01713 - Stare Decisis dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Komparatif Doktrin Preseden Yudisial

Abstrak

Stare Decisis in the Perspective of Islamic Law: A Comparative Study of Judicial Precedent Doctrine

This article examines the concept of stare decisis — a doctrine in common law that requires courts to follow precedents established in prior decisions on similar cases — and analyzes its relevance and position within the Islamic legal tradition. Using a comparative legal approach, this study synthesizes various scholarly sources to answer the central question of whether Islamic law recognizes a doctrine equivalent to stare decisis. The findings indicate that stare decisis as binding judicial precedent, as understood in common law, is not recognized as a formal doctrine binding upon qadhi (Islamic judges) in the Islamic legal tradition. Islamic judges retain the freedom to decide cases without being obligated to refer to prior decisions in similar cases. Nevertheless, at the level of legal reasoning, forms of analogical reasoning that examine existing decisions and seek similarities are acknowledged as part of the framework for Islamic legal decision-making. At the normative source level, the most central "precedent" in Islam is the Sunnah — the prophetic practice — which serves as a reference in ijtihad for formulating new principles and rules. Fatwas and prior decisions may function as persuasive guidance, while the traditions of legal schools (mazhab) and the practice of taqlid can produce a sociological stabilizing effect resembling precedent, yet remain distinct from binding precedent in the common law sense. This article concludes that if the term stare decisis is to be used in discussions of Islamic law, it is most appropriately employed analogically rather than as a technical description of an institutional obligation.

Keywords: stare decisis, Islamic law, judicial precedent, qadhi, ijtihad, common law, fiqh

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep stare decisis — doktrin dalam tradisi common law yang mewajibkan pengadilan untuk mengikuti preseden yang ditetapkan dalam putusan terdahulu atas perkara yang serupa — dan menganalisis relevansi serta kedudukannya dalam tradisi hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum, kajian ini menyintesiskan berbagai sumber ilmiah untuk menjawab pertanyaan pokok apakah hukum Islam mengenal doktrin yang setara dengan stare decisis. Hasil kajian menunjukkan bahwa stare decisis sebagai preseden yudisial yang mengikat, sebagaimana dipahami dalam common law, tidak dikenal sebagai doktrin formal yang mengikat qadhi dalam tradisi hukum Islam. Qadhi memiliki kebebasan memutus perkara tanpa kewajiban merujuk putusan lama pada kasus serupa. Akan tetapi, pada level penalaran hukum, diakui adanya bentuk penalaran yang melihat keputusan yang sudah ada dan mencari kemiripan sebagai salah satu kerangka dalam pengambilan keputusan hukum Islam. Pada level sumber normatif, "preseden" yang paling sentral dalam Islam adalah Sunnah — praktik Nabi — yang menjadi rujukan dalam ijtihad untuk merumuskan prinsip dan aturan baru. Fatwa dan putusan terdahulu dapat berfungsi sebagai panduan persuasif, sementara tradisi mazhab dan praktik taqlid dapat menciptakan efek stabilisasi sosiologis yang menyerupai preseden, namun tetap berbeda dari preseden mengikat dalam pengertian common law. Artikel ini menyimpulkan bahwa apabila istilah stare decisis digunakan dalam diskusi hukum Islam, ia paling tepat digunakan secara analogis, bukan sebagai deskripsi teknis atas adanya kewajiban institusional.

Kata Kunci: stare decisis, hukum Islam, preseden yudisial, qadhi, ijtihad, common law, fikih

________________________________________

1. Pendahuluan: Makna Stare Decisis dalam Tradisi Common Law

Dalam tradisi common law, hukum berkembang terutama melalui putusan-putusan pengadilan atas perkara konkret (case-law), sehingga putusan hakim berperan sebagai "hukum yang dibuat hakim" (judge-made law) dan menjadi rujukan utama bagi perkara-perkara berikutnya yang serupa (Aditya, 2020; Simanjuntak, 2019). Doktrin kunci yang menopang mekanisme tersebut ialah stare decisis (preseden), yang secara harfiah dipahami sebagai "berdiri pada keputusan-keputusan (yang telah ada)" sehingga putusan terdahulu dijadikan pedoman dalam memutus perkara yang sama atau mirip (Simanjuntak, 2019). Karena orientasinya pada rangkaian kasus konkret dan penyarian kaidah dari putusan-putusan itu, doktrin preseden/stare decisis kerap diposisikan sebagai "jantung" sistem hukum Inggris dan common law pada umumnya (Simanjuntak, 2019).

Dalam penjelasan doktrinal yang juga muncul dalam literatur Indonesia, stare decisis sering dirumuskan sebagai kewajiban hakim untuk mengikuti interpretasi dan prinsip yang sudah diumumkan oleh hakim sebelumnya apabila dua perkara memiliki kemiripan fakta yang relevan (Irsyadi & Saleh, 2024). Karena itu, preseden dipandang meningkatkan kepastian dan prediktabilitas putusan melalui konsistensi dalam perkara sejenis (Aditya, 2020; Simanjuntak, 2019).

Namun, bahkan dalam pembahasan mengenai common law sendiri, literatur yang tersedia menekankan bahwa preseden bekerja dalam kerangka hierarki peradilan: preseden dari pengadilan yang lebih rendah dapat saja hanya dipertimbangkan (bersifat persuasif), sedangkan preseden dari pengadilan yang lebih tinggi cenderung lebih mengikat dalam praktik (Simanjuntak, 2019). Selain itu, beberapa kajian menegaskan bahwa doktrin preseden bukan berarti tidak ada ruang penyimpangan; dalam tradisi common law dikenal teknik distinguishing untuk menyatakan fakta perkara berbeda secara relevan sehingga preseden tidak diterapkan secara langsung (Muslimin, 2019). Dalam diskursus yang lebih luas tentang tradisi hukum, perbedaan tajam antara common law (preseden) versus civil law (kodifikasi) juga dilaporkan semakin "menipis" dalam perkembangan modern, sehingga studi tentang preseden perlu membaca nuansa praktik, bukan sekadar dikotomi hitam-putih (Aulia & Al-Fatih, 2018; Rismawati, 2018).

________________________________________

2. Pertanyaan Pokok: Apakah Hukum Islam Mengenal Stare Decisis?

Ketika pertanyaan "stare decisis menurut hukum Islam" diajukan, hal pertama yang perlu diperjelas adalah bahwa istilah stare decisis berasal dari tradisi Barat/common law (Aditya, 2020; Simanjuntak, 2019), sedangkan tradisi hukum Islam biasanya membahas sumber, otoritas, dan metode penalaran hukum dalam kerangka syariat, fikih, dan ushul fikih (Kurnia, 2016; Rif'an et al., 2020). Dalam literatur yang disediakan, hukum Islam (atau syariah) dipahami sebagai sistem hukum yang bersandar pada ajaran Islam, dengan sumber utama Al-Qur'an dan hadis/Sunnah, serta mekanisme pengembangan seperti ijma' dan qiyas (Kurnia, 2016).

Pembedaan konseptual antara syariat dan fikih juga ditekankan: syariat dipahami sebagai ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan fikih adalah produk pemahaman/ijtihad manusia atas teks-teks tersebut sehingga "bercampur" dengan nalar/penalaran (Rif'an et al., 2020). Dengan demikian, membahas "preseden" dalam hukum Islam tidak otomatis identik dengan preseden yudisial yang mengikat sebagaimana stare decisis dalam common law, karena kategori otoritas dan bentuk "yang didahulukan" dalam Islam dapat merujuk pada Sunnah sebagai preseden normatif Nabi, pendapat mazhab/ulama, fatwa, maupun putusan qadhi — yang masing-masing memiliki status berbeda (Al-Fatih et al., 2023; Jibril et al., 2023; Rif'an et al., 2020).

Dalam sumber yang tersedia, ada dua tesis besar yang perlu disintesiskan. Pertama, ada unsur "penalaran berbasis preseden" dalam arti umum, yakni melihat keputusan/kesimpulan yang telah ada dan mencari kemiripan untuk kasus baru, yang diakui sebagai salah satu kerangka penalaran dalam studi pengambilan keputusan hukum Islam (Al-Fatih et al., 2023). Kedua, sekalipun penalaran analogis dan penelusuran kemiripan itu ada, beberapa sumber justru menegaskan perbedaan utama dengan common law: dalam tradisi peradilan Islam, seorang qadhi pada dasarnya memiliki kebebasan memutus perkara tanpa kewajiban merujuk/terikat oleh putusan lama dalam perkara serupa, sehingga tidak dikenal doktrin preseden mengikat seperti stare decisis (Jibril et al., 2023). Dua tesis ini tidak bertentangan bila dibaca secara cermat: yang pertama berbicara tentang metode bernalar (mencari kemiripan), sedangkan yang kedua berbicara tentang daya ikat institusional, yaitu apakah putusan lama mengikat secara formal.

________________________________________

3. "Preseden" dalam Islam: Sunnah sebagai Preseden Normatif, Bukan Preseden Yudisial

Di dalam literatur yang tersedia, istilah "preseden" dalam konteks Islam sering dipakai untuk menunjuk Sunnah — yakni perkataan, tindakan, dan praktik Nabi — sebagai rujukan normatif yang menjadi bagian sumber hukum (Joremenda et al., 2023; Kurnia, 2016). Dalam pembahasan metodologi ijtihad, teks Al-Qur'an dan "preseden (Sunah)" dipahami sebagai bahan yang dipahami dalam konteksnya untuk digeneralisasikan menjadi prinsip, lalu dari prinsip itu dapat dirumuskan aturan-aturan baru untuk situasi baru (Joremenda et al., 2023). Di sini, "preseden" berarti contoh normatif, yakni praktik Nabi, yang menjadi rujukan penggalian hukum, bukan "putusan pengadilan terdahulu" yang mengikat pengadilan berikutnya sebagaimana stare decisis dalam common law (Aditya, 2020; Jibril et al., 2023; Simanjuntak, 2019).

Bahkan, literatur tentang tafsir dan pemikiran modern menampilkan kehati-hatian agar "preseden" tidak disalahpahami menjadi beku: Muhammad Asad, sebagaimana diringkas dalam sumber yang tersedia, mengkritik pandangan yang menganggap setiap detail ijtihad politik para Sahabat sebagai "preseden legal" yang mengikat umat untuk selamanya, dan menilai pandangan semacam itu tidak sah baik secara syariat maupun secara akal sehat (Harefa et al., 2024). Artinya, sekalipun Sunnah sebagai preseden normatif diakui, perlu ada diferensiasi antara sumber normatif yang otoritatif, yakni Al-Qur'an dan Sunnah, dan praktik ijtihad historis yang tidak otomatis mengikat sepanjang masa (Harefa et al., 2024; Joremenda et al., 2023).

Pada titik ini, pembedaan syariat–fikih menjadi penting: karena fikih merupakan hasil pemahaman manusia atas syariat (Rif'an et al., 2020), maka keberagaman pendapat fikih adalah konsekuensi metodologis yang diakui dalam tradisi Islam dan tidak seluruhnya dapat diperlakukan sebagai "preseden yang mengikat" seperti putusan pengadilan dalam doktrin stare decisis (Harefa et al., 2024; Jibril et al., 2023). Sejalan dengan itu, ada kajian yang mencatat bahwa sebagian orientalis memandang perbedaan pendapat ulama sebagai "preseden" dan bahkan menyamakan "pendapat ahli hukum sebagai hukum," tetapi kritiknya menekankan perlunya membedakan sumber utama dan sumber tambahan serta memahami tujuan-tujuan syariah (maqashid al-shari'ah) agar tidak keliru membaca struktur otoritas dalam hukum Islam (Hadi, 2016).

Sintesis dari rujukan-rujukan ini menunjukkan bahwa "preseden" dalam Islam lebih tepat dipahami pertama-tama sebagai preseden normatif kenabian (Sunnah) dan tradisi metodologis penggalian hukum, bukan sebagai kewajiban institusional untuk mengikuti putusan yudisial terdahulu.

________________________________________

4. Putusan Qadhi dan Fatwa: Panduan Persuasif, Bukan Preseden Mengikat

Sumber yang secara eksplisit membandingkan metode Islam dengan common law menyatakan bahwa ushul fikih/fikih "mirip" case law dan bekerja "serupa" common law dalam arti sama-sama menangani kasus-kasus, tetapi perbedaan kuncinya adalah ketiadaan doktrin stare decisis: setiap qadhi mempunyai kebebasan memutus setiap kasus tanpa harus merujuk putusan lama dalam kasus serupa (Jibril et al., 2023). Dalam kerangka yang sama, fatwa dipaparkan sebagai opini hukum/etik yang tidak mengikat, meskipun dalam praktik qadhi "umumnya" sampai pada putusan (hukm) yang selaras dengan fatwa; bahkan dicatat ada perdebatan keras tentang sejauh mana fatwa diikuti dalam hukum Islam (Jibril et al., 2023). Hal ini menegaskan dua lapis otoritas: pertama, fatwa sebagai rujukan persuasif yang sering dipertimbangkan; dan kedua, putusan qadhi yang tidak diposisikan sebagai preseden mengikat yang harus diikuti qadhi berikutnya semata-mata karena kemiripan fakta (Jibril et al., 2023).

Keterangan serupa juga muncul pada konteks modern peradilan syariah: kajian mengenai Malaysia dalam konteks hibah menyatakan bahwa Mahkamah Syariah tidak menerapkan konsep preseden mengikat/stare decisis seperti dalam common law; setiap perkara dinilai berdasarkan meritnya sendiri dan putusan terdahulu hanya digunakan sebagai panduan untuk perkara berikutnya (Djojosugito, 2008). Ini menjadi bukti kontemporer bahwa bahkan di lingkungan negara yang secara umum memiliki warisan common law, pengadilan syariah dapat dipahami bekerja dengan logika yang tidak menjadikan preseden yudisial sebagai aturan mengikat seperti stare decisis (Djojosugito, 2008).

Pada saat yang sama, sumber lain menekankan bahwa sistem hukum Malaysia secara umum memang common law dan salah satu ciri menonjolnya adalah preseden mengikat, yakni putusan pengadilan menjadi referensi sekaligus aturan mengikat bagi putusan berikutnya terkait masalah yang sama (Perbandingan Penerapan Yurisprudensi, 2024). Sintesis kedua rujukan ini menunjukkan nuansa penting: sifat common law pada sistem negara tidak otomatis berarti semua forum, terutama Mahkamah Syariah, menerapkan preseden mengikat dengan cara yang sama; sumber yang tersedia justru mengidentifikasi perbedaan tersebut secara eksplisit (Djojosugito, 2008; Perbandingan Penerapan Yurisprudensi, 2024).

________________________________________

5. Kontinuitas, Tradisi Mazhab, dan Taqlid: "Efek Preseden" Tanpa Stare Decisis Formal

Sekalipun tidak ada stare decisis formal yang mengikat qadhi, sumber-sumber yang tersedia menunjukkan adanya mekanisme kontinuitas dalam tradisi hukum Islam. Pertama, kajian filsafat hukum Islam menekankan adanya dimensi kontinuitas (continuity) sekaligus perubahan (change) dalam substansi ajaran Islam (Al-Fatih et al., 2023). Kedua, kajian tentang dinamika ushul fikih menegaskan bahwa ketika hukum belum ditetapkan, "tidak ada jalan lain kecuali berijtihad," dan pembaruan hukum Islam membutuhkan keberanian metodologis agar tidak terjebak skeptisisme dan kejumudan (Joremenda et al., 2023). Ketiga, dalam refleksi akademik yang lebih konseptual, dikemukakan bahwa suatu sistem hukum yang berfungsi memiliki "kecenderungan elektif" terhadap taqlid atau stare decisis — yakni kebutuhan akan stabilitas melalui pengikutan otoritas terdahulu — meskipun ini disajikan sebagai observasi teoretis tentang bagaimana tradisi bekerja (Sujono, 2022).

Jika disintesiskan, rujukan-rujukan ini mendukung pembacaan bahwa tradisi mazhab dan praktik taqlid dapat menghasilkan "efek preseden" secara sosial-intelektual, dalam artian orang cenderung mengikuti otoritas yang mapan, tetapi itu berbeda dari doktrin stare decisis sebagai aturan prosedural-institusional yang mengikat hakim terhadap putusan pengadilan terdahulu (Jibril et al., 2023; Simanjuntak, 2019; Sujono, 2022).

Aspek "efek preseden" juga tampak dalam deskripsi historis tentang tradisi hidup (living tradition) pada periode awal perkembangan doktrin hukum Islam. Dalam ringkasan atas pembacaan terhadap Joseph Schacht, dikemukakan bahwa aliran hukum kuno menjadikan "tradisi yang hidup" sebagai dasar teori hukum, diwakili oleh doktrin konstan dari tokoh-tokoh otoritatif mereka, dan salah satu bentuknya tampil sebagai sunnah māḍiyah atau preseden yang telah mapan, yakni praktik terdahulu yang sudah dianggap mapan (Syafii, 2019). Walaupun ini adalah konstruksi historis yang bersandar pada pembacaan Schacht sehingga perlu diingat sebagai satu perspektif akademik tertentu, ringkasan tersebut tetap relevan untuk menunjukkan bahwa istilah "preseden" dalam sejarah hukum Islam dapat menunjuk pada praktik mapan/tradisi yang diatribusikan ke otoritas terdahulu, bukan pada "putusan pengadilan yang mengikat" dalam pengertian stare decisis (Jibril et al., 2023; Syafii, 2019).

Dengan kata lain, kontinuitas dalam Islam dapat dibentuk oleh tradisi, otoritas mazhab, dan praktik hidup, sementara kelembagaan peradilan tidak harus mengadopsi preseden mengikat ala common law (Al-Fatih et al., 2023; Jibril et al., 2023; Syafii, 2019).

________________________________________

6. Relevansi Perbandingan: Mengapa Stare Decisis Menjadi Isu saat Membahas Hukum Islam?

Perbandingan antara stare decisis dan tradisi Islam menjadi relevan karena sumber-sumber yang tersedia menggambarkan fikih sebagai tradisi penalaran yang sering bersifat "kasus", dalam arti menangani problem nyata dan mengembangkan kaidah, tetapi tetap berbeda dari common law dalam hal preseden mengikat (Jibril et al., 2023). Perbandingan ini juga menguat karena dalam sejarah kolonial, ada momen ketika otoritas kolonial berupaya "menerjemahkan" dan membingkai ulang hukum Islam agar sesuai dengan logika common law. Studi tentang India kolonial menyebut bahwa fatwa yang semula merupakan opini non-mengikat mulai diperlakukan sebagai "preseden" yang sebanding dengan case law dalam tradisi common law, dan bahkan ada dorongan agar hukum diadministrasikan berdasarkan prinsip stare decisis (Mitchell et al., 2013). Dengan demikian, wacana stare decisis dalam konteks Islam tidak hanya menyangkut teori hukum murni, tetapi juga terkait sejarah perjumpaan institusional, yakni kolonialisme, kodifikasi, dan rekonstruksi "hukum agama" menjadi format yang bisa dikelola negara (Mitchell et al., 2013; Rif'an et al., 2020).

Di sisi lain, sumber-sumber komparatif tentang sistem hukum menegaskan bahwa hukum Islam secara umum dipahami memiliki sumber-sumber khas, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas (Kurnia, 2016), sehingga pertanyaan tentang preseden perlu ditempatkan dalam struktur sumber tersebut. Bahkan ketika beberapa negara menerapkan hukum Islam secara komprehensif, penerapannya bervariasi antarnegara bergantung pada interpretasi dan tradisi lokal; sebagian negara disebut menerapkan secara lebih komprehensif, sementara negara lain mengintegrasikan elemen syariah ke dalam sistem yang sudah ada (Kurnia, 2016). Variasi penerapan ini sejalan dengan temuan kontemporer mengenai Mahkamah Syariah yang tidak menerapkan preseden mengikat dan membuka ruang ragam pandangan ulama/mazhab yang dapat memengaruhi putusan (Djojosugito, 2008).

Sintesisnya adalah pertanyaan "apakah ada stare decisis dalam Islam?" tidak dapat dijawab hanya dengan analogi ke common law, karena struktur sumber, ragam otoritas, dan variasi institusional penerapan hukum Islam berbeda-beda (Djojosugito, 2008; Jibril et al., 2023; Kurnia, 2016).

________________________________________

7. Kesimpulan

Berdasarkan kajian komparatif yang telah dilakukan, doktrin stare decisis sebagai preseden yudisial yang mengikat — sebagaimana dipahami dalam common law — tidak ditampilkan sebagai doktrin formal yang mengikat qadhi dalam tradisi hukum Islam; justru ditegaskan bahwa qadhi memiliki kebebasan memutus perkara tanpa harus merujuk putusan lama pada kasus serupa (Jibril et al., 2023).

Akan tetapi, pada level metode bernalar, ada pengakuan tentang bentuk penalaran yang melihat keputusan/kesimpulan yang sudah ada dan mencari kemiripan sebagai salah satu kerangka penalaran dalam studi keputusan hukum Islam (Al-Fatih et al., 2023). Pada level sumber normatif, "preseden" paling sentral dalam Islam adalah Sunnah, yakni praktik Nabi, yang menjadi rujukan dalam ijtihad untuk merumuskan prinsip dan aturan baru (Joremenda et al., 2023; Kurnia, 2016). Di antara keduanya, fatwa dan putusan terdahulu dapat berfungsi sebagai panduan persuasif — fatwa tidak mengikat, namun sering dipertimbangkan qadhi; putusan terdahulu dapat menjadi panduan, tetapi bukan aturan mengikat dalam pengertian stare decisis (Djojosugito, 2008; Jibril et al., 2023).

Dalam perkembangan historis dan sosial-intelektual, tradisi mazhab, doktrin konstan, dan taqlid dapat menciptakan efek stabilitas yang mirip "preseden" secara sosiologis, namun tetap berbeda dari preseden mengikat ala common law (Jibril et al., 2023; Sujono, 2022; Syafii, 2019). Dengan demikian, jika istilah stare decisis digunakan dalam diskusi hukum Islam, ia paling tepat dipakai secara analogis — untuk menggambarkan kecenderungan kontinuitas atau pengikutan otoritas — bukan sebagai deskripsi teknis tentang adanya kewajiban institusional bagi hakim Islam untuk selalu mengikuti putusan terdahulu sebagaimana dalam common law (Jibril et al., 2023; Simanjuntak, 2019; Sujono, 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Aditya, Z. F. (2020). Judicial consistency dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang penodaan agama. Jurnal Konstitusi, 17(1), 080. https://doi.org/10.31078/jk1714

Al-Fatih, S., Safa'at, M. A., Widiarto, A. E., Uyun, D. A., & Rahmat, A. F. (2023). Rethinking delegated legislation in Indonesian legal system. Jurnal Hukum Novelty, 14(2), 240. https://doi.org/10.26555/novelty.v14i2.a27517

Aulia, F., & Al-Fatih, S. (2018). Perbandingan sistem hukum common law, civil law dan Islamic law dalam perspektif sejarah dan karakteristik berpikir. Jurnal Ilmiah Hukum Legality, 25(1), 98. https://doi.org/10.22219/jihl.v25i1.5993

Djojosugito, R. (2008). Mitigating legal risk in Islamic banking operations. Humanomics, 24(2), 110–121. https://doi.org/10.1108/08288660810876822

Hadi, S. (2016). Mengkaji sistem hukum Indonesia: Kajian perbandingan dengan sistem hukum lainnya. Dih Jurnal Ilmu Hukum, 12(24), 164–172. https://doi.org/10.30996/dih.v12i24.2244

Harefa, J. E., Akbar, M., Asto, A. G. P., & Ibrahim, M. A. A. B. (2024). Legacy of the Anglo-Dutch Treaty 1824. Neoclassical Legal Review Journal of Law and Contemporary Issues, 3(1), 28–39. https://doi.org/10.32734/nlr.v3i1.15583

Irsyadi, M. I., & Saleh, W. J. (2024). Perbandingan sistem hukum: Analisis kasus dan materi berdasarkan buku "Comparative Law" oleh Mathias Reimann dan Reinhard Zimmermann. Comserva Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 4(3), 731–741. https://doi.org/10.59141/comserva.v4i3.1395

Jibril, M., Inggarwati, M. P., Pratama, I. W. B. E., Legowo, A. P. S., & Jordi, M. J. (2023). Jurisprudence as a source of law in Indonesia: Lessons from the common law. Jurnal Jurisprudence, 130–146. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v13i1.1967

Joremenda, D., Yolanda, P. J., & Tambun, D. P. B. (2023). Pengaruh sistem hukum common law terhadap sistem hukum Indonesia. Journal Sains Student Research, 2(1), 399–405. https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.601

Kurnia, T. S. (2016). Prediktabilitas ajudikasi konstitusional: Mahkamah Konstitusi dan pengujian undang-undang. Jurnal Konstitusi, 13(2), 259. https://doi.org/10.31078/jk1322

Mitchell, S. M., Ring, J. J., & Spellman, M. K. (2013). Domestic legal traditions and states' human rights practices. Journal of Peace Research, 50(2), 189–202. https://doi.org/10.1177/0022343312466561

Muslimin, J. (2019). Dogmatika, filsafat hukum Islam dan hak asasi manusia: Sketsa agenda rekonstruksi dan penafsiran hukum Islam. Journal of Qur'an and Hadith Studies, 5(2), 151–176. https://doi.org/10.15408/quhas.v5i2.13421

Perbandingan penerapan yurisprudensi pada sistem hukum civil law dan common law antara Indonesia dan Australia. (2024). Jurnal Media Hukum, 12(1), 1–9. https://doi.org/10.59414/jmh.v12i1.635

Rif'an, Moh., Nursasmita, M. A., Musyarri, F. A., Adi, D. W. S., & Assari, E. (2020). Law as general rule or law as conglomeration of legal decision. Jurnal Hukum Lex Generalis, 1(7), 47–64. https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i7.231

Rismawati, S. D. (2018). Mengukuhkan otentisitas tradisi hukum campursari dalam sistem hukum nasional. Jurnal Hukum Islam, 73–93. https://doi.org/10.28918/jhi.v15i1.843

Simanjuntak, E. (2019). Peran yurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 16(1), 83. https://doi.org/10.31078/jk1615

Sujono, I. (2022). Urgensi penemuan hukum dan penggunaan yurisprudensi dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 18(3), 585. https://doi.org/10.31078/jk1835

Syafii, A. (2019). Menggagas hukum Islam yang akomodatif-transformatif dalam konteks legal pluralism di Indonesia. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 1(1), 1–25. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i1.106