01711 - Somasi Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Instrumen Pemenuhan Akad Yang Adil Dan Prosedural

Sommation in Islamic Economic Law: A Fair and Procedural Instrument for Contract Fulfillment

ABSTRAK

Somasi merupakan teguran atau peringatan resmi kepada pihak yang wanprestasi agar segera memenuhi kewajibannya dan lazim dipahami sebagai syarat sebelum gugatan diajukan. Artikel ini bertujuan mengkaji kedudukan dan fungsi somasi dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Indonesia melalui pendekatan normatif-konseptual berbasis kajian literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa somasi berfungsi sebagai instrumen prosedural pra-sengketa yang mengupayakan pemenuhan kewajiban secara tertib dan proporsional, sekaligus membangun rekam jejak ikhtiar penyelesaian sebelum eskalasi sengketa ke jalur litigasi maupun non-litigasi. Secara konseptual, akad dalam Islam adalah kesepakatan yang mengikat dengan konsekuensi moral dan legal, sehingga pemenuhan akad merupakan mandat normatif; somasi menjadi sarana untuk menagih pemenuhan tersebut secara bertahap. Somasi juga berfungsi sebagai unsur pembeda yang menandai ranah wanprestasi dalam hukum perdata dan menguji itikad baik dalam hubungan kontraktual. Agar sesuai dengan hukum Islam, somasi harus diletakkan dalam koridor etika muamalah: menegakkan amanah, kejujuran, keadilan, dan keseimbangan, serta menghindari tindakan sepihak yang berpotensi melanggar hukum, sambil tetap memberi ruang penyelesaian damai yang didorong oleh nilai islah.

Kata Kunci: Somasi; Wanprestasi; Akad; Hukum Ekonomi Syariah; Etika Muamalah

________________________________________

ABSTRACT

Sommation is an official warning or reprimand addressed to a defaulting party to promptly fulfill its obligations, commonly understood as a prerequisite before a lawsuit is filed. This article aims to examine the position and function of sommation in the perspective of Islamic economic law in Indonesia through a normative-conceptual approach based on literature review. The findings indicate that sommation functions as a pre-dispute procedural instrument that seeks to fulfill obligations in an orderly and proportional manner, while simultaneously building a track record of settlement efforts prior to dispute escalation through litigation or non-litigation channels. Conceptually, a contract (akad) in Islam is a binding agreement with moral and legal consequences, making its fulfillment a normative mandate; sommation serves as a means to claim such fulfillment in a gradual manner. Sommation also functions as a distinguishing element that marks the domain of default in civil law and tests the good faith within contractual relationships. In order to conform to Islamic law, sommation must be placed within the ethical corridors of muamalah: upholding trust (amanah), honesty, justice, and balance, while avoiding unilateral actions that potentially violate the law, yet still providing space for peaceful resolution driven by the value of islah.

Keywords: Sommation; Default; Contract (Akad); Islamic Economic Law; Muamalah Ethics

________________________________________

Diterima: [Tanggal] | Direvisi: [Tanggal] | Diterbitkan: [Tanggal] DOI: [doi.org/xx.xxxxx/xxxxx]

________________________________________

1. PENDAHULUAN

1.1 Somasi sebagai Tahap Etis-Yuridis Sebelum Gugatan atas Wanprestasi

Dalam praktik penyelesaian sengketa keperdataan dan sengketa ekonomi syariah di Indonesia, somasi dipahami sebagai teguran atau peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur agar debitur memenuhi prestasi sebagaimana isi perjanjian. Dalam praktiknya, somasi ditempatkan sebagai tahap pendahuluan sebelum langkah penyelesaian sengketa secara litigasi ditempuh (Tabsir et al., 2023). Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, keberadaan wanprestasi pada akad dapat mendorong pihak yang dirugikan untuk menempuh mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan agama atau jalur non-litigasi, dan praktiknya dapat didahului oleh peringatan atau somasi sebagai bentuk penegasan kewajiban pihak yang lalai (Hibatullah, 2024; Tabsir et al., 2023).

Literatur mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara non-litigasi juga menegaskan bahwa ketika pihak yang dirugikan menilai telah terjadi ingkar janji, langkah yang dapat dilakukan adalah mengirimkan surat teguran hukum atau somasi untuk mengingatkan pihak yang wanprestasi agar memenuhi prestasinya. Bila tidak ditanggapi, mekanisme penyelesaian dapat dilanjutkan melalui forum penyelesaian sengketa yang disepakati seperti arbitrase syariah (Nugroho, 2022). Dengan demikian, somasi berfungsi sebagai instrumen "pra-sengketa" yang mengupayakan pemenuhan kewajiban secara tertib dan proporsional sekaligus membangun rekam jejak ikhtiar penyelesaian sebelum eskalasi sengketa (Nugroho, 2022; Tabsir et al., 2023).

1.2 Landasan Normatif dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam (fikih muamalah dan hukum ekonomi syariah), tema somasi tidak dapat dilepaskan dari fondasi normatif bahwa akad atau perjanjian adalah instrumen pengikat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara bermoral dan spiritual, bukan sekadar formalitas (Fathoni, 2022; Sukardi, 2017). Kajian tafsir ahkam mengenai akad pada lembaga keuangan syariah menekankan bahwa al-Qur'an memerintahkan pemenuhan akad—antara lain ditautkan dengan QS al-Ma'idah: 1—dan menuntut pertanggungjawaban atas janji atau perjanjian—antara lain ditautkan dengan QS al-Isra: 34—serta menegaskan perlunya niat baik agar terhindar dari penipuan atau kecurangan—antara lain ditautkan dengan QS an-Nisa: 29 (Fathoni, 2022).

Paper tentang "akad sebagai bingkai transaksi bisnis syariah" juga menegaskan pemenuhan akad dan pertanggungjawaban atas perjanjian sebagai pesan normatif yang melekat pada setiap transaksi muamalah (Sukardi, 2017). Karena itu, somasi—sebagai peringatan resmi atas kelalaian pemenuhan prestasi—dapat dibaca sebagai perangkat yang membantu mewujudkan mandat pemenuhan akad secara bertahap dan tertib, sejalan dengan tuntutan moral untuk menegakkan keadilan dan mencegah pengabaian hak pihak lain (Fathoni, 2022; Sukardi, 2017; Tabsir et al., 2023).

________________________________________

2. KERANGKA KONSEPTUAL

2.1 Akad, Janji, dan Kewajiban Memenuhi Prestasi dalam Hukum Islam

Di dalam literatur hukum ekonomi syariah Indonesia, akad sering dipersamakan dengan kontrak atau perjanjian, yakni kesepakatan yang dibangun melalui hubungan ijab dan kabul sesuai kehendak syariat, yang melahirkan akibat hukum pada objek perikatan (Abdullah et al., 2023; Astiani et al., 2022). Kajian mengenai urgensi akta notariil dalam transaksi ekonomi syariah menegaskan bahwa kontrak (akad) terjadi antara para pihak berdasarkan asas kesepakatan yang didahului ijab-kabul, dan keabsahan perjanjian juga dikaitkan dengan norma sahnya perjanjian dalam KUH Perdata (Pasal 1320) sebagai kerangka yang kerap dirujuk dalam praktik Indonesia (Astiani et al., 2022).

Telaah normatif tentang akta notariil dalam transaksi ekonomi syariah juga menegaskan relasi ijab-kabul sebagai inti akad, sekaligus menekankan bahwa akad berbasis syariah seyogianya dilaksanakan tanpa menimbulkan kemudaratan bagi pihak lain, dengan notaris diposisikan sebagai pihak netral yang membantu kepastian dan perlindungan hukum (Abdullah et al., 2023). Dalam konteks edukasi hukum muamalah modern, definisi akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga ditegaskan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (Budiwati, 2018), yang menegaskan bahwa hubungan hukum lahir dari kesepakatan yang mengikat.

2.2 Pembedaan antara Janji dan Kontrak dalam Hukum Islam

Sejumlah literatur juga membedakan secara konseptual antara janji dan kontrak atau akad. Dalam kajian perlindungan nasabah melalui transaksi gadai (rahn), disebutkan bahwa dalam hukum Islam terdapat pembedaan antara janji dan perjanjian atau kontrak. Perbedaannya terletak pada konsekuensi hukum, di mana kontrak bersifat mengikat (mulzim) dan wajib dilaksanakan ketika persyaratan terpenuhi, baik dari sudut pandang hukum maupun agama (Zahro et al., 2021). Pada saat yang sama, kajian tafsir ahkam menekankan bahwa akad memuat tanggung jawab moral-spiritual yang kuat sehingga pelanggaran terhadapnya bukan hanya persoalan legal, tetapi juga etika (Fathoni, 2022).

Dengan kerangka ini, somasi memperoleh relevansi sebagai mekanisme untuk menagih konsekuensi mengikatnya akad ketika prestasi tidak dipenuhi, sambil tetap membuka ruang penyelesaian bertahap yang lebih dekat dengan prinsip kehati-hatian dan kemaslahatan dalam muamalah (Fathoni, 2022; Nugroho, 2022; Zahro et al., 2021).

________________________________________

3. PEMBAHASAN

3.1 Wanprestasi, Itikad Baik, dan Fungsi "Teguran" sebagai Pembeda: Titik Temu Hukum Perdata dan Hukum Islam

Dalam perdebatan praktis, wanprestasi kerap "beririsan" dengan tuduhan penipuan ketika suatu janji dalam kontrak tidak dipenuhi. Penelitian yang secara khusus membahas karakteristik pembeda wanprestasi dan penipuan menegaskan bahwa penilaian apakah suatu peristiwa merupakan wanprestasi (ranah perdata) atau penipuan (ranah pidana) perlu melihat ada tidaknya itikad buruk. Penelitian tersebut menyatakan bahwa karakter pembeda wanprestasi dalam hukum perdata dan hukum Islam terkait adanya unsur pernyataan somasi (teguran) (Astari et al., 2021).

Pada titik ini, somasi tidak semata dokumen administratif, melainkan penanda bahwa relasi kontraktual masih diposisikan sebagai sengketa perdata yang memberi kesempatan kepada pihak lalai untuk memperbaiki pemenuhan prestasi, sehingga eskalasi ke sanksi yang lebih keras tidak dilakukan secara tergesa-gesa (Astari et al., 2021; Tabsir et al., 2023). Dengan demikian, somasi dapat dipahami sebagai mekanisme yang sekaligus menguji dan mengaktualkan itikad baik: pihak yang benar-benar lalai namun beritikad baik diberi kesempatan memenuhi kewajiban, sedangkan ketidakpatuhan berkelanjutan setelah somasi memperkuat dalil wanprestasi dan membuka jalan bagi upaya hukum lanjutan (Astari et al., 2021; Nugroho, 2022).

Dalam ekosistem sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama, sengketa dapat timbul karena wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum dalam akad syariah (Tabsir et al., 2023). Karena itu, somasi berfungsi sebagai tahap penegasan wanprestasi sebelum proses litigasi dan/atau eksekusi jaminan ditempuh, sehingga tindakan sepihak yang berpotensi melanggar hukum dapat dihindari (Munthe, 2015; Tabsir et al., 2023). Hal ini sejalan dengan temuan studi mediasi pembiayaan kendaraan yang menunjukkan bahwa ketika debitur wanprestasi, sebagian pelaku usaha justru melakukan perbuatan melawan hukum. Contoh yang disorot adalah pelelangan objek jaminan fidusia sebelum waktu yang ditentukan serta tanpa pemberitahuan atau pengumuman yang memadai (Munthe, 2015). Dengan menempatkan somasi sebagai peringatan formal, mekanisme penyelesaian diharapkan bergerak dalam jalur yang lebih tertib, mengurangi ruang tindakan sepihak yang problematik, dan tetap konsisten dengan prosedur yang berlaku (Munthe, 2015; Tabsir et al., 2023).

3.2 Dasar dan Posisi Somasi dalam Praktik Hukum Indonesia: Pasal 1238 KUH Perdata dan Implikasinya pada Sengketa Syariah

Dalam literatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama, somasi dijelaskan sebagai peringatan tertulis yang diberikan kreditur kepada debitur secara resmi berupa teguran agar debitur memenuhi prestasi sesuai isi perjanjian. Somasi ini dikaitkan dengan pengaturan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUH Perdata (Tabsir et al., 2023). Penjelasan ini penting karena memperlihatkan bagaimana prosedur yang lazim dalam hukum perdata positif juga dipraktikkan dalam sengketa ekonomi syariah di Indonesia, mengingat sengketa syariah di Indonesia seringkali berada pada "pertemuan" norma syariah, KHES, dan perangkat hukum acara atau perdata yang berlaku (Abdullah et al., 2023; Astiani et al., 2022).

Karena itu, sekalipun istilah somasi berasal dari tradisi hukum perdata, penggunaannya dalam sengketa berbasis akad syariah dapat dipandang sebagai instrumen prosedural untuk menegaskan kewajiban kontraktual, selama substansi tindakan penagihan dan tindak lanjutnya tetap mematuhi prinsip syariah dan tidak menimbulkan kezaliman (Fathoni, 2022; Tabsir et al., 2023).

Literatur penyelesaian wanprestasi di perbankan syariah juga menunjukkan pola bahwa jalur litigasi dapat ditempuh setelah adanya somasi terhadap nasabah, lalu gugatan perdata diajukan ke pengadilan agama (Hibatullah, 2024). Pola ini menegaskan somasi sebagai "filter prosedural" yang memberi kesempatan penyelesaian tanpa pengadilan, sekaligus menguatkan posisi pembuktian bahwa pihak yang dirugikan telah melakukan langkah-langkah penagihan yang wajar sebelum menggugat (Hibatullah, 2024; Tabsir et al., 2023). Selain itu, kajian penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara non-litigasi juga menempatkan somasi sebagai tahap yang logis sebelum forum non-litigasi—seperti arbitrase syariah—digunakan, yakni setelah teguran tidak ditanggapi (Nugroho, 2022). Dengan demikian, peran somasi sebagai prasyarat fungsional sebelum gugatan diajukan atau sebelum sengketa dieksekusikan ke forum tertentu memperoleh dukungan dari beberapa kajian, meskipun rincian prosedural dapat berbeda menurut lembaga, klausul kontrak, dan forum penyelesaian yang disepakati (Hibatullah, 2024; Nugroho, 2022; Tabsir et al., 2023).

3.3 Somasi dalam Perspektif Etika Bisnis Islam: Amanah, Keadilan, Keseimbangan, dan Larangan Memakan Harta secara Batil

Karena akad dalam Islam dipahami sebagai kesepakatan yang mengikat sekaligus memuat pertanggungjawaban moral, proses penagihan dan penegasan wanprestasi—termasuk somasi—seharusnya berjalan dalam koridor etika. Kajian mengenai kedudukan akad muamalah melalui tafsir ahkam menekankan bahwa transaksi harus didasarkan pada niat baik untuk menghindari penipuan, kecurangan, dan penyelewengan (Fathoni, 2022). Di sisi lain, studi tentang asas-asas akad syariah memaparkan bahwa asas menjadi koridor dalam pembentukan, penegakan, dan pelaksanaan akad serta rujukan dalam penyelesaian sengketa perjanjian (Hosen, 2022). Dengan demikian, somasi tidak ideal bila dipakai sebagai alat intimidasi, melainkan sebagai mekanisme formal yang tetap menjaga tujuan syariah dalam muamalah: pemenuhan hak dan kewajiban secara adil dan proporsional (Fathoni, 2022; Hosen, 2022).

Pembahasan mengenai klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dari perspektif hukum Islam menegaskan bahwa perjanjian baku pada dasarnya boleh, tetapi klausul yang tidak selaras dengan asas kebebasan, konsensualisme, keseimbangan, kemaslahatan, amanah, dan keadilan berimplikasi pada problem keabsahan klausul tersebut (Kurniaty, 2019). Prinsip ini relevan karena somasi pada praktiknya kerap didasarkan pada kontrak baku lembaga keuangan. Jika kontrak memuat ketidakseimbangan ekstrem, maka somasi yang menuntut pemenuhan prestasi tanpa memperhatikan aspek keadilan dan kemaslahatan berisiko menyimpang dari etika kontrak syariah (Fathoni, 2022; Kurniaty, 2019).

Pada titik ini, literatur tentang asas-asas dalam akad—misalnya kebebasan, keseimbangan, manfaat atau maslahah, amanah, dan keadilan—menegaskan bahwa asas tidak hanya mendasari pembentukan akad, tetapi juga berfungsi menuntun interpretasi dan penyelesaian sengketa (Hosen, 2022; Husna, 2019). Oleh karena itu, somasi yang sesuai hukum Islam adalah somasi yang substansinya menegakkan amanah akad dan pemenuhan prestasi, namun tetap menghindari cara-cara yang mengarah pada pemaksaan tidak proporsional atau pengambilan hak secara batil (Fathoni, 2022; Husna, 2019; Kurniaty, 2019).

Kajian tentang transaksi dalam sistem keuangan syariah juga menegaskan bahwa kerelaan (ridha) para pihak merupakan prasyarat transaksi dalam akad, sehingga prinsip ini mengisyaratkan tidak adanya penipuan, paksaan, tekanan, atau ketidakjujuran dalam perikatan (Husna, 2019). Karena itu, somasi—sebagai instrumen penagihan—secara etik harus menjaga kejujuran (shidq) dan tidak memuat manipulasi fakta, sebab asas kebenaran atau kejujuran dipahami sebagai etika yang melandasi akad dan pelanggarannya dapat merusak legalitas akad (Husna, 2019). Sejalan dengan itu, kajian tentang konsep akad dan perjanjian dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata menekankan kejujuran sebagai nilai etika mendasar dalam Islam dan larangan kebohongan atau penipuan dalam bentuk apa pun karena dapat merusak legalitas akad yang dibuat (Arif & Sari, 2022). Dengan demikian, somasi yang sejalan dengan hukum Islam bukan hanya legal notice, melainkan pernyataan resmi yang harus menjaga integritas informasi, adab bermuamalah, dan orientasi kemaslahatan dalam penyelesaian (Arif & Sari, 2022; Fathoni, 2022; Husna, 2019).

3.4 Somasi sebagai Bagian dari Tahapan Penyelesaian Wanprestasi pada Lembaga Keuangan Syariah: Pola Bertahap dan Variasi Praktik

Berbagai studi kasus pada lembaga keuangan dan pembiayaan menunjukkan bahwa penanganan wanprestasi cenderung dilakukan bertahap, dan somasi hadir sebagai salah satu instrumen formal di antara tahapan tersebut. Dalam studi tentang perlindungan hukum bank syariah pada pembiayaan mudharabah, upaya penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui non-litigasi (pembinaan atau peringatan, restrukturisasi, musyawarah mufakat) dan litigasi yang dapat didahului somasi terhadap nasabah (Hibatullah, 2024). Studi penanganan sengketa pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah di BMT juga mengklasifikasikan kondisi macet sebagai kondisi ketika anggota tidak membayar dalam waktu lama dan telah diberikan surat peringatan atau somasi, yang menunjukkan bahwa somasi diposisikan sebagai eskalasi dari peringatan internal menuju tindakan lebih formal (FILA, 2020).

Dalam penelitian tentang implikasi wa'ad nasabah pada pembayaran utang pembiayaan di BPRS, ketika janji pelunasan tidak dipenuhi dan jatuh tempo terjadi, bank melakukan tindakan bertahap, salah satunya eksekusi jaminan. Penelitian ini juga menekankan kewajiban memperhatikan etika bisnis sesuai al-Qur'an dan Sunnah serta tindak lanjut melalui prosedur yang berlaku (Hidayanto, 2023). Rangkaian temuan ini memperlihatkan konsistensi ide bahwa somasi dan/atau peringatan adalah bagian dari tata kelola wanprestasi yang tidak instan, melainkan bertahap dan prosedural (FILA, 2020; Hibatullah, 2024; Hidayanto, 2023).

Namun, studi empiris juga menunjukkan adanya variasi jumlah dan format somasi. Penelitian pada pembiayaan mudharabah yang dianalisis melalui putusan Mahkamah Agung menuliskan bahwa bank telah melakukan pemberitahuan melalui somasi selama tiga kali atas wanprestasi pelaku usaha sebelum menempuh langkah hukum untuk memperoleh kepastian mengenai pengalihan objek jaminan (Ismanto, 2012). Sementara itu, studi mengenai penanganan wanprestasi konsumen pada perusahaan pembiayaan kendaraan menyebut bahwa perusahaan menunjuk pengacara melakukan somasi sebanyak dua kali. Jika tetap tidak ada prestasi yang dilaksanakan konsumen, penarikan objek dapat dilakukan berdasarkan kekuatan hukum yang dipandang setara dengan putusan pengadilan dalam narasi studi tersebut (Fatarib, 2020).

Adanya perbedaan "dua kali" dan "tiga kali" somasi pada dua studi yang berbeda ini menunjukkan bahwa literatur yang tersedia tidak menetapkan satu standar tunggal jumlah somasi. Praktik dapat dipengaruhi kebijakan internal lembaga, karakter akad, dan desain penyelesaian sengketa dalam kontrak (Fatarib, 2020; Ismanto, 2012; Nugroho, 2022). Karena itu, dari sudut pandang kehati-hatian syariah dan kepatuhan prosedural, yang lebih mendasar adalah adanya mekanisme peringatan yang jelas, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan sebelum tindakan yang lebih keras—misalnya eksekusi jaminan atau gugatan—ditempuh (Fathoni, 2022; Hidayanto, 2023; Tabsir et al., 2023).

Selain itu, studi strategi penyelesaian wanprestasi pada akad murabahah di Bait al-Tamwil menyimpulkan adanya strategi preventif, klarifikatif, dan solutif dalam penyelesaian kasus wanprestasi (Na'im, 2017). Kerangka bertahap semacam ini membantu menempatkan somasi bukan sebagai "langkah pertama", melainkan sebagai tahap formal yang biasanya didahului klarifikasi dan pembinaan, lalu diikuti opsi penyelesaian lebih lanjut apabila gagal (Hibatullah, 2024; Na'im, 2017). Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah sedapat mungkin bertumpu pada iktikad baik dan upaya damai sebelum litigasi, sebagaimana juga ditekankan dalam kajian penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah di perbankan syariah yang menempatkan alternatif penyelesaian sengketa dan islah sebagai jalur yang dapat digunakan dengan itikad baik (Nugroho, 2022; Zain, 2020).

3.5 Somasi, Eksekusi Jaminan, dan Keharusan Menghindari Perbuatan Melawan Hukum

Dalam praktik lembaga keuangan, wanprestasi kerap berujung pada pembahasan jaminan (agunan) dan kemungkinan eksekusi. Kajian tentang pengikatan jaminan dalam kontrak pembiayaan mudharabah menegaskan bahwa jaminan dapat digunakan untuk memitigasi penyelesaian sengketa pembiayaan ketika pelaku usaha wanprestasi, dan dalam kasus yang dibahas somasi menjadi bagian dari rangkaian pemberitahuan sebelum langkah hukum terhadap objek jaminan dilakukan (Ismanto, 2012).

Dalam kajian sistem penyitaan objek properti pada pembiayaan murabahah bermasalah, dokumen eksekusi hak tanggungan dilengkapi antara lain dengan fotokopi surat perjanjian (akad) dan fotokopi surat-surat teguran atau peringatan dari bank kepada debitur atas kelalaian membayar cicilan. Hal ini menunjukkan bahwa peringatan tertulis—yang dalam praktik dapat berbentuk somasi—diperlakukan sebagai bagian penting dari prosedur pembuktian kelalaian sebelum eksekusi (Sudanto, 2020). Studi eksekusi jaminan hak tanggungan pada bank syariah juga menegaskan bahwa bukti wanprestasi dapat berupa peringatan-peringatan dari kreditur terhadap debitur maupun pernyataan dari pihak kreditur, sehingga peringatan formal menjadi elemen dokumenter penting dalam tata kelola eksekusi (Selian, 2018).

Dengan demikian, somasi berfungsi ganda: (1) sebagai kesempatan terakhir untuk pemenuhan prestasi, dan (2) sebagai dokumentasi proses sebelum tindakan eksekutorial, sehingga tindakan lanjutan tidak tampak sebagai kesewenang-wenangan (Ismanto, 2012; Selian, 2018; Sudanto, 2020).

Relevansi somasi semakin kuat bila dikaitkan dengan risiko perbuatan melawan hukum ketika eksekusi dilakukan tanpa prosedur yang benar. Studi mediasi pembiayaan kendaraan menyoroti bahwa ketika debitur wanprestasi, ada pelaku usaha yang melakukan pelelangan objek jaminan fidusia sebelum waktu yang ditentukan serta tidak melakukan pemberitahuan atau pengumuman, dan praktik demikian diposisikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam uraian studi tersebut (Munthe, 2015). Dalam perspektif ini, somasi dan pemberitahuan formal tidak hanya berfungsi untuk menagih prestasi, melainkan juga untuk memastikan tindakan lembaga tidak melompati prosedur dan tidak merugikan debitur secara tidak sah (Munthe, 2015; Tabsir et al., 2023).

Hal ini sejalan dengan prinsip etika dan moral transaksi syariah yang menekankan integritas dan keadilan dalam menjalankan akad (Fathoni, 2022; Sukardi, 2017), sekaligus memperlihatkan bahwa kepatuhan prosedur—termasuk tahapan peringatan—merupakan bagian dari perlindungan hukum yang sejalan dengan tujuan mencegah kezaliman dalam muamalah (Arif & Sari, 2022; Husna, 2019).

3.6 Somasi dan Penyelesaian Sengketa: Musyawarah, Mediasi, dan Arbitrase Syariah

Literatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah memberikan gambaran bahwa penyelesaian sengketa tidak harus langsung menuju litigasi. Studi perlindungan hukum bank syariah pada wanprestasi mudharabah menegaskan bahwa bank dapat menempuh penyelesaian non-litigasi melalui pembinaan, restrukturisasi, musyawarah mufakat, dan konsensus, sementara litigasi dapat ditempuh dengan didahului somasi dan dilanjutkan gugatan perdata ke pengadilan agama (Hibatullah, 2024). Kajian penyelesaian pembiayaan bermasalah di perbankan syariah menekankan konsep al-ishlah sebagai akad untuk mengakhiri sengketa antara dua pihak, dan menyatakan bahwa sengketa perdata Islam dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan litigasi (Zain, 2020). Dalam konteks ini, somasi dapat dipahami sebagai "pemantik" yang mendorong pihak lalai kembali kepada jalur pemenuhan prestasi atau mendorong para pihak masuk ke forum musyawarah atau mediasi sebelum litigasi (Hibatullah, 2024; Tabsir et al., 2023; Zain, 2020).

Dalam ranah non-litigasi yang lebih terinstitusionalisasi, kajian penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara non-litigasi menyatakan bahwa dalam praktik, sengketa dapat diarahkan ke arbitrase syariah (Basyarnas-MUI) atau alternatif penyelesaian sengketa lain—konsultasi, negosiasi, mediasi, penilaian ahli—dan menegaskan bahwa ketika pihak merasa dirugikan karena ingkar janji, ia dapat mengirim surat teguran hukum atau somasi. Bila somasi tidak ditanggapi, sengketa dapat diselesaikan di Basyarnas-MUI (Nugroho, 2022). Dengan demikian, somasi berperan sebagai pintu masuk yang memperjelas status sengketa (ingkar janji), memberikan kesempatan pemenuhan prestasi, sekaligus menyiapkan prasyarat sosial dan administratif untuk melangkah ke forum penyelesaian yang disepakati (Hibatullah, 2024; Nugroho, 2022).

Studi mediasi pembiayaan kendaraan dalam BPSK juga memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa melalui perdamaian atau mediasi memiliki basis kuat dan diprioritaskan, dan dalam kerangka Islam perdamaian ditegaskan sebagai nilai penting (Munthe, 2015). Ini menguatkan pembacaan bahwa somasi seharusnya tidak dipakai untuk memperuncing konflik, melainkan sebagai instrumen tertib untuk mengupayakan penyelesaian yang adil dan damai sebelum eskalasi (Munthe, 2015; Nugroho, 2022; Zain, 2020).

3.7 Al-Kitabah (Tertulis), Pembuktian, dan Akuntabilitas: Mengapa Somasi Tertulis Menjadi Penting dalam Muamalah Kontemporer

Dalam banyak transaksi keuangan dan bisnis, aspek tertulis menjadi penting bukan hanya demi legalitas, tetapi juga untuk menjaga kejelasan dan menghindari sengketa. Kajian mengenai transaksi dalam sistem keuangan syariah menegaskan prinsip tertulis (al-kitabah) sebagai prinsip yang dipandang sebagai persyaratan kesahihan akad, serta menyatakan bahwa Islam memerintahkan transaksi atau akad dibuatkan kontrak atau catatan (Husna, 2019). Dalam konteks kerja sama bisnis, penelitian penerapan akad syirkah pada sebuah perusahaan juga menegaskan pentingnya kontrak tertulis dan mengaitkannya dengan QS al-Baqarah: 282 sebagai dasar penulisan perjanjian (Claudya & Suryaningsih, 2021).

Selain itu, kajian tentang konsep franchising juga menegaskan anjuran untuk menulis perjanjian dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya penulisan perjanjian disertai jumlah dan ketetapan waktu (Iwandi et al., 2023). Dengan kerangka ini, somasi sebagai peringatan tertulis dapat diposisikan sebagai perpanjangan dari etos al-kitabah: memastikan jejak komunikasi dan tuntutan pemenuhan prestasi terdokumentasi sehingga meminimalkan sengketa fakta dan memperkuat akuntabilitas para pihak (Astiani et al., 2022; Claudya & Suryaningsih, 2021; Husna, 2019).

Kajian urgensi akta notariil dalam transaksi ekonomi syariah menegaskan bahwa akta otentik penting untuk menciptakan kepastian, ketertiban, perlindungan hukum, dan menghindari sengketa di kemudian hari (Astiani et al., 2022). Telaah normatif tentang akta notariil juga menekankan bahwa pembuatan akta otentik menjamin hak dan kewajiban para pihak dan membantu menghindari sengketa yang mungkin timbul karena wanprestasi atau ketidaksesuaian praktik dengan prinsip syariah (Abdullah et al., 2023). Dalam konteks pembuktian sengketa, dokumen peringatan tertulis—yang dapat berupa somasi—menjadi bagian dari rangkaian bukti kelalaian sebelum eksekusi atau gugatan, sebagaimana tampak dalam kajian eksekusi hak tanggungan dan pembiayaan murabahah bermasalah (Selian, 2018; Sudanto, 2020). Dengan demikian, dari perspektif tata kelola muamalah kontemporer, somasi tertulis berfungsi sebagai instrumen yang menguatkan keterukuran proses (due process), mengurangi gharar dalam aspek pembuktian, dan memperjelas bahwa penagihan dilakukan secara prosedural (Husna, 2019; Munthe, 2015; Selian, 2018).

3.8 Nuansa Etika dan Keadilan Substantif: Somasi yang "Syariah" Tidak Identik dengan Kekakuan

Meskipun somasi menuntut pemenuhan prestasi, literatur etika bisnis Islam mengingatkan bahwa keadilan dan keseimbangan harus menjadi orientasi. Studi penanganan wanprestasi konsumen pada perusahaan pembiayaan kendaraan dari perspektif etika bisnis Islam menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan beberapa prinsip etika (tauhid, kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran), namun belum sepenuhnya menerapkan prinsip keseimbangan dan keadilan, terutama dalam hal kebijakan penghapusan utang konsumen yang memenuhi kondisi tertentu seperti kebangkrutan (Fatarib, 2020). Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa "kepatuhan prosedural"—misalnya mengirim somasi—tidak otomatis berarti "kepatuhan etik" bila proses penagihan mengabaikan dimensi keadilan substantif dan empati pada kondisi debitur tertentu (Fatarib, 2020; Fathoni, 2022).

Dengan kata lain, somasi yang sesuai dengan ruh hukum Islam semestinya berada dalam kerangka yang menghindari kezaliman dan mempertimbangkan kemaslahatan para pihak, bukan sekadar menegaskan hak kreditur secara formal (Fathoni, 2022; Hosen, 2022; Kurniaty, 2019). Kajian prinsip-prinsip akad juga menegaskan bahwa asas—misalnya keseimbangan, keadilan, kemanfaatan atau maslahah, amanah—adalah koridor dalam pelaksanaan akad dan penyelesaian sengketa (Hosen, 2022). Kajian mengenai klausula baku dari perspektif hukum bisnis Islam juga menekankan bahwa semua tindakan ekonomi atau bisnis harus didasarkan pada prinsip etika, dan penggunaan klausula baku dipandang problematik bila mengganggu keadilan dan merugikan salah satu pihak (Rahayu & Islami, 2023).

Karena somasi hampir selalu merujuk pada klausul kontrak—seringkali kontrak baku—maka kesesuaian somasi dengan hukum Islam menuntut pula penilaian etis atas isi kontrak dan cara penagihan, agar proses tidak menjelma menjadi penguatan ketimpangan posisi tawar yang bertentangan dengan asas keadilan dan keseimbangan (Fatarib, 2020; Kurniaty, 2019; Rahayu & Islami, 2023). Di sinilah pentingnya mengikat somasi pada tujuan muamalah yang lebih luas: menjaga hak, mencegah kemudaratan, dan mendorong penyelesaian sengketa yang bermartabat (Abdullah et al., 2023; Astiani et al., 2022; Fathoni, 2022).

________________________________________

4. KESIMPULAN

Berdasarkan sintesis literatur yang tersedia, somasi dalam konteks hukum Islam paling tepat dipahami sebagai instrumen prosedural berupa teguran atau peringatan tertulis yang digunakan untuk menegaskan pemenuhan prestasi dalam akad ketika terjadi wanprestasi. Dalam praktik Indonesia, somasi berkelindan dengan hukum perdata positif—dikaitkan dengan Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata—sekaligus digunakan dalam sengketa ekonomi syariah (Hibatullah, 2024; Tabsir et al., 2023).

Secara konseptual, akad dalam Islam adalah kesepakatan yang mengikat dengan konsekuensi moral dan legal, sehingga pemenuhan akad merupakan mandat normatif. Somasi menjadi sarana untuk menagih pemenuhan tersebut secara bertahap sebelum sengketa dilanjutkan ke mediasi, arbitrase syariah, atau litigasi di pengadilan agama (Fathoni, 2022; Nugroho, 2022; Sukardi, 2017). Literatur juga menunjukkan somasi berfungsi sebagai unsur pembeda yang menandai ranah wanprestasi (perdata) dan menguji itikad baik dalam hubungan kontraktual (Astari et al., 2021).

Namun, praktik jumlah somasi dan bentuk peringatan dapat bervariasi antarinstansi—misalnya disebut dua kali pada satu studi dan tiga kali pada studi lain—sehingga tidak ada satu standar tunggal dalam sumber yang ada. Yang lebih pokok adalah adanya mekanisme peringatan yang jelas dan akuntabel sebelum tindakan keras seperti eksekusi jaminan dilakukan (Fatarib, 2020; FILA, 2020; Ismanto, 2012).

Agar benar-benar sesuai dengan hukum Islam, somasi harus diletakkan dalam koridor etika muamalah: menegakkan amanah, kejujuran, keadilan, dan keseimbangan, serta menghindari tindakan sepihak yang berpotensi melanggar hukum dan merugikan secara batil, sambil tetap memberi ruang penyelesaian damai yang didorong oleh nilai islah (Arif & Sari, 2022; Husna, 2019; Munthe, 2015; Zain, 2020).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, F. D., Fathonih, Ah., & Athoillah, M. A. (2023). Analisis kajian tafsir ahkam tentang kedudukan akad muamalah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. At-Tahfidz Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 3(01), 52–69. https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v3i01.402

Arif, M., & Sari, W. R. (2022). Konsep akad dan perjanjian dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata. Berasan Journal of Islamic Civil Law, 1(2), 130. https://doi.org/10.29240/berasan.v1i2.6054

Astari, R., Setyowati, R., & Lumbanraja, A. D. (2021). Perlindungan hukum bagi bank syariah terhadap kasus wanprestasi oleh nasabah pembiayaan mudharabah. Notarius, 14(1), 342–355. https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39000

Astiani, I., Nurhasanah, N., & Iskandar, R. (2022). Implikasi janji (wa'ad) nasabah dalam pembayaran utang pembiayaan di BPRS Al Salâm Cabang Bandung ditinjau dari ekonomi syari'ah. Asy-Syari'ah, 23(2), 329–344. https://doi.org/10.15575/as.v23i2.12378

Budiwati, S. (2018). Akad sebagai bingkai transaksi bisnis syariah. Jurnal Jurisprudence, 7(2), 152–159. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095

Claudya, C., & Suryaningsih, S. A. (2021). Penerapan etika bisnis Islam pada rental mobil Bilqis Wiyung Surabaya. Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, 4(2), 123–133. https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p123-133

Fatarib, H. (2020). Fintech lending dalam pandangan yuridis normatif dan hukum ekonomi Islam. Istinbath Jurnal Hukum, 17(1), 50–64. https://doi.org/10.32332/istinbath.v17i1.2204

Fathoni, A. (2022). Strategi penyelesaian wanprestasi pada akad pembiayaan murabahah tahun 2022 di Bait Al Tamwil (BTH) As Sakinah Surabaya. Dinar Jurnal Prodi Ekonomi Syariah, 6(1), 49–84. https://doi.org/10.61088/dinar.v6i1.474

FILA, S. Z. F. (2020). Kajian teoritik terhadap urgensi asas dalam akad (kontrak) syariah. Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 5(1), 48–67. https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1519

Hibatullah, M. F. (2024). Akibat hukum wanprestasi perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. El-Uqud Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 67–73. https://doi.org/10.24090/eluqud.v2i1.10167

Hidayanto, B. I. (2023). Kohesi klausul basmalah pada perjanjian syariah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sanskara Ekonomi dan Kewirausahaan, 2(01), 50–60. https://doi.org/10.58812/sek.v2i01.269

Hosen, M. N. (2022). Penanganan sengketa pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2482. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5623

Husna, A. (2019). Tinjauan hukum Islam terhadap pola penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan motor. Zhafir | Journal of Islamic Economics Finance and Banking, 1(2), 135–150. https://doi.org/10.51275/zhafir.v1i2.154

Ismanto, K. (2012). Principle of utmost good faith dalam perjanjian asuransi: Studi asas hukum perjanjian syariah. Epistemé Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 7(2). https://doi.org/10.21274/epis.2012.7.2.293-310

Iwandi, I., Efendi, R., & Fahmi, C. (2023). The concept of franchising in the Indonesian's civil law and Islam. Al-Mudharabah Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 4(2), 14–39. https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i2.3409

Kurniaty, Y. (2019). The urgency of ethics in Islamic business for the onlineshop seller in E-Commerce. Justicia Islamica, 16(2), 269–290. https://doi.org/10.21154/justicia.v16i2.1710

Munthe, A. K. (2015). Penggunaan perjanjian baku dalam transaksi bisnis menurut hukum Islam. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 15(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2865

Na'im, M. J. (2017). Problematika kontrak baku dalam akad mudharabah di lembaga perbankan syariah. An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah, 3(2), 371–392. https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2.371-392

Nugroho, E. R. (2022). Characteristics of distinguishing elements in the case of default and fraud in contracts. Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 24(1), 1. https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.11050

Rahayu, N., & Islami, T. A. (2023). Klausul baku prasyarat jual beli makanan ditinjau dari hukum bisnis Islam. Jurnal Magister Hukum Perspektif, 14(1), 38–47. https://doi.org/10.37303/magister.v14i1.77

Selian, M. A. H. (2018). Surrogate mother: Tinjauan hukum perdata dan Islam. Jurnal Yuridis, 4(2), 131. https://doi.org/10.35586/.v4i2.255

Sudanto, S. (2020). Pelarangan riba dan bunga dalam sistem hukum kontrak syariah. Teraju, 1(02), 89–104. https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.93

Sukardi, S. (2017). Kebebasan berkontrak dalam jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah, 12(2), 405. https://doi.org/10.24260/almaslahah.v12i2.408

Tabsir, M. K., Hamid, A., & Misbach, I. (2023). Handling of consumer defaults at PT Adira Finance from the perspective of Islamic economics ethics. Formosa Journal of Sustainable Research, 2(2), 299–310. https://doi.org/10.55927/fjsr.v2i2.3108

Zahro, A. L., Fasa, M. I., & Ja'far, A. K. (2021). Analisis penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara non litigasi. Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal, 4(2), 336–352. https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i2.716

Zain, I. I. (2020). Mediation of car financing of Islamic law perspective in the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) in Mataram City. Hukum Islam, 20(1), 59. https://doi.org/10.24014/jhi.v20i1.8406