01722 - Supremasi Hukum dalam Perspektif Hukum Islam

Abstrak

Bahasa Indonesia: Artikel ini mengkaji prinsip supremasi hukum dalam perspektif hukum Islam dengan menelaah fondasi teologis-normatif, kerangka nomokrasi Islam, mekanisme pembatasan kekuasaan, serta ketegangan konseptual yang muncul dalam diskursus modern. Supremasi hukum dalam hukum Islam tidak identik dengan supremasi undang-undang buatan manusia semata, melainkan merujuk pada supremasi syariat sebagai standar tertinggi yang mengikat seluruh pihak, termasuk penguasa. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif-konseptual dengan menelaah literatur fiqh siyasah, pemikiran politik Islam klasik dan kontemporer, serta perbandingan dengan konsep negara hukum modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa supremasi hukum dalam Islam dapat dirumuskan sebagai kesatuan tiga elemen: supremasi syariat, pembatasan kekuasaan, dan akuntabilitas publik. Penguasa tidak berada di atas hukum, melainkan terikat oleh syariat yang menjadi standar evaluasi legitimasi kekuasaan. Mekanisme syura, amar ma'ruf nahi munkar, serta pembagian fungsi kekuasaan menjadi instrumen kelembagaan yang mendukung tegaknya supremasi hukum. Meskipun demikian, tantangan epistemik terkait otoritas penafsiran syariat dan ketegangan antara kedaulatan Tuhan dengan kedaulatan rakyat tetap menjadi perdebatan dalam tradisi hukum Islam kontemporer.

Kata kunci: supremasi hukum, hukum Islam, fiqh siyasah, nomokrasi, syariat, pembatasan kekuasaan

________________________________________

English: This article examines the principle of rule of law from the perspective of Islamic law by analyzing its theological-normative foundations, the framework of Islamic nomocracy, mechanisms of power limitation, and conceptual tensions arising in modern discourse. The rule of law in Islamic law is not identical with the supremacy of man-made legislation alone; rather, it refers to the supremacy of sharia as the highest standard binding all parties, including rulers. This study employs a normative-conceptual approach by reviewing literature on fiqh siyasah, classical and contemporary Islamic political thought, and comparisons with modern rule-of-law concepts. The findings indicate that the rule of law in Islam can be formulated as a unity of three elements: the supremacy of sharia, limitation of power, and public accountability. Rulers are not above the law but are bound by sharia, which serves as the standard for evaluating the legitimacy of power. The mechanisms of shura, amar ma'ruf nahi munkar, and the division of governmental functions serve as institutional instruments supporting the rule of law. Nevertheless, epistemic challenges regarding the authority of sharia interpretation and the tension between divine sovereignty and popular sovereignty remain debated issues within contemporary Islamic legal tradition.

Keywords: rule of law, Islamic law, fiqh siyasah, nomocracy, sharia, limitation of power

________________________________________

I. Pendahuluan

Supremasi hukum, dalam pengertian umum, menunjuk pada upaya menempatkan hukum pada posisi tertinggi sehingga mampu melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa intervensi pihak mana pun, termasuk oleh penyelenggara negara; dengan demikian, baik warga maupun penguasa ditundukkan oleh hukum dan bukan sebaliknya (Assulthoni, 2018). Prinsip ini juga sering dirumuskan sebagai "rule by law, not by man", yakni pemerintahan oleh hukum dan bukan oleh pribadi penguasa; implikasinya adalah semua subjek hukum, termasuk penguasa, wajib tunduk kepada hukum (Fahmi, 2017). Dalam perspektif teori kedaulatan hukum (rechts-souvereiniteit), supremasi hukum berarti hukum dipandang sebagai pemegang "kekuasaan tertinggi" yang mengharuskan negara, penguasa, dan rakyat bertindak sesuai hukum (Assulthoni, 2018).

Bahkan dalam konteks diskusi kekuasaan dalam hukum Islam, ditegaskan bahwa apabila legalitas kekuasaan diperoleh secara konstitusional dan dijalankan sesuai undang-undang, maka "hukum mempunyai wewenang tertinggi dan penguasa berada di bawah hukum." Dengan kerangka ini, pertanyaan "supremasi hukum menurut hukum Islam" menuntut penjelasan: sumber supremasi itu (apakah pada syariat/hukum ilahi), bagaimana supremasi itu mengikat penguasa, serta mekanisme normatif-institusional apa yang disediakan tradisi hukum-politik Islam untuk mencegah kesewenang-wenangan.

________________________________________

II. Fondasi Teologis-Normatif: Kedaulatan Allah dan Syariat sebagai Standar Tertinggi

Dalam fiqh siyasah (hukum politik/ketatanegaraan Islam), mekanisme operasional pemerintahan dan ketatanegaraan diposisikan mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis (Kholish & Ulumuddin, 2022). Salah satu formulasi yang dikemukakan dalam kajian prinsip dasar hukum politik Islam menyatakan bahwa prinsip-prinsip siyasah dalam Al-Qur'an dapat diformulasikan menjadi "tujuh prinsip dasar", dan di antaranya ditegaskan adanya prinsip kedaulatan (al-ḥukmiyyah), prinsip keadilan, prinsip musyawarah/ijma', prinsip persamaan, prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat, serta prinsip amar ma'ruf nahi munkar (Kholish & Ulumuddin, 2022).

Pada titik ini, supremasi hukum dalam Islam sering kali berangkat dari postulat bahwa kedaulatan mutlak dan legal adalah milik Allah, sementara manusia (termasuk penguasa) menerima amanah untuk menjalankan kedaulatan itu sebagai khalifah di bumi (Kholish & Ulumuddin, 2022). Argumentasi kedaulatan Tuhan itu juga ditautkan dengan penegasan bahwa ekspresi kehendak Tuhan tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Kholish & Ulumuddin, 2022; Tedy, 2018); sehingga, secara normatif, hukum tertinggi yang mengikat penguasa bukanlah "kehendak pribadi" penguasa, melainkan hukum Tuhan sebagaimana dipahami dari sumber-sumber tersebut (Hastriana et al., 2020; Kholish & Ulumuddin, 2022).

Kerangka yang sama tampak dalam pemikiran Abu al-A'la al-Maududi: kedaulatan tertinggi berada pada Allah; Tuhan sajalah yang berhak menjadi pembuat hukum; manusia tidak berhak membuat hukum dalam arti melampaui batas-batas norma yang ditentukan wahyu (Hastriana et al., 2020). Dalam rumusan lain yang juga merangkum karakteristik negara Islam dari pernyataan Al-Qur'an, ditekankan tiga unsur: (1) Tuhan pemilik kedaulatan mutlak, (2) hak pemberi hukum hanyalah pada Tuhan, dan (3) negara Islam harus didasarkan pada hukum yang diturunkan Allah melalui Rasulullah (Yandy et al., 2024). Dengan demikian, supremasi hukum dalam horizon hukum Islam—dalam varian pemikiran "kedaulatan Tuhan"—tidak identik dengan supremasi undang-undang buatan manusia semata, melainkan supremasi syariat sebagai standar tertinggi yang membatasi dan menilai tindakan kekuasaan (Toriquddin, 2013; Yandy et al., 2024).

________________________________________

III. Nomokrasi Islam: Negara Hukum yang Berporos pada Hukum Ilahi

Sebagian literatur yang membahas negara dan hukum dalam tradisi politik Islam menggunakan istilah "negara hukum" dengan menekankan bahwa pemerintahan yang memenuhi syarat adalah pemerintahan yang mendasarkan diri pada syariat sebagai "penguasa tertinggi" (Ahadiya, 2022). Dalam pembacaan atas Ibnu Taimiyah, misalnya, Islam dipandang sebagai tata sosial yang memiliki hukum tertinggi, yaitu hukum Allah; negara diperlukan sebagai sarana merealisasikan kewajiban-kewajiban agama, dan orientasi negara yang ditekankan adalah "negara hukum" yang bersumber pada hukum ilahi (negara syariah) (Ahadiya, 2022).

Dalam logika teori kedaulatan hukum yang dipakai untuk menjelaskan negara hukum, dinyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum itu sendiri; karena itu, raja/penguasa, rakyat, bahkan negara tunduk pada hukum, dan seluruh sikap serta perbuatan harus sesuai hukum (Ahadiya, 2022). Ketika logika ini diserap ke dalam horizon "nomokrasi Islam", maka supremasi hukum (rule of law) dipahami sebagai supremasi hukum ilahi/syariat yang mengikat semua pihak (Ahadiya, 2022; Rumadi, 2012).

Dalam literatur yang secara eksplisit membandingkan negara hukum Indonesia dengan nomokrasi Islam, ditegaskan bahwa nomokrasi dalam hukum Islam dibangun atas nilai ilahiyah, dan hukum diposisikan sebagai supremasi tertinggi dalam kehidupan manusia (Rumadi, 2012). Dengan formula ini, supremasi hukum menurut hukum Islam dapat dipahami sebagai konfigurasi: (i) syariat (hukum Allah) menjadi standar tertinggi, (ii) kekuasaan manusiawi (umara/pemerintah) adalah amanah yang dibatasi syariat, dan (iii) penegakan hukum bertujuan menjaga keadilan dan kemaslahatan—bukan melayani kepentingan personal penguasa (Ahadiya, 2022; Rumadi, 2012; Toriquddin, 2013).

Pada saat yang sama, sebagian bacaan atas Ibnu Taimiyah juga menyisakan ruang bahwa hukum dasar yang dibuat wakil rakyat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah (Ahadiya, 2022); ini menunjukkan bahwa supremasi syariat tidak selalu identik dengan penolakan total terhadap regulasi positif, melainkan regulasi positif diuji validitasnya terhadap rambu normatif syariat (Ahadiya, 2022; Toriquddin, 2013).

________________________________________

IV. Supremasi Hukum sebagai Pembatas Kekuasaan: Penguasa "di Bawah Hukum", Bukan "di Atas Hukum"

Prinsip supremasi hukum dalam hukum Islam berimplikasi pada pembatasan kekuasaan penguasa. Dalam pembahasan konstitusionalisme, ditegaskan bahwa konstitusionalisme berimplikasi pada pembatasan hukum atas kekuasaan penguasa dan pertanggungjawaban politiknya kepada pihak lain (Usman, 2017). Bahkan, dicatat pula adanya pandangan ulama bahwa karena Tuhan sendiri adalah pembuat undang-undang dalam Islam, maka "tidak ada ruang" legislasi permanen atau kekuasaan legislatif yang berdiri otonom "di bawah syariah" (Usman, 2017); meskipun pandangan ini bukan satu-satunya, ia menegaskan inti gagasan: penguasa tidak menjadi sumber hukum tertinggi, melainkan terikat oleh sumber yang lebih tinggi (hukum Tuhan) (Hastriana et al., 2020; Usman, 2017; Yandy et al., 2024).

Gagasan pembatasan penguasa oleh syariat tampil jelas dalam diskursus good governance: setiap individu masyarakat berhak menasihati penguasa, menyuruhnya berbuat baik dan melarangnya berbuat munkar; penguasa terikat oleh ketentuan, nilai, dan hukum syariat; penguasa tidak dapat seenaknya membuat hukum sendiri, bersikap otoriter, anti-kritik, dan sejenisnya (Toriquddin, 2013). Dalam kerangka ini, kedaulatan mutlak ada pada Tuhan, sementara manusia tidak boleh menggunakan otoritas kecuali di bawah rambu hukum yang diwahyukan (Toriquddin, 2013).

Sejalan dengan itu, kajian tentang kekuasaan dalam tradisi pemikiran politik Islam menyatakan bahwa kekuasaan bersumber dari Tuhan dan "tidak ada yang memiliki kekuasaan absolut"; kekuasaan didelegasikan kepada manusia sebagai khalifah di bumi, dengan mandat untuk menegakkan pemerintahan yang adil dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, supremasi hukum dalam Islam bukan hanya proposisi normatif ("hukum tertinggi"), tetapi juga logika pembatasan kekuasaan ("tidak ada kuasa absolut"), yang secara langsung menolak pemutlakan kehendak penguasa (Toriquddin, 2013; Usman, 2017).

________________________________________

V. Ketaatan pada Penguasa Bersyarat: Ukuran Utamanya adalah Kesetiaan pada Hukum Allah

Dalam sebagian pemikiran politik Islam (misalnya Sayyid Qutb), ketaatan rakyat kepada penguasa tidak dipahami sebagai ketaatan mutlak, melainkan bergantung pada pelaksanaan hukum dan perundang-undangan yang disyariatkan Allah (Hidayat, 2015). Qutb menegaskan bahwa ketaatan kepada penguasa diwajibkan manakala penguasa masih menaati dan menjalankan undang-undang Tuhan; bila penguasa menyeleweng dari hukum Tuhan, maka gugur ketaatan itu (Hidayat, 2015). Ia juga menolak gagasan bahwa penguasa Islam memiliki "kekuasaan keagamaan" yang diterimanya dari langit sebagaimana model-model tertentu dalam sejarah agama; dengan kata lain, penguasa bukan figur sakral yang kebal kritik, melainkan aktor politik-hukum yang dinilai melalui kepatuhannya pada syariat (Hidayat, 2015). Cara pandang ini memperkuat aspek supremasi hukum: hukum (syariat) menjadi standar evaluasi legitimasi ketaatan politik dan sekaligus instrumen normatif untuk menolak tirani (Hidayat, 2015; Toriquddin, 2013).

Pada level prinsip, supremasi hukum di sini bertemu dengan gagasan bahwa dalam Islam "hukum dan perundang-undangan asalnya dari Allah" dan semua manusia sama di hadapan Allah; perbedaan kedudukan penguasa–rakyat tidak membatalkan kesetaraan moral di bawah hukum Tuhan (Hidayat, 2015). Karena itu, supremasi hukum menuntut bahwa relasi kekuasaan harus selalu dapat diuji pada standar normatif yang lebih tinggi daripada kepentingan kekuasaan itu sendiri (Hidayat, 2015; Rumadi, 2012; Toriquddin, 2013).

________________________________________

VI. Mekanisme Pengawasan dan Pencegahan Tirani: Syura, Amar Ma'ruf Nahi Munkar, dan Pembagian Kekuasaan

Supremasi hukum dalam Islam tidak hanya berhenti pada asas, tetapi juga diartikulasikan melalui prinsip-prinsip tata kelola. Dalam formulasi prinsip dasar hukum politik Islam, prinsip musyawarah dan ijma' diposisikan sebagai salah satu prinsip kunci dalam penyelenggaraan negara (Kholish & Ulumuddin, 2022). Dalam diskursus lain tentang nilai-nilai Islam dalam tata pemerintahan, kontrol terhadap penguasa dipandang sebagai manifestasi amar ma'ruf nahi munkar: masyarakat memiliki mandat moral untuk mengoreksi penguasa agar tidak menyimpang (Toriquddin, 2013). Kombinasi musyawarah (syura) dan amar ma'ruf nahi munkar ini membentuk "etos konstitusional" bahwa keputusan publik tidak boleh lahir dari kemauan sepihak penguasa dan bahwa kekuasaan harus selalu terbuka pada koreksi normatif-komunal (Hidayat, 2015; Kholish & Ulumuddin, 2022; Toriquddin, 2013).

Pada level desain kelembagaan, kajian tentang checks and balances dalam administrasi negara Islam menegaskan bahwa pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Islam dan Indonesia sama-sama diatur secara sistematis untuk menghindari perilaku pemimpin yang otoriter dan zalim. Dalam istilah fiqh siyasah yang dipakai studi tersebut, dikenal fungsi legislatif (sulṭān al-tasyrī'iyyah) yang berwenang menetapkan hukum/perkara sekaligus mengawasi keuangan negara dan mengontrol eksekutif; fungsi eksekutif (sulṭān tanfīdziyyah/ulil amri) yang bertugas mengaktualisasikan aturan pemerintahan; serta fungsi yudikatif (sulṭān qaḍā'iyyah) yang menangani persoalan masyarakat, dengan dukungan badan-badan seperti al-qadha, al-hisbah, dan al-mazhalim.

Walaupun istilah, struktur, dan detailnya beragam dalam sejarah dan teori, argumentasi normatif yang ingin ditekankan adalah: supremasi hukum menuntut mekanisme pencegahan "pemusatan kuasa tanpa batas" melalui pengawasan, penegakan peradilan, dan pembatasan kewenangan (Toriquddin, 2013; Usman, 2017). Bahkan dalam diskursus konstitusionalisme, tanpa pembatasan kekuasaan, konstitusi dapat kehilangan ruh konstitusionalisme dan berubah menjadi legitimasi bagi kekuasaan negara yang tak terbatas (Wisri & Asra, 2015); kritik ini selaras dengan orientasi supremasi hukum yang menempatkan hukum sebagai pembatas kekuasaan, bukan sekadar ornamen legitimasi (Toriquddin, 2013; Wisri & Asra, 2015).

________________________________________

VII. Persamaan di Hadapan Hukum dan Keadilan sebagai Konsekuensi Supremasi Hukum

Supremasi hukum, baik dalam pengertian "hukum tertinggi" maupun "hukum sebagai pembatas kuasa", menuntut persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Sejumlah pembacaan atas nilai-nilai Islam dalam negara hukum menyatakan bahwa supremasi hukum menghendaki "rule by law, not by man" sehingga subjek hukum, baik masyarakat maupun penguasa, harus tunduk kepada hukum; bahkan ditegaskan pula gagasan kesederajatan manusia di hadapan hukum (Fahmi, 2017). Sejalan dengan itu, formulasi prinsip-prinsip politik Islam menempatkan keadilan sebagai salah satu prinsip dasar (Kholish & Ulumuddin, 2022), dan pemikiran politik Islam tertentu menekankan bahwa penguasa yang adil adalah penguasa yang tidak memihak siapa pun dalam pemberian hukuman, termasuk terhadap pihak yang berbeda (keluarga, kerabat, dan lain-lain) (Hidayat, 2015). Dalam diskursus negara hukum berbasis nomokrasi, nilai ilahiyah menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi; konsekuensinya, penguasa dan warga sama-sama ditundukkan oleh norma, bukan oleh status (Ahadiya, 2022; Rumadi, 2012).

Namun, literatur yang mengkritik praktik politik juga mengingatkan sisi gelap: dalam realitas sosial-politik, hukum bisa dipakai sebagai alat melegalitaskan perbuatan penguasa yang menindas dan menguntungkan penguasa (Fahmi, 2017). Karena itu, supremasi hukum dalam perspektif Islam tidak cukup dimaknai sebagai "ada hukum tertulis", melainkan menuntut orientasi keadilan, anti-diskriminasi, dan pembatasan kuasa agar hukum tidak jatuh menjadi "instrumentalisasi" kepentingan politik (Toriquddin, 2013; Usman, 2017; Wisri & Asra, 2015).

________________________________________

VIII. Nuansa Epistemik: Siapa yang "Menentukan" Hukum Allah dan Bagaimana Menghindari Otoritarianisme Tafsir

Salah satu problem klasik dalam wacana supremasi hukum Islam adalah pertanyaan epistemik: jika hukum tertinggi adalah hukum Allah, bagaimana hukum itu "diketahui" dan "diterapkan" dalam dunia sosial-politik yang kompleks? Kajian tentang otoritas keagamaan menyinggung perdebatan awal Islam antara Ali bin Abi Thalib dan Khawarij yang menyisakan problem tentang "posisi penguasa" dan juga problem bahwa "hukum Allah tidak bisa ditentukan dengan mudah" sehingga peran manusia menjadi sangat besar.

Di sisi lain, kajian yang sama mengingatkan bahwa sejarah Islam awal tidak mengenal konstitusionalisme sebagaimana hukum modern, dan dalam konteks negara modern sering muncul kesenjangan dalam alam pikir umat Islam antara ketundukan pada hukum negara (yang dapat bersifat represif-temporer) dan hukum agama (spiritual-ilahiyah). Catatan ini penting untuk menegaskan bahwa supremasi hukum Islam, bila dibawa ke ranah institusi modern, menghadapi tantangan: menjaga agar "hukum Allah" tidak dipersempit menjadi klaim sepihak satu aktor politik atau satu otoritas penafsiran yang menutup ruang koreksi (Hidayat, 2015; Toriquddin, 2013).

Karena itu, sejumlah pendekatan modern menekankan perangkat pengaman (legal shields) dan pembatasan kekuasaan. Dalam pembacaan terhadap pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im, misalnya, pemisahan Islam dan negara dimaksudkan tetap memungkinkan penerapan prinsip-prinsip syariat dalam kebijakan dan perundang-undangan resmi, tetapi "dengan tetap tunduk kepada perisai-perisai hukum" (mekanisme pembatasan). Pada level konstitusionalisme Islam modern, An-Na'im (dalam pembacaan studi kritis) juga direkonstruksi sebagai menuntut konstitusi yang aspiratif, egaliter, dan tidak diskriminatif; bahkan ia menilai konstitusi yang membenarkan diskriminasi tidak patut disebut konstitusi dan pemerintahan yang menekan warga tidak layak diterima sebagai pemerintahan konstitusional (Usman, 2017). Nuansa ini menunjukkan bahwa supremasi hukum dalam Islam, untuk tetap anti-tirani, memerlukan prasyarat: keadilan substantif, anti-diskriminasi, serta mekanisme pembatasan yang mencegah absolutisme penafsiran maupun absolutisme kekuasaan (Usman, 2017).

________________________________________

IX. Al-Qur'an dan Sunnah sebagai "Hukum Tertinggi": Perbedaan Penekanan tentang Status "Konstitusi"

Dalam pembahasan supremasi hukum, terdapat nuansa tentang bagaimana menempatkan Al-Qur'an dan Sunnah dalam hierarki "konstitusional". Satu pandangan menyatakan: jika konstitusi adalah hukum tertinggi, maka Al-Qur'an sebagai hukum tertinggi dalam tata urutan hukum Islam adalah "konstitusi", dan sumber hukum konstitusi negara Islam berurut dari Al-Qur'an dan Sunnah, lalu konvensi Khulafa'ur Rasyidin, kemudian ketentuan para fuqaha.

Di sisi lain, kajian tentang kekuasaan dalam tradisi pemikiran politik Islam menyatakan bahwa Al-Qur'an sebagai rujukan akhir hukum Islam tidak hanya berperan sebagai undang-undang perilaku keagamaan, tetapi "lebih khusus" merupakan hukum dasar dan tertinggi yang "tidak dapat digolongkan sebagai konstitusi negara Islam"; sementara sumber kedua yang penting adalah Sunnah. Perbedaan penekanan ini tidak menafikan supremasi Al-Qur'an dan Sunnah sebagai standar tertinggi; yang berbeda adalah kategorisasi konseptualnya terhadap istilah "konstitusi" (apakah Al-Qur'an disebut konstitusi atau berada "melampaui" kategori konstitusi).

Dalam konteks supremasi hukum, perbedaan ini menegaskan bahwa tradisi hukum Islam memerlukan kehati-hatian konseptual saat menerjemahkan kategori modern (konstitusi, legislasi, supremasi hukum) ke dalam kategori normatif Islam (wahyu, syariah, fiqh, siyasah).

________________________________________

X. Ketegangan dengan Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat: Variasi Pemikiran dalam Tradisi Islam Modern

Pembahasan supremasi hukum Islam juga bersentuhan dengan polemik kedaulatan: apakah kedaulatan berada di tangan Tuhan atau rakyat. Sejumlah pemikir menolak teori kedaulatan rakyat dan menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi ada pada Allah serta manusia wajib tunduk kepada Al-Qur'an dan Sunnah (Hastriana et al., 2020). Perspektif ini juga hadir dalam banyak rumusan tentang "teo-demokrasi" Maududi: Islam memberikan kekuasaan kepada rakyat, tetapi kekuasaan itu dibatasi oleh norma-norma yang datang dari Tuhan; undang-undang tertinggi adalah Al-Qur'an dan Sunnah sehingga Allah adalah pemegang legislasi mutlak (Hastriana et al., 2020).

Namun, literatur fiqh siyasah kontemporer juga menunjukkan adanya ragam posisi: ada diskursus yang mengakui adaptabilitas syariat dalam pengertian luas dan—dalam salah satu pandangan yang dikutip—mengaitkannya dengan gagasan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat (Yandy et al., 2024). Sementara itu, dalam pembacaan perkembangan pemikiran politik Islam modern, dicatat adanya pergeseran pemikiran: dari pola pramodern yang menyatakan kekuasaan/khalifat sebagai mandat dari Allah menuju pandangan (misalnya Muhammad Abduh) bahwa kekuasaan politik harus didasarkan pada kedaulatan rakyat. Keragaman ini menunjukkan bahwa ketika supremasi hukum dibahas "menurut hukum Islam", yang sering diperdebatkan bukan sekadar "hukum mengikat penguasa", tetapi juga: apa sumber legitimasi tertinggi dan bagaimana relasi antara "hukum Tuhan", ijtihad manusia, dan keputusan politik modern (Yandy et al., 2024).

Dalam konteks konstitusionalisme Islam modern ala An-Na'im, keragaman itu bahkan diperluas ke horizon internasional: konstitusi Islam modern dipandang harus sejalan dengan konstitusi publik yang diakui internasional, dan sebagai implikasi, konstitusi Islam berada pada "level kedua" setelah konstitusi internasional (Usman, 2017). Klaim ini memperlihatkan adanya arah pembacaan yang berbeda dari paradigma "kedaulatan Tuhan" yang sangat ketat; sehingga, dalam kajian supremasi hukum Islam kontemporer, penting menyatakan secara eksplisit bahwa tidak semua pemikir menempatkan bentuk yang sama atas hierarki norma dan sumber legitimasi, meskipun sama-sama berbicara atas nama "syariat" atau "konstitusionalisme Islam" (Usman, 2017; Yandy et al., 2024).

________________________________________

XI. Penutup

Jika disintesiskan dari ragam rujukan di atas, "supremasi hukum menurut hukum Islam" dapat dirumuskan sebagai prinsip bahwa syariat (hukum Allah yang diekspresikan dalam Al-Qur'an dan Sunnah) adalah standar tertinggi yang mengikat semua pihak (Kholish & Ulumuddin, 2022; Toriquddin, 2013; Yandy et al., 2024); kekuasaan manusiawi adalah amanah/delegasi dan tidak bersifat absolut (Toriquddin, 2013); penguasa terikat oleh hukum dan dapat dinasihati/dikoreksi melalui amar ma'ruf nahi munkar serta mekanisme musyawarah (Kholish & Ulumuddin, 2022; Toriquddin, 2013); ketaatan pada penguasa bersyarat pada konsistensi penguasa menegakkan hukum Allah, bukan ketaatan tanpa reserve (Hidayat, 2015); dan supremasi hukum harus disertai pembatasan kekuasaan (konstitusionalisme, checks and balances, dan peradilan) agar hukum tidak berubah menjadi alat legitimasi tirani (Usman, 2017; Wisri & Asra, 2015).

Pada saat yang sama, tradisi ini mengakui adanya problem otoritas penafsiran dan kebutuhan mekanisme pencegahan otoritarianisme tafsir, karena "hukum Allah" tidak selalu mudah ditentukan, dan peran manusia (ijtihad, institusi, pengawasan) menjadi signifikan. Dari sini terlihat bahwa supremasi hukum dalam hukum Islam, pada akhirnya, bukan sekadar slogan bahwa "hukum tertinggi", melainkan proyek normatif-institusional untuk menundukkan kekuasaan pada norma, menjaga keadilan, dan menghalangi kesewenang-wenangan penguasa (Toriquddin, 2013; Rumadi, 2012; Usman, 2017).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ahadiya, I. A. (2022). Implementasi pemikiran politik Al Maududi dalam dinamika politik kontemporer. Politea: Jurnal Politik Islam, 5(1), 17–36. https://doi.org/10.20414/politea.v5i1.4537

Assulthoni, F. (2018). Studi kritis tentang konstitusionalisme Islam modern perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im. Kabilah: Journal of Social Community, 2(2), 283–301. https://doi.org/10.35127/kbl.v2i2.3138

Fahmi, M. (2017). Prinsip dasar hukum politik Islam dalam perspektif Al-Qur'an. Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 2(1), 47. https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.1814

Hastriana, A., Kurniati, K., & Rahmiati, R. (2020). Polemics of power in Islamic law perspective. Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 20(2), 143. https://doi.org/10.24252/al-risalah.v20i2.20690

Hidayat, U. (2015). Negara hukum dan politik hukum Islam di Indonesia: Catatan kritis atas pemikiran Nurcholish Madjid. Asy-Syari'ah, 18(2), 261–276. https://doi.org/10.15575/as.v18i2.665

Kholish, Moh. A., & Ulumuddin, I. F. (2022). Supremasi hukum dan perubahan sosial: Sebuah tinjauan hukum Barat dan hukum Islam. Peradaban: Journal of Law and Society, 1(1). https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.20

Rumadi, R. (2012). Islam dan otoritas keagamaan. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 20(1), 25. https://doi.org/10.21580/ws.20.1.183

Tedy, A. (2018). Sejarah negara Tuhan. Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam, 3(2), 188. https://doi.org/10.29300/ttjksi.v3i2.1564

Toriquddin, Moh. (2013). Mapping fiqh siyasi: Islamis versus sekularis dan khilafah versus nation states. Ulul Albab: Jurnal Studi Islam. https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2396

Usman, U. (2017). Kekuasaan dalam tradisi pemikiran politik Islam (Refleksi atas pemikiran politik Islam). Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 6(2), 345–357. https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4887

Wisri, W., & Asra, M. (2015). Relasi agama dan negara untuk pembangunan Indonesia dalam konteks good governance. Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 9(1), 55–82. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i1.88

Yandy, E. T., Tauvani, A. Y., Sulaeman, S., Yusuf, M. S., & Isa, M. (2024). The principle of checks and balances in Islamic state administration studies. Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 7(1), 165–183. https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.118