01714 - Stelsel Tertutup dalam Hukum Benda: Tinjauan Komparatif dengan Hukum Islam

Closed System in Property Law: A Comparative Review with Islamic Law

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep stelsel tertutup (numerus clausus) dalam hukum benda dan relevansinya terhadap hukum Islam melalui pendekatan rekonstruktif-komparatif. Stelsel tertutup dipahami sebagai pembatasan bentuk hak kebendaan pada jenis-jenis yang diakui oleh sistem hukum yang berlaku, bukan hasil kreasi bebas para pihak melalui kontrak. Kajian ini menemukan bahwa hukum Islam klasik—sebagaimana tergambar dalam literatur muamalah—memiliki ciri-ciri yang secara fungsional sejalan dengan stelsel tertutup: aktivitas ekonomi disalurkan melalui kepemilikan langsung atau bentuk-bentuk nominate yang disetujui para jurist, instrumen jaminan non-posesorik tidak berkembang sebagai kategori umum, dan rahn posesorik menjadi kanal utama jaminan kebendaan. Dalam perkembangan modern, perluasan objek harta ke ranah aset tidak berwujud tetap bergantung pada proses legitimasi hukum, bukan semata penciptaan privat. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun hukum Islam tidak secara eksplisit mengenal doktrin numerus clausus sebagaimana sistem kodifikasi modern, pola pembatasan bentuk hak dan ketergantungan pengakuan pada otoritas normatif menunjukkan beririsan konseptual yang signifikan dengan rasionalitas stelsel tertutup.

Kata kunci: stelsel tertutup, numerus clausus, hukum benda, hukum Islam, hak kebendaan, jaminan, muamalah

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of the closed system (numerus clausus) in property law and its relevance to Islamic law through a reconstructive-comparative approach. The closed system is understood as a restriction of the forms of property rights to those recognized by the applicable legal system, rather than being freely created by the parties through contract. This study finds that classical Islamic law—as reflected in the literature on muamalah—possesses characteristics that are functionally aligned with the closed system: economic activities are channeled through direct proprietary ownership or nominate forms of partnerships approved by jurists, non-possessory security instruments have not developed as a general category, and possessory pledge (rahn) serves as the primary vehicle for security interests. In modern developments, the expansion of property objects into intangible assets remains dependent on legal legitimation processes rather than purely private creation. This research affirms that, although Islamic law does not explicitly recognize the numerus clausus doctrine as found in modern codification systems, the pattern of limiting the forms of rights and the dependence of recognition on normative authority reveals a significant conceptual intersection with the rationale of the closed system.

Keywords: closed system, numerus clausus, property law, Islamic law, property rights, security interests, muamalah

________________________________________

1. Pendahuluan

1.1 Arti Stelsel Tertutup (Numerus Clausus) dalam Hukum Benda dan Titik Masuknya ke Hukum Islam

Istilah stelsel tertutup dalam hukum benda (property law) lazim dipahami sebagai gagasan bahwa bentuk-bentuk hak kebendaan—hak yang "mengikat siapa pun" atau berlaku terhadap pihak ketiga—tidak dapat diciptakan secara bebas oleh para pihak melalui kontrak, melainkan dibatasi pada jenis-jenis yang diakui oleh sistem hukum yang berlaku, misalnya melalui kodifikasi atau bentuk pengakuan hukum lain yang bersifat publik (Houweling, 2019; Merrill & Smith, 2000).

Dalam literatur teori hukum benda, Merrill dan Smith menegaskan bahwa tradisi civil law bertumpu pada premis bahwa "kode" (kodifikasi) merupakan sumber eksklusif kewajiban hukum (Merrill & Smith, 2000). Sekalipun common law tidak selalu berangkat dari kodifikasi komprehensif, perilaku pengadilan common law terhadap hak kebendaan sering menunjukkan kecenderungan yang "mirip" dengan tradisi civil law dalam memperlakukan kategori-kategori hak kebendaan secara terbatas (Merrill & Smith, 2000). Dalam konteks yang berdekatan, kajian mengenai hak milik intelektual sebagai "property" juga mencatat adanya kecurigaan doktrinal yang menahan ekspansi "hak kebendaan jarak jauh" (non-possessory remote control property rights), serta mengaitkan—setidaknya dalam gema tertentu—pandangan bahwa hak-hak kebendaan semacam itu "hanya dapat menjadi produk undang-undang" (Houweling, 2019). Dua rujukan ini memberi dasar konseptual bahwa stelsel tertutup bukan sekadar pilihan teknis, melainkan terkait erat dengan bagaimana sistem hukum mendefinisikan dan membakukan jenis-jenis hak yang berdampak erga omnes (mengikat pihak ketiga) (Houweling, 2019; Merrill & Smith, 2000).

Untuk menghubungkan konsep ini dengan hukum Islam, penting dicatat bahwa sumber-sumber yang disediakan tidak menggunakan istilah "stelsel tertutup" sebagai terminologi baku fikih. Oleh karena itu, pembahasan berikut bersifat rekonstruktif-komparatif: ia menilai sejauh mana ciri-ciri yang secara fungsional sejalan dengan stelsel tertutup—yakni pembatasan bentuk hak kebendaan dan instrumen jaminan serta penekanan pada bentuk-bentuk yang "dinominasikan"/diakui—tampak dalam uraian tentang muamalah klasik dan penerjemahannya ke dalam hukum positif di negara yang dipengaruhi syariah (Merrill & Smith, 2000; Michael, 2011). Dengan kata lain, yang diuji adalah "apakah" dan "di bagian mana" hukum Islam—sebagaimana dipotret oleh rujukan yang ada—menunjukkan kecenderungan pembatasan bentuk hak kebendaan/jaminan yang tidak sepenuhnya diserahkan kepada otonomi kontrak para pihak (Houweling, 2019; Merrill & Smith, 2000; Michael, 2011).

________________________________________

2. Kerangka Analitis: Mengapa Pembatasan Bentuk Hak Kebendaan Kerap Dipandang Perlu

Salah satu alasan konseptual mengapa sistem hukum membatasi bentuk hak kebendaan adalah kebutuhan akan keteraturan kategori dan keterbacaan oleh pihak ketiga: bila suatu "hak" dimaksudkan berlaku terhadap orang lain yang tidak ikut berkontrak, maka klasifikasi dan standardisasi cenderung menjadi instrumen kepastian (Enyia & Okon, 2018; Merrill & Smith, 2000). Dalam konteks jaminan kredit, Enyia dan Okon menekankan pentingnya klasifikasi instrumen jaminan untuk "distinction and clarity," termasuk untuk membantu pihak yang "unwary and non-legal minds" (Enyia & Okon, 2018). Dalam sudut pandang yang lebih normatif mengenai rezim jaminan, Macdonald—membahas konteks Québec—merumuskan sebuah prinsip pengarah bahwa jaminan kebendaan merupakan mode regulasi ekonomi yang "bentuk dan luasnya" merupakan ranah legislator, bukan kebebasan para pihak kontraktual (Macdonald, 1985).

Meski Enyia dan Okon (2018) serta Macdonald (1985) tidak membahas hukum Islam, dua gagasan tersebut menyediakan logika umum stelsel tertutup: pembatasan bentuk hak kebendaan/jaminan dapat dipahami sebagai teknik untuk mengendalikan efek eksternal terhadap pihak ketiga dan menempatkan penciptaan hak kebendaan pada otoritas normatif yang lebih publik—undang-undang/kodifikasi/rezim pengakuan yang baku—bukan semata kesepakatan privat (Enyia & Okon, 2018; Macdonald, 1985; Merrill & Smith, 2000).

Di sinilah "pintu" untuk membaca praktik fikih muamalah klasik sebagai memiliki kecenderungan tertutup dalam arti fungsional: apabila aktivitas ekonomi "disalurkan" melalui bentuk-bentuk yang dinominasikan dan disahkan oleh otoritas keilmuan (para jurist), maka ruang penciptaan hak kebendaan baru secara privat menjadi terbatas, sekalipun transaksi kontraktual tetap sangat kaya (Michael, 2011). Dengan demikian, stelsel tertutup dalam bacaan ini tidak harus identik dengan "hanya undang-undang negara modern" semata, melainkan lebih luas: ia menunjuk pada pembatasan bentuk hak kebendaan/jaminan pada tipologi yang diakui otoritas normatif sistem—di sini: fikih klasik dan/atau kodifikasi modern yang mengadopsinya (Merrill & Smith, 2000; Michael, 2011).

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Indikasi Stelsel Tertutup dalam Muamalah Klasik: Aktivitas Ekonomi melalui Kepemilikan Langsung dan Bentuk-Bentuk Nominate yang Diakui

Michael, dalam kajian tentang hukum kepailitan Islam Sunni, menyatakan bahwa dalam hukum Islam klasik "all personal and economic activities are conducted through either direct proprietary ownership or one of the 'nominate' forms of partnerships that were approved by the jurists" (Michael, 2011). Klausa ini penting karena menunjukkan sebuah struktur: kehidupan ekonomi tidak dibayangkan sebagai ruang bebas untuk merakit bentuk-bentuk hubungan harta secara tak terbatas, melainkan bergerak di dalam "kanon" bentuk-bentuk yang diakui (approved) oleh otoritas fikih (Michael, 2011). Pada tingkat konseptual, ini sejalan dengan intuisi stelsel tertutup bahwa hak-hak yang berkaitan dengan harta—terutama yang berimplikasi terhadap pihak ketiga—cenderung dinyatakan dalam kategori-kategori yang distandarkan (Merrill & Smith, 2000), dan dalam beberapa tradisi bahkan dipandang sebagai wilayah yang merupakan "produk undang-undang" ketika menyangkut hak kebendaan non-posesorik tertentu (Houweling, 2019).

Lebih jauh, Michael juga menegaskan bahwa hukum Islam klasik tidak mengembangkan konsep non-possessory liens and security interests; "possessory liens of personalty are the only ones recognized in the ordinary course," dan "real property rights are limited as well" (Michael, 2011). Pernyataan ini menempatkan batas material yang tegas pada ragam hak jaminan kebendaan yang dapat "diinstitusikan" dalam hukum Islam klasik: pengakuan pada lien/jaminan pada umumnya bersifat posesorik (mensyaratkan penguasaan fisik), sementara bentuk-bentuk non-posesorik yang lazim dalam pembiayaan modern tidak berkembang sebagai kategori umum (Michael, 2011). Jika stelsel tertutup dipahami sebagai pembatasan jenis hak kebendaan/jaminan yang dapat dilahirkan, maka kutipan ini memberi dukungan langsung: bukan hanya dibatasi, tetapi juga dibatasi pada tipe yang spesifik, yakni possessory pledge (rahn) (Michael, 2011).

Namun demikian, sumber yang sama juga mengingatkan adanya pengecualian: Michael menyebut "critical exception" berupa hak tertentu—berdasarkan Hadis eksplisit—bagi penjual untuk menuntut kembali barang yang telah diserahkan kepada debitur secara kredit namun tidak dibayar (Michael, 2011). Secara metodologis, pengecualian ini memperlihatkan dua hal yang relevan bagi tema stelsel tertutup: pertama, sumber legitimasi hak kebendaan/jaminan bukan semata kontrak para pihak, melainkan "otoritas normatif"—di sini Hadis—yang mengizinkan bentuk hak tertentu; dan kedua, pengakuan hak kebendaan/jaminan bergerak dalam domain yang dibatasi oleh nas/fikih, bukan ruang penciptaan bebas (Merrill & Smith, 2000; Michael, 2011).

3.2 Konsekuensi pada Hukum Jaminan: Rahn (Gadai Posesorik) sebagai Kanal Utama dan Keterbatasan Aset/Hak Non-Fisik

Dalam ranah kepailitan dan prioritas kreditor, Michael menulis bahwa kreditor dengan kepentingan jaminan memperoleh prioritas pertama terhadap kolateralnya, dan dalam hukum Islam klasik kendaraan yang "lain" untuk menciptakan kepentingan jaminan—selain skema tertentu seperti murabaha dan ijara—pada dasarnya adalah possessory pledge (rahn) (Michael, 2011). Ia menyatakan bahwa kreditor dengan kolateral yang digadaikan untuk menjamin utang memiliki hak untuk menagih pelunasan dari kolateral tersebut (Michael, 2011). Di sini, struktur "tertutup" muncul dalam bentuk kanal institusional yang sempit: rahn sebagai bentuk utama jaminan kebendaan yang diakui dalam praktik umum (Michael, 2011).

Masih dalam sumber yang sama, terdapat pembatasan lain yang memperkuat pembacaan "stelsel tertutup" secara fungsional: hukum Islam klasik "did not recognize most forms of intangible assets and rights other than the ownership right of a lessor" (Michael, 2011). Dengan demikian, sekalipun sistem mengenal pemisahan aspek kepemilikan dan penguasaan dalam konteks tertentu—misalnya pengakuan "ownership right of a lessor"—konstruksi hak atas aset non-fisik (intangible) tidak berkembang luas sebagai objek hak kebendaan/jaminan (Michael, 2011). Ketika sebuah sistem membatasi apa yang dapat menjadi "benda" atau "aset" yang diakui untuk kepentingan hak kebendaan/jaminan, pembatasan ini secara praktis memperkuat watak tertutup: para pihak tidak bisa begitu saja mengontrakkan sebuah "hak kebendaan" atas objek yang tidak diakui sebagai objek yang relevan dalam doktrin yang berlaku (Merrill & Smith, 2000; Michael, 2011).

Sumber yang sama memberikan ilustrasi bentuk pengamanan yang terkait pemisahan kepemilikan dan penguasaan: seorang pemilik real property dapat membuat kontrak tertulis yang menciptakan "residual right of ownership" sampai pembayaran penuh, dengan skema bahwa pihak pembeli memiliki "use and possession" hingga pelunasan, lalu kepemilikan dialihkan (Michael, 2011). Yang penting untuk tema stelsel tertutup bukanlah detail teknis pembiayaan, melainkan bahwa "cara-cara" untuk mendekati fungsi jaminan (security function) tetap bergerak melalui bentuk-bentuk yang "diizinkan" dan dikenali dalam sistem—misalnya struktur kepemilikan-residual melalui kontrak tertulis tertentu, atau rahn posesorik—bukan melalui penciptaan bebas ragam hak kebendaan non-posesorik yang baru (Michael, 2011). Pada titik ini, pembacaan stelsel tertutup tidak berarti "tidak ada inovasi kontraktual," melainkan "inovasi kontraktual dipaksa agar kompatibel dengan kategori yang diakui" (Houweling, 2019; Merrill & Smith, 2000; Michael, 2011).

3.3 Dimensi Tanah dan Kedaulatan: Hak atas Tanah sebagai "Turunan" dari Otoritas dan Pengakuan Normatif

Pembahasan tentang tanah dalam tradisi fikih—setidaknya dalam potret historis yang diberikan Sartori—juga memperlihatkan struktur pembentukan hak yang tidak sepenuhnya diserahkan pada kehendak privat. Sartori, ketika menelusuri diskursus Hanafi tentang tanah dan hak milik di Bengal kolonial, menjelaskan bahwa yurisprudensi Sunni pada periode tertentu mengembangkan wacana teknis yang menonjolkan "primacy of the sovereign's claim to uncultivated land" dan "derivation of legitimate property from the sovereign" (Sartori, 2018). Klaim ini relevan karena menggeser dasar legitimasi hak milik: pengakuan hak atas tanah—terutama dalam kerangka lahan "belum digarap"—ditautkan pada klaim kedaulatan sebagai sumber hak, bukan semata tindakan privat atau kontrak antarindividu (Sartori, 2018). Pada aras konseptual, ini konsisten dengan ide stelsel tertutup bahwa penciptaan dan pengakuan hak kebendaan bergantung pada "sumber pengakuan publik/otoritatif" yang membatasi bentuk-bentuk hak yang sah (Merrill & Smith, 2000).

Sartori juga menunjukkan adanya kerangka yang menghubungkan investasi produktif/kerja dengan konstruksi hak, termasuk gagasan bahwa penggarap dapat memperoleh "occupancy rights" berbasis investasi kerja di tanah, dan hak penguasaan itu dapat berkembang menjadi "de facto property" ketika tanah ditanami kebun/pepohonan yang mengimplikasikan kepentingan berkelanjutan pada tanah (Sartori, 2018). Namun, penting dicatat bahwa pembingkaian Sartori tetap menempatkan pembentukan hak ini dalam medan diskursus yurisprudensi (fikih) tentang bagaimana hak atas tanah dapat dikonstruksi secara sah, bukan sebagai hasil penciptaan privat tanpa batas (Sartori, 2018). Dengan demikian, bahkan ketika "produktivitas" dan "penguasaan" diberi signifikansi, ia tetap melewati mekanisme pengakuan normatif yang membatasi—sebuah corak yang kompatibel dengan gagasan stelsel tertutup sebagai pembatasan bentuk hak kebendaan pada yang "diakui" oleh tata norma yang lebih luas (Merrill & Smith, 2000; Sartori, 2018).

Dalam konteks yang lebih umum tentang hak milik atas tanah menurut Islam, Alkali menegaskan bahwa Islam "does not prohibit private ownership of land," dan bahwa Islam menjamin keamanan kepemilikan sebagai bagian dari keamanan hidup, tetapi hak tersebut berlaku atas properti yang "legally acquired" (Alkali, 2022). Alkali juga menyatakan tidak ada ketentuan syariah yang melarang individu memiliki properti, serta individu mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari tanah sepanjang digunakan dengan benar (Alkali, 2022). Frasa "legally acquired" dan penekanan pada penggunaan yang benar memberi dimensi rule-based: pengakuan dan perlindungan hak milik tidak dilepaskan dari syarat legalitas dan tata guna yang sesuai, sehingga secara konseptual selaras dengan pandangan bahwa hak kebendaan muncul dalam horizon pengaturan normatif yang membatasi, bukan sekadar kehendak privat (Alkali, 2022; Merrill & Smith, 2000).

3.4 Dinamika Modern: Perluasan Objek "Harta" dan Peran Legalisasi (Fikih dan/atau Undang-Undang Nasional)

Walaupun Michael menekankan keterbatasan aset non-fisik dalam hukum Islam klasik (Michael, 2011), sumber-sumber lain yang disediakan menunjukkan bahwa dalam konteks kontemporer—khususnya dalam sistem hukum nasional yang dipengaruhi yurisprudensi Islam—cakupan "harta" dapat berkembang melalui proses pengakuan hukum yang eksplisit. Studi tentang akun digital pascakematian dalam hukum Iran menegaskan bahwa untuk menjawab isu waris atas akun digital, perlu dibedakan akun—yang "belongs to the company" dan hanya memberi hak pakai kepada pengguna—dari informasi/konten—yang "created by" pengguna dan "thus belongs to" pengguna (Mirshekari et al., 2020). Artikel yang sama menempatkan analisisnya dalam bingkai sumber Iran yang mencakup hukum positif, doktrin, dan yurisprudensi Islam yang berperan dalam pembentukan konsep hukum Iran (Mirshekari et al., 2020). Yang paling relevan dengan tema stelsel tertutup ialah simpulan bahwa Iran melekatkan nilai finansial dan sosial pada konten akun virtual sebagai "property" yang "capability of being owned is respected and ownership claim to it has been legitimized by the law" (Mirshekari et al., 2020). Dengan kata lain, perluasan "objek harta" terjadi bukan karena kontrak privat semata, melainkan karena proses legitimasi oleh hukum (positif) yang mengakui dan membingkainya (Mirshekari et al., 2020)—suatu mekanisme yang secara fungsional konsisten dengan watak tertutup, di mana hak kebendaan/harta bergantung pada pengakuan sistemik (Merrill & Smith, 2000).

Sejalan dengan itu, kajian mengenai perlindungan merek dari perspektif hukum Islam menyatakan bahwa merek dipandang sebagai aset bernilai material dan menghasilkan keuntungan, sehingga kepemilikannya diakui dan harus dilindungi; tindakan plagiarisme/pemalsuan merek tanpa izin diposisikan sebagai ketidakadilan dan dinilai terlarang (haram) (Yulia et al., 2023). Kajian tersebut juga menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual dapat menjadi objek kontrak—baik komersial maupun non-komersial—dapat didonasikan, dan dapat diwariskan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Yulia et al., 2023). Dua hal tampak dari sini: pertama, "jenis harta" dapat meluas ke wilayah yang secara klasik sering diperdebatkan (intangible); dan kedua, pengakuannya tetap bergantung pada parameter legitimasi normatif—tidak bertentangan dengan hukum Islam—serta kerangka perlindungan hak yang dibakukan (Michael, 2011; Yulia et al., 2023). Dengan demikian, jika stelsel tertutup diartikan sebagai "bentuk hak kebendaan harus diakui oleh sistem," maka dinamika modern dalam sumber-sumber ini menunjukkan bahwa "daftar" objek/rezim hak dapat berkembang, tetapi melalui jalur pengakuan dan legitimasi hukum, bukan murni kreasi privat (Merrill & Smith, 2000; Mirshekari et al., 2020; Yulia et al., 2023).

3.5 Hubungan dengan "Undang-Undang" di Negara Modern: Syariah sebagai Sumber Legislasi dan Perubahan Lanskap Pascakolonial

Frase bahwa hak kebendaan "hanya dapat diciptakan berdasarkan undang-undang" perlu dikaitkan dengan konteks negara modern. Michael mencatat bahwa di banyak negara mayoritas Muslim, syariah merupakan sumber atau sumber utama legislasi nasional—meskipun kepatuhan substantif terhadap mandat itu dapat diperdebatkan—dan pada periode modern "governance by 'Classical Islamic law' was suddenly and abruptly replaced by various national legal systems," sementara syariah terutama tersisa sebagai hukum lokal yang terbatas pada sengketa keluarga dan agama (Michael, 2011). Catatan ini penting untuk menempatkan pembahasan stelsel tertutup pada dua level: pertama, level fikih klasik, yakni otoritas jurist dan kanon bentuk-bentuk nominate serta keterbatasan jaminan non-posesorik (Michael, 2011); dan kedua, level hukum positif modern, yakni undang-undang nasional yang dapat menjadikan syariah sebagai sumber tetapi tetap bekerja melalui perangkat legislasi negara (Michael, 2011). Karena itu, ketika stelsel tertutup dibaca sebagai "hanya dapat diciptakan berdasarkan undang-undang," rujukan yang ada mendukung pernyataan yang lebih hati-hati: dalam negara modern yang dipengaruhi syariah, pengakuan bentuk hak dan objek harta dapat bergantung pada kombinasi legitimasi fikih dan legalisasi oleh hukum positif (undang-undang), dan sejarah kolonial/modernisasi dapat menggeser locus pengakuan dari fikih klasik murni ke legislasi nasional (Michael, 2011; Mirshekari et al., 2020).

Pada titik ini pula, pandangan Merrill dan Smith tentang premis civil law—bahwa kodifikasi adalah sumber eksklusif kewajiban hukum—membantu menjelaskan mengapa "bahasa undang-undang" sering melekat pada pembicaraan stelsel tertutup (Merrill & Smith, 2000). Sementara itu, catatan dalam studi IP-as-property bahwa pengadilan bersikap curiga terhadap hak kebendaan non-posesorik tertentu dan bahwa gagasan "hak semacam itu hanya produk undang-undang" memiliki resonansi tertentu, menegaskan kembali relasi antara bentuk hak kebendaan dan legitimasi publik (Houweling, 2019). Dengan demikian, di tingkat teori, "stelsel tertutup" dapat dipahami sebagai model yang memusatkan legitimasi penciptaan hak kebendaan pada sumber yang dapat diakses publik—kodifikasi/undang-undang atau bentuk pengakuan normatif yang baku—dan sumber-sumber tentang Islam klasik serta Iran kontemporer menunjukkan bahwa—dengan ragamnya—pengakuan bentuk dan objek hak juga bergerak melalui mekanisme legitimasi yang tidak sepenuhnya kontraktual (Houweling, 2019; Merrill & Smith, 2000; Michael, 2011; Mirshekari et al., 2020).

________________________________________

4. Sintesis dan Batas-Batas Kesimpulan Berdasarkan Sumber yang Tersedia

Berdasarkan rujukan yang disediakan, kesimpulan yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara evidensial adalah bahwa terdapat ciri-ciri dalam hukum Islam—khususnya muamalah klasik dalam potret Michael—yang secara fungsional sejalan dengan stelsel tertutup di bidang jaminan kebendaan: aktivitas ekonomi disalurkan melalui kepemilikan langsung atau bentuk-bentuk nominate yang disetujui jurist, dan instrumen jaminan non-posesorik tidak berkembang sebagai kategori umum, dengan rahn posesorik sebagai kanal utama serta adanya pengecualian yang berpijak pada otoritas Hadis (Michael, 2011). Pada ranah tanah, diskursus Hanafi dalam studi Sartori menunjukkan pembingkaian kuat tentang derivasi hak yang sah dari klaim kedaulatan dan pengakuan normatif, meski tetap mengakomodasi hak penguasaan berbasis produktivitas/investasi kerja (Sartori, 2018). Dalam perkembangan modern, contoh Iran dan kajian tentang merek memperlihatkan bahwa objek harta dapat meluas ke aset intangible, tetapi melalui proses legitimasi oleh hukum/parameter normatif Islam, bukan sekadar penciptaan privat tanpa pengakuan sistem (Mirshekari et al., 2020; Yulia et al., 2023).

Akan tetapi, sumber-sumber ini tidak secara eksplisit menyatakan sebuah doktrin fikih bernama "numerus clausus" atau "stelsel tertutup" yang identik dengan formula civil law bahwa "hak kebendaan hanya dapat diciptakan oleh undang-undang" (Merrill & Smith, 2000; Michael, 2011; Sartori, 2018). Karena itu, setiap pernyataan yang lebih tegas—misalnya bahwa hukum Islam "secara doktrinal" menganut numerus clausus sebagaimana sistem kodifikasi modern—tidak dapat ditarik dari materi yang tersedia dan harus dipandang sebagai hipotesis yang memerlukan rujukan tambahan di luar sumber yang diberikan (Merrill & Smith, 2000; Michael, 2011). Yang dapat ditegaskan dari rujukan yang ada adalah pola pembatasan (limited set) bentuk jaminan/hak tertentu dan ketergantungan pengakuan pada otoritas normatif—jurist, Hadis, atau legalisasi oleh hukum nasional yang dipengaruhi yurisprudensi Islam—yang secara konseptual beririsan dengan rasionalitas stelsel tertutup dalam hukum benda modern (Houweling, 2019; Merrill & Smith, 2000; Michael, 2011; Mirshekari et al., 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Alkali, M. B. (2022). Legal framework on land administration in Nigeria. Abuad Law Journal, 10(1), 44–58. https://doi.org/10.53982/alj.2022.1001.03-j

Enyia, J. O., & Okon, E. U. (2018). Classification of credit security in Nigeria: Resolving the perceived dichotomy. Journal of Economics and Business, 1(2), 190–197. https://doi.org/10.31014/aior.1992.01.02.18

Houweling, V. (2019). Intellectual property as property. https://doi.org/10.4337/9781789903997.00006

Macdonald, R. A. (1985). Exploiting the pledge as a security device. Revue de Droit de l'Université de Sherbrooke, 15(2), 551–639. https://doi.org/10.17118/11143/19739

Merrill, T. W., & Smith, H. E. (2000). Optimal standardization in the law of property: The numerus clausus principle. The Yale Law Journal, 110(1), 1. https://doi.org/10.2307/797586

Michael, R. E. (2011). IFLAS and Chapter 11: Classical Islamic law and modern bankruptcy. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.1758020

Mirshekari, A., Ghasemi, R., & Fattahi, A. (2020). Digital accounts after death: A case study in Iran law. UUM Journal of Legal Studies, 11. https://doi.org/10.32890/uumjls.11.2.2020.7505

Sartori, A. (2018). Property and political norms: Hanafi juristic discourse in agrarian Bengal. Modern Intellectual History, 17(2), 471–485. https://doi.org/10.1017/s1479244318000215

Yulia, Y., Herinawati, H., & Rahman, M. (2023). Legal protection of small and medium industry products through trademark from an Islamic law perspective. Proceedings of Malikussaleh International Conference on Law Legal Studies and Social Science (MICoLLS), 3, 0006. https://doi.org/10.29103/micolls.v3i-.321