01717 - Subjek Hukum Internasional Menurut Hukum Islam: Antara Kapasitas Normatif, Akuntabilitas, dan Agenda Partisipasi

Abstract

This article examines the concept of subjects of international law from the perspective of Islamic law, focusing on the intersection between the doctrine of international legal personality and the normative framework of Sharia. Using a qualitative doctrinal approach based on literature review, this study analyzes the categories of subjects of international law—including states, international organizations, individuals, and non-state entities—and their relevance to Islamic legal thought, particularly the discourse of fiqh al-siyar. The findings indicate that the determination of subjects of international law is based on international legal capacity and personality, with a spectrum ranging from full subjects to limited subjects. From the Islamic law perspective, the discussion of subjects is not limited to classical categorization, but extends to how Muslim actors—both state and non-state—participate in and respond to international norm-making processes. Islamic law contributes an ethical-accountability framework through the concepts of mas'uliyah and the inseparable unity of legal and moral dimensions of Sharia, which resonates with the development of individual and non-state actor accountability in contemporary international law. This article concludes that the Islamic law perspective does not negate modern categories of international law subjects, but offers a normative-ethical framework and participatory agenda for the formation and application of international law consistent with Sharia principles.

Keywords: subjects of international law, Islamic law, fiqh al-siyar, international legal personality, non-state actors, accountability

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep subjek hukum internasional dari perspektif hukum Islam, dengan memusatkan perhatian pada titik persilangan antara doktrin kepribadian hukum internasional dan kerangka normatif Syariah. Menggunakan pendekatan kualitatif-doktrinal berbasis kajian kepustakaan, penelitian ini menganalisis kategori-kategori subjek hukum internasional—meliputi negara, organisasi internasional, individu, dan entitas non-negara—serta relevansinya dengan pemikiran hukum Islam, khususnya diskursus fiqh al-siyar. Temuan menunjukkan bahwa penentuan subjek hukum internasional bertumpu pada kapasitas dan kepribadian hukum internasional, dengan spektrum mulai dari subjek penuh hingga subjek terbatas. Dari perspektif hukum Islam, pembahasan subjek tidak terbatas pada kategorisasi klasik, melainkan meluas pada bagaimana aktor-aktor Muslim—negara maupun non-negara—berpartisipasi dan merespons proses pembentukan norma internasional. Hukum Islam menyumbangkan kerangka etika-akuntabilitas melalui konsep mas'uliyah dan kesatuan dimensi legal-moral Syariah yang tak terpisahkan, yang beresonansi dengan perkembangan akuntabilitas individu dan aktor non-negara dalam hukum internasional kontemporer. Artikel ini menyimpulkan bahwa perspektif hukum Islam tidak meniadakan kategori-kategori subjek hukum internasional modern, melainkan menawarkan kerangka normatif-etis dan agenda partisipasi dalam pembentukan serta penerapan hukum internasional yang konsisten dengan prinsip-prinsip Syariah.

Kata Kunci: subjek hukum internasional, hukum Islam, fiqh al-siyar, kepribadian hukum internasional, aktor non-negara, akuntabilitas

________________________________________

1. Pendahuluan: Konsep Subjek Hukum Internasional dan Titik Masuk Hukum Islam

Dalam hukum internasional, "subjek hukum internasional" lazim dipahami sebagai entitas yang memiliki kapasitas untuk menyandang hak dan kewajiban menurut hukum internasional (international legal personality/legal capacities), sehingga ia dapat menjadi pemegang hak sekaligus pemikul kewajiban dalam tata hukum lintas-batas negara (Fakihudin, 2021; Wahyu et al., 2021). Literatur Indonesia yang menjadi rujukan menekankan bahwa esensi penentuan siapa "subjek" terletak pada derajat kapasitas hukum internasional yang dimiliki suatu entitas; apabila kapasitas itu hanya terpenuhi sebagian maka entitas tersebut dipahami sebagai subjek terbatas, sedangkan pemenuhan kapasitas yang menyeluruh dikaitkan dengan status subjek penuh (Fakihudin, 2021; Wahyu et al., 2021).

Pada saat yang sama, beberapa kajian menunjukkan bahwa perkembangan hukum internasional kontemporer tidak lagi sepenuhnya "negara-sentris" karena pelanggaran berat dan persoalan global juga melibatkan aktor non-negara; akibatnya muncul dorongan agar hukum internasional "menjangkau melampaui negara" untuk melindungi nilai-nilainya, termasuk melalui pembahasan tentang hak dan kewajiban aktor non-negara (Galingging, 2012; Mimran, 2021). Namun perlu dicatat bahwa perluasan ini menuai perdebatan: ada pandangan yang menilai sangat berbahaya jika aktor non-negara tertentu—misalnya kelompok bersenjata—diletakkan sebagai "subjek" karena dikhawatirkan berujung pada legitimasi, meski tetap ada tuntutan akuntabilitas atas pelanggaran yang mereka lakukan (Borea, 2016; Galingging, 2012).

Ketika pertanyaan tentang subjek hukum internasional diletakkan "menurut hukum Islam", pintu masuk konseptual yang digunakan oleh rujukan yang tersedia adalah diskursus fiqh al-siyar (sering diposisikan sebagai khazanah "hukum internasional Islam") dan hubungannya dengan perubahan lanskap "pembuatan hukum internasional" (international law-making) yang kini melibatkan banyak kanal dan aktor (Muhammadin & Azzahra, 2022). Muhammadin dan Azzahra menegaskan dua hal penting: pertama, hukum internasional telah berkembang dari kerangka persetujuan positivistik menuju praktik international law-making yang semakin kompleks; kedua, literatur kontemporer fiqh al-siyar dinilai mengalami "kelesuan" karena tidak menyebut ataupun merespons tren tersebut, padahal perubahan itu berimplikasi pada bagaimana negara dan subjek-subjek hukum internasional (termasuk sistem hukum Islam) terikat oleh rezim hukum internasional (Muhammadin & Azzahra, 2022).

Di titik ini, pembahasan "subjek" menurut hukum Islam—berdasarkan rujukan yang tersedia—lebih tepat dipahami sebagai upaya menempatkan khazanah normatif dan etis Syariah dalam pergaulan internasional yang diatur oleh hukum internasional kontemporer, termasuk ketika aktornya bukan hanya negara (Halim, 2024; Muhammadin & Azzahra, 2022).

________________________________________

2. Kerangka Dasar: Subjek Penuh, Subjek Terbatas, dan Ukuran Kapasitas dalam Hukum Internasional

Rujukan yang tersedia membedakan subjek hukum internasional berdasarkan kapasitas hukumnya. Wahyu dkk. menyatakan bahwa subjek yang dapat memenuhi seluruh international legal capacities adalah negara dan organisasi internasional tertentu (dicontohkan Perserikatan Bangsa-Bangsa), serta disebut pula bahwa Komite Internasional Palang Merah (ICRC) ditempatkan sebagai subjek hukum internasional penuh dalam pemetaan tersebut (Wahyu et al., 2021). Dalam "arti terbatas", rujukan yang sama memasukkan korporasi multinasional, individu, representative organization, belligerent, dan Tahta Suci Vatikan (Wahyu et al., 2021).

Fakihudin menegaskan secara konseptual bahwa subjek hukum internasional adalah entitas pendukung hak dan kewajiban hukum internasional; karena itu legal personality dan international legal capacity diposisikan sebagai kunci untuk menilai apakah suatu entitas dapat disebut subjek (Fakihudin, 2021). Dengan kata lain, baik pemetaan "subjek penuh/terbatas" maupun perdebatan siapa yang seharusnya memikul kewajiban internasional, diikat oleh gagasan bahwa kapasitas itu berkaitan dengan kemampuan entitas untuk terlibat dalam relasi lintas-batas dan mekanisme hukum (misalnya pengadilan) yang relevan (Fakihudin, 2021; Wahyu et al., 2021).

Kerangka ini juga berkelindan dengan karakter historis hukum internasional yang negara-sentris. Mimran menggambarkan bahwa pembahasan akuntabilitas aktor non-negara—seperti Islamic State/Daesh—merupakan langkah menjauh dari karakter tradisional Westphalian yang menempatkan negara sebagai pusat (Mimran, 2021). Kobrin, dalam konteks perusahaan multinasional dan HAM, bahkan menyebut model modern sistem politik internasional mencerminkan asal-usul Westphalian: yurisdiksi teritorial yang saling eksklusif, kedaulatan geografis, dan state-centrism, yang berdampak pada pemahaman bahwa aktor privat adalah "objek" bukan "subjek" hukum internasional (Kobrin, n.d.).

Namun, tekanan perubahan juga datang dari fakta bahwa pelanggaran serius hukum internasional dalam beberapa dekade terakhir banyak dilakukan oleh aktor non-negara, sementara kerangka pertanggungjawaban bagi mereka belum "tertata baik" (Galingging, 2012; Mimran, 2021). Akibatnya, perdebatan tentang subjek hukum internasional tidak hanya menyangkut "siapa saja aktornya", tetapi juga "bagaimana" hukum internasional memastikan kepatuhan dan akuntabilitas ketika pelaku bukan negara (Borea, 2016; Galingging, 2012; Mimran, 2021).

________________________________________

3. Titik Tegangan Menurut Hukum Islam: Syariah, Etika, dan Kewajiban dalam Ruang Internasional

Dalam rujukan yang tersedia, hubungan "hukum Islam—subjek—kewajiban" ditopang oleh dua ide besar. Pertama, Syariah diposisikan sebagai landasan normatif yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah, yang menjadi "sumber fundamental" praktik Islam (Halim, 2024; Ponezhev, 2025). Kedua, hukum Islam tidak dipahami semata-mata sebagai perangkat legalistik; Rohmanu dan Rofiah, ketika membahas maqāṣid etis Ṭāhā 'Abd al-Raḥmān, menekankan kesatuan aspek hukum (legal) dan moral (akhlāq) dalam Syariah—bahwa tindakan dan tanggung jawab aktor berkaitan dengan nilai, kesadaran, dan tujuan, serta bahwa Syariah memuat dimensi legal sekaligus moral yang tak terpisahkan (Rohmanu & Rofiah, 2023). Dengan demikian, pembahasan "subjek" dalam horizon Islam (setidaknya menurut rujukan yang tersedia) terkait erat dengan gagasan pertanggungjawaban aktor (individu maupun entitas) atas perbuatan yang dinilai secara normatif-etis (Halim, 2024; Rohmanu & Rofiah, 2023).

Di level hubungan Islam dengan tatanan internasional kontemporer, Muhammadin dan Azzahra menunjukkan problem struktural: perkembangan international law-making berpotensi menempatkan "semua negara dan subjek hukum internasional—termasuk sistem hukum Islam—di bawah suatu rezim hukum internasional", sehingga membuka kemungkinan hukum internasional dibuat bertentangan dengan ajaran Islam sekaligus mengikat negara-negara Muslim (Muhammadin & Azzahra, 2022). Rujukan ini juga menyatakan bahwa salah satu perkembangan penting dalam hukum internasional kontemporer ialah meningkatnya peran aktor non-negara (non-state actors) dalam pembentukan hukum internasional, setelah sebelumnya yang dominan adalah negara dan kemudian organisasi internasional (Muhammadin & Azzahra, 2022).

Karena itu, "subjek hukum internasional menurut hukum Islam" (dalam arti diskursus kontemporer yang tersedia) tidak hanya soal kategorisasi klasik, tetapi juga tentang bagaimana fiqh al-siyar dan aktor-aktor Muslim—negara maupun non-negara—berpartisipasi dan merespons proses pembentukan norma internasional yang memproduksi hak dan kewajiban baru (Halim, 2024; Muhammadin & Azzahra, 2022).

________________________________________

4. Negara sebagai Subjek Hukum Internasional dan Persoalan Kedaulatan dalam Narasi Islam Politik

Dalam pemahaman hukum internasional yang dirujuk, negara disebut sebagai subjek utama: "States enjoy international legal personality and are the primary subjects of international law" (Longobardo, 2017). Longobardo menunjukkan bahwa teori konstitutif memandang pengakuan oleh negara-negara lain sebagai kunci pemberian "international personality", karena negara dianggap subjek primer dan karenanya memegang peran menentukan apakah entitas lain adalah negara (Longobardo, 2017).

Pada titik ini, perdebatan tentang "kenegaraan" (statehood) kelompok yang memproklamasikan diri sebagai negara—seperti ISIS—menjadi penting. Longobardo menegaskan bahwa ISIS tidak memiliki pengakuan kenegaraan dari negara mana pun dan PBB tidak mendukung klaimnya; akibatnya ia "tidak memasuki arena internasional" sebagai negara dan tidak memiliki perjanjian internasional dengan negara lain (Longobardo, 2017). Ini menunjukkan bagaimana, dalam doktrin tertentu, status subjek penuh sebagai negara sangat bergantung pada penerimaan oleh masyarakat internasional (Longobardo, 2017; Wahyu et al., 2021).

Di sisi lain, rujukan tentang Islam politik memperlihatkan bahwa beberapa gerakan Islam radikal memposisikan agama sebagai prinsip pengorganisasian dunia yang menantang logika negara-bangsa (state-based logic) ala Westphalia (Mendelsohn, 2012). Mendelsohn menempatkan al-Qaeda dan Hizb ut-Tahrir sebagai contoh gerakan yang dibaca melalui lensa "God vs. Westphalia", yaitu ketegangan antara agama sebagai prinsip pengorganisasian politik dunia dan logika negara (Mendelsohn, 2012). Angiò, dalam pembahasan "Qutbist statehood" Islamic State, menyatakan bahwa proyek kekhalifahan teritorial bercorak anti-sekuler diposisikan sebagai ancaman terhadap konsep kedaulatan Westphalian; di dalam kerangka itu, kekhalifahan dipahami sebagai refleksi hukum yang dikeluarkan Tuhan dan "all powers belong to God" (Angiò, 2017). Irkhami, ketika menelaah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), mencatat gagasan bahwa dalam kekuasaan (termasuk pembuatan hukum), khalifah "wajib" tunduk pada ketentuan Syariah di al-Qur'an dan hadis serta harus menguasai metode istinbāṭ (penarikan hukum) (Irkhami, 2018).

Dengan demikian, dari sisi narasi Islam politik tertentu, "subjek" yang diproyeksikan adalah entitas politik yang mengeklaim basis legitimasi normatif dari Syariah; tetapi dari sisi hukum internasional positif, klaim semacam itu tidak otomatis melahirkan status subjek negara tanpa pengakuan dan pemenuhan syarat-syarat yang dipersyaratkan rezim internasional (Angiò, 2017; Longobardo, 2017).

Rujukan juga penting untuk membedakan antara klaim ideologis dan penilaian normatif Syariah terhadap kelompok yang menggunakan label "Islam". Kokha menegaskan bahwa ISIL/IS bukan negara menurut hukum internasional dan "tidak Islami menurut Syariah"; artikel tersebut juga menyatakan ISIL menyelewengkan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dengan mengabaikan kaidah interpretasi tradisional guna melegitimasi ideologi ekstrem dan tindakan kekerasan (Kokha, 2023). Kokha menambahkan bahwa meskipun ISIL bukan negara untuk tujuan hukum internasional, ia tetap merupakan entitas de facto yang dapat menjadi subjek penerapan hukum internasional (misalnya untuk tujuan IHL, hukum HAM, hukum kebiasaan, dan hukum pidana internasional) sebagai "violent non-state actor" (Kokha, 2023).

Dengan kata lain, pada isu "negara" sebagai subjek, rujukan memperlihatkan dua lapis evaluasi: (i) lapis hukum internasional positif tentang statehood dan pengakuan; dan (ii) lapis normatif Syariah tentang klaim keislaman serta kepatuhan pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan kaidah penafsiran (Kokha, 2023; Longobardo, 2017).

________________________________________

5. Organisasi Internasional sebagai Subjek: Kapasitas Fungsional dan Ruang Partisipasi Aktor Muslim

Dalam rujukan Indonesia, organisasi internasional tertentu diposisikan sebagai subjek hukum internasional penuh bersama negara, dengan contoh United Nations; bahkan disebut pula ICRC sebagai subjek penuh dalam pemetaan tersebut (Wahyu et al., 2021). Mimran mengutip pandangan yang sejalan dengan logika kapasitas fungsional: selain negara, entitas lain dapat memiliki hak dan kewajiban internasional, tetapi "their rights and duties depend upon their purposes and functions", terutama bagi IGO yang hak dan kewajibannya ditautkan pada dokumen pendirian dan praktik (Mimran, 2021). Gagasan ini konsisten dengan kerangka yang juga dibahas dalam literatur tentang pertanggungjawaban kolektif aktor non-negara: pengakuan bahwa subjek-subjek hukum internasional tidak selalu memiliki paket hak dan kewajiban yang sama dengan negara, melainkan bersifat bertingkat sesuai peran dan relasi normatifnya (Mimran, 2021; Wahyu et al., 2021).

Dalam konteks Islam dan praktik internasional, rujukan juga menunjukkan adanya ekosistem kelembagaan yang menghubungkan norma internasional (terutama IHL) dengan kerangka Syariah. Barakat menjelaskan bahwa aktor non-negara kemanusiaan melakukan "humanitarian diplomacy" untuk negosiasi akses dan perlindungan sipil; sementara pada saat yang sama muncul juga praktik diplomasi kemanusiaan yang dipimpin negara, dengan studi kasus Qatar (Barakat, 2024). Artikel itu juga menyatakan adanya upaya Qatar Red Crescent Society (QRCS) bersama ICRC dalam mengeksplorasi irisan antara IHL dan hukum konflik bersenjata dalam Islam, termasuk pelatihan IHL yang dibingkai dalam konteks religius, serta forum yang meneliti "IHL and Islam" (Barakat, 2024).

Walau rujukan ini tidak secara eksplisit mengklasifikasi lembaga-lembaga tersebut sebagai "subjek" penuh setara negara, ia mendukung tesis bahwa organisasi (negara dan non-negara) yang berakar pada masyarakat Muslim dapat menjadi aktor transnasional yang secara praktis beroperasi dengan rujukan pada norma internasional (IHL dan hukum HAM) sekaligus wacana Syariah (Barakat, 2024; Muhammadin & Azzahra, 2022). Dalam bahasa Muhammadin dan Azzahra, kanal-kanal inilah yang relevan ketika mendorong peningkatan peran "Islamic non-state actors" dalam proses pembentukan dan internalisasi norma internasional (Muhammadin & Azzahra, 2022).

________________________________________

6. Individu sebagai Subjek: Perkembangan dalam Hukum Internasional dan Koherensi dengan Etika Tanggung Jawab dalam Islam

Rujukan yang tersedia menegaskan penguatan kedudukan individu sebagai subjek hukum internasional. Thontowi menyatakan bahwa selain pertanggungjawaban negara, dapat pula muncul pertanggungjawaban yang ditujukan kepada individu, serta menegaskan bahwa individu merupakan salah satu subjek dalam hukum internasional; ia merujuk pada pembentukan pengadilan militer Nuremberg dan menyebut pelaku pembajakan sebagai contoh subjek di level internasional (Thontowi, 2005). Galingging juga menegaskan bahwa tanggung jawab individu atas kejahatan yang telah mapan dalam hukum internasional—seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang—muncul terlepas dari apakah pelaku adalah pejabat negara atau aktor non-negara (Galingging, 2012). Dengan demikian, pada ranah tertentu (khususnya hukum pidana internasional), "subjek" tidak lagi eksklusif negara dan organisasi internasional, melainkan mencakup individu sebagai pemikul tanggung jawab langsung (Galingging, 2012; Thontowi, 2005).

Dalam horizon normatif Islam, rujukan yang tersedia memberi basis konseptual untuk memahami mengapa individu dapat diperlakukan sebagai pemikul kewajiban. Rohmanu dan Rofiah menekankan bahwa tindakan adalah manifestasi praktis dari niat dan nilai yang dianut aktor; kesatuan nilai, niat, dan tindakan diposisikan sebagai inti dimensi etika dalam Syariah (Rohmanu & Rofiah, 2023). Artikel yang sama menggarisbawahi bahwa Syariah mencakup aspek legal dan moral yang tidak terpisah, sehingga penilaian atas perbuatan individu terkait dengan dimensi pertanggungjawaban akhlāqī sekaligus hukum (Rohmanu & Rofiah, 2023). Halim, ketika membahas tata kelola Islami, juga menegaskan prinsip mas'uliyah (akuntabilitas) dan menyatakan bahwa individu dan entitas dimintai pertanggungjawaban atas keputusan mereka, sejalan dengan orientasi pada aturan hukum (Syariah) dan transparansi (Halim, 2024).

Dengan demikian, pengakuan individu sebagai subjek (pemikul kewajiban) dalam hukum internasional—setidaknya pada domain kejahatan internasional—dapat dibaca beresonansi dengan kerangka etika-tanggung jawab Islam yang menautkan agen, niat, dan konsekuensi perbuatan pada pertanggungjawaban normatif (Halim, 2024; Rohmanu & Rofiah, 2023).

________________________________________

7. Entitas Non-Negara Lainnya: Belligerent, Kelompok Bersenjata, Korporasi, dan LSM

7.1 Belligerent dan Kelompok Bersenjata: Perdebatan Subjek, Kewajiban, dan Pertanggungjawaban

Rujukan Indonesia memasukkan belligerent sebagai salah satu subjek hukum internasional dalam arti terbatas (Wahyu et al., 2021). Fakihudin juga menegaskan bahwa belligerent adalah kelompok pemberontak yang "diakui sebagai subjek hukum internasional", dan mengaitkannya dengan perdebatan status kelompok bersenjata yang dilabeli teroris: teroris dipandang sebagai non-state actor yang "tidak dilegitimasi" di bawah hukum internasional dan dapat dipandang sebagai unlawful belligerents ketika terlibat langsung dalam perang (Fakihudin, 2021).

Di sisi lain, Galingging menggarisbawahi kesulitan dalam kerangka klasik hukum internasional ketika berhadapan dengan kelompok yang "tidak tampak" sebagai subjek; jika perbuatan salah tidak dapat diatribusikan kepada subjek hukum internasional, maka rezim tanggung jawab publik internasional tidak terpicu (Galingging, 2012). Karena itu, Galingging menyebut dua teknik: memperluas cakupan subjek (mencakup entitas non-negara) atau memperluas kriteria atribusi untuk memicu tanggung jawab negara atas tindakan aktor privat (Galingging, 2012). Kerangka ini menunjukkan bahwa isu "subjek" bagi kelompok bersenjata tidak hanya konseptual, tetapi berimplikasi langsung pada jalur akuntabilitas: apakah ditempuh melalui pengakuan kewajiban langsung kelompok tersebut, atau melalui atribusi kepada negara (misalnya "effective control") (Fakihudin, 2021; Galingging, 2012).

Dalam literatur yang mengkaji Islamic State, ketegangan antara akuntabilitas dan risiko legitimasi terlihat jelas. Borea menilai "cukup sulit" dan "sangat berbahaya" untuk menganggap aktor non-negara seperti itu sebagai subjek hukum internasional, meskipun resolusi DK PBB menekankan akuntabilitas untuk penggunaan senjata kimia oleh "pihak mana pun" dan menegaskan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional (Borea, 2016). Namun, Mimran berargumen bahwa Islamic State dapat dipahami sebagai "legal player" dalam arti dapat memikul hak dan kewajiban internasional, khususnya dalam konteks IHL dan IHRL, sekaligus menekankan bahwa hukum internasional perlu menjangkau melampaui negara ketika kelompok bersenjata non-negara bertindak di luar kendali negara (Mimran, 2021).

Fortin dan Kleffner menegaskan adanya "kekosongan" kerangka pertanggungjawaban yang koheren bagi kelompok bersenjata terorganisir non-negara, dan membahas bagaimana aturan atribusi dapat dikembangkan dengan studi kasus Islamic State yang pada periode tertentu menguasai wilayah; mereka juga menegaskan bahwa intensitas kekerasan dalam konflik melibatkan Islamic State sedemikian rupa sehingga tidak diragukan berlakunya rezim non-international armed conflict (NIAC) dan IHL yang relevan (Fortin & Kleffner, 2020). Kokha sejalan dalam menegaskan bahwa meskipun ISIL bukan negara dan tidak memiliki kepribadian de jure sebagai subjek hukum internasional, ia tetap dapat menjadi entitas de facto yang tunduk pada IHL, hukum HAM, hukum kebiasaan, dan hukum pidana internasional sebagai "violent non-state actor" (Kokha, 2023).

Sintesis dari rujukan-rujukan ini memperlihatkan nuansa penting: (i) ada kehati-hatian agar pengakuan status "subjek" tidak berujung legitimasi (Borea, 2016; Fakihudin, 2021); (ii) tetapi ada juga kebutuhan normatif untuk menutup "responsibility gap" dengan memperlakukan kelompok sebagai pemikul kewajiban tertentu atau setidaknya sebagai entitas yang tunduk pada rezim larangan dan penegakan tertentu (IHL/ICL) (Fortin & Kleffner, 2020; Kokha, 2023; Mimran, 2021).

7.2 Korporasi Multinasional: Antara "Objek" dan "Pembawa Hak/Kewajiban" dalam Debat Kepribadian Internasional

Untuk korporasi, rujukan yang tersedia juga memperlihatkan perdebatan. Kobrin menegaskan bahwa di bawah prinsip-prinsip yang diterima dalam hukum internasional, korporasi multinasional sebagai aktor privat pada dasarnya adalah "objects rather than subjects"; ia menyatakan bahwa hukum internasional tidak merumuskan kewajiban korporasi terkait HAM ataupun menyediakan mekanisme untuk mengatur atau memantau perilaku korporasi dalam ranah itu, yang mencerminkan karakter negara-sentris hukum internasional tradisional (Kobrin, n.d.).

Namun, Mimran—dalam rangka menunjukkan bahwa entitas selain negara dapat memikul hak dan kewajiban internasional—secara eksplisit memasukkan transnational corporations sebagai salah satu dari tiga entitas yang "bear international rights and duties" (bersama IGOs dan non-state armed groups) (Mimran, 2021). Dua rujukan ini tidak identik kesimpulannya, tetapi jika disintesiskan menunjukkan bahwa status korporasi dalam hukum internasional bergerak dalam spektrum: dari pandangan tradisional "objek" tanpa mekanisme kewajiban HAM yang mapan (Kobrin, n.d.), menuju pendekatan yang melihat adanya bentuk-bentuk hak/kewajiban tertentu (meski sifatnya tidak setotal negara) sesuai kebutuhan komunitas internasional dan perkembangan rezim tanggung jawab (Mimran, 2021). Dalam kerangka Wahyu dkk., korporasi multinasional juga dipetakan sebagai subjek hukum internasional "terbatas", yang konsisten dengan gagasan spektrum kapasitas (Wahyu et al., 2021).

7.3 LSM/NGO: Partisipasi dalam Pembentukan Norma dan Relevansinya bagi Islamic Non-State Actors

Perkembangan aktor non-negara juga tampak pada LSM. Moosavi dkk. menyatakan bahwa non-state actors dan inter-governmental organizations dahulu lebih berperan sebagai pengamat dalam implementasi aturan, tetapi peran mereka "berubah signifikan" dan kini semakin efektif di berbagai cabang hukum internasional, termasuk berkontribusi dalam penyusunan rancangan instrumen internasional dan pengawasan implementasinya (Moosavi et al., 2015). Pada saat yang sama, Muhammadin dan Azzahra menegaskan bahwa perkembangan kontemporer hukum internasional memasukkan non-state entities seperti IGOs, NGOs, academic bodies, dan autonomous corporate bodies sebagai bagian dari lanskap yang semakin berperan dalam "international law-making" (Muhammadin & Azzahra, 2022).

Karena itu, jika pertanyaan "subjek hukum internasional menurut hukum Islam" dimaknai sebagai strategi respons dan partisipasi, maka penguatan peran aktor non-negara Muslim (misalnya NGO kemanusiaan yang bekerja dengan IHL dan diskursus Syariah) dapat dipahami sebagai salah satu cara praktis memperluas keterlibatan umat/aktor Muslim dalam pembentukan norma internasional, tanpa harus mengidentikkan semua aktor tersebut dengan "subjek penuh" seperti negara (Barakat, 2024; Muhammadin & Azzahra, 2022). Dengan kata lain, rujukan yang tersedia lebih kuat mendukung klaim tentang NGO sebagai aktor normatif dan partisipan dalam proses pembentukan serta implementasi hukum internasional, ketimbang menegaskan bahwa semua NGO otomatis adalah subjek penuh dengan kapasitas menyeluruh (Moosavi et al., 2015; Muhammadin & Azzahra, 2022).

________________________________________

8. Penutup: Merumuskan Subjek Hukum Internasional Menurut Hukum Islam sebagai Agenda Responsif dan Berbasis Akuntabilitas

Berdasarkan rujukan yang tersedia, "subjek hukum internasional" dipahami sebagai entitas pemikul hak dan kewajiban internasional yang ditentukan oleh legal personality dan kapasitasnya, dengan spektrum subjek penuh (negara, organisasi internasional tertentu, dan dalam pemetaan tertentu ICRC) serta subjek terbatas (misalnya individu, korporasi multinasional, belligerent, dan entitas lain) (Fakihudin, 2021; Wahyu et al., 2021). Dalam perkembangan kontemporer, tekanan terhadap kerangka negara-sentris muncul karena pelanggaran serius juga dilakukan aktor non-negara dan karena kebutuhan akuntabilitas, sehingga muncul dua strategi besar: memperluas jangkauan subjek atau memperluas atribusi untuk menautkan tindakan aktor privat pada tanggung jawab negara (Galingging, 2012; Mimran, 2021). Pada konteks kelompok bersenjata seperti Islamic State/ISIL, rujukan menunjukkan ketegangan yang tajam antara kebutuhan menutup "responsibility gap" (misalnya melalui penerapan IHL/ICL terhadap entitas de facto) dan kehati-hatian agar pengakuan "subjek" tidak menjadi legitimasi politik (Borea, 2016; Fortin & Kleffner, 2020; Kokha, 2023).

Sementara itu, "menurut hukum Islam" dalam rujukan yang tersedia terutama mengarah pada kebutuhan menghidupkan kembali fiqh al-siyar agar responsif terhadap tren international law-making yang mengikat negara-negara Muslim dan melibatkan aktor non-negara, serta agar aktor-aktor Muslim dapat memanfaatkan kanal-kanal partisipasi yang tersedia (Muhammadin & Azzahra, 2022). Basis normatif Islam dalam rujukan ini menekankan bahwa Syariah bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah dan memuat dimensi legal sekaligus moral; konsekuensinya, pertanggungjawaban agen (individu dan entitas) dipahami melalui relasi nilai, niat, tindakan, dan akuntabilitas (mas'uliyah) (Halim, 2024; Ponezhev, 2025; Rohmanu & Rofiah, 2023).

Karena itu, kontribusi utama "perspektif hukum Islam" (dalam korpus rujukan yang diberikan) bukan meniadakan kategori subjek hukum internasional modern, melainkan menawarkan kerangka etika-akuntabilitas dan agenda partisipasi normatif agar pembentukan serta penerapan hukum internasional—yang kini melibatkan negara, organisasi, individu, dan aktor non-negara—dapat dibaca, dikritisi, dan direspons secara konsisten dengan prinsip-prinsip Syariah, sekaligus tetap memperhatikan realitas kapasitas dan pengakuan dalam hukum internasional positif (Halim, 2024; Longobardo, 2017; Muhammadin & Azzahra, 2022).

________________________________________

Daftar Referensi

Angiò, S. (2017). Islamic State's Qutbist statehood: A systemic threat to the concept of sovereignty as a primary institution in the English School of International Relations. Paix et Sécurité Internationales, (5), 181–197. https://doi.org/10.25267/paix_secur_int.2017.i5.07

Barakat, S. (2024). Niche small states in humanitarian diplomacy: Qatar's positionality in the protection ecosystem. International Review of the Red Cross, 106(926), 585–609. https://doi.org/10.1017/s1816383124000602

Borea, P. (2016). Violations of human rights, use of chemical weapons and the phenomenon of "non-state actors": A reflection about the U.N. Security Council resolutions related to Syria. Misión Jurídica, 9(10), 43–54. https://doi.org/10.25058/1794600x.116

Fakihudin, R. (2021). Consequences of labeling terrorists in Papuan armed violence groups: An examining belligerent perspective on the subject of international law. Jurnal Scientia Indonesia, 7(2), 145–168. https://doi.org/10.15294/jsi.v7i2.36150

Fortin, K., & Kleffner, J. K. (2020). Responsibility of organized armed groups controlling territory: Attributing conduct to ISIS (pp. 307–328). https://doi.org/10.1007/978-94-6265-395-5_15

Galingging, R. (2012). Problems and progress in defining terrorism in international law. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 21(3), 442. https://doi.org/10.22146/jmh.16272

Halim, M. A. (2024). Good governance in Western and Islāmic traditions: A comparative study. Al-Risalah Journal of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences (Arjihs), 7(2), 275–292. https://doi.org/10.31436/alrisalah.v7i2.469

Irkhami, N. (2018). Political Islam and the global economy. Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 13(2), 407–432. https://doi.org/10.21274/epis.2018.13.2.433-459

Kobrin, S. J. (n.d.). Multinational enterprise, public authority, and public responsibility: The case of Talisman Energy and human rights in Sudan (pp. 191–216). https://doi.org/10.1017/cbo9780511488597.009

Kokha, A. Y. H. (2023). The characterization of ISIL under international law and Islamic Sharia. Zanco Journal of Humanity Sciences, 27(6). https://doi.org/10.21271/zjhs.27.6.15

Longobardo, M. (2017). The self-proclaimed statehood of the Islamic State between 2014 and 2017 and international law. Anuario Español de Derecho Internacional, 33, 205–228. https://doi.org/10.15581/010.33.205-228

Mendelsohn, B. (2012). God vs. Westphalia: Radical Islamist movements and the battle for organising the world. Review of International Studies, 38(3), 589–613. https://doi.org/10.1017/s0260210511000775

Mimran, T. (2021). The Islamic State of horror: Who is responsible for atrocities committed in the territory of the self-declared Islamic State (Daesh)? Indiana International & Comparative Law Review, 31(3), 409–466. https://doi.org/10.18060/25753

Moosavi, M., Koosha, J., Pourhashemi, S. A., & Bavand, D. H. (2015). Non-governmental actors and the evolution of international environmental law (an overview of the NGOs in Iran). Mediterranean Journal of Social Sciences. https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n6s6p46

Muhammadin, F. M., & Azzahra, S. D. (2022). The role of fiqh al-siyar in international law-making: Escaping the lethargy. Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies, 60(2), 509–546. https://doi.org/10.14421/ajis.2022.602.509-546

Ponezhev, A. (2025). Pluralism, federalism, and two levels of the original position. Philosophy & Social Criticism, 52(1), 23–33. https://doi.org/10.1177/01914537251377669

Rohmanu, A., & Rofiah, K. (2023). Ṭāhā 'Abd al-Raḥmān's philosophical contribution to theorize ethical maqāṣid. Al-Ahkam, 33(2), 185–206. https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.2.17527

Thontowi, J. (2005). Legalitas perang Irak dan pertanggungjawabannnya dalam hukum internasional. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 12(30), 155–173. https://doi.org/10.20885/iustum.vol12.iss30.art1

Wahyu, D., Adi, S., Rafi, D., Rabbani, S., Rabbani, D. R. S., Rafi, S., & Kritis, T. (2021). [Subjek hukum internasional]. Jurnal Hukum Lex Generalis, 2(1). https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i1