafsirkan luas dan membuka ruang penyalahgunaan (Ningsih et al., 2021; "Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan," 2019; Winata et al., 2021). Nuansa ini penting: tahanan kota sekalipun lebih ringan, tetap merupakan bagian dari rezim penahanan yang harus tunduk pada alasan, prosedur, dan kontrol legalitas (Maryana et al., 2022; Ningsih et al., 2021; "Untitled," 2022).

3.4 Pengalihan Jenis Penahanan dan Penangguhan: Hubungan Praktis dengan "Tidak Keluar Kota"

Sumber-sumber yang tersedia membedakan pengalihan jenis penahanan, misalnya dari Rutan ke rumah atau kota, dan penangguhan penahanan sebagai suspensi pelaksanaan penahanan (Lubis et al., 2024; Maryana et al., 2022). KUHAP disebut memungkinkan perubahan status penahanan dari yang lebih berat menjadi lebih ringan, misalnya dari Rutan menjadi tahanan rumah atau tahanan kota (Maryana et al., 2022; "Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan," 2019). Untuk penangguhan penahanan, Pasal 31 KUHAP dijelaskan sebagai memberi ruang bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk menangguhkan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan (Makatita et al., 2023; Wirawan & Suyatna, 2024).

Dalam penjelasan Pasal 31 KUHAP, syarat-syarat yang sering disebut adalah wajib lapor, tidak keluar rumah, dan/atau tidak keluar kota (Makatita et al., 2023; Wirawan & Suyatna, 2024). Beberapa sumber bahkan mengkritik konstruksi ini karena dianggap mencampurkan logika "penangguhan" dengan logika "jenis penahanan" (rumah atau kota), sehingga dinilai kurang sinkron (Wirawan & Suyatna, 2024). Namun terlepas dari kritik tersebut, titik yang relevan bagi topik tahanan kota adalah bahwa "tidak keluar kota" muncul sebagai instrumen pembatasan mobilitas yang secara normatif dilekatkan pada skema pengawasan tersangka atau terdakwa ketika penahanan tidak dijalankan di Rutan (Makatita et al., 2023; Wirawan & Suyatna, 2024).

Beberapa kajian juga menggambarkan penangguhan atau pengalihan penahanan sebagai relasi yang mirip "perjanjian" atau "kontrak" antara tersangka atau terdakwa (atau penjamin) dan institusi yang menahan, karena ada prestasi atau kontra-prestasi berupa kepatuhan pada syarat sebagai imbal balik dikeluarkannya tersangka dari penahanan fisik di Rutan (Hidayat, 2019; Lubis et al., 2024; "Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan," 2019). Dalam kerangka ini, syarat "tidak bepergian keluar kota" dinyatakan sebagai salah satu syarat yang dapat diwajibkan oleh institusi yang menahan (Lubis et al., 2024).

3.5 Konsekuensi Perhitungan Masa Pidana: Pengurangan Masa Penahanan Kota

KUHAP juga dipahami mengatur pengurangan masa penahanan dari pidana yang dijatuhkan, tetapi dengan bobot berbeda menurut jenis penahanan. Dalam sumber yang tersedia, penahanan kota disebut memiliki pengurangan seperlima (1/5) dari lamanya waktu penahanan kota, sedangkan penahanan rumah sepertiga (1/3) (Harkrisnowo, 2020; Wirawan & Suyatna, 2024). Diskusi lain dalam sumber juga mengulang struktur pengurangan berbeda ini dan menempatkannya sebagai bagian dari desain KUHAP mengenai jenis penahanan (Wirawan & Suyatna, 2024).

Poin ini menunjukkan bahwa negara secara normatif mengakui penahanan kota sebagai bentuk pembatasan yang nyata meskipun "lebih ringan", tetapi dengan konsekuensi pengurangan hukuman yang lebih kecil daripada penahanan rumah atau Rutan (Harkrisnowo, 2020; Wirawan & Suyatna, 2024).

3.6 Tahanan Kota Menurut Perspektif Hukum Islam

3.6.1 Keterbatasan Sumber: Tidak Ada Penegasan bahwa "Tahanan Kota" adalah Institusi Fiqh Klasik

Berdasarkan referensi yang tersedia, tidak terdapat uraian eksplisit bahwa tahanan kota dalam pengertian teknis KUHAP, yakni pembatasan tinggal dalam kota ditambah wajib lapor, merupakan kategori baku dalam fiqh jinayah klasik. Karena itu, jika pertanyaan dimaknai sebagai "apakah fiqh klasik mengenal istilah dan bentuk prosedural yang sama persis dengan tahanan kota KUHAP", maka jawaban tersebut tidak tersedia dalam sumber yang ada.

Namun, sumber-sumber yang tersedia tetap memungkinkan analisis hukum Islam dalam dua pengertian yang memang muncul di referensi: pertama, perspektif hukum pidana Islam terhadap tindakan penahanan sebagai pembatasan kebebasan; dan kedua, praktik hukum Islam di Indonesia, khususnya Aceh, melalui qanun yang berinteraksi dengan KUHAP dan fiqh (Musnaini, 2018; Nikmah, 2015; Putra, 2023; Sulhin, 2020).

3.6.2 Prinsip Keadilan, Larangan Sewenang-wenang, dan Konsekuensi Moral (Ta'zir) atas Salah Prosedur

Dalam salah satu kajian yang menilai proses peradilan anak dari perspektif hukum pidana Islam, ditegaskan bahwa proses peradilan termasuk penahanan bertujuan menegakkan keadilan serta mengakui hak pembelaan tersangka atau terdakwa (Sulhin, 2020). Sumber yang sama menyatakan bahwa bila aparat melakukan penangkapan atau penahanan tanpa prosedur atau ketentuan undang-undang, atau keliru mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, tindakan itu dipandang sebagai perbuatan maksiat yang dapat dikenakan hukuman ta'zir (Sulhin, 2020).

Klaim ini relevan untuk menilai tahanan kota menurut hukum Islam pada level etika-hukum: bukan pada nama institusinya, melainkan pada syarat legitimasi, yakni harus prosedural, adil, dan tidak sewenang-wenang (Sulhin, 2020). Sumber tersebut juga menyatakan pentingnya memberi tahu tersangka tentang berapa lama ia harus berada dalam tahanan, yang menekankan dimensi kepastian atau kejelasan prosedural (Sulhin, 2020).

Dengan demikian, dari sudut sumber yang tersedia, pembatasan kebebasan seperti penahanan dalam apa pun bentuknya, termasuk penahanan kota, memperoleh penilaian hukum Islam yang sangat bergantung pada prosedur yang benar dan tujuan keadilan. Penyimpangan prosedur berimplikasi pada kesalahan moral-hukum (maksiat) dan membuka ruang ta'zir (Sulhin, 2020).

3.6.3 Maslahah Mursalah dan Ijtihad dalam Pembentukan Aturan Prosedural

Kajian mengenai ganti rugi salah tangkap atau salah tahan dalam Qanun Aceh menyatakan bahwa besaran kompensasi dalam qanun itu didasarkan pada maslahah mursalah, karena qanun lahir dari ijtihad ulama dan merupakan hasil interaksi antara fiqh dan KUHP serta KUHAP (Nikmah, 2015). Sumber tersebut juga mengutip kaidah yang dinisbahkan kepada Ibn al-Qayyim tentang keterkaitan kemaslahatan dan syariat (Nikmah, 2015). Dengan demikian, referensi ini mendukung satu tesis metodologis: dalam konteks penerapan hukum Islam kontemporer melalui qanun, aspek-aspek prosedural dapat dibentuk melalui ijtihad dengan mempertimbangkan kemaslahatan, termasuk dengan menyerap atau berinteraksi dengan instrumen hukum acara nasional (Nikmah, 2015).

Implikasinya bagi pertanyaan tahanan kota menurut hukum Islam adalah sebagai berikut. Meskipun sumber tidak menyatakan tahanan kota sebagai institusi fiqh klasik, sumber ini menunjukkan bahwa produk hukum berbasis syariat seperti qanun dapat mengembangkan atau mengadopsi perangkat prosedural yang dianggap maslahat, termasuk yang beririsan dengan KUHAP (Nikmah, 2015). Oleh karena itu, "penerimaan" gagasan pembatasan gerak yang lebih ringan seperti tahanan kota dalam kerangka hukum Islam kontemporer di Indonesia, jika dilakukan, lebih tepat dibaca sebagai isu ijtihad prosedural berbasis maslahah, bukan sebagai dogma tunggal fiqh yang baku berdasarkan sumber yang tersedia (Nikmah, 2015).

3.6.4 Ketegangan antara Hak Bergerak dan Perlindungan Publik: Penahanan sebagai Opsi yang "Perlu" (Bukan Otomatis)

Dalam kajian hukum pidana Islam tentang pembantaran, yakni penundaan pelaksanaan penahanan karena alasan kesehatan atau kejiwaan, ditegaskan adanya pertentangan asas antara hak bergerak sebagai bagian HAM dan kepentingan melindungi masyarakat dari perbuatan tersangka. Oleh karenanya, penahanan "seharusnya dilakukan jika sangat diperlukan" (N. F. Lubis et al., 2023). Kajian tersebut sekaligus mengakui bahwa hukum acara pidana Indonesia mengenal tiga jenis penahanan yakni Rutan, rumah, dan kota (N. F. Lubis et al., 2023).

Di sini tampak pola sintesis yang penting: sumber hukum pidana Islam yang tersedia tidak merumuskan "tahanan kota" sebagai terminologi fiqh klasik, tetapi menggunakan kerangka KUHAP sebagai perangkat institusional yang dapat dibaca selaras dengan prinsip kehati-hatian atau necessity dalam pembatasan kebebasan (N. F. Lubis et al., 2023).

Jika digabungkan dengan keterangan bahwa penahanan kota adalah bentuk yang lebih ringan dan memberi ruang gerak dalam kota (Maryana et al., 2022; "Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan," 2019), maka tahanan kota dapat diposisikan sebagai salah satu cara meminimalkan pembatasan kebebasan dibanding Rutan atau penahanan rumah, selama kebutuhan proses peradilan seperti mencegah lari, menghilangkan bukti, atau mengulangi tindak pidana tetap terjaga (N. F. Lubis et al., 2023; "Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan," 2019; "Untitled," 2022). Klaim ini bukan penetapan fiqh klasik, melainkan pembacaan normatif berbasis prinsip "penahanan hanya jika perlu" yang secara eksplisit disebut dalam sumber hukum pidana Islam yang tersedia (N. F. Lubis et al., 2023).

3.6.5 Praktik Hukum Islam di Aceh: Rezim Penahanan melalui Qanun

Sumber tentang penegakan Qanun Jinayat menegaskan bahwa hukum pidana Islam bertujuan untuk kemaslahatan (Putra, 2023). Sumber yang sama menyatakan bahwa ketentuan lamanya penahanan dalam Qanun Hukum Acara Jinayat berbeda dari KUHAP dan menjelaskan struktur kewenangan penahanan dalam proses penyidik dan perpanjangan (Putra, 2023). Selain itu, penelitian tentang pencegahan jarimah khalwat di Sabang menyebut bahwa penyidik dalam Qanun 7/2013 memiliki kewenangan melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan. Dalam praktik terdapat pertimbangan tertentu untuk tidak menahan, misalnya karena kooperatif, status sosial, atau keterbatasan fasilitas ruang tahanan (Musnaini, 2018). Kedua sumber ini menunjukkan adanya diskresi dan desain prosedural penahanan dalam rezim hukum Islam Aceh (Musnaini, 2018; Putra, 2023).

Akan tetapi, tidak ada pernyataan dalam sumber-sumber tersebut bahwa Qanun Aceh mengenal kategori "tahanan kota" sebagaimana Pasal 22 KUHAP. Karena itu, yang dapat ditegaskan hanya tiga hal. Pertama, rezim hukum Islam Aceh mengatur penahanan dan batas waktunya (Putra, 2023). Kedua, kewenangan penahanan oleh penyidik diakui dan praktiknya dipengaruhi kondisi faktual seperti fasilitas (Musnaini, 2018). Ketiga, terdapat metodologi ijtihad dan maslahah yang menjelaskan bagaimana qanun dapat berinteraksi dengan KUHAP dan fiqh (Nikmah, 2015), tanpa menyimpulkan bahwa bentuk tahanan kota secara positif telah diadopsi.

________________________________________

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik tiga kesimpulan utama sebagai berikut.

Pertama, secara positif di Indonesia, tahanan kota adalah salah satu dari tiga jenis penahanan KUHAP yang dilaksanakan di kota domisili atau kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban melapor pada waktu yang ditentukan (Anzhari et al., 2024; Maryana et al., 2022). Ia dipandang lebih ringan dibanding penahanan Rutan dan penahanan rumah karena tersangka masih dapat bergerak dalam wilayah kota (Maryana et al., 2022; "Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan," 2019).

Kedua, dalam perspektif hukum Islam yang tersedia di referensi, tidak ada penegasan bahwa "tahanan kota" adalah institusi fiqh klasik, sehingga identifikasi terminologis tidak dapat dibuat dari sumber yang ada. Namun, sumber menegaskan standar normatif bahwa penahanan tidak boleh sewenang-wenang. Salah prosedur atau salah tahan dipandang sebagai maksiat dan dapat dikenai ta'zir (Sulhin, 2020). Pembatasan kebebasan perlu dipertimbangkan secara proporsional karena ada ketegangan antara hak bergerak dan perlindungan masyarakat (N. F. Lubis et al., 2023).

Ketiga, dalam konteks penerapan hukum Islam di Indonesia melalui instrumen qanun di Aceh, qanun mengatur penahanan dan menggambarkan prinsip kemaslahatan serta praktik diskresi penahanan, sementara pengembangan aturan prosedural dapat dijustifikasi melalui maslahah mursalah dan ijtihad yang berinteraksi dengan KUHAP dan fiqh (Musnaini, 2018; Nikmah, 2015; Putra, 2023). Akan tetapi, bentuk "tahanan kota" tidak dinyatakan dalam sumber qanun yang tersedia, sehingga klaim adopsi formal tidak dapat ditarik.

________________________________________

Daftar Pustaka

Anzhari, A., Sunardi, S., & Muhibbin, Moh. (2024). Penahanan Tersangka dalam Kajian Hukum Pidana Indonesia. Widya Yuridika, 7(1), 35. https://doi.org/10.31328/wy.v7i1.4648

Harkrisnowo, H. (2020). Angka Kejahatan dan Reaksi Sistem Peradilan Pidana di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, 1(1), 34–58. https://doi.org/10.51370/jhpk.v1i1.4

Hidayat, I. N. (2019). Penangguhan Penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa dalam Perkara Pidana Narkoba. Legalitas Jurnal Hukum, 11(1), 71. https://doi.org/10.33087/legalitas.v11i1.171

Lubis, F. K., Nur, M., & Hatta, M. (2024). Penangguhan Penahanan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Penelitian di Polres Mandailing Natal). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 6(4). https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i4.13394

Lubis, N. F., Ablisar, M., Yunara, E., & Marlina, M. (2023). Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS). Jurnal Sosial Dan Sains, 3(3), 271–285. https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i3.705

Makatita, G., Supusepa, R., & Saimima, J. M. (2023). Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Genose pada Masa Pandemi Covid-19. Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 170. https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i2.1561

Maryana, A., Farhanudin, F., & Yusar, M. (2022). Protection of Human Rights Against Criminal Offenders in Detention Process. Jurnal Ruang Hukum, 1(1), 27–32. https://doi.org/10.58222/juruh.v1i1.263

Musnaini, M. (2018). Ganti Rugi bagi Korban Salah Tangkap atau Salah Tahan dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah Ditinjau Menurut Hukum Islam. Legitimasi Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 6(2). https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3957

Nikmah, S. K. (2015). Implementasi Hak Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 4(02), 283–305. https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.283-305

Ningsih, F., Asmara, R., & Husni, H. (2021). Kebijakan Penundaan Sementara Pengiriman Tahanan di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2(3). https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4740

Prasetio, R. B., Waskita, R., Rafsanjani, J. I., & Anggayudha, Z. H. (2023). Zero Overstaying: Harapan Baru Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 17(2), 111–134. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.v17.111-134

Putra, P. S. (2023). Peran Polri dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tahanan yang Melarikan Diri (Studi di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan). Jurnal Ilmiah Metadata, 5(2), 216–229. https://doi.org/10.47652/metadata.v5i2.380

Sentono, Y. B., & Syahrin, M. A. (2021). Dialectics of Detention Implementation in the Immigration Investigation Process of OAC CS Case. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 4(1), 61–73. https://doi.org/10.52617/jikk.v4i1.217

Sugeng, T. A. (2020). Tinjauan KUHAP tentang Penangguhan Penahanan. Cermin Jurnal Penelitian, 4(2), 377. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v4i2.775

Sulhin, I. (2020). Covid-19, Pemenjaraan Berlebihan, dan Potensi Katastrofe Kemanusiaan. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(2), 400. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2588

Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan. (2019). De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 175–188. https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3175

Tarigan, E. J. (2019). Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo. Literacy Jurnal Ilmiah Sosial, 1(2), 94–102. https://doi.org/10.53489/jis.v1i2.6

Untitled. (2022). Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 17(1). https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i1

Winata, I. M. A. K., Sugiartha, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2021). Proses Penangguhan Penahanan dengan Jaminan pada Tingkat Penyidik Berdasarkan Pasal 31 KUHAP. Jurnal Interpretasi Hukum, 2(2), 403–408. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3449.403-408

Wirawan, V. N., & Suyatna, S. (2024). Tanggung Jawab Penjamin dalam Penangguhan atau Pengalihan Penahanan Tersangka atau Terdakwa. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(3), 8. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2071

Zahrulswendar, I. H., Susila, M. E., & Lailam, T. (2023). Pemenuhan Hak Tersangka dalam Proses Penangkapan dan Penahanan di Kota Kendari. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), 3(3), 113–125. https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i3.17476