01726 - Tafsir Gramatikal dalam Hukum Islam: Analisis Metodologis atas Penafsiran Berbasis Lafẓ dalam Istinbāṭ Hukum

Grammatical Interpretation in Islamic Law: A Methodological Analysis of Lafẓ-Based Interpretation in Legal Deduction

Abstrak

Artikel ini mengkaji tafsir gramatikal sebagai metode penafsiran hukum Islam yang bertumpu pada analisis makna kata-kata (lafẓ) secara harfiah dalam teks sumber, yakni al-Qur'an dan Hadis. Dengan menggunakan pendekatan tinjauan pustaka terhadap literatur usul al-fiqh dan teori interpretasi hukum, kajian ini merumuskan definisi operasional tafsir gramatikal, mengidentifikasi perangkat dan teknik utamanya, serta memetakan batas-batas keberlakuannya dalam metodologi hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa tafsir gramatikal merupakan titik mula penalaran hukum yang legitimate dalam tradisi Islam, berlandaskan relasi lafẓ–ma'nā dan ditopang oleh analisis leksikal serta sintaksis bahasa Arab. Namun demikian, metode ini memiliki keterbatasan ketika teks bersifat ambigu (zannī), sehingga perlu dilengkapi dengan perangkat penalaran lain dalam usul al-fiqh. Kajian ini menegaskan bahwa tafsir gramatikal adalah pilar penting dalam istinbāṭ hukum Islam, tetapi bukan satu-satunya mekanisme penyelesaian masalah makna dalam tradisi yurisprudensi Islam yang majemuk.

Kata kunci: tafsir gramatikal, lafẓ, usul al-fiqh, istinbāṭ hukum, hukum Islam, interpretasi hukum

________________________________________

Abstract

This article examines grammatical interpretation as a method of Islamic legal interpretation that relies on the literal analysis of the meaning of words (lafẓ) in source texts, namely the Qur'an and Hadith. Employing a literature review approach drawing on usul al-fiqh scholarship and legal interpretation theory, this study formulates an operational definition of grammatical interpretation, identifies its principal tools and techniques, and maps the limits of its applicability within Islamic legal methodology. The findings indicate that grammatical interpretation constitutes a legitimate starting point for legal reasoning in the Islamic tradition, grounded in the lafẓ–ma'nā relationship and supported by lexical and syntactic analysis of the Arabic language. Nevertheless, this method has limitations when the text is ambiguous (zannī), necessitating supplementation by other reasoning tools within usul al-fiqh. This study affirms that grammatical interpretation is an essential pillar in Islamic legal deduction (istinbāṭ), yet it is not the sole mechanism for resolving questions of meaning within the pluralistic tradition of Islamic jurisprudence.

Keywords: grammatical interpretation, lafẓ, usul al-fiqh, legal deduction, Islamic law, legal interpretation

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam khazanah hukum Islam, persoalan penafsiran teks merupakan isu sentral yang tidak dapat dilepaskan dari metodologi usul al-fiqh. Salah satu pendekatan yang mendasar dalam metodologi tersebut adalah tafsir gramatikal, yakni penafsiran hukum berdasarkan makna kata-kata yang digunakan dalam teks peraturan secara harfiah. Pendekatan ini memosisikan lafẓ (kata/ungkapan) sebagai titik tolak utama penalaran hukum untuk mencapai ma'nā (makna/kandungan normatif) yang terkandung dalam sumber wahyu.

Relevansi kajian ini terletak pada kenyataan bahwa perdebatan mengenai sejauh mana makna harfiah teks mengikat dalam penetapan hukum Islam masih terus berlangsung, baik dalam diskursus akademik maupun praktik yurisprudensi. Di satu sisi, terdapat pandangan yang mengedepankan komitmen kuat terhadap makna literal teks definitif (qat'ī); di sisi lain, kompleksitas bahasa Arab dan keragaman interpretasi (ikhtilāf) antaryuris menunjukkan bahwa kerja gramatikal tidak pernah sepenuhnya terlepas dari pertimbangan konteks dan perangkat penalaran lainnya.

Artikel ini bertujuan untuk: (1) merumuskan kerangka konseptual dan definisi operasional tafsir gramatikal dalam konteks hukum Islam; (2) mengidentifikasi fondasi epistemik dan perangkat teknis yang menopang metode ini; serta (3) memetakan batas-batas dan implikasi metodologisnya dalam sistem penalaran hukum Islam secara keseluruhan.

________________________________________

2. Kerangka Konseptual: Apa yang Dimaksud "Tafsir Gramatikal" dalam Hukum Islam

Dalam konteks hukum Islam, proses "penafsiran" (interpretasi) tidak dapat dipisahkan dari metodologi usul al-fiqh sebagai perangkat pemahaman (principles of understanding) yang mendasari praktik fiqh (Islamic jurisprudence) (Lücke, 2005; Sujono, 2022). Literatur juga membedakan antara Shari'a sebagai sumber primer (terutama al-Qur'an dan Sunnah) dan fiqh sebagai metodologi/produk penalaran untuk mendeduksi dan menerapkan hukum dari sumber-sumber tersebut (Jadalhaq & Russi, 2020; Lücke, 2005). Karena itu, ketika membahas "tafsir gramatikal menurut hukum Islam", yang dimaksud bukan hanya "cara membaca teks", melainkan satu modus penalaran hukum yang berangkat dari struktur bahasa wahyu (lafẓ) untuk sampai pada kandungan hukumnya (ma'nā) (Panek, 2009; Saydullaev, 2020).

Secara definisional dan sejalan dengan rumusan dalam teori interpretasi hukum, interpretasi gramatikal adalah metode yang berupaya menetapkan makna literal (littera legis) dari teks melalui analisis kata, ungkapan, dan struktur kalimat (Tóth, 2022). Dalam kaidah interpretasi bahasa pada umumnya, terdapat prinsip bahwa kata-kata dalam peraturan dibaca menurut makna "grammatical and ordinary" (gramatikal dan lazim) (Akhtar et al., 2019); namun sekaligus diakui bahwa "makna literal" itu pada praktiknya bekerja di dalam konteks pemakaian kata (karena ambiguitas dapat memunculkan lebih dari satu makna literal yang sama-sama mungkin) (Akhtar et al., 2019). Kerangka umum ini relevan untuk memahami "tafsir gramatikal" dalam hukum Islam ketika penetapan hukum bertumpu pada analisis lafẓ, makna kosakata, dan relasi sintaksis dalam teks sumber (al-Qur'an dan Hadis) (Milah et al., 2023; Panek, 2009).

________________________________________

3. Fondasi Epistemik: Hubungan Lafẓ–Ma'nā dan Peran Bahasa Arab

Studi tentang tafsir dan usul al-fiqh menegaskan bahwa pembacaan teks wahyu selalu melibatkan lafẓ (kata/ungkapan) dan ma'nā (makna/arti), dan kajian usul al-fiqh kerap memulai pembahasannya dari relasi lafẓ–ma'nā (Saydullaev, 2020). Karena al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber utama hukum Islam dan keduanya berbahasa Arab, penguasaan bahasa Arab dipandang sebagai prasyarat penting untuk memahami dan menetapkan hukum Islam (Milah et al., 2023; Sa'dudin et al., 2022). Literatur yang menyoroti peran bahasa Arab dalam pemahaman hukum Islam menyebut secara eksplisit unsur-unsur kebahasaan seperti nahwu dan perangkat linguistik lain sebagai elemen yang membantu pemahaman sumber-sumber hukum (Milah et al., 2023; Sa'dudin et al., 2022).

Dalam tradisi tafsir, pendekatan analitis terhadap al-Qur'an sering melibatkan penjelasan makna leksikal, analisis gramatikal, dan nuansa semantik-retoris, termasuk aspek yang dapat berujung pada inferensi yuridis (Panek, 2009). Bahkan, kajian tentang metode tafsir klasik mencatat praktik penafsiran yang berjalan ayat demi ayat dan kadang kata demi kata sebagai bagian dari disiplin tafsir (Sookhdeo, 2006), yang memperlihatkan signifikansi penjelasan kebahasaan yang rinci sebagai basis pemahaman normatif. Dengan demikian, "tafsir gramatikal" dalam hukum Islam dapat dipahami sebagai orientasi penalaran yang memprioritaskan struktur bahasa sumber (Arab) untuk menetapkan makna teks sebagai pijakan penetapan hukum (Panek, 2009; Sa'dudin et al., 2022; Saydullaev, 2020).

________________________________________

4. Definisi Operasional: "Tafsir Gramatikal" sebagai Penetapan Hukum dari Makna Harfiah Lafẓ

Jika dirumuskan secara operasional, tafsir gramatikal (linguistik) dalam penetapan hukum Islam adalah penafsiran hukum yang:

1. Mengawali penalaran dari teks dan kata-kata yang digunakan (lafẓ) (Konca, 2021; Saydullaev, 2020; Tóth, 2022).

2. Menetapkan makna kata menurut pemakaian lazim/ordinary meaning, kecuali terdapat indikasi konteks yang menuntut pemaknaan teknis (technical sense) (Rabb, 2021).

3. Menggunakan analisis gramatika/sintaksis untuk menentukan relasi antarunsur kalimat (misalnya urutan kata, struktur kalimat, dan implikasi gramatikal) sebagai penentu keluasan atau batasan makna normatif (Milah et al., 2023; Panek, 2009).

4. Menghasilkan "makna teks" yang kemudian menjadi dasar deduksi hukum (fiqh), dengan menyadari bahwa fiqh merupakan bentuk "pemahaman/penalaran" (understanding or discerning) atas sumber ilahi (Jadalhaq & Russi, 2020; Malekian, 2011).

Rumusan ini konsisten dengan gambaran umum dalam teori interpretasi hukum: interpretasi gramatikal menetapkan makna teks dari kata/ungkapan, tetapi juga diakui bahwa kata bisa memiliki lebih dari satu makna dan dapat memerlukan pertimbangan konteks untuk pemilihan makna yang tepat (Akhtar et al., 2019; Tóth, 2022). Dalam konteks hukum Islam, pemilihan makna ini terikat pada disiplin usul al-fiqh sebagai metodologi yang mengatur bagaimana makna teks diakses untuk menjadi norma fiqh (Lücke, 2005; Sujono, 2022).

________________________________________

5. Perangkat dan Teknik Utama dalam Tafsir Gramatikal untuk Istinbāṭ Hukum

5.1 Analisis Leksikal (Makna Kata) dan "Ordinary Meaning" vs. Makna Teknis

Dalam kanon interpretatif (legal canons) yang dibahas dalam studi hukum Islam, terdapat kaidah "ordinary meaning canon": kata dipahami menurut makna sehari-hari kecuali konteks menunjukkan kata itu bermakna teknis (Rabb, 2021). Prinsip ini sejalan dengan tradisi interpretasi bahasa pada umumnya yang menempatkan makna "grammatical and ordinary sense" sebagai titik awal pembacaan teks (Akhtar et al., 2019; Konca, 2021). Dalam praktik, ini berarti mujtahid/penafsir menilai apakah sebuah lafẓ harus dibaca menurut pemakaian umum, ataukah sedang dipakai dalam register teknis-juridis/keagamaan (Panek, 2009; Rabb, 2021).

Namun, literatur interpretasi hukum menekankan keterbatasan pendekatan kamus/definisi yang "diputus" dari konteks: definisi kata tidak otomatis memberi jawaban jika tidak ditempatkan pada konteks pemakaiannya dalam teks hukum (Konca, 2021). Hal ini relevan untuk tafsir gramatikal di bidang hukum Islam, karena deduksi hukum bergantung pada ketepatan pemaknaan lafẓ yang selalu hadir dalam jaringan konteks wacana (siyāq) (Panek, 2009; Saydullaev, 2020).

5.2 Analisis Sintaksis/Nahwu dan Dampaknya pada Ragam Kesimpulan Hukum

Kajian tentang internalisasi sintaksis Arab dalam interpretasi ayat-ayat hukum menunjukkan bahwa aspek gramatikal seperti urutan kata, tensis verba, dan struktur kalimat dapat memengaruhi derivasi hukum dan bahkan menimbulkan keragaman interpretasi yang berdampak pada perbedaan rumusan hukum antartradisi pemikiran (Milah et al., 2023). Temuan ini memperkuat bahwa "tafsir gramatikal" bukan sekadar "membaca literal", melainkan proses memaknai struktur bahasa secara rinci untuk membangun implikasi normatif (Milah et al., 2023; Sa'dudin et al., 2022).

Dalam pendekatan tafsir analitis, aspek gramatikal dan semantik termasuk bagian dari tahapan penafsiran: penafsir menelaah kata/frasa dan strukturnya, lalu menghubungkannya dengan keluaran pemahaman yang dapat memuat inferensi yuridis (Panek, 2009). Karena itu, penguasaan perangkat kebahasaan Arab diposisikan sebagai sarana penting untuk memastikan ketelitian pemahaman terhadap sumber-sumber hukum (Milah et al., 2023; Sa'dudin et al., 2022).

5.3 Tafsir "Kata demi Kata" dalam Tradisi Tafsir sebagai Basis Pemahaman Normatif

Kajian mengenai ilmu tafsir menyebut bahwa tafsir klasik berkembang sebagai disiplin penjelasan al-Qur'an yang dilakukan ayat demi ayat dan kadang kata demi kata (Sookhdeo, 2006). Di dalam tradisi tafsir, terdapat pula pembedaan antara tafsir (exegesis) dan ta'wil (pemaknaan lebih dalam/simbolik), tetapi tafsir tetap mencakup kerja kebahasaan yang intensif pada level lafẓ (Sookhdeo, 2006). Perspektif ini menegaskan bahwa kerja gramatikal-leksikal adalah bagian mapan dalam tradisi penafsiran teks wahyu, yang kemudian menjadi basis bagi istinbāṭ hukum ketika teks yang ditafsirkan adalah ayat/hadis bernuansa normatif (Panek, 2009; Sookhdeo, 2006).

________________________________________

6. Batas-Batas Tafsir Gramatikal: Kapan "Harfiah" Mengikat dan Kapan Perlu Metode Lain

6.1 Teks yang "Definitif" (Qat'ī) vs. yang Membuka Kemungkinan Interpretasi (Zannī)

Literatur tentang usul al-fiqh membedakan teks yang jelas dan definitif (qat'ī) dari teks yang bersifat spekulatif/terbuka (zannī) sehingga membutuhkan ijtihad untuk memilih atau menguatkan makna yang paling sesuai (Miller, 2019). Sejalan dengan itu, sumber lain menegaskan batas normatif: ijtihad hanya dibenarkan ketika tidak ada rujukan tekstual yang definitif atau ketika teks tidak memiliki makna yang definitif; bila teks jelas dan maknanya definitif, tidak dibenarkan menyimpang darinya dengan klaim interpretasi alegoris atau mengganti teks dengan ijtihad (Dupret et al., 1998). Dengan demikian, "tafsir gramatikal" dalam hukum Islam memiliki daya ikat paling kuat pada wilayah di mana lafẓ dipandang tegas/definitif (Dupret et al., 1998; Miller, 2019).

6.2 Ambiguitas Bahasa dan Keterbatasan "Murni Gramatikal"

Teori interpretasi hukum secara umum mengingatkan bahwa interpretasi gramatikal menetapkan makna literal, tetapi kata-kata dapat memiliki banyak makna dan pendekatan gramatikal saja tidak selalu memadai ketika teks memiliki beberapa makna yang sama-sama masuk akal (Tóth, 2022). Bahkan dalam prinsip interpretasi berbasis "plain meaning", prioritas makna tekstual tidak identik dengan eksklusivitas; alat linguistik bukan penentu tunggal makna yang benar dan tetap memerlukan pertimbangan konteks/tujuan pembentuk norma (Konca, 2021). Literatur lain juga menjelaskan bahwa interpretasi gramatikal berfokus pada istilah/kata/frasa dan membantu mencegah kesalahan penggunaan istilah, tetapi tidak serta-merta menggantikan kebutuhan untuk memahami maksud norma ketika bahasa tidak jelas (Drake, 1918; Tóth, 2022).

Dalam horizon hukum Islam, keragaman interpretasi (ikhtilāf) antaryuris dipandang sebagai unsur penting dalam tradisi hukum Islam (Miller, 2019). Selain itu, hukum Islam dipahami sebagai praktik yang plural dan terbuka terhadap beragam opini interpretatif dalam sejarahnya, seiring pembentukan korpus fiqh oleh komunitas "juristic theologians" dan tradisi ijtihad (Jadalhaq & Russi, 2020). Keragaman ini kompatibel dengan fakta linguistik bahwa struktur sintaksis dapat memunculkan ragam kesimpulan hukum (Milah et al., 2023), dan bahwa pembacaan yang hanya mengandalkan "huruf" (letter) tanpa memperhatikan problem ambiguitas tidak selalu menyelesaikan persoalan makna (Konca, 2021; Tóth, 2022).

________________________________________

7. Tafsir Gramatikal dan Isu Penerjemahan: Risiko "Harfiah" di Luar Bahasa Sumber

Dalam masyarakat Muslim non-Arab atau dalam konteks dokumen hukum yang diterjemahkan, "tafsir gramatikal" menghadapi problem tambahan: penerjemahan teks hukum dan sumber Shari'ah rentan menghasilkan kesalahpahaman bila penerjemah tidak menguasai bahasa sumber/target sekaligus memahami bidang hukum yang diterjemahkan (Akhtar et al., 2019; Tolstopyatenko et al., 2020). Kajian tentang penerjemahan teks hukum juga menyoroti bahwa penerjemahan yang terlalu literal maupun terlalu bebas dapat menimbulkan masalah, sehingga akurasi makna dan ketepatan gramatika menjadi tuntutan penting (Tolstopyatenko et al., 2020). Implikasi bagi "tafsir gramatikal" adalah: penafsiran harfiah berbasis kata-kata lebih stabil ketika bekerja pada bahasa sumber (Arab) dan perangkat gramatikanya, sedangkan ketika bertumpu pada terjemahan, risiko deviasi makna meningkat karena perbedaan struktur leksiko-gramatikal antarbahasa (Sa'dudin et al., 2022; Tolstopyatenko et al., 2020).

________________________________________

8. Sintesis: Posisi "Tafsir Gramatikal" dalam Metodologi Hukum Islam

Berdasarkan sintesis sumber-sumber di atas, tafsir gramatikal dalam hukum Islam dapat dirumuskan sebagai metode istinbāṭ yang memulai deduksi hukum dari lafẓ dengan menimbang (i) makna leksikal-kebahasaan (ordinary meaning atau makna teknis bila konteks menuntut), dan (ii) implikasi sintaksis/nahwu terhadap keluasan makna normatif (Milah et al., 2023; Panek, 2009; Rabb, 2021). Metode ini memperoleh legitimasi dari fakta bahwa tradisi tafsir memuat praktik penjelasan ayat hingga level kata demi kata (Sookhdeo, 2006), dan dari relasi lafẓ–ma'nā yang menjadi landasan diskusi awal dalam usul al-fiqh (Saydullaev, 2020).

Akan tetapi, batasnya juga jelas: ketika teks definitif, ia membatasi ruang ijtihad; ketika teks tidak definitif/ambigu, metode gramatikal perlu dilengkapi dengan perangkat penalaran lain dalam usul al-fiqh dan praktik fiqh, yang dalam tradisi Islam memang plural dan mengakui ikhtilāf sebagai bagian dari perkembangan yurisprudensi (Dupret et al., 1998; Jadalhaq & Russi, 2020; Miller, 2019). Oleh sebab itu, "tafsir gramatikal" adalah titik mula dan pilar penting dalam penalaran hukum Islam, namun bukan satu-satunya mekanisme untuk menyelesaikan persoalan makna ketika teks membuka lebih dari satu kemungkinan penafsiran (Konca, 2021; Milah et al., 2023; Tóth, 2022).

________________________________________

9. Penutup

Kajian ini telah menunjukkan bahwa tafsir gramatikal dalam hukum Islam merupakan metode yang berakar kuat dalam tradisi usul al-fiqh dan ilmu tafsir. Ia bukan sekadar teknik membaca literal, melainkan suatu modus penalaran hukum yang sistematis dan berlapis—mulai dari analisis leksikal, sintaksis nahwu, hingga pertimbangan konteks wacana (siyāq)—dalam rangka mengakses kandungan normatif teks wahyu.

Posisi metode ini dalam hierarki penalaran hukum Islam bersifat fundamental sekaligus terbatas: fundamental karena lafẓ adalah pintu masuk utama menuju ma'nā yang menjadi dasar fiqh; terbatas karena bahasa secara inheren memungkinkan ambiguitas yang tidak dapat diselesaikan semata-mata oleh analisis gramatikal. Dalam kondisi demikian, tradisi hukum Islam menyediakan perangkat penalaran komplementer yang secara kolektif membentuk metodologi usul al-fiqh yang kaya dan majemuk.

Implikasi praktis kajian ini relevan bagi para pengkaji hukum Islam, khususnya dalam konteks masyarakat Muslim non-Arab, di mana risiko deviasi makna akibat penerjemahan menjadi tantangan tersendiri bagi keandalan tafsir gramatikal. Ke depan, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi secara komparatif bagaimana tafsir gramatikal berinteraksi dengan metode-metode lain dalam usul al-fiqh pada kasus-kasus hukum kontemporer yang spesifik.

________________________________________

Daftar Pustaka

Akhtar, N., Habib, R. I., & Madni, A. (2019). Problems and Strategies to Maneuver Issues in Translation in the Subject of Law: An Analytical Study. Review of Education Administration and Law, 2(1), 23–36. https://doi.org/10.47067/real.v2i1.8

Drake, J. H. (1918). The Sociological Interpretation of Law. Michigan Law Review, 16(8), 599. https://doi.org/10.2307/1277513

Dupret, B., Berger, M., & Zayd, A. (1998). Jurisprudence Abû Zayd. Égypte/Monde Arabe, 34, 169–201. https://doi.org/10.4000/ema.1524

Jadalhaq, I. M., & Russi, L. (2020). Finding Direction at the Edge of Law and Life: Islamic Fiqh, Correspondence, and UAE Takāful Insurance Regulation. Canadian Journal of Law and Society / Revue Canadienne Droit Et Société, 35(3), 477–497. https://doi.org/10.1017/cls.2020.19

Konca, P. (2021). Servants or Masters? Linguistic Aids in Legal Interpretation. Ius Humani Law Journal, 10(1), 73–102. https://doi.org/10.31207/ih.v10i1.237

Lücke, H. K. (2005). Review Article. International and Comparative Law Quarterly, 54(4), 1023–1032. https://doi.org/10.1093/iclq/lei051

Malekian, F. (2011). The Mechanisms of the Trial (hlm. 359–373). https://doi.org/10.1163/ej.9789004203969.i-452.141

Milah, A. S., Rohman, M., & Rasikhullah, A. N. (2023). Internalization of Arabic Syntactic in the Interpretation of Legal Verses. Ijas Indonesian Journal of Arabic Studies, 5(2), 159. https://doi.org/10.24235/ijas.v5i2.14840

Miller, A. C. (2019). Opinions on the Legitimacy of Death Declaration by Neurological Criteria from the Perspective of 3 Abrahamic Faiths. Medeniyet Medical Journal. https://doi.org/10.5222/mmj.2019.48379

Panek, G. (2009). Rola normy prawnej w przekładzie przepisów prawnych. Investigationes Linguisticae, 17, 75. https://doi.org/10.14746/il.2009.17.5

Rabb, I. A. (2021). Islamic Legal Canons as Memes. Journal of Islamic Law, 2(1). https://doi.org/10.53484/jil.v2.rabb3

Sa'dudin, I., Hafizd, J. Z., & Safitri, E. (2022). The Arabic's Significant Role in the Understanding of Islamic Law. Eralingua Jurnal Pendidikan Bahasa Asing Dan Sastra, 6(2), 371. https://doi.org/10.26858/eralingua.v6i2.34716

Saydullaev, S. (2020). The Importance of Interpretation of Normative Legal Acts in the Process of Law Enforcement. Общество И Инновации, 1(2), 277–290. https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol1-iss2-pp277-290

Sookhdeo, P. (2006). Issues of Interpreting the Koran and Hadith. Connections the Quarterly Journal, 05(3), 57–81. https://doi.org/10.11610/connections.05.3.06

Sujono, I. (2022). Urgency of Rechtsvinding and Jurisprudence in the Constitutional Court Authority. Constitutional Law Society, 1(2), 161–178. https://doi.org/10.36448/cls.v1i2.26

Tolstopyatenko, G. P., Федотова, И. Г., & Bogdanova, I. A. (2020). Study of Law Through Language Approach as Adopted in Teaching International Lawyers at MGIMO-University. Courier of Kutafin Moscow State Law University (Msal), (1), 62–69. https://doi.org/10.17803/2311-5998.2020.65.1.062-069

Tóth, Z. J. (2022). Excerpts from the Development of Methods of Legal Interpretation. Law Identity and Values, 2(1), 241–264. https://doi.org/10.55073/2022.1.241-264