01724 - Surat Tuntutan (Requisitoir) dalam Perspektif Hukum Islam: Rekonstruksi Konseptual Berbasis Prinsip Syariah

Abstract

This article examines the concept of the letter of indictment (requisitoir) — a written demand by the prosecutor requesting the judge to impose a specific criminal penalty on the defendant — from the perspective of Islamic law. Given that classical Islamic jurisprudence (fiqh) does not explicitly recognize requisitoir as a standardized procedural institution, this study adopts a conceptual reconstruction approach by drawing on contemporary Islamic legal scholarship related to evidence (bayyinah), judicial procedure, maqāṣid al-sharī'ah, and the institutional authority of Sharia courts. Through a qualitative normative legal analysis, the article identifies five minimum elements that render a written prosecutorial demand compatible with Islamic principles: (1) clarity of petition (petitum) and completeness of factual basis (posita); (2) grounding in Sharia-recognized forms of evidence; (3) transparency and disclosure of documents enabling the right of rebuttal; (4) orientation toward justice and public welfare (maṣlaḥah); and (5) proportionality consistent with the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah). The findings affirm that while requisitoir is a product of the modern legal system, its substance and procedure can be evaluated through Islamic legal principles, particularly within the framework of contemporary Sharia judicial institutions such as the Mahkamah Syar'iyah in Aceh, Indonesia.

Keywords: requisitoir, letter of indictment, Islamic criminal law, maqāṣid al-sharī'ah, Sharia court procedure, evidence, bayyinah

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep surat tuntutan (requisitoir) — yakni tuntutan tertulis jaksa yang memuat permohonan agar hakim menjatuhkan pidana tertentu kepada terdakwa — dalam perspektif hukum Islam. Mengingat bahwa fikih Islam klasik tidak secara eksplisit mengenal requisitoir sebagai institusi prosedural yang baku, kajian ini menggunakan pendekatan rekonstruksi konseptual dengan merujuk pada literatur hukum Islam kontemporer yang berkaitan dengan pembuktian (bayyinah), prosedur peradilan, maqāṣid al-syarī'ah, serta kewenangan kelembagaan mahkamah syariah. Melalui analisis hukum normatif kualitatif, artikel ini mengidentifikasi lima unsur minimum yang menjadikan tuntutan tertulis penuntut umum selaras dengan prinsip-prinsip Islam: (1) kejelasan petitum dan kelengkapan posita; (2) basis pembuktian yang diakui syarak; (3) keterbukaan dokumen yang menjamin hak menjawab; (4) orientasi keadilan dan kemaslahatan; serta (5) proporsionalitas yang sesuai dengan tujuan hukum Islam (maqāṣid al-syarī'ah). Temuan ini menegaskan bahwa meskipun requisitoir merupakan produk sistem hukum modern, substansi dan prosedurnya dapat dinilai melalui prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam kerangka institusi peradilan syariah kontemporer seperti Mahkamah Syar'iyah di Aceh, Indonesia.

Kata Kunci: requisitoir, surat tuntutan, hukum pidana Islam, maqāṣid al-syarī'ah, prosedur peradilan syariah, pembuktian, bayyinah

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam praktik hukum acara pidana modern, surat tuntutan (requisitoir) dipahami sebagai tuntutan tertulis jaksa yang berisi permohonan agar hakim menjatuhkan pidana tertentu kepada terdakwa. Sebagai instrumen prosedural yang berasal dari tradisi hukum kontinental, requisitoir memegang fungsi strategis dalam proses pembuktian dan pembentukan keyakinan hakim. Namun, pertanyaan mengenai bagaimana instrumen ini dapat dinilai atau direkonstruksi dalam kerangka hukum Islam belum mendapat perhatian yang memadai dalam literatur akademik berbahasa Indonesia.

Kajian ini berpijak pada satu kenyataan penting: sumber-sumber fikih Islam klasik tidak memuat pembahasan eksplisit mengenai requisitoir sebagai institusi baku dalam hukum acara pidana Islam, maupun format baku "tuntutan jaksa" dalam kerangka jinayah. Yang tersedia dalam literatur justru adalah: (i) prinsip umum penegakan keadilan dan maqāṣid al-syarī'ah; (ii) pentingnya pembuktian dan tata keterangan di Mahkamah Syariah; (iii) praktik tuntutan tertulis dalam konteks litigasi/perdata dan arbitrase syariah; serta (iv) pembentukan institusi peradilan syariah modern beserta perangkat kewenangannya (Abror, 2020; Basir et al., 2022; Nor, 2018; Oslami, 2022; Umam & Hariyanto, 2020; Wahyuni & Dhana, 2021).

Oleh karena itu, pembahasan "requisitoir menurut hukum Islam" dalam artikel ini diletakkan sebagai rekonstruksi konseptual: yaitu bagaimana tuntutan tertulis penuntut umum dapat dinilai selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam — meliputi keadilan, pembuktian, transparansi proses, dan kemaslahatan — dengan mengacu pada bukti konseptual dan prosedural yang termuat dalam referensi yang digunakan (Abror, 2020; Basir et al., 2022; Nor, 2018; A. Wahyuni, 2018).

________________________________________

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Data primer bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum Islam kontemporer, kajian prosedur peradilan syariah, serta regulasi yang berkaitan dengan kewenangan lembaga peradilan syariah di Indonesia dan Malaysia.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui teknik interpretasi normatif dan rekonstruksi konseptual, dengan mengelaborasi prinsip-prinsip hukum Islam yang dapat diterapkan secara analogis terhadap instrumen requisitoir dalam sistem peradilan pidana modern.

________________________________________

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Landasan Normatif: Keadilan dan Tujuan Hukum (Maqāṣid) sebagai Kerangka Menilai Tuntutan Tertulis

Sumber-sumber yang dikaji menekankan bahwa syariat menghendaki penetapan hukum dilakukan secara adil, tanpa membedakan strata sosial maupun gender; gagasan ini secara eksplisit dikaitkan dengan QS al-Nisā' (4): 58 dalam salah satu kajian putusan Mahkamah Syariah (Izatul & Irwan, 2023). Dalam konteks implementasi syariat pada level kelembagaan, eksistensi institusi peradilan syariah dipahami sebagai bagian dari mandat penegakan "Hukum Allah" dan pelaksanaan syariat, dengan rujukan pada QS al-Nisā' (4): 105 dan konsep al-qaḍā' (lembaga kehakiman) (Abror, 2020). Dengan demikian, dokumen prosedural apa pun — termasuk bentuk tuntutan tertulis — patut dievaluasi terutama melalui lensa keadilan substantif dan keselarasan dengan hukum syarak (Abror, 2020; Izatul & Irwan, 2023).

Pada saat yang sama, beberapa sumber menegaskan orientasi maqāṣid al-syarī'ah sebagai tujuan hukum Islam: kemaslahatan manusia (mendatangkan manfaat dan menolak mudarat) (Mas'ud et al., 2023; A. Wahyuni, 2018). Bahkan ketika suatu instrumen prosedural tertentu tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis, pendekatan yang ditunjukkan oleh literatur adalah: ruang muʿāmalah dan tata kelola sosial-hukum dapat bersifat terbuka untuk pengembangan melalui ijtihad selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat (Mas'ud et al., 2023; Mutakin, 2019; A. Wahyuni, 2018).

Pola pikir ini relevan untuk menjelaskan bagaimana requisitoir — sebagai produk sistem peradilan modern — dapat dinilai "islami" bukan karena istilahnya klasik, melainkan karena substansi dan prosedurnya menjaga keadilan, akuntabilitas pembuktian, serta kemaslahatan (Abror, 2020; Mas'ud et al., 2023; A. Wahyuni, 2018).

3.2. Fungsi Penuntutan Tertulis dalam Perspektif Prosedural Islam: Pembuktian (Bayyinah dkk.) dan Keterbukaan Dokumen

3.2.1. Tuntutan Harus Berorientasi Pembuktian yang Sah Menurut Syarak

Sumber tentang pembuktian di Mahkamah Syariah Malaysia menegaskan bahwa keterangan merupakan elemen penting dalam perbicaraan, dan keterangan yang mematuhi kaedah syarak menentukan keberhasilan atau kegagalan sesuatu dakwaan/tuntutan (Nor, 2018). Referensi tersebut juga menampilkan spektrum alat bukti yang diterima dan diamalkan, seperti bayyinah, syahādah, iqrār, qarīnah, keterangan dokumen, keterangan pakar, qasāmah, sumpah, dan li'ān (Nor, 2018). Konsekuensinya, jika suatu "tuntutan tertulis" diajukan (apa pun sebutannya), maka secara prinsip ia perlu dibangun di atas kerangka alasan faktual dan alat bukti yang diakui syarak, bukan sekadar retorika pemidanaan (Nor, 2018).

Selaras dengan itu, kajian tentang prosedur dan alasan penghakiman menekankan bahwa sebelum hakim menulis alasan penghakiman, ia perlu memperhatikan fakta kes, keterangan para pihak, rujukan nas Al-Qur'an dan hadis, serta pendapat fukahā' (Basir et al., 2022). Artinya, tuntutan tertulis yang "baik" dalam kerangka syariah semestinya membantu majelis hakim mencapai struktur pertimbangan yang sahih: menyajikan fakta dan bukti, serta pada tingkat tertentu menunjukkan hubungan normatifnya dengan hukum syarak (Basir et al., 2022).

3.2.2. Prinsip Disclosure (Keterbukaan) Dokumen untuk Menjamin Hak Menjawab

Dalam analisis prosedur Mahkamah Syariah berpandukan hadis, disebutkan prinsip penting bahwa kedua-dua pihak hendaklah dibenarkan melihat segala surat-surat keterangan atau dokumen yang dikemukakan oleh pihak satu lagi serta memiliki salinannya agar mereka dapat menerima atau menolak tuduhan atau hak (Basir et al., 2022). Prinsip ini secara langsung berkaitan dengan due process syariah: tuntutan tertulis yang memuat dokumen/bukti harus memungkinkan pihak lawan (terdakwa/penasihat) mengetahui, menguji, dan menyangkalnya secara memadai (Basir et al., 2022). Dengan demikian, requisitoir yang selaras syariah pada level prinsip adalah tuntutan yang bukan hanya mengajukan permintaan pemidanaan, tetapi juga membuka secara tertib dasar bukti dan argumentasinya dalam proses yang memungkinkan bantahan yang adil (Basir et al., 2022; Nor, 2018).

3.3. Kebutuhan Bentuk Tertulis dan Kejelasan Tuntutan: Pelajaran dari Petitum dan Surat Tuntutan di Forum Syariah Kontemporer

Walaupun sumber tidak berbicara tentang jaksa pidana, beberapa literatur dalam lingkungan peradilan/penyelesaian sengketa syariah modern memperlihatkan logika hukum acara yang dapat dipakai untuk merumuskan standar minimum "tuntutan tertulis."

Pertama, petitum sebagai tuntutan pokok harus jelas dan sempurna. Dalam kajian tentang pencabutan petitum di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ditegaskan bahwa petitum merupakan tuntutan pokok dalam surat permohonan/gugatan dan tuntutan itu harus jelas dan sempurna (Y. S. Wahyuni & Dhana, 2021). Ini menunjukkan standar prosedural: kejelasan permintaan kepada hakim adalah syarat penting agar pemeriksaan tidak kabur (Y. S. Wahyuni & Dhana, 2021).

Kedua, blanko gugatan/tuntutan memuat identitas, ringkasan duduk perkara, tuntutan, dan lampiran bukti surat. Dalam pembahasan perbandingan penyelesaian sengketa, dicantumkan bahwa blanko gugatan berisi: identitas para pihak, ringkasan duduk perkara, tuntutan penggugat, serta kewajiban melampirkan bukti surat yang dilegalisasi ketika mendaftarkan gugatan sederhana (Umam & Hariyanto, 2020). Meski konteksnya perdata/sederhana, struktur ini memperlihatkan bahwa dalam praktik prosedural modern yang dikaitkan dengan penyelesaian sengketa berbasis syariah, tuntutan tertulis lazim mensyaratkan: (i) identitas; (ii) uraian fakta; (iii) petitum/tuntutan; dan (iv) lampiran bukti (Umam & Hariyanto, 2020).

Ketiga, hakim wajib memeriksa seluruh segi tuntutan (petitum) dan dasar/alasan (posita). Dalam kajian kewenangan Pengadilan Agama, ditegaskan bahwa hakim harus memeriksa seluruh segi petitum serta dasar/alasan tuntutan (posita), dan tidak boleh memutus melebihi yang diminta (Astanti et al., 2019). Ini menegaskan bahwa kualitas dan kelengkapan tuntutan tertulis memengaruhi ruang lingkup pemeriksaan dan putusan; akibatnya, tuntutan yang baik perlu menyusun posita dan petitum secara tertib (Astanti et al., 2019; Y. S. Wahyuni & Dhana, 2021).

Keempat, dalam arbitrase syariah, surat tuntutan memuat identitas, uraian singkat sengketa, bukti-bukti, dan isi tuntutan, serta ada kewajiban jawaban tertulis dalam tenggat. Dalam kajian sengketa murabahah di BASYARNAS, disebutkan bahwa arbiter memerintahkan pihak menyampaikan tuntutan berbentuk surat tuntutan yang minimal berisi nama lengkap dan tempat tinggal para pihak, uraian singkat sengketa dilampiri bukti-bukti, dan isi tuntutan; kemudian pihak lawan diperintahkan memberi jawaban tertulis dalam jangka waktu tertentu (Nur, 2020). Sekalipun konteksnya arbitrase, ia menunjukkan standar prosedural syariah kontemporer: tuntutan tertulis harus case-based dan evidence-based serta membuka ruang jawab (Nur, 2020).

Sintesis dari keempat poin di atas: meskipun requisitoir (tuntutan jaksa) tidak dibahas secara eksplisit, sumber-sumber syariah kontemporer menekankan bahwa "tuntutan tertulis" (i) harus jelas; (ii) memuat fakta dan dasar (posita); (iii) menguraikan permintaan (petitum); dan (iv) ditopang bukti/dokumen serta memberi ruang jawab pihak lawan (Astanti et al., 2019; Nur, 2020; Umam & Hariyanto, 2020; Y. S. Wahyuni & Dhana, 2021). Prinsip-prinsip inilah yang paling kuat dapat ditarik dari referensi yang tersedia untuk menilai bentuk "surat tuntutan" agar sesuai dengan nilai prosedural syariah.

3.4. Relasi Fungsi Penuntutan dengan Struktur Peradilan Islam Modern: Bantuan Penegakan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah (Aceh)

Walaupun tidak menguraikan jaksa dan requisitoir, referensi tentang penegakan hukum menunjukkan bahwa dalam sejarah dan adaptasi sistem modern, qāḍī (hakim) dapat dibantu oleh perangkat yang menjalankan fungsi pengumpulan bukti dan penangkapan pelaku. Kajian tentang al-ḍabṭ al-qaḍā'ī menyatakan bahwa secara historis beberapa sistem modern memandang "penyelidikan/penertiban yudisial" sebagai sistem pembantu peradilan pidana, yang memberi kewenangan untuk membantu qadā' al-ḥukm (peradilan yang memutus) melalui penyediaan bukti awal untuk pembuktian tuduhan (Riḍwān, 2012). Kajian yang sama juga menegaskan bahwa secara syar'i, peradilan dapat meminta bantuan para pembantu untuk mengelola urusan peradilan, dan bahwa Islam disebut sebagai sistem awal yang menerapkan bantuan kepada hakim dalam pengumpulan bukti, pelacakan, dan penangkapan pelaku untuk dihadapkan ke peradilan (Riḍwān, 2012). Klaim ini tidak otomatis sama dengan fungsi "jaksa modern," tetapi ia menunjukkan legitimasi prinsipil adanya organ pembantu peradilan yang menyiapkan materi pembuktian untuk dipertimbangkan hakim (Riḍwān, 2012).

Dalam konteks Indonesia (Aceh), Mahkamah Syar'iyah disebut memiliki kewenangan mengadili perkara jinayah berdasarkan Qanun, dan sebagai konsekuensi kewenangan absolut tersebut juga menangani perkara terkait praperadilan yang diatur dalam Qanun Hukum Acara Jinayat (Oslami, 2022). Secara lebih umum, keberadaan Mahkamah Syar'iyah dipahami sebagai realisasi kebutuhan komunitas Muslim untuk menyelesaikan masalah dengan pola yang dipraktikkan Nabi, serta sebagai manifestasi tugas institusi peradilan syariah dalam kerangka al-qaḍā' (Abror, 2020).

Sintesisnya: sumber-sumber ini mendukung kesimpulan terbatas bahwa sistem peradilan syariah modern, setidaknya di Aceh, memiliki perangkat kewenangan dan prosedur jinayah (Abror, 2020; Oslami, 2022), dan bahwa pengumpulan bukti/dukungan kepada hakim oleh organ pembantu peradilan memiliki justifikasi syar'i dalam literatur yang tersedia (Riḍwān, 2012). Namun, tidak ada uraian langsung bahwa perangkat tersebut menyusun requisitoir dalam format tertentu (Abror, 2020; Oslami, 2022; Riḍwān, 2012).

3.5. Formulasi Unsur Minimum Requisitoir yang Selaras Prinsip Syariah (Rekonstruksi Berbasis Sumber)

Berdasarkan sintesis rujukan — bukan karena ada nas khusus tentang requisitoir — unsur minimum berikut dapat diajukan sebagai parameter kesesuaian syariah untuk tuntutan tertulis jaksa/penuntut dalam perkara pidana, sejauh konsep tuntutan tertulis itu dipakai dalam sistem peradilan.

Pertama, kejelasan tuntutan (petitum/permintaan) dan kelengkapan uraian. Prinsip bahwa petitum/tuntutan pokok harus jelas dan sempurna didukung dalam konteks Mahkamah Syar'iyah (Y. S. Wahyuni & Dhana, 2021). Hakim dituntut memeriksa seluruh segi petitum dan posita, sehingga tuntutan tertulis sebaiknya menyajikan keduanya secara tertib agar tidak menyulitkan pemeriksaan (Astanti et al., 2019).

Kedua, uraian fakta dan duduk perkara yang ringkas namun memadai. Praktik blanko gugatan menunjukkan pentingnya ringkasan duduk perkara sebagai elemen struktural dalam dokumen tuntutan (Umam & Hariyanto, 2020). Dalam alasan penghakiman, fakta kes dan keterangan pihak-pihak adalah aspek penting yang diperhatikan hakim sebelum membentuk pertimbangan (Basir et al., 2022).

Ketiga, basis pembuktian yang sah menurut syarak dan tertata. Kaedah pembuktian syariah menekankan bahwa keterangan yang sesuai syarak menentukan diterima/ditolaknya sesuatu tuntutan, dengan enumerasi bentuk-bentuk pembuktian (bayyinah, syahadah, iqrār, qarīnah, dokumen, pakar, sumpah, dan lain-lain) (Nor, 2018). Dengan demikian, tuntutan tertulis yang selaras syariah perlu mengaitkan dalil faktualnya dengan alat bukti yang dapat dinilai dalam kerangka tersebut (Basir et al., 2022; Nor, 2018).

Keempat, keterbukaan dokumen dan jaminan hak menjawab (prinsip adversarial yang adil). Prinsip bahwa pihak-pihak boleh melihat dokumen pihak lawan dan memiliki salinannya mendukung standar fairness dan hak menyangkal tuduhan/hak (Basir et al., 2022). Ini sejalan dengan praktik modern penyampaian tuntutan dan kewajiban jawaban tertulis di forum penyelesaian sengketa syariah seperti BASYARNAS (Nur, 2020).

Kelima, orientasi keadilan dan kemaslahatan (maqāṣid), bukan sekadar penghukuman. Maqāṣid al-syarī'ah dipaparkan sebagai upaya merealisasikan kemaslahatan: mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat (Mas'ud et al., 2023; A. Wahyuni, 2018). Karena syariat menghendaki penetapan hukum yang adil (Izatul & Irwan, 2023), tuntutan tertulis seharusnya mengartikulasikan permintaan yang proporsional dengan fakta dan pembuktian, serta mempertimbangkan kemaslahatan dan pencegahan mudarat dalam kerangka tujuan hukum (Izatul & Irwan, 2023; Mas'ud et al., 2023; A. Wahyuni, 2018).

Perlu dicatat bahwa butir-butir di atas adalah standar rekonstruktif berbasis prinsip yang diambil dari rujukan pembuktian, petitum/posita, akses dokumen, dan maqāṣid (Astanti et al., 2019; Basir et al., 2022; Nor, 2018; Nur, 2020; A. Wahyuni, 2018; Y. S. Wahyuni & Dhana, 2021). Sumber yang tersedia tidak menetapkan bahwa requisitoir harus memiliki format baku tertentu dalam fikih jinayah klasik, maupun bahwa "jaksa" sebagai institusi identik dengan struktur klasik tertentu (Abror, 2020; Oslami, 2022; Riḍwān, 2012).

________________________________________

4. Kesimpulan

Berdasarkan referensi yang tersedia, "surat tuntutan (requisitoir)" tidak dapat dibuktikan sebagai institusi terminologis-baku dalam hukum pidana Islam klasik karena tidak ada rujukan eksplisit tentang itu dalam literatur yang dikaji. Namun, kesesuaian sebuah "tuntutan tertulis penuntut" dengan hukum Islam dapat dinilai melalui prinsip yang kuat dalam referensi: (i) tuntutan harus jelas (petitum) dan memiliki dasar (posita) (Astanti et al., 2019; Y. S. Wahyuni & Dhana, 2021); (ii) tuntutan harus berbasis pembuktian yang diakui syarak (Nor, 2018); (iii) dokumen dan bukti harus dapat diakses pihak lawan untuk memungkinkan bantahan yang adil (Basir et al., 2022; Nur, 2020); dan (iv) tuntutan harus diarahkan pada keadilan dan kemaslahatan sebagaimana orientasi maqāṣid (Izatul & Irwan, 2023; Mas'ud et al., 2023; A. Wahyuni, 2018).

Di dalam kerangka peradilan syariah modern, khususnya di Aceh, terdapat kewenangan jinayah dan perangkat prosedur — termasuk praperadilan — yang menunjukkan institusionalisasi penegakan syariah, tetapi tanpa rincian khusus mengenai format requisitoir (Abror, 2020; Oslami, 2022). Rekonstruksi konseptual yang dilakukan dalam kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum acara pidana Islam kontemporer, sekaligus membuka ruang diskusi lebih lanjut mengenai harmonisasi antara instrumen prosedural modern dan nilai-nilai syariah.

________________________________________

Daftar Pustaka

Abror, N. (2020). Eksistensi dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili tindak jinayah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 6(1), 229–256. https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.1.229-256

Astanti, D. I., Heryanti, B. R., & Juita, S. R. (2019). Kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata, 5(1), 167. https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.94

Basir, S. A., Othman, M. R., & Mahmod, Z. (2022). Penulisan alasan penghakiman dan prosedur di Mahkamah Syariah berpandukan hadis: Analisis pemakaian dan pengecualian. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(11), e001947. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i11.1947

Izatul, N. A., & Irwan, I. (2023). Tuntutan ganti rugi dalam perkawinan singkat: Studi putusan Mahkamah Rendah Syariah, Bera, Negeri Pahang, Kes Mal No. 06013-049-0159 tahun 2020 dalam perspektif keadilan hukum. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5(3), 1088–1105. https://doi.org/10.47467/as.v5i3.5157

Mas'ud, M., Suhar, S., & Harun, H. (2023). Analisis putusan Pengadilan Agama tentang penerapan dwangsom dan uitvoerbaar bij voorraad dalam perkara hadhanah. Journal of Comprehensive Islamic Studies, 2(1), 1–20. https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.173

Mutakin, A. (2019). Karakteristik hukum Islam dalam bidang ekonomi. Alashriyyah, 5(2), 18. https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v5i2.91

Nor, A. H. M. (2018). Kaedah-kaedah pembuktian kes hibah di Mahkamah Syariah di Malaysia: Rujukan kes-kes dalam jurnal hukum. Malaysian Journal of Syariah and Law, 6(3). https://doi.org/10.33102/mjsl.v6i3.134

Nur, M. (2020). Analisis penyelesaian sengketa akad murabahah (jual-beli) antara Bank Syariah X dengan PT AS di Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI). Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 6(2), 149. https://doi.org/10.37905/aksara.6.2.149-158.2020

Oslami, A. F. (2022). Wewenang Mahkamah Syar'iyah dalam pemeriksaan praperadilan. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 11(1), 135. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.11874

Riḍwān, R. 'A. I. (2012). Al-ḍabṭ al-qaḍā'ī bayna al-syarī'ah wa al-tanẓīm al-qānūnī [Penertiban yudisial antara syariah dan pengaturan hukum]. Majallat al-Ḥuqūq, 36(1). https://doi.org/10.34120/jol.v36i1.1819

Umam, N. H., & Hariyanto, E. (2020). Perbandingan penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada masa Nabi Muhammad SAW. dan di era reformasi. Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2(2), 160. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i2.3441

Wahyuni, A. (2018). Metodologi tafsir ahkam beberapa pendekatan dan aliran dalam mengetahui maqashid al-syariah (studi perbandingan). Mizan: Journal of Islamic Law, 2(1). https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.137

Wahyuni, Y. S., & Dhana, R. (2021). Pencabutan petitum pada perkara cerai talak (analisis putusan hakim nomor 217/Pdt.G/2020/Ms-Bna). El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 4(2), 295. https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10155