01721 - Suksesi Negara: Peralihan Hak Dan Kewajiban Internasional Dari Satu Negara Ke Negara Penerusnya Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Fiqh Siyāsah

State Succession: The Transfer Of International Rights And Obligations From One State To Its Successor In The Perspective Of International Law And Fiqh Siyāsah

Abstrak

Suksesi negara merupakan peristiwa penggantian satu negara oleh negara lain dalam tanggung jawab atas hubungan internasional suatu wilayah yang memicu peralihan hak dan kewajiban internasional dari predecessor state kepada successor state. Artikel ini bertujuan menyintesiskan dua ranah kajian, yakni doktrin suksesi negara dalam hukum internasional dan konsep peralihan kepemimpinan dalam fiqh siyāsah, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang konsekuensi hukum yang lahir dari perubahan kedaulatan. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan analisis dokumen terhadap literatur hukum internasional, fiqh siyāsah, dan studi kasus empiris. Hasil kajian menunjukkan bahwa suksesi negara menimbulkan akibat hukum yang meliputi peralihan perjanjian internasional, harta benda negara, utang-piutang, kewarganegaraan/nasionalitas, serta kedudukan dalam organisasi internasional, dengan Konvensi Wina 1978 sebagai pedoman normatif. Adapun fiqh siyāsah memberikan lensa normatif-historis tentang legitimasi transisi otoritas pemerintahan yang mengelola urusan publik, termasuk hubungan internasional, yang dalam konteks modern lebih dekat dengan kategori suksesi pemerintahan. Dimensi hak asasi manusia memperkuat asumsi kontinuitas tanggung jawab negara, baik pada suksesi pemerintahan maupun suksesi negara. Kesimpulan artikel ini menegaskan bahwa peralihan kekuasaan tidak dapat dipahami semata sebagai perubahan politik internal, tetapi juga sebagai peristiwa yang menguji kesinambungan tanggung jawab negara dalam masyarakat internasional.

Kata kunci: suksesi negara; peralihan hak dan kewajiban; hukum internasional; fiqh siyāsah; kedaulatan

________________________________________

Abstract

State succession is the event of one state replacing another in its responsibility for the international relations of a territory, triggering the transfer of international rights and obligations from the predecessor state to the successor state. This article aims to synthesize two domains of study, namely the doctrine of state succession in international law and the concept of leadership transition in fiqh siyāsah, in order to obtain a comprehensive understanding of the legal consequences arising from changes in sovereignty. The method used is a literature study with document analysis of international law literature, fiqh siyāsah, and empirical case studies. The results of the study indicate that state succession gives rise to legal consequences including the transfer of international treaties, state property, debts, citizenship/nationality, and position in international organizations, with the 1978 Vienna Convention as the normative guideline. Meanwhile, fiqh siyāsah provides a normative-historical lens on the legitimacy of the transition of governmental authority that manages public affairs, including international relations, which in the modern context is closer to the category of government succession. The human rights dimension reinforces the assumption of continuity of state responsibility, both in government succession and state succession. The conclusion of this article affirms that the transfer of power cannot be understood merely as an internal political change, but also as an event that tests the continuity of state responsibility in the international community.

Keywords: state succession; transfer of rights and obligations; international law; fiqh siyāsah; sovereignty

________________________________________

I. PENDAHULUAN

Dalam hukum internasional, suksesi negara (state succession) dipahami sebagai peristiwa "penggantian satu negara oleh negara lain" dalam tanggung jawab atas hubungan internasional suatu wilayah, sehingga memunculkan peralihan kedaulatan sekaligus potensi peralihan hak dan kewajiban internasional dari predecessor state kepada successor state (Arifianto et al., 2023). Definisi ini juga dipakai untuk menjelaskan suksesi sebagai perubahan kedaulatan yang membawa konsekuensi hukum pada berbagai bidang, misalnya perjanjian internasional, harta benda negara, kewarganegaraan, utang-piutang, dan status keanggotaan organisasi internasional (Arifianto et al., 2023).

Literatur lain menegaskan bahwa dalam suksesi negara bukan hanya terjadi perubahan kedaulatan, melainkan juga peralihan hak dan kewajiban dari negara yang digantikan kepada negara pengganti, termasuk terhadap perjanjian internasional, utang negara, dana/harta milik umum, arsip negara, serta nasionalitas (Thalib et al., 2024). Dengan demikian, suksesi negara adalah konsep yang memusat pada kontinuitas dan/atau diskontinuitas subjek hukum internasional (negara) ketika terjadi perubahan atas kedaulatan wilayah atau identitas kenegaraan yang berdampak pada hubungan internasional (Arifianto et al., 2023; Thalib et al., 2024).

Dalam konteks ini, negara tetap diposisikan sebagai subjek terpenting hukum internasional, meskipun ada subjek lain, sehingga peralihan status negara akan berimplikasi langsung pada siapa yang memegang hak dan kewajiban internasional atas suatu wilayah (Fakhruddin & Dewi, 2023; Wardaya, 2012).

Di sisi lain, topik "suksesi negara menurut hukum Islam" menuntut pembacaan yang hati-hati karena referensi yang disediakan menunjukkan bahwa diskursus Islam yang paling dekat dengan tema suksesi adalah fiqh siyāsah (hukum tata kelola/pemerintahan dalam perspektif syariat), khususnya pembahasan tentang peralihan kepemimpinan (khilāfah sebagai "penerus") dan kerangka perundang-undangan negara (siyāsah dustūriyyah) (Afifah & Lessy, 2014; Diswantika et al., 2022).

Sejarah Islam mencatat peristiwa penting sesaat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yakni pengangkatan Abu Bakar al-Ṣiddīq sebagai khalifah (penerus) yang menggantikan Nabi, dan proses peralihan kepemimpinan tersebut sempat menimbulkan polemik di kalangan sahabat (Afifah & Lessy, 2014). Literatur tentang Ibn Ḥazm juga menegaskan bahwa istilah khalīfah dipahami sebagai "penerus Nabi Muhammad" yang mengurusi persoalan umat Islam, serta bahwa "khilāfah" dapat dipahami sebagai istilah teknis untuk proses pengalihan kekuasaan yang ditradisikan dalam Islam (Diswantika et al., 2022).

Karena itu, artikel ini menyintesiskan dua ranah: (i) doktrin suksesi negara dalam hukum internasional sebagai peralihan hak dan kewajiban internasional, dan (ii) konsep peralihan kepemimpinan dalam fiqh siyāsah sebagai lensa untuk memahami bagaimana komunitas politik Islam memaknai transisi kekuasaan dan dampaknya terhadap urusan publik, termasuk hubungan internasional yang disebut sebagai salah satu fungsi negara dalam uraian fiqh siyāsah (Afifah & Lessy, 2014).

________________________________________

II. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Analisis dilakukan terhadap dokumen-dokumen berupa literatur hukum internasional, kajian fiqh siyāsah, serta studi kasus empiris yang relevan. Sumber-sumber yang dikaji mencakup artikel jurnal ilmiah, buku, dan instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan tema suksesi negara, peralihan kepemimpinan dalam perspektif Islam, hak asasi manusia, dan penentuan nasib sendiri (self-determination). Data dianalisis secara kualitatif dengan teknik sintesis konseptual untuk menemukan titik temu dan perbedaan antara perspektif hukum internasional dan fiqh siyāsah dalam memahami peralihan hak dan kewajiban internasional.

________________________________________

III. PEMBAHASAN

A. Kerangka Konseptual: Suksesi Negara versus Suksesi Pemerintahan

Sumber yang disediakan membedakan secara eksplisit antara suksesi negara dan suksesi pemerintahan. Suksesi negara dijelaskan sebagai "pergantian identitas negara" karena terhapusnya kedaulatan wilayah tertentu dan munculnya negara baru di wilayah tersebut, sedangkan suksesi pemerintahan adalah pergantian pemerintah dalam suatu negara (Lubis et al., 2019). Perbedaan ini penting karena suksesi negara menaut pada perubahan subjek negara (yang melahirkan predecessor state dan successor state), sementara suksesi pemerintahan menaut pada perubahan rezim/organ pemerintahan tanpa melahirkan negara pendahulu dan negara baru (Lubis et al., 2019; Maryati, 2019).

Literatur tentang Afghanistan menegaskan bahwa ketika yang terjadi hanya perubahan internal sistem pemerintahan atau organ-organ pemerintahan (misalnya perubahan rezim), fenomenanya dikategorikan sebagai suksesi pemerintahan; dalam kategori ini tidak muncul predecessor state dan successor state sebagaimana pada suksesi negara (Maryati, 2019). Dalam kerangka tersebut, dampak suksesi pemerintahan terhadap perjanjian internasional dipandang sebagai kelanjutan keterikatan negara terhadap perjanjian internasional yang telah ada, meskipun rezimnya berubah (Maryati, 2019).

Namun, referensi yang membahas kudeta juga menunjukkan nuansa: pergantian pemerintahan melalui kudeta pada satu sisi dipandang sebagai wilayah domestik yang sulit diatur rinci oleh hukum internasional karena prinsip non-intervensi, tetapi pada sisi lain tetap membuka ruang keterlibatan hukum internasional ketika isu tersebut bersinggungan dengan perlindungan HAM dan mekanisme Piagam PBB (Lubis et al., 2019). Bahkan, sumber yang sama menyatakan bahwa pergantian kepemimpinan melalui kudeta dapat pula disebut sebagai bagian dari suksesi yang lahir karena revolusi (Lubis et al., 2019).

Nuansa ini memperlihatkan bahwa kategorisasi "suksesi pemerintahan" dan "suksesi negara" dapat beririsan dalam praktik politik, terutama ketika perubahan rezim berkelindan dengan konflik internal dan perhatian komunitas internasional terhadap HAM (Lubis et al., 2019; Rahman, 2022). Dengan demikian, sintesis konseptual yang dapat ditarik dari referensi adalah: (i) suksesi negara memusat pada perubahan subjek negara dan peralihan hak-kewajiban internasional yang menyertainya (Arifianto et al., 2023; Lubis et al., 2019; Thalib et al., 2024), sementara (ii) suksesi pemerintahan memusat pada pergantian rezim di negara yang sama, tetapi tetap dapat memunculkan isu legitimasi, pengakuan, dan tuntutan tanggung jawab internasional, khususnya terkait HAM (Lubis et al., 2019; Maryati, 2019; Rahman, 2022).

B. Perspektif Hukum Islam (Fiqh Siyāsah): Peralihan Kepemimpinan dan Urusan Publik

Referensi fiqh siyāsah menegaskan bahwa Islam tidak hanya dipahami sebagai ritual, tetapi juga memiliki dimensi sistem pemerintahan; negara dipahami sebagai sarana untuk menegakkan hukum Islam kepada masyarakat luas sebagaimana dipraktikkan pada masa Nabi Muhammad SAW dan diteruskan dalam konteks Khulafāʾ al-Rāsyidīn (Afifah & Lessy, 2014). Dalam kerangka keilmuan, siyāsah dustūriyyah disebut sebagai bagian dari siyāsah syarʿiyyah yang membahas masalah perundang-undangan negara secara umum, serta membahas tujuan dan tugas-tugas negara dalam fiqh siyāsah (Afifah & Lessy, 2014).

Referensi ini juga menekankan bahwa peraturan negara ditentukan berdasarkan hukum syara' yang digali dari akidah Islam, dengan Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas sebagai sumber/penunjang (Afifah & Lessy, 2014). Yang relevan bagi tema suksesi adalah bahwa fiqh siyāsah mengakui pentingnya tata kelola urusan publik—mulai dari keamanan, administrasi publik, ekonomi, militer, bahkan hubungan internasional—sebagai ranah penyelenggaraan negara (Afifah & Lessy, 2014). Artinya, dalam perspektif fiqh siyāsah, "peralihan kepemimpinan" bukan sekadar pergantian figur, melainkan transisi otoritas yang memegang mandat mengelola urusan publik termasuk relasi eksternal (Afifah & Lessy, 2014).

Sejarah Islam yang dikutip dalam referensi menunjukkan bahwa sesaat setelah wafatnya Rasulullah SAW, diangkatnya Abu Bakar al-Ṣiddīq sebagai khalifah merupakan contoh peralihan kepemimpinan yang memicu polemik, karena Nabi tidak hanya sebagai nabi tetapi juga sebagai kepala negara, panglima perang, dan tokoh dengan kharisma tinggi (Afifah & Lessy, 2014). Sementara itu, pembahasan tentang Ibn Ḥazm menyatakan bahwa kata khalīfah dimaknai sebagai penerus Nabi Muhammad SAW yang "mengurusi persoalan-persoalan umat Islam," dan bahwa khilāfah dipahami sebagai istilah teknis proses pengalihan kekuasaan dalam tradisi Islam (Diswantika et al., 2022).

Ibn Ḥazm juga—menurut referensi—merekam fakta sejarah proses peralihan kepemimpinan, merumuskan teori tentang kepemimpinan (al-imāmah), dan menunjukkan adanya ketegangan antara formula ideal (syariah) dan realitas politik (siyāsah) dalam proses transisi kekuasaan (Diswantika et al., 2022). Selaras dengan itu, diskursus lain mengenai relasi agama-negara menyatakan bahwa sejarah kekhalifahan pasca-kenabian menunjukkan berbagai peralihan kekuasaan (termasuk pada masa Abbasiyah dan Muawiyah) yang di dalam realitasnya tidak berbeda dengan perubahan kekuasaan politik di tempat lain dan sering terkait "air mata," serta menggarisbawahi pentingnya mengkaji peralihan historis dari khilāfah menuju dawlah (dinasti) (Kusdibyo & Pujiastuti, 2020).

Dalam batas sumber yang tersedia, rangkaian rujukan ini mendukung pembacaan bahwa "suksesi" dalam wacana Islam pada umumnya hadir sebagai isu legitimasi dan mekanisme peralihan otoritas pemerintahan (kepemimpinan), yang dalam kerangka modern lebih dekat dengan kategori "suksesi pemerintahan" ketimbang "suksesi negara" (Afifah & Lessy, 2014; Diswantika et al., 2022; Kusdibyo & Pujiastuti, 2020; Maryati, 2019).

C. Peralihan Hak dan Kewajiban Internasional dalam Suksesi Negara

1. Perjanjian Internasional sebagai Sumber Kewajiban yang Dapat Beralih

Referensi menegaskan bahwa suksesi negara dapat menimbulkan akibat hukum terkait perjanjian internasional, dan praktik komunitas internasional menggunakan hasil Konvensi Wina 1978 sebagai petunjuk untuk akibat-akibat hukum yang timbul dari suksesi negara (Arifianto et al., 2023). Selain itu, daftar objek suksesi dalam sumber lain memasukkan "suksesi terhadap hak-hak dan kewajiban perjanjian internasional" sebagai salah satu kategori utama peralihan hak dan kewajiban dari predecessor state kepada successor state (Thalib et al., 2024).

Di ranah suksesi pemerintahan, studi tentang Afghanistan menyimpulkan bahwa perubahan rezim pemerintahan tidak menghapus keberlakuan perjanjian internasional yang sudah ada: hak dan kewajiban perjanjian internasional "tetap mengikat" negara Afghanistan meskipun terjadi perubahan rezim (Maryati, 2019). Pada titik ini, terdapat koherensi umum antar sumber: perjanjian internasional dipandang sebagai sumber utama yang memproduksi hak dan kewajiban internasional, dan perubahan aktor pemerintahan tidak otomatis menghapus keterikatan negara pada perjanjian tersebut (Arifianto et al., 2023; Maryati, 2019; Thalib et al., 2024).

Namun demikian, literatur tentang kudeta mengingatkan bahwa legalitas pemerintahan pasca-kudeta tidak diatur spesifik dalam hukum internasional dan sering dipautkan pada pengakuan negara lain, sehingga peralihan pemerintahan dapat memunculkan problem legitimasi yang memengaruhi praktik hubungan internasional, walaupun tidak serta-merta menghapus eksistensi negara sebagai subjek hukum internasional (Lubis et al., 2019; Maryati, 2019).

2. Harta Benda Negara, Properti Publik/Privat, dan Prinsip Tanpa Kompensasi

Sumber studi kasus Timor-Leste menempatkan isu "public property rights dan privat property rights" sebagai salah satu akibat hukum yang mungkin terjadi dalam suksesi (Arifianto et al., 2023). Rujukan yang sama mengutip ketentuan Pasal 11 "Vienna Convention on succession of state" yang menyatakan bahwa pengalihan milik negara dari negara pendahulu kepada negara penerus harus terjadi "tanpa pembayaran ganti rugi," serta membedakan bahwa privat property adalah hak milik perseorangan yang bukan milik negara (Arifianto et al., 2023).

Secara konseptual, daftar objek suksesi pada sumber lain juga memasukkan "dana-dana umum dan harta benda milik umum" sebagai salah satu domain peralihan dalam suksesi negara (Thalib et al., 2024). Dengan demikian, referensi yang tersedia menegaskan bahwa salah satu inti suksesi adalah penataan ulang kepemilikan/penguasaan harta negara (sebagai entitas publik) pada saat wilayah atau identitas kenegaraan berganti, dan bahwa perangkat hukum internasional (dirujuk melalui Konvensi Wina 1978 dan ketentuan yang dikutip) dijadikan pedoman normatif dalam melihat konsekuensi tersebut (Arifianto et al., 2023; Thalib et al., 2024).

3. Utang-Piutang Negara dan Konsekuensi Finansial

Literatur studi kasus Timor-Leste memasukkan "hutang piutang" sebagai salah satu akibat hukum suksesi negara (Arifianto et al., 2023). Sejalan dengan itu, daftar objek suksesi dalam rujukan lain menyebut "utang-utang negara" sebagai bagian dari peralihan hak dan kewajiban dari negara pendahulu kepada negara pengganti (Thalib et al., 2024). Dengan demikian, sumber yang tersedia mendukung tesis bahwa suksesi negara tidak terbatas pada simbol kedaulatan, melainkan menyentuh beban dan klaim finansial yang melekat pada negara sebagai subjek hukum internasional (Arifianto et al., 2023; Thalib et al., 2024).

Dalam bahasa lain, peralihan kedaulatan dan identitas kenegaraan membuka persoalan: siapa yang memikul kewajiban finansial (utang) dan siapa yang berhak atas klaim finansial setelah terjadi perubahan status negara (Arifianto et al., 2023; Thalib et al., 2024).

4. Kewarganegaraan/Nasionalitas dan Status Individu

Sumber studi kasus Timor-Leste memasukkan "status kewarganegaraan" sebagai akibat hukum yang mungkin terjadi akibat suksesi (Arifianto et al., 2023). Rujukan yang lebih konseptual juga memasukkan "nasionalitas" sebagai domain suksesi, di samping perjanjian, utang, harta publik, dan arsip negara (Thalib et al., 2024). Dengan demikian, referensi mendukung bahwa suksesi negara menyentuh status personal individu (kewarganegaraan/nasionalitas) karena perubahan kedaulatan wilayah menuntut penataan hubungan legal antara individu dan negara yang bertanggung jawab atas hubungan internasional wilayah tersebut (Arifianto et al., 2023; Thalib et al., 2024).

Dalam batas sumber yang tersedia, hal ini dapat dipahami sebagai bagian dari "peralihan tanggung jawab" negara dalam hubungan internasional yang secara praktis memerlukan kejelasan mengenai siapa warga negara dari entitas penerus (Arifianto et al., 2023; Thalib et al., 2024).

5. Keanggotaan dalam Organisasi Internasional dan Posisi Negara dalam Masyarakat Internasional

Sumber studi kasus Timor-Leste memasukkan "status pada organisasi internasional" sebagai salah satu bidang akibat hukum suksesi negara (Arifianto et al., 2023). Di saat yang sama, literatur lain menegaskan bahwa negara tetap merupakan subjek hukum internasional yang paling penting, serta bahwa ruang lingkup kemerdekaan negara berada "di dalam" sistem hukum internasional dan bukan ditentukan sepihak oleh negara (Fakhruddin & Dewi, 2023).

Dengan menggabungkan dua rujukan ini, dapat disintesiskan bahwa perubahan status negara (melalui suksesi) secara inheren akan memengaruhi posisi negara sebagai anggota masyarakat internasional, termasuk relasinya dengan organisasi internasional, karena organisasi internasional beroperasi berdasarkan aturan-aturan yang mengatur status, kapasitas, dan hak-kewajiban subjek internasional (Arifianto et al., 2023; Fakhruddin & Dewi, 2023). Meski begitu, detail teknis mengenai bagaimana status keanggotaan organisasi internasional ditentukan pasca-suksesi tidak dijabarkan secara rinci dalam referensi yang tersedia, sehingga uraian ini dibatasi pada pengakuan bahwa isu tersebut termasuk dalam akibat hukum suksesi (Arifianto et al., 2023).

D. Dimensi HAM dan Tanggung Jawab Internasional dalam Peralihan Rezim/Negara

Referensi mengenai rekonsiliasi dan tragedi 1965 menekankan bahwa pelanggaran HAM berat seharusnya menimbulkan kewajiban hukum internasional bagi rezim pelaku maupun rezim penerus (successor regimes) untuk menegakkan kebenaran dan memberikan keadilan bagi korban (Rahman, 2022). Rujukan yang sama juga menegaskan pengakuan dan kompensasi sebagai bentuk penghormatan HAM dan sebagai solusi non-litigasi yang dipandang "terbaik," serta menyatakan bahwa kewajiban negara untuk memberikan kompensasi dan pemulihan terkait pelanggaran HAM dikaitkan dengan komitmen internasional, misalnya karena Indonesia adalah peserta ICCPR (Rahman, 2022).

Literatur tentang tanggung jawab Indonesia sebagai negara transit bagi pengungsi anak juga menegaskan bahwa sekalipun Indonesia bukan pihak Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia tetap memiliki tanggung jawab perlindungan terhadap pengungsi anak sebagai konsekuensi keterikatan pada Konvensi Hak Anak, dan juga karena hukum kebiasaan internasional serta prinsip hukum umum (jus cogens) yang mewajibkan negara melindungi HAM (Rohma & Habibah, 2023). Dua sumber ini menguatkan argumen bahwa peralihan rezim (suksesi pemerintahan) tidak menghapus secara otomatis horizon tanggung jawab internasional negara, terutama dalam isu HAM (Rahman, 2022; Rohma & Habibah, 2023).

Keterkaitan tanggung jawab internasional dan komitmen perjanjian juga didukung oleh literatur ratifikasi Konvensi Stockholm yang menyatakan ratifikasi adalah tindakan negara untuk menyatakan persetujuan terikat pada perjanjian internasional; setelah ratifikasi, konsekuensi logisnya adalah negara berkewajiban menyelaraskan hukum nasional guna menunjang aspek internasional dari konvensi tersebut (Erwandi, 2020). Walaupun rujukan ini membahas konteks lingkungan, ia memberikan proposisi umum yang relevan: keterikatan internasional (melalui ratifikasi) menghasilkan kewajiban penyesuaian domestik, yang menjadi penting dalam konteks suksesi karena negara penerus atau rezim penerus harus berhadapan dengan kewajiban-kewajiban yang sudah ada dalam tatanan internasional maupun yang sudah "diterima" oleh negara (Erwandi, 2020).

Dalam batas sumber yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa dimensi HAM dan ratifikasi perjanjian memperkuat asumsi kontinuitas tanggung jawab negara, baik pada suksesi pemerintahan maupun suksesi negara, meskipun bentuk dan mekanismenya sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik dan kemauan politik rezim penerus sebagaimana disoroti dalam studi tragedi 1965 (Erwandi, 2020; Rahman, 2022).

E. Suksesi Negara dan Perubahan Kedaulatan: Keterkaitan dengan Self-Determination

Salah satu pemicu suksesi negara dalam praktik internasional adalah penggunaan hak menentukan nasib sendiri (self-determination) yang dapat mengurangi atau menghilangkan kedaulatan negara atas suatu wilayah ketika suatu wilayah memisahkan diri (Thalib et al., 2024). Rujukan yang sama menempatkan "pengalihan karena perubahan kedaulatan atas wilayah oleh sebab-sebab ekstern atau suksesi negara" sebagai sebab hilangnya kedaulatan atas sebagian/seluruh wilayah negara, dan menegaskan bahwa pada suksesi negara terjadi pula peralihan hak dan kewajiban dari negara pendahulu kepada negara pengganti (Thalib et al., 2024).

Studi tentang Papua Barat juga menegaskan bahwa right to self-determination merupakan bagian dari HAM dalam hukum internasional dan klaim pemisahan diri berbenturan dengan prinsip uti possidetis juris dan territorial integrity (Mulyadi et al., 2023). Studi tersebut juga menguraikan bahwa plebiscite dapat dipahami sebagai peralihan suatu wilayah yang melibatkan negara berdaulat dan penduduk wilayah, serta dipautkan pada self-determination (Mulyadi et al., 2023).

Dengan demikian, referensi yang tersedia memperlihatkan dua hal: (i) self-determination dapat menjadi konteks yang berpotensi melahirkan suksesi negara karena perubahan kedaulatan wilayah (Mulyadi et al., 2023; Thalib et al., 2024); dan (ii) perdebatan self-determination selalu berhadapan dengan prinsip integritas teritorial dan konstruksi hukum internasional lain yang membatasi atau membingkai klaim pemisahan diri (Mulyadi et al., 2023). Keduanya relevan bagi tema peralihan hak-kewajiban internasional karena perubahan status wilayah (melalui proses self-determination yang "berhasil") akan memicu pertanyaan tentang siapa negara penerus yang menanggung perjanjian, harta, utang, dan urusan internasional lainnya (Arifianto et al., 2023; Mulyadi et al., 2023; Thalib et al., 2024).

F. Ilustrasi Kasus: Suksesi Timor-Leste dan Ranah Akibat Hukumnya

Studi mengenai Timor-Leste menyatakan bahwa Timor-Leste merupakan salah satu negara yang melakukan suksesi pada tahun 2002 dan bahwa akibat suksesi dapat meliputi dampak hukum terkait perjanjian internasional, properti publik/privat, status kewarganegaraan, hutang-piutang, serta kedudukan dalam organisasi internasional (Arifianto et al., 2023). Dalam menjelaskan akibat hukum tersebut, rujukan yang sama menegaskan bahwa masyarakat internasional menggunakan hasil Konvensi Wina 1978 sebagai petunjuk atas akibat-akibat hukum yang timbul dari suksesi negara (Arifianto et al., 2023).

Studi konseptual lain juga mendukung cakupan tersebut dengan daftar yang memasukkan perjanjian internasional, utang negara, harta/dana umum, arsip negara, dan nasionalitas sebagai objek yang dapat terpengaruh dalam suksesi (Thalib et al., 2024). Dengan demikian, Timor-Leste dalam referensi berfungsi sebagai ilustrasi empiris bahwa suksesi negara bukan fenomena tunggal, tetapi paket persoalan lintas-bidang yang mengharuskan penataan hak-kewajiban internasional secara komprehensif (Arifianto et al., 2023; Thalib et al., 2024).

Namun, referensi yang disediakan tidak memuat rincian penyelesaian teknis masing-masing bidang, misalnya formula pembagian utang atau prosedur spesifik keanggotaan organisasi internasional, sehingga contoh ini digunakan terutama untuk mempertegas spektrum isu yang lazim muncul dalam suksesi (Arifianto et al., 2023; Thalib et al., 2024).

G. Sintesis: Menempatkan "Suksesi Menurut Hukum Islam" dalam Peta Suksesi Hukum Internasional

Berdasarkan referensi yang tersedia, "suksesi menurut hukum Islam" paling kuat ditopang oleh kajian fiqh siyāsah tentang peralihan kepemimpinan (khilāfah/al-imāmah) dan tata perundang-undangan negara (siyāsah dustūriyyah), bukan oleh doktrin eksplisit tentang "suksesi negara" dalam arti modern (peralihan subjek negara dalam hukum internasional) (Afifah & Lessy, 2014; Diswantika et al., 2022). Dalam kerangka fiqh siyāsah, peralihan kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dipahami sebagai peristiwa politik-hukum yang krusial (karena Nabi juga kepala negara), dan polemik yang menyertainya menandakan bahwa legitimasi dan prosedur transisi kekuasaan merupakan isu sentral dalam pembentukan otoritas pemerintahan (Afifah & Lessy, 2014).

Literatur Ibn Ḥazm memperkuat bahwa khalīfah dipahami sebagai penerus Nabi yang mengurus urusan umat, dan khilāfah diposisikan sebagai istilah teknis proses pengalihan kekuasaan, dengan catatan adanya ketegangan antara formula ideal kepemimpinan (syariah) dan realitas politik (Diswantika et al., 2022). Pada saat yang sama, literatur tentang perubahan kekuasaan historis Islam menegaskan bahwa peralihan kekuasaan dalam kekhalifahan pasca-kenabian sering kali menyerupai dinamika politik umum dan memunculkan kebutuhan untuk mengkaji peralihan dari khilāfah ke dinasti (dawlah) (Kusdibyo & Pujiastuti, 2020).

Ketika kerangka ini dipertautkan dengan hukum internasional, konsep yang paling dekat adalah suksesi pemerintahan (pergantian rezim) yang tidak melahirkan negara baru, sebagaimana ditekankan dalam studi Afghanistan dan tipologi suksesi dalam kajian kudeta (Lubis et al., 2019; Maryati, 2019). Dalam model suksesi pemerintahan, perjanjian internasional tetap mengikat negara meskipun terjadi pergantian rezim (Maryati, 2019). Sementara itu, suksesi negara (perubahan identitas negara karena terhapusnya kedaulatan wilayah dan munculnya negara baru) menimbulkan peralihan hak-kewajiban internasional yang lebih luas (perjanjian, harta publik, utang, nasionalitas, arsip, dan posisi di organisasi internasional), sebagaimana dirangkum dalam kajian konseptual dan studi kasus Timor-Leste (Arifianto et al., 2023; Thalib et al., 2024).

Dengan kata lain, jika "hukum Islam" dibaca melalui fiqh siyāsah yang ada dalam referensi, maka kontribusinya pada tema suksesi lebih berupa penekanan pada legitimasi transisi otoritas, sumber normatif perundang-undangan, serta cakupan fungsi negara (termasuk hubungan internasional) yang harus tetap berjalan ketika otoritas berganti (Afifah & Lessy, 2014; Diswantika et al., 2022). Sementara, perangkat konseptual "peralihan hak dan kewajiban internasional dari satu negara ke negara penerusnya" lebih lengkap dijelaskan oleh doktrin suksesi dalam hukum internasional yang dirujuk (melalui definisi suksesi, kategori objek peralihan, dan penggunaan Konvensi Wina 1978 sebagai pedoman) (Arifianto et al., 2023; Lubis et al., 2019; Maryati, 2019; Thalib et al., 2024).

________________________________________

IV. KESIMPULAN

Referensi yang disediakan memungkinkan kesimpulan berbasis evidensi bahwa suksesi negara dalam hukum internasional adalah peristiwa pergantian tanggung jawab hubungan internasional atas suatu wilayah yang memicu peralihan hak dan kewajiban internasional dari negara pendahulu kepada negara penerus, dengan spektrum akibat meliputi perjanjian internasional, harta benda negara (dengan rujukan prinsip pengalihan tanpa kompensasi pada ketentuan yang dikutip), utang-piutang, kewarganegaraan/nasionalitas, serta posisi dalam organisasi internasional (Arifianto et al., 2023; Thalib et al., 2024).

Sementara itu, "suksesi menurut hukum Islam" dalam batas referensi yang tersedia terutama termanifestasi sebagai pembahasan fiqh siyāsah mengenai transisi kepemimpinan (khilāfah) dan tata perundang-undangan negara, yang secara historis ditunjukkan oleh pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah dan secara teoritik dibahas melalui konsep penerus (khalīfah) serta ketegangan antara ideal syariah dan realitas politik (Afifah & Lessy, 2014; Diswantika et al., 2022).

Ketika dua ranah ini dijembatani, pemetaan yang paling konsisten adalah bahwa fiqh siyāsah memberi lensa normatif-historis tentang pergantian otoritas pemerintahan yang mengelola urusan publik (termasuk hubungan internasional), sedangkan hukum internasional memberi perangkat doktrinal untuk mengatur konsekuensi peralihan hak-kewajiban internasional dalam suksesi negara maupun kontinuitas kewajiban dalam suksesi pemerintahan (Afifah & Lessy, 2014; Arifianto et al., 2023; Maryati, 2019; Thalib et al., 2024).

Pada dimensi tanggung jawab internasional, referensi juga menekankan bahwa rezim penerus memikul kewajiban hukum internasional khususnya terkait HAM, baik dalam konteks keadilan transisional maupun dalam kewajiban perlindungan berdasarkan perjanjian HAM dan norma kebiasaan/jus cogens (Rahman, 2022; Rohma & Habibah, 2023), sehingga peralihan kekuasaan tidak dapat dipahami semata sebagai perubahan politik internal, tetapi juga sebagai peristiwa yang menguji kesinambungan tanggung jawab negara dalam masyarakat internasional (Maryati, 2019; Rahman, 2022; Rohma & Habibah, 2023).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, W., & Lessy, G. (2014). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana anak. Dih Jurnal Ilmu Hukum, 10(20). https://doi.org/10.30996/dih.v10i20.358

Arifianto, E. F., Fahira, Y., Besiroh, Latifah, H., Muzzamil, & Kamil, U. A. I. (2023). Akibat hukum karena suksesi (Studi kasus Timor Leste). Jurnal Media Akademik (JMA), 1(1). https://doi.org/10.62281/c92h3d42

Diswantika, N., Istirahayu, I., & Taufiq, A. (2022). Politik pendidikan di Indonesia dan isu penyelenggaraan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia, 8(2), 121. https://doi.org/10.31602/jmbkan.v8i2.7113

Erwandi, A. (2020). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi untuk melestarikan budaya masyarakat di Desa Solam Raya Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang. Perahu (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum, 4(2). https://doi.org/10.51826/.v4i2.248

Fakhruddin, A. M., & Dewi, D. A. (2023). Urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam mengantisipasi krisis identitas generasi muda. Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial, 3(1), 1–6. https://doi.org/10.56393/konstruksisosial.v1i5.223

Kusdibyo, K., & Pujiastuti, R. (2020). Pembentukan mental dan karakter bagi taruna/mahasiswa UNIMAR AMNI Semarang berdasarkan Pasal 29 UUD 1945 (dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan). Jurnal Sains dan Teknologi Maritim, 20(2), 191. https://doi.org/10.33556/jstm.v20i2.234

Lubis, Z. Z. S. E., Nur, M. A., & Sanusi, S. (2019). Asas keseimbangan dalam perjanjian penerbitan letter of credit sebagai transaksi bisnis internasional. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 8(2), 261. https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p09

Maryati, B. (2019). Implementasi self determination rights dan kedaulatan negara di Indonesia. Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum, 2(1), 19–28. https://doi.org/10.30601/humaniora.v2i1.50

Mulyadi, M., Wijaya, V., Sitorus, M. E., & Pakpahan, K. (2023). Penanggulangan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial pada saat bencana alam. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 1551–1566. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3420

Rahman, W. F. (2022). Peran guru pendidikan kewarganegaraan dalam mencegah kenakalan remaja di sekolah. Didactica: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pembelajaran, 2(1), 17–24. https://doi.org/10.56393/didactica.v2i1.1139

Rohma, A. N., & Habibah, A. J. R. (2023). Hak mewaris anak angkat di Indonesia ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam. Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 3(1), 64–69. https://doi.org/10.53866/jimi.v3i1.213

Thalib, A., Samsudin, D., Thalib, N. A., & Putriyani, P. (2024). Keluarga samawah benteng penyalahgunaan narkoba. Arsy: Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat, 4(2), 106–110. https://doi.org/10.55583/arsy.v4i2.825

Wardaya, M. K. (2012). Keadilan bagi yang berbeda paham: Rekonsiliasi dan keadilan bagi korban tragedi 1965. Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 22(1), 96. https://doi.org/10.22146/jmh.16211