01712 - Staatsblad Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Historis-Kritis Atas Positivisasi, Institusionalisasi, Dan Pembatasan Hukum Islam Di Hindia Belanda

Staatsblad In The Perspective Of Islamic Law: A Historical-Critical Analysis Of The Positivization, Institutionalization, And Limitation Of Islamic Law In The Dutch East Indies

________________________________________

Abstrak

Staatsblad van Nederlandsch-Indië merupakan lembaran resmi pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang memuat berbagai produk regulasi berupa pengumuman, ordonantie, dan reglement, yang disusun berdasarkan tahun terbit serta nomor urut publikasinya. Artikel ini bertujuan menganalisis secara historis-kritis posisi dan fungsi Staatsblad dalam relasinya dengan hukum Islam, dengan menelusuri bagaimana Staatsblad berfungsi sebagai medium positivisasi, institusionalisasi, sekaligus pembatasan berlakunya hukum Islam dalam tata hukum Hindia Belanda. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif-historis dengan metode studi kepustakaan terhadap sumber-sumber literatur hukum Islam, hukum kolonial, dan sejarah hukum Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa Staatsblad tidak berasal dari sumber-sumber normatif syariah, tetapi menjadi simpul penting yang merekam negosiasi, birokrasi, dan reduksi hukum Islam dalam lanskap pluralisme hukum kolonial. Dinamika ini dipengaruhi oleh teori-teori keberlakuan hukum Islam—dari receptio in complexu hingga receptie—yang menstrukturkan hubungan syariah dan adat dalam politik hukum kolonial. Pada era pascakolonial, kanal positivisasi hukum Islam bergeser ke instrumen legislasi nasional, meskipun jejak Staatsblad tetap relevan sebagai sumber sejarah dalam memahami transformasi hukum Islam di Indonesia.

Kata kunci: Staatsblad; hukum Islam; hukum kolonial; pluralisme hukum; peradilan agama; receptie; positivisasi

________________________________________

Abstract

The Staatsblad van Nederlandsch-Indië was the official gazette of the Dutch colonial government in the East Indies, containing various regulatory products in the form of announcements, ordinances, and regulations, arranged by year of publication and sequential number. This article aims to conduct a historical-critical analysis of the position and function of the Staatsblad in its relation to Islamic law, by tracing how the Staatsblad functioned as a medium for the positivization, institutionalization, and limitation of Islamic law within the legal order of the Dutch East Indies. This study employs a normative-historical approach through a literature review of sources in Islamic law, colonial law, and Indonesian legal history. The findings indicate that the Staatsblad did not originate from normative Sharia sources, but served as a crucial node recording the negotiation, bureaucratization, and reduction of Islamic law within the landscape of colonial legal pluralism. This dynamic was shaped by theories of the applicability of Islamic law—from receptio in complexu to the receptie theory—which structured the relationship between Sharia and customary law (adat) in colonial legal politics. In the post-colonial era, the channel for the positivization of Islamic law shifted to national legislative instruments, although the legacy of the Staatsblad remains relevant as a historical source for understanding the transformation of Islamic law in Indonesia.

Keywords: Staatsblad; Islamic law; colonial law; legal pluralism; religious courts; receptie; positivization

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam sejarah hukum Indonesia, Staatsblad (sering pula ditulis "Staatblad" dalam praktik penulisan) merujuk pada Het Staatsblad van Nederlandsch-Indie, yakni lembaran resmi yang memuat peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan disusun secara periodik berdasarkan tahun terbit serta nomor urutnya (Rifqi, 2021). Literatur yang menyinggung dinamika hukum kolonial juga menegaskan bahwa berbagai regulasi yang mengatur penduduk bumiputera dan kelompok-kelompok lain "didaftarkan" atau dipublikasikan melalui Staatsblad sebagai state gazette (media resmi negara) (Irvani et al., 2023).

Karena itu, pembahasan "Staatsblad menurut hukum Islam" lebih tepat dipahami bukan sebagai konsep yang berasal dari fikih—sebab Staatsblad adalah instrumen publikasi hukum kolonial—melainkan sebagai analisis bagaimana Staatsblad berfungsi sebagai medium positivisasi, institusionalisasi, dan sekaligus pembatasan berlakunya hukum Islam dalam tata hukum Hindia Belanda, terutama ketika hukum Islam dihadapkan pada politik hukum kolonial, pluralisme hukum, dan teori-teori keberlakuan hukum Islam, misalnya receptio in complexu dan receptie (Dewi, 2021; Pratiwi & Fitri, 2023).

Kerangka ini penting karena kajian-kajian tentang hukum Islam di Indonesia menunjukkan bahwa penerimaan dan pelembagaan hukum Islam ke dalam hukum positif sangat dipengaruhi konfigurasi politik hukum; perubahan sikap negara/penguasa terhadap "keberlakuan" hukum Islam berimplikasi langsung pada ruang gerak lembaga peradilan agama dan kewenangannya (Adjie, 2021). Dalam konteks kolonial, pengaruh pemikiran para penasihat dan sarjana kolonial, misalnya Snouck Hurgronje, turut membentuk kebijakan yang dituangkan dalam regulasi-regulasi kolonial yang dipublikasikan dalam Staatsblad, termasuk kebijakan yang menempatkan adat sebagai ukuran penerimaan atau penolakan terhadap norma-norma syariah dalam bidang-bidang tertentu seperti kewarisan (Dewi, 2021; Pratiwi & Fitri, 2023).

Maka, Staatsblad bukan sekadar arsip administratif, melainkan simpul penting yang memperlihatkan bagaimana hukum Islam dinegosiasikan, dibirokratisasi, atau direduksi dalam sejarah hukum Indonesia (Irvani et al., 2023; Pratiwi & Fitri, 2023).

________________________________________

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-historis dengan metode studi kepustakaan (library research). Sumber data primer berupa peraturan-peraturan kolonial yang termuat dalam Staatsblad, sedangkan sumber sekunder meliputi literatur ilmiah berupa artikel jurnal, buku, dan hasil penelitian yang membahas hukum Islam, hukum kolonial, pluralisme hukum, serta sejarah hukum Indonesia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi pola relasi antara Staatsblad dan hukum Islam dalam berbagai bidang, termasuk peradilan agama, perkawinan, kewarisan, pengangkatan anak, dan pendidikan Islam.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Definisi dan Karakter Staatsblad di Hindia Belanda sebagai Media Publikasi Resmi

Sejumlah literatur yang membahas bidang-bidang hukum privat, misalnya adopsi dan kewarisan, secara eksplisit mendefinisikan Staatsblad sebagai dokumen resmi yang memuat peraturan-peraturan pemerintahan kolonial, lengkap dengan tahun terbit serta nomor urut publikasinya (Rifqi, 2021). Sumber yang sama menerangkan bahwa Staatsblad berfungsi sebagai mekanisme pengunggahan/publikasi resmi atas beragam produk normatif kolonial seperti pengumuman (pengumuman), ordonantie, dan reglement, yang kemudian dikumpulkan untuk periode satu tahun (Rifqi, 2021). Kajian lain yang mengulas hegemoni kolonial juga menegaskan bahwa berbagai pengaturan mengenai penduduk pribumi "diciptakan dan didaftarkan" di bawah Staatsblad sebagai state gazette (Irvani et al., 2023).

Dengan demikian, Staatsblad dapat diposisikan sebagai infrastruktur dokumentasi sekaligus otorisasi formal bagi norma kolonial: suatu aturan bukan hanya "ada" karena dirumuskan, tetapi menjadi "resmi" karena diumumkan dalam kanal publikasi negara (Irvani et al., 2023; Rifqi, 2021).

Pada titik ini, relevansi Staatsblad dengan hukum Islam terutama terlihat ketika aturan-aturan yang menyangkut praktik keagamaan dan keluarga Muslim—perkawinan, talak/cerai, kewarisan, wakaf, dan peradilan agama—diproduksi sebagai kebijakan kolonial lalu diberi bentuk formal melalui Staatsblad (Haetami, 2019; Malik, 2017). Literatur tentang peradilan agama bahkan menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda mendirikan atau menata peradilan agama dengan instrumen Staatsblad, misalnya Staatsblad 1882 No. 152 dan beberapa Staatsblad 1937 untuk wilayah tertentu (Malik, 2017). Artinya, hubungan Staatsblad dengan hukum Islam bukan pada level teologis, melainkan pada level "positivisasi administratif": norma yang terkait syariah dipindahkan dari praktik sosial-keagamaan ke dalam format regulasi negara kolonial dan diumumkan melalui lembaran resmi (Irvani et al., 2023; Malik, 2017).

3.2 Staatsblad sebagai Infrastruktur Pluralisme Hukum Kolonial

Diskursus pluralisme hukum di Hindia Belanda memperlihatkan bahwa kolonialisme membangun klasifikasi penduduk dan diferensiasi hukum yang berlaku bagi tiap kelompok, dan konfigurasi ini dilekatkan pada perangkat regulasi dan institusi peradilan (Ahmad, 2022; Pratiwi & Fitri, 2023). Kajian tentang dampak administrasi Jepang terhadap peradilan—yang sekaligus merefleksikan wajah peradilan kolonial sebelumnya—menjelaskan bahwa setiap kelompok penduduk tunduk pada sistem hukum yang berbeda, sehingga administrasi peradilan dijalankan melalui hierarki peradilan yang terpisah: satu mengadministrasikan hukum Eropa, satu lagi mengadministrasikan hukum Indonesia, dengan "Foreign Orientals" (terutama Tionghoa) berada pada posisi antara—kadang tunduk pada hukum Eropa, kadang pada hukum Indonesia, bergantung pada jenis perkara dan hukum yang berlaku (Ahmad, 2022). Di samping itu, sumber yang sama menegaskan bahwa ada peradilan khusus seperti Priesterraden (peradilan agama) yang memutus perkara terkait Islam (Ahmad, 2022).

Struktur semacam ini memperjelas bahwa Staatsblad harus dipahami dalam lanskap pluralisme hukum yang dilembagakan, bukan sebagai kumpulan aturan yang netral (Ahmad, 2022; Pratiwi & Fitri, 2023). Dalam literatur yang membahas politik hukum Islam, pluralisme hukum kolonial dikaitkan dengan berlakunya Indische Staatsregeling (IS), terutama ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pengelompokan penduduk dan hukum yang berlaku (Pratiwi & Fitri, 2023). Sumber lain juga menunjukkan bahwa pada masa kolonial, pengaturan tertentu melalui Staatsblad menetapkan penerapan hukum perdata dan dagang Eropa bagi kelompok tertentu, misalnya Staatsblad 1917 No. 129 jo 1924 No. 557 yang mengarahkan penerapan hukum perdata/komersial Eropa pada kelompok Tionghoa tertentu (Dewi, 2021).

Dengan demikian, Staatsblad bukan hanya "media publikasi," melainkan perangkat yang mematerialkan diferensiasi status hukum antargolongan penduduk sekaligus memengaruhi ruang penerapan hukum Islam, terutama ketika perkara keluarga dan waris Muslim diposisikan berhadapan dengan hukum perdata Barat dan/atau adat (Ahmad, 2022; Dewi, 2021).

3.3 Staatsblad, Teori Keberlakuan Hukum Islam, dan Relasi dengan Adat

Sejumlah kajian menempatkan teori-teori keberlakuan hukum Islam sebagai kunci untuk membaca bagaimana kolonialisme membingkai hubungan syariah, adat, dan hukum negara. Kajian tentang Snouck Hurgronje menekankan bahwa dalam sejarah kolonial Hindia Belanda, hukum adat diposisikan lebih unggul daripada hukum Islam; Hurgronje—setelah mengamati dominasi adat dalam kehidupan masyarakat—mendorong agar syariah dipahami hanya berlaku bila telah diterima oleh adat, dan gagasan ini kemudian diimplementasikan dalam regulasi kolonial yang melemahkan otoritas penghulu/peradilan agama dalam perkara keluarga dan kewarisan (Pratiwi & Fitri, 2023).

Penjelasan serupa juga tampak dalam kajian yang menyatakan bahwa pada tahun 1929 politik hukum Hindia Belanda bergeser sehingga hukum pribumi berbasis agama (Islam) hanya diakui bila diterima/dikehendaki oleh hukum adat; perubahan pandangan ini dikaitkan dengan nasihat Snouck Hurgronje dan dikenal sebagai teori reception/receptie (Pratiwi & Fitri, 2023). Dengan kata lain, Staatsblad menjadi "wadah formal" yang memungkinkan teori-teori tersebut menyeberang dari diskursus akademik/penasihat kolonial ke dalam norma tertulis yang mengikat (Adjie, 2021; Pratiwi & Fitri, 2023).

Di sisi lain, tradisi teori receptio in complexu (dikaitkan dengan L.W.C. van den Berg) menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi Muslim adalah hukum Islam; penerimaan kolonial terhadap gagasan ini disebut melahirkan bentuk pengakuan formal terhadap peradilan agama dan yurisdiksinya berdasarkan hukum Islam (Haetami, 2019; Pebrianto et al., 2022). Kajian tentang institusionalisasi hukum Islam bahkan menyebut bahwa penerapan teori tersebut mendorong pengakuan kolonial yang diekspresikan melalui Staatsblad 1882 No. 152 tentang pembentukan peradilan agama di Jawa dan Madura (Haetami, 2019).

Namun, literatur yang sama juga menegaskan bahwa teori receptie—yang berseberangan dengan receptio in complexu—memengaruhi pemerintah kolonial sehingga Staatsblad 1882 No. 152 ditinjau ulang dan kemudian lahir Staatsblad 1937 No. 116 yang mencabut/mengalihkan kewenangan peradilan agama, dalam hal ini kewenangan mengadili perkara keluarga bagi Muslim didelegasikan ke Landraad (Haetami, 2019). Karena itu, membaca Staatsblad dalam perspektif hukum Islam sebagai tradisi normatif yang berinteraksi dengan negara menuntut pembacaan genealogis: Staatsblad dapat memuat pengakuan, tetapi juga dapat menjadi instrumen pembatasan—tergantung teori dan kepentingan politik hukum yang dominan (Haetami, 2019; Pratiwi & Fitri, 2023).

3.4 Staatsblad dan Pelembagaan serta Pembatasan Peradilan Agama

Pembentukan peradilan agama pada masa kolonial kerap dipaparkan sebagai momen institusional penting, tetapi literatur juga menekankan sifatnya yang tidak netral. Sejumlah sumber menyatakan bahwa pemerintah kolonial membentuk/meresmikan peradilan agama melalui Staatsblad 1882 No. 152 untuk Jawa dan Madura (Malik, 2017; Muttaqin & Sumirat, 2019; Pebrianto et al., 2022). Literatur tentang sejarah hukum Islam juga menyatakan bahwa pemerintah kolonial mengeluarkan Royal Decree yang termuat dalam Staatsblad 1882 No. 152 yang berisi pembentukan peradilan agama di Jawa dan Madura dan memberi kewenangan dalam bidang hukum keluarga, kewarisan, dan wakaf (Muttaqin & Sumirat, 2019).

Bahkan kajian lain menjelaskan bahwa restrukturisasi tersebut menjadikan lembaga yang disebut priesterraad harus didirikan pada tiap kabupaten di Jawa dan Madura tempat landraad sudah berdiri, dan yurisdiksi priesterraad bergantung pada landraad (Muhazir, 2021). Rangkaian uraian ini menunjukkan bahwa Staatsblad berperan sebagai "pintu formal" pengakuan peradilan agama sekaligus sebagai sarana penataan subordinatif di dalam struktur peradilan kolonial (Ahmad, 2022; Muhazir, 2021).

Akan tetapi, literatur juga menegaskan bahwa kemudian terjadi pengurangan kewenangan peradilan agama. Beberapa kajian menyatakan bahwa Staatsblad 1937 No. 116 membatasi kompetensi peradilan agama di Jawa dan Madura, termasuk dengan memindahkan perkara waris dan/atau perkara harta-benda tertentu ke pengadilan negeri (landraad) ("Juridic Analysis…," 2022; Lathifah, 2020; Nasrudin & Fadllurrrohman, 2022).

Ada nuansa yang perlu dicatat: sebagian sumber menekankan bahwa pembatasan terutama mengenai kewarisan—misalnya argumentasi bahwa hukum waris Islam belum diterima oleh adat—sementara sumber lain merumuskan efeknya lebih luas, mencakup pengalihan perkara keluarga (Haetami, 2019; Pratiwi & Fitri, 2023). Perbedaan penekanan ini penting karena menunjukkan bahwa pembacaan terhadap Staatsblad yang sama dapat bervariasi dalam literatur, namun konsisten pada satu poin: Staatsblad menjadi instrumen formal untuk mereduksi ruang yuridis peradilan agama dalam konfigurasi kolonial (Haetami, 2019; Nasrudin & Fadllurrrohman, 2022).

3.5 Staatsblad dalam Regulasi Perkawinan: Pengawasan Administratif dan Perkawinan Campuran

Di bidang perkawinan, literatur tentang sejarah sosial talak dan hukum perkawinan menegaskan bahwa pada masa kolonial terdapat kebijakan pengawasan dan pencatatan yang dibentuk melalui regulasi kolonial tertentu. Salah satu kajian menyebut bahwa bagi golongan bumiputera yang beragama Islam di Jawa dan Madura (kecuali Surakarta dan Yogyakarta), sistem administrasi perkawinan dan perceraian mulai diberlakukan pada 8 September 1895 melalui Indisch Staatsblad 1895 No. 198, kemudian mengalami serangkaian perubahan melalui beberapa Staatsblad berikutnya, misalnya Staatsblad 1904 No. 212, 1909 No. 409, 1910 No. 660, 1917 No. 497, 1923 No. 586, dan perubahan terakhir yang dirujuk kajian tersebut adalah Staatsblad 1931 (Syaifuddin, 2023). Dengan demikian, Staatsblad menjadi kanal formalisasi birokrasi perkawinan-cerai, termasuk talak/rujuk, dalam komunitas Muslim, sekalipun praktik talak dalam sejarah sosialnya juga dikaji sebagai praktik yang lama berjalan dalam masyarakat di luar keterlibatan aparat negara—dengan penekanan pada aspek pencatatan (Syaifuddin, 2023).

Selain itu, pembahasan perkawinan beda agama/"campuran" dalam literatur Indonesia secara eksplisit mengaitkannya dengan Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) yang dimuat dalam Staatsblad 1898 No. 158. Beberapa kajian menyebut bahwa Staatsblad 1898 No. 158 mengatur "mixed marriages" dan dipahami pula sebagai regulasi yang menjelaskan hukum perkawinan beda agama, dengan rujukan bahwa ketentuan tertentu dapat dilihat dalam pasal-pasal tertentu, misalnya Pasal 6 dan Pasal 7 sebagaimana dirujuk sebuah studi (Saputra et al., 2018). Kajian lain juga menegaskan posisi GHR Staatsblad 1898 No. 158 sebagai salah satu rezim regulasi kolonial yang sering dirujuk dalam polemik perkawinan beda agama, berdampingan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada periode Indonesia modern (Muttaqin & Zaini, 2020).

Dengan demikian, Staatsblad berfungsi sebagai "arsip norma" yang menjelaskan bagaimana kolonialisme menyusun perangkat pengaturan perkawinan yang kemudian tetap relevan dalam diskursus hukum nasional pascakolonial, meskipun status keberlakuannya berubah (Agustini & Djajaputra, 2023; Muttaqin & Zaini, 2020).

Perubahan status itu tampak jelas dalam kajian-kajian yang mengutip ketentuan "penutup" Undang-Undang Perkawinan. Sebuah studi menyatakan bahwa Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan dipahami menyebut bahwa ketentuan dalam Burgerlijk Wetboek, Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (Staatsblad 1933 No. 74), dan Regulasi Perkawinan Campuran (Staatsblad 1898 No. 158) tidak lagi berlaku sejauh telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (Agustini & Djajaputra, 2023). Kajian lain juga menyatakan secara eksplisit bahwa berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, GHR dalam Staatsblad 1898 No. 158 dinyatakan tidak berlaku dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Bakry & Gunawan, 2018).

Artinya, dari sudut hubungan hukum Islam–negara, Staatsblad menandai "lapisan kolonial" regulasi keluarga yang pada era nasional sebagian dicabut atau ditransformasikan, sementara norma Islam sendiri, misalnya pelarangan perkawinan beda agama dalam KHI, dipositivisasi melalui instrumen negara yang berbeda, yakni Instruksi Presiden (Bakry & Gunawan, 2018; Muttaqin & Zaini, 2020).

3.6 Staatsblad pada Bidang Kewarisan dan Politik Pengalihan Kewenangan

Kewarisan adalah salah satu medan paling sensitif dalam relasi adat–Islam–negara. Kajian tentang Snouck Hurgronje menekankan bahwa kolonialisme mengadopsi pandangan bahwa adat mendominasi kehidupan masyarakat dan bahwa keputusan penghulu/peradilan agama menjadi tidak valid apabila tidak sejalan dengan adat; kompetensi peradilan agama dalam kewarisan kemudian dialihkan karena kewarisan dipandang sebagai ranah otoritas negara dan belum sepenuhnya diterima adat (Pratiwi & Fitri, 2023).

Kajian lain tentang transformasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional dari perspektif ketatanegaraan menambahkan bahwa pemerintah Hindia Belanda pada 1937 mengeluarkan Gazette/Staatsblad No. 116 yang pada intinya mencabut kewenangan peradilan agama dalam perkara waris, dengan alasan bahwa hukum waris Islam belum diterima oleh hukum adat (Lathifah, 2020). Dengan demikian, Staatsblad menampilkan jejak formal dari kebijakan yang secara substantif berangkat dari teori receptie dan kepentingan pengendalian sosial-politik melalui rekayasa hubungan adat–syariah (Lathifah, 2020; Pratiwi & Fitri, 2023).

Literatur lain memperlihatkan bahwa pengurangan kewenangan peradilan agama melalui Staatsblad 1937 No. 116 juga dipahami sebagai kelanjutan politik hukum kolonial untuk mengeliminasi peran hukum Islam; sebuah kajian menegaskan bahwa Staatsblad 1937 No. 116 mempersempit kompetensi peradilan agama sehingga pada akhirnya kewenangan tertentu harus diserahkan kepada pengadilan negeri, dengan dalih bahwa hukum Islam tidak mendalam pengaruhnya pada aturan kewarisan di sejumlah wilayah ("Juridic Analysis…," 2022). Dalam kerangka institusionalisasi hukum Islam, kajian lain menyatakan Staatsblad 1937 No. 116 dipahami sebagai kebijakan yang mentransfer kewenangan pengaturan waris kepada pengadilan negara (landraad), sebagai bagian dari upaya marginalisasi hukum Islam dalam politik hukum kolonial (Nasrudin & Fadllurrrohman, 2022).

Walau rumusan detailnya beragam antarkajian, sintesisnya jelas: Staatsblad menjadi sarana formalisasi kebijakan kolonial yang memindahkan pusat gravitasi kewenangan kewarisan dari institusi berbasis syariah menuju institusi peradilan negara kolonial ("Juridic Analysis…," 2022; Nasrudin & Fadllurrrohman, 2022).

3.7 Staatsblad tentang Pengangkatan Anak: Konflik Normatif antara Hukum Perdata Kolonial dan Hukum Islam

Kasus pengangkatan anak menunjukkan secara konkret bagaimana Staatsblad memproduksi konsekuensi hukum yang berbeda dari konsepsi hukum Islam. Berbagai studi menjelaskan bahwa pengangkatan anak diatur secara khusus dalam Staatsblad 1917 No. 129 dan dalam beberapa kajian diposisikan sebagai pelengkap karena Burgerlijk Wetboek tidak mengatur pengangkatan anak secara khusus (Leirissa, 2000; Rifqi, 2021). Kajian tentang posisi anak angkat dalam waris perdata dan waris Islam menyatakan bahwa Staatsblad 1917 No. 129 menegaskan anak angkat diposisikan seolah-olah dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat, sehingga statusnya disamakan dengan anak sah dan menjadi ahli waris (Leirissa, 2000). Literatur lain juga menyatakan bahwa adopsi dalam Staatsblad 1917 No. 129 mengimplikasikan penyamaan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, termasuk dalam pemeliharaan dan kewarisan, dan bahwa hubungan keluarga anak angkat dengan orang tua biologis diputus menurut ketentuan tertentu, misalnya Pasal 12 (Kurnia & H.S, 2020).

Dengan kata lain, Staatsblad memuat model "adopsi" yang menghasilkan transformasi status sipil secara penuh (Kurnia & H.S, 2020; Leirissa, 2000). Sebaliknya, literatur yang membahas pengangkatan anak dari sudut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fikih menegaskan bahwa dalam hukum Islam pengangkatan anak pada dasarnya tidak menyamakan anak angkat dengan anak kandung dalam hal nasab dan kewarisan. Sejumlah kajian menyatakan bahwa menurut KHI anak angkat tidak termasuk ahli waris karena tidak memiliki hubungan darah/keturunan dengan orang tua angkat, namun dapat memperoleh bagian melalui hibah atau wasiat wajibah (Fadhli et al., 2021; Tahmid & Fautanu, 2021). Literatur lain juga menegaskan bahwa adopsi dalam pengertian memberi status anak seperti anak kandung dilarang dalam Islam, sehingga pengangkatan anak dalam Islam tidak membawa konsekuensi pada hubungan darah, perwalian, dan kewarisan (Mahfiyyah & Hafidz, 2021).

Dengan demikian, dari perspektif "hukum Islam dalam negara," Staatsblad 1917 No. 129 memperlihatkan logika hukum perdata kolonial yang berbeda secara prinsip dengan logika syariah—yang menekankan nasab sebagai sebab kewarisan—dan karena itu berpotensi menimbulkan konflik normatif ketika komunitas Muslim mengadopsi praktik adopsi versi Staatsblad (Fadhli et al., 2021; Leirissa, 2000; Mahfiyyah & Hafidz, 2021).

Untuk mengatasi ketegangan tersebut, literatur menekankan wasiat wajibah sebagai mekanisme khas dalam KHI. Sejumlah studi menyebut bahwa KHI mengatur wasiat wajibah untuk anak angkat (dirujuk pada Pasal 209) dengan ketentuan maksimum tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan (Leirissa, 2000; Tahmid & Fautanu, 2021). Kajian konseptual tentang wajibah will juga menegaskan bahwa dalam KHI, wasiat wajibah pada prinsipnya diberikan kepada anak angkat, meskipun praktik peradilan agama kadang memperluasnya kepada kategori lain (Suyatno & Hum, 2019).

Sintesis dari literatur ini menunjukkan bahwa ketika aturan kolonial melalui Staatsblad memuat konsekuensi adopsi yang "memutus" dan "mengganti" status keluarga, hukum Islam Indonesia modern merespons melalui konstruksi normatif (KHI) yang mempertahankan nasab sekaligus menyediakan instrumen transisi kekayaan yang dipandang lebih sesuai dengan prinsip syariah dan rasa keadilan sosial (Fadhli et al., 2021; Suyatno & Hum, 2019).

3.8 Staatsblad dan Kontrol atas Pendidikan Islam: Kasus Ordonansi Guru

Di luar keluarga dan waris, Staatsblad juga menjadi medium kebijakan kolonial untuk mengawasi otoritas keagamaan. Studi tentang respons Muhammadiyah terhadap Ordonansi Guru menegaskan bahwa Ordonansi Guru 1905 termuat dalam Staatsblad 1905 No. 550, dan substansinya—dalam ringkasan kajian tersebut—memuat ketentuan bahwa seorang guru agama Islam baru dibenarkan mengajar jika memperoleh izin dari bupati (Putri et al., 2019). Kajian yang sama menyatakan bahwa poin-poin dalam Staatsblad tersebut menunjukkan tujuan pemerintah Belanda untuk membangkitkan hegemoni kekuasaannya dan mewajibkan para kiai tunduk pada regulasi itu (Putri et al., 2019). Studi lain tentang kebijakan pendidikan Muhammadiyah juga menyebut perubahan Ordonansi Guru 1905 menjadi Staatsblad 1925 No. 219, dan menilai perubahan tersebut sebagai strategi kebijakan kolonial yang dalam analisisnya disebut sebagai "kamuflase" (Susetyo et al., 2019).

Dengan demikian, Staatsblad memperlihatkan dimensi politik hukum kolonial terhadap Islam yang melampaui ranah perdata: ia menjadi instrumen untuk mengatur ruang produksi pengetahuan keagamaan (pengajaran Islam) dan otoritas ulama (Putri et al., 2019; Susetyo et al., 2019). Dari sudut pandang relasi hukum Islam–negara, kasus Ordonansi Guru memperlihatkan bahwa Staatsblad dapat memuat aturan yang secara langsung menyentuh praktik keagamaan komunitas Muslim, bukan hanya mengatur "administrasi netral." Pada saat yang sama, respons organisasi Muslim terhadap Staatsblad menunjukkan bahwa Staatsblad juga menjadi "objek kontestasi": aturan yang dipublikasikan resmi dapat ditentang, dikritik, dan diminta dicabut oleh aktor-aktor sosial-keagamaan (Putri et al., 2019; Susetyo et al., 2019).

3.9 Staatsblad sebagai Jejak Prosedur Hukum dan Warisan Administrasi Kolonial

Pengaruh Staatsblad tidak berhenti pada materi hukum keluarga; ia juga menyentuh ranah prosedural. Kajian tentang mediasi dan konsep ṣulḥ di peradilan agama menyatakan bahwa hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan negeri merupakan warisan pemerintah kolonial, dan merujuk bahwa berdasarkan Staatsblad No. 52/1847 dan Staatsblad No. 63/1849 terdapat tiga rezim hukum acara perdata yang digunakan di Indonesia: HIR, RBg, dan Rv (Gunawan, 2017). Kajian lain mengenai optimalisasi mediasi juga menyebut ketentuan prosedural terkait Rv dan HIR beserta rujukan Staatsblad, misalnya Staatsblad 1941:44, ketika menjelaskan dasar prosedural penyelesaian sengketa (Mahmurodhi, 2021).

Sintesis dari dua kajian ini menunjukkan bahwa Staatsblad tidak hanya memuat aturan substantif, tetapi juga menjadi rujukan historis bagi struktur prosedur peradilan yang memengaruhi praktik peradilan hingga periode Indonesia modern (Gunawan, 2017; Mahmurodhi, 2021). Hal ini relevan bagi tema "Staatsblad menurut hukum Islam" karena peradilan agama sebagai institusi penegakan hukum Islam di bidang tertentu beroperasi dalam lingkungan tata peradilan negara yang prosedurnya banyak dipengaruhi warisan kolonial. Literatur tentang mediasi menegaskan bahwa peradilan agama menerapkan norma Islam dalam materi perkara, tetapi tetap harus mengikuti aturan hukum acara peradilan yang berlaku di Indonesia (Gunawan, 2017).

3.10 Dari Staatsblad ke Hukum Nasional: Transformasi Positivisasi Hukum Islam Pascakolonial

Literatur tentang institusionalisasi hukum Islam menekankan bahwa hukum Islam dapat menjadi sumber hukum positif, terutama ketika ditransformasikan ke dalam peraturan tertulis atau keputusan lembaga negara (Haetami, 2019). Dalam konteks Indonesia modern, KHI dipahami sebagai salah satu produk legislasi/positivisasi yang diikuti oleh Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 untuk penyebarluasan KHI sebagai rujukan hakim peradilan agama (Muttaqin & Zaini, 2020; Saputra et al., 2018). Studi tentang peradilan agama juga menyebut bahwa KHI merupakan produk legislasi berikutnya sebagai representasi hukum Islam dan masuk dalam sistem hukum Indonesia melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 (Malik, 2017).

Dengan demikian, jika pada masa kolonial norma terkait Islam kerap dipublikasikan dalam Staatsblad, pada masa Indonesia merdeka kanal positivisasi bergeser ke instrumen nasional—undang-undang dan instruksi presiden—meski jejak Staatsblad tetap penting sebagai sumber sejarah dan rujukan untuk memahami transformasi itu (Agustini & Djajaputra, 2023; Haetami, 2019; Malik, 2017).

Pada saat yang sama, sebagian kajian menekankan adanya perubahan signifikan antara hukum perkawinan kolonial dan hukum nasional. Kajian tentang kebijakan perkawinan menyatakan bahwa di bawah pemerintah Belanda hukum perkawinan dipisahkan dari hukum agama, sedangkan setelah Indonesia merdeka dengan Undang-Undang Perkawinan, hukum agama kembali dominan dalam hukum perkawinan nasional (Isdiyanto et al., 2022). Kajian yang fokus pada perkawinan beda agama juga menempatkan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan sebagai basis argumentasi bahwa perangkat kolonial seperti GHR Staatsblad 1898 No. 158 serta beberapa ordonansi kolonial menjadi tidak berlaku sejauh telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (Agustini & Djajaputra, 2023; Bakry & Gunawan, 2018).

Sintesis dari literatur ini menunjukkan transisi: Staatsblad sebagai medium kolonial digantikan oleh instrumen legislasi nasional; namun isi kebijakan, misalnya hubungan agama dan perkawinan, bergeser ke arah yang lebih memberi ruang bagi definisi legal berbasis agama, terutama untuk Muslim melalui KHI dan kewenangan peradilan agama (Bakry & Gunawan, 2018; Isdiyanto et al., 2022; Malik, 2017).

________________________________________

4. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis literatur yang tersedia, Staatsblad di Hindia Belanda dapat dipahami sebagai lembaran resmi pemerintahan kolonial yang memuat berbagai produk regulasi—pengumuman, ordonantie, reglement—dan disusun dengan penanda tahun serta nomor urut (Rifqi, 2021). Ia sekaligus berfungsi sebagai state gazette tempat berbagai pengaturan kolonial "didaftarkan" dan diberi status resmi (Irvani et al., 2023).

Dalam relasinya dengan hukum Islam, Staatsblad tidak berasal dari sumber-sumber normatif syariah, tetapi menjadi medium penting yang merekam bagaimana hukum Islam dipositivisasi—misalnya pembentukan peradilan agama melalui Staatsblad 1882 No. 152—sekaligus bagaimana kewenangannya direduksi/dialihkan, misalnya pembatasan kewenangan terkait waris melalui Staatsblad 1937 No. 116 (Haetami, 2019; "Juridic Analysis…," 2022; Malik, 2017; Nasrudin & Fadllurrrohman, 2022). Pergeseran ini dipahami berkelindan dengan teori-teori keberlakuan hukum Islam—dari receptio in complexu hingga receptie—yang menstrukturkan hubungan syariah–adat dalam politik hukum kolonial (Haetami, 2019; Pratiwi & Fitri, 2023).

Contoh-contoh tematik menunjukkan bahwa Staatsblad memuat regulasi yang berdampak langsung pada kehidupan Muslim: administrasi perkawinan-cerai melalui Indisch Staatsblad 1895 No. 198 dan perubahan-perubahannya (Syaifuddin, 2023); pengaturan perkawinan campuran melalui GHR (Staatsblad 1898 No. 158) (Bakry & Gunawan, 2018; Saputra et al., 2018); pengawasan pengajaran Islam melalui Ordonansi Guru (Staatsblad 1905 No. 550 dan Staatsblad 1925 No. 219) (Putri et al., 2019; Susetyo et al., 2019); serta pengaturan adopsi melalui Staatsblad 1917 No. 129 yang memperlihatkan perbedaan tajam antara konsekuensi hukum perdata kolonial dan konsepsi kewarisan dalam hukum Islam, yang kemudian ditengahi antara lain melalui wasiat wajibah dalam KHI (Leirissa, 2000; Suyatno & Hum, 2019).

Karena itu, "Staatsblad menurut hukum Islam" pada akhirnya merupakan pembacaan historis-kritis: Staatsblad adalah perangkat kolonial yang memformalkan kebijakan terhadap Islam—kadang mengakui, kadang mengontrol, kadang membatasi—sementara hukum Islam sendiri bergerak dalam lintasan institusional dan politik yang berubah dari kolonial ke negara-bangsa Indonesia (Haetami, 2019; Malik, 2017; Pratiwi & Fitri, 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Adjie, H. (2021). Distinguishing: Appointment, Recognition of Children and Ratification of Children Based on Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration. International Journal of Science and Society, 3(2), 313–320. https://doi.org/10.54783/ijsoc.v3i2.343

Agustini, W., & Djajaputra, G. (2023). Legal Status of Adopted Children in the Civil Inheritance Law Based on Article 832 of the Civil Law Book. International Journal of Educational Review Law and Social Sciences (Ijerlas), 3(5), 1368–1375. https://doi.org/10.54443/ijerlas.v3i5.996

Ahmad, R. (2022). Speaking the Unspeakable: The status of "non-Muslims" in Indonesia. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 6(2), 734. https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.13576

Bakry, K., & Gunawan, E. (2018). The Implementation of Islamic Law at the Early Spread of Islam in Indonesian Archipelago. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 16(2), 113. https://doi.org/10.30984/jis.v16i2.685

Dewi, A. A. (2021). Peradilan Agama dalam Lintasan Sejarah Kajian Pengaruh Teori Pemberlakuan Hukum Islam terhadap Peradilan Islam Indonesia. Jurnal Surya Kencana Satu Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 12(1), 12–30. https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v12i1.10204

Fadhli, M., Mahmud, M. S., Adnan, A. A., Jamal, Abd., & AbdulKareem, I. A. (2021). Review of Islamic Law Against Execution of Collateral Auctions on Islamic Banking Institutions in Aceh, Indonesia. The Journal of Management Theory and Practice (Jmtp), 2(1), 88–93. https://doi.org/10.37231/jmtp.2021.2.1.95

Gunawan, E. (2017). Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama di Indonesia. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 15(2). https://doi.org/10.30984/as.v15i2.475

Haetami, E. (2019). Islamic Law Enforcement Through Religious Courts in Indonesia. Endless International Journal of Future Studies, 2(2), 71–81. https://doi.org/10.54783/endlessjournal.v2i2.105

Irvani, F. A., Songgirin, A., & Abubakar, I. Y. (2023). Interfaith Marriage Between a Muslim Man and a Woman from People of the Book According to Article 40 C of the Compilation of Islamic Law (Analysis of Decision Number: 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg., Dated. 2 December 2020). Legalis Journal of Law Review, 1(1), 19–36. https://doi.org/10.61978/legalis.v1i1.10

Isdiyanto, I. Y., Muhammadi, F., & Fahmiddin, U. (2022). Tracing the Roots of Muhammadiyah Thought on the Concepts of Dār Al-'Ahdi Wa Al-Syahādah. Jurnal Ilmiah Hukum Legality, 30(1), 147–165. https://doi.org/10.22219/ljih.v30i1.20661

Juridic Analysis of the Provisions of Health Rights on Adapted Children in the Perspective of Civil Material Law (Burgerlijk Wetboek) in Indonesia. (2022). International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis, 5(9). https://doi.org/10.47191/ijmra/v5-i9-07

Kurnia, I., & H.S, T. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengaturan Hukum Waris di Indonesia. Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, 2(2). https://doi.org/10.24912/jbmi.v2i2.7262

Lathifah, A. (2020). State Marriage and Civil Marriage: The Role of State Policy on Interreligious Marriage in Central Java. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 15(1), 1–30. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i1.2689

Leirissa, R. Z. (2000). The Bugis-Makassarese in the port towns; Ambon and Ternate through the nineteenth century. Bijdragen Tot De Taal- Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia, 156(3), 619–633. https://doi.org/10.1163/22134379-90003842

Mahfiyyah, H., & Hafidz, J. (2021). Juridical Analysis of Court Decisions Regarding Adopted Children in Their Position as Sole Heirs. Sultan Agung Notary Law Review, 3(4), 1193. https://doi.org/10.30659/sanlar.3.4.1193-1201

Mahmurodhi, M. (2021). Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam dalam Kewarisan. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, 8(2), 188–207. https://doi.org/10.59635/jihk.v8i2.156

Malik, R. (2017). Kembalinya Unsur Agama ke dalam Hukum Perkawinan di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 31(1), 6. https://doi.org/10.21143/jhp.vol31.no1.1316

Muhazir, M. (2021). Islamic Law Politics in the Contemporary Era (Revealing the Struggle for the Positivization of Islamic Law in Indonesia). Al Hurriyah Jurnal Hukum Islam, 6(1), 12. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i1.3956

Muttaqin, E. Z., & Sumirat, I. R. (2019). The Netherlands Colonial Hegemony and Incorporated Islamic Matrimonial System: Lesson Learned From Dutch Hegemony System. https://doi.org/10.4108/eai.10-9-2019.2289394

Muttaqin, E. Z., & Zaini, A. (2020). Preserving Dutch colonial hegemony through incorporated Islamic matrimonial system in the Netherlands East Indies. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 20(1), 97–114. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i1.97-114

Nasrudin, N., & Fadllurrrohman, F. (2022). Sheek Yusuf Al-Makassari's Thoughts on Implementation of Islamic Law Through India. Eduvest - Journal of Universal Studies, 2(9), 1881–1893. https://doi.org/10.36418/eduvest.v2i9.602

Pebrianto, R., Asasriwarni, A., & Ikhwan, I. (2022). The Contribution of L.W.C. Van Den Berg's Thoughts in Dutch Colonial Legal Politics on the Development of Religious Courts in Indonesia. Ajis Academic Journal of Islamic Studies, 7(1), 45–56. https://doi.org/10.29240/ajis.v7i1.3779

Pratiwi, W., & Fitri, S. N. (2023). Towards the Unification of Inheritance Law in Indonesia: Challenges and Opportunities in the Context of Religious and Cultural Diversity. International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis, 06(12). https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i12-55

Putri, Y. P., Ismansyah, I., & Elmis, L. (2019). Child Adoption Implementation Without Court Judge Ruling Regarding Law Protection on Inheritance Right in Payakumbuh. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 6(3), 895. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i3.925

Rifqi, M. J. (2021). The Superiority of Customary Law over Islamic Law on the Existence of Inheritance: Reflections on Snouck Hurgronje's Reception Theory. Millah Journal of Religious Studies, 217–252. https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss1.art8

Saputra, H. E., Zaki, I., & Mustofa, M. U. A. (2018). Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 Reviewed from the Perspective of Adat Law, Burgerlijk Wetboek (Bw) and Islamic Law. https://doi.org/10.5220/0007549006600663

Susetyo, H., Prihatini, F., Karimah, I., & Ghozi, A. (2019). Regulating Halal Products in Indonesia: Between Religious Needs and Socio-Economic Challenges. Mazahib, 1–43. https://doi.org/10.21093/mj.v18i1.1372

Suyatno, S., & Hum, M. (2019). Comparison of Child Adoption from Perspective of Islamic Law, Western Law, and Customary Law. JLPG. https://doi.org/10.7176/jlpg/84-09

Syaifuddin, S. (2023). Dispute Settlement in Sharia Banking in Indonesia. Randwick International of Social Science Journal, 4(2), 297–309. https://doi.org/10.47175/rissj.v4i2.671

Tahmid, K., & Fautanu, I. (2021). Institutionalization of Islamic Law in Indonesia. Al-Adalah, 18(1), 1–16. https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.8362