01716 - Subjek Hukum dalam Perspektif Hukum Islam: Manusia dan Badan Hukum sebagai Pemangku Hak dan Kewajiban

Abstrak

Bahasa Indonesia: Artikel ini mengkaji konsep subjek hukum dalam perspektif hukum Islam, dengan fokus pada dua kategori utama: manusia dan badan hukum. Dalam kerangka ushul fiqh, subjek hukum dikenal melalui istilah maḥkūm 'alaih dan mukallaf, yakni pihak yang dikenai pembebanan untuk melaksanakan hukum-hukum syara'. Manusia merupakan subjek hukum utama yang kapasitas hukumnya ditentukan oleh kecakapan (ahliyyah), yang terbagi menjadi ahliyyah al-wujūb (kecakapan menerima hak dan kewajiban) dan ahliyyah al-adā' (kecakapan bertindak hukum). Pada perkembangan kontemporer, badan hukum (syakhshiyyah i'tibāriyyah/hukmiyyah) semakin diakui sebagai subjek hukum dalam domain muamalah dan hukum ekonomi syariah melalui kerangka analogi (qiyās) dan pertimbangan kemaslahatan, meskipun cakupan dan kapasitasnya bersifat terbatas serta dioperasionalkan melalui pengurus. Artikel ini juga menelaah perdebatan tentang sejauh mana kewajiban keagamaan seperti zakat dapat dilekatkan pada badan hukum. Kajian ini memperlihatkan pertemuan antara kerangka normatif klasik dengan kebutuhan sosial modern yang melahirkan ijtihad dan perbedaan pandangan.

Kata Kunci: subjek hukum, maḥkūm 'alaih, mukallaf, ahliyyah, badan hukum, syakhshiyyah i'tibāriyyah, hukum Islam

________________________________________

English: This article examines the concept of legal subjects in the perspective of Islamic law, focusing on two main categories: individuals (humans) and legal entities. Within the framework of uṣūl al-fiqh, the legal subject is known through the terms maḥkūm 'alaih and mukallaf, referring to the party upon whom the obligations of Islamic law are imposed. Humans constitute the primary legal subject, whose legal capacity is determined by ahliyyah, which is divided into ahliyyah al-wujūb (capacity to receive rights and obligations) and ahliyyah al-adā' (capacity to perform legal acts). In contemporary developments, legal entities (syakhshiyyah i'tibāriyyah/hukmiyyah) are increasingly recognized as legal subjects in the domain of muamalah and Islamic economic law through the framework of analogy (qiyās) and considerations of public interest (maṣlaḥah), although their scope and capacity remain limited and are operationalized through their governing bodies. This article also examines debates regarding the extent to which religious obligations such as zakāt can be attributed to legal entities. The study reveals the intersection between classical normative frameworks and modern social needs, giving rise to ijtihād and differences of scholarly opinion.

Keywords: legal subject, maḥkūm 'alaih, mukallaf, ahliyyah, legal entity, syakhshiyyah i'tibāriyyah, Islamic law

________________________________________

I. Pendahuluan: Subjek Hukum dan Posisi Konseptualnya dalam Hukum Islam

Dalam teori umum ilmu hukum, "subjek hukum" dipahami sebagai pendukung (pemangku) hak dan kewajiban, sehingga subjek hukum adalah pihak yang dapat "memiliki" hak dan "dibebani" kewajiban dalam lalu lintas hukum (Arafah, 2013; Fakhrurrazi & Tasliyah, 2021; Kasim, 2023). Dalam disiplin hukum Islam (syarī'ah/fiqh), pembahasan subjek hukum dilekatkan pada bangunan unsur (arkan) hukum syara', yang dalam literatur disebut berkaitan dengan al-Ḥākim, maḥkūm 'alaih, dan maḥkūm fīh (Arafah, 2013; الدعيكي, 2016). Dengan kerangka ini, istilah yang lazim dipakai untuk menunjuk subjek hukum dalam ushul fiqh adalah maḥkūm 'alaih, yakni pihak yang menjadi sasaran beban atau tuntutan hukum syara' (Arafah, 2013; lazim & lefta, 2023; الدعيكي, 2016). Karena hukum (syariah) dipahami memuat tuntutan dan ketentuan atas perbuatan, maka subjek hukum dalam Islam selalu dibicarakan beriringan dengan objek hukum (perbuatan/aktivitas hukum) yang dalam disiplin ini kerap disebut maḥkūm fīh (Arafah, 2013; الدعيكي, 2016).

Penting pula ditekankan bahwa beberapa tulisan yang menjadi rujukan dalam kajian hukum Islam kontemporer menegaskan keterkaitan internal antara hak dan kewajiban: Islam menempatkan prinsip hak–kewajiban sebagai bagian penting dari aktivitas muamalah dan tata aturan syariah, sehingga "hak" lazim dibaca bersama "kewajiban" secara timbal balik, bukan berdiri sendiri (الدعيكي, 2016). Dengan demikian, ketika sebuah entitas ditetapkan sebagai subjek hukum menurut hukum Islam, implikasinya adalah pengakuan bahwa entitas tersebut dipandang mampu berada dalam posisi memiliki hak dan/atau memikul kewajiban sesuai domain yang diaturnya (lazim & lefta, 2023; العيفان, 2023).

________________________________________

II. Mahkūm 'Alaih, Mukallaf, dan Makna "Pihak yang Dibebani Hukum"

Dalam kerangka hukum Islam, subjek hukum sering dijelaskan melalui konsep mukallaf, yaitu pihak yang dikenai pembebanan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan syara' (lazim & lefta, 2023; العيفان, 2023). Sejumlah kajian menegaskan bahwa dalam terminologi hukum positif pun istilah mukallaf kerap disejajarkan secara fungsional dengan istilah "subjek hukum," karena keduanya menunjuk pada pihak yang tindakannya diakui hukum dan dapat dikaitkan dengan hak serta kewajiban (العيفان, 2023). Pada tataran klasik, sebagian literatur menempatkan cakupan maḥkūm 'alaih terutama pada mukallaf (manusia yang memenuhi syarat pembebanan hukum) (lazim & lefta, 2023; العيفان, 2023). Akan tetapi, literatur kontemporer yang disediakan dalam sumber rujukan juga menunjukkan adanya dinamika: perkembangan peradaban dan kebutuhan sosial modern membuat diskursus subjek hukum tidak lagi eksklusif pada manusia, melainkan membuka ruang bagi entitas lain—terutama badan hukum—untuk diposisikan "sebagaimana manusia" dalam konteks tertentu, yakni sebagai pemegang hak dan kewajiban dalam aktivitas sosial-ekonomi dan proses hukum (lazim & lefta, 2023; Naim & LATIF, 2023; العيفان, 2023).

Sumber-sumber yang diberikan juga mengaitkan pembebanan hukum dengan kecakapan hukum (ahliyyah). Dalam penelitian-penelitian yang menempatkan ahliyyah sebagai pisau analisis, ahliyyah dipahami sebagai kelayakan/kecakapan/kemampuan seseorang untuk memiliki hak-hak yang ditetapkan baginya, menunaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, dan agar perbuatannya dipandang sah oleh syara' (سالم, 2019). Dengan demikian, subjek hukum dalam Islam tidak cukup dipahami hanya sebagai "siapa" yang berinteraksi, melainkan juga harus dilihat dari "seberapa cakap" ia menerima dan/atau menjalankan akibat hukum (إشتيوي & زاقوب, 2015; سالم, 2019).

________________________________________

III. Manusia sebagai Subjek Hukum dalam Hukum Islam: Hak, Kewajiban, dan Kecakapan

A. Mukallaf sebagai Basis Subjek Hukum Manusia

Dalam rujukan yang tersedia, manusia ditempatkan sebagai subjek hukum karena ia menjadi pemangku hak dan kewajiban dalam relasi hukum (Arafah, 2013). Dalam hukum Islam, posisi manusia sebagai subjek hukum dipertautkan dengan syarat-syarat taklīf (pembebanan), yang menjadikan seseorang masuk kategori mukallaf ketika memenuhi standar kemampuan untuk menerima beban hukum syara' (lazim & lefta, 2023; العيفان, 2023). Pada level batasan yang lebih spesifik, salah satu rujukan menjelaskan bahwa Syekh Abi Syuja' (dalam Fath al-Qarīb) membatasi mukallaf dengan tiga kriteria: Islam, balig, dan berakal (العيفان, 2023). Rumusan ini mengantar pada konsekuensi bahwa pihak yang tidak memenuhi kriteria tersebut—misalnya orang kafir, anak-anak, dan orang gila—tidak termasuk mukallaf dalam batasan itu (العيفان, 2023). Walaupun demikian, sumber yang sama menegaskan adanya perbedaan data dan pendekatan antara khazanah fiqh klasik dan perspektif ilmuwan modern terkait cakupan siapa yang dapat diposisikan sebagai subjek hukum (العيفان, 2023).

B. Ahliyyah al-Wujūb dan Ahliyyah al-Adā': Dua Dimensi Kecakapan Subjek Hukum

Literatur rujukan dalam kajian ini menampilkan struktur penting dalam ushul fiqh dan fikih, yakni pembedaan kecakapan hukum menjadi dua: kecakapan menerima hak dan kewajiban (sering disebut ahliyyah al-wujūb) dan kecakapan bertindak hukum (sering disebut ahliyyah al-adā') (إشتيوي & زاقوب, 2015; سالم, 2019). Pembidangan ini juga muncul dalam pembahasan yang mengaitkan subjek hukum manusia dengan kapasitas menerima hak–kewajiban dan kapasitas melakukan tindakan hukum, sehingga subjek hukum manusia tidak selalu identik dengan kemampuan bertindak hukum secara penuh (إشتيوي & زاقوب, 2015; سالم, 2019). Dalam konteks pembahasan perempuan sebagai wali nikah, misalnya, rujukan yang tersedia menegaskan bahwa konsep kecakapan hukum mencakup kemampuan menerima hak dan kewajiban serta kemampuan bertindak hukum, dan keduanya menjadi instrumen untuk menilai apakah seseorang membutuhkan wali atau tidak (إشتيوي & زاقوب, 2015). Artinya, kerangka ahliyyah berperan untuk memetakan siapa yang menjadi subjek hukum "secara penuh" dan siapa yang menjadi subjek hukum "secara terbatas" dalam tindakan tertentu (إشتيوي & زاقوب, 2015; سالم, 2019).

C. Subjek Hukum yang Tidak Sempurna Kecakapannya dan Peran Perwalian

Sumber-sumber yang disediakan juga menegaskan bahwa subjek hukum dapat berada dalam posisi tidak cakap bertindak hukum sehingga memerlukan perwalian. Dalam telaah KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), subjek hukum dijelaskan meliputi orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha—berbadan hukum atau tidak berbadan hukum—yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban (Almaorahi, 2024). Dalam sumber yang sama, ditegaskan pula bahwa KHES membahas subjek hukum, kecakapan hukum, dan perwalian, termasuk prinsip bahwa orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat perwalian (Almaorahi, 2024). Secara konseptual, ini konsisten dengan pembedaan ahliyyah al-wujūb dan ahliyyah al-adā': seseorang dapat dipandang "tidak ada halangan menerima hak" tetapi tetap perlu penyesuaian dalam hal kecakapan bertindak, bergantung pada kemampuan aktualnya (Almaorahi, 2024). Dengan demikian, dalam hukum Islam, manusia sebagai subjek hukum dapat berposisi sebagai pemilik hak yang tetap diakui, sementara pelaksanaan tindakan hukum tertentu dilakukan melalui mekanisme perwalian ketika terdapat hambatan kecakapan (Almaorahi, 2024; سالم, 2019).

________________________________________

IV. Badan Hukum sebagai Subjek Hukum dalam Hukum Islam: Pengakuan, Dasar Konseptual, dan Batasannya

A. Dari Fiqh Klasik ke Kebutuhan Modern: Perluasan Subjek Hukum

Beberapa rujukan dalam kajian ini secara eksplisit menyatakan bahwa dalam fiqh klasik, yang bertindak sebagai subjek hukum dan memiliki hak-kewajiban umumnya dipusatkan pada manusia (mukallaf) (Naim & LATIF, 2023; العيفان, 2023). Namun, rujukan-rujukan tersebut juga menegaskan bahwa perkembangan peradaban modern memunculkan realitas bahwa entitas selain manusia dapat melakukan tindakan hukum, memiliki harta, dan menjalankan aktivitas seperti manusia, sehingga badan hukum dapat berposisi sebagai subjek hukum dalam praktik sosial (Naim & LATIF, 2023; العيفان, 2023). Konsekuensinya, lahir kebutuhan konseptual untuk "menempatkan" badan hukum dalam anatomi hukum Islam, terutama dalam area muamalah dan hukum ekonomi syariah yang mengandalkan perjanjian/akad dan relasi hak-kewajiban (Naim & LATIF, 2023; Saudah et al., 2023).

Dalam studi tentang al-shakhs al-i'tibārī (badan hukum), ditegaskan bahwa hukum Islam juga mengenal keberadaan badan hukum sebagai subjek hukum, dan salah satu contoh yang disebutkan adalah baitul mal (lazim & lefta, 2023). Studi yang sama menegaskan bahwa untuk dapat menerima hak sekaligus memikul kewajiban—baik terkait hubungan kepada Tuhan, sesama, maupun makhluk lainnya—ulama ushul fikih mengembangkan konsep kecakapan hukum (ahliyyah) (lazim & lefta, 2023). Dengan demikian, pengakuan badan hukum sebagai subjek hukum dalam diskursus Islam modern tidak dilepaskan dari perangkat teoritis ahliyyah dan konsep dhimmah/dzimmah yang mengandaikan adanya "wadah tanggung jawab" bagi hak dan kewajiban (Arifin, 2022; lazim & lefta, 2023).

B. Terminologi Syakhshiyyah I'tibāriyyah/Hukmiyyah dan Dasar Analogi (Qiyās) dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam rujukan mengenai hukum ekonomi syariah, badan hukum dinyatakan dikenal dengan istilah syakhshiyyah i'tibāriyyah dan diakui sebagai subjek hukum melalui konstruksi analogi (diqiaskan) dari keberadaan manusia sebagai subjek hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Naim & LATIF, 2023). Sumber ini juga menyatakan bahwa badan hukum dipandang sebagai subjek hukum karena terdiri dari kumpulan orang-orang yang melakukan perbuatan hukum (tasharruf), sehingga badan hukum dapat menjalankan hak dan kewajiban serta dapat dituntut di muka pengadilan sebagaimana orang perorangan (Naim & LATIF, 2023). Pada titik ini, pengakuan badan hukum bukan semata adopsi terminologi hukum positif, melainkan dibingkai sebagai respons atas kebutuhan muamalah kontemporer yang melibatkan entitas kolektif (perusahaan, lembaga, organisasi) dalam perikatan dan transaksi (Almaorahi, 2024; Naim & LATIF, 2023).

Sejalan dengan itu, rujukan tentang CSR dan zakat perusahaan mengutip pandangan Wahbah al-Zuḥaylī yang menegaskan bahwa fiqh Islam mengakui apa yang dalam hukum positif disebut syakhshiyyah hukmiyyah atau syakhshiyyah i'tibāriyyah/ma'nawiyyah (badan hukum) dengan mengakui keberadaan lembaga umum seperti yayasan, perhimpunan, dan perusahaan sebagai "badan" yang menyerupai "badan" manusia dari sisi kecakapan: memiliki hak-hak, menjalankan kewajiban-kewajiban, dan memikul tanggung jawab (Saudah et al., 2023). Namun, sumber yang sama juga menekankan batasan penting: sekalipun badan hukum usaha dipandang memiliki kelayakan untuk menerima hak dan memikul kewajiban (ahliyyah al-wujūb), kelayakan tersebut dapat bersifat nisbi dan terbatas (Saudah et al., 2023). Dengan demikian, badan hukum diakui sebagai subjek hukum dalam perspektif hukum ekonomi Islam, tetapi pengakuan itu tidak otomatis menyamakan seluruh spektrum hak dan kewajiban manusia dengan badan hukum (Naim & LATIF, 2023; Saudah et al., 2023).

C. Baitul Mal dan Dzimmah: Contoh "Entitas Non-Manusia" sebagai Pemegang Hak dan Kewajiban

Dalam telaah zakat perusahaan, konsep dzimmah dijadikan pintu masuk untuk menjelaskan bagaimana sifat tanggung jawab yang lekat pada manusia dapat dibahas kemungkinan dimiliki oleh selain manusia, sehingga entitas seperti baitul mal digambarkan memiliki "hak" (misalnya menjadi ahli waris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris) dan "kewajiban" (misalnya mencukupi kelompok fakir) (Arifin, 2022). Kerangka ini memperlihatkan bahwa diskursus badan hukum dalam hukum Islam tidak berdiri sendiri, tetapi berkelindan dengan teori tanggung jawab/hak-kewajiban institusional yang muncul karena kebutuhan tata kelola sosial dan ekonomi umat (Arifin, 2022; lazim & lefta, 2023). Dengan kata lain, pengakuan institusi non-manusia sebagai subjek hukum dalam beberapa domain dapat dibaca sebagai konsekuensi dari kebutuhan kemaslahatan dan administrasi hak-kewajiban yang tidak selalu dapat ditunaikan oleh individu semata (Arifin, 2022; Saudah et al., 2023).

D. Badan Hukum Memerlukan Pengurus: Perbedaan Penting dengan Subjek Hukum Manusia

Walaupun terdapat pengakuan badan hukum sebagai subjek hukum, rujukan komparatif antara hukum positif dan LBM PBNU menunjukkan adanya nuansa perbedaan yang penting. Studi tersebut menyimpulkan adanya kemiripan konsep, definisi, unsur, dan kelayakan badan hukum untuk menerima hak dan kewajiban antara hukum positif dan keputusan LBM PBNU, tetapi juga menyebutkan perbedaan: perlu ada pengurus untuk menjalankan wewenang badan hukum dengan alasan badan hukum tidak menyandang ahliyyatul wujub (dalam rumusan studi tersebut) (lazim & lefta, 2023). Pada saat yang sama, sumber-sumber lain menegaskan bahwa badan hukum memiliki karakter hak-kewajiban yang terbatas dibanding manusia—misalnya tidak memiliki hak-hak keluarga, nasab, waris, dan sebagainya—serta "berakhirnya" badan hukum terjadi melalui kesepakatan pengurus atau putusan pengadilan, berbeda dengan manusia yang berakhir dengan kematian (Naim & LATIF, 2023). Dengan demikian, pengakuan badan hukum sebagai subjek hukum dalam kerangka hukum Islam kontemporer tetap menyisakan debat konseptual tentang bentuk, batas, dan mekanisme operasionalisasi kecakapannya, terutama karena badan hukum tidak bertindak sendiri melainkan melalui organ/pengurus (lazim & lefta, 2023; Naim & LATIF, 2023).

________________________________________

V. Implikasi Praktis: Subjek Hukum sebagai Pemegang Hak dan Kewajiban dalam Muamalah

Dalam ruang muamalah—khususnya akad/perjanjian—keberadaan subjek hukum yang cakap merupakan syarat penting untuk memastikan tindakan hukum dipandang sah dan adil. Rujukan tentang keadilan dalam hukum perjanjian syariah menegaskan bahwa prinsip keadilan dalam perjanjian syariah dapat ditunjukkan melalui terpenuhinya rukun akad yang mencakup subjek hukum dan objek perjanjian, ijab kabul, dan kausa halal (Arifianto, 2021). Sumber yang sama juga menekankan bahwa pada tahap praprosesi, subjek hukum harus memenuhi syarat minimal tamyīz agar mampu mempertanggungjawabkan sendiri perjanjian yang dilakukannya, dan pada tahap proses harus ada keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam ijab kabul, sedangkan pada tahap pascaproses prinsip keadilan diimplementasikan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak (Arifianto, 2021). Dengan demikian, gagasan "subjek hukum sebagai pemilik hak dan kewajiban" dalam hukum Islam tidak berhenti pada pengakuan status, melainkan menuntut keberfungsian status itu dalam transaksi yang adil dan akuntabel (Arifianto, 2021; الدعيكي, 2016).

Pada ranah praktik hukum dan administrasi negara yang bersentuhan dengan istilah "subjek" sebagai pemegang hak dan kewajiban, beberapa rujukan dalam kajian ini juga menegaskan bahwa subjek hukum terdiri dari orang pribadi atau badan. Misalnya, dalam pembahasan BPHTB disebutkan bahwa subjeknya adalah subjek hukum yang terdiri dari orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan (Fakhrurrazi & Tasliyah, 2021). Selain itu, dalam kajian tentang wajib pajak disebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Kasim, 2023). Walaupun dua rujukan ini berada dalam konteks hukum positif dan kebijakan publik, keduanya konsisten dengan proposisi umum yang juga dipakai dalam banyak kajian hukum Islam kontemporer di sumber-sumber lain: bahwa pemangku hak-kewajiban dapat berupa manusia maupun badan hukum, dan pengukuhan status tersebut memiliki implikasi langsung terhadap pemenuhan kewajiban serta perlindungan hak (Fakhrurrazi & Tasliyah, 2021; Kasim, 2023; lazim & lefta, 2023; Naim & LATIF, 2023).

________________________________________

VI. Perdebatan dan Nuansa: Apakah Badan Hukum Memikul Kewajiban Keagamaan seperti Zakat?

Sumber-sumber rujukan juga menunjukkan bahwa pengakuan badan hukum sebagai subjek hukum dalam Islam tidak selalu berhenti pada pertanyaan "boleh atau tidak," melainkan juga menyentuh perdebatan "sejauh mana" kewajiban keagamaan dapat dilekatkan pada badan hukum. Studi tentang perusahaan sebagai subjek zakat menegaskan adanya dua kelompok pandangan di Indonesia: kelompok yang mendefinisikan zakat secara sempit dan menyatakan subjek zakat (muzakki) umumnya hanya seorang muslim yang mukallaf, merdeka, dan memiliki kekayaan dengan syarat tertentu; serta kelompok yang menafsirkan lebih luas dengan memandang perusahaan sebagai syakhṣiyyah i'tibāriyyah sehingga dapat diwajibkan mengeluarkan zakat (Jafar, 2022). Pada saat yang sama, studi tentang CSR dan zakat perusahaan menegaskan pengakuan badan hukum sebagai syakhshiyyah hukmiyyah dalam fiqh dan mengaitkannya dengan kewajiban zakat ketika terpenuhi syarat-syarat tertentu (Saudah et al., 2023). Karena itu, dari rujukan yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa ada spektrum pendapat: sebagian argumentasi menerima kewajiban zakat pada badan hukum melalui kerangka pengakuan "kepribadian hukum" (syakhshiyyah) dan kelayakan (ahliyyah) yang relevan, sementara sebagian lain menolaknya dengan menekankan keterikatan zakat pada karakter ibadah dan status mukallaf manusia (Jafar, 2022; Saudah et al., 2023).

Nuansa tambahan juga muncul dalam rujukan lain yang menegaskan bahwa badan hukum dapat memiliki hak dan kewajiban serta kekayaan tersendiri sebagaimana manusia (dalam kerangka "badan hukum" yang diciptakan oleh hukum) (Arifin, 2022), namun pengakuan tersebut tetap dapat dipandang terbatas pada domain tertentu (misalnya muamalah dan tanggung jawab sosial-ekonomi) dan tidak serta-merta menyamakan seluruh dimensi taklīf individual manusia dengan entitas korporasi (Naim & LATIF, 2023; Saudah et al., 2023). Dengan demikian, topik subjek hukum dalam Islam pada akhirnya memperlihatkan satu hal penting: kerangka normatif ushul fiqh (mukallaf, ahliyyah, mahkum 'alaih) bertemu dengan kebutuhan sosial modern (perusahaan, lembaga, institusi), lalu melahirkan ijtihad dan perbedaan pandangan tentang batas-batas legalitas dan kapasitas badan hukum (Jafar, 2022; lazim & lefta, 2023; Saudah et al., 2023; العيفان, 2023).

________________________________________

VII. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis rujukan yang tersedia, subjek hukum dalam hukum Islam secara konseptual dipahami melalui istilah maḥkūm 'alaih dan sering dijelaskan sebagai mukallaf, yakni pihak yang dikenai pembebanan untuk melaksanakan hukum-hukum syara' (Arafah, 2013; lazim & lefta, 2023; العيفان, 2023). Dalam kerangka ini, manusia merupakan subjek hukum utama karena ia pemangku hak dan kewajiban, tetapi statusnya dalam bertindak hukum ditentukan oleh kecakapan (ahliyyah), yang dalam literatur dipilah menjadi kecakapan menerima hak-kewajiban dan kecakapan bertindak hukum (إشتيوي & زاقوب, 2015; سالم, 2019). Pada perkembangan kontemporer, sejumlah rujukan menyatakan bahwa badan hukum juga dapat diakui sebagai subjek hukum dalam perspektif hukum Islam (terutama muamalah dan hukum ekonomi syariah), dengan terminologi syakhshiyyah i'tibāriyyah/hukmiyyah, melalui kerangka analogi dan kebutuhan sosial, disertai catatan bahwa cakupan dan kapasitas badan hukum dapat bersifat terbatas dan dijalankan melalui pengurus/organ (lazim & lefta, 2023; Naim & LATIF, 2023; Saudah et al., 2023). Karena itu, rumusan "pihak yang memiliki hak dan kewajiban hukum, yaitu manusia dan badan hukum" selaras dengan arah besar diskursus yang tampak pada sumber-sumber: manusia tetap pusat konsep mukallaf, sementara badan hukum semakin memperoleh artikulasi sebagai subjek hukum dalam domain tertentu, sekaligus menyisakan perdebatan terkait batas kewajiban keagamaan dan bentuk kecakapannya (Almaorahi, 2024; Jafar, 2022; Saudah et al., 2023; العيفان, 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Almaorahi, A. A. (2024). طبيعة القواعد القانونية التي تحكم عمل مجلس الأمن الدولي. Al-Mukhtar Journal of Legal Science, 1(1), 1–24. https://doi.org/10.54172/84mqvd35

Arafah, M. A. S. (2013). حقوق المهاجر والتزاماته في القانون الدولي الخاص. https://doi.org/10.26735/olcf5971

Arifianto, Y. A. (2021). Mereduksi superioritas dan mengamalkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam perspektif Kristiani. Sotiria: Jurnal Theologia dan Pendidikan Agama Kristen, 4(1), 26–36. https://doi.org/10.47166/sot.v4i1.35

Arifin, A. (2022). Studi komparatif antara hukum positif dan LBM PBNU tentang al-Shakhs al-I'tibari (badan hukum). Wasathiyyah, 4(1), 95–109. https://doi.org/10.58470/wasathiyyah.v4i1.26

Fakhrurrazi, R., & Tasliyah, N. (2021). Cakupan makna mahkum 'alaih pada mukallaf dan badan hukum dalam anatomi hukum Islam. Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam, 2(2), 287–296. https://doi.org/10.35316/alhukmi.v2i2.1780

Jafar, W. A. (2022). Wajib pajak: Asas, manfaat dan legalitasnya dalam hukum Islam. Tafáqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 10(2), 198–216. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v10i2.1077

Kasim, A. (2023). Prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan bisnis Islam. Al-Aqdu: Journal of Islamic Economics Law, 3(1), 58. https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2297

Naim, A. H., & Latif, M. A. (2023). Pembayaran BPHTB terhadap jual beli tanah perspektif maqashid syariah di Kabupaten Sorong. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 14(2), 277. https://doi.org/10.21043/yudisia.v14i2.23012

Saudah, S., Suriansyah, E., & Baihaki, B. (2023). Tinjauan nafkah rekreasi perspektif penghulu di Kota Palangka Raya. Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 4(2), 245. https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i2.7814

lazim, H. J., & lefta, H. A. (2023). المركز القانوني لمراكز التحكيم في العراق (دراسة مقارنة). Misan Journal of Comparative Legal Studies, 1(8), 88–111. https://doi.org/10.61266/mjcls.v1i8.185

إشتيوي, إ., & زاقوب, ع. (2015). المحاسبة في شركات الأشخاص. دراسات في الاقتصاد والتجارة. https://doi.org/10.37376/deb.v33i.1182

الدعيكي, ط. ن. (2016). المسؤولية الدولية للدولة في ظل القانون الدولي العام. مجلة الحق للعلوم الشرعية والقانونية, 49–85. https://doi.org/10.58916/alhaq.v3i1.185

العيفان, م. خ. (2023). حقوق الشركات في الإجراءات الجنائية - دراسة في النظام الألماني والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. مجلة الحقوق, 47(2). https://doi.org/10.34120/jol.v47i2.2913

سالم, ه. أ. م. (2019). الأمن القانوني ودور المحكمة الدستورية العليا في كفالة تحققه. مجلة الدراسات الفقهية والقانونية, 14(14). https://doi.org/10.70299/hji.i14.7