01727 - Tafsir Historis dalam Hukum Islam: Konsep, Metodologi, dan Aplikasi: Penafsiran Hukum Berdasarkan Sejarah Pembentukan Peraturan dan Maksud Pembentuk Undang-Undang

Abstract

This article examines the concept of historical interpretation (tafsir historis) in Islamic law, focusing on its theoretical foundations, methodological procedures, and practical applications. Historical interpretation is understood as a method of legal discovery that traces the historical background of normative text formation—including the history of revelation (asbāb al-nuzūl and asbāb al-wurūd)—to capture the intent and purpose of the lawgiver (maqāṣid al-sharī'ah). The study identifies that Islamic law operates within a tension between the transcendence of revelation as a source and the historically situated nature of human legal understanding (fiqh/ijtihad). The Shariah–Fiqh distinction serves as a methodological prerequisite: while Shariah is immutable divine revelation, fiqh is a human product subject to historical change. The article further demonstrates that classical Islamic tools—such as asbāb al-nuzūl, tadarruj fi al-tashrī', and maqāṣid—function as functional equivalents to historical interpretation in modern legal theory. The operational procedure synthesized includes: identifying normative texts, reconstructing socio-historical contexts, analyzing gradual legal formation, extracting maqāṣid, conducting text–context dialogue, and applying methodological controls through uṣūl al-tafsīr and uṣūl al-fiqh. The study concludes that historical interpretation in Islamic law is not merely possible but methodologically necessary, provided it is conducted with disciplinary rigor and ethical accountability of the interpreter.

Keywords: historical interpretation; Islamic law; asbāb al-nuzūl; maqāṣid al-sharī'ah; ijtihad; legal discovery

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep tafsir historis dalam hukum Islam dengan memusatkan perhatian pada landasan teoritis, prosedur metodologis, dan aplikasinya. Tafsir historis dipahami sebagai metode penemuan hukum yang menelusuri latar belakang sejarah pembentukan teks normatif—termasuk sejarah pewahyuan melalui asbāb al-nuzūl dan asbāb al-wurūd—untuk menangkap maksud dan tujuan penetapan hukum (maqāṣid al-sharī'ah). Kajian ini menemukan bahwa hukum Islam beroperasi di tengah ketegangan antara transendensi wahyu sebagai sumber dan sifat historis pemahaman hukum manusia (fiqh/ijtihad). Pembedaan Syariah–Fiqh menjadi prasyarat metodologis: Syariah adalah wahyu ilahi yang tidak berubah, sedangkan fiqh adalah produk manusia yang tunduk pada perubahan historis. Artikel ini lebih lanjut menunjukkan bahwa perangkat klasik Islam—seperti asbāb al-nuzūl, tadarruj fi al-tashrī', dan maqāṣid—berfungsi sebagai padanan fungsional tafsir historis dalam teori hukum modern. Prosedur operasional yang disintesis mencakup: identifikasi teks normatif, rekonstruksi konteks sosio-historis, analisis pembentukan hukum yang gradual, penarikan maqāṣid, dialog teks–konteks, dan kontrol metodologis melalui uṣūl al-tafsīr dan uṣūl al-fiqh. Studi ini menyimpulkan bahwa tafsir historis dalam hukum Islam bukan hanya dimungkinkan, tetapi secara metodologis diperlukan, dengan syarat dilakukan melalui ketelitian disiplin dan akuntabilitas etis penafsir.

Kata kunci: tafsir historis; hukum Islam; asbāb al-nuzūl; maqāṣid al-sharī'ah; ijtihad; penemuan hukum

________________________________________

1. Pendahuluan

Penafsiran hukum merupakan inti dari praktik penemuan hukum (rechtvinding) di berbagai sistem normatif, baik hukum positif modern maupun hukum Islam. Salah satu metode penafsiran yang memiliki kedudukan penting adalah tafsir historis, yaitu metode yang menelusuri latar belakang sejarah pembentukan suatu ketentuan untuk menangkap maksud pembuatnya. Dalam konteks hukum Islam, metode ini menghadapi tantangan epistemologis tersendiri karena sumber hukum Islam berasal dari wahyu yang bersifat transenden, namun dipahami dan diterapkan dalam ruang-waktu sejarah yang terus berubah.

Artikel ini bertujuan mengkaji secara sistematis konsep tafsir historis dalam kerangka hukum Islam: pengertian dasarnya, landasan konseptual, padanan metodologis dalam tradisi keilmuan Islam, prosedur operasional, aplikasi, tantangan metodologis, serta kesimpulan definisi operasional. Kajian ini disusun berdasarkan sintesis literatur hukum Islam dan teori interpretasi hukum yang relevan.

________________________________________

2. Pengertian Tafsir Historis dalam Penemuan Hukum

Dalam teori interpretasi hukum, penafsiran historis dipahami sebagai penafsiran yang dilakukan dengan menelusuri latar belakang sejarah perumusan suatu ketentuan (sejarah undang-undang) untuk menangkap maksud pembentuknya (intent pembentuk norma) (Amir, 2023; Wardani, 2020). Dalam literatur metode interpretasi hukum, penafsiran historis juga dijelaskan sebagai (i) penafsiran menurut "sejarah pengaturannya/sejarah undang-undangnya" (mencari maksud pembuat undang-undang) dan (ii) penafsiran menurut "sejarah kelembagaan/sejarah hukumnya" (memahami suatu undang-undang dalam konteks keseluruhan sejarah hukumnya) (Amir, 2023). Dalam konteks penemuan hukum (rechtvinding), "penalaran secara sejarah (historis)" dijelaskan sebagai penafsiran yang mengkaji sejarah awal perumusan suatu norma karena setiap ketentuan hukum memiliki sejarahnya sendiri (Toni, 2018).

________________________________________

3. Dasar Konseptual dalam Hukum Islam: Relasi Wahyu, Sejarah, dan Produk Penafsiran

3.1 Hukum Islam Memerlukan Penafsiran; Teks Wahyu Hadir dalam Ruang-Waktu Sejarah

Dalam kajian hukum Islam, Al-Qur'an dan hadis disebut sebagai sumber utama hukum (Achmad, 2022; Toni, 2018). Namun, kebutuhan penafsiran muncul karena peristiwa sosial terus berkembang, sedangkan penetapan wahyu terjadi dalam konteks ruang dan waktu tertentu; karena itu ahli hukum Islam perlu melakukan penafsiran dan penemuan hukum untuk menjawab masalah baru (Toni, 2018). Dalam kerangka ini, penalaran historis dikaitkan dengan asbāb al-nuzūl (latar turunnya ayat) dan asbāb al-wurūd (latar munculnya hadis) sebagai pintu masuk memahami lahirnya ketentuan hukum dalam Islam (Toni, 2018). Pendekatan tekstual murni tanpa melibatkan data latar sejarah turunnya ayat dipandang menimbulkan risiko pembacaan yang mengabaikan data sejarah penting (Himsyah, 2012), sehingga mendorong kebutuhan pembacaan yang memperhitungkan konteks sosial-historis (Damayanti, 2022; Himsyah, 2012).

3.2 Nuansa Perdebatan: "A-Historis" vs. "Memiliki Dimensi Historis"

Sejumlah pemetaan teori menyebut adanya kecenderungan memahami hukum Islam sebagai kehendak Tuhan yang "mendahului" sistem sosial-politik dan dinilai "terlepas" dari perspektif kesejarahan umum (a-historis) (Amin et al., 2022; Junaedi, 2018). Pandangan tentang "visi sejarah yang lemah" (a-historis) juga dikaitkan dengan penilaian Noel J. Coulson yang menyatakan bahwa hukum dipahami sebagai kehendak Tuhan yang mengontrol masyarakat (bukan dikontrol masyarakat), sehingga tampak terisolasi dari perkembangan historis masyarakat (Amin et al., 2022; Sofyan, 2017). Pada saat yang sama, literatur lain menegaskan bahwa hukum Islam dalam realitasnya memiliki dimensi historis sejak diwahyukannya, sehingga teori-teori sejarah dapat menjadi pisau analisis penelitian hukum Islam (Damayanti, 2022), dan bahwa hukum-hukum Al-Qur'an diturunkan secara gradual dengan mempertimbangkan situasi sosiologis masyarakat penerimanya (Damayanti, 2022). Dengan demikian, corak tafsir historis dalam hukum Islam beroperasi di tengah ketegangan: antara (i) pengakuan wahyu sebagai sumber transenden dan (ii) pengakuan bahwa pemahaman manusia atas wahyu (fiqh/ijtihad) berlangsung dalam sejarah dan dipengaruhi kondisi sosial-politik (Amin et al., 2022; Damayanti, 2022; Junaedi, 2018).

3.3 Pembedaan Syariah–Fiqh sebagai Prasyarat Metodologis Tafsir Historis

Sejumlah rujukan menegaskan pentingnya pembedaan antara sharī'ah dan fiqh: sharī'ah dipahami sebagai wahyu ilahi yang tidak berubah, sedangkan fiqh adalah pemahaman/interpretasi/penerapan terhadap sharī'ah yang bersifat produk manusia dan dapat berubah sesuai waktu dan keadaan (Sodiqin & Radiamoda, 2021; Zulhamdi, 2018). Perspektif ini juga dinyatakan sebagai "identitas ganda" hukum Islam: sisi ilahiah (divine law) dan sisi pemahaman para faqih (jurists' law) yang historis dan relatif (Dahlan, 2017). Dalam kerangka tersebut, tafsir historis menjadi relevan terutama pada wilayah fiqh/ijtihad (produk pemahaman manusia), bukan pada klaim transendensi wahyu sebagai sumber (Dahlan, 2017; Sodiqin & Radiamoda, 2021).

________________________________________

4. Padanan "Tafsir Historis" dalam Tradisi Keilmuan Islam

Walaupun istilah "penafsiran historis" sering dibahas dalam metodologi interpretasi undang-undang modern (Toni, 2018; Wardani, 2020), dalam tradisi Islam terdapat perangkat yang fungsinya sepadan, terutama untuk menghubungkan teks normatif dengan konteks pembentukan dan tujuan penetapannya (Damayanti, 2022; Toni, 2018).

4.1 Asbāb al-Nuzūl dan Asbāb al-Wurūd sebagai "Sejarah Pembentukan Norma"

Penalaran historis dalam penemuan hukum dijelaskan secara eksplisit sebagai kajian "sejarah awal perumusan hukum" (Toni, 2018). Dalam konteks sejarah hukum Islam, hal itu dikaitkan dengan penggunaan asbāb al-nuzūl dan asbāb al-wurūd sebagai cara menelusuri sebab kemunculan ketentuan normatif dan konteks sosial yang melahirkannya (Toni, 2018). Lebih jauh, perbedaan situasi Makkah–Madinah (dalam konteks turunnya ayat dan munculnya hadis) dipandang sangat berbeda dengan konteks Indonesia; karena itu, produk fiqh yang lahir dalam konteks tertentu dapat berbeda ketika diterapkan pada konteks sosial berbeda (Zabidi, 2014), selaras dengan argumen bahwa teks wahyu tidak turun dalam "ruang hampa" melainkan berhubungan dengan kehidupan manusia saat itu (Zabidi, 2014).

4.2 Tadarruj fi al-Tashrī' (Gradualitas Legislasi) sebagai Logika Historis Pembentukan Hukum

Literatur menegaskan adanya konsep tadarruj fi al-tashrī' (graduasi dalam legislasi hukum) sebagai bagian dari konstruksi hukum Al-Qur'an (Achmad, 2022). Prinsip gradual ini juga konsisten dengan penjelasan bahwa hukum-hukum dalam Al-Qur'an diturunkan secara bertahap dengan mempertimbangkan situasi sosiologis masyarakat penerima wahyu (Damayanti, 2022). Kajian historis atas pengharaman khamr misalnya menekankan bahwa proses pengharamannya tidak terlepas dari latar masyarakat Arab terdahulu dan berlangsung melalui beberapa tahapan sampai pada tahap final keharaman (Sodiqin, 1970). Dengan demikian, tafsir historis dalam hukum Islam tidak hanya menanyakan "apa bunyi norma", tetapi juga menanyakan "bagaimana norma itu terbentuk secara bertahap dalam sejarah pewahyuan dan masyarakat awal" (Achmad, 2022; Damayanti, 2022; Sodiqin, 1970).

4.3 Sejarah Ijtihad Generasi Awal: Pembentukan Model Istinbath sebelum Kodifikasi Teori

Kajian historis tentang istinbath pada masa awal Islam menyatakan bahwa embrio metode ijtihad sudah berkembang sejak generasi sahabat; mayoritas ulama menyepakati adanya ijtihad sahabat, walaupun berbeda pendapat tentang metode yang mereka gunakan (Muzammil, 2014). Di sisi lain, sejarah teori hukum Islam juga dipaparkan bahwa bentuk standar ijtihad (dan sistematisasi teori) baru tampak kemudian, khususnya setelah Imam Syafi'i menulis al-Risālah (Muzammil, 2014; Sofyan, 2017). Corak tafsir yang berorientasi hukum (tafsir ahkam/fiqhi/hukmi) juga dipaparkan sebagai corak yang sudah tua, hadir sejak masa Nabi dan sahabat, dan terus berkembang karena kebutuhan menjawab persoalan hukum (Mubarok, 2021; Roup et al., 2022). Kerangka historis ini penting bagi tafsir historis, karena ia mengaitkan (i) praktik penalaran hukum generasi awal, (ii) pembentukan disiplin ushul fiqh, dan (iii) produk tafsir hukum sebagai respons terhadap perkembangan persoalan (Muzammil, 2014; Roup et al., 2022).

________________________________________

5. "Maksud Pembentuk Hukum" dalam Islam: dari Intent Legislator ke Maqāṣid al-Sharī'ah

5.1 Siapa "Pembentuk Hukum" dalam Perspektif Islam?

Dalam diskursus hukum Islam, terdapat penegasan bahwa penafsiran harfiah bahasa Arab atas khithāb Allāh (komunikasi Tuhan) dipandang sebagai landasan ketat karena Allah diposisikan sebagai pembuat hukum (syāri') (Junaedi, 2018). Namun, karena implementasi hukum melibatkan peran akal dan ijtihad, maka dari sisi implementasi hukum Islam juga dipahami sebagai human made law (produk manusia) (Damayanti, 2022). Konsekuensinya, pembahasan "maksud pembentuk hukum" dalam hukum Islam dapat bergerak pada dua tingkat: (i) maksud Tuhan sebagai syāri' (dibaca melalui perangkat tujuan/rasionalitas syariat), dan (ii) maksud pembentuk norma manusia ketika hukum Islam dipositifkan melalui kodifikasi/legislasi (qanun/perundang-undangan) (Damayanti, 2022; Junaedi, 2018).

5.2 Maqāṣid: Kanal Metodologis untuk Menautkan Sejarah dan Tujuan Penetapan Hukum

Kajian tafsir maqāṣidī menegaskan bahwa istilah maqāṣid mula-mula digunakan dalam ushul fiqh, dan sebelum itu para pakar hukum memakai istilah hikmah tasyri' atau falsafah tasyri' untuk mengkaji tujuan disyariatkannya hukum (Setiawan, 2012). Dengan demikian, maqāṣid al-sharī'ah berfungsi sebagai perangkat untuk membaca "tujuan" atau "maksud" penetapan hukum, bukan semata bunyi literalnya (Setiawan, 2012). Sejalan dengan itu, literatur tentang pembaruan fiqh menempatkan fiqh al-maqāṣid sebagai fikih yang dibangun atas dasar tujuan ditetapkannya hukum (Abubakar & Mutawali, 2020). Literatur mengenai Hasan Hanafi juga menekankan dinamika sejarah pemikiran hukum Islam dan gagasan rekonstruksi maqāṣid melalui reformasi linguistik sebagai bagian dari revitalisasi tradisi agar ramah terhadap kondisi kontemporer (Bahren & Mokodenseho, 2023). Dengan demikian, dalam tafsir historis menurut hukum Islam, "maksud pembentuk hukum" (dalam arti tujuan normatif) sering dipahami melalui kerangka maqāṣid yang mengaitkan teks, konteks sejarah, dan kemaslahatan (Bahren & Mokodenseho, 2023; Setiawan, 2012).

5.3 Kebutuhan Interdisipliner: Sejarah–Kemanusiaan–Konteks sebagai Bagian dari Metodologi

Sejumlah rujukan menekankan bahwa untuk memperkenalkan dan mendiskusikan hukum Islam tidak cukup hanya berkutat pada syariah–ushul fiqh–fiqh, tetapi perlu pendekatan lain yang bersifat interdisipliner (Atstsa'uri, 2020). Dalam pendekatan sistem terhadap maqāṣid, ditekankan pentingnya dimensi waktu dan sejarah serta keterlibatan dimensi budaya/ruang-waktu dalam memahami hukum Islam (Hefni, 2013). Literatur yang sama menegaskan bahwa hukum Islam berasal dari Al-Qur'an dan hadis, tetapi lahir melalui proses penafsiran dan ijtihad sehingga hasilnya memungkinkan berbeda (Hefni, 2013). Konsekuensinya, "maksud pembentuk" (tujuan/intent) perlu dibaca melalui perangkat metodologis yang menyadari kompleksitas dimensi sejarah, budaya, dan metode penalaran, bukan hanya klaim tekstual tunggal (Atstsa'uri, 2020; Hefni, 2013).

________________________________________

6. Prosedur Operasional Tafsir Historis dalam Kerangka Hukum Islam

Berikut sintesis langkah kerja tafsir historis yang konsisten dengan kerangka "penalaran sejarah" dalam interpretasi hukum (Toni, 2018) dan perangkat kontekstual-historis dalam pembaruan hukum Islam (Anwar et al., 2023; Himsyah, 2012).

Langkah 1: Identifikasi Teks Normatif dan Ruang Ijtihadnya

Penafsiran berangkat dari sumber utama (Al-Qur'an dan hadis) (Achmad, 2022; Toni, 2018), dengan kesadaran pembedaan antara wahyu sebagai sumber dan fiqh sebagai produk pemahaman manusia (Dahlan, 2017; Sodiqin & Radiamoda, 2021). Kesadaran ini mencegah penyamaan hasil tafsir/fiqh dengan otoritas wahyu itu sendiri (yang berisiko menjadi otoritarian) (Abror et al., 2021; Mansur & Rosyadi, 2022).

Langkah 2: Rekonstruksi Latar Sosio-Historis Kemunculan Teks (Asbāb)

Penalaran historis mengkaji sejarah awal perumusan norma (Toni, 2018), yang dalam hukum Islam dapat berupa asbāb al-nuzūl dan asbāb al-wurūd (Toni, 2018), serta mempertimbangkan bahwa wahyu turun dengan mempertimbangkan situasi sosiologis masyarakat penerima (Damayanti, 2022).

Langkah 3: Analisis Proses Historis Pembentukan Hukum (Tadarruj) dan Dinamika Ijtihad

Pembacaan mempertimbangkan gradualitas legislasi (tadarruj) (Achmad, 2022; Damayanti, 2022) dan pembentukan ijtihad sejak generasi awal (sahabat) sebagai bagian dari sejarah istinbath (Muzammil, 2014).

Langkah 4: Penarikan Orientasi Tujuan (Maqāṣid/Hikmah Tasyri')

Untuk menangkap "maksud" penetapan hukum, penafsiran memperhitungkan maqāṣid/hikmah tasyri' sebagai perangkat tujuan (Setiawan, 2012) dan mengarahkan fiqh pada orientasi tujuan hukum (Abubakar & Mutawali, 2020).

Langkah 5: Gerak Penerapan: Dialog Teks–Konteks Masa Kini

Pendekatan kontekstual dipahami sebagai upaya mendialogkan teks dengan realitas sosial yang dinamis (Himsyah, 2012). Dalam pembaruan hukum Islam ala Fazlur Rahman, ditekankan pembedaan Islam normatif dan Islam historis serta perlunya analisis kritis atas praktik dan penafsiran sepanjang sejarah (Anwar et al., 2023). Dalam kerangka ini, metode double movement (gerak ganda) sering diposisikan sebagai cara membawa fenomena sosial dewasa ini ke dalam naungan tujuan-tujuan Al-Qur'an, untuk menghasilkan fleksibilitas hukum sesuai ruang-waktu dan latar sosial-budaya (Nasrulloh, 2015).

Langkah 6: Kontrol Metodologis (Uṣūl al-Tafsīr/Uṣūl al-Fiqh) untuk Menjaga Validitas

Karena Al-Qur'an bersifat multi-interpretatif, diperlukan disiplin yang berfungsi melindungi mufassir dari kekeliruan (uṣūl al-tafsīr) sebagaimana uṣūl al-fiqh melindungi faqih dari kesalahan istinbath (Afifah, 2020). Literatur ushul fiqh juga dipaparkan sebagai sistem yang meramu elemen bahasa, logika, teologi, sejarah, normatif, dan kepentingan umum (Sofyan, 2017), sehingga relevan sebagai pagar metodologis bagi pembacaan historis-kontekstual.

________________________________________

7. Aplikasi dan Contoh Pembacaan Historis

7.1 Pengharaman Khamr sebagai Contoh Struktur Historis–Gradual

Kajian historis pengharaman khamr menegaskan bahwa proses pengharaman tidak terlepas dari latar masyarakat Arab terdahulu dan berlangsung melalui beberapa tahapan hingga final keharaman (Sodiqin, 1970). Contoh ini memperlihatkan bagaimana tafsir historis memusatkan perhatian pada proses pembentukan norma dalam sejarah, bukan hanya pada bentuk finalnya (Sodiqin, 1970), selaras dengan konsep tadarruj dalam legislasi (Achmad, 2022; Damayanti, 2022).

7.2 Tafsir Hukum Bercorak Kontekstual: Contoh Orientasi Historis-Sosial dalam Tafsir Indonesia

Kajian tentang manhaj penafsiran Hamka menyebut bahwa Tafsir al-Azhar mengutamakan pemahaman konteks sosial dan historis dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, terutama ayat-ayat hukum (Umah & Sadari, 2022). Dalam studi tersebut, pendekatan Hamka juga digambarkan menekankan rasionalitas dan konteks sosio-budaya sehingga penafsiran ayat hukum menjadi lebih relevan dan komprehensif dengan kebutuhan perubahan masyarakat (Umah & Sadari, 2022). Hal ini memperlihatkan operasi tafsir historis sebagai cara menghubungkan ayat hukum dengan dinamika sosial-historis penafsir dan masyarakatnya (Umah & Sadari, 2022), konsisten dengan gagasan bahwa fiqh selalu lekat dengan konteks sosial dan lokalitas (Dahlan, 2017; Zabidi, 2014).

7.3 Kodifikasi/Positivisasi Hukum Islam di Indonesia: Kebutuhan "Sejarah Pembentukan" Norma Manusia

Dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia, disebut adanya transformasi dari fiqh (produk pemikiran) ke taqnīn (perundang-undangan), yaitu integrasi hukum Islam ke dalam hukum nasional (Gusmansyah, 2019). Dalam konteks fiqh jinayah di Indonesia, proyek formalisasi/legislasi disebut sudah dilakukan sejak Indonesia merdeka dan memiliki akar sejarah formalisasi syariat dalam konteks keindonesiaan (Ridla, 2019). Dalam situasi seperti ini, penafsiran historis dalam arti "sejarah undang-undang" (mengkaji sejarah perumusan norma) menjadi relevan karena objeknya bukan hanya teks wahyu, tetapi juga produk legislasi manusia yang mempositifkan sebagian norma Islam (Amir, 2023; Gusmansyah, 2019; Ridla, 2019; Wardani, 2020). Dengan kata lain, "maksud pembentuk undang-undang" dapat merujuk pada maksud legislator negara ketika membentuk peraturan terkait hukum Islam, sehingga pendekatan historis ala interpretasi undang-undang menjadi bagian dari penemuan hukum pada wilayah qanun/UU (Amir, 2023; Gusmansyah, 2019; Ridla, 2019; Wardani, 2020).

________________________________________

8. Tantangan Metodologis dan Kehati-Hatian dalam Tafsir Historis

8.1 Risiko Subjektivitas, Klaim Kebenaran Tunggal, dan "Otoritarianisme"

Literatur tentang Khaled Abou El-Fadl menekankan bahwa perlakuan Islam sebagai seperangkat hukum yang mapan, statis, dan tertutup (bukan proses pemahaman/fiqh) berimplikasi pada menyempitnya ruang keragaman dan pengembangan (Mansur & Rosyadi, 2022). Dalam kritiknya terhadap otoritarianisme, Abou El-Fadl menawarkan prasyarat otoritas penafsir (kejujuran, kesungguhan, menyeluruh, rasionalitas, pengendalian diri) agar produk hukum memiliki legitimasi kuat (Abror et al., 2021). Kerangka ini relevan bagi tafsir historis karena penelusuran sejarah dan "maksud pembentuk" dapat disalahgunakan menjadi justifikasi sepihak; karena itu diperlukan disiplin metodologis dan etika otoritas penafsir (Abror et al., 2021; Mansur & Rosyadi, 2022).

8.2 Keterbatasan Data Sejarah dan Polemik "Kritik Historis"

Kajian tentang revisionisme studi Al-Qur'an di Barat menggambarkan penggunaan kritik historis (historical criticism) untuk menelusuri transformasi hukum (misalnya hukum waris) dengan mencari faktor politik, sosial, ekonomi, dan religius (A. S. Amin, 2021). Namun kajian yang sama juga memotret kontroversi dan kritik terhadap pendekatan orientalis tertentu (A. S. Amin, 2021). Diskursus kritik orientalis atas hadis juga menunjukkan adanya polemik dalam penafsiran dan penilaian historis (sejarah, sanad, dan matan), serta adanya perbedaan pandangan antara orientalis dan sarjana Muslim (Ismail, 2018). Bagi tafsir historis dalam hukum Islam, situasi ini menegaskan dua hal: (i) data dan kritik sejarah dapat menjadi perangkat analisis, tetapi (ii) penggunaannya menuntut kehati-hatian metodologis karena dapat menimbulkan polemik validitas dan bias (A. S. Amin, 2021; Ismail, 2018).

8.3 Perlunya "Ilmu Penjaga" (Uṣūl al-Tafsīr) dan Penguatan Pendekatan Metodologis

Karena Al-Qur'an bersifat multi-interpretatif, uṣūl al-tafsīr diposisikan sebagai disiplin yang melindungi validitas penafsiran dan berfungsi sebagai "filter" atas tafsir yang keliru (Afifah, 2020). Uṣūl al-tafsīr juga dipandang beririsan dengan uṣūl al-fiqh dalam fungsi protektifnya terhadap kekeliruan istinbath (Afifah, 2020). Di sisi lain, ushul fiqh digambarkan sebagai sistem metodologis yang meramu elemen sejarah dan pertimbangan kepentingan umum bersama elemen bahasa dan logika (Sofyan, 2017). Ini berarti tafsir historis yang ilmiah dalam hukum Islam memerlukan integrasi perangkat: data sejarah (asbāb, tadarruj, sejarah praktik) dan disiplin penguji (ushul) agar tidak jatuh menjadi spekulasi atau klaim tanpa kontrol (Afifah, 2020; Sofyan, 2017).

________________________________________

9. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis rujukan, tafsir historis menurut hukum Islam dapat dirumuskan secara operasional sebagai metode penafsiran/penemuan hukum yang menafsirkan ketentuan normatif dengan menelusuri sejarah pembentukannya (baik sejarah pewahyuan—melalui asbāb dan tadarruj—maupun sejarah perumusan norma positif), untuk menangkap maksud/tujuan penetapan hukum (maqāṣid/hikmah tasyri') dan menghubungkannya secara bertanggung jawab dengan konteks penerapan masa kini melalui kontrol metodologis uṣūl al-tafsīr dan uṣūl al-fiqh (Afifah, 2020; Anwar et al., 2023; Damayanti, 2022; Gusmansyah, 2019; Nasrulloh, 2015; Ridla, 2019; Setiawan, 2012; Sodiqin, 1970; Sofyan, 2017; Wardani, 2020).

Kajian ini menunjukkan bahwa tafsir historis bukan metode yang asing bagi tradisi keilmuan Islam. Perangkat-perangkat klasik seperti asbāb al-nuzūl, tadarruj fi al-tashrī', dan maqāṣid al-sharī'ah secara fungsional merupakan padanan metodologis dari penafsiran historis dalam teori hukum modern. Yang membedakannya adalah kesadaran epistemologis: tafsir historis dalam hukum Islam harus senantiasa mempertahankan pembedaan antara wahyu sebagai sumber transenden dan fiqh sebagai produk sejarah manusia, sembari menjaga validitas metodologis melalui disiplin uṣūl.

________________________________________

Daftar Pustaka

Abror, I., Zuhdi, M. N., Setiawan, I., & Suhendra, A. (2021). Cadar and Women's Awrat In Indonesian Qur'an Literature. Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis, 22(2), 449–468. https://doi.org/10.14421/qh.2021.2202-09

Abubakar, S., & Mutawali, M. (2020). Pandangan Amina Wadud Terhadap Perempuan Menjadi Imam Sholat Laki-Laki. Jurnal Schemata Pascasarjana UIN Mataram, 9(1), 15–32. https://doi.org/10.20414/schemata.v9i1.1021

Achmad, A. (2022). Kajian Historis tentang Model Istinbath Al Ahkam pada Masa Awal Islam. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 7(2), 275. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i2.11736

Afifah, F. N. (2020). Fanaticism of Madzhab in Interpretation: Study of The Book of Aḥkam al-Qur'an By al-Jaṣṣaṣ. Jurnal Ushuluddin, 28(2), 181. https://doi.org/10.24014/jush.v28i2.9618

Amin, A. S. (2021). Potret dan Prospek Kajian Uṣūl Al-Tafsīr dalam Perkembangan Tafsir Al-Qur'an. Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora, 7(2), 223–258. https://doi.org/10.35719/islamikainside.v7i2.137

Amin, M., Abdullah, A., Santoso, F. S., Muthmainnah, M., & Sembodo, C. (2022). Metode Interpretasi Hukum Aplikasi dalam Hukum Keluarga Islam dan Ekonomi Syariah. Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum Pendidikan dan Sosial Keagamaan, 2(1), 15–36. https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i1.1347

Amir, A. N. (2023). Manhaj Penafsiran Hamka. Peradaban Journal of Religion and Society, 2(1), 20–31. https://doi.org/10.59001/pjrs.v2i1.46

Anwar, S., Bawazir, F., Sakina, R., Lukita, M., Hernata, N., Miranda, M., & Ridwan, M. (2023). Mazhab Syafi'i sebagai Paradigma dalam Pemikiran dan Penetapan Hukum Islam di Indonesia. VH, 5(2), 101–123. https://doi.org/10.15575/vh.v5i2.28191

Atstsa'uri, F. I. (2020). Kesetaraan Gender dalam Islam: Reinterpretasi Kedudukan Perempuan. Progresiva: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, 9(2), 106–132. https://doi.org/10.22219/progresiva.v9i2.14874

Bahren, R. S. A., & Mokodenseho, S. (2023). Metode dan Corak Penafsiran Ath-Thabari. Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis, 3(1), 151–166. https://doi.org/10.54443/mushaf.v3i1.126

Dahlan, D. (2017). Rekonstruksi Hukum Islam Abu Al-A'la Al-Maududi: Upaya Konstruktif Penegakan Hukum Islam di Pakistan. Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, 3(1), 76. https://doi.org/10.24014/af.v3i1.3741

Damayanti, A. (2022). Contribution Of Islamic Law To Legal Development In Indonesia. Milrev: Metro Islamic Law Review, 1(1), 17. https://doi.org/10.32332/milrev.v1i1.6188

Gusmansyah, W. (2019). Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah. Al Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2(2). https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448

Hefni, M. (2013). Rekonstruksi Maqāshid Al-Syarī'ah: Sebuah Gagasan Hasan Hanafi tentang Revitalisasi Turāts. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 6(2), 161–183. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v6i2.307

Himsyah, F. A. (2012). Eksistensi dan Partisipasi Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah. https://doi.org/10.18860/j.v0i0.1591

Ismail, Z. (2018). Penegakan Supremasi Hukum dalam Al-Qur'an. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 11(01), 43–64. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v11i01.474

Junaedi, M. (2018). Fikih Indonesia: Epistemologi Sosio-Kultural. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 9(2). https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4803

Mansur, S., & Rosyadi, S. (2022). Kritik atas Orientalis dalam Interpretasi Hadis. Holistic Al-Hadis, 8(2), 168–186. https://doi.org/10.32678/holistic.v8i2.9608

Mubarok, N. (2021). Implementasi Fiqh Jinayah dalam Qanun Nanggroe Aceh Darussalam. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 7(2), 336–361. https://doi.org/10.15642/aj.2021.7.2.336-360

Muzammil, I. (2014). Peta Fiqh Mu'āsir Muslim Progresif. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 7(1), 61. https://doi.org/10.15642/islamica.2012.7.1.61-84

Nasrulloh, N. (2015). Tajdīd Fiqh dari Konservatif Tekstual menuju Fiqh Progresif Kontekstual. De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, 6(1). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3189

Ridla, M. R. (2019). Paradigma Utilitarianistik dalam Istinbāth Hukum Islām. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 3(1), 17–32. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v3i1.2594

Roup, M., Alwi, M. M., & Hsb, A. R. G. (2022). Tafsir Maqāshidī: Telaah terhadap Kitab Tafsir al-Ahkam karya Abdul Halim Hasan. Al Quds: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis, 6(2), 801. https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.4102

Setiawan, B. (2012). Pluralisme Hukum Islam: Sebuah Pembacaan Awal. Humanika, 12(1). https://doi.org/10.21831/hum.v12i1.3650

Sodiqin, A. (1970). Antropologi Hukum sebagai Pendekatan dalam Penelitian Hukum Islam. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 7(1), 115–126. https://doi.org/10.24090/mnh.v7i1.581

Sodiqin, A., & Radiamoda, A. M. (2021). Dinamika Konstitusi Islam: Dari Periode Kekhilafahan hingga Nation-State. Journal of Islamic Law, 2(2), 138–167. https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.241

Sofyan, M. (2017). Konsep Hermeneutika Otoritatif Khaled Abou El-Fadl. Kalam, 9(2), 373. https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.337

Toni, A. (2018). Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia. Maqashid: Jurnal Hukum Islam, 1(2), 34–63. https://doi.org/10.35897/maqashid.v1i2.130

Umah, H. N., & Sadari, S. (2022). Pembaruan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim Modern: Dinamika dan Ragamnya. Misykat: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah, 7(1), 86. https://doi.org/10.33511/misykat.v7n1.86-99

Wardani, W. (2020). Revisionisme Studi Al-Qur'an di Barat: Pendekatan, Tipologi, dan Relasi Pengetahuan-Kuasa dalam Kajian David S. Powers tentang Ayat-Ayat Waris. Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 19(2), 216. https://doi.org/10.18592/al-banjari.v19i2.3826

Zabidi, A. (2014). Paradigma Utilitarianistik dalam Istinbāth Hukum Islam. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 7(2), 368–382. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v7i2.335

Zulhamdi, Z. (2018). Kedudukan Fiqh di Indonesia Pasca Kemerdekaan. At-Tafkir, 11(1), 1–30. https://doi.org/10.32505/at.v11i1.526