01715 - Strict Liability dalam Perspektif Hukum Islam: Pertanggungjawaban Mutlak Tanpa Pembuktian Kesalahan

Abstract

Strict liability is understood as liability without the need to prove fault (no-fault liability), where the mere occurrence of an act and the resulting harm is sufficient to impose responsibility. In Indonesian positive law, this doctrine is explicitly formulated in Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. This article examines the concept of strict liability from the perspective of Islamic law, using a normative-comparative approach based on available literature. The findings indicate that the closest point of convergence between strict liability and Islamic law lies in the separation between criminal liability and the obligation to provide compensation: even when a perpetrator bears no criminal liability, the obligation to compensate for losses remains attached to the perpetrator. This principle is reinforced through Islamic compensation mechanisms, namely diyat for harm to life and damān for harm to property. Furthermore, the orientation of strong liability policy is supported by the principles of maṣlaḥah and maqāṣid al-syarī'ah, particularly in protecting life and property as fundamental objectives of Islamic law. This article also emphasizes the importance of analytically distinguishing strict liability as a civil/environmental liability doctrine from the Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) as an administrative instrument in civil registration, despite both using the term "absolute responsibility."

Keywords: strict liability, Islamic law, damān, diyat, maqāṣid al-syarī'ah, environmental liability

________________________________________

Abstrak

Strict liability dipahami sebagai pertanggungjawaban tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan (no-fault liability), di mana cukup fakta terjadinya perbuatan dan timbulnya kerugian untuk memunculkan kewajiban bertanggung jawab. Dalam hukum positif Indonesia, doktrin ini secara eksplisit dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Artikel ini mengkaji konsep strict liability dari perspektif hukum Islam dengan menggunakan pendekatan normatif-komparatif berbasis literatur yang tersedia. Hasil kajian menunjukkan bahwa titik temu terkuat antara strict liability dengan hukum Islam terletak pada pemisahan antara pertanggungjawaban pidana dan kewajiban ganti rugi: meskipun pelaku tidak dibebani pertanggungjawaban pidana, beban ganti kerugian tetap melekat pada pelaku. Prinsip ini diperkuat melalui mekanisme kompensasi Islam, yakni diyat untuk kerugian jiwa dan damān untuk kerugian harta. Lebih jauh, orientasi kebijakan pertanggungjawaban yang kuat didukung oleh prinsip maṣlaḥah dan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam perlindungan jiwa dan harta sebagai tujuan utama syariah. Artikel ini juga menekankan pentingnya pembedaan secara analitis antara strict liability sebagai doktrin pertanggungjawaban perdata/lingkungan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai instrumen administratif kependudukan, meskipun keduanya menggunakan istilah "tanggung jawab mutlak."

Kata Kunci: strict liability, hukum Islam, damān, diyat, maqāṣid al-syarī'ah, tanggung jawab lingkungan

________________________________________

1. Pendahuluan

Strict liability (pertanggungjawaban mutlak) dalam literatur hukum pada umumnya dipahami sebagai pertanggungjawaban "tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan" (no-fault liability atau liability without fault)—dengan kata lain, cukup fakta terjadinya perbuatan dan timbulnya kerugian untuk memunculkan kewajiban bertanggung jawab (Gofar & Dewi, 2021; Illabillah et al., 2022; Syukri & Yunarti, 2023). Dalam konteks hukum lingkungan Indonesia, doktrin ini secara eksplisit dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan diposisikan sebagai model tanggung gugat yang membebaskan penggugat dari kewajiban membuktikan unsur kesalahan tergugat (Illabillah et al., 2022; Syukri & Yunarti, 2023). Karena itu, strict liability sering dipahami sebagai konstruksi hukum yang menitikberatkan pada perlindungan korban dan efektivitas pemulihan kerugian—bukan pada pembuktian mens rea (sikap batin) pelaku (Illabillah et al., 2022; Syukri & Yunarti, 2023).

Namun, dalam praktik hukum Indonesia istilah "tanggung jawab mutlak" juga muncul dalam konteks yang berbeda, misalnya melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) pada administrasi kependudukan untuk perkawinan/perceraian belum tercatat dan data kelahiran (Humaira et al., 2021; Safitri et al., 2022). Berbagai studi menunjukkan bahwa SPTJM dipakai sebagai persyaratan administratif—misalnya untuk pencantuman status kawin/cerai belum tercatat dalam Kartu Keluarga atau untuk akta kelahiran—dan secara substansial merupakan "pernyataan" tentang kebenaran data yang beban tanggung jawabnya diletakkan pada pemohon (Humaira et al., 2021; Safitri et al., 2022). Sejumlah penelitian juga mencatat adanya perdebatan dan ambiguitas, termasuk potensi konsekuensi negatif sosial-hukum dari kebijakan SPTJM, sehingga penting dibedakan secara analitis antara "tanggung jawab mutlak" sebagai doktrin pertanggungjawaban perdata/lingkungan (strict liability) dan "tanggung jawab mutlak" sebagai pernyataan administratif (SPTJM) (Humaira et al., 2021; Rezeki, 2015; Safitri et al., 2022; Willya, 2012).

Pembedaan ini menjadi relevan ketika membahas strict liability menurut hukum Islam, karena pembahasan akan diarahkan pada doktrin pertanggungjawaban atas kerugian tanpa pembuktian kesalahan sebagaimana dimaksud dalam diskursus hukum perdata dan lingkungan, bukan pada rezim pernyataan administratif kependudukan (Humaira et al., 2021; Safitri et al., 2022; Syukri & Yunarti, 2023).

________________________________________

2. Definisi dan Rasionalitas Strict Liability dalam Literatur Hukum

Rezeki menjelaskan bahwa prinsip tanggung jawab mutlak (no-fault liability) dalam kepustakaan dikenal sebagai "absolute liability" atau "strict liability," yakni pertanggungjawaban tanpa keharusan membuktikan adanya kesalahan (Syukri & Yunarti, 2023). Ia menegaskan bahwa dalam strict liability seseorang atau korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban ketika kerugian terjadi, meskipun unsur kesalahan tidak dijadikan dasar utama pembebanan tanggung jawab (Syukri & Yunarti, 2023).

Dalam kerangka yang paralel, Handayani dkk. mendeskripsikan liability without fault sebagai strict liability yang dalam sengketa lingkungan hidup membuat unsur kesalahan "tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat" sebagai dasar pembayaran ganti rugi (Illabillah et al., 2022). Artikel yang sama juga menekankan aspek prosedural: dalam mekanisme tertentu, petitum gugatan tidak perlu menekankan pembuktian pelanggaran hukum oleh tergugat, dan hakim tidak perlu mencari bukti serta dalil pelanggaran hukum sebagaimana pada model yang mensyaratkan kesalahan (Illabillah et al., 2022).

Rasionalitas doktrin ini dalam literatur yang tersedia juga diuraikan dalam bentuk tujuan sosial. Rezeki menyebut manfaat strict liability, antara lain pentingnya jaminan agar pihak yang berpotensi menimbulkan kerugian mematuhi peraturan-peraturan tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat (Syukri & Yunarti, 2023). Dalam konteks lingkungan, Handayani dkk. mengaitkan penguatan strict liability dengan dorongan mencegah kerusakan alam akibat pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab melalui "pertanggungjawaban langsung atau tanggung gugat mutlak" (Illabillah et al., 2022). Dengan demikian, strict liability dapat dibaca sebagai strategi hukum yang mengutamakan perlindungan publik dan pemulihan kerugian, khususnya ketika kerugian sosial besar—misalnya pencemaran atau kerusakan lingkungan—dan pembuktian kesalahan sulit atau mahal bagi korban (Illabillah et al., 2022; Syukri & Yunarti, 2023).

________________________________________

3. Kerangka Pertanggungjawaban dalam Hukum Islam: Pemidanaan (Jarīmah) dan Dimensi Ganti Rugi

Dalam pembahasan Rezeki, hukum pidana Islam mengenal konsep tindak pidana sebagai jarīmah, yakni larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman ḥadd atau ta'zīr, serta memiliki unsur-unsur yang menandai suatu perbuatan sebagai jarīmah—misalnya adanya nash yang melarang dan mengancam hukuman (Syukri & Yunarti, 2023). Kerangka ini penting karena ia menunjukkan bahwa dalam wilayah pemidanaan, struktur pertanggungjawaban tidak semata-mata ditentukan oleh adanya kerugian faktual, melainkan terkait pula dengan larangan syar'i dan ancaman sanksi tertentu (Syukri & Yunarti, 2023). Dengan kata lain, ketika pembahasan bergeser dari "pemidanaan" ke "kewajiban mengganti kerugian," terdapat perbedaan tujuan: pemidanaan terkait penegakan larangan syar'i, sedangkan ganti rugi terkait pemulihan hak korban dan penutupan kerugian (Kusmilawaty et al., 2024; Syukri & Yunarti, 2023).

Dalam studi komparasi ganti rugi, Nuraisyah dan Harahap menjelaskan bahwa dalam hukum Islam kompensasi atas kerugian dapat dikaitkan dengan dua rezim besar: bila terkait jiwa/nyawa maka kompensasi dikenakan sebagai diyat, sedangkan bila terkait harta maka dikenakan damān atau ganti kerugian dalam bentuk harta (Kusmilawaty et al., 2024). Mereka juga menegaskan bahwa ganti rugi dimaksudkan untuk mengganti kerusakan atau menutup kerugian atas pelenyapan harta (Kusmilawaty et al., 2024). Dengan demikian, sumber yang tersedia menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki perangkat konseptual yang jelas untuk memulihkan kerugian korban, baik terhadap jiwa maupun harta, melalui instrumen kompensasi (Kusmilawaty et al., 2024), dan perangkat inilah yang paling dekat untuk dibahas ketika menanyakan "pertanggungjawaban mutlak tanpa perlu membuktikan kesalahan" dalam perspektif hukum Islam.

________________________________________

4. Strict Liability dalam Perspektif Hukum Islam: Ketika Pemidanaan Tidak Dibebankan, Ganti Rugi Tetap Melekat

Pernyataan kunci tentang kedekatan strict liability dengan hukum Islam dalam sumber yang tersedia terdapat pada argumen Rezeki. Ia menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur pertanggungjawaban korporasi dengan prinsip strict liability yang "bukan atas dasar kesalahan tetapi cukup fakta," dan kemudian menegaskan bahwa "sejalan" dengan itu, hukum pidana Islam juga mengenal pertanggungjawaban korporasi yang diwakilkan oleh pengurusnya (Syukri & Yunarti, 2023).

Lebih penting lagi, Rezeki mengemukakan bahwa "asas tersalah dalam Islam" menjelaskan: meskipun "secara pidana" pelaku tidak dibebani pertanggungjawaban pidana, "beban ganti kerugian tetap ditanggung pelaku" (Syukri & Yunarti, 2023). Klaim ini—sebagaimana ditulis Rezeki—memberi landasan bahwa dalam kerangka tertentu, hukum Islam memungkinkan pemisahan antara (i) tidak adanya beban pertanggungjawaban pidana dan (ii) tetap adanya kewajiban ganti rugi yang melekat pada pelaku (Syukri & Yunarti, 2023). Dalam bahasa doktrin modern, pemisahan seperti ini dapat disejajarkan dengan gagasan bahwa pembuktian kesalahan sebagai syarat pemidanaan tidak selalu menjadi syarat bagi timbulnya kewajiban perdata/kompensatoris (Illabillah et al., 2022; Syukri & Yunarti, 2023).

Dalam titik ini, sintesis dengan Nuraisyah dan Harahap menjadi relevan: ketika kerugian terkait harta, kerangka ganti rugi dalam Islam dikaitkan dengan damān, dan ketika terkait jiwa/nyawa dikaitkan dengan diyat (Kusmilawaty et al., 2024). Sementara sumber yang tersedia tidak merumuskan secara eksplisit bahwa damān atau diyat selalu "tanpa kesalahan," sumber-sumber tersebut secara konsisten menempatkan ganti rugi sebagai mekanisme pemulihan kerugian—menutup kerusakan/pelenyapan harta serta memulihkan akibat pada jiwa—yang dapat dibebankan kepada pihak yang relevan ketika kerugian terjadi (Kusmilawaty et al., 2024; Syukri & Yunarti, 2023).

Dengan demikian, bentuk "strict liability dalam horizon hukum Islam" yang paling kuat didukung sumber adalah: kewajiban ganti rugi dapat tetap dibebankan pada pelaku/penanggung jawab meskipun beban pertanggungjawaban pidana tidak dijatuhkan, dan hal ini dipahami oleh Rezeki sebagai bagian dari penjelasan "asas tersalah" dalam Islam (Syukri & Yunarti, 2023), serta berkelindan dengan konsep kompensasi diyat dan damān yang dijelaskan dalam studi komparatif hukum Islam (Kusmilawaty et al., 2024).

________________________________________

5. Korporasi, Risiko Sosial, dan Strict Liability: Relevansi pada Lingkungan Hidup serta Kemaslahatan

Pada kasus lingkungan hidup, Rezeki menempatkan strict liability sebagai prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan sekaligus menyatakan adanya pengakuan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Islam melalui representasi pengurus (Syukri & Yunarti, 2023). Handayani dkk. memperinci bahwa strict liability di bidang lingkungan hidup memunculkan tanggung jawab "seketika pada saat terjadinya perbuatan" tanpa mempersoalkan kesalahan, serta mempermudah posisi penggugat karena tidak dibebani pembuktian unsur kesalahan (Illabillah et al., 2022). Dalam konteks "kerusakan lingkungan akibat ulah para pengusaha yang tidak bertanggung jawab," artikel tersebut memotret strict liability sebagai solusi yang diusulkan agar ada "pertanggungjawaban langsung" (Illabillah et al., 2022). Sementara itu, penelitian empiris tentang pertambangan dalam sumber yang tersedia juga menyatakan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, perusahaan pertambangan dapat "bertanggung jawab mutlak" terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkannya (Gofar & Dewi, 2021). Secara keseluruhan, literatur yang tersedia membangun gambaran bahwa strict liability dalam isu lingkungan hidup diposisikan untuk mengatasi risiko sosial tinggi serta mendorong pemulihan yang efektif bagi korban maupun lingkungan (Gofar & Dewi, 2021; Syukri & Yunarti, 2023).

Dalam horizon normatif Islam, dukungan pada orientasi perlindungan kemaslahatan dapat dijelaskan melalui sumber yang menautkan tanggung jawab sosial-lingkungan dengan tujuan-tujuan syariah. Erianto dkk. menjelaskan bahwa konsep green accounting memuat pedoman agar perusahaan memasukkan komponen biaya tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam pelaporan, dan dari sudut pandang maqāṣid al-syarī'ah konsep tersebut memiliki tujuan yang sejalan, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Wahdini & Norcahyono, 2022). Walaupun artikel ini tidak membahas strict liability secara doktrinal, ia menyediakan kerangka bahwa perlindungan jiwa dan harta—serta aspek lainnya—adalah orientasi normatif yang relevan ketika membahas kebijakan atau mekanisme yang menuntut perusahaan bertanggung jawab atas dampak lingkungan (Wahdini & Norcahyono, 2022).

Selanjutnya, Wahdini dan Norcahyono juga menekankan penggunaan prinsip maṣlaḥah dan maqāṣid al-syarī'ah dalam membaca kebijakan yang berdampak sosial, dengan menegaskan bahwa maqāṣid menekankan Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia (Utama et al., 2023). Dengan demikian, walaupun sumber tidak menyatakan bahwa "strict liability adalah doktrin klasik Islam," sumber-sumber yang tersedia mendukung argumentasi bahwa kebijakan pertanggungjawaban yang kuat—termasuk model strict liability dalam hukum positif—dapat dipertimbangkan selaras dengan orientasi perlindungan maslahat, khususnya bila diarahkan pada pemulihan kerugian dan perlindungan harta/jiwa sebagai tujuan syariah (Utama et al., 2023; Wahdini & Norcahyono, 2022).

________________________________________

6. Strict Liability dan Perlindungan Konsumen/Mu'āmalah: Produk, Jasa, dan Kewajiban Ganti Rugi

Di ranah perlindungan konsumen, sumber yang tersedia menampilkan dua hal: (i) kerangka ganti rugi dalam Islam dan (ii) contoh penerapan strict product liability dalam sengketa jasa. Nuraisyah dan Harahap menegaskan bahwa dalam transaksi ekonomi, "jaminan" dari pelaku usaha kepada konsumen "mutlak diperlukan" sebagai bentuk perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha; dalam hukum Islam, salah satu bentuk jaminan transaksional itu dijelaskan melalui pemberian hak khiyār kepada konsumen (Kusmilawaty et al., 2024). Ketika terjadi kerugian, mereka menegaskan ganti rugi dimaksudkan mengganti kerusakan atau menutup kerugian atas pelenyapan harta, dan membedakan rezim kompensasi Islam—misalnya diyat untuk jiwa dan damān untuk harta—dari rezim Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menilai kerugian jiwa maupun harta dalam bentuk uang (Kusmilawaty et al., 2024). Walaupun pembahasan ini bukan formulasi strict liability secara eksplisit, ia memperlihatkan bahwa perlindungan konsumen dalam perspektif Islam ditopang oleh ide jaminan dan mekanisme ganti rugi yang berorientasi pada pemulihan kerugian (Kusmilawaty et al., 2024).

Sebagai contoh jasa yang sering diperdebatkan, Djuwandi membahas praktik layanan parkir dan mencatat adanya klausula yang menyatakan pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kerusakan/kehilangan kendaraan, yang dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dipahami sebagai klausula yang membatasi atau membebaskan tanggung jawab salah satu pihak (Prasetya et al., 2024). Dalam artikel tersebut juga dinyatakan bahwa pelaku usaha dapat dimintai "pertanggungjawaban mutlak" karena strict product liability (Prasetya et al., 2024). Di saat yang sama, Djuwandi mengaitkan hubungan hukum parkir dengan akad titipan (wadī'ah) serta isu amanah pihak penerima titipan (Prasetya et al., 2024).

Pada level sintesis yang ketat berbasis sumber, hal yang dapat ditegaskan adalah: (a) sumber ini menyajikan contoh "pertanggungjawaban mutlak" sebagai model pertanggungjawaban pelaku usaha dalam konteks kerugian konsumen pada jasa parkir (Prasetya et al., 2024), dan (b) sumber ini juga mengaitkan praktik tersebut dengan kategori akad dalam hukum Islam (wadī'ah/titipan) serta tuntutan amanah dalam menjaga titipan (Prasetya et al., 2024). Tambahan konteks disediakan oleh Azizah yang menegaskan bahwa Rasulullah "meletakkan dasar-dasar perlindungan konsumen dalam Islam," termasuk sikap kejujuran, keadilan, tanggung jawab pelaku usaha, dan tanggung jawab produk (product liability) yang dicontohkan saat menjadi pelaku usaha (Suhendry et al., 2022).

Dengan demikian, sumber-sumber yang tersedia mendukung pembacaan bahwa perlindungan konsumen dalam perspektif Islam bertumpu pada etika amanah dan tanggung jawab produk, serta pada mekanisme pemulihan kerugian (kompensasi), yang dalam hukum positif dapat mengambil bentuk strict product liability pada kondisi tertentu (Kusmilawaty et al., 2024; Prasetya et al., 2024; Suhendry et al., 2022).

________________________________________

7. Membatasi dan Menempatkan Strict Liability dalam Kerangka Hukum Islam: Pembedaan dari SPTJM Administratif

Di luar doktrin perdata/lingkungan/konsumen, istilah "tanggung jawab mutlak" dalam kebijakan administrasi kependudukan Indonesia berkembang melalui SPTJM. Syukri dan Yunarti mencatat bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 memungkinkan pasangan nikah siri memiliki Kartu Keluarga dan identitas kependudukan dengan mengisi formulir "surat pernyataan tanggung jawab mutlak" sebagai pengganti bukti nikah yang sah, serta menguraikan struktur SPTJM—memuat data suami-istri, anak, tanggal dan tempat perkawinan, ditandatangani suami-istri di atas materai dan dua saksi yang meyakini peristiwa perkawinan (Humaira et al., 2021).

Kustiawan dkk. juga menyebutkan penggunaan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai bagian dari administrasi, sekaligus menempatkannya dalam perdebatan karena secara sosiologis dapat dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan, tetapi memberi manfaat administratif yang dirasakan masyarakat (Rezeki, 2015). Artikel lain menyebut bahwa kebijakan SPTJM bahkan tidak dapat diimplementasikan di suatu daerah karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan menimbulkan implikasi negatif (Safitri et al., 2022).

Safitri dkk. menilai penggunaan SPTJM nikah siri "berindikasi tidak sejalan" dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam karena SPTJM bukan bukti autentik dan dapat memicu berbagai persoalan; meskipun mereka juga mencatat adanya sisi maslahat seperti pemenuhan hak anak yang lahir dari nikah siri, dan mengaitkan kebutuhan menghilangkan mudarat dengan kaidah fikih "adh-dhararu yuzalu" (kemudharatan harus dihilangkan) (Willya, 2012). Fitri dan Hufron juga menyatakan bahwa tanggung jawab penyajian aplikasi SPTJM "pasti terletak pada pemohon" dan menempatkan SPTJM sebagai kebijakan penyederhanaan penerbitan akta kelahiran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 (Kustiawan et al., 2022).

Seluruh rangkaian sumber ini menunjukkan bahwa "tanggung jawab mutlak" pada SPTJM adalah beban tanggung jawab administratif atas kebenaran data untuk tujuan layanan kependudukan (Humaira et al., 2021; Safitri et al., 2022). Karena itu, secara metodologis pembahasan strict liability menurut hukum Islam—sebagai pertanggungjawaban atas kerugian tanpa pembuktian kesalahan—sebaiknya tidak dicampuradukkan dengan SPTJM yang merupakan instrumen pernyataan kebenaran data, meskipun keduanya memakai istilah "tanggung jawab mutlak" (Humaira et al., 2021; Safitri et al., 2022). Pembedaan ini penting agar diskursus tidak bergeser dari tema utama pertanggungjawaban atas kerugian (kompensasi/pemulihan) ke tema tata kelola pembuktian administratif status perkawinan/kelahiran (Humaira et al., 2021; Safitri et al., 2022).

________________________________________

8. Kesimpulan

Berdasarkan sumber yang tersedia, strict liability dipahami sebagai pertanggungjawaban tanpa pembuktian kesalahan—cukup fakta dan adanya kerugian—yang dalam hukum positif Indonesia tampak jelas dalam rezim lingkungan hidup dan juga didiskusikan dalam konteks tertentu perlindungan konsumen (Illabillah et al., 2022; Prasetya et al., 2024; Syukri & Yunarti, 2023).

Dalam perspektif hukum Islam sebagaimana dinyatakan dalam literatur yang tersedia, titik temu terkuat dengan gagasan strict liability terletak pada pemisahan antara pertanggungjawaban pidana dan kewajiban ganti rugi: Rezeki menegaskan bahwa meskipun pelaku "secara pidana" tidak dibebani pertanggungjawaban, "beban ganti kerugian tetap ditanggung pelaku," serta hukum pidana Islam mengakui pertanggungjawaban korporasi melalui pengurusnya (Syukri & Yunarti, 2023). Kerangka kompensasi Islam—diyat untuk jiwa dan damān untuk harta—menegaskan orientasi pemulihan kerugian sebagai mekanisme penting dalam pertanggungjawaban (Kusmilawaty et al., 2024). Sementara itu, sumber lain menguatkan bahwa perlindungan masyarakat—misalnya dari kerusakan lingkungan—dan perlindungan harta/jiwa memiliki relevansi dengan orientasi maslahat dan maqāṣid al-syarī'ah (Utama et al., 2023; Wahdini & Norcahyono, 2022).

Pada saat yang sama, penggunaan istilah "tanggung jawab mutlak" dalam SPTJM administrasi kependudukan harus dipisahkan dari doktrin strict liability karena ia merupakan instrumen pernyataan administratif atas kebenaran data, bukan doktrin pertanggungjawaban kerugian tanpa kesalahan (Humaira et al., 2021; Safitri et al., 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Gofar, A. A. M., & Dewi, G. (2021). Implementation of Sharia Business Governance Principles on Regulation of Investment Manager Governance. Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking, 2(2), 228. https://doi.org/10.31000/almaal.v2i2.3550

Humaira, A., Rahmi, L., & Adhha, N. (2021). Kewarisan Adat Suku Lampung Pepadun dalam Tinjauan Fikih Islam. Mizan Journal of Islamic Law, 5(3), 401. https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1107

Illabillah, V. R., Zakaria, Y. W. Z., & Djasuli, M. (2022). Keterkaitan Antara Transparansi Dengan Sifat Tablig Dalam Penerapan Prinsip GCG. Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS), 2(1), 893–898. https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.327

Kusmilawaty, K., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2024). Good Corporate Governance Sebagai Implementasi Amanah Dalam Al-Qur'an (Tafsir QS. Al-Mu'minun). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 1045. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12803

Kustiawan, I., Nurmuttaqin, N., & Romlah, A. (2022). Tinjauan Sosiologis terhadap Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dan Cerai Hidup Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga sebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019. Case Law, 3(2), 106–120. https://doi.org/10.25157/caselaw.v3i2.2840

Prasetya, A. D., Rahmawati, R., Basri, R., Rusdianto, R., & Sunuwati, S. (2024). Pengaturan Legitime Portie terhadap Kewarisan Anak Luar Nikah Menurut KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam. Al-Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, 6(2), 214–229. https://doi.org/10.30863/as-hki.v6i2.7382

Rezeki, S. S. (2015). Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(1), 224–235. https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.1.224-235

Safitri, N. A., Suprihatin, T., & Sulistiani, S. L. (2022). Analisis UUP 1/1974 dan Hukum Islam terhadap Pasal 4 Ayat (2) PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 tentang Penggunaan SPTJM Nikah Sirri. Bandung Conference Series: Islamic Family Law, 2(2). https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2660

Suhendry, S., Agustine, H. K., & Linda, L. (2022). Hak Asuh Anak dari Istri Muslim yang Bercerai dan Menikah Lagi dengan Suami Non Muslim dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif. El Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga, 1(1), 45. https://doi.org/10.59270/aailah.v1i1.69

Syukri, A. P., & Yunarti, S. (2023). Dampak Pelaksanaan PERMENDAGRI Nomor 109 Tahun 2019 terhadap Nikah Siri di Kota Solok Perspektif Hukum Keluarga Islam. Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 4(3), 307. https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i3.11656

Utama, D. A., Pujiastuti, E., & Septiandani, D. (2023). Penerbitan Kartu Keluarga bagi Pasangan Nikah Siri dan Akibat Hukumnya terhadap Para Pihak. Jurnal USM Law Review, 5(2), 819–831. https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5922

Wahdini, M., & Norcahyono, N. (2022). Persepsi Ulama Muhammadiyah Kalimantan Tengah terhadap Pengakuan Kawin Belum Tercatat. Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, 14(1), 93–108. https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i1.1648

Willya, E. (2012). Hak-Hak Reproduksi dalam Pandangan Islam. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, 11(1), 1. https://doi.org/10.24014/marwah.v11i1.497