01720 - Subsider Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam: Kajian Konseptual Komparatif

Abstrak

Bahasa Indonesia: Artikel ini mengkaji konsep subsider sebagai pidana pengganti dalam hukum pidana positif Indonesia dan membangun perbandingan konseptualnya dengan kerangka hukum pidana Islam. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, subsider merujuk pada pidana kurungan pengganti yang dijatuhkan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode perbandingan hukum (comparative law) untuk menelaah konstruksi konseptual subsider di dalam dua sistem hukum yang berbeda. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam tidak dikenal terminologi teknis subsider sebagaimana dalam hukum positif, melainkan terdapat konsep yang secara konseptual berdekatan, yakni 'uqūbah badaliyyah (hukuman pengganti) dan diskresi sanksi ta'zīr oleh otoritas (ulil amri). Pola penggantian sanksi dalam Islam tidak bekerja secara mekanis sebagaimana konversi denda menjadi kurungan dalam KUHP, melainkan bertumpu pada logika normatif yang lebih fleksibel, mempertimbangkan kemaslahatan, dan sangat bergantung pada kondisi serta mekanisme penyelesaian tertentu seperti pemaafan dalam kerangka qiṣāṣ–diyat. Artikel ini menyimpulkan bahwa subsider dalam perspektif hukum Islam paling tepat dimaknai sebagai prinsip hukuman pengganti (badaliyyah) dan diskresi ta'zīr, bukan sebagai formula mekanis yang identik dengan pola KUHP.

Kata Kunci: subsider; pidana kurungan pengganti denda; 'uqūbah badaliyyah; ta'zīr; hukum pidana Islam; hukum pidana positif

________________________________________

Abstract

English: This article examines the concept of subsidair as a substitute punishment in Indonesian positive criminal law and constructs its conceptual comparison with the framework of Islamic criminal law. In the Indonesian criminal law system, subsidair refers to substitute imprisonment imposed when a fine is not paid by the convict, as regulated under Article 30 of the Criminal Code (KUHP). This study employs a juridical-normative approach with a comparative law method to analyze the conceptual construction of subsidair within two different legal systems. The findings indicate that Islamic criminal law does not recognize the technical terminology of subsidair as found in positive law; instead, it contains conceptually proximate notions, namely 'uqūbah badaliyyah (substitute punishment) and the discretionary ta'zīr sanctions determined by authority (ulil amri). The mechanism of sanction substitution in Islam does not operate mechanically as in the fine-to-imprisonment conversion under the KUHP, but rather rests on a more flexible normative logic that considers public interest (maslahah) and depends heavily on specific conditions and resolution mechanisms such as pardon within the qiṣāṣ–diyat framework. This article concludes that subsidair in the perspective of Islamic law is most appropriately understood as the principle of substitute punishment (badaliyyah) and ta'zīr discretion, rather than as a mechanical formula identical to the KUHP pattern.

Keywords: subsidair; substitute imprisonment for fine; 'uqūbah badaliyyah; ta'zīr; Islamic criminal law; positive criminal law

________________________________________

I. PENDAHULUAN

A. Makna Subsider dan Konteksnya dalam Pemidanaan

Dalam praktik hukum pidana Indonesia, istilah subsider lazim dipakai untuk menunjuk sifat "pengganti" (substitusi) suatu pidana ketika pidana utama tertentu tidak dijalankan; contoh yang paling sering adalah "pidana kurungan pengganti denda" ketika denda tidak dibayar (Musatajab & Tajuddin, 2018). Rujukan normatif yang sering dikutip dalam literatur adalah ketentuan KUHP tentang denda yang apabila tidak dibayar "diganti dengan kurungan," termasuk penjelasan mengenai batas minimal dan maksimal lamanya kurungan pengganti (Brunner et al., 2024), serta penekanan bahwa penggantian tersebut harus ditegaskan dalam amar putusan agar dapat dieksekusi sebagai pidana pengganti denda (Musatajab & Tajuddin, 2018).

Dalam kajian kebijakan penegakan hukum, model "denda—lalu subsider kurungan" juga dipahami sebagai instrumen koersif (coercive) agar pidana denda tetap efektif dijalankan, sehingga dipandang relevan untuk kepastian hukum (Brunner et al., 2024). Namun, sejumlah kajian juga mengkritisi bahwa subsider kurungan yang relatif ringan dapat mendorong terpidana memilih menjalani kurungan/penjara pengganti daripada membayar denda, sehingga efektivitas pidana denda melemah, termasuk pada kejahatan yang berdimensi ekonomi (Brunner et al., 2024; Febriani & Lasmadi, 2021; Prayoga, 2020).

B. Persoalan Konseptual dan Pembatasan Kajian

Pertanyaan "subsider menurut hukum Islam" perlu diletakkan secara hati-hati karena terminologi subsider adalah istilah teknis yang kuat dalam tradisi hukum pidana positif Indonesia, sedangkan literatur hukum pidana Islam dalam sumber yang disediakan lebih sering membahas konsep hukuman pengganti (Arab: 'uqūbah badaliyyah) dan ta'zīr sebagai kategori yang lentur dan ditentukan oleh otoritas (ulil amri) (Alfarizzy et al., 2021; Rambey, 2017).

Dengan demikian, pembahasan berikut memposisikan "subsider" sebagai problem konseptual: bagaimana "pidana pengganti" dipahami dalam kerangka hukum pidana Islam, dan sejauh mana analoginya dengan "kurungan pengganti denda" ketika denda tidak dibayar dalam sistem positif (Alfarizzy et al., 2021; Musatajab & Tajuddin, 2018; Rambey, 2017).

________________________________________

II. SUBSIDER DALAM HUKUM PIDANA POSITIF: KURUNGAN PENGGANTI DENDA SEBAGAI PIDANA SUBSTITUTIF

A. Konstruksi Normatif Pasal 30 KUHP

Literatur yang tersedia menegaskan bahwa dalam KUHP, denda memiliki mekanisme penggantian ketika tidak dibayar, yakni dikonversi menjadi pidana kurungan pengganti (Brunner et al., 2024; Musatajab & Tajuddin, 2018). Salmi mengutip rumusan KUHP bahwa apabila denda tidak dibayar "diganti dengan kurungan," disertai ketentuan mengenai rentang lamanya kurungan pengganti menurut Pasal 30 KUHP. Kajian lain menegaskan kembali konstruksi Pasal 30 ayat (2) KUHP bahwa bila denda tidak dibayar, pelaku dapat dikenai kurungan pengganti denda (Brunner et al., 2024), dan penerapan pidana kurungan pengganti denda menuntut adanya penegasan eksplisit dalam putusan hakim mengenai besarnya denda dan lamanya kurungan pengganti untuk kasus denda yang tidak dibayar (Musatajab & Tajuddin, 2018).

Dalam konteks kebijakan penegakan hukum, Prayoga menilai konsep pemidanaan dalam Pasal 30 KUHP—yakni penggantian denda yang tidak dibayar dengan kurungan—sebagai rumusan yang "tepat" untuk kepastian hukum, sementara Jaelani dkk. menilai efektivitasnya "kurang efektif" karena pidana kurungan pengganti dapat dipersepsikan lebih menguntungkan bagi pelaku pada tindak pidana tertentu, misalnya korupsi (Brunner et al., 2024).

B. Problem Proporsionalitas dan Efektivitas

Di tingkat implementasi, sejumlah penelitian menunjukkan problem proporsionalitas antara jumlah denda dan lamanya pidana pengganti, yang pada gilirannya dapat melemahkan insentif pembayaran denda (Brunner et al., 2024; Febriani & Lasmadi, 2021; Prayoga, 2020). Zuniarto menyoroti fenomena ketidakseimbangan antara nilai denda yang tinggi dan pidana penjara/kurungan pengganti yang relatif singkat dalam putusan-putusan tertentu, sehingga memunculkan pertanyaan efisiensi dan rasionalitas pemidanaan denda (Febriani & Lasmadi, 2021). Burhan dan Gunadi secara eksplisit mengaitkan "ringannya" kurungan pengganti denda dalam KUHP dengan kecenderungan negara tidak memperoleh pemulihan yang diharapkan dari sanksi finansial, karena terpidana cenderung memilih menjalani kurungan pengganti (Prayoga, 2020). Jaelani dkk. menguatkan kritik serupa dengan menilai bahwa model penggantian denda dengan kurungan berpotensi tidak sebanding dengan dampak perbuatan dan dapat menguntungkan pelaku secara pragmatis (Brunner et al., 2024).

Kerangka ini penting sebagai pembanding konseptual ketika istilah "subsider" hendak dipindahkan ke diskursus hukum pidana Islam: apakah "pidana pengganti" dalam Islam bekerja dengan logika otomatis "jika tidak bayar denda maka kurungan," ataukah dengan logika lain yang lebih dekat pada ta'zīr dan kebijakan penguasa (Alfarizzy et al., 2021; Rambey, 2017; Sundhana, 2020).

________________________________________

III. KERANGKA HUKUM PIDANA ISLAM: 'UQŪBAH BADALIYYAH SEBAGAI HUKUMAN PENGGANTI

A. Klasifikasi Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Sumber yang disediakan menjelaskan bahwa hukum pidana Islam mengenal kategori "hukuman pengganti" ('uqūbah badaliyyah), yakni hukuman yang menggantikan hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah (Rambey, 2017). Hasanah memberi contoh klasik: diyat sebagai pengganti qiṣāṣ, dan ta'zīr sebagai pengganti hukuman ḥadd atau qiṣāṣ yang tidak bisa dijalankan (Rambey, 2017). Dalam studi perbandingan tentang pencurian, ditegaskan pula klasifikasi konseptual bahwa hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan (Najib, 2024), sehingga konsep "pengganti" memiliki akar doktrinal yang jelas dalam literatur hukum pidana Islam, meskipun istilah "subsider" sendiri adalah terminologi modern dalam hukum pidana positif (Musatajab & Tajuddin, 2018; Najib, 2024; Rambey, 2017).

B. Relasi Qiṣāṣ–Diyat sebagai Model Penggantian Sanksi

Khusus pada relasi qiṣāṣ–diyat, Yusuf dkk. menegaskan adanya kesepakatan para ahli fikih bahwa pemaafan dapat menggantikan pidana qiṣāṣ menjadi pidana diyat, walaupun terdapat perbedaan pandangan apakah pemaafan otomatis melahirkan kewajiban diyat atau perlu mekanisme musyawarah perdamaian (Salmi, 2009). Maulidar menegaskan pula titik temu filosofis bahwa diyat berfungsi sebagai "hukum pengganti qiṣāṣ," dan mengaitkannya dengan gagasan restoratif dalam sistem hukum pidana Islam.

Dengan demikian, "penggantian" dalam hukum pidana Islam—sebagaimana tampak pada skema qiṣāṣ–diyat—tidak berangkat dari logika "ketidakmampuan membayar denda" sebagaimana model subsider kurungan dalam KUHP, melainkan dari kondisi normatif tertentu seperti pemaafan dan mekanisme penyelesaian yang menggeser jenis sanksi dari satu bentuk ke bentuk lain (Salmi, 2009). Namun, tetap relevan untuk membangun analogi konseptual: subsider sebagai "pengganti" dalam hukum positif dapat dibandingkan secara konseptual—bukan identik secara teknis—dengan 'uqūbah badaliyyah sebagai "hukuman pengganti" dalam hukum pidana Islam (Najib, 2024; Rambey, 2017).

________________________________________

IV. TA'ZĪR DAN RUANG KEBIJAKAN: MENGAPA SUBSIDER TIDAK SELALU BERARTI OTOMATIS "KURUNGAN PENGGANTI DENDA" DALAM ISLAM

A. Karakter Diskresi Ta'zīr

Dalam sumber yang tersedia, ta'zīr dipaparkan sebagai jenis sanksi yang diserahkan kepada penguasa/otoritas untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai kemaslahatan dan tujuan syariat (Alfarizzy et al., 2021), dan pada kasus-kasus tertentu dapat menjadi pengganti ketika sanksi ḥadd atau qiṣāṣ tidak dapat dijalankan (Rambey, 2017). Hasanah menempatkan ta'zīr sebagai kategori yang kewenangannya berada pada ulil amri, dan menyatakan bahwa dalam konteks tertentu bentuk ta'zīr dapat berwujud penjara dan denda, sehingga memperlihatkan kelenturan bentuk sanksi pada wilayah ta'zīr (Rambey, 2017).

Pada titik ini, ketika diskursus "subsider" dibawa ke hukum Islam, yang lebih dekat bukanlah "mekanisme konversi denda menjadi kurungan" yang rigid, melainkan "mekanisme penentuan sanksi" oleh otoritas (ulil amri) dalam kerangka ta'zīr yang mempertimbangkan kemaslahatan, termasuk kemungkinan memilih jenis sanksi nonfinsansial atau finansial (Alfarizzy et al., 2021; Rambey, 2017).

B. Perdebatan Legitimasi Denda dalam Ta'zīr

Aziz secara eksplisit menunjukkan bahwa status "denda" dalam hukum Islam adalah wilayah yang diperdebatkan; ada pandangan yang menolak dan ada yang membolehkan, sehingga "pidana denda" sebagai instrumen ta'zīr tidak tunggal posisinya (Alfarizzy et al., 2021). Bahkan, Aziz menguraikan argumentasi keberatan sebagian pihak yang memandang campur tangan hakim dalam harta seseorang melalui denda ta'zīr dapat dipersoalkan karena dianggap tidak memiliki dasar hukum yang memadai, sekaligus menguraikan posisi kelompok yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu (Alfarizzy et al., 2021). Di sisi lain, ia juga menegaskan bahwa hakim boleh menetapkan hukuman denda pada tindak pidana ta'zīr apabila menurut pertimbangan hakim itulah yang tepat diterapkan (Alfarizzy et al., 2021).

Konsekuensinya, "subsider kurungan pengganti denda" tidak dapat begitu saja diproyeksikan sebagai mekanisme baku dalam hukum pidana Islam, karena: (i) legitimasi denda ta'zīr sendiri diperdebatkan, dan (ii) bentuk sanksi ta'zīr berada pada diskresi otoritas sesuai kemaslahatan, bukan pada konversi otomatis yang harus selalu mengikuti pola "jika tidak dibayar maka kurungan" (Alfarizzy et al., 2021; Rambey, 2017).

________________________________________

V. DENDA DALAM ISLAM DAN PROBLEM KETIDAKBAYARAN: PERBEDAAN ARENA DAN RAGAM PENDAPAT ULAMA

A. Arena Ta'zīr: Denda sebagai Instrumen Sanksi yang Diperdebatkan

Sumber yang disediakan memperlihatkan dua arena diskursus denda yang relevan bagi tema "subsider": arena ta'zīr (pidana/disiplin publik) dan arena muamalah (terutama keterlambatan pembayaran kewajiban utang dalam kontrak). Dalam arena ta'zīr, Aziz menegaskan adanya perbedaan pendapat ulama tentang boleh tidaknya denda, termasuk ta'zīr bi al-māl (Alfarizzy et al., 2021). Ia menguraikan bahwa sebagian fuqaha yang membolehkan menetapkan syarat denda harus bersifat "ancaman" dengan cara menarik uang pelaku dan menahannya sampai pelaku menjadi baik; jika sudah baik, hartanya dikembalikan, dan jika tidak, hartanya dapat diinfakkan untuk jalan kebaikan (Alfarizzy et al., 2021).

Skema ini penting karena menampilkan model yang berbeda dari "denda sebagai pembayaran final kepada negara" dalam KUHP: denda dapat diposisikan sebagai instrumen ta'zīr yang berfungsi menertibkan melalui penahanan harta, bukan semata sebagai substitusi yang apabila gagal dibayar lalu otomatis diganti kurungan (Alfarizzy et al., 2021). Dengan kata lain, sebagian model yang dibolehkan dalam diskursus ta'zīr bi al-māl justru berorientasi pada mekanisme penahanan/pengelolaan harta, bukan pada "subsider kurungan" sebagai konsekuensi ketidakbayaran (Alfarizzy et al., 2021).

B. Arena Muamalah: Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran

Dalam arena muamalah, Zawawi menegaskan adanya perbedaan yang tajam antara fatwa Majma' Fiqh OKI dan DSN-MUI mengenai klausul sanksi denda karena keterlambatan dalam utang-piutang: Majma' Fiqh OKI memutuskan bahwa persyaratan adanya denda dalam utang-piutang karena keterlambatan adalah terlarang, sedangkan DSN-MUI membolehkannya (Sundhana, 2020). Zawawi juga mengutip pembacaan al-Jaṣṣāṣ yang menyatakan bahwa para ulama sepakat sanksi bagi pengemplang utang yang mampu adalah penahanan/penjara (al-ḥabs) dan tidak ada hukuman dunia lain selain tahanan (Sundhana, 2020). Fatoni menambahkan bahwa terdapat perbedaan pandangan ulama tentang apakah sanksi bagi penunda pembayaran dapat berupa denda uang; ia mencatat adanya ulama yang membolehkan denda uang, namun juga menegaskan adanya ulama yang kontra dan menyatakan bahwa tidak ada ulama sebelumnya yang menafsirkan sanksi dalam hadis tersebut sebagai sanksi denda uang (Anindita & Adnan, 2017).

C. Implikasi bagi Pemahaman Subsider

Rangkaian ini menunjukkan bahwa pada isu "ketidakbayaran kewajiban finansial," hukum Islam dalam sumber yang tersedia justru sering mengaitkannya dengan penahanan/penjara sebagai respons terhadap "kemampuan tetapi menunda" (moral hazard), sementara legalitas "denda uang" tetap diperselisihkan dan sangat tergantung konteks serta metodologi istinbāṭ yang dipakai (Anindita & Adnan, 2017; Sundhana, 2020).

Implikasi langsung untuk tema "subsider" adalah: bila "subsider" dimaknai semata sebagai "kurungan pengganti denda," maka analoginya dalam Islam tidak selalu lurus, karena pada sebagian diskursus muamalah, justru penahanan/penjara diposisikan sebagai sanksi utama terhadap perilaku menunda pembayaran bagi yang mampu, bukan sebagai "pengganti" dari denda yang gagal dibayar (Anindita & Adnan, 2017; Sundhana, 2020). Sementara pada wilayah ta'zīr (pidana), legitimasi denda sebagai instrumen sanksi diperdebatkan, dan ketika dibolehkan pun dapat dikonstruksikan sebagai penahanan harta yang bersyarat, bukan pembayaran final yang lalu—jika gagal—diganti kurungan (Alfarizzy et al., 2021). Dengan demikian, "subsider" dalam perspektif hukum Islam lebih tepat dipahami sebagai prinsip penggantian hukuman ('uqūbah badaliyyah) dan diskresi penentuan sanksi ta'zīr oleh otoritas, bukan sebagai formula mekanis yang selalu identik dengan "kurungan pengganti denda" (Alfarizzy et al., 2021; Najib, 2024; Rambey, 2017).

________________________________________

VI. MENJEMBATANI KONSEP: SUBSIDER SEBAGAI 'UQŪBAH BADALIYYAH DAN SEBAGAI TA'ZĪR ATAS KETIDAKPATUHAN

A. Dua Jalur Konseptual

Jika tetap diperlukan pemaknaan "subsider" di dalam kerangka hukum Islam, sumber yang tersedia memungkinkan dua jalur konseptual.

Jalur pertama adalah memaknai "subsider" sebagai konsep umum "pengganti" yang secara doktrinal sepadan dengan 'uqūbah badaliyyah (hukuman pengganti) (Najib, 2024; Rambey, 2017). Dalam jalur ini, analogi yang paling kuat dalam sumber adalah diyat sebagai pengganti qiṣāṣ dan ta'zīr sebagai pengganti ḥadd/qiṣāṣ yang tidak dapat dilaksanakan (Rambey, 2017; Salmi, 2009).

Jalur kedua adalah memaknai "subsider" bukan sebagai penggantian karena "tidak mampu membayar," melainkan sebagai respons pemidanaan karena ketidakpatuhan atau penundaan yang disengaja; pada titik ini, penahanan/penjara (al-ḥabs) yang disebut Zawawi melalui al-Jaṣṣāṣ untuk debitur mampu yang menunda pembayaran dapat dibaca sebagai bentuk ta'zīr yang diarahkan untuk menegakkan kepatuhan dan mencegah moral hazard (Sundhana, 2020), dan Fatoni menunjukkan bahwa ada perdebatan apakah bentuk sanksi itu dapat berupa denda uang atau tidak (Anindita & Adnan, 2017).

Kedua jalur ini sama-sama menunjukkan bahwa "subsider" dalam perspektif Islam tidak harus identik dengan pola KUHP "denda—jika tidak dibayar—kurungan," melainkan dapat berupa: (i) substitusi jenis hukuman karena alasan normatif tertentu, misalnya pemaafan; atau (ii) penjatuhan sanksi ta'zīr, termasuk penahanan, atas perilaku ketidakpatuhan finansial bagi yang mampu (Rambey, 2017; Salmi, 2009; Sundhana, 2020).

B. Catatan Normatif: Kecenderungan Menghindari Pidana Penjara dalam Islam

Pada saat yang sama, sumber-sumber tersebut juga memperlihatkan kehati-hatian dalam menggunakan pidana penjara/kurungan sebagai instrumen utama. Ash-Shiddiqqi dkk. menegaskan bahwa dalam perspektif hukum Islam, terdapat kecenderungan untuk menghindari pidana penjara karena dinilai lebih mungkin menimbulkan dampak merugikan bagi terpidana daripada sisi kemaslahatannya; dalam konteks pembaruan pemidanaan, gagasan kerja sosial dipandang sejalan dengan prinsip sanksi dalam hukum Islam dan dihadirkan sebagai alternatif pemidanaan (Kabba et al., 2021).

Pernyataan ini tidak secara langsung membahas "subsider" sebagai kurungan pengganti denda, tetapi relevan sebagai catatan normatif: jika "subsider" dipahami sebagai mekanisme "pengganti" ketika sanksi finansial tidak efektif, maka diskursus pembaruan dapat mencari bentuk pengganti yang tidak selalu berupa pemenjaraan, sejalan dengan kecenderungan menghindari penjara yang disebut dalam perspektif hukum Islam pada sumber tersebut (Kabba et al., 2021).

________________________________________

VII. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan sumber yang tersedia, "subsider" dalam pengertian hukum pidana Indonesia—yakni kurungan pengganti ketika denda tidak dibayar—memiliki dasar dan konstruksi yang jelas dalam KUHP dan praktik pemidanaan, termasuk kebutuhan untuk dicantumkan secara eksplisit dalam amar putusan (Musatajab & Tajuddin, 2018). Akan tetapi, ketika dibawa ke ranah "menurut hukum Islam," istilah subsider tidak muncul sebagai terminologi teknis yang sama; yang tersedia adalah konsep hukuman pengganti ('uqūbah badaliyyah) dan fleksibilitas ta'zīr yang ditentukan oleh otoritas demi kemaslahatan (Alfarizzy et al., 2021; Najib, 2024; Rambey, 2017).

Dalam hukum pidana Islam, penggantian hukuman tercermin kuat pada model qiṣāṣ–diyat dan peran pemaafan yang menggeser jenis sanksi (Salmi, 2009), sementara pada isu kewajiban finansial dalam muamalah terdapat diskursus sanksi terhadap penunda pembayaran yang mampu yang dikaitkan dengan penahanan/penjara (al-ḥabs) dan perdebatan keras mengenai denda uang (Anindita & Adnan, 2017; Sundhana, 2020).

Karena itu, "subsider menurut hukum Islam" paling tepat dirumuskan sebagai pemahaman bahwa: (i) Islam mengenal prinsip hukuman pengganti (badaliyyah) tetapi dengan logika normatif yang tidak identik dengan konversi otomatis denda menjadi kurungan; dan (ii) dalam wilayah ta'zīr, otoritas memiliki ruang untuk memilih bentuk sanksi—yang status "denda" pun diperdebatkan—sehingga pola "kurungan pengganti denda" bukan satu-satunya cara memahami substitusi sanksi dalam perspektif hukum Islam (Alfarizzy et al., 2021; Kabba et al., 2021; Rambey, 2017).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Alfarizzy, A., Hartono, B., & Hasan, Z. (2021). Implementasi pertanggung jawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung (APBK) yang dilakukan oleh oknum mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TJK). Iblam Law Review, 1(3), 1–21. https://doi.org/10.52249/ilr.v1i3.24

Anindita, S. L., & Adnan, L. (2017). Putusan pengadilan pidana sebagai dasar pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum terkait pelaksanaan uang pengganti. Jurnal Hukum & Pembangunan, 47(1), 100. https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.137

Brunner, E., Mulyadi, M., Ekaputra, M., & Ikhsan, E. (2024). Analisis hukum pengembalian kerugian keuangan negara melalui uang pengganti dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan No. 41/Pid.Sus-K/2011/PN.Mdn. Locus Journal of Academic Literature Review, 3(3), 266–282. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i3.293

Febriani, S., & Lasmadi, S. (2021). Pengembalian kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti. Pampas Journal of Criminal Law, 1(1), 1–22. https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8277

Kabba, S. H., Arjaya, I. M., & Widyantara, I. M. M. (2021). Prosedur pengembalian dan pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Jurnal Interpretasi Hukum, 2(3), 573–579. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4139.573-579

Musatajab, Y., & Tajuddin, M. A. (2018). Uang pengganti sebagai alternatif pengembalian kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Jurnal Restorative Justice, 2(1), 52–66. https://doi.org/10.35724/jrj.v2i1.1924

Najib, M. A. (2024). Urgensi penetapan restitusi dalam klausul putusan di lingkungan Pengadilan Negeri Probolinggo. Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam, 3(2), 133–157. https://doi.org/10.15642/komparatif.v3i2.2002

Prayoga, S. Y. (2020). Penegakan hukum tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal berbendera asing pada wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. JLR: Jurnal Legal Reasoning, 3(1), 49–64. https://doi.org/10.35814/jlr.v3i1.2232

Rambey, G. (2017). Pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi melalui pembayaran uang pengganti dan denda. https://doi.org/10.31219/osf.io/k4fvd

Salmi, A. (2009). Pidana pembayaran uang pengganti: Dulu kini dan masa datang. Jurnal Hukum & Pembangunan, 217. https://doi.org/10.21143/jhp.vol0.no0.185

Sundhana, H. (2020). Upaya jaksa selaku eksekutor dalam eksekusi putusan pidana tambahan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi: Studi pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Unes Law Review, 2(3), 259–268. https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.119