01725 - Tafsir Ekstensif dalam Hukum Islam: Landasan Metodologis, Operasionalisasi, dan Dinamika Kontemporer

Extensive Interpretation in Islamic Law: Methodological Foundations, Operationalization, and Contemporary Dynamics

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji tafsir ekstensif sebagai model penafsiran hukum dalam tradisi ilmu syariah yang memperluas makna lafaz atau kalimat melampaui batas harfiahnya. Dengan menggunakan pendekatan sintesis konseptual berbasis sumber-sumber usul fikih dan hermeneutika hukum Islam, kajian ini menelaah landasan metodologis perluasan makna melalui tiga pilar utama, yaitu penalaran bayānī, teori dalālah lafẓiyyah, serta orientasi maqāṣid al-sharī'ah. Hasil kajian menunjukkan bahwa tafsir ekstensif bukan sekadar ekspansi semantik yang bebas nilai, melainkan perluasan makna yang bersifat terarah dan terkontrol melalui perangkat kebahasaan, konteks sosio-historis, serta tujuan hukum. Batasan normatifnya ditentukan oleh kepastian teks qath'ī, ijmā', dan disiplin metodologis. Beberapa contoh aplikatif—mencakup pemaknaan walad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengisian kekosongan normatif tentang waktu pembagian waris, tafsir maqāṣidī atas qishāṣ, serta kontekstualisasi ayat waris melalui nilai lokal—memperkuat posisi tafsir ekstensif sebagai mekanisme penting dalam menjaga daya jawab hukum Islam terhadap perubahan sosial.

Kata kunci: tafsir ekstensif, hukum Islam, maqāṣid al-sharī'ah, dalālah lafẓiyyah, usul fikih

________________________________________

Abstract

This article examines extensive interpretation as a model of legal interpretation within the Islamic jurisprudence tradition that expands the meaning of words or sentences beyond their literal boundaries. Employing a conceptual synthesis approach grounded in the sources of uṣūl al-fiqh and Islamic legal hermeneutics, this study analyzes the methodological foundations of meaning-expansion through three primary pillars: bayānī reasoning, the theory of dalālah lafẓiyyah, and the orientation of maqāṣid al-sharī'ah. The findings indicate that extensive interpretation is not merely a value-free semantic expansion, but rather a directed and controlled expansion of meaning through linguistic tools, socio-historical context, and legal objectives. Its normative limits are determined by the certainty of qaṭ'ī texts, ijmā', and methodological discipline. Several applied examples—including the interpretation of walad in the Compilation of Islamic Law (KHI), filling normative gaps regarding the timing of inheritance distribution, the maqāṣidī interpretation of qiṣāṣ, and the contextualization of inheritance verses through local values—reinforce the position of extensive interpretation as a vital mechanism for maintaining Islamic law's responsiveness to social change.

Keywords: extensive interpretation, Islamic law, maqāṣid al-sharī'ah, dalālah lafẓiyyah, uṣūl al-fiqh

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam wacana penafsiran dan pembentukan hukum pada ilmu-ilmu syariah, dikenal beragam model interpretasi—misalnya interpretasi gramatikal, historis, sistematis, sosiologis, teleologis, restriktif, hingga ekstensif—sebagai perangkat untuk memahami teks dan menarik konklusi hukum dari nash (al-Qur'an dan Hadis) ke kasus-kasus konkret (Fadli, 2023). Dalam kerangka itu, tafsir (interpretasi) ekstensif dapat dipahami sebagai model penafsiran hukum yang memperluas jangkauan makna lafaz atau kalimat melampaui makna harfiahnya, sejauh perluasan tersebut masih dapat dipertanggungjawabkan melalui kaidah penunjukan lafaz dan tujuan hukum (maqāṣid) (Azni et al., 2023; Fadli, 2023).

Penekanan pada perluasan makna ini sejalan dengan gagasan bahwa dalam upaya memahami nash, mujtahid tidak hanya "melihat apa yang tertulis" pada susunan lafaz, tetapi juga mempertimbangkan petunjuk implisit dan makna yang terkait dengan dimensi metaforis atau inti (essence) lafaz, sekalipun tidak berhenti pada makna literalnya (Azni et al., 2023).

Namun demikian, sumber-sumber yang dikaji tidak memberikan satu definisi tunggal yang baku untuk "tafsir ekstensif". Yang tersedia adalah: (i) pengakuan eksplisit bahwa "ekstensif" merupakan salah satu model interpretasi dalam tradisi hermeneutika hukum yang dikorelasikan dengan tradisi penafsiran dalam ilmu syariah (Fadli, 2023), dan (ii) deskripsi kaidah atau arah kerja penalaran kebahasaan yang memungkinkan penarikan makna implisit dan perluasan makna dari lafaz (Azni et al., 2023). Karena itu, definisi operasional yang dirumuskan dalam tulisan ini merupakan sintesis yang ditarik secara ketat dari dua landasan tersebut (Azni et al., 2023; Fadli, 2023).

________________________________________

2. Landasan Metodologis: Mengapa Perluasan Makna Dimungkinkan dalam Usul Fikih?

2.1 Penalaran Kebahasaan (Bayānī) sebagai Basis Awal

Sumber-sumber menegaskan bahwa salah satu jalur pokok penemuan hukum ialah metode bayānī atau linguistik, yakni upaya menemukan hukum melalui tafsir kebahasaan (Tusakdia et al., 2024). Penalaran bayānī sendiri dipahami sebagai metodologi yang memusat pada dominasi teks (nash), baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan dukungan penalaran linguistik berbasis inferensi (Bakry, 2020). Dalam konteks ini, analisis kebahasaan tidak hanya berhenti pada bunyi literal, melainkan memasukkan perangkat mantuq–mafhum—yang dalam kajian kebahasaan sering diidentifikasi sebagai tafsir atau hermeneutika—untuk mengekstraksi makna hukum dari teks (Mudawam, 2021).

Dengan demikian, "ekstensifikasi" makna dapat muncul sebagai konsekuensi dari kerja bayānī yang mengaktifkan inferensi kebahasaan dan implikasi makna yang melekat pada lafaz (Mudawam, 2021; Tusakdia et al., 2024).

2.2 Teori Dalālah Lafẓiyyah dan Penunjukan Implisit Lafaz

Kajian tentang dalālah lafẓiyyah dalam perspektif Hanafiyyah menunjukkan kategorisasi penunjukan lafaz—misalnya ibārah al-naṣṣ, isyārah al-naṣṣ, dalālah al-naṣṣ, dan iqtiḍā' al-naṣṣ—dan menekankan bahwa mujtahid perlu memperhatikan "tanda-tanda" di balik lafaz nash, bukan hanya struktur kalimat yang tampak (Azni et al., 2023). Bahkan ditegaskan bahwa signifikansi suatu persoalan dalam syariah dikaitkan dengan lafaz setidaknya melalui relasi makna metaforis atau esensi lafaz, meskipun relasi itu "jauh" dari makna literal (Azni et al., 2023).

Kerangka ini memberi justifikasi metodologis bahwa penafsiran dapat bergerak dari makna harfiah menuju makna yang lebih luas—yakni ruang kerja yang dalam terminologi hermeneutika hukum disebut sebagai interpretasi ekstensif (Azni et al., 2023; Fadli, 2023).

2.3 Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Pengarah Perluasan Makna dan Dinamisasi Ayat-Ayat Hukum

Studi tentang latar historis dan sebab turun ayat (asbāb al-nuzūl) menempatkan pembacaan ayat-ayat hukum melalui tiga kaidah: (i) keumuman lafaz, (ii) kekhususan sebab, dan (iii) maqāṣid al-sharī'ah; dan disimpulkan bahwa pembacaan ayat-ayat hukum berbasis maqāṣid bersifat lebih dinamis dibanding dua kaidah lainnya (Zulfikar & Abidin, 2019). Bahkan dinyatakan bahwa ketetapan hukum yang secara tekstual berbeda dari ketetapan yang ada di dalam al-Qur'an "boleh jadi" tetap merupakan bagian dari ajaran al-Qur'an jika bertumpu pada kesamaan maqāṣid (Zulfikar & Abidin, 2019).

Sejalan dengan itu, pendekatan usul fikih kontemporer menegaskan pentingnya pengembangan metode melalui evidensi maqāṣid—mewujudkan maṣlaḥah—untuk menjawab persoalan kemanusiaan kontemporer (Azhari & Asmuni, 2023). Dengan demikian, tafsir ekstensif dalam hukum Islam dapat dipahami sebagai perluasan makna yang tetap diarahkan oleh maqāṣid atau maṣlaḥah, bukan perluasan yang bebas nilai (Azhari & Asmuni, 2023; Zulfikar & Abidin, 2019).

________________________________________

3. Operasionalisasi Tafsir Ekstensif: Langkah Kerja yang Dapat Dipertanggungjawabkan

Berdasarkan sintesis sumber, tafsir ekstensif dalam hukum Islam dapat dioperasionalisasikan melalui rangkaian langkah berikut—tanpa mengklaim sebagai satu-satunya prosedur baku, karena sumber tidak menstandardkannya secara tunggal (Fadli, 2023; Zulfikar & Abidin, 2019).

Pertama, identifikasi makna literal (gramatikal atau bayānī) sebagai titik berangkat, karena penalaran bayānī menempatkan teks sebagai pusat analisis dan memanfaatkan inferensi linguistik untuk mengeluarkan makna (Bakry, 2020; Tusakdia et al., 2024).

Kedua, eksplorasi penunjukan lafaz dan implikasi makna melalui perangkat dalālah—misalnya ibārah, isyārah, dalālah, dan iqtiḍā'—karena pemahaman nash menuntut perhatian pada petunjuk implisit di balik lafaz (Azni et al., 2023).

Ketiga, korelasi dengan konteks historis (asbāb al-nuzūl) dan relasi sosial. Studi sosio-historis dalam penafsiran ayat-ayat hukum menegaskan peran latar historis turunnya ayat untuk memahami hukum, dan menunjukkan bahwa pembacaan maqāṣid yang melibatkan konteks cenderung lebih dinamis (Zulfikar & Abidin, 2019).

Keempat, formulasi tujuan atau rasionalitas hukum (maqāṣid dan/atau 'illat). Pembacaan maqāṣid dipandang sebagai basis filosofis dalam tafsir maqāṣidī, yaitu mencari tujuan di balik ayat dengan membaca konteks dan relasi historis yang mengitarinya (Dhonni et al., 2023), serta dalam usul fikih proses istinbāṭ sangat ditentukan oleh kemampuan mujtahid menetapkan hukum melalui metode 'illat (Umar, 2021).

Kelima, aplikasi hasil perluasan makna pada kasus baru melalui perangkat istidlāl deduktif atau induktif dan sumber-sumber ijtihad—misalnya qiyās, istiṣlāḥ, dan lain-lain—yang ditempatkan sebagai sumber derivatif untuk menjawab problem kontemporer (Azhari & Asmuni, 2023).

Rangkaian ini menunjukkan bahwa "ekstensif" bukan sekadar memperluas makna secara semantik, tetapi memperluas makna secara terarah: dari literal → implisit (dalālah) → konteks historis-sosial → maqāṣid/'illat → penerapan istinbāṭ (Azhari & Asmuni, 2023; Azni et al., 2023; Umar, 2021; Zulfikar & Abidin, 2019).

________________________________________

4. Batasan Normatif: Kapan Tafsir Ekstensif Dianggap Sah, dan Kapan Menjadi Problematis?

Sumber-sumber yang tersedia menekankan bahwa pembaruan dan kontekstualisasi harus berjalan dalam koridor metodologis tertentu. Dalam kajian ijtihad kontemporer, misalnya, ditegaskan perlunya reformasi fikih dengan tetap menekankan maqāṣid al-sharī'ah tanpa melampaui batas dan tanpa melakukan ijtihad pada teks yang qath'ī (Furqan et al., 2019). Pada level produk fatwa, dinyatakan pula bahwa fatwa harus memperhatikan maqāṣid, kesesuaian dengan teks qath'ī, tidak bertentangan dengan ijmā' yang disepakati, dan tidak bertentangan dengan kaidah fikih (Furqan et al., 2019). Ini dapat dibaca sebagai batas penting bagi tafsir ekstensif: perluasan makna tidak boleh menabrak kepastian nash qath'ī dan konsensus metodologis yang mapan (Furqan et al., 2019).

Selain itu, sumber-sumber juga memperlihatkan risiko "multi tafsir" dalam praktik hukum—misalnya perbedaan putusan pada kasus serupa—yang dipahami sebagai kebebasan hakim menyesuaikan pertimbangan hukum dengan kondisi sosio-kultural setempat (Jalil et al., 2022). Catatan ini mengindikasikan dua sisi: (i) tafsir ekstensif membuka ruang respons kontekstual, tetapi (ii) tanpa disiplin metodologis, ia dapat meningkatkan disparitas penerapan (Jalil et al., 2022). Karena itu, pengendalian melalui maqāṣid, kaidah fikih, dan rambu qath'ī atau ijmā' menjadi prasyarat epistemik dan etik bagi perluasan makna (Azhari & Asmuni, 2023; Furqan et al., 2019; Jalil et al., 2022).

________________________________________

5. Contoh Konseptual dan Aplikatif dari Perluasan Makna dalam Praktik Hukum Islam

5.1 Perluasan Makna "Walad" dalam KHI dan Implikasinya

Satu contoh yang jelas terkait perluasan makna lafaz dalam ranah hukum positif Islam Indonesia adalah konsep walad (anak) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dipahami mencakup anak laki-laki dan anak perempuan (Ridwan, 2022). Artikel yang meneliti disparitas putusan peradilan agama menjelaskan bahwa sebagian hakim merujuk fikih klasik sebagai dasar pertimbangan, dan perbedaan fikih muncul karena ada pandangan yang memahami walad hanya "anak laki-laki", sementara KHI memaknainya mencakup laki-laki dan perempuan (Ridwan, 2022).

Perluasan makna ini—dari pengertian yang diperselisihkan dalam fikih klasik ke perumusan KHI yang lebih umum—ditunjukkan berimplikasi pada disparitas putusan dan sekaligus mengganggu tujuan kodifikasi KHI untuk menyatukan perbedaan pendapat fikih demi kepastian hukum (Ridwan, 2022). Secara metodologis, contoh ini memperlihatkan bagaimana "ekstensifikasi" makna istilah kunci dapat menjadi strategi unifikasi hukum, namun juga memunculkan problem institusional bila otoritas rujukan tidak mengikat (Ridwan, 2022).

5.2 Mengisi Kekosongan Normatif: Waktu Pembagian Waris dan Justifikasi Maqāṣid

Kajian tentang waktu pembagian warisan dalam KHI menunjukkan bahwa KHI tidak menetapkan secara eksplisit kapan pembagian waris harus dilakukan (Abror et al., 2021). Dalam situasi ketidakjelasan ini, penelitian tersebut menilai bahwa penentuan waktu pembagian yang mengikuti ketentuan KHI demi kebaikan keluarga atau ahli waris dapat dibenarkan menurut syariah karena selaras dengan maqāṣid (Abror et al., 2021). Sebaliknya, bila pembagian dilakukan dengan tujuan menunda hingga menyebabkan penurunan nilai atau hilangnya harta, tindakan itu dinilai sebagai zalim dan bertentangan dengan syariah (Abror et al., 2021).

Contoh ini memperlihatkan bahwa ketika teks normatif diam atau tidak eksplisit, penalaran berbasis maqāṣid digunakan untuk memperluas cakupan pengaturan praktis—yakni menetapkan kebijakan waktu—sekaligus memberi batas etiknya (Abror et al., 2021; Zulfikar & Abidin, 2019).

5.3 Tafsir Maqāṣidī atas Ayat Hukum Pidana: Qishāṣ sebagai Perlindungan Jiwa

Studi tentang tafsir Ibn 'Āshūr atas qishāṣ menyimpulkan bahwa qishāṣ berfungsi melindungi jiwa (ḥifẓ al-nafs) karena menimbulkan efek takut sehingga mencegah pembunuhan (Utsany et al., 2022). Di sini, makna "hukum qishāṣ" tidak dipahami semata sebagai perangkat sanksi literal, melainkan dikaitkan dengan tujuan perlindungan jiwa sebagai maqāṣid (Utsany et al., 2022). Kerangka ini konsisten dengan argumentasi bahwa tafsir maqāṣidī berupaya menemukan tujuan di balik ayat melalui pembacaan konteks dan relasi historis, tidak berhenti pada makna eksplisit (Dhonni et al., 2023).

Maka, sekalipun istilah "ekstensif" tidak disebut langsung dalam studi qishāṣ, pola kerjanya menunjukkan perluasan horizon makna dari level literal ke level tujuan hukum (teleologis atau maqāṣidī) (Dhonni et al., 2023; Utsany et al., 2022)—yang dalam tipologi interpretasi hukum termasuk dalam spektrum penalaran yang beririsan dengan interpretasi ekstensif (Fadli, 2023).

5.4 Kontekstualisasi Ayat Waris melalui Nilai Lokal: Hazairin dan Adopsi dalam KHI

Kajian tentang Hazairin menyatakan bahwa ia menafsirkan ayat-ayat waris secara berbeda dengan mempertimbangkan nilai lokal yang berlaku, dan interpretasinya—misalnya sistem bilateral dan konsep mawālī—disebut berpengaruh serta diadopsi dalam pasal-pasal tertentu KHI (Amir, 2022). Studi ini juga menegaskan bahwa rujukan kepada nilai lokal dapat menjadi fondasi kuat, namun harus tetap merujuk pada sumber hukum Islam (Amir, 2022).

Contoh ini relevan untuk tafsir ekstensif karena menunjukkan bagaimana penafsiran ayat hukum dapat "diperluas" dari pembacaan deduktif tekstual menuju pembacaan yang memasukkan realitas sosial-budaya sebagai horizon pemaknaan, sambil tetap mengikatkan diri pada sumber (Amir, 2022; Zulfikar & Abidin, 2019).

________________________________________

6. Sintesis: Posisi Tafsir Ekstensif dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer

Sumber-sumber menempatkan hukum Islam sebagai hasil interaksi teks, nalar, dan realitas, serta menjelaskan bahwa fikih sebagai produk ijtihad bersifat terpengaruh konteks sosio-historis sehingga tidak selayaknya dipahami sebagai absolut (Musafa'ah et al., 2023). Di sisi lain, pembaruan hukum keluarga Islam menekankan pentingnya membedakan fikih (produk ijtihad) dari syariah (yang dipandang tidak berubah), sekaligus mengkritik kecenderungan fikih konvensional yang terlalu literalistik dan linguistik semata (Marhaban, 2021).

Karena itu, tafsir ekstensif—sebagai strategi perluasan makna yang berbasis perangkat kebahasaan, konteks historis, dan maqāṣid—dapat diposisikan sebagai salah satu mekanisme untuk menjaga daya jawab hukum Islam terhadap perubahan sosial, selama tetap mematuhi rambu qath'ī atau ijmā' dan disiplin metodologis (Furqan et al., 2019; Marhaban, 2021; Zulfikar & Abidin, 2019).

Dengan demikian, "tafsir ekstensif menurut hukum Islam" dapat dirumuskan secara akademik sebagai: metode penafsiran-istinbāṭ yang memperluas cakupan makna lafaz atau kalimat melampaui makna literalnya melalui dalālah kebahasaan, konteks sosio-historis, dan orientasi maqāṣid atau maṣlaḥah, untuk menghubungkan nash dengan realitas kasus; namun dibatasi oleh kepastian teks qath'ī, ijmā', dan kaidah metodologis agar tidak jatuh pada perluasan yang arbitrer (Azni et al., 2023; Fadli, 2023; Furqan et al., 2019; Zulfikar & Abidin, 2019).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abror, I., Zuhdi, M. N., Setiawan, I., & Suhendra, A. (2021). Cadar and Women's Awrat In Indonesian Qur'an Literature. Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis, 22(2), 449–468. https://doi.org/10.14421/qh.2021.2202-09

Amir, A. N. (2022). Artikulasi Hadith Muhammad Asad. Al Mabhats Jurnal Penelitian Sosial Agama, 7(2), 149–164. https://doi.org/10.47766/almabhats.v7i2.935

Azhari, D., & Asmuni, A. (2023). Progressive Steps in Reforming Indonesian Islamic Family Law Through Gender Studies. Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(2), 210. https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v3i2.8020

Azni, A., Rifqi, M., Saifunnajar, S., Syu'aib, K., & Zin, N. B. Mohd. (2023). The Timing Analysis of Inheritance Distributions in the Compilation of Islamic Law. Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 23(2), 258–273. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i2.1431

Bakry, M. M. (2020). Laws Exegesis Versus Jurisprudence (Comparative Studies in Understanding Religious Text and the Istinbath Process of Law on Mahar). Jicsa (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia), 9(1), 1. https://doi.org/10.24252/jicsa.v8i2.12005

Dhonni, A. A. A., Muhid, Nurita, A., & Maulana, A. (2023). Positioning Ahl Al-Bayt Without Tendencies: Al-Shawkani's Contribution to Determining the Hadith in Islamic Sharia. Al Adalah, 26(1), 57–70. https://doi.org/10.35719/aladalah.v26i1.349

Fadli, N. (2023). Contribution of Acehnese Scholars to the Development of Quranic Exegesis in Indonesia: A Study of Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy and His Work "Tafsir An-Nuur." Qist Journal of Quran and Tafseer Studies, 3(1), 1–22. https://doi.org/10.23917/qist.v3i1.3381

Furqan, A. A., Alfitri, A., & Haries, A. (2019). The Difference of a Child (Walad) Concept in Islamic Inheritance Law and its Implications on The Decisions of the Religious Courts in Indonesia. Mazahib, 119–145. https://doi.org/10.21093/mj.v17i2.1212

Jalil, H., Yani, T. A., & Kurniawan, A. (2022). Public Participation Model in the Preparation of Sharia-Based Aceh Qanun: Special Focus on the Role of the Ulama. Iium Law Journal, 30(2), 280–307. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v30i2.672

Marhaban, N. (2021). The Criminalization of the Qur'an Perspective and It's Contextualization in Indonesia. Jurnal At-Tibyan Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir, 6(2), 361–377. https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v6i2.3418

Mudawam, S. (2021). The Uṣūl al-Fiqh Approach on the Understanding of Islamic Law in Contemporary Era: Source and Contextualization. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 55(2), 315. https://doi.org/10.14421/ajish.v55i2.1004

Musafa'ah, S., Syafaq, H., & Musyafaah, N. L. (2023). Hazairin's Interpretation of Inheritance Verses in the Qur'an and Its Influence on the Compilation of Islamic Law. Journal of Indonesian Islam, 17(1), 147. https://doi.org/10.15642/jiis.2023.17.1.147-168

Ridwan, R. (2022). Gender Equality in Islamic Inheritance Law: Rereading Muhammad Shahrur's Thought. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 181–192. https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6916

Tusakdia, A., Hakim, L., & Zulfikar, E. (2024). The Relevance of Hifdzun Nafs With The Law of Qishash: An Analysis of Ibnu 'Ashur's Interpretation in Tafsir al-Tahrir Wa al-Tanwir. Al-Shamela Journal of Quranic and Hadith Studies, 2(1), 64–78. https://doi.org/10.61994/alshamela.v2i1.402

Umar, M. (2021). The Concept of Ijtihad as a Method of Renewing Ibn Taimiyah's Islamic Law. Jurnal Al Tasyri'iyyah, 27–38. https://doi.org/10.24252/jat.v0i0.20444

Utsany, R., Tw, A., & Khamim, K. (2022). Women's Rights and Gender Equality: An Analysis of Jasser Auda's Thoughts and His Contribution to Renewal of Islamic Family Law in Indonesia. Journal of Islamic Law, 3(1), 54–73. https://doi.org/10.24260/jil.v3i1.530

Zulfikar, E., & Abidin, A. Z. (2019). Kecenderungan Tekstual Pada Tafsir Ayat-Ayat Gender: Telaah Penafsiran Wahbah az-Zuhaili Dalam Kitab Tafsir al-Munir. Al Quds Jurnal Studi Alquran Dan Hadis, 3(2), 135. https://doi.org/10.29240/alquds.v3i2.829