01723 - Surat Kuasa Dalam Perspektif Hukum Islam: Tinjauan Konseptual Atas Akad Wakālah Dan Implementasinya Dalam Praktik Hukum Kontemporer

Abstrak

Artikel ini mengkaji surat kuasa dalam perspektif hukum Islam melalui kerangka konseptual akad wakālah. Surat kuasa dalam hukum positif Indonesia dipahami sebagai dokumen pemberian wewenang kepada seseorang untuk bertindak atas nama pemberi kuasa, yang secara substantif selaras dengan konsep wakālah dalam fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan menganalisis berbagai literatur fikih, regulasi, dan kajian implementasi wakālah dalam berbagai konteks hukum modern, mencakup praktik litigasi, perbankan syariah, hukum keluarga, pasar modal syariah, serta teknologi keuangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa surat kuasa dapat diposisikan sebagai instrumen pembuktian tertulis dari akad wakālah, dengan syarat substansinya memenuhi rukun dan syarat wakālah, yakni para pihak yang cakap, objek mandat yang jelas dan mubah, serta sighat kesepakatan yang mencerminkan batas kewenangan wakil. Kajian ini juga mengidentifikasi berbagai problematika kontemporer, antara lain deviasi dalam skema murabahah bil wakālah, penggunaan surat kuasa menjual dalam jaminan kebendaan, serta batas-batas objek yang dapat diwakilkan. Disimpulkan bahwa keabsahan surat kuasa menurut hukum Islam tidak terletak pada format dokumennya semata, melainkan pada kesesuaian akad wakālah yang melandasinya dengan prinsip syariah, tertib penggunaan, dan batas objek yang diwakilkan.

Kata Kunci: Surat Kuasa, Wakālah, Hukum Islam, Fikih Muamalah, Hukum Kontemporer

________________________________________

Abstract

This article examines the power of attorney (surat kuasa) from the perspective of Islamic law through the conceptual framework of the wakālah contract. In Indonesian positive law, a power of attorney is understood as a document granting authority to a person to act on behalf of the principal, which is substantively aligned with the concept of wakālah in Islamic jurisprudence (fiqh muamalah). This study employs a library research approach, analyzing various works of Islamic jurisprudence, regulations, and studies on the implementation of wakālah across diverse modern legal contexts, including litigation practice, Islamic banking, family law, Islamic capital markets, and financial technology. The findings indicate that a power of attorney may be positioned as a written instrument of proof for the wakālah contract, provided its substance satisfies the pillars and conditions of wakālah, namely legally competent parties, a clearly defined and permissible object of mandate, and an expression of agreement (ṣīghah) reflecting the boundaries of the agent's authority. This study also identifies various contemporary legal issues, including deviations in the murābaḥah bil wakālah scheme, the use of powers of attorney to sell in collateral arrangements, and the limits on objects that may be delegated. It is concluded that the validity of a power of attorney under Islamic law does not rest solely on the format of the document, but rather on the conformity of the underlying wakālah contract with Sharia principles, the proper sequence of its execution, and the permissibility of the delegated object.

Keywords: Power of Attorney, Wakālah, Islamic Law, Fiqh Muamalah, Contemporary Law

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Dalam praktik hukum modern di Indonesia, surat kuasa lazim dipahami sebagai dokumen yang menjadi bukti adanya pemberian kewenangan dari seorang pihak kepada pihak lain untuk bertindak "untuk dan atas nama" pemberi kuasa dalam suatu urusan atau perbuatan hukum tertentu (Harahap & Sudiarti, 2021; Ramadanti, 2022). Pemahaman ini sejalan dengan konstruksi hukum positif yang dikutip dalam kajian tentang profesi advokat, yakni Pasal 1792 KUHPerdata yang menjelaskan kuasa sebagai suatu perjanjian ketika seseorang memberikan kepada orang lain yang menerimanya kuasa untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (Harahap & Sudiarti, 2021; Herdiansyah et al., 2023).

Dalam perspektif hukum Islam, gagasan substantif dari "pemberian kuasa" tersebut dibahas dalam konsep al-wakālah (perwakilan/agensi), yang dipahami sebagai akad pelimpahan kekuasaan/mandat dari muwakkil (pemberi kuasa) kepada wakil (penerima kuasa) untuk menjalankan tindakan tertentu atas nama muwakkil (Muda et al., 2022; Radianti & Rahma, 2022). Karena itu, ketika "surat kuasa" dipahami sebagai dokumen yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk bertindak atas nama pemberi kuasa, maka secara konseptual ia dapat diposisikan sebagai instrumen pembuktian tertulis dari akad wakālah (atau bagian dari mekanisme formalitasnya), sepanjang substansi kewenangan, objek, dan batas-batas perwakilan memenuhi ketentuan syariah (Maulana, 2020; Muda et al., 2022).

Dalam literatur ekonomi syariah Indonesia, wakālah bahkan dirumuskan secara normatif dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai "pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu" (Maulana, 2020), serta dipahami pula sebagai pemberian wewenang kepada pihak lain untuk bertindak atas nama orang lain (Muda et al., 2022). Formulasi tersebut menegaskan bahwa inti "surat kuasa" dalam horizon Islam bukan sekadar bentuk dokumennya, melainkan keberadaan akad perwakilan, pihak-pihak yang berakad, objek yang diwakilkan, dan pernyataan kehendak (ijab–qabul) yang melahirkan akibat hukum (Annisa et al., 2019; Maulana, 2020; Muda et al., 2022).

Dengan demikian, pembahasan surat kuasa menurut hukum Islam pada dasarnya adalah pembahasan wakālah: dasar kebolehannya, rukun dan syarat sahnya, batas objek yang boleh diwakilkan, konsekuensi amanah dan tanggung jawab wakil, cara berakhirnya kuasa, serta problematika kontemporer ketika "kuasa" dipakai dalam transaksi modern (perbankan, layanan digital, litigasi, hingga urusan keluarga).

________________________________________

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif-deskriptif. Sumber data primer terdiri atas berbagai karya ilmiah yang membahas akad wakālah dalam beragam konteks hukum, mencakup literatur fikih muamalah, kajian perbankan syariah, hukum keluarga Islam, pasar modal syariah, fintech syariah, serta praktik hukum acara di pengadilan. Data dianalisis dengan metode analisis isi (content analysis) dan sintesis komparatif untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip kunci, pola implementasi, serta problematika kontemporer yang muncul dalam penggunaan surat kuasa dari perspektif hukum Islam.

________________________________________

3. PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Wakālah dan Relasinya dengan Surat Kuasa Tertulis

Sejumlah kajian fikih muamalah yang digunakan dalam konteks lembaga keuangan menyebutkan bahwa secara etimologis wakālah dikaitkan dengan makna perlindungan/pemeliharaan (al-hifẓ), pendelegasian (al-tafwīḍ), tanggungan (al-ḍamān), atau pencukupan (al-kifāyah), yang berkonvergensi pada ide "menyerahkan urusan kepada pihak lain" (Pratama et al., 2023; Radianti & Rahma, 2022; Yusoff et al., 2021). Secara terminologis, wakālah dipahami sebagai akad pemberian kuasa dari muwakkil kepada wakil untuk melaksanakan suatu tugas atau perbuatan hukum tertentu atas nama muwakkil (Maulana, 2020; Muda et al., 2022; Radianti & Rahma, 2022). Literatur perbankan syariah dan kajian layanan keuangan menegaskan karakter "bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa" sebagai ciri utama wakālah, sehingga wakil diposisikan sebagai pengganti muwakkil dalam batas mandat yang disepakati (Maulana, 2020; Muda et al., 2022; Yusoff et al., 2021).

Pada titik ini, "surat kuasa" dapat dipahami sebagai bentuk pengungkapan (ṣīghah) wakālah yang dituangkan secara tertulis demi pembuktian, kepastian batas kewenangan, dan keperluan formal kelembagaan, misalnya perbankan, peradilan, atau administrasi (Harahap & Sudiarti, 2021; Herdiansyah et al., 2023; Pratama et al., 2023). Bahkan kajian yang membahas wakālah dalam praktik hukum dewasa ini menegaskan bahwa pemberian kuasa sering dilakukan dalam bentuk "kuasa tertulis", misalnya kuasa beracara di pengadilan atau kuasa menjual (Pratama et al., 2023).

Walaupun demikian, kajian tentang praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara menegaskan adanya nuansa penting: kitab fikih tidak secara intrinsik membatasi perwakilan hanya pada bentuk tertulis; fikih menyatakan perwakilan dapat dinyatakan dengan lafaz (ungkapan) atau tulisan (Natasya & Rochmiyatun, 2024). Ini mengindikasikan bahwa "surat kuasa" adalah salah satu bentuk yang sah untuk mengekspresikan wakālah, namun bukan satu-satunya bentuk yang diakui fikih; kebutuhan formalitas tertulis dapat muncul karena regulasi atau kebutuhan pembuktian, bukan karena eksklusivitas fikih terhadap bentuk tertulis (Natasya & Rochmiyatun, 2024; Pratama et al., 2023).

3.2 Dasar Hukum Kebolehan Wakālah: Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijmā'

Dalam kajian perbankan syariah dan transaksi modern, dasar hukum pelaksanaan wakālah dinyatakan bersumber dari al-Qur'an, al-Sunnah, dan al-Ijmā' (Maulana, 2020). Salah satu dalil al-Qur'an yang kerap dijadikan rujukan adalah QS al-Kahfi ayat 19, yang dipahami sebagai legitimasi pendelegasian urusan kepada salah seorang untuk menjalankan tugas tertentu, yakni membeli makanan bagi kelompoknya (Maulana, 2020; Muda et al., 2022; Yusoff et al., 2021). Selain QS al-Kahfi ayat 19, literatur reksa dana syariah juga menyebut rujukan ayat lain yang dikaitkan dengan konsep wakālah, seperti QS an-Nisā' ayat 35 dan QS Yūsuf ayat 55 (Yusoff et al., 2021). Dengan demikian, rujukan Qur'ani dalam literatur ini diletakkan sebagai fondasi normatif bagi mekanisme perwakilan ketika seseorang atau suatu pihak memerlukan orang lain untuk melakukan urusan yang dibenarkan syariah (Maulana, 2020; Yusoff et al., 2021).

Dari sisi Sunnah, kajian implementasi wakālah dalam sighat qabul pernikahan menyatakan bahwa banyak hadis Nabi Muhammad SAW dijadikan landasan kebolehan wakālah, termasuk contoh Rasulullah SAW yang mewakilkan kepada Abu Rāfi' dan seorang Anṣār untuk mewakilinya mengawini Maimunah RA (Intajalle & Abdullah, 2016). Kajian lain tentang problematika akad nikah via daring juga menyebut praktik tawkīl (perwakilan) dengan merujuk pada praktik Rasulullah SAW yang melakukan perwakilan melalui utusan dan surat dalam konteks perwakilan akad dengan Raja Najasyi (Bonita & Anwar, 2018).

Pada level konsensus, kajian tentang transfer dana dan fikih muamalah menegaskan adanya ijma' umat Islam atas kebolehan wakālah, bahkan sebagian memandangnya sebagai sunnah karena ia termasuk ta'āwun (tolong-menolong) dalam kebaikan dan takwa, serta karena adanya kebutuhan (al-ḥājah) ketika tidak semua orang mampu mengurus seluruh urusannya sendiri (Muda et al., 2022; Radianti & Rahma, 2022). Dengan demikian, kebolehan wakālah dalam literatur yang disediakan tidak hanya diletakkan sebagai "izin", tetapi juga dipahami sebagai mekanisme sosial-keagamaan untuk memudahkan realisasi kebutuhan manusia dalam muamalah dengan tetap terikat batas-batas syariah (Maulana, 2020; Muda et al., 2022; Radianti & Rahma, 2022).

3.3 Rukun dan Syarat Sah Wakālah (Substansi "Surat Kuasa" dalam Syariah)

Pembahasan rukun dan syarat wakālah di sejumlah kajian menegaskan bahwa sahnya perwakilan bergantung pada terpenuhinya elemen-elemen pokok akad. Dalam kajian penerapan wakālah pada L/C syariah, rukun dan syarat wakālah dijelaskan melalui keberadaan pihak pemberi kuasa (al-muwakkil), pihak penerima kuasa (al-wakil), dan objek yang diwakilkan, beserta syarat kecakapan dan kewenangan para pihak (Syakir et al., 2021). Sejalan dengan itu, kajian tentang clearing dalam perspektif Islam merinci rukun dan syarat sah pemberian kuasa (wakālah) dengan menekankan bahwa pemberi kuasa harus memiliki kekuasaan/wewenang dan cakap hukum (dewasa/balig, tidak gila atau kurang akal), serta penerima kuasa juga harus cakap bertindak hukum (dewasa/balig, tidak gila atau kurang akal) (Pratama et al., 2023).

Kajian tentang dropship yang meninjau qawā'id fiqhiyyah muamalah kembali menegaskan rukun wakālah berupa muwakkil, wakil, objek/perkara yang dikuasakan (taukīl), serta ijab–qabul (ṣīghah), dan menambahkan bahwa objek harus jelas, mubah, serta berada dalam kepemilikan/otoritas sah muwakkil (Salam, 2016).

Terkait syarat objek, literatur L/C syariah menegaskan bahwa objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan syariat; apabila objek dilarang, misalnya narkoba atau minuman keras, maka transaksi menjadi tidak sah/batal (Fahrunisa & Nafisah, 2023). Prinsip "objek yang tidak bertentangan syariat" ini koheren dengan penjelasan bahwa wakālah hanya berlaku untuk hal-hal yang dapat dikuasakan dan diketahui penerima kuasa, karena tidak semua hal dapat dikuasakan dalam hukum Islam (Pratama et al., 2023; Salam, 2016).

Literatur mengenai kuasa istimewa untuk ikrar talak menambahkan batasan bahwa hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk diwakilkan terutama adalah ibadah yang bersifat badaniyah seperti salat, puasa, dan bersuci (Widodo, 2019). Dengan demikian, secara substantif "surat kuasa" dalam perspektif Islam—sebagai ekspresi wakālah—harus memuat mandat yang syar'i: para pihak yang cakap, objek yang halal dan dapat dikuasakan, serta pernyataan akad yang menunjukkan kesepakatan dan batas kewenangan wakil (Pratama et al., 2023; Salam, 2016; Syakir et al., 2021; Widodo, 2019).

3.4 Bentuk Wakālah: Mutlak dan Terbatas, serta Implikasinya bagi "Surat Kuasa"

Kajian tentang aplikasi wakālah dalam L/C bank syariah menguraikan bentuk wakālah al-muṭlaqah (mutlak) dan al-muqayyadah (terbatas) (Fahrunisa & Nafisah, 2023). Wakālah mutlak dipahami sebagai perwakilan tanpa batas urusan tertentu—dalam hukum positif sering disejajarkan dengan "kuasa luas" yang biasanya untuk perbuatan pengurusan—sedangkan wakālah muqayyadah dipahami sebagai penunjukan wakil untuk urusan tertentu yang disejajarkan dengan "kuasa khusus" (Fahrunisa & Nafisah, 2023). Literatur fikih muamalah dalam konteks pembiayaan griya di bank syariah mengulang pembagian serupa: wakālah al-muṭlaqah sebagai kuasa luas tanpa batas waktu/urusan, dan wakālah al-muqayyadah sebagai kuasa khusus untuk perbuatan hukum tertentu, misalnya kuasa membeli sebelum murabahah atau kuasa menandatangani perbuatan tertentu (Setiawan et al., 2022).

Karena itu, jika "surat kuasa" dipakai sebagai instrumen, maka isi surat kuasa perlu merefleksikan apakah kuasa bersifat luas atau khusus, dan batasan mandat menjadi krusial untuk mencegah perluasan kuasa melampaui objek yang disepakati (Fahrunisa & Nafisah, 2023; Setiawan et al., 2022).

Kajian praktik wakālah di BMT juga menunjukkan bahwa dalam praktik hukum, kuasa khusus harus dinyatakan secara tegas, bahkan dalam konteks "surat kuasa" sering dicantumkan kata-kata "kuasa khusus" untuk tindakan tertentu seperti mengajukan perkara ke pengadilan dan pemindahtanganan barang, yakni menjual, menghibahkan, serta mewakafkan (Jamal & Fathonah, 2022). Perspektif etika profesi advokat juga menegaskan pentingnya surat kuasa khusus karena kewenangan advokat dalam melakukan upaya hukum bergantung pada ada atau tidaknya surat kuasa, dan tanpa surat kuasa khusus suatu perkara tidak dapat diwakilkan kepadanya (Mahanani, 2023).

Sintesis dari literatur ini menunjukkan bahwa pembedaan kuasa luas dan kuasa khusus—yang dalam Islam paralel dengan wakālah mutlak dan muqayyadah—memengaruhi validitas tindakan wakil, terutama ketika tindakan tersebut menyentuh pemindahan hak atau perbuatan hukum yang berdampak besar, seperti litigasi, jual beli, hibah, dan sejenisnya (Fahrunisa & Nafisah, 2023; Jamal & Fathonah, 2022; Mahanani, 2023).

3.5 Wakālah sebagai Amanah: Tanggung Jawab, Risiko, dan Standar Kehati-hatian

Berbagai kajian menempatkan wakālah sebagai hubungan amanah: wakil harus menjalankan mandat sesuai kesepakatan dan dengan integritas. Dalam kajian L/C, wakālah disebut sebagai tanggung jawab; wakil harus melaksanakan tanggung jawabnya secara amanah, dan bila disyaratkan upah maka wakil berhak atas upah setelah memenuhi tugasnya (Fahrunisa & Nafisah, 2023). Kajian tentang wakālah bil ujrah dalam fintech menegaskan bahwa pada prinsipnya wakil tidak berkewajiban menanggung risiko kerugian dari tindakan yang telah dilaksanakan kecuali karena al-ta'addī (pelanggaran), al-taqṣīr (kelalaian), atau mukhālafat al-syurūṭ (melanggar syarat) (Wati & Fatorina, 2021). Sejalan dengan itu, kajian mekanisme reksa dana syariah berbasis wakālah bil ujrah menjelaskan unsur taqṣīr dan ta'addī sebagai kategori problem ketika praktik tidak sesuai dengan ketentuan amanah perwakilan (Hasbullah et al., 2021).

Dengan demikian, dalam kerangka syariah, surat kuasa bukan sekadar "pendelegasian tindakan", melainkan pelimpahan amanah yang melekatkan standar kepatuhan wakil pada batas mandat, serta membuka ruang pertanggungjawaban jika terjadi pelanggaran atau kelalaian (Fahrunisa & Nafisah, 2023; Hasbullah et al., 2021; Wati & Fatorina, 2021).

Dalam ranah pembuktian sengketa, kajian wakālah pada sistem L/C syariah menyebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, khususnya terkait kehilangan barang yang dikuasakan, maka perkataan penerima kuasa dapat dijadikan pegangan disertai saksi (Syakir et al., 2021). Ketentuan semacam ini memperlihatkan bagaimana dimensi pembuktian (bayyinah) dapat menjadi relevan dalam relasi wakālah, sehingga penguatan formalitas tertulis melalui "surat kuasa"—terutama di lembaga modern—dapat dibaca sebagai strategi mitigasi sengketa, walaupun fikih tidak selalu mensyaratkan bentuk tertulis sebagai satu-satunya format yang sah (Natasya & Rochmiyatun, 2024; Pratama et al., 2023; Syakir et al., 2021).

3.6 Berakhirnya Wakālah: Pembatalan, Kematian, dan Hilangnya Kecakapan Hukum

Literatur yang membahas rukun dan syarat wakālah juga menjelaskan aspek berakhirnya wakālah. Dalam kajian L/C syariah, wakālah dapat berakhir karena kematian salah satu pihak yang berakad atau hilangnya kecakapan hukum (Syakir et al., 2021). Kajian tentang wakālah bil ujrah pada program pensiun di bank syariah mengidentifikasi "wafatnya salah satu pihak" sebagai hambatan yang membuat akad wakālah bil ujrah batal/putus (Noor et al., 2018). Dengan demikian, prinsip umum yang dapat ditarik dari referensi yang tersedia adalah bahwa wakālah sebagai relasi perwakilan terkait pada eksistensi dan kapasitas hukum para pihak, sehingga perubahan status (wafat, tidak cakap) dapat mengakhiri kuasa (Noor et al., 2018; Syakir et al., 2021).

Namun, dalam praktik kontemporer, muncul isu ketika dokumen kuasa dipakai dalam konteks yang memerlukan daya laku berkelanjutan. Kajian tentang surat kuasa menjual pada pembiayaan perbankan syariah menekankan bahwa kuasa pada surat kuasa menjual dapat ditarik sewaktu-waktu oleh debitur karena bukan jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, sehingga dari sisi kreditor posisinya tidak sekuat penggunaan hak tanggungan (Ramadanti, 2022). Penekanan pada "dapat ditarik" ini beririsan dengan logika bahwa wakālah pada dasarnya dapat berakhir sesuai kondisi-kondisi berakhirnya kuasa dan tidak identik dengan instrumen jaminan yang memiliki rezim eksekutorial tersendiri (Ramadanti, 2022; Syakir et al., 2021).

3.7 Wakālah bi al-Ujrah: Kuasa dengan Imbalan dan Konsekuensi Mengikat

Sejumlah kajian membedakan wakālah tabarru' (tanpa imbalan) dan wakālah dengan imbalan (wakālah bi al-ujrah). Kajian transfer dana melalui BSI Mobile menyebutkan bahwa transfer antarbank dapat diposisikan sebagai wakālah dan dirujukkan pada Fatwa DSN-MUI tentang Wakālah dan Wakālah bi al-Ujrah (Muda et al., 2022). Dalam kajian perbankan syariah, transfer dana dijelaskan sebagai kategori pemberian kuasa dengan upah (wakālah bi ajr), di mana bank bertindak sebagai wakil dari nasabah pengirim dengan imbalan berupa biaya administrasi, yakni komisi, biaya komunikasi, dan upah pengiriman (Maulana, 2020; Radianti & Rahma, 2022).

Kajian produk bank syariah juga menegaskan bahwa agen/wakil boleh menerima komisi (al-ujrah) dan wakālah dengan imbalan disebut wakālah bil ujrah yang bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan sepihak (Yazid, 2023). Literatur reksa dana syariah bahkan menyatakan ketentuan bahwa ketika imbalan ditetapkan, wakālah menjadi mengikat dan tidak bisa dibatalkan sepihak, serta dapat ditetapkan jangka waktunya (Yusoff et al., 2021). Maka, dalam konteks surat kuasa, klausul imbalan (ujrah/fee) dan jangka waktu—jika disepakati—menjadi aspek substansial yang dapat memengaruhi sifat mengikat perwakilan dan konsekuensi pembatalannya (Yazid, 2023; Yusoff et al., 2021).

3.8 Surat Kuasa dalam Praktik Litigasi dan Profesi Advokat: Wakālah fi al-Khuṣūmah

Literatur tentang surat kuasa profesi advokat menegaskan bahwa klien menyerahkan surat kuasa kepada advokat untuk mewakili kepentingannya di persidangan, dan surat kuasa tersebut memuat batasan-batasan perilaku serta kepentingan yang harus dilakukan advokat (Harahap & Sudiarti, 2021). Kajian ini secara eksplisit menyatakan adanya keserasian konsep surat kuasa (power of attorney) dalam praktik advokat dengan konsep wakālah dalam Islam yang ditinjau dari ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis (Harahap & Sudiarti, 2021). Perspektif etika advokat dalam Islam juga menggarisbawahi bahwa kewenangan advokat bergantung pada surat kuasa; tanpa surat kuasa khusus advokat tidak dapat melakukan upaya hukum untuk klien (Mahanani, 2023).

Dalam konteks ini, "surat kuasa khusus" menjadi bukti sekaligus batas legitimasi tindakan advokat sebagai wakil, baik dalam hukum positif maupun dalam pembacaan wakālah sebagai perwakilan urusan sengketa (wakālah fi al-khuṣūmah) (Harahap & Sudiarti, 2021; Mahanani, 2023).

Kajian bantuan hukum dalam pandangan Islam secara terminologis menyebut kuasa hukum sebagai al-wakālah fi al-khuṣūmah dan menegaskan wakālah sebagai pelimpahan kekuasaan dalam hal-hal yang dapat diwakilkan (Fageh, 2022). Dalam konteks prosedural Mahkamah Syariah Malaysia, kajian tentang prosedur di Mahkamah Syariah menyatakan bahwa peguam syarie bertindak berasaskan prinsip wakalah bi al-khusumah dan sebelum memulakan prosiding peguam syarie perlu memfailkan suatu wakālah; bahkan terdapat peruntukan bahwa pelantikan peguam syarie perlu dilafazkan oleh orang yang melantiknya dan diterima di hadapan mahkamah/pendaftar (Adnan & Buang, 2021).

Sementara itu, kajian tentang penguatan sulh dalam kes tuntutan hartanah di Mahkamah Syariah menampilkan contoh pembatalan perintah penghakiman persetujuan karena wakil yang mendakwa mewakili pihak tertentu tidak memenuhi syarat-syarat wakālah menurut hukum syarak dan undang-undang (Manangin et al., 2020). Rangkaian referensi ini memperlihatkan bahwa dalam lingkungan peradilan, surat kuasa bukan sekadar "administrasi", melainkan syarat legitimasi representasi yang berimplikasi pada sah/tidak sahnya tindakan wakil dan bahkan putusan berbasis persetujuan (Adnan & Buang, 2021; Manangin et al., 2020).

3.9 Surat Kuasa dalam Hukum Keluarga Islam: Perwakilan Qabul Nikah, Wali, dan Talak

Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, KHI menegaskan prinsip umum bahwa yang berhak mengucapkan qabul pernikahan adalah calon mempelai pria secara pribadi, namun dalam kondisi tertentu qabul dapat diwakilkan kepada orang lain apabila calon mempelai pria memberikan kuasa yang tegas secara tertulis kepada wakilnya (Afin & Fakhrurrazi, 2022). Kajian implementasi wakālah dalam sighat qabul menekankan bahwa kebolehan mewakilkan qabul dapat dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan kuasa, dan harus dibatasi pada perwakilan pengucapan sighat qabul saja sesuai objek yang dikuasakan (Intajalle & Abdullah, 2016). Kajian lain pada masa pandemi juga mengulang ketentuan Pasal 29 KHI dan menegaskan perlunya kuasa tertulis yang tegas, serta menyatakan bahwa perwakilan qabul dapat dilakukan ketika calon suami berhalangan hadir atau dalam keadaan darurat tertentu dan telah mendapat persetujuan calon istri (Afin & Fakhrurrazi, 2022; Intajalle & Abdullah, 2016).

Dengan demikian, dalam konteks ini, "surat kuasa" memiliki fungsi normatif yang kuat karena dipersyaratkan eksplisit oleh KHI untuk memastikan representasi qabul benar-benar ditujukan bagi mempelai pria dan tidak membuka ruang manipulasi (Afin & Fakhrurrazi, 2022; Intajalle & Abdullah, 2016).

Akan tetapi, literatur juga menunjukkan nuansa perbedaan antara kebutuhan formalitas regulatif dan elastisitas fikih. Kajian praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara menyatakan bahwa ketentuan yang mewajibkan kuasa berbentuk tulisan pada dasarnya tidak ditetapkan dalam kitab fikih, dan fikih membolehkan pernyataan dalam bentuk kata-kata atau tulisan (Natasya & Rochmiyatun, 2024). Kajian tersebut juga merujuk KHI Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan bahwa bagi calon mempelai yang tunawicara atau tunarungu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti; karena itu, tanpa surat kuasa pun pernikahan tetap sah dan KUA tidak menuntut mempelai tunawicara membuat atau menunjukkan surat kuasa (Natasya & Rochmiyatun, 2024).

Di sini terlihat bahwa pada satu sisi KHI dapat mensyaratkan kuasa tertulis tegas untuk representasi qabul (Pasal 29) (Afin & Fakhrurrazi, 2022), sedangkan pada sisi lain KHI juga membuka jalan ekspresi persetujuan melalui tulisan/isyarat bagi kondisi disabilitas (Pasal 17 ayat (3)) sehingga "surat kuasa" tidak selalu menjadi prasyarat universal dalam semua bentuk keterwakilan atau keterbatasan komunikasi (Natasya & Rochmiyatun, 2024). Sintesis ini menunjukkan pentingnya membedakan: kapan syariah (fikih) membolehkan perwakilan secara prinsip, kapan regulasi negara mensyaratkan bentuk tertulis tertentu, dan kapan bentuk non-kuasa (tulisan/isyarat sebagai persetujuan langsung) dipandang cukup (Afin & Fakhrurrazi, 2022; Natasya & Rochmiyatun, 2024).

Dalam perkara talak, kajian legal standing kuasa istimewa menjelaskan bahwa talak harus diucapkan di Pengadilan Agama, tetapi apabila suami tidak bisa mengucapkan talak maka jalan yang terbaik adalah mewakilkannya; konsep mewakili mengucapkan talak dinyatakan sama-sama diperbolehkan dalam hukum Islam maupun hukum positif (Widodo, 2019). Pada saat yang sama, kajian tersebut menegaskan batasan objek wakālah: tidak semua hal dapat diwakilkan, khususnya ibadah badaniyah (Widodo, 2019). Ini relevan bagi rancangan surat kuasa dalam wilayah keluarga: dokumen kuasa harus menguraikan objek yang memang dapat diwakilkan menurut syariah dan hukum acara yang berlaku (Widodo, 2019).

3.10 Surat Kuasa dalam Keuangan Syariah: Perbankan, L/C, Reksa Dana, dan Fintech

Dalam praktik perbankan syariah, wakālah diposisikan sebagai salah satu akad jasa yang digunakan untuk layanan tertentu, misalnya transfer dana (Maulana, 2020; Radianti & Rahma, 2022). Dalam layanan transfer, bank bertindak sebagai wakil nasabah dan imbalannya berupa biaya administrasi (wakālah bi ajr) (Maulana, 2020; Radianti & Rahma, 2022). Dalam L/C syariah, kajian penerapan akad wakālah menegaskan bahwa L/C syariah dapat menggunakan beberapa model akad, dan wakālah bi al-ujrah termasuk yang dipakai; aspek rukun dan syarat wakālah juga dijelaskan secara rinci dalam konteks L/C (Syakir et al., 2021). Kajian lain tentang aplikasi wakālah dalam L/C bank syariah menekankan bahwa objek transaksi L/C harus bermanfaat dan tidak dilarang syariat, serta menempatkan para pihak (importir, eksportir, bank) sebagai komponen-komponen dalam akad (Fahrunisa & Nafisah, 2023).

Dengan demikian, surat kuasa (atau dokumen otorisasi) dalam transaksi perbankan syariah berfungsi mengkonkretkan mandat, memposisikan bank sebagai wakil, dan memastikan objek serta prosedur sejalan dengan ketentuan syariah yang dipersyaratkan (Fahrunisa & Nafisah, 2023; Syakir et al., 2021).

Dalam pasar modal syariah, kajian perlindungan investor di reksa dana syariah menegaskan bahwa mekanisme operasional antara investor dan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakālah; sementara antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan mudharabah (Nugroho et al., 2022). Kajian mekanisme reksa dana syariah pada aplikasi Bibit juga menegaskan bahwa fatwa DSN-MUI memposisikan akad antara pemodal sebagai pemilik harta dan manajer investasi sebagai wakil (wakālah), serta menyebut rukun wakālah (muwakkil, wakil, objek, sighat) dalam konteks ini (Atabik et al., 2022). Dengan demikian, surat kuasa—termasuk dalam bentuk perjanjian/otorisasi tertulis di platform—dapat dibaca sebagai instrumen yang menegaskan hubungan wakālah antara investor dan pengelola (Atabik et al., 2022; Nugroho et al., 2022).

Dalam fintech syariah, kajian tentang pendanaan sukuk tabungan melalui fintech menegaskan adanya "surat kuasa elektronik" yang menyatakan investor sebagai muwakkil memberikan kuasa kepada platform sebagai wākil untuk mengelola dana investasi (Motik et al., 2022). Kajian fatwa murabahah dan wakālah bil ujrah dalam fintech Dana Syariah juga menegaskan definisi wakālah menurut fatwa DSN-MUI sebagai pemberian kuasa untuk perbuatan hukum tertentu, serta wakālah bil ujrah sebagai wakālah dengan imbalan ujrah (Wati & Fatorina, 2021). Kajian implementasi wakālah pada P2P lending juga menegaskan penggunaan wakālah bil ujrah dalam produk pembiayaan tertentu, sekaligus menunjukkan bahwa sebagian praktik tidak sepenuhnya sesuai ketentuan syariah karena miskonsepsi dalam implementasi (Abdullah et al., 2020).

Rangkaian ini menunjukkan bahwa dalam ekosistem digital, "surat kuasa" dapat bertransformasi menjadi otorisasi elektronik, tetapi tetap harus memenuhi struktur wakālah: siapa muwakkil dan wakil, apa objek mandatnya, bagaimana sighat persetujuannya, serta bagaimana amanah dan risiko diatur (Abdullah et al., 2020; Motik et al., 2022; Wati & Fatorina, 2021).

3.11 Problematika Kontemporer: Surat Kuasa dalam Multiakad Murābaḥah–Wakālah dan Kuasa Menjual

Salah satu isu penting dalam praktik pembiayaan syariah adalah penggunaan wakālah sebagai pelengkap murabahah (murabahah bil wakālah). Beberapa kajian menegaskan prinsip normatif bahwa pemberian kuasa (wakālah) harus dilakukan sebelum akad jual beli murabahah, dan akad murabahah dilakukan setelah barang "pada prinsipnya" menjadi milik bank (Bachtiar et al., 2023). Kajian di PNM Mekaar Syariah menyatakan bahwa memasukkan akad wakālah dalam pembiayaan murabahah menjadi valid jika otorisasi (wakālah) dibuat sebelum pembiayaan murabahah terjadi (Abdullah, 2023). Kajian pembiayaan murabahah bil wakālah pada BMT dan bank juga menggambarkan praktik bahwa nasabah bertindak sebagai wakil bank untuk membeli barang, menyerahkan bukti pembelian, dan barulah murabahah dilakukan setelah aspek kepemilikan secara prinsip ditempatkan pada bank melalui mekanisme kuasa (Agustina & Zumara, 2024; Wibowo & Ekowati, 2022).

Dengan demikian, surat kuasa (wakālah) dalam murabahah bil wakālah memiliki fungsi syariah yang sangat spesifik: menjembatani keterbatasan bank dalam melakukan pembelian langsung, namun tetap menjaga struktur jual beli murabahah agar tidak tergelincir menjadi transaksi pemberian dana semata (Agustina & Zumara, 2024; Bachtiar et al., 2023).

Akan tetapi, literatur juga mengidentifikasi deviasi praktik. Kajian tentang pergeseran murabahah akibat wakālah menegaskan bahwa wakālah yang diberikan secara absolut kepada nasabah dapat menggeser murabahah dari transaksi jual beli menjadi transaksi jasa, karena nasabah bertindak untuk dan atas namanya sendiri dalam pembelian, sementara uang bank dianggap seperti uang pinjaman; dalam situasi demikian, wakālah yang tidak menimbulkan efek peralihan kepemilikan yang semestinya dipersoalkan statusnya (Izatul & Irwan, 2023). Kajian pada KJKS juga menunjukkan praktik akad murabahah dilakukan bersamaan dengan pemberian surat kuasa pembelian barang, dan dikaitkan dengan pandangan bahwa murabahah seharusnya dilakukan setelah barang menjadi milik lembaga (Mochtar & Rahayu, 2021). Kajian pembiayaan murabahah bil wakālah di bank syariah bahkan menyimpulkan adanya praktik yang tidak sah dan dikhawatirkan tidak memenuhi prinsip syariah apabila prosedur tidak sesuai, yakni ketika wakālah tidak ditempatkan sebelum murabahah sebagaimana ketentuan (Putri, 2020).

Dengan demikian, secara doktrinal, surat kuasa dalam skema murabahah bil wakālah harus diatur urutannya (tartīb), batas mandatnya, dan efek kepemilikan yang dituju, karena jika tidak, struktur akad dapat dinilai menyimpang dari prinsip murabahah sebagai jual beli (Bachtiar et al., 2023; Izatul & Irwan, 2023; Putri, 2020).

Problem lain yang menonjol ialah penggunaan "surat kuasa menjual" atas jaminan benda tidak bergerak dalam pembiayaan syariah. Kajian sengketa murabahah bil wakālah menunjukkan kasus ketika bank mengikat jaminan tanah milik orang tua debitur dengan surat kuasa menjual; kajian itu menyatakan bahwa dalam konsep fikih dan fatwa DSN-MUI tidak dijelaskan secara rinci mengenai kuasa menjual jaminan pada murabahah bil wakālah, dan praktik menggabungkan perjanjian pokok murabahah dengan kuasa menjual pada waktu yang sama dinilai sebagai "penyelundupan hukum" yang membuat akad tidak jelas (Baihaqi & Abadi, 2021). Kajian lain tentang surat kuasa menjual di perbankan syariah menegaskan bahwa eksekusi jaminan benda tidak bergerak dengan dasar surat kuasa menjual tetap harus diawali gugatan ke pengadilan agama untuk memperoleh kekuatan eksekutorial dari putusan yang berkekuatan hukum tetap, serta menyatakan surat kuasa menjual tidak lebih baik daripada penggunaan hak tanggungan dari perspektif kreditor (Ramadanti, 2022).

Selain itu, kajian sengketa murabahah bil wakālah juga menjelaskan konsep "surat kuasa mutlak" dalam penjelasan PP No. 24 Tahun 1997 sebagai pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan pada hakikatnya merupakan pemindahan hak (Baihaqi & Abadi, 2021). Dikaitkan dengan kajian pergeseran murabahah, terdapat rujukan bahwa penggunaan surat kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah tidak diperbolehkan, yang dikaitkan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982 (Izatul & Irwan, 2023).

Sintesisnya, meskipun wakālah adalah mekanisme syar'i, penggunaan surat kuasa dalam konteks jaminan kebendaan dan pemindahan hak atas tanah harus sangat hati-hati agar tidak berubah menjadi instrumen pemindahan hak terselubung atau menabrak ketentuan syariah maupun ketentuan hukum positif yang dikutip dalam literatur tersebut (Baihaqi & Abadi, 2021; Izatul & Irwan, 2023; Ramadanti, 2022).

3.12 Surat Kuasa dalam Administrasi Harta Pusaka: Batas Wakālah dan Peran Dokumen Administratif

Beberapa referensi dalam konteks Malaysia dan Singapura mengulas "surat kuasa" dalam administrasi harta pusaka, seperti Surat Kuasa Probet/Surat Kuasa Tadbir (Letter of Administration) (Maghfirah, 2023; Rasuli, 2021). Kajian pengurusan harta pusaka mualaf di Malaysia menyebut adanya tiga jenis surat kuasa di bawah bidang kuasa akta terkait, termasuk surat kuasa wasiat (probet) dan surat kuasa tadbir untuk harta pusaka tanpa wasiat (Rasuli, 2021). Kajian alternatif pembahagian harta pusaka Islam di Singapura menegaskan bahwa tanpa surat kuasa mentadbir, seseorang tidak mempunyai kuasa atau hak untuk bertindak mewakili si mati dalam urusan tuntutan dan pengurusan harta pusaka (Maghfirah, 2023). Kajian ringkas perspektif perundangan Malaysia juga menyatakan Mahkamah Tinggi mempunyai kuasa pemberian Surat Kuasa Wasiat atau Surat Kuasa Pentadbiran dalam konteks pengurusan dan pentadbiran harta pusaka (Primanilisa & Fadhil, 2020).

Rangkaian ini memperlihatkan bahwa istilah "surat kuasa" dalam administrasi pusaka di beberapa sistem hukum dapat merujuk pada dokumen otorisasi pengadilan/otoritas untuk bertindak sebagai pentadbir harta, yang fungsinya berbeda dari wakālah antara orang hidup.

Perbedaan ini juga tersirat dalam kajian hadis-hadis jasa (wakālah) yang mengutip definisi Malikiyah: wakālah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan kegiatan yang merupakan haknya dan tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah pemberi kuasa wafat, sebab jika dikaitkan setelah wafat maka sudah berbentuk wasiat (Radianti & Rahma, 2022). Selain itu, kajian hibah amanah hartanah menyebut adanya perbedaan konsep dan kesan hukum instrumen amanah Islam seperti wisoyah dan wakālah, yang menunjukkan bahwa tujuan akad dan waktu berkuat kuasa—semasa hayat atau selepas kematian—memengaruhi implikasi hukumnya (Isnaena & Nurlaeli, 2024).

Maka, meskipun sama-sama menggunakan istilah "kuasa" atau "surat kuasa" dalam praktik administrasi, literatur yang tersedia menunjukkan perlunya membedakan wakālah (perwakilan semasa hidup) dari instrumen pasca-kematian seperti wasiat dan mekanisme pentadbiran pusaka, agar tidak terjadi kekeliruan konseptual antara akad muamalah dan dokumen administratif pengurusan harta peninggalan (Isnaena & Nurlaeli, 2024; Radianti & Rahma, 2022; Rasuli, 2021).

________________________________________

4. PENUTUP

Berdasarkan sintesis referensi yang tersedia, surat kuasa dalam perspektif hukum Islam pada hakikatnya merupakan manifestasi (atau instrumen pembuktian) dari akad wakālah: pelimpahan kewenangan dari muwakkil kepada wakil untuk melakukan perbuatan tertentu atas nama muwakkil (Maulana, 2020; Muda et al., 2022; Radianti & Rahma, 2022). Kebolehan wakālah ditegaskan melalui rujukan al-Qur'an, misalnya QS al-Kahfi:19 dalam literatur, Sunnah berupa contoh perwakilan Nabi SAW, serta ijma' yang memandang wakālah sebagai kebutuhan sosial dan bentuk ta'āwun (Intajalle & Abdullah, 2016; Maulana, 2020; Muda et al., 2022; Radianti & Rahma, 2022).

Agar surat kuasa selaras dengan syariah, substansinya harus memenuhi rukun dan syarat wakālah: pihak-pihak yang cakap dan berwenang, objek mandat yang jelas serta mubah, dan sighat kesepakatan yang menunjukkan batas-batas tindakan wakil (Pratama et al., 2023; Salam, 2016; Syakir et al., 2021). Karakter amanah wakālah menuntut wakil bekerja sesuai mandat; wakil pada prinsipnya tidak menanggung risiko kecuali karena pelanggaran, kelalaian, atau melanggar syarat, sehingga rancangan surat kuasa yang baik perlu membatasi mandat, mengatur pertanggungjawaban, serta—jika relevan—mengatur ujrah dan jangka waktu (Fahrunisa & Nafisah, 2023; Hasbullah et al., 2021; Wati & Fatorina, 2021; Yazid, 2023).

Literatur juga menunjukkan bahwa bentuk tertulis dapat menjadi kebutuhan regulatif dan pembuktian, khususnya dalam litigasi, transaksi keuangan, dan urusan keluarga tertentu. KHI, misalnya, mensyaratkan kuasa tertulis tegas untuk perwakilan qabul nikah pada kondisi tertentu (Afin & Fakhrurrazi, 2022), sementara pada kondisi lain seperti tunawicara KHI membuka jalan persetujuan melalui tulisan/isyarat tanpa menuntut surat kuasa (Natasya & Rochmiyatun, 2024). Pada transaksi modern seperti murabahah bil wakālah, surat kuasa harus ditempatkan secara benar dalam urutan akad agar murabahah tidak bergeser menjadi transaksi jasa/pinjaman terselubung (Bachtiar et al., 2023; Izatul & Irwan, 2023; Putri, 2020).

Selain itu, penggunaan surat kuasa menjual dan konsep kuasa mutlak dalam pembiayaan dan jaminan menimbulkan problem validitas dan eksekusi, sehingga membutuhkan kehati-hatian dan pemilahan yang jelas antara wakālah sebagai perwakilan dan instrumen jaminan kebendaan yang memiliki rezim hukum tersendiri (Baihaqi & Abadi, 2021; Izatul & Irwan, 2023; Ramadanti, 2022). Dengan demikian, "surat kuasa menurut hukum Islam" bukan semata soal format dokumen, melainkan kesesuaian akad wakālah yang melandasinya dengan prinsip syariah, batas objek yang boleh diwakilkan, serta tertib dan tujuan penggunaannya dalam praktik sosial-ekonomi dan hukum kontemporer (Bachtiar et al., 2023; Maulana, 2020; Muda et al., 2022; Radianti & Rahma, 2022).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. M. bin. (2023). Wasiat beramanah: Alternatif kepada perancangan harta pusaka yang komprehensif di Malaysia. Journal of Islamic Philanthropy and Social Finance, 5(1), 33–44. https://doi.org/10.24191/jipsf/v5n12023_33-44

Abdullah, M. M., Awang, A. B., & Muhammad, N. H. N. (2020). Wiṣāyah dan amanah: Analisis perbandingan undang-undang syariah dan sivil dalam perancangan harta pusaka. Jurnal Syariah, 28(2), 157–188. https://doi.org/10.22452/js.vol28no2.2

Adnan, W. A. W., & Buang, A. H. (2021). Pemerkasaan pelaksanaan sulh dalam kes tuntutan hartanah orang Islam di Mahkamah Syariah di Malaysia. Kanun Jurnal Undang-Undang Malaysia, 33(1), 131–158. https://doi.org/10.37052/kanun.33(1)no6

Afin, Ach., & Fakhrurrazi, R. (2022). Implementasi transaksi pembiayaan griya dalam perspektif fikih mu'amalah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Situbondo. Al-Hukmi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam, 3(2), 209–229. https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i2.2321

Agustina, V., & Zumara, Z. (2024). Implementasi akad wakālah bil ujrah. International Conference on Islamic Economic (Icie), 3(2), 283–293. https://doi.org/10.58223/icie.v3i2.316

Annisa, N. F., Zeninda, N. N., Kholili, N. F., Aisyah, R. N., & Alai, U. (2019). Praktik akad wakālah pada BMT Amanah Bersama Bojonegoro perspektif hukum Islam. Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam, 9(1), 1–25. https://doi.org/10.15642/maliyah.2019.9.1.1-25

Atabik, S., Ghozali, M. L., & Kusuma, A. R. (2022). Analisis penerapan akad wakālah bil-ujrah pada layanan Go-Mart (Studi analisis). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 3317. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6800

Bachtiar, A. I. A., Oktavia, S. R., & Sharana, A. B. (2023). Ketentuan pembagian waris saham menurut hukum waris Islam di Indonesia. Jurnal Hukum Politik Dan Ilmu Sosial, 2(1), 61–71. https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i1.966

Baihaqi, A., & Abadi, S. (2021). Praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 3(2), 244–267. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i2.1171

Bonita, S. D., & Anwar, A. Z. (2018). Implementasi syariah compliance pada akad murabahah dan ijarah (Studi kasus pada KSPPS BMT Fastabiq Jepara). Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 7(2), 88. https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(2).90-99

Fageh, A. (2022). Revolusi jual beli offline menuju jual beli online perspektif ushul fiqh. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 3519. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5920

Fahrunisa, I., & Nafisah, B. (2023). Analisis fatwa DSN MUI tentang murabahah dan wakālah bil ujroh dalam fintech Dana Syariah. Jurnal Labatila, 7(01), 27–40. https://doi.org/10.33507/lab.v7i01.1195

Harahap, M. A., & Sudiarti, S. (2021). Kontrak jasa pada perbankan syariah: Wakālah, kafalah dan hawalah. Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal, 4(1), 42–53. https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i1.482

Hasbullah, M., Rahman, A. A., Ismail, A. M., Salleh, A. Z., Zakaria, M. Z., Musa, Z. M., Majid, M. N. A., & Ghani, N. A. A. (2021). Model pusat sehenti pengurusan harta pusaka Islam (Faraid). Malaysian Journal of Syariah and Law, 9(1), 114–124. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol9no1.293

Herdiansyah, D., Royhan, M., & Lubis, F. (2023). Pandangan Islam mengenai surat kuasa profesi advokat dengan al-wakālah ditinjau dari ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis. El-Mujtama Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(3), 695–704. https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2927

Intajalle, F. M., & Abdullah, L. C. (2016). Alternatif pembahagian harta pusaka Islam di Singapura: Analisis dari perspektif fiqh. Labuan E-Journal of Muamalat and Society (Ljms), 10, 30–56. https://doi.org/10.51200/ljms.v10i.2574

Isnaena, E., & Nurlaeli, I. (2024). Praktik transaksi reksa dana syariah pada aplikasi Bibit perspektif fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001. El-Uqud Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 41–54. https://doi.org/10.24090/eluqud.v2i1.9586

Izatul, N. A., & Irwan, I. (2023). Tuntutan ganti rugi dalam perkawinan singkat: Studi putusan Mahkamah Rendah Syariah, Bera, Negeri Pahang. As-Syar'i Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5(3), 1088–1105. https://doi.org/10.47467/as.v5i3.5157

Jamal, M., & Fathonah, N. (2022). Ta'addud al-wukalā': Konsep multiple agents dalam fikih muamalah. Muslim Heritage, 7(1), 163–181. https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.3777

Maghfirah, M. (2023). Marriage with the transfer of a nasab guardian to Teungku Dayah according to Islamic law. El-Hadhanah Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law, 3(2), 173–189. https://doi.org/10.22373/hadhanah.v3i2.1698

Mahanani, A. E. E. (2023). Analisis perjanjian kredit syariah dikaitkan dengan mekanisme penyelesaian sengketa di PNM Mekaar Syariah. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v6i2.9238

Manangin, M. S. A., Nurmala, L. D., & Martam, N. K. (2020). Pengalihan atas harta warisan di Indonesia. Dih Jurnal Ilmu Hukum, 16(2), 177–189. https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3345

Maulana, I. (2020). Aplikasi akad wakālah dalam Letter of Credit Bank Syariah Mandiri. Jurnal Asy-Syukriyyah, 21(02), 175–193. https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.117

Mochtar, D. A., & Rahayu, D. A. (2021). Tanggung jawab perusahaan dalam investasi surat berharga syariah negara. Jurnal Cakrawala Hukum, 12(2), 150–158. https://doi.org/10.26905/idjch.v12i2.6224

Motik, M., Putra, D. H., Rumana, N. A., & Fanya, P. (2022). Tinjauan pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga di RS Islam Jakarta Cempaka Putih. Jurnal Kesehatan Tambusai, 3(3), 487–499. https://doi.org/10.31004/jkt.v3i3.6978

Muda, M. Z., Rosdi, N., & Said, N. L. M. (2022). Hibah amanah hartanah dan kekangan perundangan dalam perancangan harta orang Islam di Malaysia. Umran – Journal of Islamic and Civilizational Studies, 9(3), 31–40. https://doi.org/10.11113/umran2022.9n3.569

Natasya, M., & Rochmiyatun, S. (2024). Pelimpahan kekuasaan dalam jual beli tanah kavling tanpa sertifikat perspektif hukum ekonomi syariah. Journal of Sharia and Legal Science, 2(2), 228–242. https://doi.org/10.61994/jsls.v2i2.680

Noor, N. A. M., Ismail, C. Z., Noor, N. A. M., & Mahamood, S. M. (2018). Harta wasiat orang Islam: Satu ulasan ringkas dari perspektif perundangan di Malaysia. E-Academia Journal, 7(SI-TeMIC18). https://doi.org/10.24191/e-aj.v7isi-temic18.5394

Nugroho, A., Evi, E., & Khoidin. (2022). Akad murabahah dan penerapannya dalam akta notaris pada prakteknya di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya. Palangka Law Review, 2(1), 14–27. https://doi.org/10.52850/palarev.v2i1.4223

Pratama, R., Prasetia, A., & Lubis, F. (2023). Etika profesi advokat dalam menangani perkara hukum menurut perspektif hukum Islam. Mimbar Kampus Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam, 22(2), 340–350. https://doi.org/10.47467/mk.v22i2.2874

Primanilisa, S. K., & Fadhil, R. (2020). Analisis penerapan akad wakālah pada produk pendanaan sukuk tabungan (SBSN) melalui layanan financial technology syariah. Al-Mizan Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 4(2), 56–79. https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.56-79

Putri, M. U. K. A. F. (2020). Produk pembiayaan paket masa depan Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah tanpa jaminan. Ahkam Jurnal Hukum Islam, 8(1), 1–24. https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.1.1-24

Radianti, A., & Rahma, T. I. F. (2022). Analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap zakat perusahaan asuransi syariah. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 5(1), 271–284. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i1.1202

Ramadanti, Z. A. (2022). Penerapan akad wakālah pada sistem Letter of Credit syariah. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 5(2), 518–533. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.1202

Rasuli, R. (2021). Analisis ekonomi Islam terhadap transaksi pembiayaan griya dengan menggunakan akad murabahah di BSM Cabang Situbondo. Lan Tabur Jurnal Ekonomi Syariah, 3(1), 13–39. https://doi.org/10.53515/lantabur.2021.3.1.13-39

Salam, A. (2016). Mekanisme kliring pada perbankan konvensional perspektif Islam. Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 2(2), 187. https://doi.org/10.21927/jesi.2012.2(2).187-212

Setiawan, E., Baehaqi, B., & Fatuh, A. (2022). Pandangan hukum Islam tentang calon suami mewakilkan akad qabul pernikahan kepada orang lain pada masa pandemi. Mamba'ul Ulum, 110–121. https://doi.org/10.54090/mu.63

Syakir, M. A., Sauqi, M., & Candrakusuma, M. (2021). Analisis implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal usaha mikro. MJSE, 1(2), 137–145. https://doi.org/10.24269/mjse.v1i2.4693

Wati, E. E., & Fatorina, F. (2021). Kuasa menjual jaminan pada pembiayaan akad murabahah bil wakālah (Studi analisis perkara Nomor: 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt). At-Turost Journal of Islamic Studies, 8(1), 102–129. https://doi.org/10.52491/at.v8i1.61

Wibowo, A. T., & Ekowati, E. (2022). Surat kuasa menjual dalam akad pembiayaan perbankan syariah dan dampaknya terhadap eksekusi jaminan benda tidak bergerak. Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, 9(1), 1–18. https://doi.org/10.31942/iq.v9i1.5708

Widodo, M. F. S. (2019). Legal standing kuasa istimewa untuk mewakili mengucapkan ikrar talak dalam perkara cerai talak. Mahakim Journal of Islamic Family Law, 3(1). https://doi.org/10.30762/mh.v3i1.1324

Yazid, M. (2023). Implementasi serta manfaat penerapan akad pada reksa dana syariah. Qulubana Jurnal Manajemen Dakwah, 4(1), 147–157. https://doi.org/10.54396/qlb.v4i1.976

Yusoff, M. Z. W., Zaki, N. A., & Abdullah, L. H. (2021). Pentadbiran undang-undang harta pusaka mualaf di Malaysia: Satu sorotan literatur. Jurnal Fiqh, 18(2), 315–344. https://doi.org/10.22452/fiqh.vol18no2.4